Ilmu Hukum › Ebook Interaktif • Professional

Hukum dan Peraturan Konstruksi

Regulasi Hukum yang Mengatur Dunia Konstruksi di Indonesia

Terlaris
5.0
630 peserta terdaftar
Dibuat oleh Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak. Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp95.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Memahami dasar hukum penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia.
Mengenal hak dan kewajiban para pihak dalam proyek konstruksi.
Mampu mengidentifikasi potensi sengketa dan mekanisme penyelesaiannya.

Daftar Isi

Bab 1: Pengantar Hukum Konstruksi

13 pelajaran
  • 1.1. Hakikat dan Posisi Hukum Konstruksi
  • 1.2. Teori-Teori Fundamental dalam Kontrak Konstruksi
  • 1.2.1. Teori Alokasi Risiko (Risk Allocation Theory)
  • 1.2.2. Teori Kontrak Relasional (Relational Contracting Theory)
  • 1.2.3. Analisis Ekonomi terhadap Hukum dalam Efisiensi Kontrak
  • 1.3. Subjek Hukum dan Hubungan Keperdataan Para Pihak
  • 1.3.1. Pemilik Proyek (Owner/Employer)
  • 1.3.2. Penyedia Jasa (Contractor): Kontraktor Utama dan Sub-Kontraktor
  • 1.3.3. Konsultan: Perencana dan Pengawas
  • 1.3.4. Pihak Penjamin: Perbankan dan Perusahaan Asuransi
  • 1.4. Analisis Hierarki dan Sinkronisasi Peraturan
  • 1.5. Peran Standar Profesi dan Code of Conduct
  • Kesimpulan Bab 1

Bab 2: Rezim Hukum Pengadaan Jasa Konstruksi (Publik dan Privat)

18 pelajaran
  • 2.1. Prinsip-Prinsip Fundamental Pengadaan
  • 2.2. Analisis Yuridis Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  • 2.2.1. Metode Pemilihan: E-purchasing, Tender, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung
  • 2.2.2. Tahapan Proses: Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan Pemilihan, Pelaksanaan Kontrak
  • 2.2.3. Kualifikasi dan Evaluasi Penawaran
  • 2.3. Mekanisme Pengadaan pada Sektor Swasta
  • 2.4. Aspek Hukum dalam Dokumen Pengadaan (Bidding Documents)
  • 2.4.1. Instruksi kepada Peserta (IKP) dan Lembar Data Pemilihan (LDP)
  • 2.4.2. Spesifikasi Teknis dan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
  • 2.4.3. Daftar Kuantitas dan Harga (Bill of Quantities)
  • 2.4.4. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
  • 2.4.5. Adendum Dokumen Pengadaan dan Implikasi Hukumnya
  • 2.5. Litigasi dan Upaya Administratif dalam Sengketa Pengadaan
  • 2.5.1. Prosedur Sanggah dan Sanggah Banding dalam Pengadaan Pemerintah
  • 2.5.2. Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
  • 2.5.3. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Dugaan Persekongkolan Tender
  • 2.5.4. Upaya Hukum dalam Sengketa Pengadaan Sektor Swasta
  • Kesimpulan Bab 2

Bab 3: Formasi, Interpretasi, dan Doktrin Kontrak Konstruksi

18 pelajaran
  • 3.1. Syarat Sahnya Perjanjian Konstruksi (Pasal 1320 KUHPerdata)
  • 3.1.1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya: Teori Kehendak, Teori Pernyataan, dan Cacat Kehendak
  • 3.1.2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
  • 3.1.3. Suatu pokok persoalan tertentu (bepaalbaarheid van het onderwerp)
  • 3.1.4. Suatu sebab yang tidak terlarang (halal)
  • 3.2. Doktrin Interpretasi Kontrak
  • 3.2.1. Kaidah Umum Interpretasi dan Asas Itikad Baik
  • 3.2.2. Kaidah Contra Proferentem
  • 3.2.3. Parol Evidence Rule
  • 3.3. Struktur Anatomi Kontrak
  • 3.3.1. Klausul Preliminer
  • 3.3.2. Klausul Operasional
  • 3.3.3. Klausul Boilerplate
  • 3.4. Kedudukan Hukum Dokumen Kontrak
  • 3.4.1. Pentingnya Hirarki Dokumen
  • 3.4.2. Kaidah Prevalensi (Order of Precedence) dalam Praktik
  • 3.5. Problem Formasi Kontrak: Analisis Kekuatan Mengikat Letter of Intent (LOI) dan Memorandum of Understanding (MOU)
  • Kesimpulan Bab 3

Bab 4: Analisis Komparatif Model dan Standar Kontrak Konstruksi

19 pelajaran
  • 4.1. Tipologi Kontrak Berdasarkan Skema Harga dan Alokasi Risiko
  • 4.2. Studi Mendalam Standar Kontrak Internasional FIDIC
  • 4.2.1. Red Book: Desain oleh Pemilik Proyek
  • 4.2.2. Yellow Book: Desain oleh Kontraktor
  • 4.2.3. Silver Book: Proyek EPC/Turnkey
  • 4.3. Analisis Standar Kontrak Regional dan Nasional Lainnya
  • 4.3.1. NEC (New Engineering Contract): Filosofi Kolaborasi dan Manajemen Proaktif
  • 4.3.2. JCT (Joint Contracts Tribunal): Penggunaan di Lingkungan Common Law
  • 4.3.3. AIA (American Institute of Architects): Standar Kontrak di Amerika Serikat
  • 4.3.4. Analisis Kritis Standar Kontrak berdasarkan Peraturan LKPP di Indonesia
  • 4.4. Adaptasi dan Modifikasi Standar Kontrak Internasional dalam Konteks Hukum Indonesia
  • 4.5. Kontrak Berbasis Kinerja dan Kontrak Payung
  • 4.5.1. Kontrak Berbasis Kinerja (Performance-Based Contract)
  • 4.5.2. Kontrak Payung (Framework Agreement)
  • 4.6. Karakteristik Khusus Kontrak Rancang-Bangun dan EPC
  • 4.6.1. Kontrak Rancang-Bangun (Design-Build)
  • 4.6.2. Kontrak EPC (Engineering, Procurement, and Construction)
  • 4.6.3. Konsep Proyek Turnkey (Proyek Terima Jadi)
  • Kesimpulan Bab 4

Bab 5: Administrasi Kontrak dan Peran Profesional Para Pihak

18 pelajaran
  • 5.1. Wewenang dan Tanggung Jawab Yuridis Direksi Pekerjaan dan Konsultan Pengawas
  • 5.2. Rezim Hukum Subkontrak
  • 5.2.1. Prinsip Privity of Contract dan Konsekuensinya
  • 5.2.2. Perbedaan Yuridis Subkontraktor Nominasi dan Subkontraktor Domestik
  • 5.2.3. Analisis Klausul Pembayaran Bersyarat: Pay-when-Paid vs Pay-if-Paid
  • 5.2.4. Mekanisme Pembayaran Langsung (Direct Payment) kepada Subkontraktor
  • 5.3. Manajemen Korespondensi dan Dokumentasi Proyek sebagai Alat Bukti Hukum (Contemporary Records)
  • 5.4. Prosedur dan Implikasi Hukum dari Instruksi dan Keputusan Direksi Pekerjaan
  • 5.4.1. Lingkup Kewenangan Direksi Pekerjaan untuk Mengeluarkan Instruksi
  • 5.4.2. Persyaratan Formalitas Instruksi: Tertulis vs Lisan dan Konsekuensi Hukumnya
  • 5.4.3. Kewajiban Kontraktor untuk Mematuhi Instruksi
  • 5.4.4. Instruksi yang Dianggap sebagai Perintah Perubahan (Deemed Variation)
  • 5.4.5. Sifat dan Kekuatan Mengikat dari Keputusan atau Penetapan (Determinations)
  • 5.5. Penyelenggaraan Rapat Proyek dan Kekuatan Hukum Risalah Rapat
  • 5.5.1. Fungsi Yuridis Rapat Pra-Pelaksanaan dan Rapat Koordinasi Lapangan
  • 5.5.2. Status Risalah Rapat (Minutes of Meeting) sebagai Alat Bukti
  • 5.5.3. Prosedur dan Batas Waktu untuk Koreksi atau Penolakan atas Isi Risalah Rapat
  • Kesimpulan Bab 5

Bab 6: Kinerja Kontraktual, Wanprestasi, dan Terminasi

11 pelajaran
  • 6.1. Definisi dan Kriteria Wanprestasi (Breach of Contract)
  • 6.2. Konsekuensi Yuridis Wanprestasi
  • 6.2.1. Ganti Rugi, Bunga, dan Biaya
  • 6.2.2. Denda Keterlambatan (Liquidated and Ascertained Damages - LAD)
  • 6.2.3. Pembatalan Perjanjian
  • 6.3. Prosedur Hukum dalam Pemberian Somasi (Notice to Correct)
  • 6.4. Hak dan Prosedur Terminasi Kontrak
  • 6.5. Konsekuensi Finansial dan Hukum Pasca-Terminasi
  • 6.5.1. Konsekuensi Finansial Pasca-Terminasi
  • 6.5.2. Konsekuensi Hukum Lainnya Pasca-Terminasi
  • Kesimpulan Bab 6

Bab 7: Manajemen Klaim, Perubahan Lingkup Kerja, dan Penyesuaian Kontrak

15 pelajaran
  • 7.1. Kerangka Hukum dan Prosedural Pengajuan Klaim
  • 7.1.1. Kewajiban Notifikasi sebagai Syarat Prasyarat (Condition Precedent)
  • 7.1.2. Substansiasi Klaim: Pembuktian Sebab-Akibat (Cause and Effect)
  • 7.1.3. Kuantifikasi Klaim: Perhitungan Kerugian dan Biaya Tambahan
  • 7.2. Analisis Yuridis Klaim Perpanjangan Waktu (Extension of Time - EOT)
  • 7.2.1. Dasar Klaim (Claimable Events atau Relevant Events)
  • 7.2.2. Metodologi Analisis Keterlambatan
  • 7.2.3. Problem Keterlambatan Bersamaan (Concurrent Delays)
  • 7.3. Doktrin Variation dan Prosedur Formal Perubahan Kontrak (Change Order)
  • 7.4. Klaim Biaya Akibat Gangguan dan Perubahan
  • 7.4.1. Perubahan Terselubung (Constructive Changes)
  • 7.4.2. Akselerasi (Acceleration): Terarah dan Konstruktif
  • 7.4.3. Disrupsi (Disruption) dan Metode Pembuktiannya
  • 7.5. Doktrin Penyesuaian Harga: Analisis Klausul Eskalasi dan Hardship
  • Kesimpulan Bab 7

Bab 8: Aspek Hukum Keuangan Proyek dan Instrumen Jaminan

16 pelajaran
  • 8.1. Skema dan Prosedur Pembayaran Proyek
  • 8.1.1. Mekanisme Sertifikasi Pembayaran Progres
  • 8.1.2. Dasar Hukum untuk Menahan atau Mengurangi Pembayaran
  • 8.1.3. Konsekuensi Hukum Atas Keterlambatan Pembayaran oleh Pemilik Proyek
  • 8.2. Analisis Yuridis Instrumen Jaminan (Construction Bonds)
  • 8.2.1. Jaminan Penawaran (Bid Bond)
  • 8.2.2. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond)
  • 8.2.3. Jaminan Uang Muka (Advance Payment Bond)
  • 8.2.4. Jaminan Pemeliharaan (Retention Bond)
  • 8.3. Sifat Jaminan: Conditional vs Unconditional
  • 8.3.1. Jaminan Bersyarat (Conditional Bond)
  • 8.3.2. Jaminan Tanpa Syarat (Unconditional / On-Demand Bond)
  • 8.4. Mekanisme Pencairan Jaminan dan Upaya Hukum Pencegahannya (Injunction)
  • 8.5. Hak Retensi (Retention Money) dan Kewajiban Pelepasan
  • 8.6. Hak Istimewa (Privilege) Kontraktor atas Bangunan (Pasal 1146 KUHPerdata)
  • Kesimpulan Bab 8

Bab 9: Rezim Hukum Ketenagakerjaan dan K3 Konstruksi

12 pelajaran
  • 9.1. Status Ketenagakerjaan pada Pekerja Proyek
  • 9.1.1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
  • 9.1.2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
  • 9.2. Tanggung Jawab Hukum dalam Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3)
  • 9.2.1. Peran dan Tanggung Jawab Ahli K3 Konstruksi
  • 9.2.2. Kewajiban Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Pengendaliannya (HIRADC)
  • 9.3. Pertanggungjawaban Perdata dan Pidana atas Kecelakaan Kerja
  • 9.3.1. Tanggung Jawab Korporasi vs Individu
  • 9.3.2. Doktrin Tanggung Jawab Pengganti (Vicarious Liability) Pemberi Kerja
  • 9.4. Regulasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Alih Teknologi
  • 9.5. Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial (BPJS Ketenagakerjaan)
  • Kesimpulan Bab 9

Bab 10: Hukum Pertanahan, Perizinan, dan Lingkungan

17 pelajaran
  • 10.1. Proses Hukum Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
  • 10.2. Analisis Regulasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
  • 10.3. Kewajiban Kepatuhan Lingkungan
  • 10.3.1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL): Prosedur dan Persetujuan Lingkungan
  • 10.3.2. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)
  • 10.3.3. Pertanggungjawaban Hukum atas Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
  • 10.4. Perizinan Terkait Lainnya
  • 10.4.1. Izin Pemanfaatan Air Tanah dan Air Permukaan
  • 10.4.2. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
  • 10.4.3. Izin Mendirikan Prasarana (IMP) dan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR)
  • 10.4.4. Izin Laik Operasi (SLO) untuk Instalasi Tertentu
  • 10.5. Hubungan Hukum Proyek Konstruksi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
  • 10.6. Regulasi Konstruksi Berkelanjutan (Green Construction) dan Sertifikasi Bangunan Hijau
  • 10.6.1. Kerangka Regulasi Bangunan Gedung Hijau di Indonesia
  • 10.6.2. Sistem Sertifikasi: Greenship (GBCI), LEED, BREEAM
  • 10.6.3. Implikasi Kontraktual dari Kewajiban Sertifikasi Hijau
  • Kesimpulan Bab 10

Bab 11: Manajemen Risiko, Asuransi, dan Keadaan Kahar

16 pelajaran
  • 11.1. Identifikasi, Analisis, dan Mitigasi Risiko Hukum
  • 11.2. Teknik Alokasi Risiko Kontraktual
  • 11.2.1. Klausul Indemnitas (Indemnity Clauses)
  • 11.2.2. Klausul Batasan Tanggung Jawab (Limitation of Liability Clauses)
  • 11.2.3. Klausul Pengecualian (Exclusion Clauses) untuk Kerugian Konsekuensial
  • 11.2.4. Klausul Asuransi sebagai Mekanisme Transfer Risiko
  • 11.3. Analisis Polis Asuransi Konstruksi: Contractor’s All Risks (CAR) dan Erection All Risks (EAR)
  • 11.3.1. Prinsip-prinsip Fundamental Asuransi Konstruksi
  • 11.3.2. Cakupan Perlindungan dan Pengecualian Umum
  • 11.3.3. Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi
  • 11.4. Asuransi Tanggung Gugat Profesional dan Pihak Ketiga
  • 11.4.1. Asuransi Tanggung Gugat Profesional (Professional Indemnity)
  • 11.4.2. Asuransi Tanggung Gugat Pihak Ketiga (Third Party Liability)
  • 11.4.3. Perbedaan Cakupan dan Pemicu Klaim (Claims-made vs Occurrence basis)
  • 11.5. Doktrin Force Majeure: Definisi, Elemen Pembuktian, dan Implikasi Hukum
  • Kesimpulan Bab 11

Bab 12: Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)

18 pelajaran
  • 12.1. Penyelesaian Sengketa Konsensual
  • 12.1.1. Negosiasi sebagai Langkah Awal
  • 12.1.2. Mediasi sebagai Negosiasi yang Dibantu
  • 12.2. Dewan Sengketa (Dispute Board)
  • 12.2.1. Jenis-jenis Dewan Sengketa (DAB vs DAAB)
  • 12.2.2. Prosedur Pembentukan dan Operasional
  • 12.2.3. Kekuatan Mengikat Keputusannya
  • 12.3. Arbitrase Konstruksi Nasional (BANI) dan Internasional (SIAC, ICC)
  • 12.3.1. Klausul Arbitrase dan Keabsahannya
  • 12.3.2. Prosedur Pemilihan dan Penunjukan Arbiter
  • 12.4. Yurisdiksi dan Proses Persidangan Arbitrase
  • 12.4.1. Prinsip Yurisdiksi: Kompetenz-Kompetenz dan Separabilitas
  • 12.4.2. Alur Proses Hukum Acara Arbitrase
  • 12.4.3. Eksekusi dan Pembatalan Putusan Arbitrase
  • 12.5. Penentuan Ahli (Expert Determination)
  • 12.5.1. Mekanisme dan Ruang Lingkup
  • 12.5.2. Sifat Final dan Mengikat dari Pendapat Ahli
  • Kesimpulan Bab 12

Bab 13: Penyelesaian Proyek, Serah Terima, dan Tanggung Jawab Pasca-Konstruksi

14 pelajaran
  • 13.1. Prosedur dan Implikasi Hukum Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)
  • 13.1.1. Uji Coba Kinerja (Tests on Completion)
  • 13.1.2. Kriteria Penyelesaian Praktis (Practical Completion)
  • 13.1.3. Akibat Hukum dari Penerbitan Sertifikat Serah Terima Pertama
  • 13.2. Daftar Cacat dan Kekurangan (Defect List/Punch List) dan Kewajiban Perbaikannya
  • 13.3. Masa Pemeliharaan (Defects Liability Period)
  • 13.3.1. Lingkup Kewajiban Kontraktor: Cacat Tampak (Patent Defects) vs Cacat Tersembunyi (Latent Defects)
  • 13.3.2. Prosedur Notifikasi dan Perbaikan Cacat
  • 13.4. Prosedur dan Implikasi Hukum Serah Terima Akhir (FHO)
  • 13.5. Doktrin Kegagalan Bangunan (Building Failure)
  • 13.5.1. Definisi dan Kategori Kegagalan Bangunan
  • 13.5.2. Jangka Waktu Pertanggungjawaban
  • 13.5.3. Penilaian Ahli dan Pembuktian dalam Kasus Kegagalan Bangunan
  • Kesimpulan Bab 14

Bab 14: Kontrak Konstruksi Internasional dan Transnasional

12 pelajaran
  • 14.1. Prinsip-Prinsip Hukum dalam Kontrak Konstruksi Internasional
  • 14.2. Klausul Pilihan Hukum (Choice of Law) dan Pilihan Forum (Choice of Forum/Jurisdiction)
  • 14.3. Aplikasi Konvensi Internasional yang Relevan (Konvensi New York 1958)
  • 14.4. Isu Perpajakan, Kepabeanan, dan Imigrasi Lintas Batas
  • 14.4.1. Aspek Pajak Penghasilan (PPh) Jasa Konstruksi oleh Badan Usaha Asing
  • 14.4.2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Impor Barang dan Jasa
  • 14.4.3. Prosedur Kepabeanan untuk Peralatan Konstruksi yang Diimpor Sementara (Temporary Importation)
  • 14.4.4. Regulasi Keimigrasian untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) di Sektor Konstruksi
  • 14.5. Manajemen Proyek KPBU/PPP (Public-Private Partnership) dengan Investor dan Lender Internasional
  • 14.5.1. Struktur Proyek dan Alur Kontraktual KPBU
  • 14.5.2. Alokasi Risiko dalam Skema KPBU/PPP
  • Kesimpulan Bab 14

Persyaratan

  • Pemahaman dasar tentang sistem hukum Indonesia.
  • Latar belakang di bidang konstruksi atau manajemen proyek (disarankan).

Deskripsi

Modul ini mengupas tuntas peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor konstruksi di Indonesia, termasuk UU Jasa Konstruksi, perizinan, tanggung jawab hukum, dan sengketa konstruksi.

Instruktur

Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak.

S.H., S.Psi., M.M., M.T., MBA., M.A., M.Sc., PMP, IPM, CRP, C.Med., ACPE, PMP

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 54 Ebook Interaktif

Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak., S.H., S.Psi., M.M., M.T., MBA., M.A., M.Sc., PMP, IPM, CRP, C.Med., ACPE, PMP memberikan solusi: Hukum, Teknik, Data Science, Akuntansi, Keuangan, dan Psikologi. Pengalaman profesional 12 tahun lebih di bidang engineering teknis, kontraktual, dan analis strategis di Pertamina, Jasamarga, Telkom, serta dosen tetap Universitas Muhammadiyah.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Pengantar Hukum Indonesia
-36%
iBook Terlaris Foundation

Pengantar Hukum Indonesia

Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak.

5.0
(1)
1536 Halaman • Sertifikat
Rp95.000 Rp149.000
Hukum itu 'Surat'-nya Profesional
iBook Terlaris Essential

Hukum itu 'Surat'-nya Profesional

Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak.

5.0
(1)
368 Halaman • Sertifikat
Gratis
Hukum Agraria Indonesia
-36%
iBook Terlaris Professional

Hukum Agraria Indonesia

Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak.

5.0
(1)
1328 Halaman • Sertifikat
Rp95.000 Rp149.000
Harga Rp95.000