Corporate Law Firm › SLIDES • Advanced

Technology, Media & Telecom

Telecommunication Licensing, Digital Platforms, E-Commerce regulation, and AI Ethics

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai kerangka hukum regulasi Indonesia dan teknik perancangan dokumen transaksi korporat.
Mampu memberikan pertimbangan hukum dan memitigasi risiko hukum transaksi secara komprehensif.

Daftar Isi

BAB 01: Telecommunications Licensing (ISP, NSP, Jaringan Telekomunikasi)

40 pelajaran
  • 01. Telecommunications Licensing (ISP, NSP, Jaringan Telekomunikasi)
  • 02. Isu Pengantar: Telecom licensing dan Dampaknya terhadap Regulatory reporting
  • 03. Peta Pembahasan: Telecom licensing • ISP activities • Network operation • Service obligations • License conditions • Regulatory reporting
  • 04. Sasaran Analisis: Klasifikasi Jaringan dan Layanan, Kepemilikan Infrastruktur, dan Data yang Menjadi Dasar Pelaporan
  • 05. Telecom licensing: Klasifikasi Jaringan dan Layanan
  • 06. Telecom licensing: Perizinan Penyelenggara serta Kewajiban Layanan
  • 07. Telecom licensing: Hak Interkoneksi dan Akses Infrastruktur
  • 08. Telecom licensing: Perlindungan Pelanggan serta Kualitas Layanan
  • 09. Telecom licensing: Pelaporan dan Pengawasan Operasi
  • 10. ISP activities: Akses Internet
  • 11. ISP activities: Perizinan Layanan
  • 12. ISP activities: Kualitas Koneksi
  • 13. ISP activities: Hak Pelanggan
  • 14. ISP activities: Pelaporan Operasi
  • 15. Network operation: Kepemilikan Infrastruktur
  • 16. Network operation: Kewajiban Operasi
  • 17. Network operation: Pemeliharaan
  • 18. Network operation: Interkoneksi
  • 19. Network operation: Gangguan Jaringan
  • 20. Service obligations: Penerima Layanan
  • 21. Service obligations: Standar Minimum
  • 22. Service obligations: Kontinuitas Operasi
  • 23. Service obligations: Pemantauan Kinerja
  • 24. Service obligations: Penanganan Kegagalan
  • 25. License conditions: Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin
  • 26. License conditions: Pemegang Izin dan Kualifikasi yang Disyaratkan
  • 27. License conditions: Cakupan Teritorial serta Masa Berlaku
  • 28. License conditions: Pembatasan Pengalihan atau Penggunaan oleh Pihak Lain
  • 29. License conditions: Pelanggaran Persyaratan dan Pengakhiran Izin
  • 30. Regulatory reporting: Data yang Menjadi Dasar Pelaporan
  • 31. Regulatory reporting: Periode dan Batas Entitas yang Dilaporkan
  • 32. Regulatory reporting: Metode Verifikasi Angka serta Narasi
  • 33. Regulatory reporting: Persetujuan sebelum Penyampaian
  • 34. Regulatory reporting: Koreksi Laporan dan Jejak Perubahan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Akses Internet pada ISP activities
  • 36. Prinsip Kunci Telecom licensing: Perlindungan Pelanggan serta Kualitas Layanan serta Pelaporan dan Pengawasan Operasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — License conditions: Perselisihan tentang Cakupan Teritorial serta Masa Berlaku
  • 38. Sintesis Telecommunications Licensing (ISP, NSP, Jaringan Telekomunikasi): Klasifikasi Jaringan dan Layanan • Kepemilikan Infrastruktur • Data yang Menjadi Dasar Pelaporan
  • 39. Tugas Regulatory reporting: Susun Analisis Metode Verifikasi Angka serta Narasi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Telecommunications Licensing (ISP, NSP, Jaringan Telekomunikasi): JDIH otoritas komunikasi dan digital; regulasi sektoral; kontrak layanan teknologi; standar teknis resmi

BAB 02: Digital Platform Regulation & Intermediary Liability

40 pelajaran
  • 01. Digital Platform Regulation & Intermediary Liability
  • 02. Isu Pengantar: Platform classification dan Dampaknya terhadap Platform compliance
  • 03. Peta Pembahasan: Platform classification • Intermediary liability • Content moderation • Notice handling • User redress • Platform compliance
  • 04. Sasaran Analisis: Peran Platform dan Pelaku Usaha Pengguna, Rantai Hak atas Materi yang Didistribusikan, dan Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi
  • 05. Platform classification: Peran Platform dan Pelaku Usaha Pengguna
  • 06. Platform classification: Syarat Akses serta Penggunaan Layanan
  • 07. Platform classification: Tanggung Jawab atas Konten atau Transaksi
  • 08. Platform classification: Penanganan Pengaduan dan Pelanggaran
  • 09. Platform classification: Perubahan Ketentuan serta Pengakhiran Akun
  • 10. Intermediary liability: Fungsi Perantara dalam Transaksi Digital
  • 11. Intermediary liability: Batas Kendali atas Konten Pihak Ketiga
  • 12. Intermediary liability: Prasyarat Perlindungan atau Pembatasan Tanggung Jawab
  • 13. Intermediary liability: Respons atas Pemberitahuan Pelanggaran
  • 14. Intermediary liability: Dokumentasi Keputusan Moderasi
  • 15. Content moderation: Rantai Hak atas Materi yang Didistribusikan
  • 16. Content moderation: Wilayah, Media, dan Periode Lisensi
  • 17. Content moderation: Standar Konten serta Pembatasan Pengguna
  • 18. Content moderation: Prosedur Pengaduan dan Penghapusan
  • 19. Content moderation: Pembagian Pendapatan serta Pelaporan Pemakaian
  • 20. Notice handling: Peristiwa yang Memicu Pemberitahuan
  • 21. Notice handling: Penerima, Alamat, dan Saluran Penyampaian
  • 22. Notice handling: Informasi Minimum dalam Pemberitahuan
  • 23. Notice handling: Penghitungan Tenggat sejak Pemicu Terjadi
  • 24. Notice handling: Bukti Penerimaan dan Akibat Keterlambatan
  • 25. User redress: Kanal Pengaduan
  • 26. User redress: Verifikasi Kerugian
  • 27. User redress: Peninjauan Keputusan Platform
  • 28. User redress: Pemulihan Akun atau Dana
  • 29. User redress: Eskalasi Sengketa
  • 30. Platform compliance: Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi
  • 31. Platform compliance: Penanggung Jawab pada Setiap Fungsi
  • 32. Platform compliance: Kontrol Pencegahan serta Deteksi
  • 33. Platform compliance: Bukti Pelaksanaan dan Pengujian Efektivitas
  • 34. Platform compliance: Eskalasi Pelanggaran serta Tindakan Korektif
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Fungsi Perantara dalam Transaksi Digital pada Intermediary liability
  • 36. Prinsip Kunci Platform classification: Penanganan Pengaduan dan Pelanggaran serta Perubahan Ketentuan serta Pengakhiran Akun
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — User redress: Perselisihan tentang Peninjauan Keputusan Platform
  • 38. Sintesis Digital Platform Regulation & Intermediary Liability: Peran Platform dan Pelaku Usaha Pengguna • Rantai Hak atas Materi yang Didistribusikan • Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi
  • 39. Tugas Platform compliance: Susun Analisis Kontrol Pencegahan serta Deteksi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Digital Platform Regulation & Intermediary Liability: JDIH otoritas komunikasi dan digital; regulasi sektoral; kontrak layanan teknologi; standar teknis resmi

BAB 03: Software Licensing, Cloud Computing & SaaS Agreements

40 pelajaran
  • 01. Software Licensing, Cloud Computing & SaaS Agreements
  • 02. Isu Pengantar: License scope software dan Dampaknya terhadap Supplier liability
  • 03. Peta Pembahasan: License scope software • Cloud service commitments • SaaS data rights • Service credits • Exit assistance • Supplier liability
  • 04. Sasaran Analisis: Pengguna Berhak, Hak Akses Layanan yang Dihosting Penyedia, dan Perbuatan atau Keadaan yang Menimbulkan Tanggung Jawab
  • 05. License scope software: Pengguna Berhak
  • 06. License scope software: Instalasi yang Diizinkan
  • 07. License scope software: Lingkungan Operasi
  • 08. License scope software: Pembatasan Modifikasi
  • 09. License scope software: Hak Audit
  • 10. Cloud service commitments: Lokasi Pemrosesan serta Penyimpanan Data
  • 11. Cloud service commitments: Subkontraktor dan Akses Administrator
  • 12. Cloud service commitments: Standar Ketersediaan serta Backup
  • 13. Cloud service commitments: Pembagian Tanggung Jawab Keamanan
  • 14. Cloud service commitments: Exit Assistance dan Penghapusan Data
  • 15. SaaS data rights: Hak Akses Layanan yang Dihosting Penyedia
  • 16. SaaS data rights: Ketersediaan serta Service Level
  • 17. SaaS data rights: Peran Penyedia dalam Pemrosesan Data
  • 18. SaaS data rights: Hak Ekspor Data dan Portabilitas
  • 19. SaaS data rights: Bantuan Migrasi saat Layanan Dihentikan
  • 20. Service credits: Tingkat Kegagalan yang Memicu Kredit
  • 21. Service credits: Metode Pengukuran Ketersediaan
  • 22. Service credits: Tata Cara Mengajukan Pengurangan Tagihan
  • 23. Service credits: Batas Maksimum Kredit per Periode
  • 24. Service credits: Hubungan Kredit dengan Hak Pengakhiran
  • 25. Exit assistance: Peristiwa dan Jadwal Realisasi Investasi
  • 26. Exit assistance: Persetujuan Pemegang Hak sebelum Penjualan
  • 27. Exit assistance: Kesiapan Dokumen serta Pembersihan Struktur
  • 28. Exit assistance: Pembagian Hasil kepada Para Investor
  • 29. Exit assistance: Pembatasan Keluar ketika Kondisi Pasar Berubah
  • 30. Supplier liability: Perbuatan atau Keadaan yang Menimbulkan Tanggung Jawab
  • 31. Supplier liability: Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban
  • 32. Supplier liability: Hubungan Kesalahan, Kausalitas, dan Kerugian
  • 33. Supplier liability: Batas Tanggung Jawab serta Pengecualiannya
  • 34. Supplier liability: Pembagian Kewajiban ketika Lebih dari Satu Pihak Terlibat
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Lokasi Pemrosesan serta Penyimpanan Data pada Cloud service commitments
  • 36. Prinsip Kunci License scope software: Pembatasan Modifikasi serta Hak Audit
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Exit assistance: Perselisihan tentang Kesiapan Dokumen serta Pembersihan Struktur
  • 38. Sintesis Software Licensing, Cloud Computing & SaaS Agreements: Pengguna Berhak • Hak Akses Layanan yang Dihosting Penyedia • Perbuatan atau Keadaan yang Menimbulkan Tanggung Jawab
  • 39. Tugas Supplier liability: Susun Analisis Hubungan Kesalahan, Kausalitas, dan Kerugian dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Software Licensing, Cloud Computing & SaaS Agreements: JDIH otoritas komunikasi dan digital; regulasi sektoral; kontrak layanan teknologi; standar teknis resmi

BAB 04: Media, Broadcasting & Content Licensing (OTT, Streaming)

40 pelajaran
  • 01. Media, Broadcasting & Content Licensing (OTT, Streaming)
  • 02. Isu Pengantar: Broadcasting permits dan Dampaknya terhadap Royalty allocation
  • 03. Peta Pembahasan: Broadcasting permits • Content rights • OTT distribution • Territorial licensing • Content standards • Royalty allocation
  • 04. Sasaran Analisis: Jenis Kegiatan dan Otoritas Pemberi Persetujuan, Hak Distribusi Konten, dan Dasar Penjualan atau Penggunaan untuk Royalti
  • 05. Broadcasting permits: Jenis Kegiatan dan Otoritas Pemberi Persetujuan
  • 06. Broadcasting permits: Urutan Pengajuan dalam Tahap Pengembangan
  • 07. Broadcasting permits: Kesesuaian Dokumen Teknis dengan Permohonan
  • 08. Broadcasting permits: Komitmen yang Wajib Dipenuhi Pemegang Izin
  • 09. Broadcasting permits: Perubahan Kegiatan yang Memerlukan Persetujuan Baru
  • 10. Content rights: Rantai Hak atas Materi yang Didistribusikan
  • 11. Content rights: Wilayah, Media, dan Periode Lisensi
  • 12. Content rights: Standar Konten serta Pembatasan Pengguna
  • 13. Content rights: Prosedur Pengaduan dan Penghapusan
  • 14. Content rights: Pembagian Pendapatan serta Pelaporan Pemakaian
  • 15. OTT distribution: Hak Distribusi Konten
  • 16. OTT distribution: Akses Pengguna
  • 17. OTT distribution: Wilayah Layanan
  • 18. OTT distribution: Pembatasan Konten
  • 19. OTT distribution: Pembagian Pendapatan
  • 20. Territorial licensing: Wilayah Geografis yang Dicakup Kontrak
  • 21. Territorial licensing: Pembatasan Penjualan Aktif dan Pasif
  • 22. Territorial licensing: Hak Penunjukan Distributor Lain
  • 23. Territorial licensing: Penjualan Daring Melampaui Wilayah
  • 24. Territorial licensing: Penegakan Pembatasan menurut Hukum yang Relevan
  • 25. Content standards: Rantai Hak atas Materi yang Didistribusikan
  • 26. Content standards: Wilayah, Media, dan Periode Lisensi
  • 27. Content standards: Standar Konten serta Pembatasan Pengguna
  • 28. Content standards: Prosedur Pengaduan dan Penghapusan
  • 29. Content standards: Pembagian Pendapatan serta Pelaporan Pemakaian
  • 30. Royalty allocation: Dasar Penjualan atau Penggunaan untuk Royalti
  • 31. Royalty allocation: Tarif Tetap dan Persentase Pendapatan
  • 32. Royalty allocation: Minimum Guarantee serta Pembayaran Berkala
  • 33. Royalty allocation: Hak Audit atas Laporan Penerima Lisensi
  • 34. Royalty allocation: Penyesuaian Royalti setelah Koreksi Penjualan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Rantai Hak atas Materi yang Didistribusikan pada Content rights
  • 36. Prinsip Kunci Broadcasting permits: Komitmen yang Wajib Dipenuhi Pemegang Izin serta Perubahan Kegiatan yang Memerlukan Persetujuan Baru
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Content standards: Perselisihan tentang Standar Konten serta Pembatasan Pengguna
  • 38. Sintesis Media, Broadcasting & Content Licensing (OTT, Streaming): Jenis Kegiatan dan Otoritas Pemberi Persetujuan • Hak Distribusi Konten • Dasar Penjualan atau Penggunaan untuk Royalti
  • 39. Tugas Royalty allocation: Susun Analisis Minimum Guarantee serta Pembayaran Berkala dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Media, Broadcasting & Content Licensing (OTT, Streaming): JDIH otoritas komunikasi dan digital; regulasi sektoral; kontrak layanan teknologi; standar teknis resmi

BAB 05: Spectrum Allocation, 5G Deployment & Infrastructure Sharing

40 pelajaran
  • 01. Spectrum Allocation, 5G Deployment & Infrastructure Sharing
  • 02. Isu Pengantar: Spectrum assignment dan Dampaknya terhadap Interference obligations
  • 03. Peta Pembahasan: Spectrum assignment • Spectrum usage • 5G deployment • Active sharing • Passive sharing • Interference obligations
  • 04. Sasaran Analisis: Hak Penggunaan Pita Frekuensi, Hak Frekuensi, dan Sumber Gangguan
  • 05. Spectrum assignment: Hak Penggunaan Pita Frekuensi
  • 06. Spectrum assignment: Penetapan Pengguna dan Kanal
  • 07. Spectrum assignment: Kewajiban Pembayaran serta Pemanfaatan
  • 08. Spectrum assignment: Koordinasi untuk Mencegah Interferensi
  • 09. Spectrum assignment: Perpanjangan, Pengalihan, dan Penataan Ulang
  • 10. Spectrum usage: Hak Penggunaan Pita Frekuensi
  • 11. Spectrum usage: Penetapan Pengguna dan Kanal
  • 12. Spectrum usage: Kewajiban Pembayaran serta Pemanfaatan
  • 13. Spectrum usage: Koordinasi untuk Mencegah Interferensi
  • 14. Spectrum usage: Perpanjangan, Pengalihan, dan Penataan Ulang
  • 15. 5G deployment: Hak Frekuensi
  • 16. 5G deployment: Lokasi Infrastruktur
  • 17. 5G deployment: Integrasi Jaringan
  • 18. 5G deployment: Standar Kinerja
  • 19. 5G deployment: Kewajiban Cakupan
  • 20. Active sharing: Peralatan Aktif Bersama
  • 21. Active sharing: Pembagian Kapasitas
  • 22. Active sharing: Kontrol Operasional
  • 23. Active sharing: Interferensi
  • 24. Active sharing: Batas Persaingan
  • 25. Passive sharing: Menara dan Ruang Bersama
  • 26. Passive sharing: Hak Akses
  • 27. Passive sharing: Pembagian Biaya
  • 28. Passive sharing: Pemeliharaan
  • 29. Passive sharing: Pengakhiran Colocation
  • 30. Interference obligations: Sumber Gangguan
  • 31. Interference obligations: Standar Teknis
  • 32. Interference obligations: Koordinasi Operator
  • 33. Interference obligations: Pengukuran Gangguan
  • 34. Interference obligations: Pemulihan Layanan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Hak Penggunaan Pita Frekuensi pada Spectrum usage
  • 36. Prinsip Kunci Spectrum assignment: Koordinasi untuk Mencegah Interferensi serta Perpanjangan, Pengalihan, dan Penataan Ulang
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Passive sharing: Perselisihan tentang Pembagian Biaya
  • 38. Sintesis Spectrum Allocation, 5G Deployment & Infrastructure Sharing: Hak Penggunaan Pita Frekuensi • Hak Frekuensi • Sumber Gangguan
  • 39. Tugas Interference obligations: Susun Analisis Koordinasi Operator dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Spectrum Allocation, 5G Deployment & Infrastructure Sharing: JDIH otoritas komunikasi dan digital; regulasi sektoral; kontrak layanan teknologi; standar teknis resmi

BAB 06: E-Commerce, Consumer Protection & Electronic Contracts

40 pelajaran
  • 01. E-Commerce, Consumer Protection & Electronic Contracts
  • 02. Isu Pengantar: Electronic contract formation dan Dampaknya terhadap E-commerce disputes
  • 03. Peta Pembahasan: Electronic contract formation • Consumer information • Platform responsibilities • Refund rights • Electronic signatures • E-commerce disputes
  • 04. Sasaran Analisis: Identitas Pihak dalam Transaksi Digital, Peran Platform dan Pelaku Usaha Pengguna, dan Kontrak Elektronik
  • 05. Electronic contract formation: Identitas Pihak dalam Transaksi Digital
  • 06. Electronic contract formation: Persetujuan serta Pembentukan Kontrak
  • 07. Electronic contract formation: Keandalan Tanda Tangan dan Rekaman
  • 08. Electronic contract formation: Penyimpanan Bukti serta Akses Dokumen
  • 09. Electronic contract formation: Pembuktian Transaksi ketika Disengketakan
  • 10. Consumer information: Informasi Material bagi Penerima
  • 11. Consumer information: Sumber serta Prosedur Verifikasi
  • 12. Consumer information: Hak Akses dan Batas Pengungkapan
  • 13. Consumer information: Pembaruan ketika Fakta Berubah
  • 14. Consumer information: Penanganan Informasi Tidak Lengkap atau Menyesatkan
  • 15. Platform responsibilities: Peran Platform dan Pelaku Usaha Pengguna
  • 16. Platform responsibilities: Syarat Akses serta Penggunaan Layanan
  • 17. Platform responsibilities: Tanggung Jawab atas Konten atau Transaksi
  • 18. Platform responsibilities: Penanganan Pengaduan dan Pelanggaran
  • 19. Platform responsibilities: Perubahan Ketentuan serta Pengakhiran Akun
  • 20. Refund rights: Pemicu Pengembalian
  • 21. Refund rights: Nilai yang Dikembalikan
  • 22. Refund rights: Tenggat Pembayaran
  • 23. Refund rights: Saluran Pengajuan
  • 24. Refund rights: Keberatan Penjual
  • 25. Electronic signatures: Metode Identifikasi Penandatangan
  • 26. Electronic signatures: Kendali atas Sarana Pembuatan Tanda Tangan
  • 27. Electronic signatures: Deteksi Perubahan Dokumen
  • 28. Electronic signatures: Peran Sertifikat serta Penyedia Layanan
  • 29. Electronic signatures: Pembuktian Keabsahan saat Disangkal
  • 30. E-commerce disputes: Kontrak Elektronik
  • 31. E-commerce disputes: Identitas Penjual
  • 32. E-commerce disputes: Bukti Transaksi
  • 33. E-commerce disputes: Pengaduan Platform
  • 34. E-commerce disputes: Forum Penyelesaian
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Informasi Material bagi Penerima pada Consumer information
  • 36. Prinsip Kunci Electronic contract formation: Penyimpanan Bukti serta Akses Dokumen serta Pembuktian Transaksi ketika Disengketakan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Electronic signatures: Perselisihan tentang Deteksi Perubahan Dokumen
  • 38. Sintesis E-Commerce, Consumer Protection & Electronic Contracts: Identitas Pihak dalam Transaksi Digital • Peran Platform dan Pelaku Usaha Pengguna • Kontrak Elektronik
  • 39. Tugas E-commerce disputes: Susun Analisis Bukti Transaksi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan E-Commerce, Consumer Protection & Electronic Contracts: JDIH otoritas komunikasi dan digital; regulasi sektoral; kontrak layanan teknologi; standar teknis resmi

BAB 07: Artificial Intelligence Regulation, Ethics & Liability

40 pelajaran
  • 01. Artificial Intelligence Regulation, Ethics & Liability
  • 02. Isu Pengantar: AI system roles dan Dampaknya terhadap Governance controls
  • 03. Peta Pembahasan: AI system roles • Risk classification • Training data rights • Transparency duties • AI liability • Governance controls
  • 04. Sasaran Analisis: Penentuan Peran Penyedia dan Pengguna Sistem, Sumber Dataset, dan Hak yang Menentukan Pengambilan Keputusan
  • 05. AI system roles: Penentuan Peran Penyedia dan Pengguna Sistem
  • 06. AI system roles: Klasifikasi Risiko menurut Penggunaan
  • 07. AI system roles: Dasar Pemanfaatan Data Pelatihan
  • 08. AI system roles: Transparansi serta Pengawasan Manusia
  • 09. AI system roles: Pembagian Tanggung Jawab atas Keluaran Sistem
  • 10. Risk classification: Tujuan Pengklasifikasian
  • 11. Risk classification: Parameter Risiko
  • 12. Risk classification: Kategori yang Ditentukan Regulator
  • 13. Risk classification: Dokumen Penilaian
  • 14. Risk classification: Konsekuensi terhadap Kewajiban
  • 15. Training data rights: Sumber Dataset
  • 16. Training data rights: Lisensi Pemanfaatan
  • 17. Training data rights: Data Pribadi
  • 18. Training data rights: Pembatasan Hak Cipta
  • 19. Training data rights: Bukti Asal Data
  • 20. Transparency duties: Informasi kepada Pengguna AI
  • 21. Transparency duties: Keterbatasan Sistem
  • 22. Transparency duties: Pelabelan Konten jika Diwajibkan
  • 23. Transparency duties: Penjelasan Peran Manusia
  • 24. Transparency duties: Bukti Pemenuhan
  • 25. AI liability: Penentuan Peran Penyedia dan Pengguna Sistem
  • 26. AI liability: Klasifikasi Risiko menurut Penggunaan
  • 27. AI liability: Dasar Pemanfaatan Data Pelatihan
  • 28. AI liability: Transparansi serta Pengawasan Manusia
  • 29. AI liability: Pembagian Tanggung Jawab atas Keluaran Sistem
  • 30. Governance controls: Hak yang Menentukan Pengambilan Keputusan
  • 31. Governance controls: Kepemilikan Saham dan Hak Suara
  • 32. Governance controls: Pengendalian melalui Perjanjian
  • 33. Governance controls: Perubahan Kendali Tanpa Transfer Mayoritas
  • 34. Governance controls: Bukti untuk Menentukan Pihak Pengendali
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Tujuan Pengklasifikasian pada Risk classification
  • 36. Prinsip Kunci AI system roles: Transparansi serta Pengawasan Manusia serta Pembagian Tanggung Jawab atas Keluaran Sistem
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — AI liability: Perselisihan tentang Dasar Pemanfaatan Data Pelatihan
  • 38. Sintesis Artificial Intelligence Regulation, Ethics & Liability: Penentuan Peran Penyedia dan Pengguna Sistem • Sumber Dataset • Hak yang Menentukan Pengambilan Keputusan
  • 39. Tugas Governance controls: Susun Analisis Pengendalian melalui Perjanjian dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Artificial Intelligence Regulation, Ethics & Liability: JDIH otoritas komunikasi dan digital; regulasi sektoral; kontrak layanan teknologi; standar teknis resmi

BAB 08: Open Banking, API Governance & Fintech Integration

40 pelajaran
  • 01. Open Banking, API Governance & Fintech Integration
  • 02. Isu Pengantar: API access dan Dampaknya terhadap Service liability
  • 03. Peta Pembahasan: API access • Customer authorization • Bank data sharing • API security • Third-party providers • Service liability
  • 04. Sasaran Analisis: Hak Akses Antarmuka dan Ruang Lingkup Data, Jenis Data Dibagikan, dan Perbuatan atau Keadaan yang Menimbulkan Tanggung Jawab
  • 05. API access: Hak Akses Antarmuka dan Ruang Lingkup Data
  • 06. API access: Otorisasi Pengguna serta Pengelolaan Kredensial
  • 07. API access: Standar Keamanan dan Batas Permintaan
  • 08. API access: Pembagian Tanggung Jawab atas Gangguan
  • 09. API access: Penangguhan Akses serta Pengakhiran Integrasi
  • 10. Customer authorization: Identitas Pelanggan
  • 11. Customer authorization: Tujuan Akses
  • 12. Customer authorization: Cakupan Data
  • 13. Customer authorization: Masa Otorisasi
  • 14. Customer authorization: Pencabutan Akses
  • 15. Bank data sharing: Jenis Data Dibagikan
  • 16. Bank data sharing: Dasar Kewenangan
  • 17. Bank data sharing: Penerima API
  • 18. Bank data sharing: Kontrol Keamanan
  • 19. Bank data sharing: Penghentian Pertukaran
  • 20. API security: Hak Akses Antarmuka dan Ruang Lingkup Data
  • 21. API security: Otorisasi Pengguna serta Pengelolaan Kredensial
  • 22. API security: Standar Keamanan dan Batas Permintaan
  • 23. API security: Pembagian Tanggung Jawab atas Gangguan
  • 24. API security: Penangguhan Akses serta Pengakhiran Integrasi
  • 25. Third-party providers: Fungsi Penyedia
  • 26. Third-party providers: Perizinan
  • 27. Third-party providers: Due Diligence
  • 28. Third-party providers: Pembagian Liabilitas
  • 29. Third-party providers: Rencana Penggantian
  • 30. Service liability: Perbuatan atau Keadaan yang Menimbulkan Tanggung Jawab
  • 31. Service liability: Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban
  • 32. Service liability: Hubungan Kesalahan, Kausalitas, dan Kerugian
  • 33. Service liability: Batas Tanggung Jawab serta Pengecualiannya
  • 34. Service liability: Pembagian Kewajiban ketika Lebih dari Satu Pihak Terlibat
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Identitas Pelanggan pada Customer authorization
  • 36. Prinsip Kunci API access: Pembagian Tanggung Jawab atas Gangguan serta Penangguhan Akses serta Pengakhiran Integrasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Third-party providers: Perselisihan tentang Due Diligence
  • 38. Sintesis Open Banking, API Governance & Fintech Integration: Hak Akses Antarmuka dan Ruang Lingkup Data • Jenis Data Dibagikan • Perbuatan atau Keadaan yang Menimbulkan Tanggung Jawab
  • 39. Tugas Service liability: Susun Analisis Hubungan Kesalahan, Kausalitas, dan Kerugian dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Open Banking, API Governance & Fintech Integration: JDIH otoritas komunikasi dan digital; regulasi sektoral; kontrak layanan teknologi; standar teknis resmi

BAB 09: Telecom Infrastructure, Tower Sharing & Passive Assets

40 pelajaran
  • 01. Telecom Infrastructure, Tower Sharing & Passive Assets
  • 02. Isu Pengantar: Tower ownership dan Dampaknya terhadap Tower compliance
  • 03. Peta Pembahasan: Tower ownership • Site leases • Colocation agreements • Access rights • Passive asset sale • Tower compliance
  • 04. Sasaran Analisis: Hak Lokasi serta Kepemilikan Menara, Para Pihak serta Tujuan Kesepakatan, dan Hak Lokasi serta Kepemilikan Menara
  • 05. Tower ownership: Hak Lokasi serta Kepemilikan Menara
  • 06. Tower ownership: Persyaratan Teknis dan Persetujuan Pembangunan
  • 07. Tower ownership: Kontrak Tenancy dan Colocation
  • 08. Tower ownership: Akses Pemeliharaan bagi Operator
  • 09. Tower ownership: Pengalihan Aset serta Kelanjutan Kontrak Penyewa
  • 10. Site leases: Identifikasi Objek dan Kondisi Serah Terima
  • 11. Site leases: Masa Sewa serta Perpanjangan
  • 12. Site leases: Sewa, Deposit, dan Biaya Tambahan
  • 13. Site leases: Pemeliharaan serta Pembatasan Penggunaan
  • 14. Site leases: Pengakhiran dan Pengembalian Objek
  • 15. Colocation agreements: Para Pihak serta Tujuan Kesepakatan
  • 16. Colocation agreements: Kewajiban Utama yang Dipertukarkan
  • 17. Colocation agreements: Syarat Efektif dan Periode Pelaksanaan
  • 18. Colocation agreements: Pelanggaran serta Kesempatan Memperbaiki
  • 19. Colocation agreements: Pengakhiran dan Hak yang Tetap Berlaku
  • 20. Access rights: Dasar Hak Masuk
  • 21. Access rights: Lokasi serta Waktu
  • 22. Access rights: Prosedur Keamanan
  • 23. Access rights: Pembatasan Akses
  • 24. Access rights: Pemulihan saat Ditolak
  • 25. Passive asset sale: Perimeter Aset
  • 26. Passive asset sale: Kontrak Penyewa
  • 27. Passive asset sale: Consent Transfer
  • 28. Passive asset sale: Harga serta Penyesuaian
  • 29. Passive asset sale: Serah Terima
  • 30. Tower compliance: Hak Lokasi serta Kepemilikan Menara
  • 31. Tower compliance: Persyaratan Teknis dan Persetujuan Pembangunan
  • 32. Tower compliance: Kontrak Tenancy dan Colocation
  • 33. Tower compliance: Akses Pemeliharaan bagi Operator
  • 34. Tower compliance: Pengalihan Aset serta Kelanjutan Kontrak Penyewa
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Identifikasi Objek dan Kondisi Serah Terima pada Site leases
  • 36. Prinsip Kunci Tower ownership: Akses Pemeliharaan bagi Operator serta Pengalihan Aset serta Kelanjutan Kontrak Penyewa
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Passive asset sale: Perselisihan tentang Consent Transfer
  • 38. Sintesis Telecom Infrastructure, Tower Sharing & Passive Assets: Hak Lokasi serta Kepemilikan Menara • Para Pihak serta Tujuan Kesepakatan • Hak Lokasi serta Kepemilikan Menara
  • 39. Tugas Tower compliance: Susun Analisis Kontrak Tenancy dan Colocation dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Telecom Infrastructure, Tower Sharing & Passive Assets: JDIH otoritas komunikasi dan digital; regulasi sektoral; kontrak layanan teknologi; standar teknis resmi

BAB 10: Cybercrime, Digital Evidence & Electronic Forensics

40 pelajaran
  • 01. Cybercrime, Digital Evidence & Electronic Forensics
  • 02. Isu Pengantar: Cybercrime elements dan Dampaknya terhadap Digital admissibility
  • 03. Peta Pembahasan: Cybercrime elements • Electronic evidence • Forensic integrity • Investigation powers • Chain of custody • Digital admissibility
  • 04. Sasaran Analisis: Perbuatan yang Dilarang, Ruang Lingkup Pemeriksaan Teknis, dan Relevansi Bukti
  • 05. Cybercrime elements: Perbuatan yang Dilarang
  • 06. Cybercrime elements: Akses tanpa Hak
  • 07. Cybercrime elements: Kesengajaan
  • 08. Cybercrime elements: Bukti Elektronik
  • 09. Cybercrime elements: Yurisdiksi Pidana
  • 10. Electronic evidence: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 11. Electronic evidence: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 12. Electronic evidence: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 13. Electronic evidence: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 14. Electronic evidence: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 15. Forensic integrity: Ruang Lingkup Pemeriksaan Teknis
  • 16. Forensic integrity: Pengamanan Media serta Salinan Forensik
  • 17. Forensic integrity: Pencatatan Chain of Custody
  • 18. Forensic integrity: Analisis Temuan tanpa Mengubah Sumber
  • 19. Forensic integrity: Laporan Hasil dan Batas Kesimpulan
  • 20. Investigation powers: Mandat serta Batas Pemeriksaan Internal
  • 21. Investigation powers: Pengamanan Dokumen dan Rekaman
  • 22. Investigation powers: Pemilihan Saksi serta Pelaksanaan Wawancara
  • 23. Investigation powers: Penilaian Temuan dan Standar Kesimpulan
  • 24. Investigation powers: Rekomendasi Perbaikan serta Pelaporan kepada Pengawas
  • 25. Chain of custody: Identifikasi Bukti sejak Pengambilan
  • 26. Chain of custody: Pencatatan Pihak yang Menguasai Bukti
  • 27. Chain of custody: Penyimpanan serta Pengamanan Salinan
  • 28. Chain of custody: Verifikasi Integritas pada Setiap Perpindahan
  • 29. Chain of custody: Pembuktian Keaslian saat Bukti Diajukan
  • 30. Digital admissibility: Relevansi Bukti
  • 31. Digital admissibility: Keaslian
  • 32. Digital admissibility: Integritas Data
  • 33. Digital admissibility: Cara Perolehan
  • 34. Digital admissibility: Penilaian Pengadilan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Fakta yang Perlu Dibuktikan pada Electronic evidence
  • 36. Prinsip Kunci Cybercrime elements: Bukti Elektronik serta Yurisdiksi Pidana
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Chain of custody: Perselisihan tentang Penyimpanan serta Pengamanan Salinan
  • 38. Sintesis Cybercrime, Digital Evidence & Electronic Forensics: Perbuatan yang Dilarang • Ruang Lingkup Pemeriksaan Teknis • Relevansi Bukti
  • 39. Tugas Digital admissibility: Susun Analisis Integritas Data dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Cybercrime, Digital Evidence & Electronic Forensics: JDIH otoritas komunikasi dan digital; regulasi sektoral; kontrak layanan teknologi; standar teknis resmi

BAB 11: Satellite, Space & Orbital Regulation

40 pelajaran
  • 01. Satellite, Space & Orbital Regulation
  • 02. Isu Pengantar: Satellite licenses dan Dampaknya terhadap Ground stations
  • 03. Peta Pembahasan: Satellite licenses • Orbital coordination • Frequency rights • Launch arrangements • Space liability • Ground stations
  • 04. Sasaran Analisis: Perizinan Operasi Satelit dan Layanan, Pita serta Kanal, dan Hak Lokasi
  • 05. Satellite licenses: Perizinan Operasi Satelit dan Layanan
  • 06. Satellite licenses: Koordinasi Frekuensi serta Orbit
  • 07. Satellite licenses: Hak Pendaratan atau Akses Pasar
  • 08. Satellite licenses: Kontrak Pengadaan dan Peluncuran
  • 09. Satellite licenses: Tanggung Jawab atas Gangguan Layanan
  • 10. Orbital coordination: Alokasi Sumber Daya Orbit dan Frekuensi
  • 11. Orbital coordination: Koordinasi dengan Administrasi Negara Lain
  • 12. Orbital coordination: Pengajuan serta Pemeliharaan Filing
  • 13. Orbital coordination: Batas Waktu Penggunaan Hak Orbit
  • 14. Orbital coordination: Penanganan Interferensi dan Konflik Penempatan
  • 15. Frequency rights: Pita serta Kanal
  • 16. Frequency rights: Masa Penggunaan
  • 17. Frequency rights: Batas Wilayah
  • 18. Frequency rights: Pembayaran Hak
  • 19. Frequency rights: Penataan Ulang Spektrum
  • 20. Launch arrangements: Penyedia Peluncuran
  • 21. Launch arrangements: Jadwal Misi
  • 22. Launch arrangements: Standar Penerimaan
  • 23. Launch arrangements: Asuransi
  • 24. Launch arrangements: Alokasi Risiko Kegagalan
  • 25. Space liability: Peran Sponsor dan Modal Awal
  • 26. Space liability: Dana Penawaran dalam Trust Account
  • 27. Space liability: Batas Waktu Mencari Target
  • 28. Space liability: Hak Redemption bagi Investor
  • 29. Space liability: Risiko Konflik Kepentingan pada Business Combination
  • 30. Ground stations: Hak Lokasi
  • 31. Ground stations: Peralatan Stasiun
  • 32. Ground stations: Perizinan Frekuensi
  • 33. Ground stations: Koneksi Jaringan
  • 34. Ground stations: Keamanan Fasilitas
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Alokasi Sumber Daya Orbit dan Frekuensi pada Orbital coordination
  • 36. Prinsip Kunci Satellite licenses: Kontrak Pengadaan dan Peluncuran serta Tanggung Jawab atas Gangguan Layanan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Space liability: Perselisihan tentang Batas Waktu Mencari Target
  • 38. Sintesis Satellite, Space & Orbital Regulation: Perizinan Operasi Satelit dan Layanan • Pita serta Kanal • Hak Lokasi
  • 39. Tugas Ground stations: Susun Analisis Perizinan Frekuensi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Satellite, Space & Orbital Regulation: JDIH otoritas komunikasi dan digital; regulasi sektoral; kontrak layanan teknologi; standar teknis resmi

BAB 12: Gaming, Esports & Virtual Economies

40 pelajaran
  • 01. Gaming, Esports & Virtual Economies
  • 02. Isu Pengantar: Gaming licenses dan Dampaknya terhadap Monetization rules
  • 03. Peta Pembahasan: Gaming licenses • Esports contracts • Virtual assets • Player protection • Content rights • Monetization rules
  • 04. Sasaran Analisis: Model Layanan dan Perizinan Permainan, Hak Pengguna atas Aset, dan Iklan
  • 05. Gaming licenses: Model Layanan dan Perizinan Permainan
  • 06. Gaming licenses: Hak atas Konten serta Aset Digital
  • 07. Gaming licenses: Ketentuan Pembayaran dan Pembelian dalam Permainan
  • 08. Gaming licenses: Perlindungan Pemain Anak
  • 09. Gaming licenses: Penanganan Akun serta Sengketa Pengguna
  • 10. Esports contracts: Hubungan Tim, Pemain, dan Penyelenggara
  • 11. Esports contracts: Hak Siar serta Penggunaan Identitas Pemain
  • 12. Esports contracts: Pembagian Hadiah dan Pendapatan Sponsor
  • 13. Esports contracts: Aturan Kompetisi serta Disiplin
  • 14. Esports contracts: Pengakhiran Kontrak dan Perpindahan Pemain
  • 15. Virtual assets: Hak Pengguna atas Aset
  • 16. Virtual assets: Syarat Perdagangan
  • 17. Virtual assets: Konversi Nilai
  • 18. Virtual assets: Pembatasan Transfer
  • 19. Virtual assets: Penanganan Kehilangan
  • 20. Player protection: Informasi Pembelian
  • 21. Player protection: Batas Usia
  • 22. Player protection: Pengeluaran dalam Game
  • 23. Player protection: Pengaduan
  • 24. Player protection: Pemulihan Akun
  • 25. Content rights: Rantai Hak atas Materi yang Didistribusikan
  • 26. Content rights: Wilayah, Media, dan Periode Lisensi
  • 27. Content rights: Standar Konten serta Pembatasan Pengguna
  • 28. Content rights: Prosedur Pengaduan dan Penghapusan
  • 29. Content rights: Pembagian Pendapatan serta Pelaporan Pemakaian
  • 30. Monetization rules: Iklan
  • 31. Monetization rules: Pembelian Item
  • 32. Monetization rules: Model Berlangganan
  • 33. Monetization rules: Keterbukaan Harga
  • 34. Monetization rules: Larangan Praktik Menyesatkan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Hubungan Tim, Pemain, dan Penyelenggara pada Esports contracts
  • 36. Prinsip Kunci Gaming licenses: Perlindungan Pemain Anak serta Penanganan Akun serta Sengketa Pengguna
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Content rights: Perselisihan tentang Standar Konten serta Pembatasan Pengguna
  • 38. Sintesis Gaming, Esports & Virtual Economies: Model Layanan dan Perizinan Permainan • Hak Pengguna atas Aset • Iklan
  • 39. Tugas Monetization rules: Susun Analisis Model Berlangganan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Gaming, Esports & Virtual Economies: JDIH otoritas komunikasi dan digital; regulasi sektoral; kontrak layanan teknologi; standar teknis resmi

BAB 13: Quantum Computing & Post-Quantum Cryptography

40 pelajaran
  • 01. Quantum Computing & Post-Quantum Cryptography
  • 02. Isu Pengantar: Quantum procurement dan Dampaknya terhadap Long-term confidentiality
  • 03. Peta Pembahasan: Quantum procurement • Post-quantum migration • Cryptographic assurance • Technology transfer • Security representations • Long-term confidentiality
  • 04. Sasaran Analisis: Tujuan Pengadaan Teknologi Komputasi Kuantum, Ruang Lingkup Informasi yang Diverifikasi, dan Informasi yang Masuk Kategori Rahasia
  • 05. Quantum procurement: Tujuan Pengadaan Teknologi Komputasi Kuantum
  • 06. Quantum procurement: Kriteria Penerimaan Kinerja Perangkat
  • 07. Quantum procurement: Hak atas Pengembangan Algoritma
  • 08. Quantum procurement: Batas Ekspor Teknologi serta Informasi
  • 09. Quantum procurement: Jaminan Vendor yang Dapat Dibuktikan
  • 10. Post-quantum migration: Tujuan Pengadaan Teknologi Komputasi Kuantum
  • 11. Post-quantum migration: Kriteria Penerimaan Kinerja Perangkat
  • 12. Post-quantum migration: Hak atas Pengembangan Algoritma
  • 13. Post-quantum migration: Batas Ekspor Teknologi serta Informasi
  • 14. Post-quantum migration: Jaminan Vendor yang Dapat Dibuktikan
  • 15. Cryptographic assurance: Ruang Lingkup Informasi yang Diverifikasi
  • 16. Cryptographic assurance: Kriteria Penilaian serta Tingkat Keyakinan
  • 17. Cryptographic assurance: Independensi Pihak Pemberi Assurance
  • 18. Cryptographic assurance: Pengujian Sumber Data dan Proses
  • 19. Cryptographic assurance: Kesimpulan serta Batas Penggunaannya
  • 20. Technology transfer: Objek Hak atau Aset yang Dialihkan
  • 21. Technology transfer: Persetujuan Sebelum Pemindahan
  • 22. Technology transfer: Instrumen Pengalihan dan Tanggal Efektif
  • 23. Technology transfer: Pemberitahuan kepada Pihak Terkait
  • 24. Technology transfer: Liabilitas yang Tetap pada Pemegang Lama
  • 25. Security representations: Pernyataan Standar Keamanan
  • 26. Security representations: Bukti Kesesuaian Produk
  • 27. Security representations: Batas Jaminan Vendor
  • 28. Security representations: Kewajiban Pembaruan
  • 29. Security representations: Klaim ketika Pernyataan Tidak Akurat
  • 30. Long-term confidentiality: Informasi yang Masuk Kategori Rahasia
  • 31. Long-term confidentiality: Penerima dengan Kebutuhan Akses
  • 32. Long-term confidentiality: Langkah Pengamanan serta Pembatasan Penyalinan
  • 33. Long-term confidentiality: Pengungkapan Wajib kepada Otoritas
  • 34. Long-term confidentiality: Pengembalian Informasi setelah Tujuan Berakhir
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Tujuan Pengadaan Teknologi Komputasi Kuantum pada Post-quantum migration
  • 36. Prinsip Kunci Quantum procurement: Batas Ekspor Teknologi serta Informasi serta Jaminan Vendor yang Dapat Dibuktikan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Security representations: Perselisihan tentang Batas Jaminan Vendor
  • 38. Sintesis Quantum Computing & Post-Quantum Cryptography: Tujuan Pengadaan Teknologi Komputasi Kuantum • Ruang Lingkup Informasi yang Diverifikasi • Informasi yang Masuk Kategori Rahasia
  • 39. Tugas Long-term confidentiality: Susun Analisis Langkah Pengamanan serta Pembatasan Penyalinan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Quantum Computing & Post-Quantum Cryptography: JDIH otoritas komunikasi dan digital; regulasi sektoral; kontrak layanan teknologi; standar teknis resmi

BAB 14: Digital Identity, e-KYC & Biometric

40 pelajaran
  • 01. Digital Identity, e-KYC & Biometric
  • 02. Isu Pengantar: Digital identity proofing dan Dampaknya terhadap Identity data controls
  • 03. Peta Pembahasan: Digital identity proofing • E-KYC evidence • Biometric processing • Identity fraud • Authentication liability • Identity data controls
  • 04. Sasaran Analisis: Bukti Identitas, Pembedaan Citra Biasa dan Identifikasi Biometrik, dan Hak yang Menentukan Pengambilan Keputusan
  • 05. Digital identity proofing: Bukti Identitas
  • 06. Digital identity proofing: Verifikasi Dokumen
  • 07. Digital identity proofing: Liveness Check
  • 08. Digital identity proofing: Risiko Pemalsuan
  • 09. Digital identity proofing: Audit Hasil Verifikasi
  • 10. E-KYC evidence: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 11. E-KYC evidence: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 12. E-KYC evidence: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 13. E-KYC evidence: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 14. E-KYC evidence: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 15. Biometric processing: Pembedaan Citra Biasa dan Identifikasi Biometrik
  • 16. Biometric processing: Tujuan Pencocokan serta Basis Pemrosesan
  • 17. Biometric processing: Penyimpanan Template dan Pembatasan Akses
  • 18. Biometric processing: Risiko False Match serta Penyalahgunaan Identitas
  • 19. Biometric processing: Retensi dan Penghapusan Data Biometrik
  • 20. Identity fraud: Pernyataan atau Tindakan Menyesatkan
  • 21. Identity fraud: Pengetahuan dan Maksud Pelaku
  • 22. Identity fraud: Ketergantungan Korban pada Informasi Palsu
  • 23. Identity fraud: Kerugian yang Terhubung dengan Penipuan
  • 24. Identity fraud: Pilihan Tuntutan Perdata dan Proses Pidana
  • 25. Authentication liability: Perbuatan atau Keadaan yang Menimbulkan Tanggung Jawab
  • 26. Authentication liability: Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban
  • 27. Authentication liability: Hubungan Kesalahan, Kausalitas, dan Kerugian
  • 28. Authentication liability: Batas Tanggung Jawab serta Pengecualiannya
  • 29. Authentication liability: Pembagian Kewajiban ketika Lebih dari Satu Pihak Terlibat
  • 30. Identity data controls: Hak yang Menentukan Pengambilan Keputusan
  • 31. Identity data controls: Kepemilikan Saham dan Hak Suara
  • 32. Identity data controls: Pengendalian melalui Perjanjian
  • 33. Identity data controls: Perubahan Kendali Tanpa Transfer Mayoritas
  • 34. Identity data controls: Bukti untuk Menentukan Pihak Pengendali
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Fakta yang Perlu Dibuktikan pada E-KYC evidence
  • 36. Prinsip Kunci Digital identity proofing: Risiko Pemalsuan serta Audit Hasil Verifikasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Authentication liability: Perselisihan tentang Hubungan Kesalahan, Kausalitas, dan Kerugian
  • 38. Sintesis Digital Identity, e-KYC & Biometric: Bukti Identitas • Pembedaan Citra Biasa dan Identifikasi Biometrik • Hak yang Menentukan Pengambilan Keputusan
  • 39. Tugas Identity data controls: Susun Analisis Pengendalian melalui Perjanjian dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Digital Identity, e-KYC & Biometric: JDIH otoritas komunikasi dan digital; regulasi sektoral; kontrak layanan teknologi; standar teknis resmi

BAB 15: Submarine Cables & International Connectivity

40 pelajaran
  • 01. Submarine Cables & International Connectivity
  • 02. Isu Pengantar: Submarine cable rights dan Dampaknya terhadap International coordination
  • 03. Peta Pembahasan: Submarine cable rights • Marine permits • Landing stations • Cross-border capacity • Cable repair • International coordination
  • 04. Sasaran Analisis: Hak Pemasangan Kabel di Ruang Laut, Status Hak dan Identitas Pemegang, dan Otoritas Negara Terkait
  • 05. Submarine cable rights: Hak Pemasangan Kabel di Ruang Laut
  • 06. Submarine cable rights: Izin Pendaratan dan Landing Station
  • 07. Submarine cable rights: Perlintasan Wilayah Yurisdiksi Berbeda
  • 08. Submarine cable rights: Kewajiban Perbaikan serta Akses Kapal
  • 09. Submarine cable rights: Kontrak Kapasitas dan Pemeliharaan Kabel
  • 10. Marine permits: Jenis Kegiatan dan Otoritas Pemberi Persetujuan
  • 11. Marine permits: Urutan Pengajuan dalam Tahap Pengembangan
  • 12. Marine permits: Kesesuaian Dokumen Teknis dengan Permohonan
  • 13. Marine permits: Komitmen yang Wajib Dipenuhi Pemegang Izin
  • 14. Marine permits: Perubahan Kegiatan yang Memerlukan Persetujuan Baru
  • 15. Landing stations: Status Hak dan Identitas Pemegang
  • 16. Landing stations: Kesesuaian Bidang dengan Dokumen Pertanahan
  • 17. Landing stations: Beban, Sengketa, dan Pembatasan Penggunaan
  • 18. Landing stations: Persetujuan serta Instrumen Pengalihan
  • 19. Landing stations: Pencatatan Perubahan pada Register Tanah
  • 20. Cross-border capacity: Kapasitas Kabel
  • 21. Cross-border capacity: Hak IRU
  • 22. Cross-border capacity: Negara yang Dilewati
  • 23. Cross-border capacity: Persetujuan Layanan
  • 24. Cross-border capacity: Gangguan Koneksi
  • 25. Cable repair: Identifikasi Titik Kerusakan
  • 26. Cable repair: Akses Kapal Perbaikan
  • 27. Cable repair: Izin Pekerjaan Laut
  • 28. Cable repair: Pembagian Biaya
  • 29. Cable repair: Pemulihan Kapasitas
  • 30. International coordination: Otoritas Negara Terkait
  • 31. International coordination: Persetujuan Lintas Batas
  • 32. International coordination: Pertukaran Data
  • 33. International coordination: Penanganan Gangguan
  • 34. International coordination: Penyelarasan Prosedur
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Jenis Kegiatan dan Otoritas Pemberi Persetujuan pada Marine permits
  • 36. Prinsip Kunci Submarine cable rights: Kewajiban Perbaikan serta Akses Kapal serta Kontrak Kapasitas dan Pemeliharaan Kabel
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Cable repair: Perselisihan tentang Izin Pekerjaan Laut
  • 38. Sintesis Submarine Cables & International Connectivity: Hak Pemasangan Kabel di Ruang Laut • Status Hak dan Identitas Pemegang • Otoritas Negara Terkait
  • 39. Tugas International coordination: Susun Analisis Pertukaran Data dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Submarine Cables & International Connectivity: JDIH otoritas komunikasi dan digital; regulasi sektoral; kontrak layanan teknologi; standar teknis resmi

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang hukum dagang atau hukum bisnis Indonesia.

Deskripsi

Perizinan ISP/menara telekomunikasi, regulasi platform digital, transaksi e-commerce, etika hukum kecerdasan buatan (AI), dan kejahatan siber.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Oil & Gas Law
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

Oil & Gas Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Mining & Mineral Law
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Mining & Mineral Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Geothermal & Renewable Energy Law
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Geothermal & Renewable Energy Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000