Corporate Law Firm › SLIDES • Professional

International Arbitration

Drafting Arbitration Clauses, SIAC/BANI/ICC Rules, and Award Enforcement

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai kerangka hukum regulasi Indonesia dan teknik perancangan dokumen transaksi korporat.
Mampu memberikan pertimbangan hukum dan memitigasi risiko hukum transaksi secara komprehensif.

Daftar Isi

BAB 01: Drafting Arbitration Agreements: Seat, Hukum Kontrak, dan Hukum Klausul Arbitrase

40 pelajaran
  • 01. Drafting Arbitration Agreements: Seat, Hukum Kontrak, dan Hukum Klausul Arbitrase
  • 02. Isu Pengantar: Arbitration consent dan Dampaknya terhadap Pathological clauses
  • 03. Peta Pembahasan: Arbitration consent • Seat selection • Governing law • Institutional rules • Arbitrability • Pathological clauses
  • 04. Sasaran Analisis: Persetujuan Tertulis untuk Berarbitrase, Hukum yang Mengatur Hak Kontraktual, dan Penunjukan Lembaga Arbitrase yang Tidak Tepat
  • 05. Arbitration consent: Persetujuan Tertulis untuk Berarbitrase
  • 06. Arbitration consent: Pihak yang Terikat oleh Klausul
  • 07. Arbitration consent: Cakupan Sengketa yang Dirujuk
  • 08. Arbitration consent: Perluasan Persetujuan kepada Non-Signatories
  • 09. Arbitration consent: Akibat Klausul yang Tidak Jelas
  • 10. Seat selection: Seat sebagai Domisili Hukum Arbitrase
  • 11. Seat selection: Pembedaan Seat dan Venue Persidangan
  • 12. Seat selection: Peran Pengadilan pada Seat
  • 13. Seat selection: Hukum Prosedural yang Mengawasi Arbitrase
  • 14. Seat selection: Dampak Seat terhadap Pembatalan dan Eksekusi
  • 15. Governing law: Hukum yang Mengatur Hak Kontraktual
  • 16. Governing law: Pemisahan Hukum Kontrak dan Hukum Klausul Arbitrase
  • 17. Governing law: Ketentuan Memaksa di Luar Pilihan Para Pihak
  • 18. Governing law: Penentuan Hukum saat Pilihan Tidak Lengkap
  • 19. Governing law: Pembuktian Hukum Asing jika Diperlukan
  • 20. Institutional rules: Edisi Aturan yang Dipilih
  • 21. Institutional rules: Kewenangan Lembaga
  • 22. Institutional rules: Prosedur Pembentukan Tribunal
  • 23. Institutional rules: Administrasi Biaya
  • 24. Institutional rules: Ketentuan Transisi
  • 25. Arbitrability: Jenis Sengketa yang Dapat Diarbitrasekan
  • 26. Arbitrability: Pembatasan menurut Hukum pada Seat
  • 27. Arbitrability: Kepentingan Publik di Luar Kewenangan Tribunal
  • 28. Arbitrability: Pengujian pada Tahap Yurisdiksi
  • 29. Arbitrability: Pengaruh Non-Arbitrability pada Pengakuan Putusan
  • 30. Pathological clauses: Penunjukan Lembaga Arbitrase yang Tidak Tepat
  • 31. Pathological clauses: Konflik antara Klausul Arbitrase dan Pilihan Pengadilan
  • 32. Pathological clauses: Ketidakjelasan Seat serta Jumlah Arbiter
  • 33. Pathological clauses: Upaya Menafsirkan Maksud Para Pihak
  • 34. Pathological clauses: Perbaikan Rumusan Klausul sebelum Penandatanganan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Seat sebagai Domisili Hukum Arbitrase pada Seat selection
  • 36. Prinsip Kunci Arbitration consent: Perluasan Persetujuan kepada Non-Signatories serta Akibat Klausul yang Tidak Jelas
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Arbitrability: Perselisihan tentang Kepentingan Publik di Luar Kewenangan Tribunal
  • 38. Sintesis Drafting Arbitration Agreements: Seat, Hukum Kontrak, dan Hukum Klausul Arbitrase: Persetujuan Tertulis untuk Berarbitrase • Hukum yang Mengatur Hak Kontraktual • Penunjukan Lembaga Arbitrase yang Tidak Tepat
  • 39. Tugas Pathological clauses: Susun Analisis Ketidakjelasan Seat serta Jumlah Arbiter dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Drafting Arbitration Agreements: Seat, Hukum Kontrak, dan Hukum Klausul Arbitrase: aturan resmi lembaga arbitrase; UNCITRAL; Konvensi ICSID dan Konvensi New York; putusan yang dipilih

BAB 02: Arbitrase Institusional ICC, BANI, SIAC, LCIA dan Arbitrase Ad Hoc dengan UNCITRAL Rules

40 pelajaran
  • 01. Arbitrase Institusional ICC, BANI, SIAC, LCIA dan Arbitrase Ad Hoc dengan UNCITRAL Rules
  • 02. Isu Pengantar: Institution selection dan Dampaknya terhadap Institutional scrutiny
  • 03. Peta Pembahasan: Institution selection • Commencement procedure • Arbitrator appointment • Procedural timetable • Cost allocation • Institutional scrutiny
  • 04. Sasaran Analisis: Cakupan Layanan Arbitrase, Dasar Perjanjian dan Ruang Lingkup Sengketa, dan Ruang Pemeriksaan Draf Putusan
  • 05. Institution selection: Cakupan Layanan Arbitrase
  • 06. Institution selection: Pengalaman Sengketa Sektoral
  • 07. Institution selection: Biaya Administrasi
  • 08. Institution selection: Fasilitas Emergency Relief
  • 09. Institution selection: Kejelasan Klausul Penunjukan
  • 10. Commencement procedure: Notice of Arbitration
  • 11. Commencement procedure: Identitas serta Tuntutan
  • 12. Commencement procedure: Pembayaran Biaya Awal
  • 13. Commencement procedure: Penyampaian kepada Termohon
  • 14. Commencement procedure: Tanggal Dimulainya Proses
  • 15. Arbitrator appointment: Dasar Perjanjian dan Ruang Lingkup Sengketa
  • 16. Arbitrator appointment: Penentuan Seat serta Aturan Prosedural
  • 17. Arbitrator appointment: Pembentukan Tribunal dan Keberatan Yurisdiksi
  • 18. Arbitrator appointment: Pemeriksaan Bukti serta Pembagian Biaya
  • 19. Arbitrator appointment: Putusan, Upaya Pembatalan, dan Pelaksanaan
  • 20. Procedural timetable: Tahap Pernyataan Tertulis
  • 21. Procedural timetable: Produksi Dokumen
  • 22. Procedural timetable: Laporan Ahli
  • 23. Procedural timetable: Jadwal Hearing
  • 24. Procedural timetable: Perubahan Kalender
  • 25. Cost allocation: Jenis Biaya Proses
  • 26. Cost allocation: Deposit Biaya
  • 27. Cost allocation: Pendekatan Costs Follow the Event
  • 28. Cost allocation: Perilaku Para Pihak
  • 29. Cost allocation: Penetapan Biaya dalam Putusan
  • 30. Institutional scrutiny: Ruang Pemeriksaan Draf Putusan
  • 31. Institutional scrutiny: Batas Campur Tangan pada Pokok
  • 32. Institutional scrutiny: Koreksi Formal
  • 33. Institutional scrutiny: Tanggapan Tribunal
  • 34. Institutional scrutiny: Penerbitan Putusan Final
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Notice of Arbitration pada Commencement procedure
  • 36. Prinsip Kunci Institution selection: Fasilitas Emergency Relief serta Kejelasan Klausul Penunjukan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Cost allocation: Perselisihan tentang Pendekatan Costs Follow the Event
  • 38. Sintesis Arbitrase Institusional ICC, BANI, SIAC, LCIA dan Arbitrase Ad Hoc dengan UNCITRAL Rules: Cakupan Layanan Arbitrase • Dasar Perjanjian dan Ruang Lingkup Sengketa • Ruang Pemeriksaan Draf Putusan
  • 39. Tugas Institutional scrutiny: Susun Analisis Koreksi Formal dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Arbitrase Institusional ICC, BANI, SIAC, LCIA dan Arbitrase Ad Hoc dengan UNCITRAL Rules: aturan resmi lembaga arbitrase; UNCITRAL; Konvensi ICSID dan Konvensi New York; putusan yang dipilih

BAB 03: Investment Treaty Arbitration (BIT, ICSID, ECT)

40 pelajaran
  • 01. Investment Treaty Arbitration (BIT, ICSID, ECT)
  • 02. Isu Pengantar: BIT consent dan Dampaknya terhadap Treaty defenses
  • 03. Peta Pembahasan: BIT consent • Protected investor • Covered investment • Substantive treaty standards • ICSID jurisdiction • Treaty defenses
  • 04. Sasaran Analisis: Negara Pihak dan Masa Berlaku Treaty, Aset yang Memenuhi Definisi Treaty, dan Batas Cakupan Treaty
  • 05. BIT consent: Negara Pihak dan Masa Berlaku Treaty
  • 06. BIT consent: Definisi Investor yang Dilindungi
  • 07. BIT consent: Definisi Investasi serta Pengecualiannya
  • 08. BIT consent: Prasyarat Persetujuan terhadap Arbitrase
  • 09. BIT consent: Sunset Clause dan Perlindungan setelah Pengakhiran
  • 10. Protected investor: Kewarganegaraan Orang atau Badan Usaha
  • 11. Protected investor: Struktur Kepemilikan dan Kendali Investasi
  • 12. Protected investor: Persyaratan Substansi Bisnis
  • 13. Protected investor: Denial of Benefits dalam Treaty
  • 14. Protected investor: Reorganisasi Korporasi dan Penyalahgunaan Proses
  • 15. Covered investment: Aset yang Memenuhi Definisi Treaty
  • 16. Covered investment: Legalitas Pendirian serta Pelaksanaan Investasi
  • 17. Covered investment: Karakteristik Kontribusi dan Risiko
  • 18. Covered investment: Batas Temporal Perlindungan Investasi
  • 19. Covered investment: Pengecualian Portofolio atau Klaim Komersial
  • 20. Substantive treaty standards: Fair and Equitable Treatment
  • 21. Substantive treaty standards: Expropriation
  • 22. Substantive treaty standards: National Treatment
  • 23. Substantive treaty standards: Most-Favoured-Nation Treatment
  • 24. Substantive treaty standards: Pengecualian Treaty
  • 25. ICSID jurisdiction: Persetujuan Negara dan Investor terhadap ICSID
  • 26. ICSID jurisdiction: Syarat Kebangsaan serta Investasi
  • 27. ICSID jurisdiction: Hubungan Yurisdiksi dengan BIT atau Kontrak
  • 28. ICSID jurisdiction: Pembedaan Pembatalan ICSID dan Setting Aside
  • 29. ICSID jurisdiction: Kewajiban Pengakuan serta Batas Eksekusi Aset Negara
  • 30. Treaty defenses: Batas Cakupan Treaty
  • 31. Treaty defenses: Legalitas Investasi
  • 32. Treaty defenses: Pengecualian Kepentingan Publik
  • 33. Treaty defenses: Denial of Benefits
  • 34. Treaty defenses: Pembuktian Posisi Negara
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kewarganegaraan Orang atau Badan Usaha pada Protected investor
  • 36. Prinsip Kunci BIT consent: Prasyarat Persetujuan terhadap Arbitrase serta Sunset Clause dan Perlindungan setelah Pengakhiran
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — ICSID jurisdiction: Perselisihan tentang Hubungan Yurisdiksi dengan BIT atau Kontrak
  • 38. Sintesis Investment Treaty Arbitration (BIT, ICSID, ECT): Negara Pihak dan Masa Berlaku Treaty • Aset yang Memenuhi Definisi Treaty • Batas Cakupan Treaty
  • 39. Tugas Treaty defenses: Susun Analisis Pengecualian Kepentingan Publik dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Investment Treaty Arbitration (BIT, ICSID, ECT): aturan resmi lembaga arbitrase; UNCITRAL; Konvensi ICSID dan Konvensi New York; putusan yang dipilih

BAB 04: Construction & Infrastructure Arbitration

40 pelajaran
  • 01. Construction & Infrastructure Arbitration
  • 02. Isu Pengantar: Construction entitlement dan Dampaknya terhadap Construction hearing
  • 03. Peta Pembahasan: Construction entitlement • Delay evidence • Quantum analysis • Technical experts • Multi-contract disputes • Construction hearing
  • 04. Sasaran Analisis: Lingkup Pekerjaan serta Batas Tanggung Jawab, Tujuan Pengadaan Teknologi Komputasi Kuantum, dan Isu yang Ditetapkan untuk Persidangan
  • 05. Construction entitlement: Lingkup Pekerjaan serta Batas Tanggung Jawab
  • 06. Construction entitlement: Harga, Jadwal, dan Tahap Pembayaran
  • 07. Construction entitlement: Perubahan Pekerjaan serta Perpanjangan Waktu
  • 08. Construction entitlement: Pengujian, Serah Terima, dan Cacat
  • 09. Construction entitlement: Klaim serta Forum Penyelesaian Sengketa
  • 10. Delay evidence: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 11. Delay evidence: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 12. Delay evidence: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 13. Delay evidence: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 14. Delay evidence: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 15. Quantum analysis: Tujuan Pengadaan Teknologi Komputasi Kuantum
  • 16. Quantum analysis: Kriteria Penerimaan Kinerja Perangkat
  • 17. Quantum analysis: Hak atas Pengembangan Algoritma
  • 18. Quantum analysis: Batas Ekspor Teknologi serta Informasi
  • 19. Quantum analysis: Jaminan Vendor yang Dapat Dibuktikan
  • 20. Technical experts: Batas Keahlian dan Mandat Ahli
  • 21. Technical experts: Asumsi serta Sumber Data Pendapat Ahli
  • 22. Technical experts: Independensi dan Konflik Kepentingan
  • 23. Technical experts: Pengujian Metode serta Kesimpulan
  • 24. Technical experts: Bobot Pendapat Ahli dalam Pengambilan Keputusan
  • 25. Multi-contract disputes: Kontrak yang Saling Terkait
  • 26. Multi-contract disputes: Kesamaan Para Pihak
  • 27. Multi-contract disputes: Kecocokan Klausul Arbitrase
  • 28. Multi-contract disputes: Joinder atau Konsolidasi
  • 29. Multi-contract disputes: Risiko Putusan Bertentangan
  • 30. Construction hearing: Isu yang Ditetapkan untuk Persidangan
  • 31. Construction hearing: Urutan Pemeriksaan Para Pihak
  • 32. Construction hearing: Pengajuan Dokumen serta Saksi
  • 33. Construction hearing: Penanganan Keberatan selama Pemeriksaan
  • 34. Construction hearing: Catatan Persidangan dan Kesimpulan Tertulis
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Fakta yang Perlu Dibuktikan pada Delay evidence
  • 36. Prinsip Kunci Construction entitlement: Pengujian, Serah Terima, dan Cacat serta Klaim serta Forum Penyelesaian Sengketa
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Multi-contract disputes: Perselisihan tentang Kecocokan Klausul Arbitrase
  • 38. Sintesis Construction & Infrastructure Arbitration: Lingkup Pekerjaan serta Batas Tanggung Jawab • Tujuan Pengadaan Teknologi Komputasi Kuantum • Isu yang Ditetapkan untuk Persidangan
  • 39. Tugas Construction hearing: Susun Analisis Pengajuan Dokumen serta Saksi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Construction & Infrastructure Arbitration: aturan resmi lembaga arbitrase; UNCITRAL; Konvensi ICSID dan Konvensi New York; putusan yang dipilih

BAB 05: Energy & Natural Resources Arbitration

40 pelajaran
  • 01. Energy & Natural Resources Arbitration
  • 02. Isu Pengantar: Energy contract disputes dan Dampaknya terhadap Energy remedies
  • 03. Peta Pembahasan: Energy contract disputes • State measures • Price review disputes • Resource valuation • Long-term contracts • Energy remedies
  • 04. Sasaran Analisis: Kewajiban Pasokan, Pemicu Peninjauan Harga menurut Kontrak, dan Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 05. Energy contract disputes: Kewajiban Pasokan
  • 06. Energy contract disputes: Penyesuaian Harga
  • 07. Energy contract disputes: Gangguan Operasi
  • 08. Energy contract disputes: Kerugian yang Dituntut
  • 09. Energy contract disputes: Forum Kontraktual
  • 10. State measures: Kebijakan Pemerintah yang Memengaruhi Kegiatan Usaha
  • 11. State measures: Dasar Wewenang serta Proses Pengambilan Keputusan
  • 12. State measures: Pembedaan Tindakan Regulasi dan Komitmen Komersial
  • 13. State measures: Dampak terhadap Investor atau Persaingan
  • 14. State measures: Pilihan Keberatan serta Perlindungan Hukum
  • 15. Price review disputes: Pemicu Peninjauan Harga menurut Kontrak
  • 16. Price review disputes: Tanggal Efektif dan Periode Pembanding
  • 17. Price review disputes: Indeks serta Data Pasar yang Relevan
  • 18. Price review disputes: Negosiasi dan Penyelesaian Kebuntuan
  • 19. Price review disputes: Perlakuan Tagihan selama Harga Diperselisihkan
  • 20. Resource valuation: Tujuan Penilaian dan Tanggal Acuan
  • 21. Resource valuation: Data Keuangan serta Asumsi Utama
  • 22. Resource valuation: Metode Pembanding dan Arus Kas
  • 23. Resource valuation: Penyesuaian atas Risiko Hukum
  • 24. Resource valuation: Batas Penggunaan Hasil Penilaian
  • 25. Long-term contracts: Durasi Kewajiban Komersial
  • 26. Long-term contracts: Penyesuaian Harga
  • 27. Long-term contracts: Perubahan Regulasi
  • 28. Long-term contracts: Hardship serta Renegosiasi
  • 29. Long-term contracts: Pengakhiran Dini
  • 30. Energy remedies: Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 31. Energy remedies: Syarat Pemenuhan untuk Setiap Pilihan
  • 32. Energy remedies: Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial
  • 33. Energy remedies: Pembatasan Nilai serta Larangan Pemulihan Ganda
  • 34. Energy remedies: Pelaksanaan Pemulihan yang Disepakati atau Diperintahkan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kebijakan Pemerintah yang Memengaruhi Kegiatan Usaha pada State measures
  • 36. Prinsip Kunci Energy contract disputes: Kerugian yang Dituntut serta Forum Kontraktual
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Long-term contracts: Perselisihan tentang Perubahan Regulasi
  • 38. Sintesis Energy & Natural Resources Arbitration: Kewajiban Pasokan • Pemicu Peninjauan Harga menurut Kontrak • Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 39. Tugas Energy remedies: Susun Analisis Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Energy & Natural Resources Arbitration: aturan resmi lembaga arbitrase; UNCITRAL; Konvensi ICSID dan Konvensi New York; putusan yang dipilih

BAB 06: Emergency Arbitrator, Interim Measures & Conservatory Relief

40 pelajaran
  • 01. Emergency Arbitrator, Interim Measures & Conservatory Relief
  • 02. Isu Pengantar: Urgent relief dan Dampaknya terhadap Enforcement limitations
  • 03. Peta Pembahasan: Urgent relief • Emergency jurisdiction • Interim preservation • Security for costs • Court assistance • Enforcement limitations
  • 04. Sasaran Analisis: Ancaman Kerugian Segera, Urgensi Perlindungan sebelum Putusan Akhir, dan Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 05. Urgent relief: Ancaman Kerugian Segera
  • 06. Urgent relief: Bukti Urgensi
  • 07. Urgent relief: Forum Permohonan
  • 08. Urgent relief: Bentuk Perlindungan
  • 09. Urgent relief: Akibat Perintah Tidak Dipatuhi
  • 10. Emergency jurisdiction: Kebutuhan Mendesak sebelum Tribunal Terbentuk
  • 11. Emergency jurisdiction: Dasar Kewenangan Emergency Arbitrator
  • 12. Emergency jurisdiction: Permohonan Perlindungan dan Bukti Urgensi
  • 13. Emergency jurisdiction: Hubungan Perintah Darurat dengan Tribunal Utama
  • 14. Emergency jurisdiction: Keterbatasan Pelaksanaan Perintah di Pengadilan
  • 15. Interim preservation: Urgensi Perlindungan sebelum Putusan Akhir
  • 16. Interim preservation: Objek yang Perlu Diamankan
  • 17. Interim preservation: Standar Pembuktian pada Tahap Sementara
  • 18. Interim preservation: Jaminan serta Kewajiban Pemohon
  • 19. Interim preservation: Durasi, Perubahan, dan Pencabutan Perintah
  • 20. Security for costs: Risiko Biaya Arbitrase Tidak Dapat Dipulihkan
  • 21. Security for costs: Bukti Kondisi Finansial Pihak Lawan
  • 22. Security for costs: Bentuk Jaminan dan Nilai yang Diminta
  • 23. Security for costs: Keseimbangan Akses Keadilan dan Perlindungan Biaya
  • 24. Security for costs: Akibat Tidak Memenuhi Perintah Jaminan
  • 25. Court assistance: Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan
  • 26. Court assistance: Syarat Pengajuan Permohonan atau Gugatan
  • 27. Court assistance: Pihak yang Harus Dipanggil
  • 28. Court assistance: Dokumen serta Bukti yang Diperiksa
  • 29. Court assistance: Akibat Putusan dan Upaya Hukum
  • 30. Enforcement limitations: Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 31. Enforcement limitations: Notice dan Kesempatan Memenuhi Kewajiban
  • 32. Enforcement limitations: Forum serta Prosedur yang Tersedia
  • 33. Enforcement limitations: Hambatan Eksekusi terhadap Aset atau Pihak
  • 34. Enforcement limitations: Pencatatan Hasil Pemulihan dan Biaya
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kebutuhan Mendesak sebelum Tribunal Terbentuk pada Emergency jurisdiction
  • 36. Prinsip Kunci Urgent relief: Bentuk Perlindungan serta Akibat Perintah Tidak Dipatuhi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Court assistance: Perselisihan tentang Pihak yang Harus Dipanggil
  • 38. Sintesis Emergency Arbitrator, Interim Measures & Conservatory Relief: Ancaman Kerugian Segera • Urgensi Perlindungan sebelum Putusan Akhir • Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 39. Tugas Enforcement limitations: Susun Analisis Forum serta Prosedur yang Tersedia dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Emergency Arbitrator, Interim Measures & Conservatory Relief: aturan resmi lembaga arbitrase; UNCITRAL; Konvensi ICSID dan Konvensi New York; putusan yang dipilih

BAB 07: Document Production, Expert Evidence & Hearing Management

40 pelajaran
  • 01. Document Production, Expert Evidence & Hearing Management
  • 02. Isu Pengantar: Document requests dan Dampaknya terhadap Evidence weighting
  • 03. Peta Pembahasan: Document requests • Privilege objections • Expert reports • Witness statements • Hearing protocol • Evidence weighting
  • 04. Sasaran Analisis: Kategori Dokumen yang Diminta, Batas Keahlian dan Mandat Ahli, dan Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 05. Document requests: Kategori Dokumen yang Diminta
  • 06. Document requests: Relevansi dan Materialitas
  • 07. Document requests: Keberatan Penguasaan
  • 08. Document requests: Privilege serta Kerahasiaan
  • 09. Document requests: Perintah Produksi
  • 10. Privilege objections: Dasar Perlindungan Komunikasi Hukum
  • 11. Privilege objections: Pihak dan Dokumen yang Memenuhi Syarat
  • 12. Privilege objections: Perbedaan Aturan Privilege Antarnegara
  • 13. Privilege objections: Risiko Waiver melalui Pengungkapan Sukarela
  • 14. Privilege objections: Privilege Log dan Pemeriksaan Dokumen
  • 15. Expert reports: Batas Keahlian dan Mandat Ahli
  • 16. Expert reports: Asumsi serta Sumber Data Pendapat Ahli
  • 17. Expert reports: Independensi dan Konflik Kepentingan
  • 18. Expert reports: Pengujian Metode serta Kesimpulan
  • 19. Expert reports: Bobot Pendapat Ahli dalam Pengambilan Keputusan
  • 20. Witness statements: Pemilihan Saksi berdasarkan Pengetahuan Langsung
  • 21. Witness statements: Penyusunan Kronologi dan Pernyataan Saksi
  • 22. Witness statements: Pembedaan Ingatan Saksi dan Isi Dokumen
  • 23. Witness statements: Persiapan Pemeriksaan tanpa Mengarahkan Fakta
  • 24. Witness statements: Pengujian Konsistensi pada Pemeriksaan Silang
  • 25. Hearing protocol: Isu yang Ditetapkan untuk Persidangan
  • 26. Hearing protocol: Urutan Pemeriksaan Para Pihak
  • 27. Hearing protocol: Pengajuan Dokumen serta Saksi
  • 28. Hearing protocol: Penanganan Keberatan selama Pemeriksaan
  • 29. Hearing protocol: Catatan Persidangan dan Kesimpulan Tertulis
  • 30. Evidence weighting: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 31. Evidence weighting: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 32. Evidence weighting: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 33. Evidence weighting: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 34. Evidence weighting: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Dasar Perlindungan Komunikasi Hukum pada Privilege objections
  • 36. Prinsip Kunci Document requests: Privilege serta Kerahasiaan serta Perintah Produksi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Hearing protocol: Perselisihan tentang Pengajuan Dokumen serta Saksi
  • 38. Sintesis Document Production, Expert Evidence & Hearing Management: Kategori Dokumen yang Diminta • Batas Keahlian dan Mandat Ahli • Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 39. Tugas Evidence weighting: Susun Analisis Keaslian serta Keutuhan Bukti dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Document Production, Expert Evidence & Hearing Management: aturan resmi lembaga arbitrase; UNCITRAL; Konvensi ICSID dan Konvensi New York; putusan yang dipilih

BAB 08: Tribunal Constitution, Challenge & Replacement

40 pelajaran
  • 01. Tribunal Constitution, Challenge & Replacement
  • 02. Isu Pengantar: Arbitrator qualifications dan Dampaknya terhadap Tribunal continuity
  • 03. Peta Pembahasan: Arbitrator qualifications • Conflict disclosures • Challenge grounds • Appointment deadlock • Replacement process • Tribunal continuity
  • 04. Sasaran Analisis: Dasar Perjanjian dan Ruang Lingkup Sengketa, Dasar Keberatan yang Diperbolehkan, dan Ketidakmampuan Anggota Tribunal
  • 05. Arbitrator qualifications: Dasar Perjanjian dan Ruang Lingkup Sengketa
  • 06. Arbitrator qualifications: Penentuan Seat serta Aturan Prosedural
  • 07. Arbitrator qualifications: Pembentukan Tribunal dan Keberatan Yurisdiksi
  • 08. Arbitrator qualifications: Pemeriksaan Bukti serta Pembagian Biaya
  • 09. Arbitrator qualifications: Putusan, Upaya Pembatalan, dan Pelaksanaan
  • 10. Conflict disclosures: Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 11. Conflict disclosures: Penerima dan Waktu Penyampaian
  • 12. Conflict disclosures: Ambang Materialitas Informasi
  • 13. Conflict disclosures: Verifikasi serta Persetujuan Internal
  • 14. Conflict disclosures: Koreksi ketika Pengungkapan Tidak Akurat
  • 15. Challenge grounds: Dasar Keberatan yang Diperbolehkan
  • 16. Challenge grounds: Standar Pembuktian Keberatan
  • 17. Challenge grounds: Waktu Diketahuinya Alasan Keberatan
  • 18. Challenge grounds: Forum serta Prosedur Pengajuan
  • 19. Challenge grounds: Akibat Keberatan Dikabulkan atau Ditolak
  • 20. Appointment deadlock: Keputusan yang Menimbulkan Kebuntuan
  • 21. Appointment deadlock: Mekanisme Eskalasi kepada Pemegang Saham
  • 22. Appointment deadlock: Mediasi atau Expert Determination
  • 23. Appointment deadlock: Buy-Sell serta Opsi Keluar jika Disepakati
  • 24. Appointment deadlock: Operasi Sementara selama Kebuntuan
  • 25. Replacement process: Pemicu Penggantian Arbiter
  • 26. Replacement process: Otoritas Penunjuk
  • 27. Replacement process: Prosedur Penunjukan Baru
  • 28. Replacement process: Pengulangan Pemeriksaan jika Perlu
  • 29. Replacement process: Kelangsungan Jadwal
  • 30. Tribunal continuity: Ketidakmampuan Anggota Tribunal
  • 31. Tribunal continuity: Kewenangan Anggota Tersisa
  • 32. Tribunal continuity: Penunjukan Pengganti
  • 33. Tribunal continuity: Validitas Langkah Sebelumnya
  • 34. Tribunal continuity: Perubahan Kalender
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Fakta yang Wajib Diungkapkan pada Conflict disclosures
  • 36. Prinsip Kunci Arbitrator qualifications: Pemeriksaan Bukti serta Pembagian Biaya serta Putusan, Upaya Pembatalan, dan Pelaksanaan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Replacement process: Perselisihan tentang Prosedur Penunjukan Baru
  • 38. Sintesis Tribunal Constitution, Challenge & Replacement: Dasar Perjanjian dan Ruang Lingkup Sengketa • Dasar Keberatan yang Diperbolehkan • Ketidakmampuan Anggota Tribunal
  • 39. Tugas Tribunal continuity: Susun Analisis Penunjukan Pengganti dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Tribunal Constitution, Challenge & Replacement: aturan resmi lembaga arbitrase; UNCITRAL; Konvensi ICSID dan Konvensi New York; putusan yang dipilih

BAB 09: Award Challenge, Annulment & Setting Aside

40 pelajaran
  • 01. Award Challenge, Annulment & Setting Aside
  • 02. Isu Pengantar: Setting-aside grounds dan Dampaknya terhadap Challenge deadlines
  • 03. Peta Pembahasan: Setting-aside grounds • Annulment distinction • Seat-court jurisdiction • Procedural violations • Public policy arguments • Challenge deadlines
  • 04. Sasaran Analisis: Pengadilan Berwenang pada Seat Arbitrase, Dasar Kewenangan Mengadili Sengketa, dan Peristiwa Awal Penghitungan
  • 05. Setting-aside grounds: Pengadilan Berwenang pada Seat Arbitrase
  • 06. Setting-aside grounds: Alasan Pembatalan yang Dibatasi Hukum
  • 07. Setting-aside grounds: Pembedaan Pembatalan dan Banding atas Pokok Sengketa
  • 08. Setting-aside grounds: Tenggat serta Dokumen Permohonan
  • 09. Setting-aside grounds: Dampak Permohonan terhadap Eksekusi Putusan
  • 10. Annulment distinction: Pembatalan melalui Mekanisme Khusus ICSID
  • 11. Annulment distinction: Komite Ad Hoc dan Ruang Lingkup Pemeriksaan
  • 12. Annulment distinction: Alasan Pembatalan menurut Konvensi
  • 13. Annulment distinction: Pembedaan dengan Peninjauan Pokok Perkara
  • 14. Annulment distinction: Akibat Pembatalan terhadap Pengajuan Ulang Sengketa
  • 15. Seat-court jurisdiction: Dasar Kewenangan Mengadili Sengketa
  • 16. Seat-court jurisdiction: Keterkaitan Subjek dan Objek dengan Forum
  • 17. Seat-court jurisdiction: Pengaruh Klausul Pilihan Forum
  • 18. Seat-court jurisdiction: Keberatan atas Kewenangan
  • 19. Seat-court jurisdiction: Koordinasi dengan Proses pada Forum Lain
  • 20. Procedural violations: Hak Didengar
  • 21. Procedural violations: Pemberitahuan yang Layak
  • 22. Procedural violations: Kesetaraan Para Pihak
  • 23. Procedural violations: Keberatan saat Proses
  • 24. Procedural violations: Pengaruh pada Keabsahan Putusan
  • 25. Public policy arguments: Norma Dasar Forum
  • 26. Public policy arguments: Batas Peninjauan Pokok
  • 27. Public policy arguments: Dugaan Pelanggaran Serius
  • 28. Public policy arguments: Bukti Pendukung Keberatan
  • 29. Public policy arguments: Risiko Penafsiran Terlalu Luas
  • 30. Challenge deadlines: Peristiwa Awal Penghitungan
  • 31. Challenge deadlines: Tanggal Diketahuinya Alasan
  • 32. Challenge deadlines: Batas Waktu Pengajuan
  • 33. Challenge deadlines: Waiver karena Terlambat
  • 34. Challenge deadlines: Bukti Penyampaian Keberatan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pembatalan melalui Mekanisme Khusus ICSID pada Annulment distinction
  • 36. Prinsip Kunci Setting-aside grounds: Tenggat serta Dokumen Permohonan serta Dampak Permohonan terhadap Eksekusi Putusan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Public policy arguments: Perselisihan tentang Dugaan Pelanggaran Serius
  • 38. Sintesis Award Challenge, Annulment & Setting Aside: Pengadilan Berwenang pada Seat Arbitrase • Dasar Kewenangan Mengadili Sengketa • Peristiwa Awal Penghitungan
  • 39. Tugas Challenge deadlines: Susun Analisis Batas Waktu Pengajuan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Award Challenge, Annulment & Setting Aside: aturan resmi lembaga arbitrase; UNCITRAL; Konvensi ICSID dan Konvensi New York; putusan yang dipilih

BAB 10: Enforcement of Arbitral Awards: Konvensi New York serta Rezim Putusan Investasi

40 pelajaran
  • 01. Enforcement of Arbitral Awards: Konvensi New York serta Rezim Putusan Investasi
  • 02. Isu Pengantar: New York Convention scope dan Dampaknya terhadap Investment award regimes
  • 03. Peta Pembahasan: New York Convention scope • Recognition application • Award authenticity • Refusal grounds • Asset execution • Investment award regimes
  • 04. Sasaran Analisis: Putusan yang Termasuk Ruang Lingkup Konvensi, Bentuk Putusan dan Syarat Formal, dan Bentuk Putusan dan Syarat Formal
  • 05. New York Convention scope: Putusan yang Termasuk Ruang Lingkup Konvensi
  • 06. New York Convention scope: Persyaratan Dokumen untuk Pengakuan
  • 07. New York Convention scope: Alasan Penolakan atas Permohonan Pihak Lawan
  • 08. New York Convention scope: Ketertiban Umum serta Arbitrability
  • 09. New York Convention scope: Pemisahan Pengakuan Putusan dan Eksekusi Aset
  • 10. Recognition application: Forum Pengakuan
  • 11. Recognition application: Dokumen Putusan
  • 12. Recognition application: Bukti Penyampaian
  • 13. Recognition application: Alasan Keberatan
  • 14. Recognition application: Penetapan Pengadilan
  • 15. Award authenticity: Bentuk Putusan dan Syarat Formal
  • 16. Award authenticity: Pihak serta Tuntutan yang Diputus
  • 17. Award authenticity: Alasan Putusan dan Penetapan Biaya
  • 18. Award authenticity: Koreksi atau Penafsiran Putusan
  • 19. Award authenticity: Pengakuan serta Pelaksanaan Hasil
  • 20. Refusal grounds: Keabsahan Klausul
  • 21. Refusal grounds: Hak Membela Diri
  • 22. Refusal grounds: Batas Mandat Tribunal
  • 23. Refusal grounds: Status Putusan di Seat
  • 24. Refusal grounds: Ketertiban Umum
  • 25. Asset execution: Lokasi Aset
  • 26. Asset execution: Bukti Kepemilikan
  • 27. Asset execution: Aset yang Dikecualikan
  • 28. Asset execution: Prosedur Sita
  • 29. Asset execution: Penjualan untuk Pelunasan
  • 30. Investment award regimes: Bentuk Putusan dan Syarat Formal
  • 31. Investment award regimes: Pihak serta Tuntutan yang Diputus
  • 32. Investment award regimes: Alasan Putusan dan Penetapan Biaya
  • 33. Investment award regimes: Koreksi atau Penafsiran Putusan
  • 34. Investment award regimes: Pengakuan serta Pelaksanaan Hasil
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Forum Pengakuan pada Recognition application
  • 36. Prinsip Kunci New York Convention scope: Ketertiban Umum serta Arbitrability serta Pemisahan Pengakuan Putusan dan Eksekusi Aset
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Asset execution: Perselisihan tentang Aset yang Dikecualikan
  • 38. Sintesis Enforcement of Arbitral Awards: Konvensi New York serta Rezim Putusan Investasi: Putusan yang Termasuk Ruang Lingkup Konvensi • Bentuk Putusan dan Syarat Formal • Bentuk Putusan dan Syarat Formal
  • 39. Tugas Investment award regimes: Susun Analisis Alasan Putusan dan Penetapan Biaya dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Enforcement of Arbitral Awards: Konvensi New York serta Rezim Putusan Investasi: aturan resmi lembaga arbitrase; UNCITRAL; Konvensi ICSID dan Konvensi New York; putusan yang dipilih

BAB 11: Mediation & Arb-Med Hybrid Procedures

40 pelajaran
  • 01. Mediation & Arb-Med Hybrid Procedures
  • 02. Isu Pengantar: Mediation agreement dan Dampaknya terhadap Enforcement route
  • 03. Peta Pembahasan: Mediation agreement • Without-prejudice exchanges • Arb-med sequence • Mediator neutrality • Settlement recording • Enforcement route
  • 04. Sasaran Analisis: Kesepakatan Memulai Mediasi, Urutan Arbitrase dan Mediasi dalam Klausul, dan Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 05. Mediation agreement: Kesepakatan Memulai Mediasi
  • 06. Mediation agreement: Kerahasiaan dan Perlindungan Penawaran Penyelesaian
  • 07. Mediation agreement: Pemilihan Mediator yang Netral
  • 08. Mediation agreement: Pencatatan Kesepakatan Perdamaian
  • 09. Mediation agreement: Jalur Pelaksanaan Kesepakatan yang Dicapai
  • 10. Without-prejudice exchanges: Tujuan Negosiasi Perdamaian
  • 11. Without-prejudice exchanges: Penandaan Komunikasi
  • 12. Without-prejudice exchanges: Cakupan Perlindungan
  • 13. Without-prejudice exchanges: Pengecualian Penggunaan
  • 14. Without-prejudice exchanges: Perbedaan Aturan Antarforum
  • 15. Arb-med sequence: Urutan Arbitrase dan Mediasi dalam Klausul
  • 16. Arb-med sequence: Persetujuan atas Peralihan Prosedur
  • 17. Arb-med sequence: Kerahasiaan Informasi dari Sesi Mediasi
  • 18. Arb-med sequence: Risiko Peran Ganda Arbiter dan Mediator
  • 19. Arb-med sequence: Penuangan Perdamaian dalam Consent Award
  • 20. Mediator neutrality: Fakta yang Sudah Dapat Dikonfirmasi
  • 21. Mediator neutrality: Kewenangan Memberikan Pernyataan Publik
  • 22. Mediator neutrality: Keselarasan Pesan dengan Posisi Hukum
  • 23. Mediator neutrality: Perlindungan Informasi Rahasia dan Data Pribadi
  • 24. Mediator neutrality: Koreksi Informasi yang Tidak Tepat
  • 25. Settlement recording: Ruang Lingkup Tuntutan yang Diselesaikan
  • 26. Settlement recording: Nilai Pembayaran dan Jadwal Pemenuhan
  • 27. Settlement recording: Release serta Reservasi Hak Tertentu
  • 28. Settlement recording: Kerahasiaan dan Pernyataan kepada Publik
  • 29. Settlement recording: Akibat Wanprestasi atas Kesepakatan
  • 30. Enforcement route: Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 31. Enforcement route: Notice dan Kesempatan Memenuhi Kewajiban
  • 32. Enforcement route: Forum serta Prosedur yang Tersedia
  • 33. Enforcement route: Hambatan Eksekusi terhadap Aset atau Pihak
  • 34. Enforcement route: Pencatatan Hasil Pemulihan dan Biaya
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Tujuan Negosiasi Perdamaian pada Without-prejudice exchanges
  • 36. Prinsip Kunci Mediation agreement: Pencatatan Kesepakatan Perdamaian serta Jalur Pelaksanaan Kesepakatan yang Dicapai
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Settlement recording: Perselisihan tentang Release serta Reservasi Hak Tertentu
  • 38. Sintesis Mediation & Arb-Med Hybrid Procedures: Kesepakatan Memulai Mediasi • Urutan Arbitrase dan Mediasi dalam Klausul • Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 39. Tugas Enforcement route: Susun Analisis Forum serta Prosedur yang Tersedia dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Mediation & Arb-Med Hybrid Procedures: aturan resmi lembaga arbitrase; UNCITRAL; Konvensi ICSID dan Konvensi New York; putusan yang dipilih

BAB 12: Expert Determination & Dispute Boards

40 pelajaran
  • 01. Expert Determination & Dispute Boards
  • 02. Isu Pengantar: Expert mandate dan Dampaknya terhadap Challenge mechanisms
  • 03. Peta Pembahasan: Expert mandate • Binding determination • Dispute board referral • Procedural fairness • Interim binding effect • Challenge mechanisms
  • 04. Sasaran Analisis: Batas Keahlian dan Mandat Ahli, Pembagian Tugas Direksi dan Pengawas, dan Keputusan yang Dapat Dipersoalkan
  • 05. Expert mandate: Batas Keahlian dan Mandat Ahli
  • 06. Expert mandate: Asumsi serta Sumber Data Pendapat Ahli
  • 07. Expert mandate: Independensi dan Konflik Kepentingan
  • 08. Expert mandate: Pengujian Metode serta Kesimpulan
  • 09. Expert mandate: Bobot Pendapat Ahli dalam Pengambilan Keputusan
  • 10. Binding determination: Kewenangan Penentu
  • 11. Binding determination: Isu Teknis yang Dirujuk
  • 12. Binding determination: Batas Finalitas
  • 13. Binding determination: Kesalahan yang Dapat Digugat
  • 14. Binding determination: Pelaksanaan Hasil
  • 15. Dispute board referral: Pembagian Tugas Direksi dan Pengawas
  • 16. Dispute board referral: Kriteria Kompetensi serta Independensi
  • 17. Dispute board referral: Informasi yang Harus Diterima Dewan
  • 18. Dispute board referral: Proses Rapat serta Pengambilan Keputusan
  • 19. Dispute board referral: Pencatatan Pengawasan dan Evaluasi Anggota
  • 20. Procedural fairness: Kesempatan Menyampaikan Posisi
  • 21. Procedural fairness: Akses Bukti
  • 22. Procedural fairness: Netralitas Pengambil Keputusan
  • 23. Procedural fairness: Perlakuan Setara
  • 24. Procedural fairness: Pencatatan Alasan Keputusan
  • 25. Interim binding effect: Urgensi Perlindungan sebelum Putusan Akhir
  • 26. Interim binding effect: Objek yang Perlu Diamankan
  • 27. Interim binding effect: Standar Pembuktian pada Tahap Sementara
  • 28. Interim binding effect: Jaminan serta Kewajiban Pemohon
  • 29. Interim binding effect: Durasi, Perubahan, dan Pencabutan Perintah
  • 30. Challenge mechanisms: Keputusan yang Dapat Dipersoalkan
  • 31. Challenge mechanisms: Dasar Keberatan
  • 32. Challenge mechanisms: Forum Pengajuan
  • 33. Challenge mechanisms: Batas Waktu
  • 34. Challenge mechanisms: Akibat terhadap Pelaksanaan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kewenangan Penentu pada Binding determination
  • 36. Prinsip Kunci Expert mandate: Pengujian Metode serta Kesimpulan serta Bobot Pendapat Ahli dalam Pengambilan Keputusan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Interim binding effect: Perselisihan tentang Standar Pembuktian pada Tahap Sementara
  • 38. Sintesis Expert Determination & Dispute Boards: Batas Keahlian dan Mandat Ahli • Pembagian Tugas Direksi dan Pengawas • Keputusan yang Dapat Dipersoalkan
  • 39. Tugas Challenge mechanisms: Susun Analisis Forum Pengajuan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Expert Determination & Dispute Boards: aturan resmi lembaga arbitrase; UNCITRAL; Konvensi ICSID dan Konvensi New York; putusan yang dipilih

BAB 13: Sports Arbitration (CAS) & Entertainment Disputes

40 pelajaran
  • 01. Sports Arbitration (CAS) & Entertainment Disputes
  • 02. Isu Pengantar: CAS jurisdiction dan Dampaknya terhadap Specialist dispute forums
  • 03. Peta Pembahasan: CAS jurisdiction • Sports regulations • Athlete contracts • Disciplinary appeals • Entertainment rights • Specialist dispute forums
  • 04. Sasaran Analisis: Dasar Yurisdiksi Court of Arbitration for Sport, Kewajiban Bermain, dan Pembedaan Pengadilan, Arbitrase, dan Forum Khusus
  • 05. CAS jurisdiction: Dasar Yurisdiksi Court of Arbitration for Sport
  • 06. CAS jurisdiction: Ordinary Arbitration dan Appeals Arbitration
  • 07. CAS jurisdiction: Prasyarat Upaya Internal Organisasi Olahraga
  • 08. CAS jurisdiction: Tenggat Banding menurut Aturan yang Berlaku
  • 09. CAS jurisdiction: Pelaksanaan Putusan dalam Struktur Olahraga
  • 10. Sports regulations: Aturan Federasi
  • 11. Sports regulations: Kewajiban Atlet
  • 12. Sports regulations: Sanksi Disiplin
  • 13. Sports regulations: Forum Banding
  • 14. Sports regulations: Batas Kewenangan Organisasi
  • 15. Athlete contracts: Kewajiban Bermain
  • 16. Athlete contracts: Imbalan dan Bonus
  • 17. Athlete contracts: Hak Citra
  • 18. Athlete contracts: Disiplin serta Cedera
  • 19. Athlete contracts: Transfer dan Pengakhiran
  • 20. Disciplinary appeals: Keputusan Organ Olahraga
  • 21. Disciplinary appeals: Hak Banding
  • 22. Disciplinary appeals: Prasyarat Upaya Internal
  • 23. Disciplinary appeals: Tenggat Pengajuan
  • 24. Disciplinary appeals: Penundaan Pelaksanaan Sanksi
  • 25. Entertainment rights: Hak Siar
  • 26. Entertainment rights: Hak Penampilan
  • 27. Entertainment rights: Merchandising
  • 28. Entertainment rights: Hak Citra
  • 29. Entertainment rights: Batas Lisensi Media
  • 30. Specialist dispute forums: Pembedaan Pengadilan, Arbitrase, dan Forum Khusus
  • 31. Specialist dispute forums: Dasar Kewenangan Masing-masing Forum
  • 32. Specialist dispute forums: Kesesuaian Forum dengan Jenis Tuntutan
  • 33. Specialist dispute forums: Dampak Proses Paralel
  • 34. Specialist dispute forums: Pelaksanaan Hasil Penyelesaian
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Aturan Federasi pada Sports regulations
  • 36. Prinsip Kunci CAS jurisdiction: Tenggat Banding menurut Aturan yang Berlaku serta Pelaksanaan Putusan dalam Struktur Olahraga
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Entertainment rights: Perselisihan tentang Merchandising
  • 38. Sintesis Sports Arbitration (CAS) & Entertainment Disputes: Dasar Yurisdiksi Court of Arbitration for Sport • Kewajiban Bermain • Pembedaan Pengadilan, Arbitrase, dan Forum Khusus
  • 39. Tugas Specialist dispute forums: Susun Analisis Kesesuaian Forum dengan Jenis Tuntutan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Sports Arbitration (CAS) & Entertainment Disputes: aturan resmi lembaga arbitrase; UNCITRAL; Konvensi ICSID dan Konvensi New York; putusan yang dipilih

BAB 14: Maritime Arbitration & Admiralty

40 pelajaran
  • 01. Maritime Arbitration & Admiralty
  • 02. Isu Pengantar: Charterparty arbitration dan Dampaknya terhadap Maritime award
  • 03. Peta Pembahasan: Charterparty arbitration • Bill-of-lading incorporation • Maritime evidence • Admiralty jurisdiction • Security arrest • Maritime award
  • 04. Sasaran Analisis: Dasar Perjanjian dan Ruang Lingkup Sengketa, Fakta yang Perlu Dibuktikan, dan Bentuk Putusan dan Syarat Formal
  • 05. Charterparty arbitration: Dasar Perjanjian dan Ruang Lingkup Sengketa
  • 06. Charterparty arbitration: Penentuan Seat serta Aturan Prosedural
  • 07. Charterparty arbitration: Pembentukan Tribunal dan Keberatan Yurisdiksi
  • 08. Charterparty arbitration: Pemeriksaan Bukti serta Pembagian Biaya
  • 09. Charterparty arbitration: Putusan, Upaya Pembatalan, dan Pelaksanaan
  • 10. Bill-of-lading incorporation: Rujukan ke Charterparty
  • 11. Bill-of-lading incorporation: Klausul yang Diinkorporasi
  • 12. Bill-of-lading incorporation: Identifikasi Versi Kontrak
  • 13. Bill-of-lading incorporation: Hak Pemegang Bill of Lading
  • 14. Bill-of-lading incorporation: Keberatan atas Klausul Arbitrase
  • 15. Maritime evidence: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 16. Maritime evidence: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 17. Maritime evidence: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 18. Maritime evidence: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 19. Maritime evidence: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 20. Admiralty jurisdiction: Dasar Kewenangan Mengadili Sengketa
  • 21. Admiralty jurisdiction: Keterkaitan Subjek dan Objek dengan Forum
  • 22. Admiralty jurisdiction: Pengaruh Klausul Pilihan Forum
  • 23. Admiralty jurisdiction: Keberatan atas Kewenangan
  • 24. Admiralty jurisdiction: Koordinasi dengan Proses pada Forum Lain
  • 25. Security arrest: Dasar Penahanan Kapal
  • 26. Security arrest: Klaim Maritim
  • 27. Security arrest: Forum Berwenang
  • 28. Security arrest: Jaminan Pembebasan
  • 29. Security arrest: Risiko Wrongful Arrest
  • 30. Maritime award: Bentuk Putusan dan Syarat Formal
  • 31. Maritime award: Pihak serta Tuntutan yang Diputus
  • 32. Maritime award: Alasan Putusan dan Penetapan Biaya
  • 33. Maritime award: Koreksi atau Penafsiran Putusan
  • 34. Maritime award: Pengakuan serta Pelaksanaan Hasil
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Rujukan ke Charterparty pada Bill-of-lading incorporation
  • 36. Prinsip Kunci Charterparty arbitration: Pemeriksaan Bukti serta Pembagian Biaya serta Putusan, Upaya Pembatalan, dan Pelaksanaan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Security arrest: Perselisihan tentang Forum Berwenang
  • 38. Sintesis Maritime Arbitration & Admiralty: Dasar Perjanjian dan Ruang Lingkup Sengketa • Fakta yang Perlu Dibuktikan • Bentuk Putusan dan Syarat Formal
  • 39. Tugas Maritime award: Susun Analisis Alasan Putusan dan Penetapan Biaya dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Maritime Arbitration & Admiralty: aturan resmi lembaga arbitrase; UNCITRAL; Konvensi ICSID dan Konvensi New York; putusan yang dipilih

BAB 15: Political Risk Insurance & Arbitration

40 pelajaran
  • 01. Political Risk Insurance & Arbitration
  • 02. Isu Pengantar: Political risk policy dan Dampaknya terhadap Recovery allocation
  • 03. Peta Pembahasan: Political risk policy • Insured events • Subrogation rights • State dispute linkage • Coverage arbitration • Recovery allocation
  • 04. Sasaran Analisis: Pemetaan Perubahan Kebijakan yang Material, Pembayaran Asuransi sebagai Dasar Subrogasi, dan Hak Tertanggung
  • 05. Political risk policy: Pemetaan Perubahan Kebijakan yang Material
  • 06. Political risk policy: Ketergantungan terhadap Keputusan Pemerintah
  • 07. Political risk policy: Risiko Perlakuan Diskriminatif
  • 08. Political risk policy: Pilihan Mitigasi Kontraktual dan Asuransi
  • 09. Political risk policy: Pemantauan serta Respons terhadap Perubahan Politik
  • 10. Insured events: Risiko yang Didefinisikan Polis
  • 11. Insured events: Tanggal Terjadinya Peristiwa
  • 12. Insured events: Cakupan Kerugian
  • 13. Insured events: Pengecualian
  • 14. Insured events: Bukti Pemicu Pertanggungan
  • 15. Subrogation rights: Pembayaran Asuransi sebagai Dasar Subrogasi
  • 16. Subrogation rights: Hak Tertanggung yang Beralih kepada Penanggung
  • 17. Subrogation rights: Batas Pemulihan Sebesar Pembayaran Klaim
  • 18. Subrogation rights: Koordinasi Tuntutan terhadap Pihak yang Bertanggung Jawab
  • 19. Subrogation rights: Pembagian Hasil Pemulihan dan Biaya Penagihan
  • 20. State dispute linkage: Peristiwa Politik Tertanggung
  • 21. State dispute linkage: Tindakan Negara
  • 22. State dispute linkage: Hak Berdasarkan Kontrak
  • 23. State dispute linkage: Klaim Treaty
  • 24. State dispute linkage: Pencegahan Pemulihan Ganda
  • 25. Coverage arbitration: Dasar Perjanjian dan Ruang Lingkup Sengketa
  • 26. Coverage arbitration: Penentuan Seat serta Aturan Prosedural
  • 27. Coverage arbitration: Pembentukan Tribunal dan Keberatan Yurisdiksi
  • 28. Coverage arbitration: Pemeriksaan Bukti serta Pembagian Biaya
  • 29. Coverage arbitration: Putusan, Upaya Pembatalan, dan Pelaksanaan
  • 30. Recovery allocation: Hak Tertanggung
  • 31. Recovery allocation: Hak Subrogasi Penanggung
  • 32. Recovery allocation: Biaya Pemulihan
  • 33. Recovery allocation: Urutan Distribusi
  • 34. Recovery allocation: Larangan Double Recovery
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Risiko yang Didefinisikan Polis pada Insured events
  • 36. Prinsip Kunci Political risk policy: Pilihan Mitigasi Kontraktual dan Asuransi serta Pemantauan serta Respons terhadap Perubahan Politik
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Coverage arbitration: Perselisihan tentang Pembentukan Tribunal dan Keberatan Yurisdiksi
  • 38. Sintesis Political Risk Insurance & Arbitration: Pemetaan Perubahan Kebijakan yang Material • Pembayaran Asuransi sebagai Dasar Subrogasi • Hak Tertanggung
  • 39. Tugas Recovery allocation: Susun Analisis Biaya Pemulihan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Political Risk Insurance & Arbitration: aturan resmi lembaga arbitrase; UNCITRAL; Konvensi ICSID dan Konvensi New York; putusan yang dipilih

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang hukum dagang atau hukum bisnis Indonesia.

Deskripsi

Penyusunan klausul arbitrase, prosedur ICC/BANI/SIAC, penyelesaian sengketa investasi bilateral (BIT/ICSID), dan eksekusi putusan arbitrase asing.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Oil & Gas Law
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

Oil & Gas Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Mining & Mineral Law
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Mining & Mineral Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Geothermal & Renewable Energy Law
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Geothermal & Renewable Energy Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000