Corporate Law Firm › SLIDES • Essential

International Trade & Sanctions

WTO Trade Remedies, Import Export Licenses, Economic Sanctions, and Supply Chain compliance

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai kerangka hukum regulasi Indonesia dan teknik perancangan dokumen transaksi korporat.
Mampu memberikan pertimbangan hukum dan memitigasi risiko hukum transaksi secara komprehensif.

Daftar Isi

BAB 01: WTO Law, Trade Remedy: Anti-Dumping, CVD & Safeguard

40 pelajaran
  • 01. WTO Law, Trade Remedy: Anti-Dumping, CVD & Safeguard
  • 02. Isu Pengantar: Dumping analysis dan Dampaknya terhadap Trade-remedy duties
  • 03. Peta Pembahasan: Dumping analysis • Subsidy analysis • Injury determination • Safeguard conditions • Investigation submissions • Trade-remedy duties
  • 04. Sasaran Analisis: Nilai Normal, Industri Domestik, dan Barang, Jasa, dan Hak dalam Transaksi Perdagangan
  • 05. Dumping analysis: Nilai Normal
  • 06. Dumping analysis: Harga Ekspor
  • 07. Dumping analysis: Penyesuaian Perbandingan
  • 08. Dumping analysis: Margin Dumping
  • 09. Dumping analysis: Data Eksportir
  • 10. Subsidy analysis: Kontribusi Finansial oleh Pemerintah
  • 11. Subsidy analysis: Manfaat bagi Penerima Subsidi
  • 12. Subsidy analysis: Pengujian Kekhususan Subsidi
  • 13. Subsidy analysis: Subsidi yang Dapat Dikenai Tindakan Imbalan
  • 14. Subsidy analysis: Data untuk Menghitung Besaran Manfaat
  • 15. Injury determination: Industri Domestik
  • 16. Injury determination: Penurunan Kinerja
  • 17. Injury determination: Volume Impor
  • 18. Injury determination: Hubungan Kausal
  • 19. Injury determination: Faktor Penyebab Lain
  • 20. Safeguard conditions: Lonjakan Impor sebagai Pemicu Penyelidikan
  • 21. Safeguard conditions: Kerugian Serius Industri Domestik
  • 22. Safeguard conditions: Pembuktian Hubungan Sebab Akibat
  • 23. Safeguard conditions: Bentuk serta Durasi Tindakan Pengamanan
  • 24. Safeguard conditions: Evaluasi dan Penyesuaian Tindakan
  • 25. Investigation submissions: Mandat serta Batas Pemeriksaan Internal
  • 26. Investigation submissions: Pengamanan Dokumen dan Rekaman
  • 27. Investigation submissions: Pemilihan Saksi serta Pelaksanaan Wawancara
  • 28. Investigation submissions: Penilaian Temuan dan Standar Kesimpulan
  • 29. Investigation submissions: Rekomendasi Perbaikan serta Pelaporan kepada Pengawas
  • 30. Trade-remedy duties: Barang, Jasa, dan Hak dalam Transaksi Perdagangan
  • 31. Trade-remedy duties: Syarat Penyerahan serta Peralihan Risiko
  • 32. Trade-remedy duties: Dokumen Pengapalan dan Pembayaran
  • 33. Trade-remedy duties: Pembatasan Perdagangan pada Negara Terkait
  • 34. Trade-remedy duties: Penanganan Kegagalan Penyerahan atau Pembayaran
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kontribusi Finansial oleh Pemerintah pada Subsidy analysis
  • 36. Prinsip Kunci Dumping analysis: Margin Dumping serta Data Eksportir
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Investigation submissions: Perselisihan tentang Pemilihan Saksi serta Pelaksanaan Wawancara
  • 38. Sintesis WTO Law, Trade Remedy: Anti-Dumping, CVD & Safeguard: Nilai Normal • Industri Domestik • Barang, Jasa, dan Hak dalam Transaksi Perdagangan
  • 39. Tugas Trade-remedy duties: Susun Analisis Dokumen Pengapalan dan Pembayaran dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan WTO Law, Trade Remedy: Anti-Dumping, CVD & Safeguard: WTO; teks resmi perjanjian dagang; JDIH kepabeanan; OFAC serta EUR-Lex sesuai keterkaitan transaksi

BAB 02: Import/Export Licensing, Customs & HS Code Classification

40 pelajaran
  • 01. Import/Export Licensing, Customs & HS Code Classification
  • 02. Isu Pengantar: Import eligibility dan Dampaknya terhadap Clearance compliance
  • 03. Peta Pembahasan: Import eligibility • Export permits • HS classification • Customs declarations • Goods valuation • Clearance compliance
  • 04. Sasaran Analisis: Identitas Importir serta Kelayakan Kegiatan, Deskripsi Barang dan Karakteristik Teknis, dan Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi
  • 05. Import eligibility: Identitas Importir serta Kelayakan Kegiatan
  • 06. Import eligibility: Barang yang Memerlukan Persetujuan
  • 07. Import eligibility: Dokumen Pabean dan Kesesuaian Produk
  • 08. Import eligibility: Pembayaran Pungutan serta Fasilitas yang Tersedia
  • 09. Import eligibility: Penanganan Penahanan atau Koreksi Impor
  • 10. Export permits: Barang atau Teknologi yang Dibatasi
  • 11. Export permits: Negara Tujuan dan Pengguna Akhir
  • 12. Export permits: Dokumen Perizinan serta Klasifikasi
  • 13. Export permits: Kewajiban pada Re-Ekspor
  • 14. Export permits: Pemeriksaan sebelum Pengiriman
  • 15. HS classification: Deskripsi Barang dan Karakteristik Teknis
  • 16. HS classification: Aturan Interpretasi untuk Menentukan Pos Tarif
  • 17. HS classification: Pembedaan Barang Utuh, Komponen, dan Campuran
  • 18. HS classification: Dokumen Pendukung Klasifikasi
  • 19. HS classification: Koreksi Klasifikasi dan Konsekuensi Pungutan
  • 20. Customs declarations: Identitas Importir
  • 21. Customs declarations: Uraian Barang
  • 22. Customs declarations: HS Code
  • 23. Customs declarations: Nilai Pabean
  • 24. Customs declarations: Dokumen Pendukung
  • 25. Goods valuation: Tujuan Penilaian dan Tanggal Acuan
  • 26. Goods valuation: Data Keuangan serta Asumsi Utama
  • 27. Goods valuation: Metode Pembanding dan Arus Kas
  • 28. Goods valuation: Penyesuaian atas Risiko Hukum
  • 29. Goods valuation: Batas Penggunaan Hasil Penilaian
  • 30. Clearance compliance: Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi
  • 31. Clearance compliance: Penanggung Jawab pada Setiap Fungsi
  • 32. Clearance compliance: Kontrol Pencegahan serta Deteksi
  • 33. Clearance compliance: Bukti Pelaksanaan dan Pengujian Efektivitas
  • 34. Clearance compliance: Eskalasi Pelanggaran serta Tindakan Korektif
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Barang atau Teknologi yang Dibatasi pada Export permits
  • 36. Prinsip Kunci Import eligibility: Pembayaran Pungutan serta Fasilitas yang Tersedia serta Penanganan Penahanan atau Koreksi Impor
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Goods valuation: Perselisihan tentang Metode Pembanding dan Arus Kas
  • 38. Sintesis Import/Export Licensing, Customs & HS Code Classification: Identitas Importir serta Kelayakan Kegiatan • Deskripsi Barang dan Karakteristik Teknis • Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi
  • 39. Tugas Clearance compliance: Susun Analisis Kontrol Pencegahan serta Deteksi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Import/Export Licensing, Customs & HS Code Classification: WTO; teks resmi perjanjian dagang; JDIH kepabeanan; OFAC serta EUR-Lex sesuai keterkaitan transaksi

BAB 03: Perjanjian Perdagangan: RCEP, IK-CEPA, ACFTA, serta Pembedaan Kerangka IPEF

40 pelajaran
  • 01. Perjanjian Perdagangan: RCEP, IK-CEPA, ACFTA, serta Pembedaan Kerangka IPEF
  • 02. Isu Pengantar: Agreement coverage dan Dampaknya terhadap IPEF legal distinction
  • 03. Peta Pembahasan: Agreement coverage • Tariff schedules • Rules of origin • Preferential certificates • FTA utilization • IPEF legal distinction
  • 04. Sasaran Analisis: Para Pihak serta Tujuan Kesepakatan, Asal Barang menurut Perjanjian Perdagangan, dan Pembedaan Kerangka IPEF dan FTA Bertarif Preferensi
  • 05. Agreement coverage: Para Pihak serta Tujuan Kesepakatan
  • 06. Agreement coverage: Kewajiban Utama yang Dipertukarkan
  • 07. Agreement coverage: Syarat Efektif dan Periode Pelaksanaan
  • 08. Agreement coverage: Pelanggaran serta Kesempatan Memperbaiki
  • 09. Agreement coverage: Pengakhiran dan Hak yang Tetap Berlaku
  • 10. Tariff schedules: Komponen Harga dan Dasar Perhitungannya
  • 11. Tariff schedules: Otoritas atau Pihak yang Menetapkan Tarif
  • 12. Tariff schedules: Penyesuaian terhadap Biaya serta Indeks
  • 13. Tariff schedules: Persetujuan atas Perubahan Tarif
  • 14. Tariff schedules: Penyelesaian Selisih Perhitungan Tagihan
  • 15. Rules of origin: Asal Barang menurut Perjanjian Perdagangan
  • 16. Rules of origin: Wholly Obtained dan Substantial Transformation
  • 17. Rules of origin: Kandungan Nilai Regional serta Perubahan Pos Tarif
  • 18. Rules of origin: Kumulasi Bahan dari Negara Mitra
  • 19. Rules of origin: Bukti Asal untuk Memperoleh Tarif Preferensi
  • 20. Preferential certificates: Skema Preferensi
  • 21. Preferential certificates: Penerbit Bukti Asal
  • 22. Preferential certificates: Informasi Wajib
  • 23. Preferential certificates: Verifikasi
  • 24. Preferential certificates: Penolakan Preferensi
  • 25. FTA utilization: Perjanjian yang Berlaku
  • 26. FTA utilization: Tarif Preferensi
  • 27. FTA utilization: Asal Barang
  • 28. FTA utilization: Sertifikat Asal
  • 29. FTA utilization: Verifikasi Pabean
  • 30. IPEF legal distinction: Pembedaan Kerangka IPEF dan FTA Bertarif Preferensi
  • 31. IPEF legal distinction: Pilar Kerja Sama yang Diikuti Negara Peserta
  • 32. IPEF legal distinction: Cakupan Perjanjian yang Telah Berlaku
  • 33. IPEF legal distinction: Komitmen Rantai Pasok serta Ekonomi Bersih
  • 34. IPEF legal distinction: Batas Klaim Manfaat Tarif bagi Pelaku Usaha
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Komponen Harga dan Dasar Perhitungannya pada Tariff schedules
  • 36. Prinsip Kunci Agreement coverage: Pelanggaran serta Kesempatan Memperbaiki serta Pengakhiran dan Hak yang Tetap Berlaku
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — FTA utilization: Perselisihan tentang Asal Barang
  • 38. Sintesis Perjanjian Perdagangan: RCEP, IK-CEPA, ACFTA, serta Pembedaan Kerangka IPEF: Para Pihak serta Tujuan Kesepakatan • Asal Barang menurut Perjanjian Perdagangan • Pembedaan Kerangka IPEF dan FTA Bertarif Preferensi
  • 39. Tugas IPEF legal distinction: Susun Analisis Cakupan Perjanjian yang Telah Berlaku dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Perjanjian Perdagangan: RCEP, IK-CEPA, ACFTA, serta Pembedaan Kerangka IPEF: WTO; teks resmi perjanjian dagang; JDIH kepabeanan; OFAC serta EUR-Lex sesuai keterkaitan transaksi

BAB 04: Economic Sanctions, OFAC & EU Restrictive Measures

40 pelajaran
  • 01. Economic Sanctions, OFAC & EU Restrictive Measures
  • 02. Isu Pengantar: Sanctions jurisdiction dan Dampaknya terhadap Sanctions screening
  • 03. Peta Pembahasan: Sanctions jurisdiction • Designated parties • Ownership rules • Sector restrictions • Licenses and exemptions • Sanctions screening
  • 04. Sasaran Analisis: Keterkaitan Transaksi dengan Yurisdiksi Pemberi Sanksi, Kepemilikan Langsung, dan Keterkaitan Transaksi dengan Yurisdiksi Pemberi Sanksi
  • 05. Sanctions jurisdiction: Keterkaitan Transaksi dengan Yurisdiksi Pemberi Sanksi
  • 06. Sanctions jurisdiction: Pihak, Sektor, dan Aktivitas yang Dibatasi
  • 07. Sanctions jurisdiction: Penelusuran Kepemilikan serta Kendali
  • 08. Sanctions jurisdiction: Pengecualian atau Izin untuk Transaksi Tertentu
  • 09. Sanctions jurisdiction: Keputusan Memproses, Menahan, atau Menghentikan Transaksi
  • 10. Designated parties: Daftar Sanksi
  • 11. Designated parties: Pencocokan Identitas
  • 12. Designated parties: Alias serta Afiliasi
  • 13. Designated parties: Kepemilikan Terkait
  • 14. Designated parties: Dokumentasi Screening
  • 15. Ownership rules: Kepemilikan Langsung
  • 16. Ownership rules: Agregasi Kepemilikan
  • 17. Ownership rules: Pihak Terdaftar
  • 18. Ownership rules: Batas Kendali AntarRezim
  • 19. Ownership rules: Dokumen Penelusuran
  • 20. Sector restrictions: Sektor yang Dibatasi
  • 21. Sector restrictions: Jenis Transaksi
  • 22. Sector restrictions: Instrumen Utang atau Modal
  • 23. Sector restrictions: Pengecualian
  • 24. Sector restrictions: Risiko Penghindaran
  • 25. Licenses and exemptions: Kegiatan yang Memenuhi Pengecualian
  • 26. Licenses and exemptions: Syarat serta Batas Cakupan
  • 27. Licenses and exemptions: Pihak yang Memikul Beban Pembuktian
  • 28. Licenses and exemptions: Kegiatan yang Tetap Dapat Diperiksa
  • 29. Licenses and exemptions: Dokumentasi Alasan Menggunakan Pengecualian
  • 30. Sanctions screening: Keterkaitan Transaksi dengan Yurisdiksi Pemberi Sanksi
  • 31. Sanctions screening: Pihak, Sektor, dan Aktivitas yang Dibatasi
  • 32. Sanctions screening: Penelusuran Kepemilikan serta Kendali
  • 33. Sanctions screening: Pengecualian atau Izin untuk Transaksi Tertentu
  • 34. Sanctions screening: Keputusan Memproses, Menahan, atau Menghentikan Transaksi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Daftar Sanksi pada Designated parties
  • 36. Prinsip Kunci Sanctions jurisdiction: Pengecualian atau Izin untuk Transaksi Tertentu serta Keputusan Memproses, Menahan, atau Menghentikan Transaksi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Licenses and exemptions: Perselisihan tentang Pihak yang Memikul Beban Pembuktian
  • 38. Sintesis Economic Sanctions, OFAC & EU Restrictive Measures: Keterkaitan Transaksi dengan Yurisdiksi Pemberi Sanksi • Kepemilikan Langsung • Keterkaitan Transaksi dengan Yurisdiksi Pemberi Sanksi
  • 39. Tugas Sanctions screening: Susun Analisis Penelusuran Kepemilikan serta Kendali dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Economic Sanctions, OFAC & EU Restrictive Measures: WTO; teks resmi perjanjian dagang; JDIH kepabeanan; OFAC serta EUR-Lex sesuai keterkaitan transaksi

BAB 05: Export Controls, Dual-Use Goods & Technology Transfer

40 pelajaran
  • 01. Export Controls, Dual-Use Goods & Technology Transfer
  • 02. Isu Pengantar: Dual-use classification dan Dampaknya terhadap Deemed exports
  • 03. Peta Pembahasan: Dual-use classification • Controlled technology • End-user checks • End-use restrictions • Export licenses • Deemed exports
  • 04. Sasaran Analisis: Barang yang Memiliki Penggunaan Sipil dan Militer, Identitas Penerima Akhir Barang atau Teknologi, dan Akses Warga Asing terhadap Teknologi Terkontrol
  • 05. Dual-use classification: Barang yang Memiliki Penggunaan Sipil dan Militer
  • 06. Dual-use classification: Pemetaan Spesifikasi terhadap Daftar Kontrol
  • 07. Dual-use classification: Pengujian Pengguna Akhir serta Tujuan Pemakaian
  • 08. Dual-use classification: Kebutuhan Izin Ekspor dan Re-Ekspor
  • 09. Dual-use classification: Pembatasan Akses terhadap Teknologi Terkait
  • 10. Controlled technology: Daftar Kontrol
  • 11. Controlled technology: Spesifikasi Teknis
  • 12. Controlled technology: Informasi yang Dibatasi
  • 13. Controlled technology: Akses Warga Asing
  • 14. Controlled technology: Kebutuhan Izin Transfer
  • 15. End-user checks: Identitas Penerima Akhir Barang atau Teknologi
  • 16. End-user checks: Verifikasi Kegiatan serta Afiliasi Penerima
  • 17. End-user checks: Sertifikasi Tujuan Penggunaan
  • 18. End-user checks: Indikator Pengalihan kepada Pihak Terlarang
  • 19. End-user checks: Pemantauan Perubahan setelah Penyerahan
  • 20. End-use restrictions: Tujuan Penggunaan yang Dinyatakan Pembeli
  • 21. End-use restrictions: Penggunaan Militer atau Aktivitas Terkontrol
  • 22. End-use restrictions: Pemeriksaan Kewajaran terhadap Spesifikasi Barang
  • 23. End-use restrictions: Pembatasan Pengalihan dan Penggunaan Ulang
  • 24. End-use restrictions: Respons ketika Tujuan Penggunaan Berubah
  • 25. Export licenses: Barang atau Teknologi yang Dibatasi
  • 26. Export licenses: Negara Tujuan dan Pengguna Akhir
  • 27. Export licenses: Dokumen Perizinan serta Klasifikasi
  • 28. Export licenses: Kewajiban pada Re-Ekspor
  • 29. Export licenses: Pemeriksaan sebelum Pengiriman
  • 30. Deemed exports: Akses Warga Asing terhadap Teknologi Terkontrol
  • 31. Deemed exports: Pembedaan Transfer Fisik dan Pengungkapan Informasi
  • 32. Deemed exports: Kebangsaan serta Lokasi Penerima Akses
  • 33. Deemed exports: Kebutuhan Izin sebelum Akses Diberikan
  • 34. Deemed exports: Kontrol Teknis dan Organisasi pada Data Teknologi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Daftar Kontrol pada Controlled technology
  • 36. Prinsip Kunci Dual-use classification: Kebutuhan Izin Ekspor dan Re-Ekspor serta Pembatasan Akses terhadap Teknologi Terkait
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Export licenses: Perselisihan tentang Dokumen Perizinan serta Klasifikasi
  • 38. Sintesis Export Controls, Dual-Use Goods & Technology Transfer: Barang yang Memiliki Penggunaan Sipil dan Militer • Identitas Penerima Akhir Barang atau Teknologi • Akses Warga Asing terhadap Teknologi Terkontrol
  • 39. Tugas Deemed exports: Susun Analisis Kebangsaan serta Lokasi Penerima Akses dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Export Controls, Dual-Use Goods & Technology Transfer: WTO; teks resmi perjanjian dagang; JDIH kepabeanan; OFAC serta EUR-Lex sesuai keterkaitan transaksi

BAB 06: Foreign Investment Screening & National Security Review

40 pelajaran
  • 01. Foreign Investment Screening & National Security Review
  • 02. Isu Pengantar: Screening jurisdiction dan Dampaknya terhadap Review decisions
  • 03. Peta Pembahasan: Screening jurisdiction • National security factors • Filing triggers • Ownership structures • Mitigation conditions • Review decisions
  • 04. Sasaran Analisis: Kegiatan Target, Jenis Pengajuan dan Pihak yang Wajib Mengajukan, dan Persetujuan Tanpa Syarat
  • 05. Screening jurisdiction: Kegiatan Target
  • 06. Screening jurisdiction: Lokasi Aset
  • 07. Screening jurisdiction: Profil Investor
  • 08. Screening jurisdiction: Jenis Hak Diakuisisi
  • 09. Screening jurisdiction: Pemicu Review
  • 10. National security factors: Infrastruktur Kritis
  • 11. National security factors: Akses Informasi Sensitif
  • 12. National security factors: Identitas Investor
  • 13. National security factors: Hak Kendali
  • 14. National security factors: Pilihan Mitigasi
  • 15. Filing triggers: Jenis Pengajuan dan Pihak yang Wajib Mengajukan
  • 16. Filing triggers: Kelengkapan Formulir serta Lampiran
  • 17. Filing triggers: Tanggal Pemicu dan Kalender Pengajuan
  • 18. Filing triggers: Tanggapan atas Permintaan Informasi Tambahan
  • 19. Filing triggers: Bukti Penerimaan serta Status Pengajuan
  • 20. Ownership structures: Pemilik Akhir
  • 21. Ownership structures: Entitas Perantara
  • 22. Ownership structures: Hak Suara
  • 23. Ownership structures: Kendali Kontraktual
  • 24. Ownership structures: Pelaporan Struktur
  • 25. Mitigation conditions: Risiko Keamanan
  • 26. Mitigation conditions: Pembatasan Akses
  • 27. Mitigation conditions: Kontrol Kepemilikan
  • 28. Mitigation conditions: Kewajiban Pelaporan
  • 29. Mitigation conditions: Pemantauan Komitmen
  • 30. Review decisions: Persetujuan Tanpa Syarat
  • 31. Review decisions: Persetujuan Bersyarat
  • 32. Review decisions: Larangan
  • 33. Review decisions: Dasar Keputusan
  • 34. Review decisions: Hak Menanggapi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Infrastruktur Kritis pada National security factors
  • 36. Prinsip Kunci Screening jurisdiction: Jenis Hak Diakuisisi serta Pemicu Review
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Mitigation conditions: Perselisihan tentang Kontrol Kepemilikan
  • 38. Sintesis Foreign Investment Screening & National Security Review: Kegiatan Target • Jenis Pengajuan dan Pihak yang Wajib Mengajukan • Persetujuan Tanpa Syarat
  • 39. Tugas Review decisions: Susun Analisis Larangan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Foreign Investment Screening & National Security Review: WTO; teks resmi perjanjian dagang; JDIH kepabeanan; OFAC serta EUR-Lex sesuai keterkaitan transaksi

BAB 07: Trade Dispute Resolution, WTO Panels & Arbitration

40 pelajaran
  • 01. Trade Dispute Resolution, WTO Panels & Arbitration
  • 02. Isu Pengantar: WTO consultations dan Dampaknya terhadap Authorized countermeasures
  • 03. Peta Pembahasan: WTO consultations • Panel proceedings • Evidence submissions • Appeal constraints • Compliance proceedings • Authorized countermeasures
  • 04. Sasaran Analisis: Hak dan Kewajiban berdasarkan Perjanjian WTO, Fakta yang Perlu Dibuktikan, dan Ketidakpatuhan Putusan
  • 05. WTO consultations: Hak dan Kewajiban berdasarkan Perjanjian WTO
  • 06. WTO consultations: Konsultasi Antarnegara sebelum Panel
  • 07. WTO consultations: Ruang Lingkup Penilaian Panel
  • 08. WTO consultations: Jalur Peninjauan atau Alternatif yang Tersedia
  • 09. WTO consultations: Implementasi Rekomendasi serta Kepatuhan
  • 10. Panel proceedings: Pembentukan Panel
  • 11. Panel proceedings: Terms of Reference
  • 12. Panel proceedings: Pernyataan Tertulis
  • 13. Panel proceedings: Pemeriksaan Fakta
  • 14. Panel proceedings: Laporan Panel
  • 15. Evidence submissions: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 16. Evidence submissions: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 17. Evidence submissions: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 18. Evidence submissions: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 19. Evidence submissions: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 20. Appeal constraints: Jalur Banding yang Tersedia
  • 21. Appeal constraints: Kendala Kelembagaan
  • 22. Appeal constraints: Dampak pada Laporan Panel
  • 23. Appeal constraints: Alternatif Arbitrase
  • 24. Appeal constraints: Batas Kepastian Penyelesaian
  • 25. Compliance proceedings: Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi
  • 26. Compliance proceedings: Penanggung Jawab pada Setiap Fungsi
  • 27. Compliance proceedings: Kontrol Pencegahan serta Deteksi
  • 28. Compliance proceedings: Bukti Pelaksanaan dan Pengujian Efektivitas
  • 29. Compliance proceedings: Eskalasi Pelanggaran serta Tindakan Korektif
  • 30. Authorized countermeasures: Ketidakpatuhan Putusan
  • 31. Authorized countermeasures: Permohonan Otorisasi
  • 32. Authorized countermeasures: Tingkat Penangguhan Konsesi
  • 33. Authorized countermeasures: Arbitrase Nilai
  • 34. Authorized countermeasures: Pengakhiran Tindakan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pembentukan Panel pada Panel proceedings
  • 36. Prinsip Kunci WTO consultations: Jalur Peninjauan atau Alternatif yang Tersedia serta Implementasi Rekomendasi serta Kepatuhan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Compliance proceedings: Perselisihan tentang Kontrol Pencegahan serta Deteksi
  • 38. Sintesis Trade Dispute Resolution, WTO Panels & Arbitration: Hak dan Kewajiban berdasarkan Perjanjian WTO • Fakta yang Perlu Dibuktikan • Ketidakpatuhan Putusan
  • 39. Tugas Authorized countermeasures: Susun Analisis Tingkat Penangguhan Konsesi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Trade Dispute Resolution, WTO Panels & Arbitration: WTO; teks resmi perjanjian dagang; JDIH kepabeanan; OFAC serta EUR-Lex sesuai keterkaitan transaksi

BAB 08: Supply Chain Compliance, Forced Labor & Deforestation

40 pelajaran
  • 01. Supply Chain Compliance, Forced Labor & Deforestation
  • 02. Isu Pengantar: Forced labor screening dan Dampaknya terhadap Supply-chain remediation
  • 03. Peta Pembahasan: Forced labor screening • Deforestation traceability • Supplier evidence • Import restrictions • Due diligence duties • Supply-chain remediation
  • 04. Sasaran Analisis: Indikator Perekrutan dan Kerja Paksa, Fakta yang Perlu Dibuktikan, dan Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 05. Forced labor screening: Indikator Perekrutan dan Kerja Paksa
  • 06. Forced labor screening: Penelusuran Risiko pada Pemasok Bertingkat
  • 07. Forced labor screening: Bukti Praktik Ketenagakerjaan Pemasok
  • 08. Forced labor screening: Akses Pengaduan Pekerja dan Verifikasi Temuan
  • 09. Forced labor screening: Remediasi serta Keputusan Memutus Hubungan Usaha
  • 10. Deforestation traceability: Pemetaan Lokasi Produksi Komoditas
  • 11. Deforestation traceability: Tanggal Batas dan Bukti Tutupan Hutan
  • 12. Deforestation traceability: Legalitas Hak Pemanfaatan Lahan
  • 13. Deforestation traceability: Traceability dari Kebun ke Pembeli
  • 14. Deforestation traceability: Tindakan terhadap Pasokan yang Tidak Dapat Diverifikasi
  • 15. Supplier evidence: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 16. Supplier evidence: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 17. Supplier evidence: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 18. Supplier evidence: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 19. Supplier evidence: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 20. Import restrictions: Identitas Importir serta Kelayakan Kegiatan
  • 21. Import restrictions: Barang yang Memerlukan Persetujuan
  • 22. Import restrictions: Dokumen Pabean dan Kesesuaian Produk
  • 23. Import restrictions: Pembayaran Pungutan serta Fasilitas yang Tersedia
  • 24. Import restrictions: Penanganan Penahanan atau Koreksi Impor
  • 25. Due diligence duties: Lingkup Pemeriksaan berdasarkan Tujuan Transaksi
  • 26. Due diligence duties: Dokumen yang Diminta dari Target
  • 27. Due diligence duties: Identifikasi Temuan Material serta Kesenjangan
  • 28. Due diligence duties: Klasifikasi Risiko dan Tindakan Perbaikan
  • 29. Due diligence duties: Pengintegrasian Temuan ke Syarat Transaksi
  • 30. Supply-chain remediation: Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 31. Supply-chain remediation: Syarat Pemenuhan untuk Setiap Pilihan
  • 32. Supply-chain remediation: Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial
  • 33. Supply-chain remediation: Pembatasan Nilai serta Larangan Pemulihan Ganda
  • 34. Supply-chain remediation: Pelaksanaan Pemulihan yang Disepakati atau Diperintahkan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pemetaan Lokasi Produksi Komoditas pada Deforestation traceability
  • 36. Prinsip Kunci Forced labor screening: Akses Pengaduan Pekerja dan Verifikasi Temuan serta Remediasi serta Keputusan Memutus Hubungan Usaha
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Due diligence duties: Perselisihan tentang Identifikasi Temuan Material serta Kesenjangan
  • 38. Sintesis Supply Chain Compliance, Forced Labor & Deforestation: Indikator Perekrutan dan Kerja Paksa • Fakta yang Perlu Dibuktikan • Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 39. Tugas Supply-chain remediation: Susun Analisis Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Supply Chain Compliance, Forced Labor & Deforestation: WTO; teks resmi perjanjian dagang; JDIH kepabeanan; OFAC serta EUR-Lex sesuai keterkaitan transaksi

BAB 09: Digital Trade, Cross-Border Data Flow & E-Commerce

40 pelajaran
  • 01. Digital Trade, Cross-Border Data Flow & E-Commerce
  • 02. Isu Pengantar: Digital trade commitments dan Dampaknya terhadap Digital market access
  • 03. Peta Pembahasan: Digital trade commitments • Cross-border data • Localization exceptions • Electronic transactions • Consumer safeguards • Digital market access
  • 04. Sasaran Analisis: Barang, Jasa, dan Hak dalam Transaksi Perdagangan, Jenis Data yang Wajib Disimpan secara Lokal, dan Jenis Layanan Digital
  • 05. Digital trade commitments: Barang, Jasa, dan Hak dalam Transaksi Perdagangan
  • 06. Digital trade commitments: Syarat Penyerahan serta Peralihan Risiko
  • 07. Digital trade commitments: Dokumen Pengapalan dan Pembayaran
  • 08. Digital trade commitments: Pembatasan Perdagangan pada Negara Terkait
  • 09. Digital trade commitments: Penanganan Kegagalan Penyerahan atau Pembayaran
  • 10. Cross-border data: Dasar Penahanan Barang di Perbatasan
  • 11. Cross-border data: Dokumen Kepemilikan Hak atau Pelanggaran
  • 12. Cross-border data: Koordinasi dengan Petugas Pabean
  • 13. Cross-border data: Tenggat serta Penanganan Sampel
  • 14. Cross-border data: Pelepasan, Penyitaan, atau Proses Lanjutan
  • 15. Localization exceptions: Jenis Data yang Wajib Disimpan secara Lokal
  • 16. Localization exceptions: Pembedaan Lokasi Penyimpanan dan Akses Jarak Jauh
  • 17. Localization exceptions: Pemetaan Infrastruktur Cloud serta Backup
  • 18. Localization exceptions: Pengecualian Transfer menurut Sektor
  • 19. Localization exceptions: Pembuktian Lokasi dan Pengawasan Penyedia
  • 20. Electronic transactions: Identitas Pihak dalam Transaksi Digital
  • 21. Electronic transactions: Persetujuan serta Pembentukan Kontrak
  • 22. Electronic transactions: Keandalan Tanda Tangan dan Rekaman
  • 23. Electronic transactions: Penyimpanan Bukti serta Akses Dokumen
  • 24. Electronic transactions: Pembuktian Transaksi ketika Disengketakan
  • 25. Consumer safeguards: Lonjakan Impor sebagai Pemicu Penyelidikan
  • 26. Consumer safeguards: Kerugian Serius Industri Domestik
  • 27. Consumer safeguards: Pembuktian Hubungan Sebab Akibat
  • 28. Consumer safeguards: Bentuk serta Durasi Tindakan Pengamanan
  • 29. Consumer safeguards: Evaluasi dan Penyesuaian Tindakan
  • 30. Digital market access: Jenis Layanan Digital
  • 31. Digital market access: Pembatasan Negara Tujuan
  • 32. Digital market access: Kehadiran Lokal
  • 33. Digital market access: Pengecualian Kebijakan Publik
  • 34. Digital market access: Bukti Kepatuhan Akses Pasar
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Dasar Penahanan Barang di Perbatasan pada Cross-border data
  • 36. Prinsip Kunci Digital trade commitments: Pembatasan Perdagangan pada Negara Terkait serta Penanganan Kegagalan Penyerahan atau Pembayaran
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Consumer safeguards: Perselisihan tentang Pembuktian Hubungan Sebab Akibat
  • 38. Sintesis Digital Trade, Cross-Border Data Flow & E-Commerce: Barang, Jasa, dan Hak dalam Transaksi Perdagangan • Jenis Data yang Wajib Disimpan secara Lokal • Jenis Layanan Digital
  • 39. Tugas Digital market access: Susun Analisis Kehadiran Lokal dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Digital Trade, Cross-Border Data Flow & E-Commerce: WTO; teks resmi perjanjian dagang; JDIH kepabeanan; OFAC serta EUR-Lex sesuai keterkaitan transaksi

BAB 10: Commodity Trading, Trade Finance & Documentary Credits

40 pelajaran
  • 01. Commodity Trading, Trade Finance & Documentary Credits
  • 02. Isu Pengantar: Commodity sale terms dan Dampaknya terhadap Trade disputes
  • 03. Peta Pembahasan: Commodity sale terms • Documentary credits • Inspection certificates • Title transfer • Payment risks • Trade disputes
  • 04. Sasaran Analisis: Jenis serta Mutu Komoditas, Pihak Pemeriksa, dan Barang, Jasa, dan Hak dalam Transaksi Perdagangan
  • 05. Commodity sale terms: Jenis serta Mutu Komoditas
  • 06. Commodity sale terms: Kuantitas
  • 07. Commodity sale terms: Delivery Terms
  • 08. Commodity sale terms: Harga
  • 09. Commodity sale terms: Klaim Ketidaksesuaian
  • 10. Documentary credits: Pembayaran berdasarkan Dokumen
  • 11. Documentary credits: Pihak Issuing Bank, Confirming Bank, dan Beneficiary
  • 12. Documentary credits: Syarat Presentasi serta Pemeriksaan Dokumen
  • 13. Documentary credits: Discrepancy dan Notice Penolakan
  • 14. Documentary credits: Hubungan Aturan UCP dengan Isi Credit
  • 15. Inspection certificates: Pihak Pemeriksa
  • 16. Inspection certificates: Metode Pengujian
  • 17. Inspection certificates: Lokasi Sampling
  • 18. Inspection certificates: Sifat Final Sertifikat
  • 19. Inspection certificates: Keberatan Hasil Uji
  • 20. Title transfer: Objek Hak atau Aset yang Dialihkan
  • 21. Title transfer: Persetujuan Sebelum Pemindahan
  • 22. Title transfer: Instrumen Pengalihan dan Tanggal Efektif
  • 23. Title transfer: Pemberitahuan kepada Pihak Terkait
  • 24. Title transfer: Liabilitas yang Tetap pada Pemegang Lama
  • 25. Payment risks: Kredit Pembeli
  • 26. Payment risks: Mata Uang
  • 27. Payment risks: Keterlambatan
  • 28. Payment risks: Jaminan Bank
  • 29. Payment risks: Pemulihan Tagihan
  • 30. Trade disputes: Barang, Jasa, dan Hak dalam Transaksi Perdagangan
  • 31. Trade disputes: Syarat Penyerahan serta Peralihan Risiko
  • 32. Trade disputes: Dokumen Pengapalan dan Pembayaran
  • 33. Trade disputes: Pembatasan Perdagangan pada Negara Terkait
  • 34. Trade disputes: Penanganan Kegagalan Penyerahan atau Pembayaran
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pembayaran berdasarkan Dokumen pada Documentary credits
  • 36. Prinsip Kunci Commodity sale terms: Harga serta Klaim Ketidaksesuaian
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Payment risks: Perselisihan tentang Keterlambatan
  • 38. Sintesis Commodity Trading, Trade Finance & Documentary Credits: Jenis serta Mutu Komoditas • Pihak Pemeriksa • Barang, Jasa, dan Hak dalam Transaksi Perdagangan
  • 39. Tugas Trade disputes: Susun Analisis Dokumen Pengapalan dan Pembayaran dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Commodity Trading, Trade Finance & Documentary Credits: WTO; teks resmi perjanjian dagang; JDIH kepabeanan; OFAC serta EUR-Lex sesuai keterkaitan transaksi

BAB 11: Export Controls & Technology Transfer

40 pelajaran
  • 01. Export Controls & Technology Transfer
  • 02. Isu Pengantar: Technology classification dan Dampaknya terhadap Transfer controls
  • 03. Peta Pembahasan: Technology classification • Export licensing • Technical assistance • Re-export restrictions • Technology access • Transfer controls
  • 04. Sasaran Analisis: Uraian Teknologi, Informasi Teknis Diberikan, dan Hak yang Menentukan Pengambilan Keputusan
  • 05. Technology classification: Uraian Teknologi
  • 06. Technology classification: Daftar Kontrol
  • 07. Technology classification: Tingkat Kinerja Teknis
  • 08. Technology classification: Pengecualian Publik
  • 09. Technology classification: Dasar Kebutuhan Izin
  • 10. Export licensing: Barang atau Teknologi yang Dibatasi
  • 11. Export licensing: Negara Tujuan dan Pengguna Akhir
  • 12. Export licensing: Dokumen Perizinan serta Klasifikasi
  • 13. Export licensing: Kewajiban pada Re-Ekspor
  • 14. Export licensing: Pemeriksaan sebelum Pengiriman
  • 15. Technical assistance: Informasi Teknis Diberikan
  • 16. Technical assistance: Penerima Bantuan
  • 17. Technical assistance: Kontrol Ekspor
  • 18. Technical assistance: Batas Penggunaan
  • 19. Technical assistance: Pencatatan Akses
  • 20. Re-export restrictions: Barang atau Teknologi yang Dibatasi
  • 21. Re-export restrictions: Negara Tujuan dan Pengguna Akhir
  • 22. Re-export restrictions: Dokumen Perizinan serta Klasifikasi
  • 23. Re-export restrictions: Kewajiban pada Re-Ekspor
  • 24. Re-export restrictions: Pemeriksaan sebelum Pengiriman
  • 25. Technology access: Pengguna yang Diberi Hak
  • 26. Technology access: Informasi Terkontrol
  • 27. Technology access: Batas Kewarganegaraan
  • 28. Technology access: Kontrol Sistem
  • 29. Technology access: Pencabutan Akses
  • 30. Transfer controls: Hak yang Menentukan Pengambilan Keputusan
  • 31. Transfer controls: Kepemilikan Saham dan Hak Suara
  • 32. Transfer controls: Pengendalian melalui Perjanjian
  • 33. Transfer controls: Perubahan Kendali Tanpa Transfer Mayoritas
  • 34. Transfer controls: Bukti untuk Menentukan Pihak Pengendali
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Barang atau Teknologi yang Dibatasi pada Export licensing
  • 36. Prinsip Kunci Technology classification: Pengecualian Publik serta Dasar Kebutuhan Izin
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Technology access: Perselisihan tentang Batas Kewarganegaraan
  • 38. Sintesis Export Controls & Technology Transfer: Uraian Teknologi • Informasi Teknis Diberikan • Hak yang Menentukan Pengambilan Keputusan
  • 39. Tugas Transfer controls: Susun Analisis Pengendalian melalui Perjanjian dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Export Controls & Technology Transfer: WTO; teks resmi perjanjian dagang; JDIH kepabeanan; OFAC serta EUR-Lex sesuai keterkaitan transaksi

BAB 12: Anti-Money Laundering & Trade-Based ML

40 pelajaran
  • 01. Anti-Money Laundering & Trade-Based ML
  • 02. Isu Pengantar: Trade misinvoicing dan Dampaknya terhadap AML escalation
  • 03. Peta Pembahasan: Trade misinvoicing • Commodity pricing anomalies • Document consistency • Beneficial owners • Suspicious transactions • AML escalation
  • 04. Sasaran Analisis: Over-Invoicing, Invoice, dan Identifikasi serta Verifikasi Nasabah
  • 05. Trade misinvoicing: Over-Invoicing
  • 06. Trade misinvoicing: Under-Invoicing
  • 07. Trade misinvoicing: Multiple Invoicing
  • 08. Trade misinvoicing: Ketidaksesuaian Barang
  • 09. Trade misinvoicing: Indikator Pencucian Uang
  • 10. Commodity pricing anomalies: Harga terhadap Benchmark
  • 11. Commodity pricing anomalies: Kualitas Barang
  • 12. Commodity pricing anomalies: Volume Tidak Wajar
  • 13. Commodity pricing anomalies: Afiliasi Para Pihak
  • 14. Commodity pricing anomalies: Indikator Pencucian Uang
  • 15. Document consistency: Invoice
  • 16. Document consistency: Packing List
  • 17. Document consistency: Bill of Lading
  • 18. Document consistency: Bukti Pembayaran
  • 19. Document consistency: Rekonsiliasi Perbedaan
  • 20. Beneficial owners: Rantai Kepemilikan
  • 21. Beneficial owners: Kendali Tidak Langsung
  • 22. Beneficial owners: Orang Pengendali Akhir
  • 23. Beneficial owners: Dokumen Verifikasi
  • 24. Beneficial owners: Pembaruan Data
  • 25. Suspicious transactions: Pola Tidak Wajar
  • 26. Suspicious transactions: Tujuan Ekonomi
  • 27. Suspicious transactions: Pihak Berisiko
  • 28. Suspicious transactions: Eskalasi Internal
  • 29. Suspicious transactions: Pelaporan sesuai Kewajiban
  • 30. AML escalation: Identifikasi serta Verifikasi Nasabah
  • 31. AML escalation: Pemantauan Pola Transaksi
  • 32. AML escalation: Penelusuran Pemilik Manfaat
  • 33. AML escalation: Eskalasi Indikasi Transaksi Mencurigakan
  • 34. AML escalation: Penyimpanan Bukti dan Pelaporan sesuai Kewajiban
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Harga terhadap Benchmark pada Commodity pricing anomalies
  • 36. Prinsip Kunci Trade misinvoicing: Ketidaksesuaian Barang serta Indikator Pencucian Uang
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Suspicious transactions: Perselisihan tentang Pihak Berisiko
  • 38. Sintesis Anti-Money Laundering & Trade-Based ML: Over-Invoicing • Invoice • Identifikasi serta Verifikasi Nasabah
  • 39. Tugas AML escalation: Susun Analisis Penelusuran Pemilik Manfaat dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Anti-Money Laundering & Trade-Based ML: WTO; teks resmi perjanjian dagang; JDIH kepabeanan; OFAC serta EUR-Lex sesuai keterkaitan transaksi

BAB 13: Food Security, Agricultural Trade & Quarantine

40 pelajaran
  • 01. Food Security, Agricultural Trade & Quarantine
  • 02. Isu Pengantar: Food import rules dan Dampaknya terhadap Trade restrictions
  • 03. Peta Pembahasan: Food import rules • Quarantine certificates • Sanitary measures • Phytosanitary standards • Food traceability • Trade restrictions
  • 04. Sasaran Analisis: Identitas Importir serta Kelayakan Kegiatan, Tujuan Kesehatan, dan Barang, Jasa, dan Hak dalam Transaksi Perdagangan
  • 05. Food import rules: Identitas Importir serta Kelayakan Kegiatan
  • 06. Food import rules: Barang yang Memerlukan Persetujuan
  • 07. Food import rules: Dokumen Pabean dan Kesesuaian Produk
  • 08. Food import rules: Pembayaran Pungutan serta Fasilitas yang Tersedia
  • 09. Food import rules: Penanganan Penahanan atau Koreksi Impor
  • 10. Quarantine certificates: Komoditas yang Diperiksa
  • 11. Quarantine certificates: Otoritas Penerbit
  • 12. Quarantine certificates: Persyaratan Negara Tujuan
  • 13. Quarantine certificates: Hasil Pemeriksaan
  • 14. Quarantine certificates: Penahanan Kiriman
  • 15. Sanitary measures: Tujuan Kesehatan
  • 16. Sanitary measures: Bukti Ilmiah
  • 17. Sanitary measures: Penilaian Risiko
  • 18. Sanitary measures: Standar Internasional
  • 19. Sanitary measures: Batas Hambatan Perdagangan
  • 20. Phytosanitary standards: Risiko Organisme Pengganggu
  • 21. Phytosanitary standards: Persyaratan Komoditas
  • 22. Phytosanitary standards: Perlakuan Karantina
  • 23. Phytosanitary standards: Sertifikat
  • 24. Phytosanitary standards: Penolakan Kiriman
  • 25. Food traceability: Identitas Unit atau Batch yang Dilacak
  • 26. Food traceability: Hubungan Dokumen pada Setiap Tahap Rantai Pasok
  • 27. Food traceability: Penelusuran Sumber sampai Penerima Akhir
  • 28. Food traceability: Pengujian Kesenjangan Data
  • 29. Food traceability: Koreksi serta Penanganan Produk yang Tidak Terlacak
  • 30. Trade restrictions: Barang, Jasa, dan Hak dalam Transaksi Perdagangan
  • 31. Trade restrictions: Syarat Penyerahan serta Peralihan Risiko
  • 32. Trade restrictions: Dokumen Pengapalan dan Pembayaran
  • 33. Trade restrictions: Pembatasan Perdagangan pada Negara Terkait
  • 34. Trade restrictions: Penanganan Kegagalan Penyerahan atau Pembayaran
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Komoditas yang Diperiksa pada Quarantine certificates
  • 36. Prinsip Kunci Food import rules: Pembayaran Pungutan serta Fasilitas yang Tersedia serta Penanganan Penahanan atau Koreksi Impor
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Food traceability: Perselisihan tentang Penelusuran Sumber sampai Penerima Akhir
  • 38. Sintesis Food Security, Agricultural Trade & Quarantine: Identitas Importir serta Kelayakan Kegiatan • Tujuan Kesehatan • Barang, Jasa, dan Hak dalam Transaksi Perdagangan
  • 39. Tugas Trade restrictions: Susun Analisis Dokumen Pengapalan dan Pembayaran dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Food Security, Agricultural Trade & Quarantine: WTO; teks resmi perjanjian dagang; JDIH kepabeanan; OFAC serta EUR-Lex sesuai keterkaitan transaksi

BAB 14: Digital Trade, Data Flows & E-Commerce

40 pelajaran
  • 01. Digital Trade, Data Flows & E-Commerce
  • 02. Isu Pengantar: E-commerce treaty rules dan Dampaknya terhadap Public-policy exceptions
  • 03. Peta Pembahasan: E-commerce treaty rules • Data transfer commitments • Electronic authentication • Platform consumer rules • Digital tax interface • Public-policy exceptions
  • 04. Sasaran Analisis: Komitmen Perdagangan Digital, Identitas Pihak dalam Transaksi Digital, dan Tujuan Kebijakan
  • 05. E-commerce treaty rules: Komitmen Perdagangan Digital
  • 06. E-commerce treaty rules: Transaksi Elektronik
  • 07. E-commerce treaty rules: Arus Data
  • 08. E-commerce treaty rules: Perlindungan Konsumen
  • 09. E-commerce treaty rules: Pengecualian Kebijakan
  • 10. Data transfer commitments: Objek Hak atau Aset yang Dialihkan
  • 11. Data transfer commitments: Persetujuan Sebelum Pemindahan
  • 12. Data transfer commitments: Instrumen Pengalihan dan Tanggal Efektif
  • 13. Data transfer commitments: Pemberitahuan kepada Pihak Terkait
  • 14. Data transfer commitments: Liabilitas yang Tetap pada Pemegang Lama
  • 15. Electronic authentication: Identitas Pihak dalam Transaksi Digital
  • 16. Electronic authentication: Persetujuan serta Pembentukan Kontrak
  • 17. Electronic authentication: Keandalan Tanda Tangan dan Rekaman
  • 18. Electronic authentication: Penyimpanan Bukti serta Akses Dokumen
  • 19. Electronic authentication: Pembuktian Transaksi ketika Disengketakan
  • 20. Platform consumer rules: Peran Platform dan Pelaku Usaha Pengguna
  • 21. Platform consumer rules: Syarat Akses serta Penggunaan Layanan
  • 22. Platform consumer rules: Tanggung Jawab atas Konten atau Transaksi
  • 23. Platform consumer rules: Penanganan Pengaduan dan Pelanggaran
  • 24. Platform consumer rules: Perubahan Ketentuan serta Pengakhiran Akun
  • 25. Digital tax interface: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 26. Digital tax interface: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 27. Digital tax interface: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 28. Digital tax interface: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 29. Digital tax interface: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 30. Public-policy exceptions: Tujuan Kebijakan
  • 31. Public-policy exceptions: Kebutuhan Pembatasan
  • 32. Public-policy exceptions: Nondiskriminasi
  • 33. Public-policy exceptions: Proporsionalitas
  • 34. Public-policy exceptions: Bukti Pembenaran
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Objek Hak atau Aset yang Dialihkan pada Data transfer commitments
  • 36. Prinsip Kunci E-commerce treaty rules: Perlindungan Konsumen serta Pengecualian Kebijakan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Digital tax interface: Perselisihan tentang Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 38. Sintesis Digital Trade, Data Flows & E-Commerce: Komitmen Perdagangan Digital • Identitas Pihak dalam Transaksi Digital • Tujuan Kebijakan
  • 39. Tugas Public-policy exceptions: Susun Analisis Nondiskriminasi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Digital Trade, Data Flows & E-Commerce: WTO; teks resmi perjanjian dagang; JDIH kepabeanan; OFAC serta EUR-Lex sesuai keterkaitan transaksi

BAB 15: Geopolitical Risk & Supply Chain Resilience

40 pelajaran
  • 01. Geopolitical Risk & Supply Chain Resilience
  • 02. Isu Pengantar: Geopolitical exposure dan Dampaknya terhadap Supply resilience
  • 03. Peta Pembahasan: Geopolitical exposure • Supplier relocation • Sanctions shock • Trade-route disruption • Contract flexibility • Supply resilience
  • 04. Sasaran Analisis: Negara Operasi, Keterkaitan Transaksi dengan Yurisdiksi Pemberi Sanksi, dan Konsentrasi Pemasok
  • 05. Geopolitical exposure: Negara Operasi
  • 06. Geopolitical exposure: Ketergantungan Pasokan
  • 07. Geopolitical exposure: Konflik dan Sanksi
  • 08. Geopolitical exposure: Jalur Perdagangan
  • 09. Geopolitical exposure: Skenario Gangguan
  • 10. Supplier relocation: Negara Alternatif
  • 11. Supplier relocation: Kelayakan Vendor Baru
  • 12. Supplier relocation: Biaya Peralihan
  • 13. Supplier relocation: Perizinan serta Asal Barang
  • 14. Supplier relocation: Kontinuitas Pasokan
  • 15. Sanctions shock: Keterkaitan Transaksi dengan Yurisdiksi Pemberi Sanksi
  • 16. Sanctions shock: Pihak, Sektor, dan Aktivitas yang Dibatasi
  • 17. Sanctions shock: Penelusuran Kepemilikan serta Kendali
  • 18. Sanctions shock: Pengecualian atau Izin untuk Transaksi Tertentu
  • 19. Sanctions shock: Keputusan Memproses, Menahan, atau Menghentikan Transaksi
  • 20. Trade-route disruption: Jalur yang Terganggu
  • 21. Trade-route disruption: Biaya Alternatif
  • 22. Trade-route disruption: Perubahan Incoterms
  • 23. Trade-route disruption: Keterlambatan Pengiriman
  • 24. Trade-route disruption: Hak Penyesuaian Kontrak
  • 25. Contract flexibility: Alternatif Sumber
  • 26. Contract flexibility: Penyesuaian Volume
  • 27. Contract flexibility: Perubahan Jalur
  • 28. Contract flexibility: Hardship
  • 29. Contract flexibility: Hak Pengakhiran
  • 30. Supply resilience: Konsentrasi Pemasok
  • 31. Supply resilience: Stok Pengaman
  • 32. Supply resilience: Sumber Alternatif
  • 33. Supply resilience: Rencana Gangguan
  • 34. Supply resilience: Pengujian Kontinjensi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Negara Alternatif pada Supplier relocation
  • 36. Prinsip Kunci Geopolitical exposure: Jalur Perdagangan serta Skenario Gangguan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Contract flexibility: Perselisihan tentang Perubahan Jalur
  • 38. Sintesis Geopolitical Risk & Supply Chain Resilience: Negara Operasi • Keterkaitan Transaksi dengan Yurisdiksi Pemberi Sanksi • Konsentrasi Pemasok
  • 39. Tugas Supply resilience: Susun Analisis Sumber Alternatif dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Geopolitical Risk & Supply Chain Resilience: WTO; teks resmi perjanjian dagang; JDIH kepabeanan; OFAC serta EUR-Lex sesuai keterkaitan transaksi

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang hukum dagang atau hukum bisnis Indonesia.

Deskripsi

Hukum WTO antipenyelidikan dumping, sanksi ekonomi lintas batas (OFAC), regulasi ekspor barang ganda (dual-use), dan geostrategi.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Oil & Gas Law
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

Oil & Gas Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Mining & Mineral Law
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Mining & Mineral Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Geothermal & Renewable Energy Law
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Geothermal & Renewable Energy Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000