Penyelesaian Sengketa Berbasis Standar SRA Inggris
Kerangka Litigasi, ADR, dan Etika Profesi Solicitor dalam Penanganan Sengketa
Jaminan uang kembali 30 hari
Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!
Apa yang akan Anda pelajari
Daftar Isi
Bab 1: Sistem Peradilan Inggris dan Kerangka CPR
- 1.1. Struktur Pengadilan Inggris: County Court, High Court, Court of Appeal, Supreme Court
- 1.1.1. Pembagian High Court: Queen's Bench, Chancery, Family
- 1.1.2. Technology & Construction Court (TCC) untuk Sengketa Konstruksi
- 1.2. Civil Procedure Rules (CPR): Kerangka Overarching
- 1.2.1. Overriding Objective: Enabling Courts to Deal Justly
- 1.2.2. Active Case Management oleh Hakim
- 1.3. Pre-Action Protocols
- 1.3.1. Pre-Action Protocol for Construction and Engineering Disputes
- 1.3.2. Konsekuensi Non-Compliance: Costs Sanctions
- 1.4. Commencing Proceedings: Claim Form, Particulars of Claim
- 1.5. Tracks: Small Claims, Fast Track, Multi-Track
- Kesimpulan Bab 1: Navigasi Sistem Peradilan Inggris
Bab 2: Prosedur Litigasi — dari Filing hingga Trial
- 2.1. Defence, Counterclaim, dan Reply
- 2.2. Case Management Conference (CMC) dan Directions
- 2.3. Disclosure and Inspection of Documents
- 2.3.1. Standard Disclosure vs. Specific Disclosure
- 2.3.2. Legal Professional Privilege: Kapan Dokumen Tidak Wajib Diungkap
- 2.4. Witness Statements: Persyaratan Formal dan Substantif
- 2.5. Expert Evidence
- 2.5.1. Kewajiban Ahli: Overriding Duty to the Court (CPR Pt 35)
- 2.5.2. Single Joint Expert vs. Party-Appointed Expert
- 2.6. Summary Judgment dan Strike Out
- 2.7. Trial: Opening, Evidence, Cross-Examination, Closing
- 2.8. Costs: Loser Pays Principle dan Cost Budgeting
- Kesimpulan Bab 2: Mengelola Litigasi secara Efektif dan Efisien
Bab 3: Alternative Dispute Resolution (ADR)
- 3.1. Negosiasi: Strategi dan Teknik Dasar
- 3.1.1. Positional vs. Interest-Based Negotiation (Fisher & Ury)
- 3.2. Mediasi
- 3.2.1. Proses Mediasi: Opening, Caucus, Joint Session, Settlement
- 3.2.2. Mediasi Wajib (Mandatory Mediation): MOJ Reform 2023
- 3.2.3. Peran CEDR (Centre for Effective Dispute Resolution)
- 3.2.4. Konsekuensi Menolak Mediasi: PGF II SA v OMFS
- 3.3. Arbitrase Komersial Internasional
- 3.3.1. Arbitration Act 1996: Kerangka Hukum di Inggris
- 3.3.2. ICC, LCIA, SIAC, DIAC: Perbandingan Rules dan Biaya
- 3.3.3. Seat of Arbitration dan Choice of Law
- 3.4. Adjudikasi Konstruksi
- 3.4.1. Housing Grants, Construction and Regeneration Act 1996
- 3.4.2. Proses Adjudikasi: 28 Hari untuk Keputusan
- Kesimpulan Bab 3: Memilih Forum yang Tepat untuk Setiap Sengketa
Bab 4: Etika Profesional Solicitor dalam Penanganan Sengketa
- 4.1. Overriding Duty to the Court: Batas Loyalitas kepada Klien
- 4.1.1. Tidak Menyesatkan Pengadilan: Duty of Candour
- 4.1.2. Kewajiban Mengungkap Hukum yang Berlawanan dengan Kepentingan Klien
- 4.2. Duty to the Client dalam Konteks Sengketa
- 4.2.1. Memberikan Nasihat Realistis tentang Prospek Keberhasilan
- 4.2.2. Menghindari Unnecessary Litigation
- 4.3. Abusive Litigation: SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation)
- 4.3.1. Panduan SRA tentang SLAPP dan Ancaman Regulasi
- 4.4. Confidentiality dalam Negosiasi dan Mediasi
- 4.4.1. Without Prejudice Communications: Ruang Lingkup dan Pengecualian
- 4.5. Conflicts of Interest dalam Penanganan Sengketa Multi-Pihak
- 4.6. Pengelolaan Klien yang Tidak Kooperatif atau Tidak Realistis
- Kesimpulan Bab 4: Menjadi Litigator yang Etis dan Profesional
Bab 5: Pengakuan dan Penegakan Putusan Internasional
- 5.1. Penegakan Putusan Pengadilan Asing di Inggris
- 5.1.1. Common Law Principles vs. Statutory Framework
- 5.2. New York Convention 1958: Penegakan Putusan Arbitrase Internasional
- 5.2.1. Grounds for Refusal: Article V New York Convention
- 5.3. Dampak Brexit terhadap Pengakuan Putusan EU di Inggris
- 5.4. Studi Kasus: Penegakan Putusan ICC di Yurisdiksi Common Law
- Kesimpulan Bab 5: Dari Kemenangan di Meja Sidang ke Penegakan Nyata
Persyaratan
- Pemahaman dasar tentang hukum kontrak atau prosedur hukum di tingkat nasional.
- Direkomendasikan telah menyelesaikan modul sra-contract atau setara.
Deskripsi
Instruktur
Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak.
S.H., S.Psi., M.M., M.T., MBA., M.A., M.Sc., PMP, IPM, CRP, C.Med., ACPE, PMP
Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak., S.H., S.Psi., M.M., M.T., MBA., M.A., M.Sc., PMP, IPM, CRP, C.Med., ACPE, PMP memberikan solusi: Hukum, Teknik, Data Science, Akuntansi, Keuangan, dan Psikologi. Pengalaman profesional 12 tahun lebih di bidang engineering teknis, kontraktual, dan analis strategis di Pertamina, Jasamarga, Telkom, serta dosen tetap Universitas Muhammadiyah.
Ulasan Pengguna
0.0
Rating Materi
Tidak ada ulasan bintang ini yang ditemukan.
Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai
Pengantar Hukum Indonesia
Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak.
Pengantar Hukum Indonesia
Pemahaman Overview Sistem Hukum Indonesia bagi Non-Profesional Hukum maupun Calon Profesional Hukum
- Memahami struktur dasar sistem hukum Indonesia: UUD, UU, Peraturan Pemerintah, hingga Perda.
- Mengenal peran lembaga-lembaga hukum utama: MA, MK, Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK.
- Bisa membedakan dasar hukum perdata (kontrak, hak milik) dan pidana (pelanggaran, tindak kriminal).
Hukum itu 'Surat'-nya Profesional
Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak.
Hukum itu 'Surat'-nya Profesional
Panduan Hukum Tanpa Intimidasi untuk Profesional Non-Hukum
- Tidak takut lagi membaca atau menandatangani dokumen hukum.
- Memahami hak dan kewajiban dasar dalam konteks profesional (kontrak kerja, NDA, surat peringatan, dll).
- Bisa berdiskusi dengan tim hukum tanpa grogi — karena kamu paham dasar-dasarnya.
Hukum dan Peraturan Konstruksi
Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak.
Hukum dan Peraturan Konstruksi
Regulasi Hukum yang Mengatur Dunia Konstruksi di Indonesia
- Memahami dasar hukum penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia.
- Mengenal hak dan kewajiban para pihak dalam proyek konstruksi.
- Mampu mengidentifikasi potensi sengketa dan mekanisme penyelesaiannya.