Pengantar Hukum Indonesia
Pemahaman Overview Sistem Hukum Indonesia bagi Non-Profesional Hukum maupun Calon Profesional Hukum
Jaminan uang kembali 30 hari
Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!
Apa yang akan Anda pelajari
Daftar Isi
Bab 1: Sistem Hukum Indonesia
- 1.1. Pengertian Sistem dan Elemen Sistem Hukum
- 1.1.1. Definisi Sistem Hukum
- 1.1.2. Elemen-elemen Sistem Hukum (Friedman)
- 1.2. Mazhab-mazhab Sistem Hukum Dunia
- 1.2.1. Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law System)
- 1.2.2. Sistem Hukum Anglo-Saxon (Common Law System)
- 1.2.3. Sistem Hukum Adat (Customary Law System)
- 1.2.4. Sistem Hukum Islam (Islamic Law System)
- 1.3. Karakteristik Sistem Hukum Eropa Kontinental sebagai Warisan Kolonial
- 1.4. Karakteristik Sistem Hukum Adat sebagai Hukum Asli Bangsa
- 1.5. Karakteristik Sistem Hukum Islam sebagai Hukum yang Hidup
- 1.6. Konvergensi dan Pluralisme dalam Sistem Hukum Indonesia
- 1.7. Politik Pembangunan Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila
- 1.7.1. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum
- 1.7.2. Tujuan Pembangunan Hukum Nasional
- Kesimpulan Bab 1
Bab 2: Tata Hukum Indonesia
- 2.1. Pengertian Tata Hukum
- 2.2. Sejarah Masa Kolonial
- 2.3. Sejarah Masa Jepang
- 2.4. Sejarah Awal Kemerdekaan
- 2.5. Sejarah Orde Lama & Baru
- 2.6. Sejarah Masa Reformasi
- 2.7. Hierarki Peraturan
- 2.8. Asas Pembentukan Peraturan
- 2.8.1. Asas Formil
- 2.8.2. Asas Materiil
- Kesimpulan Bab 2
Bab 3: Sistem Peradilan Indonesia
- 3.1. Asas Kekuasaan Kehakiman
- 3.2. Struktur & Wewenang MA
- 3.2.1. Fungsi Peradilan MA
- 3.2.2. Fungsi Non-Yudisial MA
- 3.3. Peradilan Umum
- 3.4. Peradilan Agama
- 3.5. Peradilan Militer
- 3.6. Peradilan TUN
- 3.7. Fungsi & Wewenang MK
- 3.7.1. Uji UU oleh MK
- 3.7.2. Wewenang Lain MK
- 3.8. Peran & Fungsi KY
- Kesimpulan Bab 3
Bab 4: Hukum Perdata
- 4.1. Pengantar Hukum Perdata
- 4.1.1. Sejarah Singkat BW
- 4.1.2. Sistematika BW
- 4.2. Hukum tentang Orang
- 4.2.1. Subjek & Kecakapan
- 4.2.2. Domisili & Catatan Sipil
- 4.3. Hukum Keluarga
- 4.3.1. Perkawinan & Akibatnya
- 4.3.2. Harta Perkawinan
- 4.3.3. Putusnya Perkawinan
- 4.4. Hukum Benda
- 4.4.1. Pengertian Benda
- 4.4.2. Hak Kebendaan
- 4.5. Hukum Perikatan
- 4.5.1. Sumber Perikatan
- 4.5.2. Syarat Sah Perjanjian
- 4.5.3. Wanprestasi
- 4.6. Hukum Waris
- 4.6.1. Waris Menurut UU
- 4.6.2. Wasiat & LP
- Kesimpulan Bab 4
Bab 5: Hukum Dagang
- 5.1. Hubungan dengan Perdata
- 5.2. Pengusaha & Perusahaan
- 5.3. Badan Usaha Non-Berbadan Hukum
- 5.4. Badan Usaha Berbadan Hukum (PT)
- 5.5. Surat Berharga
- 5.6. Hukum Kepailitan & PKPU
- 5.6.1. Syarat & Akibat Pailit
- 5.6.2. Proses & Tujuan PKPU
- 5.7. Pengantar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
- 5.7.1. Hak Cipta
- 5.7.2. Hak Kekayaan Industri
- 5.8. Hukum Asuransi
- 5.9. Hukum Pengangkutan
- Kesimpulan Bab 5
Bab 6: Hukum Acara Perdata
- 6.1. Pengantar Hukum Acara Perdata
- 6.1.1. Definisi & Tujuan
- 6.1.2. Asas Pokok
- 6.2. Kewenangan Mengadili
- 6.3. Para Pihak
- 6.4. Pengajuan Gugatan
- 6.5. Tahap Persidangan
- 6.6. Pembuktian
- 6.6.1. Bukti Surat
- 6.6.2. Bukti Lainnya
- 6.7. Putusan Hakim
- 6.8. Upaya Hukum Biasa
- 6.9. Upaya Hukum Luar Biasa
- 6.10. Eksekusi Putusan
- 6.10.1. Eksekusi Riil
- 6.10.2. Eksekusi Lelang
- Kesimpulan Bab 6
Bab 7: Hukum Pidana
- 7.1. Definisi & Fungsi
- 7.2. Asas Legalitas
- 7.3. Asas Kesalahan
- 7.4. Unsur-unsur Tindak Pidana
- 7.4.1. Unsur Melawan Hukum
- 7.5. Dolus & Culpa
- 7.6. Alasan Penghapus Pidana
- 7.7. Ajaran Perluasan Pidana
- 7.8. Jenis-jenis Delik
- 7.9. Jenis Hukuman
- 7.10. Teori Pemidanaan
- Kesimpulan Bab 7
Bab 8: Hukum Acara Pidana
- 8.1. Pengantar & Asas
- 8.2. Aparat Penegak Hukum
- 8.3. Penyelidikan & Penyidikan
- 8.4. Upaya Paksa
- 8.5. Penuntutan
- 8.6. Praperadilan
- 8.7. Pemeriksaan Sidang & Pembuktian
- 8.8. Hak Tersangka & Terdakwa
- 8.9. Upaya Hukum
- 8.10. Eksekusi Putusan
- Kesimpulan Bab 8
Bab 9: Hukum Tata Negara (HTN)
- 9.1. Definisi & Ruang Lingkup
- 9.2. Sumber HTN
- 9.3. Konstitusi
- 9.4. Asas Pokok
- 9.5. Lembaga Eksekutif
- 9.6. Lembaga Legislatif
- 9.7. Lembaga Yudikatif
- 9.8. Kewarganegaraan
- 9.8.1. Asas Kewarganegaraan
- 9.8.2. Memperoleh & Kehilangan
- 9.9. HAM
- Kesimpulan Bab 9
Bab 10: Hukum Administrasi Negara (HAN)
- 10.1. Definisi & Ruang Lingkup
- 10.2. Sumber HAN
- 10.3. Kewenangan
- 10.4. Peraturan Kebijakan
- 10.5. Keputusan TUN
- 10.5.1. Syarat Sah KTUN
- 10.5.2. Jenis KTUN
- 10.6. AUPB
- 10.7. Perlindungan Hukum
- 10.8. Sanksi Administrasi
- Kesimpulan Bab 10
Bab 11: Hukum Acara Tata Usaha Negara dan Konstitusi
- 11.1. Pengantar PTUN
- 11.2. Objek & Subjek PTUN
- 11.3. Proses di PTUN
- 11.4. Upaya Administratif
- 11.5. Upaya Hukum
- 11.6. Pengantar Peradilan Konstitusi
- 11.7. Wewenang MK
- 11.8. Judicial Review
- 11.8.1. Uji Formil & Materiil
- 11.8.2. Sifat Putusan MK
- 11.9. SKLN
- Kesimpulan Bab 11
Bab 12: Hukum Adat
- 12.1. Pengertian & Sifat
- 12.2. Sumber & Sistem
- 12.3. Masyarakat & Hak Ulayat
- 12.4. Kedudukan Hukum Adat
- 12.5. Hukum Kekerabatan
- 12.6. Hukum Perkawinan Adat
- 12.7. Hukum Waris Adat
- 12.8. Hukum Tanah Adat
- 12.9. Peradilan Adat
- Kesimpulan Bab 12
Bab 13: Hukum Islam
- 13.1. Pengertian, Sejarah, dan Karakteristik Hukum Islam
- 13.2. Sumber-sumber Hukum Islam
- 13.2.1. Sumber Primer (Al-Qur'an dan Sunnah)
- 13.2.2. Sumber Sekunder (Ijma, Qiyas, dan Ijtihad lainnya)
- 13.3. Asas-asas Pokok Hukum Islam
- 13.4. Ruang Lingkup Hukum Islam (Ibadah dan Muamalah)
- 13.5. Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional
- 13.6. Implementasi Hukum Islam di Indonesia
- 13.7. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 13.7.1. Ruang Lingkup KHI (Perkawinan, Waris, Wakaf)
- 13.8. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- Kesimpulan Bab 13
Bab 14: Hukum Acara Peradilan Agama
- 14.1. Sejarah & Dasar Hukum
- 14.2. Kewenangan Absolut
- 14.2.1. Wewenang Perkawinan
- 14.2.2. Wewenang Ekonomi Syariah
- 14.3. Asas Hukum Acara
- 14.4. Proses Perkara Perkawinan
- 14.5. Proses Perkara Waris
- 14.6. Pembuktian
- 14.7. Upaya Hukum & Eksekusi
- Kesimpulan Bab 14
Bab 15: Hukum Internasional
- Pengertian & Sejarah
- Subjek
- Sumber Hukum
- Hubungan dengan Hukum Nasional
- Praktik di Indonesia
- Pengakuan
- Kedaulatan & Yurisdiksi
- Tanggung Jawab Negara
- Penyelesaian Sengketa
- Kesimpulan Bab 15
Persyaratan
- Tidak diperlukan latar belakang hukum — hanya rasa ingin tahu dan kebutuhan memahami lingkungan hukum tempat Anda bekerja atau belajar.
Deskripsi
Instruktur
Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak.
S.H., S.Psi., M.M., M.T., MBA., M.A., M.Sc., PMP, IPM, CRP, C.Med., ACPE, PMP
Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak., S.H., S.Psi., M.M., M.T., MBA., M.A., M.Sc., PMP, IPM, CRP, C.Med., ACPE, PMP memberikan solusi: Hukum, Teknik, Data Science, Akuntansi, Keuangan, dan Psikologi. Pengalaman profesional 12 tahun lebih di bidang engineering teknis, kontraktual, dan analis strategis di Pertamina, Jasamarga, Telkom, serta dosen tetap Universitas Muhammadiyah.
Ulasan Pengguna
5.0
Rating Materi
Tidak ada ulasan bintang ini yang ditemukan.
Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai
Hukum itu 'Surat'-nya Profesional
Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak.
Hukum itu 'Surat'-nya Profesional
Panduan Hukum Tanpa Intimidasi untuk Profesional Non-Hukum
- Tidak takut lagi membaca atau menandatangani dokumen hukum.
- Memahami hak dan kewajiban dasar dalam konteks profesional (kontrak kerja, NDA, surat peringatan, dll).
- Bisa berdiskusi dengan tim hukum tanpa grogi — karena kamu paham dasar-dasarnya.
Hukum dan Peraturan Konstruksi
Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak.
Hukum dan Peraturan Konstruksi
Regulasi Hukum yang Mengatur Dunia Konstruksi di Indonesia
- Memahami dasar hukum penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia.
- Mengenal hak dan kewajiban para pihak dalam proyek konstruksi.
- Mampu mengidentifikasi potensi sengketa dan mekanisme penyelesaiannya.
Hukum Agraria Indonesia
Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak.
Hukum Agraria Indonesia
Panduan Praktis Hak Atas Tanah, Perizinan, dan Konflik Pertanahan bagi Profesional Non-Hukum
- Memahami prinsip dasar hukum agraria nasional berdasarkan UUPA dan peraturan turunannya (Peraturan Pemerintah, Permen ATR/BPN).
- Mampu membedakan jenis hak atas tanah (HM, HGB, HGU, Hak Pakai, dll) dan implikasinya dalam proyek bisnis atau pembangunan.
- Mengetahui prosedur legal memperoleh, mengalihkan, dan memanfaatkan lahan — termasuk izin lingkungan dan pertimbangan tata ruang.