Corporate Law Firm › SLIDES • Professional

ESG & Sustainability Law

ESG Regulatory Framework, GRI reporting, green finance, and carbon economic value

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai kerangka hukum regulasi Indonesia dan teknik perancangan dokumen transaksi korporat.
Mampu memberikan pertimbangan hukum dan memitigasi risiko hukum transaksi secara komprehensif.

Daftar Isi

BAB 01: Kerangka Regulasi ESG: Yurisdiksi, Pelaporan, dan Perbedaan Standar

40 pelajaran
  • 01. Kerangka Regulasi ESG: Yurisdiksi, Pelaporan, dan Perbedaan Standar
  • 02. Isu Pengantar: ESG rule mapping dan Dampaknya terhadap Enforcement exposure
  • 03. Peta Pembahasan: ESG rule mapping • Jurisdictional scope • Reporting obligations • Director oversight • Transition provisions • Enforcement exposure
  • 04. Sasaran Analisis: Yurisdiksi, Data yang Menjadi Dasar Pelaporan, dan Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 05. ESG rule mapping: Yurisdiksi
  • 06. ESG rule mapping: Jenis Entitas
  • 07. ESG rule mapping: Kewajiban Pelaporan
  • 08. ESG rule mapping: Tanggal Efektif
  • 09. ESG rule mapping: Sanksi
  • 10. Jurisdictional scope: Dasar Kewenangan Mengadili Sengketa
  • 11. Jurisdictional scope: Keterkaitan Subjek dan Objek dengan Forum
  • 12. Jurisdictional scope: Pengaruh Klausul Pilihan Forum
  • 13. Jurisdictional scope: Keberatan atas Kewenangan
  • 14. Jurisdictional scope: Koordinasi dengan Proses pada Forum Lain
  • 15. Reporting obligations: Data yang Menjadi Dasar Pelaporan
  • 16. Reporting obligations: Periode dan Batas Entitas yang Dilaporkan
  • 17. Reporting obligations: Metode Verifikasi Angka serta Narasi
  • 18. Reporting obligations: Persetujuan sebelum Penyampaian
  • 19. Reporting obligations: Koreksi Laporan dan Jejak Perubahan
  • 20. Director oversight: Informasi kepada Dewan
  • 21. Director oversight: Agenda Pengawasan
  • 22. Director oversight: Eskalasi Risiko
  • 23. Director oversight: Catatan Rapat
  • 24. Director oversight: Tindak Lanjut Temuan
  • 25. Transition provisions: Rezim Sebelumnya
  • 26. Transition provisions: Tanggal Efektif
  • 27. Transition provisions: Pihak yang Dikecualikan
  • 28. Transition provisions: Batas Penyesuaian
  • 29. Transition provisions: Kewajiban Sementara
  • 30. Enforcement exposure: Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 31. Enforcement exposure: Notice dan Kesempatan Memenuhi Kewajiban
  • 32. Enforcement exposure: Forum serta Prosedur yang Tersedia
  • 33. Enforcement exposure: Hambatan Eksekusi terhadap Aset atau Pihak
  • 34. Enforcement exposure: Pencatatan Hasil Pemulihan dan Biaya
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Dasar Kewenangan Mengadili Sengketa pada Jurisdictional scope
  • 36. Prinsip Kunci ESG rule mapping: Tanggal Efektif serta Sanksi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Transition provisions: Perselisihan tentang Pihak yang Dikecualikan
  • 38. Sintesis Kerangka Regulasi ESG: Yurisdiksi, Pelaporan, dan Perbedaan Standar: Yurisdiksi • Data yang Menjadi Dasar Pelaporan • Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 39. Tugas Enforcement exposure: Susun Analisis Forum serta Prosedur yang Tersedia dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Kerangka Regulasi ESG: Yurisdiksi, Pelaporan, dan Perbedaan Standar: standar resmi GRI dan IFRS/ISSB; JDIH regulator; metodologi kredit karbon; dokumen pengungkapan

BAB 02: Sustainability Reporting: GRI, ISSB, SASB dan Hubungan dengan Rekomendasi TCFD

40 pelajaran
  • 01. Sustainability Reporting: GRI, ISSB, SASB dan Hubungan dengan Rekomendasi TCFD
  • 02. Isu Pengantar: Reporting framework selection dan Dampaknya terhadap Report verification
  • 03. Peta Pembahasan: Reporting framework selection • Materiality analysis • Data boundaries • Climate disclosures • Sector metrics • Report verification
  • 04. Sasaran Analisis: Data yang Menjadi Dasar Pelaporan, Entitas Pelapor, dan Data yang Menjadi Dasar Pelaporan
  • 05. Reporting framework selection: Data yang Menjadi Dasar Pelaporan
  • 06. Reporting framework selection: Periode dan Batas Entitas yang Dilaporkan
  • 07. Reporting framework selection: Metode Verifikasi Angka serta Narasi
  • 08. Reporting framework selection: Persetujuan sebelum Penyampaian
  • 09. Reporting framework selection: Koreksi Laporan dan Jejak Perubahan
  • 10. Materiality analysis: Pihak Pengguna dan Tujuan Pelaporan
  • 11. Materiality analysis: Pembedaan Dampak dan Materialitas Finansial
  • 12. Materiality analysis: Ambang Kuantitatif serta Kualitatif
  • 13. Materiality analysis: Sumber Data untuk Menetapkan Isu Material
  • 14. Materiality analysis: Dokumentasi Perubahan Penilaian
  • 15. Data boundaries: Entitas Pelapor
  • 16. Data boundaries: Periode Data
  • 17. Data boundaries: Rantai Nilai
  • 18. Data boundaries: Perubahan Batas
  • 19. Data boundaries: Konsistensi Antarperiode
  • 20. Climate disclosures: Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 21. Climate disclosures: Penerima dan Waktu Penyampaian
  • 22. Climate disclosures: Ambang Materialitas Informasi
  • 23. Climate disclosures: Verifikasi serta Persetujuan Internal
  • 24. Climate disclosures: Koreksi ketika Pengungkapan Tidak Akurat
  • 25. Sector metrics: Karakteristik Sektor
  • 26. Sector metrics: Indikator Material
  • 27. Sector metrics: Batas Perhitungan
  • 28. Sector metrics: Sumber Data
  • 29. Sector metrics: Perbandingan Antarperiode
  • 30. Report verification: Data yang Menjadi Dasar Pelaporan
  • 31. Report verification: Periode dan Batas Entitas yang Dilaporkan
  • 32. Report verification: Metode Verifikasi Angka serta Narasi
  • 33. Report verification: Persetujuan sebelum Penyampaian
  • 34. Report verification: Koreksi Laporan dan Jejak Perubahan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pihak Pengguna dan Tujuan Pelaporan pada Materiality analysis
  • 36. Prinsip Kunci Reporting framework selection: Persetujuan sebelum Penyampaian serta Koreksi Laporan dan Jejak Perubahan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Sector metrics: Perselisihan tentang Batas Perhitungan
  • 38. Sintesis Sustainability Reporting: GRI, ISSB, SASB dan Hubungan dengan Rekomendasi TCFD: Data yang Menjadi Dasar Pelaporan • Entitas Pelapor • Data yang Menjadi Dasar Pelaporan
  • 39. Tugas Report verification: Susun Analisis Metode Verifikasi Angka serta Narasi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Sustainability Reporting: GRI, ISSB, SASB dan Hubungan dengan Rekomendasi TCFD: standar resmi GRI dan IFRS/ISSB; JDIH regulator; metodologi kredit karbon; dokumen pengungkapan

BAB 03: Green Finance, Sustainability-Linked Loans & SLB

40 pelajaran
  • 01. Green Finance, Sustainability-Linked Loans & SLB
  • 02. Isu Pengantar: Green loan purpose dan Dampaknya terhadap Covenant breach
  • 03. Peta Pembahasan: Green loan purpose • Sustainability KPIs • SPT calibration • Margin ratchets • External assurance • Covenant breach
  • 04. Sasaran Analisis: Jumlah Pokok dan Ketersediaan Fasilitas, Penetapan Target Kinerja Keberlanjutan, dan Pembedaan Insiden Keamanan dan Pelanggaran Data
  • 05. Green loan purpose: Jumlah Pokok dan Ketersediaan Fasilitas
  • 06. Green loan purpose: Dasar Perhitungan Bunga serta Biaya
  • 07. Green loan purpose: Syarat Penarikan dan Jadwal Pembayaran
  • 08. Green loan purpose: Jaminan serta Covenant Peminjam
  • 09. Green loan purpose: Peristiwa Default dan Hak Percepatan
  • 10. Sustainability KPIs: KPI yang Material terhadap Bisnis Peminjam
  • 11. Sustainability KPIs: Definisi Metrik dan Batas Pengukuran
  • 12. Sustainability KPIs: Ketersediaan Data Historis
  • 13. Sustainability KPIs: Pencegahan Pemilihan Indikator yang Mudah Dicapai
  • 14. Sustainability KPIs: Perubahan KPI ketika Struktur Bisnis Berubah
  • 15. SPT calibration: Penetapan Target Kinerja Keberlanjutan
  • 16. SPT calibration: Baseline dan Tingkat Ambisi Target
  • 17. SPT calibration: Tanggal Pengukuran serta Periode Observasi
  • 18. SPT calibration: Verifikasi Pencapaian oleh Pihak Independen
  • 19. SPT calibration: Konsekuensi Finansial ketika Target Tidak Tercapai
  • 20. Margin ratchets: Hubungan Kinerja dengan Penyesuaian Bunga
  • 21. Margin ratchets: Besaran Kenaikan dan Penurunan Margin
  • 22. Margin ratchets: Tanggal Berlaku Penyesuaian
  • 23. Margin ratchets: Data yang Menjadi Dasar Perhitungan
  • 24. Margin ratchets: Koreksi Margin jika Data Kinerja Direvisi
  • 25. External assurance: Ruang Lingkup Informasi yang Diverifikasi
  • 26. External assurance: Kriteria Penilaian serta Tingkat Keyakinan
  • 27. External assurance: Independensi Pihak Pemberi Assurance
  • 28. External assurance: Pengujian Sumber Data dan Proses
  • 29. External assurance: Kesimpulan serta Batas Penggunaannya
  • 30. Covenant breach: Pembedaan Insiden Keamanan dan Pelanggaran Data
  • 31. Covenant breach: Kronologi Deteksi serta Data yang Terdampak
  • 32. Covenant breach: Penilaian Risiko terhadap Subjek Data
  • 33. Covenant breach: Keputusan Notifikasi kepada Otoritas dan Individu
  • 34. Covenant breach: Bukti Penanganan serta Pencegahan Insiden Berulang
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis KPI yang Material terhadap Bisnis Peminjam pada Sustainability KPIs
  • 36. Prinsip Kunci Green loan purpose: Jaminan serta Covenant Peminjam serta Peristiwa Default dan Hak Percepatan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — External assurance: Perselisihan tentang Independensi Pihak Pemberi Assurance
  • 38. Sintesis Green Finance, Sustainability-Linked Loans & SLB: Jumlah Pokok dan Ketersediaan Fasilitas • Penetapan Target Kinerja Keberlanjutan • Pembedaan Insiden Keamanan dan Pelanggaran Data
  • 39. Tugas Covenant breach: Susun Analisis Penilaian Risiko terhadap Subjek Data dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Green Finance, Sustainability-Linked Loans & SLB: standar resmi GRI dan IFRS/ISSB; JDIH regulator; metodologi kredit karbon; dokumen pengungkapan

BAB 04: Climate Change Litigation & Director Liability

40 pelajaran
  • 01. Climate Change Litigation & Director Liability
  • 02. Isu Pengantar: Climate duty claims dan Dampaknya terhadap Defense strategy
  • 03. Peta Pembahasan: Climate duty claims • Director oversight • Disclosure liability • Causation hurdles • Litigation evidence • Defense strategy
  • 04. Sasaran Analisis: Dasar Kewajiban Iklim, Informasi yang Tidak Akurat, dan Unsur Tuntutan yang Dapat Dibantah
  • 05. Climate duty claims: Dasar Kewajiban Iklim
  • 06. Climate duty claims: Pihak yang Digugat
  • 07. Climate duty claims: Bukti Pelanggaran
  • 08. Climate duty claims: Kausalitas
  • 09. Climate duty claims: Bentuk Pemulihan
  • 10. Director oversight: Informasi kepada Dewan
  • 11. Director oversight: Agenda Pengawasan
  • 12. Director oversight: Eskalasi Risiko
  • 13. Director oversight: Catatan Rapat
  • 14. Director oversight: Tindak Lanjut Temuan
  • 15. Disclosure liability: Informasi yang Tidak Akurat
  • 16. Disclosure liability: Pihak Penanggung Jawab
  • 17. Disclosure liability: Reliance Pengguna
  • 18. Disclosure liability: Kerugian
  • 19. Disclosure liability: Pembelaan yang Tersedia
  • 20. Causation hurdles: Rangkaian Peristiwa dari Perbuatan ke Kerugian
  • 21. Causation hurdles: Pembedaan Sebab Faktual dan Pembatasan Hukum
  • 22. Causation hurdles: Pengaruh Penyebab Lain terhadap Tanggung Jawab
  • 23. Causation hurdles: Beban Pembuktian Hubungan Kausal
  • 24. Causation hurdles: Pengujian Konsistensi Kronologi dan Bukti
  • 25. Litigation evidence: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 26. Litigation evidence: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 27. Litigation evidence: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 28. Litigation evidence: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 29. Litigation evidence: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 30. Defense strategy: Unsur Tuntutan yang Dapat Dibantah
  • 31. Defense strategy: Bukti yang Melemahkan Dalil Lawan
  • 32. Defense strategy: Pengecualian serta Pembatasan Tanggung Jawab
  • 33. Defense strategy: Keberatan Prosedural yang Harus Diajukan Dini
  • 34. Defense strategy: Konsistensi Posisi Pembelaan dengan Dokumen Internal
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Informasi kepada Dewan pada Director oversight
  • 36. Prinsip Kunci Climate duty claims: Kausalitas serta Bentuk Pemulihan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Litigation evidence: Perselisihan tentang Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 38. Sintesis Climate Change Litigation & Director Liability: Dasar Kewajiban Iklim • Informasi yang Tidak Akurat • Unsur Tuntutan yang Dapat Dibantah
  • 39. Tugas Defense strategy: Susun Analisis Pengecualian serta Pembatasan Tanggung Jawab dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Climate Change Litigation & Director Liability: standar resmi GRI dan IFRS/ISSB; JDIH regulator; metodologi kredit karbon; dokumen pengungkapan

BAB 05: Supply Chain Due Diligence & Modern Slavery

40 pelajaran
  • 01. Supply Chain Due Diligence & Modern Slavery
  • 02. Isu Pengantar: Supply-chain mapping dan Dampaknya terhadap Remediation duties
  • 03. Peta Pembahasan: Supply-chain mapping • Forced labor risks • Supplier due diligence • Contractual assurances • Worker grievance • Remediation duties
  • 04. Sasaran Analisis: Pemasok Langsung, Identitas serta Struktur Pemasok, dan Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 05. Supply-chain mapping: Pemasok Langsung
  • 06. Supply-chain mapping: Pemasok Bertingkat
  • 07. Supply-chain mapping: Lokasi Produksi
  • 08. Supply-chain mapping: Komoditas
  • 09. Supply-chain mapping: Kesenjangan Ketertelusuran
  • 10. Forced labor risks: Indikator Perekrutan dan Kerja Paksa
  • 11. Forced labor risks: Penelusuran Risiko pada Pemasok Bertingkat
  • 12. Forced labor risks: Bukti Praktik Ketenagakerjaan Pemasok
  • 13. Forced labor risks: Akses Pengaduan Pekerja dan Verifikasi Temuan
  • 14. Forced labor risks: Remediasi serta Keputusan Memutus Hubungan Usaha
  • 15. Supplier due diligence: Identitas serta Struktur Pemasok
  • 16. Supplier due diligence: Risiko dari Negara dan Kegiatan Produksi
  • 17. Supplier due diligence: Dokumen Bukti Praktik Operasional
  • 18. Supplier due diligence: Verifikasi Lapangan jika Diperlukan
  • 19. Supplier due diligence: Keputusan Menerima atau Memperbaiki Hubungan Pemasok
  • 20. Contractual assurances: Ruang Lingkup Informasi yang Diverifikasi
  • 21. Contractual assurances: Kriteria Penilaian serta Tingkat Keyakinan
  • 22. Contractual assurances: Independensi Pihak Pemberi Assurance
  • 23. Contractual assurances: Pengujian Sumber Data dan Proses
  • 24. Contractual assurances: Kesimpulan serta Batas Penggunaannya
  • 25. Worker grievance: Pihak yang Dapat Mengajukan Keluhan
  • 26. Worker grievance: Kanal serta Tata Cara Penerimaan
  • 27. Worker grievance: Verifikasi Fakta dan Tanggapan Awal
  • 28. Worker grievance: Pilihan Pemulihan atas Keluhan
  • 29. Worker grievance: Penutupan Kasus serta Pencegahan Retaliasi
  • 30. Remediation duties: Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 31. Remediation duties: Syarat Pemenuhan untuk Setiap Pilihan
  • 32. Remediation duties: Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial
  • 33. Remediation duties: Pembatasan Nilai serta Larangan Pemulihan Ganda
  • 34. Remediation duties: Pelaksanaan Pemulihan yang Disepakati atau Diperintahkan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Indikator Perekrutan dan Kerja Paksa pada Forced labor risks
  • 36. Prinsip Kunci Supply-chain mapping: Komoditas serta Kesenjangan Ketertelusuran
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Worker grievance: Perselisihan tentang Verifikasi Fakta dan Tanggapan Awal
  • 38. Sintesis Supply Chain Due Diligence & Modern Slavery: Pemasok Langsung • Identitas serta Struktur Pemasok • Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 39. Tugas Remediation duties: Susun Analisis Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Supply Chain Due Diligence & Modern Slavery: standar resmi GRI dan IFRS/ISSB; JDIH regulator; metodologi kredit karbon; dokumen pengungkapan

BAB 06: Biodiversity, Conservation & Environmental Permits

40 pelajaran
  • 01. Biodiversity, Conservation & Environmental Permits
  • 02. Isu Pengantar: Biodiversity permits dan Dampaknya terhadap Environmental liability
  • 03. Peta Pembahasan: Biodiversity permits • Protected areas • Environmental assessment • Mitigation obligations • Restoration commitments • Environmental liability
  • 04. Sasaran Analisis: Nilai Keanekaragaman Hayati pada Lokasi, Dampak Kegiatan terhadap Media Lingkungan, dan Dampak Kegiatan terhadap Media Lingkungan
  • 05. Biodiversity permits: Nilai Keanekaragaman Hayati pada Lokasi
  • 06. Biodiversity permits: Kewajiban Menghindari serta Meminimalkan Dampak
  • 07. Biodiversity permits: Pemulihan Habitat dan Pilihan Offset
  • 08. Biodiversity permits: Indikator Keberhasilan Konservasi
  • 09. Biodiversity permits: Pembatasan Klaim atas Hasil Lingkungan
  • 10. Protected areas: Status Penetapan Kawasan Lindung
  • 11. Protected areas: Kegiatan yang Dilarang atau Dibatasi
  • 12. Protected areas: Hak yang Telah Ada di Dalam Kawasan
  • 13. Protected areas: Persetujuan untuk Kegiatan yang Diperbolehkan
  • 14. Protected areas: Pemulihan apabila Terjadi Pelanggaran
  • 15. Environmental assessment: Dampak Kegiatan terhadap Media Lingkungan
  • 16. Environmental assessment: Persyaratan Pengelolaan dan Pemantauan
  • 17. Environmental assessment: Bukti Pelaksanaan Komitmen
  • 18. Environmental assessment: Tindakan ketika Terjadi Pelampauan Standar
  • 19. Environmental assessment: Pertanggungjawaban serta Pemulihan Dampak
  • 20. Mitigation obligations: Dampak yang Dihindari
  • 21. Mitigation obligations: Pengurangan Risiko
  • 22. Mitigation obligations: Standar Kinerja
  • 23. Mitigation obligations: Pemantauan
  • 24. Mitigation obligations: Tindakan saat Target Gagal
  • 25. Restoration commitments: Kondisi Baseline
  • 26. Restoration commitments: Target Pemulihan
  • 27. Restoration commitments: Metode Pelaksanaan
  • 28. Restoration commitments: Pendanaan
  • 29. Restoration commitments: Verifikasi Hasil
  • 30. Environmental liability: Dampak Kegiatan terhadap Media Lingkungan
  • 31. Environmental liability: Persyaratan Pengelolaan dan Pemantauan
  • 32. Environmental liability: Bukti Pelaksanaan Komitmen
  • 33. Environmental liability: Tindakan ketika Terjadi Pelampauan Standar
  • 34. Environmental liability: Pertanggungjawaban serta Pemulihan Dampak
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Status Penetapan Kawasan Lindung pada Protected areas
  • 36. Prinsip Kunci Biodiversity permits: Indikator Keberhasilan Konservasi serta Pembatasan Klaim atas Hasil Lingkungan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Restoration commitments: Perselisihan tentang Metode Pelaksanaan
  • 38. Sintesis Biodiversity, Conservation & Environmental Permits: Nilai Keanekaragaman Hayati pada Lokasi • Dampak Kegiatan terhadap Media Lingkungan • Dampak Kegiatan terhadap Media Lingkungan
  • 39. Tugas Environmental liability: Susun Analisis Bukti Pelaksanaan Komitmen dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Biodiversity, Conservation & Environmental Permits: standar resmi GRI dan IFRS/ISSB; JDIH regulator; metodologi kredit karbon; dokumen pengungkapan

BAB 07: Social License to Operate & Community Relations

40 pelajaran
  • 01. Social License to Operate & Community Relations
  • 02. Isu Pengantar: Community consent dan Dampaknya terhadap Community disputes
  • 03. Peta Pembahasan: Community consent • Social license • Engagement commitments • Benefit sharing • Grievance redress • Community disputes
  • 04. Sasaran Analisis: Pihak yang Mewakili Komunitas, Pihak yang Dilibatkan, dan Identifikasi Komunitas yang Terdampak
  • 05. Community consent: Pihak yang Mewakili Komunitas
  • 06. Community consent: Informasi Sebelum Keputusan
  • 07. Community consent: Kebebasan Menyatakan Posisi
  • 08. Community consent: Pencatatan Kesepakatan
  • 09. Community consent: Pembedaan Konsultasi dan Persetujuan
  • 10. Social license: Penerimaan Masyarakat
  • 11. Social license: Pembedaan dari Izin Negara
  • 12. Social license: Dialog Pemangku Kepentingan
  • 13. Social license: Komitmen Manfaat
  • 14. Social license: Penanganan Konflik
  • 15. Engagement commitments: Pihak yang Dilibatkan
  • 16. Engagement commitments: Jadwal Dialog
  • 17. Engagement commitments: Informasi yang Disampaikan
  • 18. Engagement commitments: Dokumentasi Tanggapan
  • 19. Engagement commitments: Tindak Lanjut Janji
  • 20. Benefit sharing: Pihak yang Memiliki Hak atas Manfaat
  • 21. Benefit sharing: Dasar Perhitungan Nilai yang Dibagikan
  • 22. Benefit sharing: Persetujuan atas Persentase dan Penggunaan Dana
  • 23. Benefit sharing: Mekanisme Distribusi serta Pengawasan
  • 24. Benefit sharing: Penyelesaian Keberatan Penerima Manfaat
  • 25. Grievance redress: Pihak yang Dapat Mengajukan Keluhan
  • 26. Grievance redress: Kanal serta Tata Cara Penerimaan
  • 27. Grievance redress: Verifikasi Fakta dan Tanggapan Awal
  • 28. Grievance redress: Pilihan Pemulihan atas Keluhan
  • 29. Grievance redress: Penutupan Kasus serta Pencegahan Retaliasi
  • 30. Community disputes: Identifikasi Komunitas yang Terdampak
  • 31. Community disputes: Proses Konsultasi serta Pencatatan Masukan
  • 32. Community disputes: Komitmen Manfaat dan Tanggung Jawab Pelaksana
  • 33. Community disputes: Saluran Keluhan yang Dapat Diakses
  • 34. Community disputes: Verifikasi Pemenuhan Kesepakatan bersama Masyarakat
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Penerimaan Masyarakat pada Social license
  • 36. Prinsip Kunci Community consent: Pencatatan Kesepakatan serta Pembedaan Konsultasi dan Persetujuan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Grievance redress: Perselisihan tentang Verifikasi Fakta dan Tanggapan Awal
  • 38. Sintesis Social License to Operate & Community Relations: Pihak yang Mewakili Komunitas • Pihak yang Dilibatkan • Identifikasi Komunitas yang Terdampak
  • 39. Tugas Community disputes: Susun Analisis Komitmen Manfaat dan Tanggung Jawab Pelaksana dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Social License to Operate & Community Relations: standar resmi GRI dan IFRS/ISSB; JDIH regulator; metodologi kredit karbon; dokumen pengungkapan

BAB 08: Carbon Credits, VCM & Article 6 Mechanism

40 pelajaran
  • 01. Carbon Credits, VCM & Article 6 Mechanism
  • 02. Isu Pengantar: Carbon credit title dan Dampaknya terhadap Double counting
  • 03. Peta Pembahasan: Carbon credit title • Additionality • Carbon registry • Article 6 authorization • Corresponding adjustment • Double counting
  • 04. Sasaran Analisis: Hak atas Unit atau Hasil Pengurangan Emisi, Hak atas Unit atau Hasil Pengurangan Emisi, dan Penerbitan Unit Ganda
  • 05. Carbon credit title: Hak atas Unit atau Hasil Pengurangan Emisi
  • 06. Carbon credit title: Metode Pengukuran serta Verifikasi
  • 07. Carbon credit title: Pencatatan Unit pada Registry
  • 08. Carbon credit title: Transfer, Penggunaan, dan Retirement
  • 09. Carbon credit title: Pencegahan Penghitungan atau Klaim Ganda
  • 10. Additionality: Skenario Baseline tanpa Proyek
  • 11. Additionality: Hambatan Finansial atau Praktik Umum
  • 12. Additionality: Pengaruh Pendapatan Kredit terhadap Kelayakan
  • 13. Additionality: Metode Pengujian Tambahan Pengurangan Emisi
  • 14. Additionality: Bukti Pendukung saat Validasi Proyek
  • 15. Carbon registry: Hak atas Unit atau Hasil Pengurangan Emisi
  • 16. Carbon registry: Metode Pengukuran serta Verifikasi
  • 17. Carbon registry: Pencatatan Unit pada Registry
  • 18. Carbon registry: Transfer, Penggunaan, dan Retirement
  • 19. Carbon registry: Pencegahan Penghitungan atau Klaim Ganda
  • 20. Article 6 authorization: Pembedaan Kerja Sama Pasal 6.2 dan Mekanisme 6.4
  • 21. Article 6 authorization: Otorisasi Negara untuk Penggunaan Unit
  • 22. Article 6 authorization: Pencatatan Transfer Hasil Mitigasi
  • 23. Article 6 authorization: Corresponding Adjustment untuk Mencegah Penghitungan Ganda
  • 24. Article 6 authorization: Pelaporan dan Pelacakan Penggunaan Internasional
  • 25. Corresponding adjustment: Pemicu Penyesuaian pada Otorisasi Transfer
  • 26. Corresponding adjustment: Pencatatan oleh Negara Asal dan Negara Pengguna
  • 27. Corresponding adjustment: Pemisahan Unit Otorisasi dan Unit Sukarela
  • 28. Corresponding adjustment: Pelacakan Tahun serta Penggunaan Unit
  • 29. Corresponding adjustment: Risiko Klaim Ganda tanpa Penyesuaian
  • 30. Double counting: Penerbitan Unit Ganda
  • 31. Double counting: Penggunaan Unit Ganda
  • 32. Double counting: Klaim oleh Dua Pihak
  • 33. Double counting: Peran Registry
  • 34. Double counting: Rekonsiliasi dan Koreksi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Skenario Baseline tanpa Proyek pada Additionality
  • 36. Prinsip Kunci Carbon credit title: Transfer, Penggunaan, dan Retirement serta Pencegahan Penghitungan atau Klaim Ganda
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Corresponding adjustment: Perselisihan tentang Pemisahan Unit Otorisasi dan Unit Sukarela
  • 38. Sintesis Carbon Credits, VCM & Article 6 Mechanism: Hak atas Unit atau Hasil Pengurangan Emisi • Hak atas Unit atau Hasil Pengurangan Emisi • Penerbitan Unit Ganda
  • 39. Tugas Double counting: Susun Analisis Klaim oleh Dua Pihak dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Carbon Credits, VCM & Article 6 Mechanism: standar resmi GRI dan IFRS/ISSB; JDIH regulator; metodologi kredit karbon; dokumen pengungkapan

BAB 09: Net-Zero Commitments, Transition Planning & TCFD

40 pelajaran
  • 01. Net-Zero Commitments, Transition Planning & TCFD
  • 02. Isu Pengantar: Net-zero statement dan Dampaknya terhadap Disclosure substantiation
  • 03. Peta Pembahasan: Net-zero statement • Transition plan • Interim targets • Offset limitations • Climate governance • Disclosure substantiation
  • 04. Sasaran Analisis: Batas Organisasi dan Sumber Emisi dalam Komitmen, Urgensi Perlindungan sebelum Putusan Akhir, dan Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 05. Net-zero statement: Batas Organisasi dan Sumber Emisi dalam Komitmen
  • 06. Net-zero statement: Target Antara menuju Tahun Sasaran
  • 07. Net-zero statement: Prioritas Pengurangan Emisi sebelum Offset
  • 08. Net-zero statement: Ketergantungan pada Teknologi yang Belum Terbukti
  • 09. Net-zero statement: Pengungkapan Asumsi dan Kemajuan Implementasi
  • 10. Transition plan: Target Transisi
  • 11. Transition plan: Langkah Operasional
  • 12. Transition plan: Kebutuhan Investasi
  • 13. Transition plan: Milestone Antara
  • 14. Transition plan: Pengawasan Kemajuan
  • 15. Interim targets: Urgensi Perlindungan sebelum Putusan Akhir
  • 16. Interim targets: Objek yang Perlu Diamankan
  • 17. Interim targets: Standar Pembuktian pada Tahap Sementara
  • 18. Interim targets: Jaminan serta Kewajiban Pemohon
  • 19. Interim targets: Durasi, Perubahan, dan Pencabutan Perintah
  • 20. Offset limitations: Emisi yang Belum Dikurangi
  • 21. Offset limitations: Kualitas Unit Kompensasi
  • 22. Offset limitations: Risiko Permanence
  • 23. Offset limitations: Batas Klaim
  • 24. Offset limitations: Pengungkapan Ketergantungan Offset
  • 25. Climate governance: Pemisahan Peran Pengawas dan Pelaksana
  • 26. Climate governance: Matriks Kewenangan Pengambilan Keputusan
  • 27. Climate governance: Pengelolaan Konflik Kepentingan
  • 28. Climate governance: Hak Informasi serta Pelaporan Internal
  • 29. Climate governance: Akuntabilitas atas Keputusan dan Pengawasan
  • 30. Disclosure substantiation: Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 31. Disclosure substantiation: Penerima dan Waktu Penyampaian
  • 32. Disclosure substantiation: Ambang Materialitas Informasi
  • 33. Disclosure substantiation: Verifikasi serta Persetujuan Internal
  • 34. Disclosure substantiation: Koreksi ketika Pengungkapan Tidak Akurat
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Target Transisi pada Transition plan
  • 36. Prinsip Kunci Net-zero statement: Ketergantungan pada Teknologi yang Belum Terbukti serta Pengungkapan Asumsi dan Kemajuan Implementasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Climate governance: Perselisihan tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan
  • 38. Sintesis Net-Zero Commitments, Transition Planning & TCFD: Batas Organisasi dan Sumber Emisi dalam Komitmen • Urgensi Perlindungan sebelum Putusan Akhir • Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 39. Tugas Disclosure substantiation: Susun Analisis Ambang Materialitas Informasi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Net-Zero Commitments, Transition Planning & TCFD: standar resmi GRI dan IFRS/ISSB; JDIH regulator; metodologi kredit karbon; dokumen pengungkapan

BAB 10: Greenwashing Risk, Advertising Law & Regulatory Enforcement

40 pelajaran
  • 01. Greenwashing Risk, Advertising Law & Regulatory Enforcement
  • 02. Isu Pengantar: Environmental advertising dan Dampaknya terhadap Greenwashing enforcement
  • 03. Peta Pembahasan: Environmental advertising • Claim substantiation • Comparative claims • Product labels • Consumer reliance • Greenwashing enforcement
  • 04. Sasaran Analisis: Dampak Kegiatan terhadap Media Lingkungan, Produk Pembanding, dan Klaim Lingkungan yang Dapat Diuji
  • 05. Environmental advertising: Dampak Kegiatan terhadap Media Lingkungan
  • 06. Environmental advertising: Persyaratan Pengelolaan dan Pemantauan
  • 07. Environmental advertising: Bukti Pelaksanaan Komitmen
  • 08. Environmental advertising: Tindakan ketika Terjadi Pelampauan Standar
  • 09. Environmental advertising: Pertanggungjawaban serta Pemulihan Dampak
  • 10. Claim substantiation: Klaim Lingkungan
  • 11. Claim substantiation: Data Pendukung
  • 12. Claim substantiation: Metode Pengujian
  • 13. Claim substantiation: Batas Generalisasi
  • 14. Claim substantiation: Koreksi Klaim
  • 15. Comparative claims: Produk Pembanding
  • 16. Comparative claims: Dasar Perbandingan
  • 17. Comparative claims: Metode Uji
  • 18. Comparative claims: Kejelasan Batas Klaim
  • 19. Comparative claims: Larangan Menyesatkan
  • 20. Product labels: Atribut yang Diklaim
  • 21. Product labels: Standar Sertifikasi
  • 22. Product labels: Bukti Uji
  • 23. Product labels: Kejelasan Informasi
  • 24. Product labels: Koreksi Label
  • 25. Consumer reliance: Informasi Material sebelum Pembelian
  • 26. Consumer reliance: Ketentuan Kontrak yang Dapat Merugikan Pengguna
  • 27. Consumer reliance: Hak atas Kesesuaian Produk atau Layanan
  • 28. Consumer reliance: Prosedur Pengaduan dan Pengembalian
  • 29. Consumer reliance: Pemulihan ketika Hak Konsumen Dilanggar
  • 30. Greenwashing enforcement: Klaim Lingkungan yang Dapat Diuji
  • 31. Greenwashing enforcement: Bukti untuk Mendukung Atribut Produk
  • 32. Greenwashing enforcement: Batas Penggunaan Istilah Hijau dan Net-Zero
  • 33. Greenwashing enforcement: Konsistensi Iklan dengan Data Siklus Hidup
  • 34. Greenwashing enforcement: Koreksi Klaim serta Penanganan Pengaduan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Klaim Lingkungan pada Claim substantiation
  • 36. Prinsip Kunci Environmental advertising: Tindakan ketika Terjadi Pelampauan Standar serta Pertanggungjawaban serta Pemulihan Dampak
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Consumer reliance: Perselisihan tentang Hak atas Kesesuaian Produk atau Layanan
  • 38. Sintesis Greenwashing Risk, Advertising Law & Regulatory Enforcement: Dampak Kegiatan terhadap Media Lingkungan • Produk Pembanding • Klaim Lingkungan yang Dapat Diuji
  • 39. Tugas Greenwashing enforcement: Susun Analisis Batas Penggunaan Istilah Hijau dan Net-Zero dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Greenwashing Risk, Advertising Law & Regulatory Enforcement: standar resmi GRI dan IFRS/ISSB; JDIH regulator; metodologi kredit karbon; dokumen pengungkapan

BAB 11: Human Rights Due Diligence & Modern Slavery

40 pelajaran
  • 01. Human Rights Due Diligence & Modern Slavery
  • 02. Isu Pengantar: Human-rights impacts dan Dampaknya terhadap Supply-chain accountability
  • 03. Peta Pembahasan: Human-rights impacts • Due diligence scope • Worker protections • Modern slavery statements • Remediation process • Supply-chain accountability
  • 04. Sasaran Analisis: Hak yang Berpotensi Terdampak Kegiatan Usaha, Hak Minimum Pekerja yang Harus Dipenuhi, dan Pemetaan Pelaku dari Bahan Baku ke Produk
  • 05. Human-rights impacts: Hak yang Berpotensi Terdampak Kegiatan Usaha
  • 06. Human-rights impacts: Pemetaan Kelompok Rentan
  • 07. Human-rights impacts: Due Diligence dalam Operasi dan Rantai Pasok
  • 08. Human-rights impacts: Mekanisme Pengaduan yang Dapat Diakses
  • 09. Human-rights impacts: Pemulihan ketika Dampak Merugikan Terjadi
  • 10. Due diligence scope: Lingkup Pemeriksaan berdasarkan Tujuan Transaksi
  • 11. Due diligence scope: Dokumen yang Diminta dari Target
  • 12. Due diligence scope: Identifikasi Temuan Material serta Kesenjangan
  • 13. Due diligence scope: Klasifikasi Risiko dan Tindakan Perbaikan
  • 14. Due diligence scope: Pengintegrasian Temuan ke Syarat Transaksi
  • 15. Worker protections: Hak Minimum Pekerja yang Harus Dipenuhi
  • 16. Worker protections: Pembagian Tanggung Jawab Pemberi Kerja
  • 17. Worker protections: Kontrol Kepatuhan pada Penyedia Jasa
  • 18. Worker protections: Akses Pengaduan tanpa Retaliasi
  • 19. Worker protections: Pemulihan atas Pelanggaran Hak Pekerja
  • 20. Modern slavery statements: Entitas Pelapor
  • 21. Modern slavery statements: Cakupan Operasi
  • 22. Modern slavery statements: Risiko Rantai Pasok
  • 23. Modern slavery statements: Tindakan Pencegahan
  • 24. Modern slavery statements: Persetujuan serta Publikasi
  • 25. Remediation process: Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 26. Remediation process: Syarat Pemenuhan untuk Setiap Pilihan
  • 27. Remediation process: Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial
  • 28. Remediation process: Pembatasan Nilai serta Larangan Pemulihan Ganda
  • 29. Remediation process: Pelaksanaan Pemulihan yang Disepakati atau Diperintahkan
  • 30. Supply-chain accountability: Pemetaan Pelaku dari Bahan Baku ke Produk
  • 31. Supply-chain accountability: Ketertelusuran Asal serta Kepemilikan
  • 32. Supply-chain accountability: Kewajiban Kontraktual Pemasok
  • 33. Supply-chain accountability: Verifikasi Dokumen dan Temuan Lapangan
  • 34. Supply-chain accountability: Tindakan terhadap Pasokan yang Tidak Patuh
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Lingkup Pemeriksaan berdasarkan Tujuan Transaksi pada Due diligence scope
  • 36. Prinsip Kunci Human-rights impacts: Mekanisme Pengaduan yang Dapat Diakses serta Pemulihan ketika Dampak Merugikan Terjadi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Remediation process: Perselisihan tentang Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial
  • 38. Sintesis Human Rights Due Diligence & Modern Slavery: Hak yang Berpotensi Terdampak Kegiatan Usaha • Hak Minimum Pekerja yang Harus Dipenuhi • Pemetaan Pelaku dari Bahan Baku ke Produk
  • 39. Tugas Supply-chain accountability: Susun Analisis Kewajiban Kontraktual Pemasok dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Human Rights Due Diligence & Modern Slavery: standar resmi GRI dan IFRS/ISSB; JDIH regulator; metodologi kredit karbon; dokumen pengungkapan

BAB 12: Circular Economy & Waste Regulation

40 pelajaran
  • 01. Circular Economy & Waste Regulation
  • 02. Isu Pengantar: Producer responsibility dan Dampaknya terhadap Circularity claims
  • 03. Peta Pembahasan: Producer responsibility • Waste classification • Recycling obligations • Secondary materials • Waste permits • Circularity claims
  • 04. Sasaran Analisis: Produk yang Dicakup, Produk yang Dicakup, dan Pencegahan Timbulan Sampah dalam Desain Produk
  • 05. Producer responsibility: Produk yang Dicakup
  • 06. Producer responsibility: Pengumpulan Pascakonsumsi
  • 07. Producer responsibility: Pembiayaan Pengelolaan
  • 08. Producer responsibility: Target Pemulihan
  • 09. Producer responsibility: Pelaporan Realisasi
  • 10. Waste classification: Jenis Limbah dan Persyaratan Penanganannya
  • 11. Waste classification: Pihak Penghasil, Pengangkut, dan Pengolah
  • 12. Waste classification: Perizinan serta Ketertelusuran Aliran Limbah
  • 13. Waste classification: Pembiayaan Pengelolaan dan Pemulihan
  • 14. Waste classification: Penanganan Residu setelah Pengolahan
  • 15. Recycling obligations: Produk yang Dicakup
  • 16. Recycling obligations: Target Pengumpulan
  • 17. Recycling obligations: Pengolah Berizin
  • 18. Recycling obligations: Bukti Daur Ulang
  • 19. Recycling obligations: Laporan Realisasi
  • 20. Secondary materials: Status Bukan Limbah
  • 21. Secondary materials: Spesifikasi Material
  • 22. Secondary materials: Ketertelusuran Asal
  • 23. Secondary materials: Pembatasan Perdagangan
  • 24. Secondary materials: Bukti Mutu
  • 25. Waste permits: Jenis Limbah dan Persyaratan Penanganannya
  • 26. Waste permits: Pihak Penghasil, Pengangkut, dan Pengolah
  • 27. Waste permits: Perizinan serta Ketertelusuran Aliran Limbah
  • 28. Waste permits: Pembiayaan Pengelolaan dan Pemulihan
  • 29. Waste permits: Penanganan Residu setelah Pengolahan
  • 30. Circularity claims: Pencegahan Timbulan Sampah dalam Desain Produk
  • 31. Circularity claims: Penggunaan Kembali dan Perpanjangan Umur Produk
  • 32. Circularity claims: Tanggung Jawab Produsen pada Akhir Masa Pakai
  • 33. Circularity claims: Legalitas Perdagangan Material Sekunder
  • 34. Circularity claims: Pembuktian Klaim Kandungan Daur Ulang
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Jenis Limbah dan Persyaratan Penanganannya pada Waste classification
  • 36. Prinsip Kunci Producer responsibility: Target Pemulihan serta Pelaporan Realisasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Waste permits: Perselisihan tentang Perizinan serta Ketertelusuran Aliran Limbah
  • 38. Sintesis Circular Economy & Waste Regulation: Produk yang Dicakup • Produk yang Dicakup • Pencegahan Timbulan Sampah dalam Desain Produk
  • 39. Tugas Circularity claims: Susun Analisis Tanggung Jawab Produsen pada Akhir Masa Pakai dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Circular Economy & Waste Regulation: standar resmi GRI dan IFRS/ISSB; JDIH regulator; metodologi kredit karbon; dokumen pengungkapan

BAB 13: Sustainable Agriculture & Deforestation-Free

40 pelajaran
  • 01. Sustainable Agriculture & Deforestation-Free
  • 02. Isu Pengantar: Agricultural traceability dan Dampaknya terhadap Market-access restrictions
  • 03. Peta Pembahasan: Agricultural traceability • Land-use legality • Deforestation risk • Supplier evidence • Commodity due diligence • Market-access restrictions
  • 04. Sasaran Analisis: Identitas Unit atau Batch yang Dilacak, Pemetaan Lokasi Produksi Komoditas, dan Produk yang Dibatasi
  • 05. Agricultural traceability: Identitas Unit atau Batch yang Dilacak
  • 06. Agricultural traceability: Hubungan Dokumen pada Setiap Tahap Rantai Pasok
  • 07. Agricultural traceability: Penelusuran Sumber sampai Penerima Akhir
  • 08. Agricultural traceability: Pengujian Kesenjangan Data
  • 09. Agricultural traceability: Koreksi serta Penanganan Produk yang Tidak Terlacak
  • 10. Land-use legality: Status Hak dan Identitas Pemegang
  • 11. Land-use legality: Kesesuaian Bidang dengan Dokumen Pertanahan
  • 12. Land-use legality: Beban, Sengketa, dan Pembatasan Penggunaan
  • 13. Land-use legality: Persetujuan serta Instrumen Pengalihan
  • 14. Land-use legality: Pencatatan Perubahan pada Register Tanah
  • 15. Deforestation risk: Pemetaan Lokasi Produksi Komoditas
  • 16. Deforestation risk: Tanggal Batas dan Bukti Tutupan Hutan
  • 17. Deforestation risk: Legalitas Hak Pemanfaatan Lahan
  • 18. Deforestation risk: Traceability dari Kebun ke Pembeli
  • 19. Deforestation risk: Tindakan terhadap Pasokan yang Tidak Dapat Diverifikasi
  • 20. Supplier evidence: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 21. Supplier evidence: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 22. Supplier evidence: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 23. Supplier evidence: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 24. Supplier evidence: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 25. Commodity due diligence: Lingkup Pemeriksaan berdasarkan Tujuan Transaksi
  • 26. Commodity due diligence: Dokumen yang Diminta dari Target
  • 27. Commodity due diligence: Identifikasi Temuan Material serta Kesenjangan
  • 28. Commodity due diligence: Klasifikasi Risiko dan Tindakan Perbaikan
  • 29. Commodity due diligence: Pengintegrasian Temuan ke Syarat Transaksi
  • 30. Market-access restrictions: Produk yang Dibatasi
  • 31. Market-access restrictions: Syarat Negara Tujuan
  • 32. Market-access restrictions: Bukti Kepatuhan
  • 33. Market-access restrictions: Pemeriksaan Otoritas
  • 34. Market-access restrictions: Penolakan Akses
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Status Hak dan Identitas Pemegang pada Land-use legality
  • 36. Prinsip Kunci Agricultural traceability: Pengujian Kesenjangan Data serta Koreksi serta Penanganan Produk yang Tidak Terlacak
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Commodity due diligence: Perselisihan tentang Identifikasi Temuan Material serta Kesenjangan
  • 38. Sintesis Sustainable Agriculture & Deforestation-Free: Identitas Unit atau Batch yang Dilacak • Pemetaan Lokasi Produksi Komoditas • Produk yang Dibatasi
  • 39. Tugas Market-access restrictions: Susun Analisis Bukti Kepatuhan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Sustainable Agriculture & Deforestation-Free: standar resmi GRI dan IFRS/ISSB; JDIH regulator; metodologi kredit karbon; dokumen pengungkapan

BAB 14: Blue Economy & Marine Conservation

40 pelajaran
  • 01. Blue Economy & Marine Conservation
  • 02. Isu Pengantar: Marine protected areas dan Dampaknya terhadap Marine conservation
  • 03. Peta Pembahasan: Marine protected areas • Coastal development • Fisheries duties • Ocean pollution • Blue financing • Marine conservation
  • 04. Sasaran Analisis: Status Penetapan Kawasan Lindung, Hak serta Batas Kegiatan Penangkapan, dan Habitat Prioritas
  • 05. Marine protected areas: Status Penetapan Kawasan Lindung
  • 06. Marine protected areas: Kegiatan yang Dilarang atau Dibatasi
  • 07. Marine protected areas: Hak yang Telah Ada di Dalam Kawasan
  • 08. Marine protected areas: Persetujuan untuk Kegiatan yang Diperbolehkan
  • 09. Marine protected areas: Pemulihan apabila Terjadi Pelanggaran
  • 10. Coastal development: Hak Pemanfaatan Ruang Pesisir
  • 11. Coastal development: Kesesuaian Kegiatan dengan Fungsi Kawasan
  • 12. Coastal development: Dampak terhadap Nelayan serta Akses Publik
  • 13. Coastal development: Pengendalian Pencemaran dan Abrasi
  • 14. Coastal development: Pemulihan ketika Fungsi Pesisir Terganggu
  • 15. Fisheries duties: Hak serta Batas Kegiatan Penangkapan
  • 16. Fisheries duties: Standar Alat Tangkap dan Kuota jika Berlaku
  • 17. Fisheries duties: Ketertelusuran Hasil Tangkapan
  • 18. Fisheries duties: Perlindungan Habitat serta Spesies
  • 19. Fisheries duties: Pengawasan Operasi dan Penindakan
  • 20. Ocean pollution: Sumber dan Jenis Pencemaran
  • 21. Ocean pollution: Pihak yang Menguasai Operasi saat Kejadian
  • 22. Ocean pollution: Langkah Penanggulangan serta Pelaporan
  • 23. Ocean pollution: Biaya Pemulihan dan Klaim Pihak Ketiga
  • 24. Ocean pollution: Batas Liabilitas serta Cakupan Asuransi
  • 25. Blue financing: Kebutuhan Dana serta Jadwal Penggunaan
  • 26. Blue financing: Pilihan Utang dan Penyertaan Modal
  • 27. Blue financing: Persetujuan serta Dokumen Pembiayaan
  • 28. Blue financing: Pembatasan terhadap Kegiatan Penerima Dana
  • 29. Blue financing: Kondisi Pelunasan atau Realisasi Investasi
  • 30. Marine conservation: Habitat Prioritas
  • 31. Marine conservation: Kegiatan yang Dibatasi
  • 32. Marine conservation: Pemulihan Ekosistem
  • 33. Marine conservation: Peran Komunitas
  • 34. Marine conservation: Indikator Keberhasilan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Hak Pemanfaatan Ruang Pesisir pada Coastal development
  • 36. Prinsip Kunci Marine protected areas: Persetujuan untuk Kegiatan yang Diperbolehkan serta Pemulihan apabila Terjadi Pelanggaran
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Blue financing: Perselisihan tentang Persetujuan serta Dokumen Pembiayaan
  • 38. Sintesis Blue Economy & Marine Conservation: Status Penetapan Kawasan Lindung • Hak serta Batas Kegiatan Penangkapan • Habitat Prioritas
  • 39. Tugas Marine conservation: Susun Analisis Pemulihan Ekosistem dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Blue Economy & Marine Conservation: standar resmi GRI dan IFRS/ISSB; JDIH regulator; metodologi kredit karbon; dokumen pengungkapan

BAB 15: ESG Ratings, Index Inclusion & Investor Activism

40 pelajaran
  • 01. ESG Ratings, Index Inclusion & Investor Activism
  • 02. Isu Pengantar: ESG rating methodology dan Dampaknya terhadap Shareholder activism
  • 03. Peta Pembahasan: ESG rating methodology • Index criteria • Data disputes • Rating reliance • Investor engagement • Shareholder activism
  • 04. Sasaran Analisis: Indikator serta Bobot Metodologi Pemeringkat, Sumber Data Penilaian, dan Hak Suara serta Hak Ekonomi Pemegang Saham
  • 05. ESG rating methodology: Indikator serta Bobot Metodologi Pemeringkat
  • 06. ESG rating methodology: Sumber Data Perusahaan dan Pihak Ketiga
  • 07. ESG rating methodology: Pembedaan Rating Risiko dan Rating Dampak
  • 08. ESG rating methodology: Prosedur Klarifikasi atas Data yang Tidak Tepat
  • 09. ESG rating methodology: Batas Penggunaan Rating oleh Investor
  • 10. Index criteria: Kriteria Kelayakan Anggota Indeks
  • 11. Index criteria: Bobot serta Jadwal Peninjauan
  • 12. Index criteria: Data yang Dipakai dalam Pemilihan
  • 13. Index criteria: Perubahan Komposisi dan Dampaknya
  • 14. Index criteria: Pengungkapan Metodologi kepada Pengguna
  • 15. Data disputes: Sumber Data Penilaian
  • 16. Data disputes: Kesalahan Faktual
  • 17. Data disputes: Bukti Koreksi
  • 18. Data disputes: Prosedur Keberatan
  • 19. Data disputes: Pembaruan Hasil
  • 20. Rating reliance: Tujuan Pemakai Rating
  • 21. Rating reliance: Batas Metodologi
  • 22. Rating reliance: Perbedaan AntarPemeringkat
  • 23. Rating reliance: Due Diligence Tambahan
  • 24. Rating reliance: Pengungkapan Keterbatasan
  • 25. Investor engagement: Isu yang Diajukan Investor
  • 26. Investor engagement: Dialog dengan Manajemen
  • 27. Investor engagement: Permintaan Informasi
  • 28. Investor engagement: Hak Suara
  • 29. Investor engagement: Eskalasi Tuntutan
  • 30. Shareholder activism: Hak Suara serta Hak Ekonomi Pemegang Saham
  • 31. Shareholder activism: Penyelenggaraan Rapat dan Agenda Keputusan
  • 32. Shareholder activism: Akses Informasi Perseroan
  • 33. Shareholder activism: Pembatasan Transfer serta Perjanjian Pemegang Saham
  • 34. Shareholder activism: Penyelesaian Perselisihan antarPemegang
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kriteria Kelayakan Anggota Indeks pada Index criteria
  • 36. Prinsip Kunci ESG rating methodology: Prosedur Klarifikasi atas Data yang Tidak Tepat serta Batas Penggunaan Rating oleh Investor
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Investor engagement: Perselisihan tentang Permintaan Informasi
  • 38. Sintesis ESG Ratings, Index Inclusion & Investor Activism: Indikator serta Bobot Metodologi Pemeringkat • Sumber Data Penilaian • Hak Suara serta Hak Ekonomi Pemegang Saham
  • 39. Tugas Shareholder activism: Susun Analisis Akses Informasi Perseroan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan ESG Ratings, Index Inclusion & Investor Activism: standar resmi GRI dan IFRS/ISSB; JDIH regulator; metodologi kredit karbon; dokumen pengungkapan

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang hukum dagang atau hukum bisnis Indonesia.

Deskripsi

Kerangka kerja keuangan berkelanjutan, regulasi pasar karbon REDD+, uji tuntas rantai pasok anti-perbudakan modern, dan risiko greenwashing.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Oil & Gas Law
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

Oil & Gas Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Mining & Mineral Law
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Mining & Mineral Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Geothermal & Renewable Energy Law
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Geothermal & Renewable Energy Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000