Hukum Kontrak Berbasis Standar SRA Inggris
Prinsip, Pembentukan, dan Penegakan Kontrak di Bawah Hukum Umum Inggris dan Regulasi SRA
Jaminan uang kembali 30 hari
Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!
Apa yang akan Anda pelajari
Daftar Isi
Bab 1: Fondasi Hukum Kontrak Inggris
- 1.1. Sejarah dan Evolusi English Contract Law
- 1.1.1. Dari Equity ke Common Law: Perkembangan Doktrin Kontrak
- 1.1.2. Peran Precedent dan Case Law dalam Kontrak
- 1.2. Offer dan Acceptance
- 1.2.1. Definisi dan Persyaratan Penawaran yang Sah
- 1.2.2. Invitation to Treat vs. Offer: Perbedaan Kritis
- 1.2.3. Counter-Offer, Rejection, dan Revocation
- 1.2.4. Mirror Image Rule dan Battle of the Forms
- 1.3. Consideration
- 1.3.1. Prinsip Dasar: Consideration Harus Cukup, Tidak Harus Setara
- 1.3.2. Past Consideration dan Limitation-nya
- 1.3.3. Part Payment of Debt: Foakes v Beer dan Promissory Estoppel
- 1.4. Intention to Create Legal Relations
- 1.4.1. Kontrak Komersial: Presumsi Adanya Niat Hukum
- 1.4.2. Perjanjian Keluarga dan Sosial: Presumsi Sebaliknya
- 1.5. Certainty dan Completeness
- Kesimpulan Bab 1: Syarat-Syarat Kontrak yang Mengikat
Bab 2: Isi Kontrak dan Interpretasinya
- 2.1. Conditions, Warranties, dan Innominate Terms
- 2.1.1. Perbedaan Dampak Pelanggaran Condition vs. Warranty
- 2.2. Implied Terms: By Statute, Custom, dan By Court
- 2.2.1. Sale of Goods Act 1979 dan Supply of Goods and Services Act 1982
- 2.2.2. Consumer Rights Act 2015: Implikasi bagi Kontrak B2C
- 2.3. Prinsip Interpretasi Kontrak oleh Pengadilan Inggris
- 2.3.1. Objectivity Principle: Apa yang Wajar Dipahami Orang Bisnis
- 2.3.2. Contra Proferentem Rule
- 2.3.3. Ejusdem Generis dan Expressio Unius
- 2.4. Unfair Contract Terms Act 1977 (UCTA) dan Consumer Rights Act 2015
- 2.4.1. Reasonableness Test dalam UCTA
- 2.4.2. Klausul Pengecualian (Exclusion Clauses): Batasan dan Uji Validitas
- Kesimpulan Bab 2: Memahami Apa yang Tertulis dan Tidak Tertulis dalam Kontrak
Bab 3: Vitiating Factors — Cacat yang Membatalkan Kontrak
- 3.1. Misrepresentation
- 3.1.1. Fraudulent, Negligent, dan Innocent Misrepresentation
- 3.1.2. Remedies: Rescission dan Damages (s.2(1) Misrepresentation Act 1967)
- 3.2. Mistake
- 3.2.1. Common Mistake, Mutual Mistake, dan Unilateral Mistake
- 3.2.2. Dampak Mistake terhadap Keabsahan Kontrak
- 3.3. Duress
- 3.3.1. Physical Duress vs. Economic Duress
- 3.3.2. Uji Cahill: Tekanan Tidak Wajar sebagai Grounds untuk Voidable
- 3.4. Undue Influence
- 3.4.1. Actual Undue Influence vs. Presumed Undue Influence
- 3.5. Illegality dan Public Policy
- 3.5.1. Contracts Illegal by Statute vs. at Common Law
- Kesimpulan Bab 3: Kapan Kontrak Dapat Dibatalkan?
Bab 4: Breach of Contract dan Remedies
- 4.1. Jenis-Jenis Breach: Actual, Anticipatory, dan Repudiatory
- 4.2. Damages
- 4.2.1. Prinsip Hadley v Baxendale: Foreseeability dan Remoteness
- 4.2.2. Duty to Mitigate Loss
- 4.2.3. Liquidated Damages vs. Penalty Clauses: Cavendish Square v Makdessi
- 4.3. Specific Performance
- 4.3.1. Kapan Pengadilan Mengabulkan Specific Performance?
- 4.4. Injunction: Prohibitory dan Mandatory
- 4.5. Restitution dan Unjust Enrichment
- 4.6. Privity of Contract dan Pengecualian (Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999)
- Kesimpulan Bab 4: Memaksimalkan Pemulihan atas Wanprestasi
Bab 5: Berakhirnya Kontrak
- 5.1. Discharge by Performance
- 5.2. Discharge by Agreement: Waiver, Novation, dan Accord & Satisfaction
- 5.3. Discharge by Frustration
- 5.3.1. Doktrin Frustration: Davis Contractors v Fareham UDC
- 5.3.2. Law Reform (Frustrated Contracts) Act 1943
- 5.4. Discharge by Breach: Acceptance of Repudiation
- Kesimpulan Bab 5: Cara-Cara Kontrak Berakhir secara Legal
Bab 6: Standar Profesional SRA dalam Pengelolaan Kontrak
- 6.1. SRA Code of Conduct: Kewajiban Solicitor sebagai Pihak dalam Kontrak
- 6.1.1. Duty of Confidentiality vs. Duty of Disclosure
- 6.1.2. Conflicts of Interest dalam Pengelolaan Kontrak
- 6.2. Competence Statement SRA: Technical Legal Practice
- 6.2.1. Advising on Contractual Risk: Standar Kehati-hatian (Standard of Care)
- 6.3. Continuing Competence: Kewajiban Pengembangan Profesional
- 6.4. Studi Kasus: Malpractice Klaim akibat Kesalahan Kontrak
- Kesimpulan Bab 6: Menjadi Solicitor Kontrak yang Profesional dan Bertanggung Jawab
Persyaratan
- Pemahaman dasar tentang sistem hukum dan konsep perjanjian di tingkat nasional.
- Kemampuan membaca dokumen hukum atau kontrak dalam Bahasa Inggris.
Deskripsi
Instruktur
Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak.
S.H., S.Psi., M.M., M.T., MBA., M.A., M.Sc., PMP, IPM, CRP, C.Med., ACPE, PMP
Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak., S.H., S.Psi., M.M., M.T., MBA., M.A., M.Sc., PMP, IPM, CRP, C.Med., ACPE, PMP memberikan solusi: Hukum, Teknik, Data Science, Akuntansi, Keuangan, dan Psikologi. Pengalaman profesional 12 tahun lebih di bidang engineering teknis, kontraktual, dan analis strategis di Pertamina, Jasamarga, Telkom, serta dosen tetap Universitas Muhammadiyah.
Ulasan Pengguna
0.0
Rating Materi
Tidak ada ulasan bintang ini yang ditemukan.
Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai
Pengantar Hukum Indonesia
Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak.
Pengantar Hukum Indonesia
Pemahaman Overview Sistem Hukum Indonesia bagi Non-Profesional Hukum maupun Calon Profesional Hukum
- Memahami struktur dasar sistem hukum Indonesia: UUD, UU, Peraturan Pemerintah, hingga Perda.
- Mengenal peran lembaga-lembaga hukum utama: MA, MK, Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK.
- Bisa membedakan dasar hukum perdata (kontrak, hak milik) dan pidana (pelanggaran, tindak kriminal).
Hukum itu 'Surat'-nya Profesional
Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak.
Hukum itu 'Surat'-nya Profesional
Panduan Hukum Tanpa Intimidasi untuk Profesional Non-Hukum
- Tidak takut lagi membaca atau menandatangani dokumen hukum.
- Memahami hak dan kewajiban dasar dalam konteks profesional (kontrak kerja, NDA, surat peringatan, dll).
- Bisa berdiskusi dengan tim hukum tanpa grogi — karena kamu paham dasar-dasarnya.
Hukum dan Peraturan Konstruksi
Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak.
Hukum dan Peraturan Konstruksi
Regulasi Hukum yang Mengatur Dunia Konstruksi di Indonesia
- Memahami dasar hukum penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia.
- Mengenal hak dan kewajiban para pihak dalam proyek konstruksi.
- Mampu mengidentifikasi potensi sengketa dan mekanisme penyelesaiannya.