Corporate Law Firm › SLIDES • Essential

Mining & Mineral Law

Minerba Law, IUP/IUPK Licensing, Smelter Stream, and Royalty Regulations

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai kerangka hukum regulasi Indonesia dan teknik perancangan dokumen transaksi korporat.
Mampu memberikan pertimbangan hukum dan memitigasi risiko hukum transaksi secara komprehensif.

Daftar Isi

BAB 01: Kerangka Hukum Minerba: Wilayah Pertambangan serta Perizinan IUP, IUPK, dan IPR

40 pelajaran
  • 01. Kerangka Hukum Minerba: Wilayah Pertambangan serta Perizinan IUP, IUPK, dan IPR
  • 02. Isu Pengantar: Wilayah pertambangan dan Dampaknya terhadap Kewajiban pemegang izin
  • 03. Peta Pembahasan: Wilayah pertambangan • IUP • IUPK • IPR • Tahap operasi produksi • Kewajiban pemegang izin
  • 04. Sasaran Analisis: Penetapan Wilayah, Dasar Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus, dan Kegiatan Usaha yang Memerlukan Otorisasi
  • 05. Wilayah pertambangan: Penetapan Wilayah
  • 06. Wilayah pertambangan: Data Komoditas
  • 07. Wilayah pertambangan: Batas Koordinat
  • 08. Wilayah pertambangan: Tumpang Tindih Ruang
  • 09. Wilayah pertambangan: Hak Memperoleh Izin
  • 10. IUP: Tahap Eksplorasi dan Operasi Produksi
  • 11. IUP: Wilayah serta Komoditas yang Diizinkan
  • 12. IUP: Persyaratan Teknis dan Finansial Pemegang Izin
  • 13. IUP: Perubahan Data dan Pengendalian Perusahaan
  • 14. IUP: Perpanjangan atau Pengakhiran Izin Tambang
  • 15. IUPK: Dasar Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus
  • 16. IUPK: Kewenangan Pemberi dan Penerima Izin
  • 17. IUPK: Wilayah serta Komoditas dalam Izin
  • 18. IUPK: Hubungan Izin dengan Hak atas Tanah
  • 19. IUPK: Perpanjangan dan Evaluasi Kewajiban Pemegang Izin
  • 20. IPR: Wilayah Pertambangan Rakyat yang Ditetapkan
  • 21. IPR: Pihak yang Memenuhi Syarat sebagai Pemegang Izin
  • 22. IPR: Batas Kegiatan dan Teknik Penambangan
  • 23. IPR: Kewajiban Keselamatan serta Lingkungan
  • 24. IPR: Pengawasan terhadap Operasi Pertambangan Rakyat
  • 25. Tahap operasi produksi: Persyaratan Memasuki Produksi
  • 26. Tahap operasi produksi: Rencana Kerja
  • 27. Tahap operasi produksi: Pelaksanaan Penambangan
  • 28. Tahap operasi produksi: Pengolahan serta Penjualan
  • 29. Tahap operasi produksi: Pengawasan Realisasi
  • 30. Kewajiban pemegang izin: Kegiatan Usaha yang Memerlukan Otorisasi
  • 31. Kewajiban pemegang izin: Otoritas Penerbit dan Batas Kewenangannya
  • 32. Kewajiban pemegang izin: Dokumen Teknis serta Administratif Pemohon
  • 33. Kewajiban pemegang izin: Persyaratan yang Melekat selama Operasi
  • 34. Kewajiban pemegang izin: Perubahan, Perpanjangan, dan Pencabutan Otorisasi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Tahap Eksplorasi dan Operasi Produksi pada IUP
  • 36. Prinsip Kunci Wilayah pertambangan: Tumpang Tindih Ruang serta Hak Memperoleh Izin
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Tahap operasi produksi: Perselisihan tentang Pelaksanaan Penambangan
  • 38. Sintesis Kerangka Hukum Minerba: Wilayah Pertambangan serta Perizinan IUP, IUPK, dan IPR: Penetapan Wilayah • Dasar Pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus • Kegiatan Usaha yang Memerlukan Otorisasi
  • 39. Tugas Kewajiban pemegang izin: Susun Analisis Dokumen Teknis serta Administratif Pemohon dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Kerangka Hukum Minerba: Wilayah Pertambangan serta Perizinan IUP, IUPK, dan IPR: JDIH ESDM; dokumen perizinan tambang; rencana reklamasi dan pascatambang; kontrak komoditas

BAB 02: Transisi CoW ke IUPK & Kontrak Karya Lama

40 pelajaran
  • 01. Transisi CoW ke IUPK & Kontrak Karya Lama
  • 02. Isu Pengantar: Kontrak karya lama dan Dampaknya terhadap Dokumentasi peralihan
  • 03. Peta Pembahasan: Kontrak karya lama • Syarat transisi • Continuity of rights • Penyesuaian kewajiban • Jaminan investasi • Dokumentasi peralihan
  • 04. Sasaran Analisis: Identitas Para Pihak serta Kewenangan Penandatangan, Hak Kontrak Lama, dan Objek yang Berpindah kepada Pemegang Baru
  • 05. Kontrak karya lama: Identitas Para Pihak serta Kewenangan Penandatangan
  • 06. Kontrak karya lama: Ruang Lingkup Prestasi yang Disepakati
  • 07. Kontrak karya lama: Harga, Jadwal, dan Syarat Pembayaran
  • 08. Kontrak karya lama: Pembagian Risiko selama Pelaksanaan
  • 09. Kontrak karya lama: Pengakhiran serta Penyelesaian Perselisihan
  • 10. Syarat transisi: Hak yang Berlaku Sebelum Perubahan Rezim
  • 11. Syarat transisi: Ketentuan Peralihan untuk Pemegang Hak Lama
  • 12. Syarat transisi: Persyaratan Penyesuaian Dokumen
  • 13. Syarat transisi: Kewajiban yang Berlanjut selama Masa Peralihan
  • 14. Syarat transisi: Bukti Pemenuhan ketika Rezim Baru Berlaku
  • 15. Continuity of rights: Hak Kontrak Lama
  • 16. Continuity of rights: Ketentuan Peralihan
  • 17. Continuity of rights: Pengakuan Investasi Eksisting
  • 18. Continuity of rights: Batas Kelangsungan Hak
  • 19. Continuity of rights: Dokumentasi Penyesuaian
  • 20. Penyesuaian kewajiban: Kegiatan atau Pembayaran yang Harus Dipenuhi
  • 21. Penyesuaian kewajiban: Pihak Penanggung Jawab Pelaksanaan
  • 22. Penyesuaian kewajiban: Tenggat serta Standar Pemenuhan
  • 23. Penyesuaian kewajiban: Bukti yang Menunjukkan Kepatuhan
  • 24. Penyesuaian kewajiban: Akibat Kewajiban Tidak Dilaksanakan
  • 25. Jaminan investasi: Kewajiban yang Ditopang oleh Jaminan
  • 26. Jaminan investasi: Pihak Pemberi serta Penerima Jaminan
  • 27. Jaminan investasi: Bentuk Instrumen dan Persyaratan Efektif
  • 28. Jaminan investasi: Pemicu serta Tata Cara Pengajuan Klaim
  • 29. Jaminan investasi: Pelepasan setelah Kewajiban Dipenuhi
  • 30. Dokumentasi peralihan: Objek yang Berpindah kepada Pemegang Baru
  • 31. Dokumentasi peralihan: Hak dan Kewajiban Sebelum Tanggal Efektif
  • 32. Dokumentasi peralihan: Persetujuan serta Dokumen Pengalihan
  • 33. Dokumentasi peralihan: Pencatatan Perubahan pada Register
  • 34. Dokumentasi peralihan: Liabilitas yang Tidak Ikut Berpindah
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Hak yang Berlaku Sebelum Perubahan Rezim pada Syarat transisi
  • 36. Prinsip Kunci Kontrak karya lama: Pembagian Risiko selama Pelaksanaan serta Pengakhiran serta Penyelesaian Perselisihan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Jaminan investasi: Perselisihan tentang Bentuk Instrumen dan Persyaratan Efektif
  • 38. Sintesis Transisi CoW ke IUPK & Kontrak Karya Lama: Identitas Para Pihak serta Kewenangan Penandatangan • Hak Kontrak Lama • Objek yang Berpindah kepada Pemegang Baru
  • 39. Tugas Dokumentasi peralihan: Susun Analisis Persetujuan serta Dokumen Pengalihan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Transisi CoW ke IUPK & Kontrak Karya Lama: JDIH ESDM; dokumen perizinan tambang; rencana reklamasi dan pascatambang; kontrak komoditas

BAB 03: Foreign Investment Restrictions & Divestasi BUMN/BUMD

40 pelajaran
  • 01. Foreign Investment Restrictions & Divestasi BUMN/BUMD
  • 02. Isu Pengantar: Batas investasi asing dan Dampaknya terhadap Pelaksanaan transfer
  • 03. Peta Pembahasan: Batas investasi asing • Jadwal divestasi • Penerima penawaran • Valuasi saham divestasi • Hak BUMN/BUMD • Pelaksanaan transfer
  • 04. Sasaran Analisis: Klasifikasi Sektor, Urutan Pihak Penerima, dan Objek Hak atau Aset yang Dialihkan
  • 05. Batas investasi asing: Klasifikasi Sektor
  • 06. Batas investasi asing: Kepemilikan Langsung
  • 07. Batas investasi asing: Kepemilikan Tidak Langsung
  • 08. Batas investasi asing: Persetujuan Pengendalian
  • 09. Batas investasi asing: Penyesuaian Struktur
  • 10. Jadwal divestasi: Saham yang Wajib Ditawarkan dan Jadwalnya
  • 11. Jadwal divestasi: Urutan Pihak Penerima Penawaran
  • 12. Jadwal divestasi: Metode Penilaian Harga Saham
  • 13. Jadwal divestasi: Proses Penawaran dan Bukti Tanggapan
  • 14. Jadwal divestasi: Pelaksanaan Transfer setelah Persetujuan Diperoleh
  • 15. Penerima penawaran: Urutan Pihak Penerima
  • 16. Penerima penawaran: Dokumen Penawaran
  • 17. Penerima penawaran: Waktu Memberi Jawaban
  • 18. Penerima penawaran: Penolakan atau Penerimaan
  • 19. Penerima penawaran: Penetapan Pembeli
  • 20. Valuasi saham divestasi: Saham yang Wajib Ditawarkan dan Jadwalnya
  • 21. Valuasi saham divestasi: Urutan Pihak Penerima Penawaran
  • 22. Valuasi saham divestasi: Metode Penilaian Harga Saham
  • 23. Valuasi saham divestasi: Proses Penawaran dan Bukti Tanggapan
  • 24. Valuasi saham divestasi: Pelaksanaan Transfer setelah Persetujuan Diperoleh
  • 25. Hak BUMN/BUMD: Objek dan Ruang Lingkup Hak yang Diakui
  • 26. Hak BUMN/BUMD: Pihak Pemegang serta Dasar Perolehannya
  • 27. Hak BUMN/BUMD: Batas Penggunaan menurut Dokumen atau Regulasi
  • 28. Hak BUMN/BUMD: Pengalihan dan Persetujuan yang Diperlukan
  • 29. Hak BUMN/BUMD: Perlindungan ketika Hak Dilanggar
  • 30. Pelaksanaan transfer: Objek Hak atau Aset yang Dialihkan
  • 31. Pelaksanaan transfer: Persetujuan Sebelum Pemindahan
  • 32. Pelaksanaan transfer: Instrumen Pengalihan dan Tanggal Efektif
  • 33. Pelaksanaan transfer: Pemberitahuan kepada Pihak Terkait
  • 34. Pelaksanaan transfer: Liabilitas yang Tetap pada Pemegang Lama
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Saham yang Wajib Ditawarkan dan Jadwalnya pada Jadwal divestasi
  • 36. Prinsip Kunci Batas investasi asing: Persetujuan Pengendalian serta Penyesuaian Struktur
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Hak BUMN/BUMD: Perselisihan tentang Batas Penggunaan menurut Dokumen atau Regulasi
  • 38. Sintesis Foreign Investment Restrictions & Divestasi BUMN/BUMD: Klasifikasi Sektor • Urutan Pihak Penerima • Objek Hak atau Aset yang Dialihkan
  • 39. Tugas Pelaksanaan transfer: Susun Analisis Instrumen Pengalihan dan Tanggal Efektif dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Foreign Investment Restrictions & Divestasi BUMN/BUMD: JDIH ESDM; dokumen perizinan tambang; rencana reklamasi dan pascatambang; kontrak komoditas

BAB 04: Mineral & Coal Pricing, DMO, Royalties & Export Quota

40 pelajaran
  • 01. Mineral & Coal Pricing, DMO, Royalties & Export Quota
  • 02. Isu Pengantar: Harga acuan mineral dan Dampaknya terhadap Sanksi ketidakpatuhan
  • 03. Peta Pembahasan: Harga acuan mineral • Kewajiban DMO • Royalti tambang • Kuota ekspor • Pelaporan penjualan • Sanksi ketidakpatuhan
  • 04. Sasaran Analisis: Komoditas dan Mutu yang Menjadi Referensi, Komoditas dan Dasar Pengenaan Royalti, dan Perbuatan yang Dapat Dikenai Penindakan
  • 05. Harga acuan mineral: Komoditas dan Mutu yang Menjadi Referensi
  • 06. Harga acuan mineral: Periode Penetapan serta Sumber Data
  • 07. Harga acuan mineral: Penyesuaian atas Kadar dan Titik Penyerahan
  • 08. Harga acuan mineral: Hubungan Harga Acuan dengan Harga Kontrak
  • 09. Harga acuan mineral: Dokumen Pendukung Perhitungan Penjualan
  • 10. Kewajiban DMO: Dasar Kewajiban Pasokan untuk Pasar Domestik
  • 11. Kewajiban DMO: Volume Penyerahan dan Periode Pemenuhan
  • 12. Kewajiban DMO: Harga Penjualan Domestik menurut Rezim yang Berlaku
  • 13. Kewajiban DMO: Bukti Realisasi dan Rekonsiliasi Penjualan
  • 14. Kewajiban DMO: Tindak Lanjut atas Kekurangan Pemenuhan
  • 15. Royalti tambang: Komoditas dan Dasar Pengenaan Royalti
  • 16. Royalti tambang: Volume Produksi serta Penjualan yang Dilaporkan
  • 17. Royalti tambang: Perhitungan Kewajiban dari Data Penjualan
  • 18. Royalti tambang: Rekonsiliasi Pembayaran dan Laporan Produksi
  • 19. Royalti tambang: Koreksi atas Kekurangan Pembayaran
  • 20. Kuota ekspor: Komoditas yang Dibatasi
  • 21. Kuota ekspor: Dasar Alokasi Volume
  • 22. Kuota ekspor: Persyaratan Eksportir
  • 23. Kuota ekspor: Pelaporan Realisasi
  • 24. Kuota ekspor: Penyesuaian Kuota
  • 25. Pelaporan penjualan: Data Operasional yang Wajib Disampaikan
  • 26. Pelaporan penjualan: Pihak Penanggung Jawab Penyusunan
  • 27. Pelaporan penjualan: Periode dan Tenggat Penyampaian
  • 28. Pelaporan penjualan: Verifikasi Data terhadap Dokumen Sumber
  • 29. Pelaporan penjualan: Koreksi atas Laporan Tidak Lengkap atau Keliru
  • 30. Sanksi ketidakpatuhan: Perbuatan yang Dapat Dikenai Penindakan
  • 31. Sanksi ketidakpatuhan: Kewenangan Otoritas Menjatuhkan Tindakan
  • 32. Sanksi ketidakpatuhan: Prosedur Pemeriksaan dan Hak Menanggapi
  • 33. Sanksi ketidakpatuhan: Pembedaan Sanksi Administratif serta Konsekuensi Lain
  • 34. Sanksi ketidakpatuhan: Keberatan dan Pemulihan Kepatuhan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Dasar Kewajiban Pasokan untuk Pasar Domestik pada Kewajiban DMO
  • 36. Prinsip Kunci Harga acuan mineral: Hubungan Harga Acuan dengan Harga Kontrak serta Dokumen Pendukung Perhitungan Penjualan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Pelaporan penjualan: Perselisihan tentang Periode dan Tenggat Penyampaian
  • 38. Sintesis Mineral & Coal Pricing, DMO, Royalties & Export Quota: Komoditas dan Mutu yang Menjadi Referensi • Komoditas dan Dasar Pengenaan Royalti • Perbuatan yang Dapat Dikenai Penindakan
  • 39. Tugas Sanksi ketidakpatuhan: Susun Analisis Prosedur Pemeriksaan dan Hak Menanggapi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Mineral & Coal Pricing, DMO, Royalties & Export Quota: JDIH ESDM; dokumen perizinan tambang; rencana reklamasi dan pascatambang; kontrak komoditas

BAB 05: Mining Finance, Streaming & Smelter Development

40 pelajaran
  • 01. Mining Finance, Streaming & Smelter Development
  • 02. Isu Pengantar: Mine financing dan Dampaknya terhadap Smelter bankability
  • 03. Peta Pembahasan: Mine financing • Streaming agreement • Offtake smelter • Jaminan aset tambang • Completion risk • Smelter bankability
  • 04. Sasaran Analisis: Kebutuhan Dana serta Jadwal Penggunaan, Hak atas Lokasi dan Perizinan Fasilitas Pengolahan, dan Hak atas Lokasi dan Perizinan Fasilitas Pengolahan
  • 05. Mine financing: Kebutuhan Dana serta Jadwal Penggunaan
  • 06. Mine financing: Pilihan Utang dan Penyertaan Modal
  • 07. Mine financing: Persetujuan serta Dokumen Pembiayaan
  • 08. Mine financing: Pembatasan terhadap Kegiatan Penerima Dana
  • 09. Mine financing: Kondisi Pelunasan atau Realisasi Investasi
  • 10. Streaming agreement: Pembayaran di Muka untuk Pembelian Produksi Masa Depan
  • 11. Streaming agreement: Penentuan Volume dan Harga Penyerahan Mineral
  • 12. Streaming agreement: Prioritas Hak Pembeli terhadap Pemberi Dana Lain
  • 13. Streaming agreement: Risiko Cadangan Tidak Mencukupi
  • 14. Streaming agreement: Penyesuaian Penyerahan akibat Gangguan Produksi
  • 15. Offtake smelter: Hak atas Lokasi dan Perizinan Fasilitas Pengolahan
  • 16. Offtake smelter: Kontrak Pasokan Bahan Baku Mineral
  • 17. Offtake smelter: Jaminan Penyelesaian Konstruksi dan Kinerja
  • 18. Offtake smelter: Kontrak Penjualan Produk Hasil Pengolahan
  • 19. Offtake smelter: Persyaratan Pembiayaan serta Jaminan Aset
  • 20. Jaminan aset tambang: Kewajiban yang Ditopang oleh Jaminan
  • 21. Jaminan aset tambang: Pihak Pemberi serta Penerima Jaminan
  • 22. Jaminan aset tambang: Bentuk Instrumen dan Persyaratan Efektif
  • 23. Jaminan aset tambang: Pemicu serta Tata Cara Pengajuan Klaim
  • 24. Jaminan aset tambang: Pelepasan setelah Kewajiban Dipenuhi
  • 25. Completion risk: Kriteria Fasilitas Dinyatakan Selesai
  • 26. Completion risk: Dokumen Pengujian serta Sertifikat Penerimaan
  • 27. Completion risk: Daftar Pekerjaan Tersisa
  • 28. Completion risk: Hubungan Penyelesaian dengan Pembayaran
  • 29. Completion risk: Risiko jika Operasi Dimulai sebelum Kriteria Terpenuhi
  • 30. Smelter bankability: Hak atas Lokasi dan Perizinan Fasilitas Pengolahan
  • 31. Smelter bankability: Kontrak Pasokan Bahan Baku Mineral
  • 32. Smelter bankability: Jaminan Penyelesaian Konstruksi dan Kinerja
  • 33. Smelter bankability: Kontrak Penjualan Produk Hasil Pengolahan
  • 34. Smelter bankability: Persyaratan Pembiayaan serta Jaminan Aset
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pembayaran di Muka untuk Pembelian Produksi Masa Depan pada Streaming agreement
  • 36. Prinsip Kunci Mine financing: Pembatasan terhadap Kegiatan Penerima Dana serta Kondisi Pelunasan atau Realisasi Investasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Completion risk: Perselisihan tentang Daftar Pekerjaan Tersisa
  • 38. Sintesis Mining Finance, Streaming & Smelter Development: Kebutuhan Dana serta Jadwal Penggunaan • Hak atas Lokasi dan Perizinan Fasilitas Pengolahan • Hak atas Lokasi dan Perizinan Fasilitas Pengolahan
  • 39. Tugas Smelter bankability: Susun Analisis Jaminan Penyelesaian Konstruksi dan Kinerja dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Mining Finance, Streaming & Smelter Development: JDIH ESDM; dokumen perizinan tambang; rencana reklamasi dan pascatambang; kontrak komoditas

BAB 06: AMDAL, UKL-UPL & Reclamation Bond

40 pelajaran
  • 01. AMDAL, UKL-UPL & Reclamation Bond
  • 02. Isu Pengantar: AMDAL tambang dan Dampaknya terhadap Pemulihan dampak
  • 03. Peta Pembahasan: AMDAL tambang • UKL-UPL • Persetujuan lingkungan • Reclamation bond • Kewajiban pemantauan • Pemulihan dampak
  • 04. Sasaran Analisis: Penapisan Kegiatan yang Memerlukan AMDAL, Sumber Dampak pada Kegiatan Usaha, dan Kondisi Awal dan Target Pemulihan Lokasi
  • 05. AMDAL tambang: Penapisan Kegiatan yang Memerlukan AMDAL
  • 06. AMDAL tambang: Ruang Lingkup Dampak yang Dinilai
  • 07. AMDAL tambang: Keterlibatan Masyarakat dalam Penyusunan
  • 08. AMDAL tambang: Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
  • 09. AMDAL tambang: Hubungan Hasil Penilaian dengan Persetujuan Lingkungan
  • 10. UKL-UPL: Penapisan Kegiatan di Luar Kewajiban AMDAL
  • 11. UKL-UPL: Identifikasi Dampak dan Komitmen Pengelolaan
  • 12. UKL-UPL: Penetapan Parameter Pemantauan
  • 13. UKL-UPL: Pemeriksaan Kelengkapan Formulir Lingkungan
  • 14. UKL-UPL: Pelaporan Pelaksanaan Komitmen Usaha
  • 15. Persetujuan lingkungan: Sumber Dampak pada Kegiatan Usaha
  • 16. Persetujuan lingkungan: Persetujuan serta Standar Pengelolaan
  • 17. Persetujuan lingkungan: Rencana Pemantauan Kualitas Lingkungan
  • 18. Persetujuan lingkungan: Pelaporan Hasil dan Penanganan Pelampauan
  • 19. Persetujuan lingkungan: Pertanggungjawaban atas Pencemaran atau Kerusakan
  • 20. Reclamation bond: Rencana Reklamasi sesuai Tahap Operasi
  • 21. Reclamation bond: Perhitungan Kebutuhan Jaminan Reklamasi
  • 22. Reclamation bond: Bentuk Penempatan dan Pengelolaan Jaminan
  • 23. Reclamation bond: Penilaian Keberhasilan Pemulihan Lahan
  • 24. Reclamation bond: Pencairan atau Pelepasan Jaminan berdasarkan Hasil Evaluasi
  • 25. Kewajiban pemantauan: Kegiatan atau Pembayaran yang Harus Dipenuhi
  • 26. Kewajiban pemantauan: Pihak Penanggung Jawab Pelaksanaan
  • 27. Kewajiban pemantauan: Tenggat serta Standar Pemenuhan
  • 28. Kewajiban pemantauan: Bukti yang Menunjukkan Kepatuhan
  • 29. Kewajiban pemantauan: Akibat Kewajiban Tidak Dilaksanakan
  • 30. Pemulihan dampak: Kondisi Awal dan Target Pemulihan Lokasi
  • 31. Pemulihan dampak: Pilihan Metode serta Standar Keberhasilan
  • 32. Pemulihan dampak: Pelaksana dan Pembiayaan Pekerjaan
  • 33. Pemulihan dampak: Verifikasi Hasil serta Monitoring Lanjutan
  • 34. Pemulihan dampak: Liabilitas atas Dampak yang Belum Terselesaikan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Penapisan Kegiatan di Luar Kewajiban AMDAL pada UKL-UPL
  • 36. Prinsip Kunci AMDAL tambang: Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan serta Hubungan Hasil Penilaian dengan Persetujuan Lingkungan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Kewajiban pemantauan: Perselisihan tentang Tenggat serta Standar Pemenuhan
  • 38. Sintesis AMDAL, UKL-UPL & Reclamation Bond: Penapisan Kegiatan yang Memerlukan AMDAL • Sumber Dampak pada Kegiatan Usaha • Kondisi Awal dan Target Pemulihan Lokasi
  • 39. Tugas Pemulihan dampak: Susun Analisis Pelaksana dan Pembiayaan Pekerjaan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan AMDAL, UKL-UPL & Reclamation Bond: JDIH ESDM; dokumen perizinan tambang; rencana reklamasi dan pascatambang; kontrak komoditas

BAB 07: Community Development Agreement (CDA) & Land Rights

40 pelajaran
  • 01. Community Development Agreement (CDA) & Land Rights
  • 02. Isu Pengantar: Hak atas tanah dan Dampaknya terhadap Grievance mechanism
  • 03. Peta Pembahasan: Hak atas tanah • Hak masyarakat • Community agreement • Kompensasi lahan • Konsultasi publik • Grievance mechanism
  • 04. Sasaran Analisis: Bukti Kepemilikan dan Status Bidang Tanah, Identifikasi Komunitas yang Terdampak, dan Pihak yang Dapat Mengajukan Keluhan
  • 05. Hak atas tanah: Bukti Kepemilikan dan Status Bidang Tanah
  • 06. Hak atas tanah: Batas Wilayah serta Penggunaan yang Diperbolehkan
  • 07. Hak atas tanah: Beban Jaminan dan Klaim Pihak Ketiga
  • 08. Hak atas tanah: Persetujuan untuk Peralihan atau Pemanfaatan
  • 09. Hak atas tanah: Pencatatan Perubahan Hak pada Register
  • 10. Hak masyarakat: Kelompok yang Memiliki Hak atau Kepentingan
  • 11. Hak masyarakat: Dasar Penguasaan serta Pemanfaatan Sumber Daya
  • 12. Hak masyarakat: Konsultasi sebelum Keputusan Proyek
  • 13. Hak masyarakat: Kompensasi dan Pembagian Manfaat
  • 14. Hak masyarakat: Penanganan Keluhan serta Sengketa Komunitas
  • 15. Community agreement: Identifikasi Komunitas yang Terdampak
  • 16. Community agreement: Proses Konsultasi serta Pencatatan Masukan
  • 17. Community agreement: Komitmen Manfaat dan Tanggung Jawab Pelaksana
  • 18. Community agreement: Saluran Keluhan yang Dapat Diakses
  • 19. Community agreement: Verifikasi Pemenuhan Kesepakatan bersama Masyarakat
  • 20. Kompensasi lahan: Peta Bidang serta Bukti Penguasaan
  • 21. Kompensasi lahan: Hak Pemilik dan Pengguna Aktual
  • 22. Kompensasi lahan: Kompensasi serta Penyelesaian Tumpang Tindih
  • 23. Kompensasi lahan: Akses dan Pemanfaatan selama Kegiatan
  • 24. Kompensasi lahan: Penyerahan Lokasi setelah Kesepakatan Dipenuhi
  • 25. Konsultasi publik: Pihak Terdampak yang Harus Dilibatkan
  • 26. Konsultasi publik: Informasi yang Diberikan sebelum Pertemuan
  • 27. Konsultasi publik: Pencatatan Masukan serta Keberatan
  • 28. Konsultasi publik: Tanggapan Pengembang terhadap Usulan
  • 29. Konsultasi publik: Bukti Integrasi Hasil Konsultasi ke Rencana
  • 30. Grievance mechanism: Pihak yang Dapat Mengajukan Keluhan
  • 31. Grievance mechanism: Kanal serta Tata Cara Penerimaan
  • 32. Grievance mechanism: Verifikasi Fakta dan Tanggapan Awal
  • 33. Grievance mechanism: Pilihan Pemulihan atas Keluhan
  • 34. Grievance mechanism: Penutupan Kasus serta Pencegahan Retaliasi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kelompok yang Memiliki Hak atau Kepentingan pada Hak masyarakat
  • 36. Prinsip Kunci Hak atas tanah: Persetujuan untuk Peralihan atau Pemanfaatan serta Pencatatan Perubahan Hak pada Register
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Konsultasi publik: Perselisihan tentang Pencatatan Masukan serta Keberatan
  • 38. Sintesis Community Development Agreement (CDA) & Land Rights: Bukti Kepemilikan dan Status Bidang Tanah • Identifikasi Komunitas yang Terdampak • Pihak yang Dapat Mengajukan Keluhan
  • 39. Tugas Grievance mechanism: Susun Analisis Verifikasi Fakta dan Tanggapan Awal dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Community Development Agreement (CDA) & Land Rights: JDIH ESDM; dokumen perizinan tambang; rencana reklamasi dan pascatambang; kontrak komoditas

BAB 08: Downstream Policy & Nickel/Copper Value Chain

40 pelajaran
  • 01. Downstream Policy & Nickel/Copper Value Chain
  • 02. Isu Pengantar: Hilirisasi mineral dan Dampaknya terhadap Pasokan bahan baku
  • 03. Peta Pembahasan: Hilirisasi mineral • Nickel processing • Copper refining • Ekspor produk olahan • Investasi smelter • Pasokan bahan baku
  • 04. Sasaran Analisis: Jenis Komoditas dan Tahap Pengolahan, Tahap Pemurnian Tembaga serta Hasil Samping, dan Volume dan Kualitas Bahan yang Dibutuhkan
  • 05. Hilirisasi mineral: Jenis Komoditas dan Tahap Pengolahan
  • 06. Hilirisasi mineral: Hak Pengusahaan Sumber Daya
  • 07. Hilirisasi mineral: Kewajiban Pengolahan serta Pemanfaatan
  • 08. Hilirisasi mineral: Pembatasan Penjualan ke Pasar Tertentu
  • 09. Hilirisasi mineral: Ketertelusuran Produksi dan Penjualan
  • 10. Nickel processing: Rantai Pengolahan Nikel dari Bijih ke Produk
  • 11. Nickel processing: Hak atas Cadangan dan Pasokan Bahan Baku
  • 12. Nickel processing: Perizinan Fasilitas serta Standar Lingkungan
  • 13. Nickel processing: Kontrak Penjualan Produk Olahan
  • 14. Nickel processing: Risiko Kebijakan Ekspor terhadap Investasi
  • 15. Copper refining: Tahap Pemurnian Tembaga serta Hasil Samping
  • 16. Copper refining: Kontrak Pasokan Konsentrat
  • 17. Copper refining: Spesifikasi Produk serta Penalti Pengotor
  • 18. Copper refining: Perizinan Pengolahan dan Pengelolaan Limbah
  • 19. Copper refining: Penjualan Produk pada Pasar Domestik atau Ekspor
  • 20. Ekspor produk olahan: Klasifikasi Produk
  • 21. Ekspor produk olahan: Tingkat Pengolahan
  • 22. Ekspor produk olahan: Persyaratan Eksportir
  • 23. Ekspor produk olahan: Dokumen Pengiriman
  • 24. Ekspor produk olahan: Pembatasan Pasar Tujuan
  • 25. Investasi smelter: Hak atas Lokasi dan Perizinan Fasilitas Pengolahan
  • 26. Investasi smelter: Kontrak Pasokan Bahan Baku Mineral
  • 27. Investasi smelter: Jaminan Penyelesaian Konstruksi dan Kinerja
  • 28. Investasi smelter: Kontrak Penjualan Produk Hasil Pengolahan
  • 29. Investasi smelter: Persyaratan Pembiayaan serta Jaminan Aset
  • 30. Pasokan bahan baku: Volume dan Kualitas Bahan yang Dibutuhkan
  • 31. Pasokan bahan baku: Sumber Pasokan serta Kelayakan Pemasok
  • 32. Pasokan bahan baku: Jadwal Penyerahan dan Titik Alih Risiko
  • 33. Pasokan bahan baku: Pengamanan Pasokan ketika Terjadi Gangguan
  • 34. Pasokan bahan baku: Penggantian Sumber serta Konsekuensi Biaya
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Rantai Pengolahan Nikel dari Bijih ke Produk pada Nickel processing
  • 36. Prinsip Kunci Hilirisasi mineral: Pembatasan Penjualan ke Pasar Tertentu serta Ketertelusuran Produksi dan Penjualan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Investasi smelter: Perselisihan tentang Jaminan Penyelesaian Konstruksi dan Kinerja
  • 38. Sintesis Downstream Policy & Nickel/Copper Value Chain: Jenis Komoditas dan Tahap Pengolahan • Tahap Pemurnian Tembaga serta Hasil Samping • Volume dan Kualitas Bahan yang Dibutuhkan
  • 39. Tugas Pasokan bahan baku: Susun Analisis Jadwal Penyerahan dan Titik Alih Risiko dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Downstream Policy & Nickel/Copper Value Chain: JDIH ESDM; dokumen perizinan tambang; rencana reklamasi dan pascatambang; kontrak komoditas

BAB 09: Mining M&A, Due Diligence & Valuation

40 pelajaran
  • 01. Mining M&A, Due Diligence & Valuation
  • 02. Isu Pengantar: Title tambang dan Dampaknya terhadap Conditions precedent
  • 03. Peta Pembahasan: Title tambang • Legal diligence IUP • Liabilitas lingkungan • Perubahan pengendalian • Valuasi legal risk • Conditions precedent
  • 04. Sasaran Analisis: Bukti Hak Pengusahaan, Sumber Dampak pada Kegiatan Usaha, dan Syarat Sebelum Closing
  • 05. Title tambang: Bukti Hak Pengusahaan
  • 06. Title tambang: Wilayah serta Komoditas
  • 07. Title tambang: Status Perpanjangan
  • 08. Title tambang: Beban dan Sengketa
  • 09. Title tambang: Validasi Pemegang Hak
  • 10. Legal diligence IUP: Tahap Eksplorasi dan Operasi Produksi
  • 11. Legal diligence IUP: Wilayah serta Komoditas yang Diizinkan
  • 12. Legal diligence IUP: Persyaratan Teknis dan Finansial Pemegang Izin
  • 13. Legal diligence IUP: Perubahan Data dan Pengendalian Perusahaan
  • 14. Legal diligence IUP: Perpanjangan atau Pengakhiran Izin Tambang
  • 15. Liabilitas lingkungan: Sumber Dampak pada Kegiatan Usaha
  • 16. Liabilitas lingkungan: Persetujuan serta Standar Pengelolaan
  • 17. Liabilitas lingkungan: Rencana Pemantauan Kualitas Lingkungan
  • 18. Liabilitas lingkungan: Pelaporan Hasil dan Penanganan Pelampauan
  • 19. Liabilitas lingkungan: Pertanggungjawaban atas Pencemaran atau Kerusakan
  • 20. Perubahan pengendalian: Pemegang Kendali Lama
  • 21. Perubahan pengendalian: Kendali PascaTransaksi
  • 22. Perubahan pengendalian: Consent Kontrak
  • 23. Perubahan pengendalian: Persetujuan Regulator
  • 24. Perubahan pengendalian: Pelaporan Perubahan
  • 25. Valuasi legal risk: Temuan yang Memengaruhi Nilai
  • 26. Valuasi legal risk: Biaya Pemulihan
  • 27. Valuasi legal risk: Risiko Kehilangan Izin
  • 28. Valuasi legal risk: Penyesuaian Harga Akuisisi
  • 29. Valuasi legal risk: Indemnity Khusus
  • 30. Conditions precedent: Syarat Sebelum Closing
  • 31. Conditions precedent: Pihak Pemenuh
  • 32. Conditions precedent: Bukti Pemenuhan
  • 33. Conditions precedent: Waiver
  • 34. Conditions precedent: Long-Stop Date
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Tahap Eksplorasi dan Operasi Produksi pada Legal diligence IUP
  • 36. Prinsip Kunci Title tambang: Beban dan Sengketa serta Validasi Pemegang Hak
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Valuasi legal risk: Perselisihan tentang Risiko Kehilangan Izin
  • 38. Sintesis Mining M&A, Due Diligence & Valuation: Bukti Hak Pengusahaan • Sumber Dampak pada Kegiatan Usaha • Syarat Sebelum Closing
  • 39. Tugas Conditions precedent: Susun Analisis Bukti Pemenuhan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Mining M&A, Due Diligence & Valuation: JDIH ESDM; dokumen perizinan tambang; rencana reklamasi dan pascatambang; kontrak komoditas

BAB 10: Mining Disputes, Domestic Arbitration & ICSID

40 pelajaran
  • 01. Mining Disputes, Domestic Arbitration & ICSID
  • 02. Isu Pengantar: Sengketa izin tambang dan Dampaknya terhadap Pelaksanaan award
  • 03. Peta Pembahasan: Sengketa izin tambang • Sengketa kontrak tambang • Arbitrase domestik • Treaty protection • State measures • Pelaksanaan award
  • 04. Sasaran Analisis: Kegiatan Usaha yang Memerlukan Otorisasi, Persetujuan Para Pihak, dan Bentuk Putusan dan Syarat Formal
  • 05. Sengketa izin tambang: Kegiatan Usaha yang Memerlukan Otorisasi
  • 06. Sengketa izin tambang: Otoritas Penerbit dan Batas Kewenangannya
  • 07. Sengketa izin tambang: Dokumen Teknis serta Administratif Pemohon
  • 08. Sengketa izin tambang: Persyaratan yang Melekat selama Operasi
  • 09. Sengketa izin tambang: Perubahan, Perpanjangan, dan Pencabutan Otorisasi
  • 10. Sengketa kontrak tambang: Perbuatan dan Hak yang Diperselisihkan
  • 11. Sengketa kontrak tambang: Dokumen yang Menentukan Posisi Para Pihak
  • 12. Sengketa kontrak tambang: Bukti untuk Mendukung Tuntutan
  • 13. Sengketa kontrak tambang: Forum Penyelesaian yang Disepakati atau Berwenang
  • 14. Sengketa kontrak tambang: Pilihan Perdamaian serta Pelaksanaan Hasil
  • 15. Arbitrase domestik: Persetujuan Para Pihak
  • 16. Arbitrase domestik: Arbitrability
  • 17. Arbitrase domestik: Pemilihan Arbiter
  • 18. Arbitrase domestik: Pendaftaran Putusan
  • 19. Arbitrase domestik: Pelaksanaan di Pengadilan
  • 20. Treaty protection: Investor yang Dilindungi
  • 21. Treaty protection: Investasi yang Dicakup
  • 22. Treaty protection: Standar Perlindungan
  • 23. Treaty protection: Persetujuan Arbitrase
  • 24. Treaty protection: Pembelaan Negara
  • 25. State measures: Kebijakan Pemerintah yang Memengaruhi Kegiatan Usaha
  • 26. State measures: Dasar Wewenang serta Proses Pengambilan Keputusan
  • 27. State measures: Pembedaan Tindakan Regulasi dan Komitmen Komersial
  • 28. State measures: Dampak terhadap Investor atau Persaingan
  • 29. State measures: Pilihan Keberatan serta Perlindungan Hukum
  • 30. Pelaksanaan award: Bentuk Putusan dan Syarat Formal
  • 31. Pelaksanaan award: Pihak serta Tuntutan yang Diputus
  • 32. Pelaksanaan award: Alasan Putusan dan Penetapan Biaya
  • 33. Pelaksanaan award: Koreksi atau Penafsiran Putusan
  • 34. Pelaksanaan award: Pengakuan serta Pelaksanaan Hasil
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Perbuatan dan Hak yang Diperselisihkan pada Sengketa kontrak tambang
  • 36. Prinsip Kunci Sengketa izin tambang: Persyaratan yang Melekat selama Operasi serta Perubahan, Perpanjangan, dan Pencabutan Otorisasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — State measures: Perselisihan tentang Pembedaan Tindakan Regulasi dan Komitmen Komersial
  • 38. Sintesis Mining Disputes, Domestic Arbitration & ICSID: Kegiatan Usaha yang Memerlukan Otorisasi • Persetujuan Para Pihak • Bentuk Putusan dan Syarat Formal
  • 39. Tugas Pelaksanaan award: Susun Analisis Alasan Putusan dan Penetapan Biaya dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Mining Disputes, Domestic Arbitration & ICSID: JDIH ESDM; dokumen perizinan tambang; rencana reklamasi dan pascatambang; kontrak komoditas

BAB 11: Artisanal & Small-Scale Mining (ASM) Regulation

40 pelajaran
  • 01. Artisanal & Small-Scale Mining (ASM) Regulation
  • 02. Isu Pengantar: Pertambangan rakyat dan Dampaknya terhadap Formalisasi usaha
  • 03. Peta Pembahasan: Pertambangan rakyat • Wilayah IPR • Legalitas koperasi • Standar lingkungan ASM • Rantai pasok legal • Formalisasi usaha
  • 04. Sasaran Analisis: Wilayah yang Dapat Digunakan Masyarakat, Keanggotaan serta Pembentukan Badan Hukum, dan Identifikasi Pelaku Informal
  • 05. Pertambangan rakyat: Wilayah yang Dapat Digunakan Masyarakat
  • 06. Pertambangan rakyat: Kelayakan Individu serta Koperasi
  • 07. Pertambangan rakyat: Batas Kegiatan dan Metode Penambangan
  • 08. Pertambangan rakyat: Keselamatan serta Pengelolaan Lingkungan
  • 09. Pertambangan rakyat: Pembinaan dan Penanganan Penambangan Tanpa Izin
  • 10. Wilayah IPR: Wilayah Pertambangan Rakyat yang Ditetapkan
  • 11. Wilayah IPR: Pihak yang Memenuhi Syarat sebagai Pemegang Izin
  • 12. Wilayah IPR: Batas Kegiatan dan Teknik Penambangan
  • 13. Wilayah IPR: Kewajiban Keselamatan serta Lingkungan
  • 14. Wilayah IPR: Pengawasan terhadap Operasi Pertambangan Rakyat
  • 15. Legalitas koperasi: Keanggotaan serta Pembentukan Badan Hukum
  • 16. Legalitas koperasi: Kewenangan Rapat Anggota dan Pengurus
  • 17. Legalitas koperasi: Kegiatan Usaha yang Dapat Dijalankan
  • 18. Legalitas koperasi: Permodalan serta Pembagian Hasil
  • 19. Legalitas koperasi: Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan
  • 20. Standar lingkungan ASM: Sumber Dampak pada Kegiatan Usaha
  • 21. Standar lingkungan ASM: Persetujuan serta Standar Pengelolaan
  • 22. Standar lingkungan ASM: Rencana Pemantauan Kualitas Lingkungan
  • 23. Standar lingkungan ASM: Pelaporan Hasil dan Penanganan Pelampauan
  • 24. Standar lingkungan ASM: Pertanggungjawaban atas Pencemaran atau Kerusakan
  • 25. Rantai pasok legal: Sumber Bahan
  • 26. Rantai pasok legal: Status Izin
  • 27. Rantai pasok legal: Dokumen Transaksi
  • 28. Rantai pasok legal: Ketertelusuran Volume
  • 29. Rantai pasok legal: Penanganan Pasokan Ilegal
  • 30. Formalisasi usaha: Identifikasi Pelaku Informal
  • 31. Formalisasi usaha: Bentuk Badan Usaha
  • 32. Formalisasi usaha: Akses Wilayah Legal
  • 33. Formalisasi usaha: Standar Operasi
  • 34. Formalisasi usaha: Pengawasan PascaFormalisasi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Wilayah Pertambangan Rakyat yang Ditetapkan pada Wilayah IPR
  • 36. Prinsip Kunci Pertambangan rakyat: Keselamatan serta Pengelolaan Lingkungan serta Pembinaan dan Penanganan Penambangan Tanpa Izin
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Rantai pasok legal: Perselisihan tentang Dokumen Transaksi
  • 38. Sintesis Artisanal & Small-Scale Mining (ASM) Regulation: Wilayah yang Dapat Digunakan Masyarakat • Keanggotaan serta Pembentukan Badan Hukum • Identifikasi Pelaku Informal
  • 39. Tugas Formalisasi usaha: Susun Analisis Akses Wilayah Legal dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Artisanal & Small-Scale Mining (ASM) Regulation: JDIH ESDM; dokumen perizinan tambang; rencana reklamasi dan pascatambang; kontrak komoditas

BAB 12: Rare Earth Elements & Critical Minerals Policy

40 pelajaran
  • 01. Rare Earth Elements & Critical Minerals Policy
  • 02. Isu Pengantar: Critical mineral designation dan Dampaknya terhadap Investasi strategis
  • 03. Peta Pembahasan: Critical mineral designation • Rare-earth processing • Akses cadangan • Strategi pasokan • Restriksi ekspor • Investasi strategis
  • 04. Sasaran Analisis: Kriteria Penetapan Mineral Strategis, Pihak yang Dapat Memasuki Lokasi atau Membuka Data, dan Aset yang Diprioritaskan
  • 05. Critical mineral designation: Kriteria Penetapan Mineral Strategis
  • 06. Critical mineral designation: Penguasaan Cadangan dan Rantai Pengolahan
  • 07. Critical mineral designation: Pembatasan Akses Investor pada Aset Strategis
  • 08. Critical mineral designation: Pengamanan Pasokan bagi Industri Hilir
  • 09. Critical mineral designation: Hubungan Kebijakan Mineral dan Perdagangan Internasional
  • 10. Rare-earth processing: Karakteristik Rantai Pemisahan Unsur Tanah Jarang
  • 11. Rare-earth processing: Hak Eksplorasi dan Pengolahan Mineral Ikutan
  • 12. Rare-earth processing: Pengelolaan Limbah dari Proses Pemurnian
  • 13. Rare-earth processing: Pembatasan Penjualan Teknologi serta Produk
  • 14. Rare-earth processing: Kontrak Investasi untuk Fasilitas Pemisahan
  • 15. Akses cadangan: Pihak yang Dapat Memasuki Lokasi atau Membuka Data
  • 16. Akses cadangan: Tujuan serta Batas Akses yang Diberikan
  • 17. Akses cadangan: Syarat Keamanan sebelum Akses Diaktifkan
  • 18. Akses cadangan: Pencatatan Penggunaan dan Pengawasan
  • 19. Akses cadangan: Penghentian Akses ketika Dasar Hak Berakhir
  • 20. Strategi pasokan: Volume dan Kualitas Bahan yang Dibutuhkan
  • 21. Strategi pasokan: Sumber Pasokan serta Kelayakan Pemasok
  • 22. Strategi pasokan: Jadwal Penyerahan dan Titik Alih Risiko
  • 23. Strategi pasokan: Pengamanan Pasokan ketika Terjadi Gangguan
  • 24. Strategi pasokan: Penggantian Sumber serta Konsekuensi Biaya
  • 25. Restriksi ekspor: Komoditas Dibatasi
  • 26. Restriksi ekspor: Otoritas Penetap
  • 27. Restriksi ekspor: Syarat Pengiriman
  • 28. Restriksi ekspor: Pengecualian
  • 29. Restriksi ekspor: Penindakan Pelanggaran
  • 30. Investasi strategis: Aset yang Diprioritaskan
  • 31. Investasi strategis: Kualifikasi Investor
  • 32. Investasi strategis: Persetujuan Sektoral
  • 33. Investasi strategis: Komitmen Pengembangan
  • 34. Investasi strategis: Pembatasan Pengendalian
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Karakteristik Rantai Pemisahan Unsur Tanah Jarang pada Rare-earth processing
  • 36. Prinsip Kunci Critical mineral designation: Pengamanan Pasokan bagi Industri Hilir serta Hubungan Kebijakan Mineral dan Perdagangan Internasional
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Restriksi ekspor: Perselisihan tentang Syarat Pengiriman
  • 38. Sintesis Rare Earth Elements & Critical Minerals Policy: Kriteria Penetapan Mineral Strategis • Pihak yang Dapat Memasuki Lokasi atau Membuka Data • Aset yang Diprioritaskan
  • 39. Tugas Investasi strategis: Susun Analisis Persetujuan Sektoral dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Rare Earth Elements & Critical Minerals Policy: JDIH ESDM; dokumen perizinan tambang; rencana reklamasi dan pascatambang; kontrak komoditas

BAB 13: Mine Closure, Post-Mining Reclamation & Surety Bonds

40 pelajaran
  • 01. Mine Closure, Post-Mining Reclamation & Surety Bonds
  • 02. Isu Pengantar: Mine closure plan dan Dampaknya terhadap Kewajiban pascatutup
  • 03. Peta Pembahasan: Mine closure plan • Post-mining obligations • Reclamation surety • Pemulihan lahan • Jaminan finansial • Kewajiban pascatutup
  • 04. Sasaran Analisis: Integrasi Penutupan Tambang ke Rencana Operasi, Rencana Reklamasi sesuai Tahap Operasi, dan Kegiatan atau Pembayaran yang Harus Dipenuhi
  • 05. Mine closure plan: Integrasi Penutupan Tambang ke Rencana Operasi
  • 06. Mine closure plan: Stabilisasi Lereng dan Pengamanan Bekas Galian
  • 07. Mine closure plan: Pemulihan Fungsi Lahan serta Kualitas Air
  • 08. Mine closure plan: Pendanaan Kewajiban setelah Produksi Berakhir
  • 09. Mine closure plan: Kriteria Penerimaan Hasil Penutupan Tambang
  • 10. Post-mining obligations: Pemulihan Bentuk Lahan
  • 11. Post-mining obligations: Pengamanan Bekas Galian
  • 12. Post-mining obligations: Pengelolaan Air Tambang
  • 13. Post-mining obligations: Pendanaan Pascatambang
  • 14. Post-mining obligations: Verifikasi Keberhasilan
  • 15. Reclamation surety: Rencana Reklamasi sesuai Tahap Operasi
  • 16. Reclamation surety: Perhitungan Kebutuhan Jaminan Reklamasi
  • 17. Reclamation surety: Bentuk Penempatan dan Pengelolaan Jaminan
  • 18. Reclamation surety: Penilaian Keberhasilan Pemulihan Lahan
  • 19. Reclamation surety: Pencairan atau Pelepasan Jaminan berdasarkan Hasil Evaluasi
  • 20. Pemulihan lahan: Kondisi Awal dan Target Pemulihan Lokasi
  • 21. Pemulihan lahan: Pilihan Metode serta Standar Keberhasilan
  • 22. Pemulihan lahan: Pelaksana dan Pembiayaan Pekerjaan
  • 23. Pemulihan lahan: Verifikasi Hasil serta Monitoring Lanjutan
  • 24. Pemulihan lahan: Liabilitas atas Dampak yang Belum Terselesaikan
  • 25. Jaminan finansial: Kewajiban yang Ditopang oleh Jaminan
  • 26. Jaminan finansial: Pihak Pemberi serta Penerima Jaminan
  • 27. Jaminan finansial: Bentuk Instrumen dan Persyaratan Efektif
  • 28. Jaminan finansial: Pemicu serta Tata Cara Pengajuan Klaim
  • 29. Jaminan finansial: Pelepasan setelah Kewajiban Dipenuhi
  • 30. Kewajiban pascatutup: Kegiatan atau Pembayaran yang Harus Dipenuhi
  • 31. Kewajiban pascatutup: Pihak Penanggung Jawab Pelaksanaan
  • 32. Kewajiban pascatutup: Tenggat serta Standar Pemenuhan
  • 33. Kewajiban pascatutup: Bukti yang Menunjukkan Kepatuhan
  • 34. Kewajiban pascatutup: Akibat Kewajiban Tidak Dilaksanakan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pemulihan Bentuk Lahan pada Post-mining obligations
  • 36. Prinsip Kunci Mine closure plan: Pendanaan Kewajiban setelah Produksi Berakhir serta Kriteria Penerimaan Hasil Penutupan Tambang
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Jaminan finansial: Perselisihan tentang Bentuk Instrumen dan Persyaratan Efektif
  • 38. Sintesis Mine Closure, Post-Mining Reclamation & Surety Bonds: Integrasi Penutupan Tambang ke Rencana Operasi • Rencana Reklamasi sesuai Tahap Operasi • Kegiatan atau Pembayaran yang Harus Dipenuhi
  • 39. Tugas Kewajiban pascatutup: Susun Analisis Tenggat serta Standar Pemenuhan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Mine Closure, Post-Mining Reclamation & Surety Bonds: JDIH ESDM; dokumen perizinan tambang; rencana reklamasi dan pascatambang; kontrak komoditas

BAB 14: Mining Services, Contracting & Procurement

40 pelajaran
  • 01. Mining Services, Contracting & Procurement
  • 02. Isu Pengantar: Izin jasa tambang dan Dampaknya terhadap Procurement compliance
  • 03. Peta Pembahasan: Izin jasa tambang • Kontrak kontraktor • Pengukuran produksi • Liability alat berat • Subcontract controls • Procurement compliance
  • 04. Sasaran Analisis: Kegiatan Usaha yang Memerlukan Otorisasi, Titik Pengukuran, dan Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi
  • 05. Izin jasa tambang: Kegiatan Usaha yang Memerlukan Otorisasi
  • 06. Izin jasa tambang: Otoritas Penerbit dan Batas Kewenangannya
  • 07. Izin jasa tambang: Dokumen Teknis serta Administratif Pemohon
  • 08. Izin jasa tambang: Persyaratan yang Melekat selama Operasi
  • 09. Izin jasa tambang: Perubahan, Perpanjangan, dan Pencabutan Otorisasi
  • 10. Kontrak kontraktor: Identitas Para Pihak serta Kewenangan Penandatangan
  • 11. Kontrak kontraktor: Ruang Lingkup Prestasi yang Disepakati
  • 12. Kontrak kontraktor: Harga, Jadwal, dan Syarat Pembayaran
  • 13. Kontrak kontraktor: Pembagian Risiko selama Pelaksanaan
  • 14. Kontrak kontraktor: Pengakhiran serta Penyelesaian Perselisihan
  • 15. Pengukuran produksi: Titik Pengukuran
  • 16. Pengukuran produksi: Alat serta Kalibrasi
  • 17. Pengukuran produksi: Verifikasi Tonase
  • 18. Pengukuran produksi: Rekonsiliasi Stockpile
  • 19. Pengukuran produksi: Koreksi Selisih Data
  • 20. Liability alat berat: Perbuatan atau Keadaan yang Menimbulkan Tanggung Jawab
  • 21. Liability alat berat: Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban
  • 22. Liability alat berat: Hubungan Kesalahan, Kausalitas, dan Kerugian
  • 23. Liability alat berat: Batas Tanggung Jawab serta Pengecualiannya
  • 24. Liability alat berat: Pembagian Kewajiban ketika Lebih dari Satu Pihak Terlibat
  • 25. Subcontract controls: Hak yang Menentukan Pengambilan Keputusan
  • 26. Subcontract controls: Kepemilikan Saham dan Hak Suara
  • 27. Subcontract controls: Pengendalian melalui Perjanjian
  • 28. Subcontract controls: Perubahan Kendali Tanpa Transfer Mayoritas
  • 29. Subcontract controls: Bukti untuk Menentukan Pihak Pengendali
  • 30. Procurement compliance: Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi
  • 31. Procurement compliance: Penanggung Jawab pada Setiap Fungsi
  • 32. Procurement compliance: Kontrol Pencegahan serta Deteksi
  • 33. Procurement compliance: Bukti Pelaksanaan dan Pengujian Efektivitas
  • 34. Procurement compliance: Eskalasi Pelanggaran serta Tindakan Korektif
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Identitas Para Pihak serta Kewenangan Penandatangan pada Kontrak kontraktor
  • 36. Prinsip Kunci Izin jasa tambang: Persyaratan yang Melekat selama Operasi serta Perubahan, Perpanjangan, dan Pencabutan Otorisasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Subcontract controls: Perselisihan tentang Pengendalian melalui Perjanjian
  • 38. Sintesis Mining Services, Contracting & Procurement: Kegiatan Usaha yang Memerlukan Otorisasi • Titik Pengukuran • Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi
  • 39. Tugas Procurement compliance: Susun Analisis Kontrol Pencegahan serta Deteksi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Mining Services, Contracting & Procurement: JDIH ESDM; dokumen perizinan tambang; rencana reklamasi dan pascatambang; kontrak komoditas

BAB 15: Maritime Logistics, Coal Shipping & Port Regulation

40 pelajaran
  • 01. Maritime Logistics, Coal Shipping & Port Regulation
  • 02. Isu Pengantar: Coal shipment dan Dampaknya terhadap Risiko demurrage
  • 03. Peta Pembahasan: Coal shipment • Charterparty • Terminal loading • Port permits • Cargo documentation • Risiko demurrage
  • 04. Sasaran Analisis: Kualitas Muatan Batu Bara, Kesiapan Dermaga, dan Laytime yang Disepakati
  • 05. Coal shipment: Kualitas Muatan Batu Bara
  • 06. Coal shipment: Jadwal Pemuatan
  • 07. Coal shipment: Dokumen Kargo
  • 08. Coal shipment: Risiko Swabakar
  • 09. Coal shipment: Klaim Kekurangan Muatan
  • 10. Charterparty: Jenis Charter dan Pembagian Penguasaan Kapal
  • 11. Charterparty: Kewajiban Pemilik Menyediakan Kapal
  • 12. Charterparty: Pembayaran Hire atau Freight
  • 13. Charterparty: Instruksi Penggunaan serta Batas Perdagangan
  • 14. Charterparty: Pengembalian Kapal dan Pengakhiran Charter
  • 15. Terminal loading: Kesiapan Dermaga
  • 16. Terminal loading: Kecepatan Muat
  • 17. Terminal loading: Notice of Readiness
  • 18. Terminal loading: Gangguan Fasilitas Muat
  • 19. Terminal loading: Rekaman Waktu Operasi
  • 20. Port permits: Kewenangan Pengelolaan Pelabuhan atau Terminal
  • 21. Port permits: Akses Pengguna serta Standar Layanan
  • 22. Port permits: Tarif dan Pembayaran Jasa Kepelabuhanan
  • 23. Port permits: Tanggung Jawab atas Penanganan Muatan
  • 24. Port permits: Koordinasi Keselamatan serta Operasi Kapal
  • 25. Cargo documentation: Jenis, Jumlah, dan Kondisi Muatan
  • 26. Cargo documentation: Dokumen Penerimaan serta Pengapalan
  • 27. Cargo documentation: Kewajiban Pemuatan dan Pembongkaran
  • 28. Cargo documentation: Kerusakan atau Kehilangan selama Pengangkutan
  • 29. Cargo documentation: Bukti Pendukung Klaim terhadap Pengangkut
  • 30. Risiko demurrage: Laytime yang Disepakati
  • 31. Risiko demurrage: Waktu yang Dikecualikan
  • 32. Risiko demurrage: Statement of Facts
  • 33. Risiko demurrage: Tarif Demurrage
  • 34. Risiko demurrage: Pembagian Beban Keterlambatan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Jenis Charter dan Pembagian Penguasaan Kapal pada Charterparty
  • 36. Prinsip Kunci Coal shipment: Risiko Swabakar serta Klaim Kekurangan Muatan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Cargo documentation: Perselisihan tentang Kewajiban Pemuatan dan Pembongkaran
  • 38. Sintesis Maritime Logistics, Coal Shipping & Port Regulation: Kualitas Muatan Batu Bara • Kesiapan Dermaga • Laytime yang Disepakati
  • 39. Tugas Risiko demurrage: Susun Analisis Statement of Facts dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Maritime Logistics, Coal Shipping & Port Regulation: JDIH ESDM; dokumen perizinan tambang; rencana reklamasi dan pascatambang; kontrak komoditas

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang hukum dagang atau hukum bisnis Indonesia.

Deskripsi

Kajian UU Minerba, transisi kontrak karya, divestasi saham asing, hilirisasi mineral (nikel/tembaga), dan regulasi sengketa tambang.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Oil & Gas Law
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

Oil & Gas Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Geothermal & Renewable Energy Law
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Geothermal & Renewable Energy Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Project Finance & Infrastructure
-66%
SLIDES Terlaris Professional

Project Finance & Infrastructure

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000