Hukum Perjanjian dan Kontrak
Analisis Mendalam Hukum Perikatan dan Perjanjian Berdasarkan KUH Perdata (BW) Indonesia
Jaminan uang kembali 30 hari
Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!
Apa yang akan Anda pelajari
Daftar Isi
Bab 1: Pendahuluan Hukum Perjanjian
- 1.1. Pengertian dan Terminologi Fundamental
- 1.1.1. Analisis Definisi Perjanjian (Overeenkomst) dalam Pasal 1313 KUH Perdata
- 1.1.2. Hubungan Kausalitas: Perikatan (Verbintenis) sebagai Akibat dari Perjanjian
- 1.1.3. Pembedaan Istilah: Kontrak, Perjanjian, dan Perikatan
- 1.2. Sumber-Sumber Hukum Perjanjian
- 1.2.1. Sumber Hukum Tertulis (Formal)
- 1.2.2. Sumber Hukum Tidak Tertulis (Materiil)
- 1.3. Asas-Asas Fundamental dalam Hukum Perjanjian
- 1.3.1. Asas Kebebasan Berkontrak (Contractvrijheid / Party Autonomy)
- 1.3.2. Asas Konsensualisme (Consensualism)
- 1.3.3. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)
- 1.3.4. Asas Itikad Baik (Goede Trouw / Good Faith)
- 1.3.5. Asas Kepribadian (Personality)
- 1.4. Klasifikasi Perjanjian
- 1.4.1. Berdasarkan Nama (Bernama dan Tidak Bernama)
- 1.4.2. Berdasarkan Bentuk (Lisan, Tertulis, Formil, Riil)
- 1.4.3. Berdasarkan Prestasi (Timbal Balik dan Sepihak)
- 1.4.4. Berdasarkan Sifat (Konsensuil, Riil, dan Formal)
- Kesimpulan
Bab 2: Syarat Sahnya Perjanjian
- 2.1 Analisis Detail Pasal 1320 KUH Perdata
- 2.1.1 Syarat Subjektif (Mengenai Subjek/Orang)
- 2.1.2 Syarat Objektif (Mengenai Objek Perjanjian)
- 2.2 Pelanggaran Syarat Subjektif dan Akibatnya
- 2.2.1 Sifat Pelanggaran: Dapat Dibatalkan (Vernietigbaar)
- 2.2.2 Siapa yang Dapat Meminta Pembatalan
- 2.2.3 Prosedur dan Batas Waktu Pembatalan
- 2.3 Pelanggaran Syarat Objektif dan Akibatnya
- 2.3.1 Sifat Pelanggaran: Batal Demi Hukum
- 2.3.2 Konsekuensi: Perjanjian Dianggap Tidak Pernah Ada
- 2.4 Sifat Retroaktif dari Pembatalan
- 2.4.1 Pengertian dan Implikasi Hukum
- 2.4.2 Perbedaan dengan Pengakhiran Perjanjian
- 2.5 Prinsip Restitusi dan Pemulihan Keadaan Semula
- 2.5.1 Kewajiban Mengembalikan Apa yang Telah Diterima
- 2.5.2 Pengecualian dan Batasan Restitusi
- Kesimpulan
Bab 3: Sepakat (Kesepakatan Para Pihak)
- 3.1 Proses Terbentuknya Kesepakatan: Penawaran dan Penerimaan
- 3.1.1 Penawaran (Aanbod / Offer)
- 3.1.2 Penerimaan (Aanvaarding / Acceptance)
- 3.2 Teori-teori Terbentuknya Kesepakatan
- 3.2.1 Teori Kehendak (Wilstheorie)
- 3.2.2 Teori Pernyataan (Verklaringstheorie)
- 3.2.3 Teori Kepercayaan (Vertrouwenstheorie)
- 3.3 Cacat Kehendak (Wilsgebreken) sebagai Alasan Pembatalan
- 3.3.1 Kekhilafan (Dwaling / Mistake)
- 3.3.2 Paksaan (Dwang / Duress)
- 3.3.3 Penipuan (Bedrog / Fraud)
- 3.4 Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden / Undue Influence)
- 3.4.1 Perkembangan dalam Doktrin dan Yurisprudensi
- 3.4.2 Unsur-unsur Penyalahgunaan Keadaan
- 3.5 Peran Diam dalam Terbentuknya Kesepakatan
- 3.5.1 Prinsip Umum: Diam Bukanlah Tanda Setuju
- 3.5.2 Pengecualian: Kapan Diam Dianggap sebagai Penerimaan
- Kesimpulan
Bab 4: Kecakapan untuk Membuat Perjanjian
- 4.1 Prinsip Umum: Setiap Orang Dianggap Cakap Hukum
- 4.2 Kategori Pihak yang Tidak Cakap Hukum (Onbekwaam)
- 4.2.1 Orang yang Belum Dewasa (Minderjarig)
- 4.2.2 Orang yang Ditaruh di Bawah Pengampuan (Curatele)
- 4.3 Analisis Historis: Status Perempuan Bersuami
- 4.3.1 Analisis Pasal 110 KUH Perdata (Lama)
- 4.3.2 Pencabutan melalui SEMA dan UU Perkawinan
- 4.4 Akibat Hukum Perjanjian oleh Pihak yang Tidak Cakap
- 4.4.1 Hak untuk Meminta Pembatalan Perjanjian
- 4.4.2 Pengecualian: Perjanjian yang Tetap Sah
- 4.5 Perwakilan dalam Pembuatan Perjanjian
- 4.5.1 Perwakilan Berdasarkan Undang-Undang
- 4.5.2 Perwakilan Berdasarkan Perjanjian (Pemberian Kuasa)
- 4.6 Kecakapan Bertindak dari Badan Hukum
- 4.6.1 Representasi Badan Hukum oleh Pengurus/Direksi
- 4.6.2 Doktrin Ultra Vires
- Kesimpulan
Bab 5: Objek Perjanjian (Prestasi)
- 5.1. Definisi dan Fungsi Objek Perjanjian (Prestasi)
- 5.1.1. Prestasi untuk Memberikan Sesuatu (Dare)
- 5.1.2. Prestasi untuk Berbuat Sesuatu (Facere)
- 5.1.3. Prestasi untuk Tidak Berbuat Sesuatu (Non Facere)
- 5.2. Syarat-syarat Objek Perjanjian
- 5.2.1. Dapat Ditentukan Jenisnya (Bepaalbaar)
- 5.2.2. Dapat Diperdagangkan (Geoorloofd)
- 5.2.3. Tidak Bertentangan dengan Hukum
- 5.3. Objek Perjanjian Berupa Barang
- 5.3.1. Barang yang Sudah Ada (Huidige Zaak)
- 5.3.2. Barang yang Akan Datang (Toekomstige Zaak)
- 5.4. Objek Perjanjian Berupa Jasa (Facere)
- 5.4.1. Standar Pelaksanaan Jasa (Inspanning vs Resultaat)
- 5.5. Konsekuensi Objek yang Tidak Memenuhi Syarat
- 5.5.1. Perjanjian Batal Demi Hukum (Nietig)
- 5.5.2. Kasus Objek yang Tidak Jelas (Onbepaalbaar)
- Kesimpulan
Bab 6: Sebab yang Halal (Causa yang Diperbolehkan)
- 6.1 Pengertian dan Hakikat Causa yang Halal
- 6.1.1 Perbedaan Mendasar antara Causa dengan Objek Perjanjian
- 6.1.2 Perbedaan antara Causa (Tujuan Objektif) dengan Motif (Tujuan Subjektif)
- 6.2 Causa yang Dilarang (Ongeoorloofde Oorzaak)
- 6.2.1 Bertentangan dengan Undang-Undang (Wettelijke Verboden)
- 6.2.2 Bertentangan dengan Kesusilaan (Goede Zeden)
- 6.2.3 Bertentangan dengan Ketertiban Umum (Openbare Orde)
- 6.3 Pembuktian Causa yang Tidak Halal
- 6.3.1 Beban Pembuktian pada Pihak yang Mendalilkan
- 6.4 Akibat Hukum dari Causa yang Tidak Halal
- 6.4.1 Perjanjian Batal Demi Hukum (Van Rechtswege Nietig)
- 6.4.2 Prinsip Nemo Auditur Propriam Turpitudinem Allegans dan In Pari Delicto
- 6.5 Studi Kasus Causa yang Terlarang dalam Yurisprudensi
- 6.5.1 Perjanjian Jual Beli Jabatan
- 6.5.2 Perjanjian untuk Melakukan Tindak Pidana
- Kesimpulan
Bab 7: Momen dan Tempat Lahirnya Perjanjian
- 7.1 Perjanjian Antar Pihak yang Hadir (Inter Praesentes)
- 7.1.1 Detik Lahirnya Perjanjian
- 7.2 Perjanjian Antar Pihak yang Tidak Hadir (Inter Absentes)
- 7.2.1 Analisis Teori-teori Lahirnya Perjanjian
- 7.3 Perjanjian Melalui Media Elektronik
- 7.3.1 Momen Lahirnya Kontrak via E-mail, Website, dan Aplikasi
- 7.3.2 Pengaturan dalam UU ITE
- 7.4 Signifikansi Penentuan Momen Lahirnya Perjanjian
- 7.4.1 Penentuan Dimulainya Jangka Waktu Pelaksanaan
- 7.4.2 Penentuan Peralihan Risiko (Risico-overgang)
- 7.5 Signifikansi Penentuan Tempat Lahirnya Perjanjian (Locus Contractus)
- 7.5.1 Penentuan Kompetensi Relatif Pengadilan (Forum Contractus)
- 7.5.2 Penentuan Hukum yang Berlaku (Lex Loci Contractus)
- Kesimpulan
Bab 8: Akibat Hukum Perjanjian
- Pendahuluan Bab 8
- 8.1 Kekuatan Mengikat Perjanjian
- 8.1.1 Analisis Pasal 1338 ayat (1)
- 8.1.2 Batasan Kekuatan Mengikat
- 8.2 Pelaksanaan dengan Itikad Baik
- 8.2.1 Analisis Pasal 1338 ayat (3)
- 8.2.2 Fungsi Itikad Baik
- 8.3 Isi Perjanjian
- 8.3.1 Express Terms
- 8.3.2 Implied Terms
- 8.4 Perjanjian bagi Pihak Ketiga
- 8.4.1 Derdenbeding
- 8.4.2 Porte-fort
- 8.5 Actio Pauliana
- 8.5.1 Pengertian dan Syarat
- 8.5.2 Tujuan
- Kesimpulan
Bab 9: Penafsiran Perjanjian
- 9.1 Kebutuhan dan Tujuan Penafsiran
- 9.1.1 Kapan Penafsiran Diperlukan?
- 9.2 Metode Penafsiran
- 9.2.1 Penafsiran Subjektif: Mencari Maksud Para Pihak
- 9.2.2 Penafsiran Objektif: Berdasarkan Teks dan Kepatutan
- 9.3 Pedoman Penafsiran dalam KUH Perdata
- 9.3.1 Jika Kata-kata Jelas, Tidak Boleh Menyimpang (Pasal 1342)
- 9.3.2 Penafsiran yang Mendukung Berlakunya Perjanjian (In Favorem Contractus)
- 9.3.3 Penafsiran Berdasarkan Kebiasaan Setempat (Pasal 1346)
- 9.3.4 Klausul yang Ditafsirkan dalam Konteks Keseluruhan (Pasal 1347)
- 9.3.5 Penafsiran Keraguan yang Menguntungkan Debitur (Pasal 1349)
- 9.4 Aturan Penafsiran Contra Proferentem
- 9.5 Peran Hakim dalam Menafsirkan Perjanjian
- Kesimpulan Bab 9
Bab 10: Wanprestasi (Cidera Janji)
- 10.1 Pengertian dan Bentuk-bentuk Wanprestasi
- 10.1.1 Tidak Melaksanakan Prestasi Sama Sekali (Niet Presteren)
- 10.1.2 Melaksanakan Prestasi tetapi Tidak Sebagaimana Mestinya (Onjuiste Prestatie)
- 10.1.3 Melaksanakan Prestasi tetapi Terlambat (Te Late Prestatie)
- 10.1.4 Melakukan Sesuatu yang Menurut Perjanjian Tidak Boleh Dilakukan (Niet-Nakoming van Verbod)
- 10.2 Pernyataan Lalai (Ingebrekestelling / Somasi)
- 10.2.1 Fungsi dan Tujuan Somasi
- 10.2.2 Bentuk dan Cara Membuat Somasi yang Benar
- 10.2.3 Keadaan Lalai Tanpa Perlu Somasi (Verzuim van Rechtswege)
- 10.3 Hak-hak Kreditur Akibat Wanprestasi
- 10.3.1 Menuntut Pemenuhan Prestasi (Vordering tot Nakoming)
- 10.3.2 Menuntut Ganti Rugi (Schadevergoeding)
- 10.3.3 Menuntut Pembatalan Perjanjian (Ontbinding)
- 10.3.4 Kombinasi Tuntutan
- 10.4 Pembelaan Debitur terhadap Tuntutan Wanprestasi
- 10.4.1 Mengajukan Adanya Keadaan Memaksa (Overmacht / Force Majeure)
- 10.4.2 Mengajukan bahwa Kreditur Sendiri Telah Lalai (Exceptio Non Adimpleti Contractus)
- 10.4.3 Mengajukan bahwa Kreditur Telah Melepaskan Haknya (Rechtsverwerking)
- 10.5 Beban Pembuktian dalam Kasus Wanprestasi
- 10.5.1 Kreditur Membuktikan Adanya Perjanjian dan Wanprestasi
- 10.5.2 Debitur Membuktikan Adanya Alasan Pemaaf
- Kesimpulan
Bab 11: Keadaan Memaksa (Force Majeure / Overmacht)
- 11.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Force Majeure
- 11.1.1 Tidak Terpenuhinya Prestasi (Niet-Nakoming)
- 11.1.2 Adanya Sebab yang Terletak di Luar Kekuasaan Debitur (Buiten Macht)
- 11.1.3 Sifat Tidak Dapat Diduga dan Tidak Dapat Dihindari (Onvoorzienbaar en Onvermijdelijk)
- 11.2 Teori dan Jenis Force Majeure
- 11.2.1 Teori Ketidakmungkinan Absolut (Objektif) dan Relatif (Subjektif)
- 11.2.2 Force Majeure Permanen dan Temporer
- 11.3 Akibat Hukum Force Majeure
- 11.3.1 Gugurnya Kewajiban Prestasi dan Ganti Rugi
- 11.3.2 Penangguhan Pelaksanaan Prestasi (Opschorting pada Force Majeure Temporer)
- 11.4 Ajaran tentang Risiko (Risicoleer)
- 11.4.1 Siapa yang Menanggung Kerugian Akibat Force Majeure?
- 11.4.2 Risiko pada Perjanjian Sepihak dan Timbal Balik
- 11.5 Doktrin Perubahan Keadaan (Imprevisie / Hardship)
- 11.5.1 Perbedaan dengan Force Majeure
- 11.5.2 Kemungkinan Renegosiasi atau Modifikasi Kontrak oleh Hakim
- Kesimpulan
Bab 12: Ganti Rugi dan Upaya Hukum Lainnya
- 12.1 Tuntutan Pemenuhan Perjanjian (Nakoming)
- 12.2 Tuntutan Ganti Rugi (Schadevergoeding)
- 12.2.1 Unsur-unsur Ganti Rugi (Pasal 1246 KUH Perdata)
- 12.2.2 Syarat Ganti Rugi: Dapat Diduga dan Hubungan Kausal
- 12.3 Tuntutan Pembatalan Perjanjian (Ontbinding)
- 12.3.1 Syarat Pembatalan Perjanjian Timbal Balik (Pasal 1266 KUH Perdata)
- 12.3.2 Akibat Pembatalan: Restitutie dan Pemulihan
- 12.4 Eksepsi Non Adimpleti Contractus
- 12.4.1 Hak untuk Menangguhkan Pemenuhan Prestasi (Opschortingsrecht)
- 12.5 Uang Paksa (Dwangsom)
- 12.5.1 Fungsi dan Penerapan Dwangsom
- 12.5.2 Hubungan Dwangsom dengan Ganti Rugi
- Kesimpulan Bab 12
Bab 13: Hapusnya Perikatan
- 13.1 Hapusnya Perikatan Melalui Voldoening
- 13.1.1 Pembayaran
- 13.1.2 Subrogasi
- 13.1.3 Consignatie
- 13.2 Hapusnya Perikatan Melalui Overeenkomst
- 13.2.1 Novatie
- 13.3 Hapusnya Perikatan Karena Operatie van Wet
- 13.3.1 Perjumpaan Utang
- 13.3.2 Percampuran Utang
- 13.4 Hapusnya Perikatan Karena Tijd of Uitspraak
- 13.4.1 Verjaring
- 13.4.2 Vernietiging door Rechter
- Kesimpulan Bab 13
Bab 14: Jenis-Jenis Perjanjian Khusus (Benoemde Overeenkomsten)
- 14.1 Perjanjian Pemindahan Eigendom (Overdracht van Eigendom)
- 14.1.1 Jual Beli (Koop en Verkoop)
- 14.1.2 Tukar Menukar (Ruil)
- 14.1.3 Hibah (Schenking)
- 14.2 Perjanjian Pemanfaatan Zaken atau Diensten (Gebruik zonder Overdracht)
- 14.2.1 Sewa Menyewa (Huur en Verhuur)
- 14.2.2 Perjanjian untuk Melakukan Pekerjaan (Aanneming van Werk)
- 14.3 Perjanjian Pinjam (Uitleening)
- 14.3.1 Pinjam Pakai (Bruikleen)
- 14.3.2 Pinjam Meminjam (Verbruikleen / Mutuum)
- 14.4 Perjanjian Pemberian Diensten dan Zekerheid
- 14.4.1 Pemberian Kuasa (Lastgeving)
- 14.4.2 Penanggungan Utang (Borgtocht)
- 14.5 Perjanjian Penyelesaian Sengketa (Geschillenbeslechting)
- 14.5.1 Perdamaian (Dading / Transactie)
- Kesimpulan
Bab 15: Perkembangan Modern Hukum Kontrak
- 15.1 Perjanjian Tidak Bernama (Onbenoemde Overeenkomsten)
- 15.1.1 Dasar Hukum en Karakteristiek
- 15.1.2 Contoh: Leasing, Franchise, Factoring, BOT
- 15.2 Perjanjian Baku (Standaardvorm) dan Clausula Eksonerasi
- 15.2.1 Problematiek Contractsvrijheid versus Onevenwichtige Onderhandelingspositie
- 15.2.2 Toetsing van Vrijwaringsclausules
- 15.3 Aspek Hukum Perjanjian dalam Consumentenbescherming
- 15.3.1 Clausulae die Verboden zijn
- 15.3.2 Rechten en Verplichtingen van Ondernemers en Consumenten
- 15.4 Elektronische Overeenkomst (E-Contract)
- 15.4.1 Geldigheid van Elektronische Overeenkomsten volgens UU ITE
- 15.4.2 Bewijskracht van Elektronische Handtekeningen
- 15.4.3 Rechtsvragen bij Grensoverschrijdende Transacties
- 15.5 Actuele Rechtsvragen en Toekomst van Contractenrecht
- 15.5.1 Smart Contracts en Blockchain Technologie
- 15.5.2 Overeenkomsten in de Gig Economy
- 15.5.3 Richting van Vernieuwing van Nationaal Contractenrecht
- Kesimpulan
Persyaratan
- Pemahaman dasar tentang sistem hukum Indonesia dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- Disarankan telah memahami pengantar ilmu hukum atau pengantar hukum perdata.
Deskripsi
Instruktur
Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak.
S.H., S.Psi., M.M., M.T., MBA., M.A., M.Sc., PMP, IPM, CRP, C.Med., ACPE, PMP
Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak., S.H., S.Psi., M.M., M.T., MBA., M.A., M.Sc., PMP, IPM, CRP, C.Med., ACPE, PMP memberikan solusi: Hukum, Teknik, Data Science, Akuntansi, Keuangan, dan Psikologi. Pengalaman profesional 12 tahun lebih di bidang engineering teknis, kontraktual, dan analis strategis di Pertamina, Jasamarga, Telkom, serta dosen tetap Universitas Muhammadiyah.
Ulasan Pengguna
4.0
Rating Materi
Tidak ada ulasan bintang ini yang ditemukan.
Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai
Pengantar Hukum Indonesia
Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak.
Pengantar Hukum Indonesia
Pemahaman Overview Sistem Hukum Indonesia bagi Non-Profesional Hukum maupun Calon Profesional Hukum
- Memahami struktur dasar sistem hukum Indonesia: UUD, UU, Peraturan Pemerintah, hingga Perda.
- Mengenal peran lembaga-lembaga hukum utama: MA, MK, Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK.
- Bisa membedakan dasar hukum perdata (kontrak, hak milik) dan pidana (pelanggaran, tindak kriminal).
Hukum itu 'Surat'-nya Profesional
Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak.
Hukum itu 'Surat'-nya Profesional
Panduan Hukum Tanpa Intimidasi untuk Profesional Non-Hukum
- Tidak takut lagi membaca atau menandatangani dokumen hukum.
- Memahami hak dan kewajiban dasar dalam konteks profesional (kontrak kerja, NDA, surat peringatan, dll).
- Bisa berdiskusi dengan tim hukum tanpa grogi — karena kamu paham dasar-dasarnya.
Hukum dan Peraturan Konstruksi
Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak.
Hukum dan Peraturan Konstruksi
Regulasi Hukum yang Mengatur Dunia Konstruksi di Indonesia
- Memahami dasar hukum penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia.
- Mengenal hak dan kewajiban para pihak dalam proyek konstruksi.
- Mampu mengidentifikasi potensi sengketa dan mekanisme penyelesaiannya.