Corporate Law Firm › SLIDES • Advanced

Maritime & Shipping Law

UU 17/2008 Shipping Cabotage, Ship Financing mortgages, Marine Insurance, and Port Concessions

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai kerangka hukum regulasi Indonesia dan teknik perancangan dokumen transaksi korporat.
Mampu memberikan pertimbangan hukum dan memitigasi risiko hukum transaksi secara komprehensif.

Daftar Isi

BAB 01: Kerangka Hukum Pelayaran Indonesia: Cabotage, Kepemilikan Kapal, dan Perizinan Angkutan

40 pelajaran
  • 01. Kerangka Hukum Pelayaran Indonesia: Cabotage, Kepemilikan Kapal, dan Perizinan Angkutan
  • 02. Isu Pengantar: Cabotage scope dan Dampaknya terhadap Coastal operations
  • 03. Peta Pembahasan: Cabotage scope • Domestic shipping • Ship ownership • Shipping permits • Foreign vessel exceptions • Coastal operations
  • 04. Sasaran Analisis: Angkutan Laut Domestik yang Masuk Cakupan, Pemilik Terdaftar, dan Hak Pemanfaatan Ruang Pesisir
  • 05. Cabotage scope: Angkutan Laut Domestik yang Masuk Cakupan
  • 06. Cabotage scope: Persyaratan Bendera Kapal dan Perusahaan Angkutan
  • 07. Cabotage scope: Pembedaan Angkutan dan Kegiatan Laut Lain
  • 08. Cabotage scope: Pengecualian Kapal Asing jika Diperbolehkan
  • 09. Cabotage scope: Bukti Kepatuhan untuk Operasi di Perairan Indonesia
  • 10. Domestic shipping: Rute Dalam Negeri
  • 11. Domestic shipping: Bendera Kapal
  • 12. Domestic shipping: Kualifikasi Pengangkut
  • 13. Domestic shipping: Dokumen Angkutan
  • 14. Domestic shipping: Kepatuhan Cabotage
  • 15. Ship ownership: Pemilik Terdaftar
  • 16. Ship ownership: Kelayakan Badan Usaha
  • 17. Ship ownership: Bukti Perolehan
  • 18. Ship ownership: Hak atas Penggunaan
  • 19. Ship ownership: Perubahan Kepemilikan
  • 20. Shipping permits: Jenis Kegiatan dan Otoritas Pemberi Persetujuan
  • 21. Shipping permits: Urutan Pengajuan dalam Tahap Pengembangan
  • 22. Shipping permits: Kesesuaian Dokumen Teknis dengan Permohonan
  • 23. Shipping permits: Komitmen yang Wajib Dipenuhi Pemegang Izin
  • 24. Shipping permits: Perubahan Kegiatan yang Memerlukan Persetujuan Baru
  • 25. Foreign vessel exceptions: Identitas, Kelas, dan Spesifikasi Kapal
  • 26. Foreign vessel exceptions: Kelayakan serta Kesiapan untuk Operasi
  • 27. Foreign vessel exceptions: Awak, Pemeliharaan, dan Peralatan
  • 28. Foreign vessel exceptions: Kegagalan Ketersediaan selama Masa Kontrak
  • 29. Foreign vessel exceptions: Penyerahan serta Pengembalian Kapal
  • 30. Coastal operations: Hak Pemanfaatan Ruang Pesisir
  • 31. Coastal operations: Kesesuaian Kegiatan dengan Fungsi Kawasan
  • 32. Coastal operations: Dampak terhadap Nelayan serta Akses Publik
  • 33. Coastal operations: Pengendalian Pencemaran dan Abrasi
  • 34. Coastal operations: Pemulihan ketika Fungsi Pesisir Terganggu
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Rute Dalam Negeri pada Domestic shipping
  • 36. Prinsip Kunci Cabotage scope: Pengecualian Kapal Asing jika Diperbolehkan serta Bukti Kepatuhan untuk Operasi di Perairan Indonesia
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Foreign vessel exceptions: Perselisihan tentang Awak, Pemeliharaan, dan Peralatan
  • 38. Sintesis Kerangka Hukum Pelayaran Indonesia: Cabotage, Kepemilikan Kapal, dan Perizinan Angkutan: Angkutan Laut Domestik yang Masuk Cakupan • Pemilik Terdaftar • Hak Pemanfaatan Ruang Pesisir
  • 39. Tugas Coastal operations: Susun Analisis Dampak terhadap Nelayan serta Akses Publik dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Kerangka Hukum Pelayaran Indonesia: Cabotage, Kepemilikan Kapal, dan Perizinan Angkutan: JDIH otoritas pelayaran; IMO; BIMCO; LMAA; Lloyd’s Salvage Arbitration Branch; aturan club terkait

BAB 02: Ship Finance, Mortgage Registration & Security

40 pelajaran
  • 01. Ship Finance, Mortgage Registration & Security
  • 02. Isu Pengantar: Ship loan dan Dampaknya terhadap Ship enforcement
  • 03. Peta Pembahasan: Ship loan • Vessel mortgage • Mortgage registration • Insurance assignment • Earnings assignment • Ship enforcement
  • 04. Sasaran Analisis: Jumlah Pokok dan Ketersediaan Fasilitas, Objek Terdaftar yang Dapat Dibebani, dan Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 05. Ship loan: Jumlah Pokok dan Ketersediaan Fasilitas
  • 06. Ship loan: Dasar Perhitungan Bunga serta Biaya
  • 07. Ship loan: Syarat Penarikan dan Jadwal Pembayaran
  • 08. Ship loan: Jaminan serta Covenant Peminjam
  • 09. Ship loan: Peristiwa Default dan Hak Percepatan
  • 10. Vessel mortgage: Kapal Terdaftar sebagai Objek Hipotek
  • 11. Vessel mortgage: Pendaftaran dan Bukti Pembebanan Hipotek
  • 12. Vessel mortgage: Peringkat antarPemegang Hipotek
  • 13. Vessel mortgage: Hubungan Hipotek dengan Maritime Liens
  • 14. Vessel mortgage: Eksekusi atas Kapal yang Menjadi Jaminan
  • 15. Mortgage registration: Objek Terdaftar yang Dapat Dibebani
  • 16. Mortgage registration: Akta Pembentukan serta Pencatatan
  • 17. Mortgage registration: Peringkat dan Hak Pemegang Jaminan
  • 18. Mortgage registration: Pembatasan Pengalihan Aset yang Dibebani
  • 19. Mortgage registration: Penghapusan Beban setelah Kewajiban Lunas
  • 20. Insurance assignment: Risiko yang Dicakup dalam Polis
  • 21. Insurance assignment: Limit, Deductible, dan Pengecualian
  • 22. Insurance assignment: Kewajiban Pengungkapan saat Penutupan Polis
  • 23. Insurance assignment: Notifikasi serta Bukti Kerugian
  • 24. Insurance assignment: Pembayaran Klaim dan Hak Subrogasi
  • 25. Earnings assignment: Pendapatan Kapal
  • 26. Earnings assignment: Pemberitahuan kepada Charterer
  • 27. Earnings assignment: Rekening Penerimaan
  • 28. Earnings assignment: Hak Kreditur
  • 29. Earnings assignment: Pelepasan setelah Pelunasan
  • 30. Ship enforcement: Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 31. Ship enforcement: Notice dan Kesempatan Memenuhi Kewajiban
  • 32. Ship enforcement: Forum serta Prosedur yang Tersedia
  • 33. Ship enforcement: Hambatan Eksekusi terhadap Aset atau Pihak
  • 34. Ship enforcement: Pencatatan Hasil Pemulihan dan Biaya
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kapal Terdaftar sebagai Objek Hipotek pada Vessel mortgage
  • 36. Prinsip Kunci Ship loan: Jaminan serta Covenant Peminjam serta Peristiwa Default dan Hak Percepatan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Earnings assignment: Perselisihan tentang Rekening Penerimaan
  • 38. Sintesis Ship Finance, Mortgage Registration & Security: Jumlah Pokok dan Ketersediaan Fasilitas • Objek Terdaftar yang Dapat Dibebani • Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 39. Tugas Ship enforcement: Susun Analisis Forum serta Prosedur yang Tersedia dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Ship Finance, Mortgage Registration & Security: JDIH otoritas pelayaran; IMO; BIMCO; LMAA; Lloyd’s Salvage Arbitration Branch; aturan club terkait

BAB 03: Shipbuilding, Repair Contracts & Refund Guarantees

40 pelajaran
  • 01. Shipbuilding, Repair Contracts & Refund Guarantees
  • 02. Isu Pengantar: Shipbuilding milestones dan Dampaknya terhadap Yard default
  • 03. Peta Pembahasan: Shipbuilding milestones • Technical specifications • Refund guarantee • Delivery acceptance • Repair obligations • Yard default
  • 04. Sasaran Analisis: Spesifikasi Kapal dan Perubahan Desain, Uang Muka Pembeli, dan Keterlambatan Galangan
  • 05. Shipbuilding milestones: Spesifikasi Kapal dan Perubahan Desain
  • 06. Shipbuilding milestones: Pembayaran berdasarkan Tahap Konstruksi
  • 07. Shipbuilding milestones: Hak Pemeriksaan Pembeli selama Pembangunan
  • 08. Shipbuilding milestones: Sea Trial serta Penerimaan Kapal
  • 09. Shipbuilding milestones: Pemulihan Dana ketika Galangan Gagal Menyerahkan
  • 10. Technical specifications: Desain Kapal
  • 11. Technical specifications: Standar Material
  • 12. Technical specifications: Peralatan Utama
  • 13. Technical specifications: Perubahan Spesifikasi
  • 14. Technical specifications: Pengujian Kesesuaian
  • 15. Refund guarantee: Uang Muka Pembeli
  • 16. Refund guarantee: Penjamin Bank
  • 17. Refund guarantee: Pemicu Refund
  • 18. Refund guarantee: Syarat Demand
  • 19. Refund guarantee: Masa Berlaku
  • 20. Delivery acceptance: Kondisi Kapal
  • 21. Delivery acceptance: Sea Trial
  • 22. Delivery acceptance: Dokumen Penyerahan
  • 23. Delivery acceptance: Punch List
  • 24. Delivery acceptance: Tanggal Transfer Risiko
  • 25. Repair obligations: Pembagian Perawatan Rutin
  • 26. Repair obligations: Perbaikan Struktural
  • 27. Repair obligations: Pemberitahuan Kerusakan
  • 28. Repair obligations: Alokasi Biaya
  • 29. Repair obligations: Standar Hasil Perbaikan
  • 30. Yard default: Keterlambatan Galangan
  • 31. Yard default: Kegagalan Mutu
  • 32. Yard default: Insolvensi
  • 33. Yard default: Hak Pembeli
  • 34. Yard default: Klaim Refund Guarantee
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Desain Kapal pada Technical specifications
  • 36. Prinsip Kunci Shipbuilding milestones: Sea Trial serta Penerimaan Kapal serta Pemulihan Dana ketika Galangan Gagal Menyerahkan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Repair obligations: Perselisihan tentang Pemberitahuan Kerusakan
  • 38. Sintesis Shipbuilding, Repair Contracts & Refund Guarantees: Spesifikasi Kapal dan Perubahan Desain • Uang Muka Pembeli • Keterlambatan Galangan
  • 39. Tugas Yard default: Susun Analisis Insolvensi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Shipbuilding, Repair Contracts & Refund Guarantees: JDIH otoritas pelayaran; IMO; BIMCO; LMAA; Lloyd’s Salvage Arbitration Branch; aturan club terkait

BAB 04: Charterparty Agreements (Voyage, Time, Bareboat/Demise)

40 pelajaran
  • 01. Charterparty Agreements (Voyage, Time, Bareboat/Demise)
  • 02. Isu Pengantar: Voyage charter dan Dampaknya terhadap Laytime and demurrage
  • 03. Peta Pembahasan: Voyage charter • Time charter • Bareboat charter • Hire and freight • Off-hire • Laytime and demurrage
  • 04. Sasaran Analisis: Pelabuhan Muat dan Pelabuhan Bongkar, Penguasaan Kapal tanpa Awak dari Pemilik, dan Peristiwa Dimulainya Penghitungan Waktu
  • 05. Voyage charter: Pelabuhan Muat dan Pelabuhan Bongkar
  • 06. Voyage charter: Pembayaran Freight untuk Pelayaran
  • 07. Voyage charter: Notice of Readiness serta Awal Laytime
  • 08. Voyage charter: Perhitungan Demurrage dan Dispatch
  • 09. Voyage charter: Pembagian Risiko Deviasi serta Keterlambatan
  • 10. Time charter: Penyerahan Kapal dan Periode Charter
  • 11. Time charter: Pembayaran Hire menurut Waktu
  • 12. Time charter: Instruksi Perdagangan dari Charterer
  • 13. Time charter: Off-Hire saat Kapal Tidak Tersedia
  • 14. Time charter: Pengembalian Kapal dan Kondisi Redelivery
  • 15. Bareboat charter: Penguasaan Kapal tanpa Awak dari Pemilik
  • 16. Bareboat charter: Tanggung Jawab Charterer atas Awak serta Operasi
  • 17. Bareboat charter: Pemeliharaan dan Asuransi Kapal
  • 18. Bareboat charter: Pembatasan Subcharter serta Registrasi
  • 19. Bareboat charter: Pengembalian Kapal pada Akhir Periode
  • 20. Hire and freight: Pembayaran Berbasis Waktu
  • 21. Hire and freight: Pembayaran per Pelayaran
  • 22. Hire and freight: Tenggat Pembayaran
  • 23. Hire and freight: Potongan yang Diperbolehkan
  • 24. Hire and freight: Klaim Kekurangan Tagihan
  • 25. Off-hire: Peristiwa Kapal Tidak Memberi Layanan
  • 26. Off-hire: Pembedaan Gross dan Net Loss of Time
  • 27. Off-hire: Bukti Kegagalan Kapal atau Awak
  • 28. Off-hire: Hubungan Off-Hire dan Klaim Ganti Rugi
  • 29. Off-hire: Perhitungan Pemotongan Hire
  • 30. Laytime and demurrage: Peristiwa Dimulainya Penghitungan Waktu
  • 31. Laytime and demurrage: Validitas Notice of Readiness
  • 32. Laytime and demurrage: Pengecualian Waktu menurut Charterparty
  • 33. Laytime and demurrage: Perhitungan Demurrage setelah Laytime Habis
  • 34. Laytime and demurrage: Dokumen Statement of Facts untuk Mendukung Tagihan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Penyerahan Kapal dan Periode Charter pada Time charter
  • 36. Prinsip Kunci Voyage charter: Perhitungan Demurrage dan Dispatch serta Pembagian Risiko Deviasi serta Keterlambatan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Off-hire: Perselisihan tentang Bukti Kegagalan Kapal atau Awak
  • 38. Sintesis Charterparty Agreements (Voyage, Time, Bareboat/Demise): Pelabuhan Muat dan Pelabuhan Bongkar • Penguasaan Kapal tanpa Awak dari Pemilik • Peristiwa Dimulainya Penghitungan Waktu
  • 39. Tugas Laytime and demurrage: Susun Analisis Pengecualian Waktu menurut Charterparty dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Charterparty Agreements (Voyage, Time, Bareboat/Demise): JDIH otoritas pelayaran; IMO; BIMCO; LMAA; Lloyd’s Salvage Arbitration Branch; aturan club terkait

BAB 05: Marine Insurance, Hull & Machinery, P&I Clubs

40 pelajaran
  • 01. Marine Insurance, Hull & Machinery, P&I Clubs
  • 02. Isu Pengantar: Hull insurance dan Dampaknya terhadap Marine claims
  • 03. Peta Pembahasan: Hull insurance • Machinery risks • P&I cover • Club rules • Policy exclusions • Marine claims
  • 04. Sasaran Analisis: Risiko yang Dicakup dalam Polis, Keanggotaan Pemilik atau Operator dalam Club, dan Dasar Hak serta Pihak yang Mengajukan
  • 05. Hull insurance: Risiko yang Dicakup dalam Polis
  • 06. Hull insurance: Limit, Deductible, dan Pengecualian
  • 07. Hull insurance: Kewajiban Pengungkapan saat Penutupan Polis
  • 08. Hull insurance: Notifikasi serta Bukti Kerugian
  • 09. Hull insurance: Pembayaran Klaim dan Hak Subrogasi
  • 10. Machinery risks: Kerusakan Mesin
  • 11. Machinery risks: Bahaya yang Dicakup
  • 12. Machinery risks: Pengecualian Keausan
  • 13. Machinery risks: Biaya Perbaikan
  • 14. Machinery risks: Bukti Insiden
  • 15. P&I cover: Keanggotaan Pemilik atau Operator dalam Club
  • 16. P&I cover: Jenis Tanggung Jawab Pihak Ketiga yang Dicakup
  • 17. P&I cover: Deductible, Limit, dan Pengecualian Club
  • 18. P&I cover: Penanganan Klaim serta Kewajiban Kerja Sama
  • 19. P&I cover: Jaminan Club dan Pemulihan Pembayaran
  • 20. Club rules: Ketentuan Keanggotaan
  • 21. Club rules: Cakupan Tanggungan
  • 22. Club rules: Kewajiban Call
  • 23. Club rules: Notifikasi Klaim
  • 24. Club rules: Pembatasan Pemulihan
  • 25. Policy exclusions: Risiko yang Secara Tegas Dikecualikan
  • 26. Policy exclusions: Pengecualian atas Fakta yang Sudah Diketahui
  • 27. Policy exclusions: Hubungan Wording dengan Kegiatan Tertanggung
  • 28. Policy exclusions: Endorsement yang Mengubah Cakupan
  • 29. Policy exclusions: Pembuktian Alasan Penolakan Klaim
  • 30. Marine claims: Dasar Hak serta Pihak yang Mengajukan
  • 31. Marine claims: Peristiwa yang Menimbulkan Tuntutan
  • 32. Marine claims: Dokumen Pendukung serta Nilai yang Ditagih
  • 33. Marine claims: Tenggat dan Prosedur Penyampaian
  • 34. Marine claims: Penilaian Keberatan serta Penyelesaian Tuntutan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kerusakan Mesin pada Machinery risks
  • 36. Prinsip Kunci Hull insurance: Notifikasi serta Bukti Kerugian serta Pembayaran Klaim dan Hak Subrogasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Policy exclusions: Perselisihan tentang Hubungan Wording dengan Kegiatan Tertanggung
  • 38. Sintesis Marine Insurance, Hull & Machinery, P&I Clubs: Risiko yang Dicakup dalam Polis • Keanggotaan Pemilik atau Operator dalam Club • Dasar Hak serta Pihak yang Mengajukan
  • 39. Tugas Marine claims: Susun Analisis Dokumen Pendukung serta Nilai yang Ditagih dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Marine Insurance, Hull & Machinery, P&I Clubs: JDIH otoritas pelayaran; IMO; BIMCO; LMAA; Lloyd’s Salvage Arbitration Branch; aturan club terkait

BAB 06: Port Operations, Concession & Terminal Agreements

40 pelajaran
  • 01. Port Operations, Concession & Terminal Agreements
  • 02. Isu Pengantar: Port concession dan Dampaknya terhadap Concession termination
  • 03. Peta Pembahasan: Port concession • Terminal access • Service tariffs • Cargo handling • Port security • Concession termination
  • 04. Sasaran Analisis: Kewenangan Pengelolaan Pelabuhan atau Terminal, Komponen Harga dan Dasar Perhitungannya, dan Hak Pengusahaan yang Diberikan
  • 05. Port concession: Kewenangan Pengelolaan Pelabuhan atau Terminal
  • 06. Port concession: Akses Pengguna serta Standar Layanan
  • 07. Port concession: Tarif dan Pembayaran Jasa Kepelabuhanan
  • 08. Port concession: Tanggung Jawab atas Penanganan Muatan
  • 09. Port concession: Koordinasi Keselamatan serta Operasi Kapal
  • 10. Terminal access: Hak Menggunakan Fasilitas
  • 11. Terminal access: Prioritas Berthing
  • 12. Terminal access: Jadwal Layanan
  • 13. Terminal access: Tarif Akses
  • 14. Terminal access: Penanganan Penolakan
  • 15. Service tariffs: Komponen Harga dan Dasar Perhitungannya
  • 16. Service tariffs: Otoritas atau Pihak yang Menetapkan Tarif
  • 17. Service tariffs: Penyesuaian terhadap Biaya serta Indeks
  • 18. Service tariffs: Persetujuan atas Perubahan Tarif
  • 19. Service tariffs: Penyelesaian Selisih Perhitungan Tagihan
  • 20. Cargo handling: Jenis, Jumlah, dan Kondisi Muatan
  • 21. Cargo handling: Dokumen Penerimaan serta Pengapalan
  • 22. Cargo handling: Kewajiban Pemuatan dan Pembongkaran
  • 23. Cargo handling: Kerusakan atau Kehilangan selama Pengangkutan
  • 24. Cargo handling: Bukti Pendukung Klaim terhadap Pengangkut
  • 25. Port security: Pengendalian Akses Pelabuhan
  • 26. Port security: Pemeriksaan Orang dan Barang
  • 27. Port security: Koordinasi Otoritas
  • 28. Port security: Respons Ancaman
  • 29. Port security: Catatan Insiden
  • 30. Concession termination: Hak Pengusahaan yang Diberikan
  • 31. Concession termination: Standar Layanan serta Investasi Wajib
  • 32. Concession termination: Tarif dan Mekanisme Pembayaran
  • 33. Concession termination: Pengawasan serta Penyesuaian Kontrak
  • 34. Concession termination: Pengakhiran dan Penyerahan Aset
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Hak Menggunakan Fasilitas pada Terminal access
  • 36. Prinsip Kunci Port concession: Tanggung Jawab atas Penanganan Muatan serta Koordinasi Keselamatan serta Operasi Kapal
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Port security: Perselisihan tentang Koordinasi Otoritas
  • 38. Sintesis Port Operations, Concession & Terminal Agreements: Kewenangan Pengelolaan Pelabuhan atau Terminal • Komponen Harga dan Dasar Perhitungannya • Hak Pengusahaan yang Diberikan
  • 39. Tugas Concession termination: Susun Analisis Tarif dan Mekanisme Pembayaran dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Port Operations, Concession & Terminal Agreements: JDIH otoritas pelayaran; IMO; BIMCO; LMAA; Lloyd’s Salvage Arbitration Branch; aturan club terkait

BAB 07: Maritime Liens, Mortgages & Priorities

40 pelajaran
  • 01. Maritime Liens, Mortgages & Priorities
  • 02. Isu Pengantar: Maritime liens dan Dampaknya terhadap Sale proceeds
  • 03. Peta Pembahasan: Maritime liens • Mortgage ranking • Claim priorities • Ship arrest • Judicial sale • Sale proceeds
  • 04. Sasaran Analisis: Jenis Klaim yang Memiliki Hak Istimewa atas Kapal, Jenis Klaim Maritim, dan Hasil Bersih Penjualan
  • 05. Maritime liens: Jenis Klaim yang Memiliki Hak Istimewa atas Kapal
  • 06. Maritime liens: Sifat Hak yang Mengikuti Kapal
  • 07. Maritime liens: Peringkat terhadap Hipotek Terdaftar
  • 08. Maritime liens: Hubungan dengan Penahanan dan Penjualan Kapal
  • 09. Maritime liens: Pembagian Hasil menurut Hukum Forum
  • 10. Mortgage ranking: Objek Terdaftar yang Dapat Dibebani
  • 11. Mortgage ranking: Akta Pembentukan serta Pencatatan
  • 12. Mortgage ranking: Peringkat dan Hak Pemegang Jaminan
  • 13. Mortgage ranking: Pembatasan Pengalihan Aset yang Dibebani
  • 14. Mortgage ranking: Penghapusan Beban setelah Kewajiban Lunas
  • 15. Claim priorities: Jenis Klaim Maritim
  • 16. Claim priorities: Hak Istimewa
  • 17. Claim priorities: Hipotek Kapal
  • 18. Claim priorities: Biaya Penjualan
  • 19. Claim priorities: Pembagian Hasil
  • 20. Ship arrest: Klaim yang Dapat Menjadi Dasar Penahanan
  • 21. Ship arrest: Pengadilan dan Yurisdiksi Lokasi Kapal
  • 22. Ship arrest: Identifikasi Kapal serta Pemilik yang Digugat
  • 23. Ship arrest: Jaminan untuk Membebaskan Kapal
  • 24. Ship arrest: Risiko Wrongful Arrest dan Biaya Penahanan
  • 25. Judicial sale: Dasar Penjualan Kapal
  • 26. Judicial sale: Penilaian Objek
  • 27. Judicial sale: Pemberitahuan kepada Kreditur
  • 28. Judicial sale: Proses Penawaran
  • 29. Judicial sale: Pembersihan Beban menurut Hukum Forum
  • 30. Sale proceeds: Hasil Bersih Penjualan
  • 31. Sale proceeds: Biaya Eksekusi
  • 32. Sale proceeds: Klaim Berperingkat
  • 33. Sale proceeds: Pembagian kepada Kreditur
  • 34. Sale proceeds: Sisa kepada Pemilik
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Objek Terdaftar yang Dapat Dibebani pada Mortgage ranking
  • 36. Prinsip Kunci Maritime liens: Hubungan dengan Penahanan dan Penjualan Kapal serta Pembagian Hasil menurut Hukum Forum
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Judicial sale: Perselisihan tentang Pemberitahuan kepada Kreditur
  • 38. Sintesis Maritime Liens, Mortgages & Priorities: Jenis Klaim yang Memiliki Hak Istimewa atas Kapal • Jenis Klaim Maritim • Hasil Bersih Penjualan
  • 39. Tugas Sale proceeds: Susun Analisis Klaim Berperingkat dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Maritime Liens, Mortgages & Priorities: JDIH otoritas pelayaran; IMO; BIMCO; LMAA; Lloyd’s Salvage Arbitration Branch; aturan club terkait

BAB 08: Collision, Salvage, General Average & LOF

40 pelajaran
  • 01. Collision, Salvage, General Average & LOF
  • 02. Isu Pengantar: Collision liability dan Dampaknya terhadap Casualty evidence
  • 03. Peta Pembahasan: Collision liability • Salvage reward • General average • LOF salvage • Security provision • Casualty evidence
  • 04. Sasaran Analisis: Kewajiban Navigasi sebelum Tabrakan, Pengorbanan Luar Biasa untuk Keselamatan Bersama, dan Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 05. Collision liability: Kewajiban Navigasi sebelum Tabrakan
  • 06. Collision liability: Bukti dari Logbook, AIS, dan Rekaman Kapal
  • 07. Collision liability: Penentuan Kesalahan masing-masing Kapal
  • 08. Collision liability: Kausalitas serta Pembagian Kerugian
  • 09. Collision liability: Hubungan Klaim dengan Asuransi dan Pembatasan Tanggung Jawab
  • 10. Salvage reward: Keadaan Bahaya yang Menjadi Dasar Penyelamatan
  • 11. Salvage reward: Jasa Sukarela dan Hasil Penyelamatan
  • 12. Salvage reward: Kriteria Penetapan Salvage Reward
  • 13. Salvage reward: Jaminan atas Pembayaran Imbalan
  • 14. Salvage reward: Hubungan Penyelamatan dengan Perlindungan Lingkungan
  • 15. General average: Pengorbanan Luar Biasa untuk Keselamatan Bersama
  • 16. General average: Penerapan Aturan yang Disepakati dalam Kontrak
  • 17. General average: Kepentingan Kapal, Muatan, dan Freight
  • 18. General average: Average Bond serta Jaminan Asuransi
  • 19. General average: Perhitungan Kontribusi oleh Average Adjuster
  • 20. LOF salvage: Keadaan Bahaya yang Menjadi Dasar Penyelamatan
  • 21. LOF salvage: Jasa Sukarela dan Hasil Penyelamatan
  • 22. LOF salvage: Kriteria Penetapan Salvage Reward
  • 23. LOF salvage: Jaminan atas Pembayaran Imbalan
  • 24. LOF salvage: Hubungan Penyelamatan dengan Perlindungan Lingkungan
  • 25. Security provision: Nilai Jaminan Maritim
  • 26. Security provision: Pihak Penyedia
  • 27. Security provision: Bentuk Instrumen
  • 28. Security provision: Penerima Jaminan
  • 29. Security provision: Pelepasan Kapal atau Muatan
  • 30. Casualty evidence: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 31. Casualty evidence: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 32. Casualty evidence: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 33. Casualty evidence: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 34. Casualty evidence: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Keadaan Bahaya yang Menjadi Dasar Penyelamatan pada Salvage reward
  • 36. Prinsip Kunci Collision liability: Kausalitas serta Pembagian Kerugian serta Hubungan Klaim dengan Asuransi dan Pembatasan Tanggung Jawab
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Security provision: Perselisihan tentang Bentuk Instrumen
  • 38. Sintesis Collision, Salvage, General Average & LOF: Kewajiban Navigasi sebelum Tabrakan • Pengorbanan Luar Biasa untuk Keselamatan Bersama • Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 39. Tugas Casualty evidence: Susun Analisis Keaslian serta Keutuhan Bukti dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Collision, Salvage, General Average & LOF: JDIH otoritas pelayaran; IMO; BIMCO; LMAA; Lloyd’s Salvage Arbitration Branch; aturan club terkait

BAB 09: Offshore Vessels, OSV Contracts & Oilfield Services

40 pelajaran
  • 01. Offshore Vessels, OSV Contracts & Oilfield Services
  • 02. Isu Pengantar: OSV service scope dan Dampaknya terhadap Offshore indemnities
  • 03. Peta Pembahasan: OSV service scope • Offshore charter terms • Knock-for-knock • Operational control • Standby obligations • Offshore indemnities
  • 04. Sasaran Analisis: Jenis Dukungan Lepas Pantai, Definisi Kelompok Pemilik dan Charterer, dan Pemicu Kewajiban Mengganti Kerugian
  • 05. OSV service scope: Jenis Dukungan Lepas Pantai
  • 06. OSV service scope: Spesifikasi Kapal
  • 07. OSV service scope: Personel serta Peralatan
  • 08. OSV service scope: Batas Area Operasi
  • 09. OSV service scope: Pembagian Instruksi
  • 10. Offshore charter terms: Jenis Charter dan Pembagian Penguasaan Kapal
  • 11. Offshore charter terms: Kewajiban Pemilik Menyediakan Kapal
  • 12. Offshore charter terms: Pembayaran Hire atau Freight
  • 13. Offshore charter terms: Instruksi Penggunaan serta Batas Perdagangan
  • 14. Offshore charter terms: Pengembalian Kapal dan Pengakhiran Charter
  • 15. Knock-for-knock: Definisi Kelompok Pemilik dan Charterer
  • 16. Knock-for-knock: Tanggung Jawab atas Personel masing-masing Kelompok
  • 17. Knock-for-knock: Tanggung Jawab atas Kerusakan Aset Sendiri
  • 18. Knock-for-knock: Pengecualian untuk Polusi serta Risiko Khusus
  • 19. Knock-for-knock: Penyelarasan Indemnity dengan Polis Asuransi
  • 20. Operational control: Hak yang Menentukan Pengambilan Keputusan
  • 21. Operational control: Kepemilikan Saham dan Hak Suara
  • 22. Operational control: Pengendalian melalui Perjanjian
  • 23. Operational control: Perubahan Kendali Tanpa Transfer Mayoritas
  • 24. Operational control: Bukti untuk Menentukan Pihak Pengendali
  • 25. Standby obligations: Kesiapan Kapal
  • 26. Standby obligations: Waktu Mobilisasi
  • 27. Standby obligations: Awak Minimum
  • 28. Standby obligations: Pembayaran saat Siaga
  • 29. Standby obligations: Kegagalan Memenuhi Panggilan
  • 30. Offshore indemnities: Pemicu Kewajiban Mengganti Kerugian
  • 31. Offshore indemnities: Cakupan Kerugian Langsung dan Klaim Pihak Ketiga
  • 32. Offshore indemnities: Prosedur Pembelaan serta Kendali Penyelesaian
  • 33. Offshore indemnities: Batas Nilai dan Periode Pengajuan Klaim
  • 34. Offshore indemnities: Hubungan Indemnity dengan Asuransi serta Larangan Klaim Ganda
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Jenis Charter dan Pembagian Penguasaan Kapal pada Offshore charter terms
  • 36. Prinsip Kunci OSV service scope: Batas Area Operasi serta Pembagian Instruksi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Standby obligations: Perselisihan tentang Awak Minimum
  • 38. Sintesis Offshore Vessels, OSV Contracts & Oilfield Services: Jenis Dukungan Lepas Pantai • Definisi Kelompok Pemilik dan Charterer • Pemicu Kewajiban Mengganti Kerugian
  • 39. Tugas Offshore indemnities: Susun Analisis Prosedur Pembelaan serta Kendali Penyelesaian dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Offshore Vessels, OSV Contracts & Oilfield Services: JDIH otoritas pelayaran; IMO; BIMCO; LMAA; Lloyd’s Salvage Arbitration Branch; aturan club terkait

BAB 10: Arbitrase Maritim: LMAA Terms dan Penggunaan Arbitrase BANI dalam Sengketa Pelayaran

40 pelajaran
  • 01. Arbitrase Maritim: LMAA Terms dan Penggunaan Arbitrase BANI dalam Sengketa Pelayaran
  • 02. Isu Pengantar: LMAA terms dan Dampaknya terhadap Award enforcement
  • 03. Peta Pembahasan: LMAA terms • Persetujuan arbitrase BANI • Maritime clauses • Arbitrator selection • Shipping evidence • Award enforcement
  • 04. Sasaran Analisis: Sifat LMAA sebagai Asosiasi Arbiter Maritim, Pilihan Hukum, dan Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 05. LMAA terms: Sifat LMAA sebagai Asosiasi Arbiter Maritim
  • 06. LMAA terms: Pemilihan Terms dalam Klausul Arbitrase
  • 07. LMAA terms: Penunjukan Arbiter dan Pembentukan Tribunal
  • 08. LMAA terms: Prosedur Dokumen, Hearing, dan Biaya
  • 09. LMAA terms: Putusan serta Pengawasan Pengadilan pada Seat
  • 10. Persetujuan arbitrase BANI: Dasar Kewenangan Mengadili Sengketa
  • 11. Persetujuan arbitrase BANI: Keterkaitan Subjek dan Objek dengan Forum
  • 12. Persetujuan arbitrase BANI: Pengaruh Klausul Pilihan Forum
  • 13. Persetujuan arbitrase BANI: Keberatan atas Kewenangan
  • 14. Persetujuan arbitrase BANI: Koordinasi dengan Proses pada Forum Lain
  • 15. Maritime clauses: Pilihan Hukum
  • 16. Maritime clauses: Seat Arbitrase
  • 17. Maritime clauses: Penggabungan Sengketa
  • 18. Maritime clauses: Bukti Maritim
  • 19. Maritime clauses: Jaminan Klaim
  • 20. Arbitrator selection: Dasar Perjanjian dan Ruang Lingkup Sengketa
  • 21. Arbitrator selection: Penentuan Seat serta Aturan Prosedural
  • 22. Arbitrator selection: Pembentukan Tribunal dan Keberatan Yurisdiksi
  • 23. Arbitrator selection: Pemeriksaan Bukti serta Pembagian Biaya
  • 24. Arbitrator selection: Putusan, Upaya Pembatalan, dan Pelaksanaan
  • 25. Shipping evidence: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 26. Shipping evidence: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 27. Shipping evidence: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 28. Shipping evidence: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 29. Shipping evidence: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 30. Award enforcement: Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 31. Award enforcement: Notice dan Kesempatan Memenuhi Kewajiban
  • 32. Award enforcement: Forum serta Prosedur yang Tersedia
  • 33. Award enforcement: Hambatan Eksekusi terhadap Aset atau Pihak
  • 34. Award enforcement: Pencatatan Hasil Pemulihan dan Biaya
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Dasar Kewenangan Mengadili Sengketa pada Persetujuan arbitrase BANI
  • 36. Prinsip Kunci LMAA terms: Prosedur Dokumen, Hearing, dan Biaya serta Putusan serta Pengawasan Pengadilan pada Seat
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Shipping evidence: Perselisihan tentang Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 38. Sintesis Arbitrase Maritim: LMAA Terms dan Penggunaan Arbitrase BANI dalam Sengketa Pelayaran: Sifat LMAA sebagai Asosiasi Arbiter Maritim • Pilihan Hukum • Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 39. Tugas Award enforcement: Susun Analisis Forum serta Prosedur yang Tersedia dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Arbitrase Maritim: LMAA Terms dan Penggunaan Arbitrase BANI dalam Sengketa Pelayaran: JDIH otoritas pelayaran; IMO; BIMCO; LMAA; Lloyd’s Salvage Arbitration Branch; aturan club terkait

BAB 11: Ship Registration, Flag State & Classification

40 pelajaran
  • 01. Ship Registration, Flag State & Classification
  • 02. Isu Pengantar: Ship registry dan Dampaknya terhadap Seaworthiness obligations
  • 03. Peta Pembahasan: Ship registry • Flag-state duties • Classification society • Statutory certificates • Registry transfer • Seaworthiness obligations
  • 04. Sasaran Analisis: Kelayakan Pemilik dan Status Kebangsaan Kapal, Standar Klasifikasi Teknis Kapal, dan Kondisi Lambung-Mesin
  • 05. Ship registry: Kelayakan Pemilik dan Status Kebangsaan Kapal
  • 06. Ship registry: Dokumen Asal serta Kepemilikan Kapal
  • 07. Ship registry: Pencatatan Beban yang Melekat
  • 08. Ship registry: Penghapusan dari Registry Sebelumnya
  • 09. Ship registry: Bukti Registrasi dan Perubahan Data
  • 10. Flag-state duties: Kewenangan Negara atas Kapal Berbenderanya
  • 11. Flag-state duties: Persyaratan Keselamatan dan Awak Kapal
  • 12. Flag-state duties: Pengawasan Sertifikasi serta Survei
  • 13. Flag-state duties: Penanganan Pelanggaran dan Insiden
  • 14. Flag-state duties: Koordinasi dengan Negara Pelabuhan
  • 15. Classification society: Standar Klasifikasi Teknis Kapal
  • 16. Classification society: Survei Berkala serta Kondisi Kelas
  • 17. Classification society: Pembedaan Sertifikat Kelas dan Sertifikat Statutori
  • 18. Classification society: Kewajiban Pemilik Melaporkan Kerusakan
  • 19. Classification society: Dampak Kehilangan Kelas pada Charter dan Asuransi
  • 20. Statutory certificates: Jenis Sertifikat Kapal
  • 21. Statutory certificates: Otoritas Penerbit
  • 22. Statutory certificates: Survei Wajib
  • 23. Statutory certificates: Masa Berlaku
  • 24. Statutory certificates: Akibat Sertifikat Kedaluwarsa
  • 25. Registry transfer: Objek Hak atau Aset yang Dialihkan
  • 26. Registry transfer: Persetujuan Sebelum Pemindahan
  • 27. Registry transfer: Instrumen Pengalihan dan Tanggal Efektif
  • 28. Registry transfer: Pemberitahuan kepada Pihak Terkait
  • 29. Registry transfer: Liabilitas yang Tetap pada Pemegang Lama
  • 30. Seaworthiness obligations: Kondisi Lambung-Mesin
  • 31. Seaworthiness obligations: Kecukupan Awak
  • 32. Seaworthiness obligations: Peralatan Keselamatan
  • 33. Seaworthiness obligations: Kesiapan untuk Pelayaran
  • 34. Seaworthiness obligations: Bukti Pemeriksaan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kewenangan Negara atas Kapal Berbenderanya pada Flag-state duties
  • 36. Prinsip Kunci Ship registry: Penghapusan dari Registry Sebelumnya serta Bukti Registrasi dan Perubahan Data
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Registry transfer: Perselisihan tentang Instrumen Pengalihan dan Tanggal Efektif
  • 38. Sintesis Ship Registration, Flag State & Classification: Kelayakan Pemilik dan Status Kebangsaan Kapal • Standar Klasifikasi Teknis Kapal • Kondisi Lambung-Mesin
  • 39. Tugas Seaworthiness obligations: Susun Analisis Peralatan Keselamatan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Ship Registration, Flag State & Classification: JDIH otoritas pelayaran; IMO; BIMCO; LMAA; Lloyd’s Salvage Arbitration Branch; aturan club terkait

BAB 12: Marine Insurance, P&I Clubs & LOF

40 pelajaran
  • 01. Marine Insurance, P&I Clubs & LOF
  • 02. Isu Pengantar: P&I membership dan Dampaknya terhadap Insurance recovery
  • 03. Peta Pembahasan: P&I membership • Covered liabilities • LOF interface • Salvage security • Claims cooperation • Insurance recovery
  • 04. Sasaran Analisis: Keanggotaan Pemilik atau Operator dalam Club, Karakter Kontrak Lloyd's Open Form, dan Risiko yang Dicakup dalam Polis
  • 05. P&I membership: Keanggotaan Pemilik atau Operator dalam Club
  • 06. P&I membership: Jenis Tanggung Jawab Pihak Ketiga yang Dicakup
  • 07. P&I membership: Deductible, Limit, dan Pengecualian Club
  • 08. P&I membership: Penanganan Klaim serta Kewajiban Kerja Sama
  • 09. P&I membership: Jaminan Club dan Pemulihan Pembayaran
  • 10. Covered liabilities: Identifikasi Kewajiban yang Masih Terutang
  • 11. Covered liabilities: Pembedaan Kewajiban Historis dan PascaTransaksi
  • 12. Covered liabilities: Dasar Tuntutan Pihak Ketiga
  • 13. Covered liabilities: Pembatasan Transfer Risiko melalui Kontrak
  • 14. Covered liabilities: Pendanaan serta Penanganan Klaim Tersisa
  • 15. LOF interface: Karakter Kontrak Lloyd's Open Form
  • 16. LOF interface: Prinsip No Cure, No Pay dan Pengecualiannya
  • 17. LOF interface: Pilihan serta Peran Klausul SCOPIC jika Digunakan
  • 18. LOF interface: Jaminan Pembayaran kepada Salvor
  • 19. LOF interface: Penetapan Imbalan dan Forum Sengketa
  • 20. Salvage security: Keadaan Bahaya yang Menjadi Dasar Penyelamatan
  • 21. Salvage security: Jasa Sukarela dan Hasil Penyelamatan
  • 22. Salvage security: Kriteria Penetapan Salvage Reward
  • 23. Salvage security: Jaminan atas Pembayaran Imbalan
  • 24. Salvage security: Hubungan Penyelamatan dengan Perlindungan Lingkungan
  • 25. Claims cooperation: Dasar Hak serta Pihak yang Mengajukan
  • 26. Claims cooperation: Peristiwa yang Menimbulkan Tuntutan
  • 27. Claims cooperation: Dokumen Pendukung serta Nilai yang Ditagih
  • 28. Claims cooperation: Tenggat dan Prosedur Penyampaian
  • 29. Claims cooperation: Penilaian Keberatan serta Penyelesaian Tuntutan
  • 30. Insurance recovery: Risiko yang Dicakup dalam Polis
  • 31. Insurance recovery: Limit, Deductible, dan Pengecualian
  • 32. Insurance recovery: Kewajiban Pengungkapan saat Penutupan Polis
  • 33. Insurance recovery: Notifikasi serta Bukti Kerugian
  • 34. Insurance recovery: Pembayaran Klaim dan Hak Subrogasi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Identifikasi Kewajiban yang Masih Terutang pada Covered liabilities
  • 36. Prinsip Kunci P&I membership: Penanganan Klaim serta Kewajiban Kerja Sama serta Jaminan Club dan Pemulihan Pembayaran
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Claims cooperation: Perselisihan tentang Dokumen Pendukung serta Nilai yang Ditagih
  • 38. Sintesis Marine Insurance, P&I Clubs & LOF: Keanggotaan Pemilik atau Operator dalam Club • Karakter Kontrak Lloyd's Open Form • Risiko yang Dicakup dalam Polis
  • 39. Tugas Insurance recovery: Susun Analisis Kewajiban Pengungkapan saat Penutupan Polis dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Marine Insurance, P&I Clubs & LOF: JDIH otoritas pelayaran; IMO; BIMCO; LMAA; Lloyd’s Salvage Arbitration Branch; aturan club terkait

BAB 13: Offshore Oil & Gas Vessel Contracts

40 pelajaran
  • 01. Offshore Oil & Gas Vessel Contracts
  • 02. Isu Pengantar: Offshore support charter dan Dampaknya terhadap Contract termination
  • 03. Peta Pembahasan: Offshore support charter • Oilfield service terms • Vessel availability • Operational risk allocation • Pollution liabilities • Contract termination
  • 04. Sasaran Analisis: Jenis Charter dan Pembagian Penguasaan Kapal, Identitas, Kelas, dan Spesifikasi Kapal, dan Peristiwa Pemicu Pengakhiran
  • 05. Offshore support charter: Jenis Charter dan Pembagian Penguasaan Kapal
  • 06. Offshore support charter: Kewajiban Pemilik Menyediakan Kapal
  • 07. Offshore support charter: Pembayaran Hire atau Freight
  • 08. Offshore support charter: Instruksi Penggunaan serta Batas Perdagangan
  • 09. Offshore support charter: Pengembalian Kapal dan Pengakhiran Charter
  • 10. Oilfield service terms: Lingkup Jasa Lapangan
  • 11. Oilfield service terms: Pengendalian Operasi
  • 12. Oilfield service terms: Tarif dan Standby
  • 13. Oilfield service terms: Indemnity
  • 14. Oilfield service terms: Koordinasi Keselamatan
  • 15. Vessel availability: Identitas, Kelas, dan Spesifikasi Kapal
  • 16. Vessel availability: Kelayakan serta Kesiapan untuk Operasi
  • 17. Vessel availability: Awak, Pemeliharaan, dan Peralatan
  • 18. Vessel availability: Kegagalan Ketersediaan selama Masa Kontrak
  • 19. Vessel availability: Penyerahan serta Pengembalian Kapal
  • 20. Operational risk allocation: Pihak yang Dapat Mengendalikan Sumber Risiko
  • 21. Operational risk allocation: Penempatan Risiko dalam Kontrak Proyek
  • 22. Operational risk allocation: Risiko yang Dipertahankan oleh Sponsor
  • 23. Operational risk allocation: Mitigasi melalui Jaminan dan Asuransi
  • 24. Operational risk allocation: Pengujian Konsistensi Antarperjanjian Proyek
  • 25. Pollution liabilities: Sumber dan Jenis Pencemaran
  • 26. Pollution liabilities: Pihak yang Menguasai Operasi saat Kejadian
  • 27. Pollution liabilities: Langkah Penanggulangan serta Pelaporan
  • 28. Pollution liabilities: Biaya Pemulihan dan Klaim Pihak Ketiga
  • 29. Pollution liabilities: Batas Liabilitas serta Cakupan Asuransi
  • 30. Contract termination: Peristiwa Pemicu Pengakhiran
  • 31. Contract termination: Pemberitahuan dan Cure Period
  • 32. Contract termination: Perbedaan Termination for Cause dan Convenience
  • 33. Contract termination: Pembayaran serta Penyerahan setelah Pengakhiran
  • 34. Contract termination: Klausul yang Tetap Berlaku
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Lingkup Jasa Lapangan pada Oilfield service terms
  • 36. Prinsip Kunci Offshore support charter: Instruksi Penggunaan serta Batas Perdagangan serta Pengembalian Kapal dan Pengakhiran Charter
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Pollution liabilities: Perselisihan tentang Langkah Penanggulangan serta Pelaporan
  • 38. Sintesis Offshore Oil & Gas Vessel Contracts: Jenis Charter dan Pembagian Penguasaan Kapal • Identitas, Kelas, dan Spesifikasi Kapal • Peristiwa Pemicu Pengakhiran
  • 39. Tugas Contract termination: Susun Analisis Perbedaan Termination for Cause dan Convenience dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Offshore Oil & Gas Vessel Contracts: JDIH otoritas pelayaran; IMO; BIMCO; LMAA; Lloyd’s Salvage Arbitration Branch; aturan club terkait

BAB 14: Cruise, Passenger & Tourism Maritime Law

40 pelajaran
  • 01. Cruise, Passenger & Tourism Maritime Law
  • 02. Isu Pengantar: Passenger contracts dan Dampaknya terhadap Consumer remedies
  • 03. Peta Pembahasan: Passenger contracts • Cruise licensing • Carrier liability • Tourism permissions • Passenger safety • Consumer remedies
  • 04. Sasaran Analisis: Hubungan Pengangkut dan Penumpang, Perbuatan atau Keadaan yang Menimbulkan Tanggung Jawab, dan Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 05. Passenger contracts: Hubungan Pengangkut dan Penumpang
  • 06. Passenger contracts: Informasi Tiket serta Syarat Perjalanan
  • 07. Passenger contracts: Standar Keselamatan dan Pelayanan
  • 08. Passenger contracts: Penundaan, Pembatalan, dan Pengembalian Biaya
  • 09. Passenger contracts: Klaim atas Cedera atau Kehilangan Barang
  • 10. Cruise licensing: Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin
  • 11. Cruise licensing: Pemegang Izin dan Kualifikasi yang Disyaratkan
  • 12. Cruise licensing: Cakupan Teritorial serta Masa Berlaku
  • 13. Cruise licensing: Pembatasan Pengalihan atau Penggunaan oleh Pihak Lain
  • 14. Cruise licensing: Pelanggaran Persyaratan dan Pengakhiran Izin
  • 15. Carrier liability: Perbuatan atau Keadaan yang Menimbulkan Tanggung Jawab
  • 16. Carrier liability: Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban
  • 17. Carrier liability: Hubungan Kesalahan, Kausalitas, dan Kerugian
  • 18. Carrier liability: Batas Tanggung Jawab serta Pengecualiannya
  • 19. Carrier liability: Pembagian Kewajiban ketika Lebih dari Satu Pihak Terlibat
  • 20. Tourism permissions: Kegiatan Wisata Laut
  • 21. Tourism permissions: Otoritas Penerbit
  • 22. Tourism permissions: Lokasi Operasi
  • 23. Tourism permissions: Standar Keselamatan
  • 24. Tourism permissions: Pembatasan Aktivitas
  • 25. Passenger safety: Hubungan Pengangkut dan Penumpang
  • 26. Passenger safety: Informasi Tiket serta Syarat Perjalanan
  • 27. Passenger safety: Standar Keselamatan dan Pelayanan
  • 28. Passenger safety: Penundaan, Pembatalan, dan Pengembalian Biaya
  • 29. Passenger safety: Klaim atas Cedera atau Kehilangan Barang
  • 30. Consumer remedies: Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 31. Consumer remedies: Syarat Pemenuhan untuk Setiap Pilihan
  • 32. Consumer remedies: Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial
  • 33. Consumer remedies: Pembatasan Nilai serta Larangan Pemulihan Ganda
  • 34. Consumer remedies: Pelaksanaan Pemulihan yang Disepakati atau Diperintahkan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin pada Cruise licensing
  • 36. Prinsip Kunci Passenger contracts: Penundaan, Pembatalan, dan Pengembalian Biaya serta Klaim atas Cedera atau Kehilangan Barang
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Passenger safety: Perselisihan tentang Standar Keselamatan dan Pelayanan
  • 38. Sintesis Cruise, Passenger & Tourism Maritime Law: Hubungan Pengangkut dan Penumpang • Perbuatan atau Keadaan yang Menimbulkan Tanggung Jawab • Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 39. Tugas Consumer remedies: Susun Analisis Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Cruise, Passenger & Tourism Maritime Law: JDIH otoritas pelayaran; IMO; BIMCO; LMAA; Lloyd’s Salvage Arbitration Branch; aturan club terkait

BAB 15: Maritime Security, Piracy & Armed Guards

40 pelajaran
  • 01. Maritime Security, Piracy & Armed Guards
  • 02. Isu Pengantar: Piracy risk dan Dampaknya terhadap Security liability
  • 03. Peta Pembahasan: Piracy risk • Armed guard contracts • Flag-state permission • Rules on force • Incident reporting • Security liability
  • 04. Sasaran Analisis: Pembedaan Pembajakan dan Perampokan Bersenjata di Laut, Kewenangan Negara atas Kapal Berbenderanya, dan Kewenangan Tim Pengamanan
  • 05. Piracy risk: Pembedaan Pembajakan dan Perampokan Bersenjata di Laut
  • 06. Piracy risk: Lokasi Kejadian dan Kewenangan Negara
  • 07. Piracy risk: Langkah Pencegahan selama Pelayaran
  • 08. Piracy risk: Penanganan Awak serta Barang setelah Insiden
  • 09. Piracy risk: Klaim Kerugian dan Hubungan dengan Asuransi
  • 10. Armed guard contracts: Pemilihan Perusahaan Pengamanan Maritim
  • 11. Armed guard contracts: Perizinan Membawa Senjata di Negara Terkait
  • 12. Armed guard contracts: Komando Nakhoda dan Tim Pengamanan
  • 13. Armed guard contracts: Rules for the Use of Force
  • 14. Armed guard contracts: Dokumentasi Insiden serta Pertanggungjawaban
  • 15. Flag-state permission: Kewenangan Negara atas Kapal Berbenderanya
  • 16. Flag-state permission: Persyaratan Keselamatan dan Awak Kapal
  • 17. Flag-state permission: Pengawasan Sertifikasi serta Survei
  • 18. Flag-state permission: Penanganan Pelanggaran dan Insiden
  • 19. Flag-state permission: Koordinasi dengan Negara Pelabuhan
  • 20. Rules on force: Dasar Hukum Penggunaan Kekuatan di Laut
  • 21. Rules on force: Prinsip Kebutuhan dan Proporsionalitas
  • 22. Rules on force: Tahap Peringatan serta Eskalasi Tindakan
  • 23. Rules on force: Komando Nakhoda dan Tim Keamanan
  • 24. Rules on force: Pelaporan serta Pemeriksaan setelah Penggunaan Senjata
  • 25. Incident reporting: Data yang Menjadi Dasar Pelaporan
  • 26. Incident reporting: Periode dan Batas Entitas yang Dilaporkan
  • 27. Incident reporting: Metode Verifikasi Angka serta Narasi
  • 28. Incident reporting: Persetujuan sebelum Penyampaian
  • 29. Incident reporting: Koreksi Laporan dan Jejak Perubahan
  • 30. Security liability: Kewenangan Tim Pengamanan
  • 31. Security liability: Standar Penggunaan Kekuatan
  • 32. Security liability: Tanggung Jawab terhadap Awak
  • 33. Security liability: Kerugian Pihak Ketiga
  • 34. Security liability: Cakupan Asuransi Pengamanan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pemilihan Perusahaan Pengamanan Maritim pada Armed guard contracts
  • 36. Prinsip Kunci Piracy risk: Penanganan Awak serta Barang setelah Insiden serta Klaim Kerugian dan Hubungan dengan Asuransi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Incident reporting: Perselisihan tentang Metode Verifikasi Angka serta Narasi
  • 38. Sintesis Maritime Security, Piracy & Armed Guards: Pembedaan Pembajakan dan Perampokan Bersenjata di Laut • Kewenangan Negara atas Kapal Berbenderanya • Kewenangan Tim Pengamanan
  • 39. Tugas Security liability: Susun Analisis Tanggung Jawab terhadap Awak dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Maritime Security, Piracy & Armed Guards: JDIH otoritas pelayaran; IMO; BIMCO; LMAA; Lloyd’s Salvage Arbitration Branch; aturan club terkait

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang hukum dagang atau hukum bisnis Indonesia.

Deskripsi

Prinsip asas cabotage Indonesia, pembiayaan hipotek kapal, asuransi kelautan (P&I Clubs), operasi konsesi pelabuhan, dan sengketa tubrukan.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Oil & Gas Law
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

Oil & Gas Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Mining & Mineral Law
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Mining & Mineral Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Geothermal & Renewable Energy Law
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Geothermal & Renewable Energy Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000