Ilmu Hukum › Ebook Interaktif • Advanced

Hukum Internasional

Fondasi, Sumber Hukum, Subjek, dan Rezim-Rezim Spesialisasi dalam Tatanan Hukum Global

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak. Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp95.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Memahami fondasi, sumber, dan subjek hukum internasional secara sistematis berdasarkan doktrin dan jurisprudensi.
Menguasai rezim-rezim hukum spesialisasi: hukum laut, hukum udara, hukum humaniter, HAM, dan hukum pidana internasional.
Mampu menganalisis kasus-kasus hukum internasional kontemporer seperti arbitrase Laut Tiongkok Selatan (PCA 2016), Responsibility to Protect, dan yurisdiksi ICC.
Memahami mekanisme penyelesaian sengketa internasional dari negosiasi hingga adjudikasi (ICJ, arbitrase, ICSID).

Daftar Isi

Bab 1: Pengantar Hukum Internasional

12 pelajaran
  • 1.1 Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Internasional
  • 1.1.1 Distingsi antara Hukum Internasional Publik dan Hukum Perdata Internasional
  • 1.1.2 Evolusi Terminologi: Dari Hukum Bangsa-Bangsa menuju Hukum Internasional
  • 1.2 Sejarah Perkembangan Hukum Internasional
  • 1.3 Hakikat dan Sifat Hukum Internasional
  • 1.3.1 Perdebatan Mengenai Status Hukum Internasional
  • 1.3.2 Teori-teori Kekuatan Mengikat Hukum Internasional
  • 1.4 Sejarah Perkembangan Hukum Perdata Internasional
  • 1.5 Teori Kepatuhan dalam Hukum Internasional
  • 1.5.1 Hard Law dan Soft Law dalam Hukum Internasional
  • 1.5.2 Perkembangan Kontemporer Hukum Perdata Internasional
  • Kesimpulan

Bab 2: Sumber-Sumber Hukum Internasional

11 pelajaran
  • 2.1 Analisis Yuridis Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional
  • 2.2 Perjanjian Internasional (International Conventions)
  • 2.2.1 Law-Making Treaties dan Treaty Contracts
  • 2.3 Kebiasaan Internasional (International Custom)
  • 2.4 Prinsip-prinsip Hukum Umum (General Principles of Law)
  • 2.5 Putusan Yudisial dan Ajaran Ahli sebagai Sumber Tambahan
  • 2.6 Sumber Hukum di Luar Pasal 38 Statuta ICJ
  • 2.7 Jus Cogens (Norma Imperatif): Hierarki Tertinggi Hukum
  • 2.8 Kewajiban Erga Omnes: Tanggung Jawab terhadap Komunitas Internasional
  • 2.9 Prinsip Hukum Tambahan: Equity, Estoppel, dan Clean Hands
  • Kesimpulan

Bab 3: Subjek-Subjek Hukum Internasional

21 pelajaran
  • 3.1. Definisi dan Kriteria Subjek Hukum Internasional
  • 3.2. Negara (States) sebagai Subjek Utama dan Asli
  • 3.2.1. Kedaulatan dan Kepribadian Hukum Asli (Original Personality)
  • 3.3. Organisasi Internasional Antar-Pemerintah (IGOs)
  • Section
  • Section
  • Section
  • Section
  • Section
  • Section
  • Section
  • Section
  • Section
  • Section
  • 3.4. Komite Internasional Palang Merah (ICRC) sebagai Entitas Sui Generis
  • 3.5. Tahta Suci (The Holy See) dan Kota Vatikan
  • 3.6. Gerakan Pembebasan dan Pihak dalam Konflik Bersenjata
  • 3.7. Individu sebagai Subjek Hukum Internasional Terbatas
  • 3.8. Perusahaan Multinasional (MNCs) dalam Arbitrase Investasi
  • 3.9. Organisasi Non-Pemerintah (NGOs) dan Hak Partisipasi
  • Kesimpulan

Bab 4: Negara dalam Hukum Internasional

15 pelajaran
  • 4.1. Unsur-unsur Konstitutif Negara
  • 4.2. Kedaulatan Negara
  • 4.2.1. Evolusi Konsep Kedaulatan: Dari Absolut menuju Relatif
  • 4.2.2. Prinsip Non-Intervensi
  • 4.3. Pengakuan dalam Hukum Internasional
  • 4.3.1. Teori Konstitutif vs Teori Deklaratif
  • 4.4. Pengakuan terhadap Negara Baru
  • 4.5. Pengakuan terhadap Pemerintahan Baru
  • 4.5.1. Kualitas Pengakuan: De Jure dan De Facto
  • 4.6. Suksesi Negara
  • 4.6.1. Akibat Hukum Suksesi terhadap Perjanjian, Aset, dan Utang
  • 4.7. Statehood Abad 21: Kosovo, Palestina, dan Dinamika Pengakuan
  • 4.8. Responsibility to Protect (R2P)
  • 4.9. Suksesi Negara: Yugoslavia, Uni Soviet, dan Timor Leste
  • Kesimpulan

Bab 5: Hukum Perjanjian Internasional

11 pelajaran
  • Definisi dan Klasifikasi Perjanjian Internasional
  • Prosedur Pembentukan Perjanjian Internasional
  • Perundingan (Negotiation) dan Adopsi Naskah
  • Ratifikasi dan Aksesi
  • Reservasi (Reservations) terhadap Traktat Multilateral
  • Penafsiran Perjanjian (Interpretation of Treaties)
  • Ketidakabsahan Perjanjian (Invalidity of Treaties)
  • Pengakhiran dan Penangguhan Traktat
  • Norma Jus Cogens dan Hierarki Traktat
  • Kasus Gabčíkovo-Nagymaros (1997): Pacta Sunt Servanda vs Rebus Sic Stantibus
  • Kesimpulan

Bab 6: Hukum Diplomatik dan Konsuler

10 pelajaran
  • 6.1 Perbedaan antara Hubungan Diplomatik dan Konsuler
  • 6.2 Fungsi Perwakilan Diplomatik
  • 6.3 Pengangkatan dan Penerimaan Pejabat Diplomatik
  • 6.4 Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik (Diplomatic Immunities and Privileges)
  • 6.5 Persona Non Grata
  • 6.6 Fungsi dan Tingkatan Pejabat Konsuler
  • 6.7 Kekebalan dan Keistimewaan Konsuler
  • 6.8 Imunitas Diplomatik vs Hak Asasi Manusia: Kasus Pinochet dan Khashoggi
  • 6.9 Consular Access sebagai Hak Individu: LaGrand dan Avena
  • Kesimpulan

Bab 7: Wilayah Negara dan Yurisdiksi

15 pelajaran
  • 7.1 Wilayah Daratan
  • 7.1.1 Perbatasan Negara dan Cara Penentuannya
  • 7.2 Wilayah Lautan
  • 7.3 Wilayah Udara
  • 7.4 Yurisdiksi Negara
  • 7.4.1 Pengertian Yurisdiksi (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif)
  • 7.5 Asas-asas Yurisdiksi Pidana
  • 7.5.1 Asas Teritorial
  • 7.5.2 Asas Nasionalitas (Personal)
  • 7.5.3 Asas Perlindungan
  • 7.5.4 Asas Universal
  • 7.6 Imunitas Negara dari Yurisdiksi Pengadilan Asing
  • 7.7 Universal Jurisdiction: Kasus Pinochet, Habré, dan Pengadilan Jerman untuk Kejahatan Syria
  • 7.8 Imunitas Negara: Absolut vs Restriktif dan Jurisdictional Immunities Case (ICJ 2012)
  • Kesimpulan

Bab 8: Hukum Laut Internasional

15 pelajaran
  • 8.1 Sejarah Perkembangan Hukum Laut (Dari Mare Liberum ke UNCLOS)
  • 8.2 Zona-zona Maritim menurut UNCLOS 1982
  • 8.3 Perairan Pedalaman dan Laut Teritorial
  • 8.3.1 Hak Lintas Damai (Innocent Passage)
  • 8.4 Zona Tambahan (Contiguous Zone)
  • 8.5 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
  • 8.5.1 Hak Berdaulat Negara Pantai atas Sumber Daya Alam
  • 8.6 Landas Kontinen (Continental Shelf)
  • 8.7 Laut Lepas (High Seas) dan Kawasan Dasar Laut Internasional (The Area)
  • 8.7.1 Prinsip Kebebasan di Laut Lepas
  • 8.7.2 Konsep Warisan Bersama Umat Manusia (Common Heritage of Mankind)
  • 8.8 South China Sea Arbitration (PCA 2016) dan Penegakan UNCLOS
  • 8.9 Deep Sea Mining, ISA, dan Masa Depan Common Heritage of Mankind
  • 8.10 Pencemaran Laut: MARPOL, Polusi Plastik, dan Perlindungan Lingkungan Laut
  • Kesimpulan

Bab 9: Hukum Udara dan Ruang Angkasa

13 pelajaran
  • 9.1. Hukum Udara
  • 9.1.1. Prinsip Kedaulatan Penuh dan Eksklusif di Ruang Udara (Konvensi Paris 1919 & Chicago 1944)
  • 9.1.2. Lima Kebebasan Udara (Five Freedoms of the Air)
  • 9.1.3. Peran International Civil Aviation Organization (ICAO)
  • 9.2. Hukum Ruang Angkasa
  • 9.2.1. Perbedaan antara Ruang Udara dan Ruang Angkasa
  • 9.2.2. Outer Space Treaty 1967
  • 9.2.3. Prinsip-prinsip Dasar: Non-Appropriation, Penggunaan Damai, Tanggung Jawab Negara
  • 9.3. Hukum Terkait Satelit dan Sampah Antariksa
  • 9.4 Artemis Accords (2020) dan Eksploitasi Sumber Daya Ruang Angkasa
  • 9.5 Militerisasi Ruang Angkasa: Space Force, ASAT, dan Space Debris
  • 9.6 Mega-Constellation Satelit dan Tata Kelola Orbit
  • Kesimpulan

Bab 10: Tanggung Jawab Negara (State Responsibility)

17 pelajaran
  • 10.1 Konsep Tanggung Jawab Negara
  • 10.2 Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dipersalahkan secara Internasional
  • 10.2.1 Adanya Perbuatan atau Kelalaian yang Melanggar Kewajiban Internasional
  • 10.2.2 Perbuatan tersebut dapat Diatribusikan/Dilekatkan kepada Negara
  • 10.3 Atribusi Perbuatan kepada Negara
  • 10.3.1 Perbuatan Organ Negara, Orang/Entitas yang Menjalankan Wewenang Pemerintah, dll.
  • 10.4 Keadaan yang Menghapuskan Kesalahan (Circumstances Precluding Wrongfulness)
  • 10.4.1 Persetujuan, Bela Diri, Keadaan Memaksa (Force Majeure), Keadaan Sulit (Distress)
  • 10.5 Akibat Hukum dari Tanggung Jawab Negara
  • 10.5.1 Kewajiban untuk Menghentikan Perbuatan dan Memberikan Jaminan Tidak Terulang
  • 10.5.2 Kewajiban untuk Memberikan Perbaikan Penuh (Reparation)
  • 10.6 Bentuk-bentuk Reparasi
  • 10.6.1 Restitusi, Kompensasi (Ganti Rugi), dan Pemuasan (Satisfaction)
  • 10.7 Countermeasures dan Sanksi dalam Praktik
  • 10.8 Investment Arbitration (ICSID) dan Tanggung Jawab Negara terhadap Investor
  • 10.9 Due Diligence: Kewajiban Kehati-hatian Negara dalam Hukum Lingkungan dan Siber
  • Kesimpulan

Bab 11: Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai

15 pelajaran
  • 11.1. Kewajiban Menyelesaikan Sengketa secara Damai (Pasal 2(3) Piagam PBB)
  • 11.2. Metode Penyelesaian secara Diplomatik
  • 11.2.1. Negosiasi
  • 11.2.2. Mediasi dan Jasa-jasa Baik (Good Offices)
  • 11.2.3. Pencarian Fakta (Inquiry)
  • 11.2.4. Konsiliasi
  • 11.3. Metode Penyelesaian secara Hukum
  • 11.3.1. Arbitrase Internasional
  • 11.3.2. Penyelesaian Yudisial
  • 11.4. Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ)
  • 11.5. Peran Organisasi Regional dalam Penyelesaian Sengketa
  • 11.6. Critical Perspectives: TWAIL, Compliance Rate, dan Bias Struktural Penyelesaian Sengketa
  • 11.7 South China Sea Arbitration (PCA 2016)
  • 11.8. Investment Arbitration (ICSID/ISDS)
  • Kesimpulan

Bab 12: Penggunaan Kekerasan dan Keamanan Kolektif

13 pelajaran
  • 12.1 Larangan Umum atas Ancaman atau Penggunaan Kekerasan (Pasal 2(4) Piagam PBB)
  • 12.2 Pengecualian: Hak Bela Diri (Self-Defense)
  • 12.2.1 Hak Bela Diri Individual dan Kolektif (Pasal 51 Piagam PBB)
  • 12.2.2 Syarat-syarat (Adanya Serangan Bersenjata, Proporsionalitas, Nesesitas)
  • 12.3 Pengecualian: Sistem Keamanan Kolektif PBB
  • 12.3.1 Peran Dewan Keamanan PBB
  • 12.3.2 Tindakan di bawah Bab VII Piagam PBB
  • 12.4 Operasi Penjaga Perdamaian PBB (Peacekeeping Operations)
  • 12.5 Doktrin Intervensi Kemanusiaan dan Responsibility to Protect (R2P)
  • 12.6 Self-Defence Kontemporer: Oil Platforms, Cyber Attacks, dan Targeted Killing
  • 12.7 R2P dalam Praktik: Libya 2011 sebagai Humanitarian Intervention atau Regime Change
  • 12.8 Hybrid Warfare: Kombinasi Militer, Siber, dan Koersi Ekonomi
  • Kesimpulan

Bab 13: Hukum Humaniter Internasional (Hukum Perang)

13 pelajaran
  • 13.1. Definisi, Sejarah, dan Prinsip-prinsip Dasar Hukum Humaniter
  • 13.1.1. Prinsip Pembedaan (Distinction), Proporsionalitas, dan Kewaspadaan
  • 13.2. Ruang Lingkup Penerapan (Konflik Bersenjata Internasional dan Non-Internasional)
  • 13.3. Perlindungan terhadap Korban Perang
  • 13.3.1. Perlindungan bagi yang Terluka, Sakit, dan Korban Karam
  • 13.3.2. Perlindungan bagi Tawanan Perang (Konvensi III Jenewa)
  • 13.3.3. Perlindungan bagi Penduduk Sipil (Konvensi IV Jenewa)
  • 13.4. Pembatasan terhadap Metode dan Alat Perang
  • 13.5. Penegakan Hukum Humaniter
  • 13.6. Urban Warfare & Proportionality: Gaza, Ukraina, dan 'Human Shields'
  • 13.7. Corporate Liability in Conflict Zones: Risiko bagi Perusahaan Energi/Tambang
  • 13.8. Future of Warfare: Autonomous Weapons (LAWS) dan Kegagalan Regulasi
  • Kesimpulan

Bab 14: Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

12 pelajaran
  • 14.1 Sejarah dan Perkembangan Perlindungan HAM Internasional
  • 14.2 International Bill of Human Rights (UDHR, ICCPR, ICESCR)
  • 14.3 Klasifikasi Hak Asasi Manusia
  • 14.3.1 Hak Sipil dan Politik
  • 14.3.2 Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
  • 14.4 Mekanisme Pengawasan HAM PBB
  • 14.4.1 Badan Berbasis Piagam (Charter-based bodies): Dewan HAM
  • 14.4.2 Badan Berbasis Perjanjian (Treaty-based bodies): Komite HAM, dll.
  • 14.5 Mekanisme Perlindungan HAM Regional
  • 14.6 Critical Perspectives: UPR sebagai Teater Politik dan 'ASEAN Way'
  • 14.7 Business & Human Rights: Dari Sukarela ke Mandatory (mHRDD)
  • Kesimpulan

Bab 15: Hukum Pidana Internasional

8 pelajaran
  • 15.1 Definisi dan Sejarah Hukum Pidana Internasional
  • 15.2 Kejahatan Inti Internasional (Core International Crimes)
  • 15.3 Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC)
  • 15.4 Hukum Lingkungan Internasional
  • 15.5 Hukum Ekonomi Internasional
  • 15.6 Hukum Siber (Cyber Law) dan Perang Siber (Cyber Warfare)
  • 15.7 Neo-Colonialism Critique terhadap ICC & Head of State Immunity
  • Kesimpulan

Persyaratan

  • Pemahaman dasar tentang sistem hukum dan teori hukum secara umum.
  • Disarankan telah memahami pengantar ilmu hukum atau pengantar hukum Indonesia.

Deskripsi

Modul komprehensif yang membahas 15 bab hukum internasional secara sistematis dan akademis — dari pengantar dan sumber hukum internasional (Pasal 38 Statuta ICJ), subjek dan negara dalam hukum internasional, hukum perjanjian (Konvensi Wina 1969), hukum diplomatik dan konsuler, wilayah dan yurisdiksi, hukum laut (UNCLOS 1982) termasuk arbitrase Laut Tiongkok Selatan, hukum udara dan ruang angkasa, tanggung jawab negara, penyelesaian sengketa internasional, penggunaan kekerasan dan keamanan kolektif, hukum humaniter (Konvensi Jenewa), hak asasi manusia internasional, hingga hukum pidana internasional (ICC). Dilengkapi studi kasus, quiz interaktif, dan konsultasi AI.

Instruktur

Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak.

S.H., S.Psi., M.M., M.T., MBA., M.A., M.Sc., PMP, IPM, CRP, C.Med., ACPE, PMP

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 54 Ebook Interaktif

Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak., S.H., S.Psi., M.M., M.T., MBA., M.A., M.Sc., PMP, IPM, CRP, C.Med., ACPE, PMP memberikan solusi: Hukum, Teknik, Data Science, Akuntansi, Keuangan, dan Psikologi. Pengalaman profesional 12 tahun lebih di bidang engineering teknis, kontraktual, dan analis strategis di Pertamina, Jasamarga, Telkom, serta dosen tetap Universitas Muhammadiyah.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Pengantar Hukum Indonesia
-36%
iBook Terlaris Foundation

Pengantar Hukum Indonesia

Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak.

5.0
(1)
1536 Halaman • Sertifikat
Rp95.000 Rp149.000
Hukum itu 'Surat'-nya Profesional
iBook Terlaris Essential

Hukum itu 'Surat'-nya Profesional

Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak.

5.0
(1)
368 Halaman • Sertifikat
Gratis
Hukum dan Peraturan Konstruksi
-36%
iBook Terlaris Professional

Hukum dan Peraturan Konstruksi

Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak.

5.0
(1)
1736 Halaman • Sertifikat
Rp95.000 Rp149.000
Harga Rp95.000