Corporate Law Firm › SLIDES • Essential

Banking & Finance

Banking Law, OJK Regulations, Syndicated Loans, and Fintech Lending Law

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai kerangka hukum regulasi Indonesia dan teknik perancangan dokumen transaksi korporat.
Mampu memberikan pertimbangan hukum dan memitigasi risiko hukum transaksi secara komprehensif.

Daftar Isi

BAB 01: Indonesian Banking Law & OJK Prudential Regulations

40 pelajaran
  • 01. Indonesian Banking Law & OJK Prudential Regulations
  • 02. Isu Pengantar: Bank licensing dan Dampaknya terhadap Supervisory measures
  • 03. Peta Pembahasan: Bank licensing • Prudential governance • Capital requirements • Liquidity requirements • Connected lending • Supervisory measures
  • 04. Sasaran Analisis: Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana, Komponen Modal yang Dapat Diperhitungkan, dan Temuan Pengawas
  • 05. Bank licensing: Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana
  • 06. Bank licensing: Persyaratan Pendirian serta Modal Bank
  • 07. Bank licensing: Penilaian Pemilik dan Pengurus
  • 08. Bank licensing: Persetujuan Produk atau Model Operasi
  • 09. Bank licensing: Kewajiban Berkelanjutan setelah Izin Diberikan
  • 10. Prudential governance: Standar Kehati-hatian yang Wajib Dipenuhi
  • 11. Prudential governance: Pemetaan Risiko pada Kegiatan Bank
  • 12. Prudential governance: Pengawasan Rasio serta Batas Eksposur
  • 13. Prudential governance: Laporan Pelanggaran dan Rencana Perbaikan
  • 14. Prudential governance: Intervensi Regulator ketika Risiko Meningkat
  • 15. Capital requirements: Komponen Modal yang Dapat Diperhitungkan
  • 16. Capital requirements: Aset Tertimbang menurut Risiko
  • 17. Capital requirements: Buffer di Atas Batas Minimum
  • 18. Capital requirements: Pembatasan Distribusi ketika Modal Menurun
  • 19. Capital requirements: Rencana Pemulihan Kecukupan Modal
  • 20. Liquidity requirements: Ketersediaan Dana untuk Kewajiban Jangka Pendek
  • 21. Liquidity requirements: Profil Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas
  • 22. Liquidity requirements: Aset Likuid serta Sumber Pendanaan
  • 23. Liquidity requirements: Stress Testing atas Penarikan Dana
  • 24. Liquidity requirements: Rencana Pendanaan dalam Kondisi Darurat
  • 25. Connected lending: Kualifikasi Pemberi dan Penerima Pinjaman
  • 26. Connected lending: Tujuan serta Parameter Fasilitas
  • 27. Connected lending: Penilaian Kemampuan Membayar
  • 28. Connected lending: Covenant dan Pemantauan Penggunaan Dana
  • 29. Connected lending: Penanganan Keterlambatan serta Gagal Bayar
  • 30. Supervisory measures: Temuan Pengawas
  • 31. Supervisory measures: Permintaan Rencana Perbaikan
  • 32. Supervisory measures: Pembatasan Kegiatan
  • 33. Supervisory measures: Pemantauan Realisasi
  • 34. Supervisory measures: Eskalasi Penanganan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Standar Kehati-hatian yang Wajib Dipenuhi pada Prudential governance
  • 36. Prinsip Kunci Bank licensing: Persetujuan Produk atau Model Operasi serta Kewajiban Berkelanjutan setelah Izin Diberikan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Connected lending: Perselisihan tentang Penilaian Kemampuan Membayar
  • 38. Sintesis Indonesian Banking Law & OJK Prudential Regulations: Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana • Komponen Modal yang Dapat Diperhitungkan • Temuan Pengawas
  • 39. Tugas Supervisory measures: Susun Analisis Pembatasan Kegiatan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Indonesian Banking Law & OJK Prudential Regulations: JDIH OJK, Bank Indonesia, dan LPS; facility agreement; dokumen jaminan; standar transaksi terkait

BAB 02: Syndicated Loan Documentation & Margin Protection

40 pelajaran
  • 01. Syndicated Loan Documentation & Margin Protection
  • 02. Isu Pengantar: Facility representations dan Dampaknya terhadap Lender voting
  • 03. Peta Pembahasan: Facility representations • Financial covenants • Margin adjustment • Increased costs • Events of default • Lender voting
  • 04. Sasaran Analisis: Peminjam, Pemberi Dana, dan Tujuan Penggunaan, Indikator yang Memicu Perubahan Margin, dan Peserta yang Memiliki Hak Suara
  • 05. Facility representations: Peminjam, Pemberi Dana, dan Tujuan Penggunaan
  • 06. Facility representations: Komitmen Kredit serta Periode Penarikan
  • 07. Facility representations: Bunga, Biaya, dan Jadwal Pelunasan
  • 08. Facility representations: Conditions Precedent serta Repetisi Representasi
  • 09. Facility representations: Default, Percepatan, dan Hak Pemberi Dana
  • 10. Financial covenants: Janji Melakukan atau Membatasi Tindakan
  • 11. Financial covenants: Pengujian Covenant Finansial secara Berkala
  • 12. Financial covenants: Ruang Headroom serta Cure Rights
  • 13. Financial covenants: Permohonan Waiver atas Pelanggaran
  • 14. Financial covenants: Kaitan Pelanggaran dengan Events of Default
  • 15. Margin adjustment: Indikator yang Memicu Perubahan Margin
  • 16. Margin adjustment: Grid Harga berdasarkan Rasio Keuangan
  • 17. Margin adjustment: Tanggal Pengujian serta Tanggal Berlaku
  • 18. Margin adjustment: Koreksi jika Data Keuangan Direvisi
  • 19. Margin adjustment: Hubungan dengan Covenant dan Default
  • 20. Increased costs: Perubahan Hukum yang Menambah Biaya Kreditur
  • 21. Increased costs: Komponen Biaya yang Dapat Dibebankan
  • 22. Increased costs: Notice serta Bukti Kenaikan Biaya
  • 23. Increased costs: Pengecualian Biaya akibat Kesalahan Kreditur
  • 24. Increased costs: Hak Peminjam Mengganti atau Melunasi Kreditur
  • 25. Events of default: Pemicu Gagal Bayar serta Pelanggaran Kontrak
  • 26. Events of default: Cross-Default dan Cross-Acceleration
  • 27. Events of default: Cure Period untuk Pelanggaran Tertentu
  • 28. Events of default: Notice Percepatan oleh Kreditur
  • 29. Events of default: Pembatasan Hak setelah Terjadi Default
  • 30. Lender voting: Peserta yang Memiliki Hak Suara
  • 31. Lender voting: Dasar Perhitungan Kuorum dan Mayoritas
  • 32. Lender voting: Klasifikasi Kelompok yang Memberikan Suara
  • 33. Lender voting: Pencatatan Hasil serta Keberatan
  • 34. Lender voting: Akibat Keputusan bagi Pihak yang Menolak
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Janji Melakukan atau Membatasi Tindakan pada Financial covenants
  • 36. Prinsip Kunci Facility representations: Conditions Precedent serta Repetisi Representasi serta Default, Percepatan, dan Hak Pemberi Dana
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Events of default: Perselisihan tentang Cure Period untuk Pelanggaran Tertentu
  • 38. Sintesis Syndicated Loan Documentation & Margin Protection: Peminjam, Pemberi Dana, dan Tujuan Penggunaan • Indikator yang Memicu Perubahan Margin • Peserta yang Memiliki Hak Suara
  • 39. Tugas Lender voting: Susun Analisis Klasifikasi Kelompok yang Memberikan Suara dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Syndicated Loan Documentation & Margin Protection: JDIH OJK, Bank Indonesia, dan LPS; facility agreement; dokumen jaminan; standar transaksi terkait

BAB 03: Acquisition Finance & Leveraged Lending

40 pelajaran
  • 01. Acquisition Finance & Leveraged Lending
  • 02. Isu Pengantar: Leveraged structure dan Dampaknya terhadap Enforcement strategy
  • 03. Peta Pembahasan: Leveraged structure • Debt capacity • Acquisition conditions • Security limitations • Covenant headroom • Enforcement strategy
  • 04. Sasaran Analisis: Kapasitas Utang berdasarkan Arus Kas, Struktur Pembelian Saham atau Aset, dan Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 05. Leveraged structure: Kapasitas Utang berdasarkan Arus Kas
  • 06. Leveraged structure: Leverage Ratio serta Headroom
  • 07. Leveraged structure: Pembatasan Distribusi kepada Pemegang Saham
  • 08. Leveraged structure: Covenant selama Penurunan Pendapatan
  • 09. Leveraged structure: Urutan Hak Kreditur pada Skenario Default
  • 10. Debt capacity: Proyeksi Arus Kas untuk Pembayaran Utang
  • 11. Debt capacity: Leverage terhadap EBITDA atau Ukuran Lain
  • 12. Debt capacity: Sensitivity Analysis pada Skenario Turun
  • 13. Debt capacity: Batas Utang Tambahan
  • 14. Debt capacity: Penyesuaian Struktur agar Pembayaran Berkelanjutan
  • 15. Acquisition conditions: Struktur Pembelian Saham atau Aset
  • 16. Acquisition conditions: Pendanaan Harga serta Biaya Transaksi
  • 17. Acquisition conditions: Persetujuan Kreditur dan Regulator
  • 18. Acquisition conditions: Kondisi sebelum Penutupan Pembelian
  • 19. Acquisition conditions: Penyelarasan Kewajiban Pembeli serta Pemberi Dana
  • 20. Security limitations: Objek dan Hak yang Dijaminkan
  • 21. Security limitations: Pembentukan serta Penyempurnaan Pengikatan
  • 22. Security limitations: Peringkat terhadap Hak Pihak Lain
  • 23. Security limitations: Pembatasan Pelepasan atau Pengalihan Objek
  • 24. Security limitations: Pelaksanaan Hak saat Kewajiban Tidak Dipenuhi
  • 25. Covenant headroom: Janji Melakukan atau Membatasi Tindakan
  • 26. Covenant headroom: Pengujian Covenant Finansial secara Berkala
  • 27. Covenant headroom: Ruang Headroom serta Cure Rights
  • 28. Covenant headroom: Permohonan Waiver atas Pelanggaran
  • 29. Covenant headroom: Kaitan Pelanggaran dengan Events of Default
  • 30. Enforcement strategy: Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 31. Enforcement strategy: Notice dan Kesempatan Memenuhi Kewajiban
  • 32. Enforcement strategy: Forum serta Prosedur yang Tersedia
  • 33. Enforcement strategy: Hambatan Eksekusi terhadap Aset atau Pihak
  • 34. Enforcement strategy: Pencatatan Hasil Pemulihan dan Biaya
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Proyeksi Arus Kas untuk Pembayaran Utang pada Debt capacity
  • 36. Prinsip Kunci Leveraged structure: Covenant selama Penurunan Pendapatan serta Urutan Hak Kreditur pada Skenario Default
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Covenant headroom: Perselisihan tentang Ruang Headroom serta Cure Rights
  • 38. Sintesis Acquisition Finance & Leveraged Lending: Kapasitas Utang berdasarkan Arus Kas • Struktur Pembelian Saham atau Aset • Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 39. Tugas Enforcement strategy: Susun Analisis Forum serta Prosedur yang Tersedia dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Acquisition Finance & Leveraged Lending: JDIH OJK, Bank Indonesia, dan LPS; facility agreement; dokumen jaminan; standar transaksi terkait

BAB 04: Real Estate Finance, Strata Title & Mortgage

40 pelajaran
  • 01. Real Estate Finance, Strata Title & Mortgage
  • 02. Isu Pengantar: Property title dan Dampaknya terhadap Foreclosure rights
  • 03. Peta Pembahasan: Property title • Mortgage security • Construction drawdowns • Strata ownership • Leasing cash flow • Foreclosure rights
  • 04. Sasaran Analisis: Jenis Hak Properti, Lingkup Pekerjaan serta Batas Tanggung Jawab, dan Pemicu Eksekusi
  • 05. Property title: Jenis Hak Properti
  • 06. Property title: Pemilik Terdaftar
  • 07. Property title: Jangka Waktu Hak
  • 08. Property title: Beban dan Sengketa
  • 09. Property title: Kelayakan Pengalihan
  • 10. Mortgage security: Objek Terdaftar yang Dapat Dibebani
  • 11. Mortgage security: Akta Pembentukan serta Pencatatan
  • 12. Mortgage security: Peringkat dan Hak Pemegang Jaminan
  • 13. Mortgage security: Pembatasan Pengalihan Aset yang Dibebani
  • 14. Mortgage security: Penghapusan Beban setelah Kewajiban Lunas
  • 15. Construction drawdowns: Lingkup Pekerjaan serta Batas Tanggung Jawab
  • 16. Construction drawdowns: Harga, Jadwal, dan Tahap Pembayaran
  • 17. Construction drawdowns: Perubahan Pekerjaan serta Perpanjangan Waktu
  • 18. Construction drawdowns: Pengujian, Serah Terima, dan Cacat
  • 19. Construction drawdowns: Klaim serta Forum Penyelesaian Sengketa
  • 20. Strata ownership: Pemisahan Satuan dan Bagian Bersama
  • 21. Strata ownership: Dasar Hak atas Tanah Bersama
  • 22. Strata ownership: Dokumen Pembentukan serta Batas Satuan
  • 23. Strata ownership: Hak Pemilik atas Fasilitas Bersama
  • 24. Strata ownership: Pengelolaan dan Biaya Pemeliharaan
  • 25. Leasing cash flow: Pendapatan Sewa
  • 26. Leasing cash flow: Vacancy Risk
  • 27. Leasing cash flow: Biaya Operasional
  • 28. Leasing cash flow: Assignment Pendapatan
  • 29. Leasing cash flow: Rasio Cakupan Utang
  • 30. Foreclosure rights: Pemicu Eksekusi
  • 31. Foreclosure rights: Pihak Pemegang Jaminan
  • 32. Foreclosure rights: Notice kepada Debitur
  • 33. Foreclosure rights: Prosedur Penjualan
  • 34. Foreclosure rights: Keberatan Pemilik
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Objek Terdaftar yang Dapat Dibebani pada Mortgage security
  • 36. Prinsip Kunci Property title: Beban dan Sengketa serta Kelayakan Pengalihan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Leasing cash flow: Perselisihan tentang Biaya Operasional
  • 38. Sintesis Real Estate Finance, Strata Title & Mortgage: Jenis Hak Properti • Lingkup Pekerjaan serta Batas Tanggung Jawab • Pemicu Eksekusi
  • 39. Tugas Foreclosure rights: Susun Analisis Notice kepada Debitur dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Real Estate Finance, Strata Title & Mortgage: JDIH OJK, Bank Indonesia, dan LPS; facility agreement; dokumen jaminan; standar transaksi terkait

BAB 05: Trade Finance, LC, Bank Guarantee & Forfaiting

40 pelajaran
  • 01. Trade Finance, LC, Bank Guarantee & Forfaiting
  • 02. Isu Pengantar: Documentary credit dan Dampaknya terhadap Trade payment disputes
  • 03. Peta Pembahasan: Documentary credit • Demand guarantees • Document compliance • Bank undertaking • Forfaiting assignment • Trade payment disputes
  • 04. Sasaran Analisis: Pembayaran berdasarkan Dokumen, Dokumen dalam Documentary Credit, dan Barang, Jasa, dan Hak dalam Transaksi Perdagangan
  • 05. Documentary credit: Pembayaran berdasarkan Dokumen
  • 06. Documentary credit: Pihak Issuing Bank, Confirming Bank, dan Beneficiary
  • 07. Documentary credit: Syarat Presentasi serta Pemeriksaan Dokumen
  • 08. Documentary credit: Discrepancy dan Notice Penolakan
  • 09. Documentary credit: Hubungan Aturan UCP dengan Isi Credit
  • 10. Demand guarantees: Karakter On-Demand dan Independensi Jaminan
  • 11. Demand guarantees: Syarat Formal Permintaan Pembayaran
  • 12. Demand guarantees: Dokumen serta Pernyataan Default
  • 13. Demand guarantees: Masa Berlaku dan Pengajuan sebelum Expiry
  • 14. Demand guarantees: Keberatan atas Klaim menurut Hukum yang Berlaku
  • 15. Document compliance: Dokumen dalam Documentary Credit
  • 16. Document compliance: Kesesuaian terhadap Syarat
  • 17. Document compliance: Discrepancy
  • 18. Document compliance: Tenggat Pemeriksaan
  • 19. Document compliance: Notice Penolakan
  • 20. Bank undertaking: Janji Pembayaran Bank dalam Instrumen
  • 21. Bank undertaking: Syarat Dokumen untuk Mengajukan Pembayaran
  • 22. Bank undertaking: Independensi dari Kontrak Jual Beli
  • 23. Bank undertaking: Batas Nilai dan Masa Berlaku
  • 24. Bank undertaking: Penanganan Penolakan atas Permintaan Pembayaran
  • 25. Forfaiting assignment: Piutang Perdagangan yang Dibeli
  • 26. Forfaiting assignment: Hak Regres terhadap Penjual Piutang
  • 27. Forfaiting assignment: Diskonto serta Risiko Pembayaran
  • 28. Forfaiting assignment: Dokumen Pengalihan dan Jaminan Bank
  • 29. Forfaiting assignment: Penagihan kepada Debitur saat Jatuh Tempo
  • 30. Trade payment disputes: Barang, Jasa, dan Hak dalam Transaksi Perdagangan
  • 31. Trade payment disputes: Syarat Penyerahan serta Peralihan Risiko
  • 32. Trade payment disputes: Dokumen Pengapalan dan Pembayaran
  • 33. Trade payment disputes: Pembatasan Perdagangan pada Negara Terkait
  • 34. Trade payment disputes: Penanganan Kegagalan Penyerahan atau Pembayaran
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Karakter On-Demand dan Independensi Jaminan pada Demand guarantees
  • 36. Prinsip Kunci Documentary credit: Discrepancy dan Notice Penolakan serta Hubungan Aturan UCP dengan Isi Credit
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Forfaiting assignment: Perselisihan tentang Diskonto serta Risiko Pembayaran
  • 38. Sintesis Trade Finance, LC, Bank Guarantee & Forfaiting: Pembayaran berdasarkan Dokumen • Dokumen dalam Documentary Credit • Barang, Jasa, dan Hak dalam Transaksi Perdagangan
  • 39. Tugas Trade payment disputes: Susun Analisis Dokumen Pengapalan dan Pembayaran dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Trade Finance, LC, Bank Guarantee & Forfaiting: JDIH OJK, Bank Indonesia, dan LPS; facility agreement; dokumen jaminan; standar transaksi terkait

BAB 06: Security Creation, Perfection & Enforcement in Indonesia

40 pelajaran
  • 01. Security Creation, Perfection & Enforcement in Indonesia
  • 02. Isu Pengantar: Security attachment dan Dampaknya terhadap Security release
  • 03. Peta Pembahasan: Security attachment • Registration requirements • Priority ranking • Perfection evidence • Enforcement procedures • Security release
  • 04. Sasaran Analisis: Objek dan Hak yang Dijaminkan, Klasifikasi Tagihan menurut Peringkat, dan Prasyarat Pelunasan atau Pemenuhan Kewajiban
  • 05. Security attachment: Objek dan Hak yang Dijaminkan
  • 06. Security attachment: Pembentukan serta Penyempurnaan Pengikatan
  • 07. Security attachment: Peringkat terhadap Hak Pihak Lain
  • 08. Security attachment: Pembatasan Pelepasan atau Pengalihan Objek
  • 09. Security attachment: Pelaksanaan Hak saat Kewajiban Tidak Dipenuhi
  • 10. Registration requirements: Subjek serta Objek yang Harus Didaftarkan
  • 11. Registration requirements: Dokumen Pembuktian Hak atau Status
  • 12. Registration requirements: Otoritas Pencatat dan Tahap Pemeriksaan
  • 13. Registration requirements: Akibat Pendaftaran terhadap Pihak Ketiga
  • 14. Registration requirements: Perubahan Data serta Penghapusan Pendaftaran
  • 15. Priority ranking: Klasifikasi Tagihan menurut Peringkat
  • 16. Priority ranking: Hak yang Didahulukan oleh Undang-Undang
  • 17. Priority ranking: Pengaruh Waktu Pendaftaran Jaminan
  • 18. Priority ranking: Subordinasi berdasarkan Kesepakatan
  • 19. Priority ranking: Urutan Pembagian Hasil Pemulihan
  • 20. Perfection evidence: Tindakan agar Jaminan Mengikat Pihak Ketiga
  • 21. Perfection evidence: Pembedaan Penandatanganan dan Pendaftaran
  • 22. Perfection evidence: Bukti Penguasaan atau Pemberitahuan yang Disyaratkan
  • 23. Perfection evidence: Risiko Kesenjangan Waktu Pengikatan
  • 24. Perfection evidence: Pemeriksaan Kelengkapan sebelum Pencairan
  • 25. Enforcement procedures: Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 26. Enforcement procedures: Notice dan Kesempatan Memenuhi Kewajiban
  • 27. Enforcement procedures: Forum serta Prosedur yang Tersedia
  • 28. Enforcement procedures: Hambatan Eksekusi terhadap Aset atau Pihak
  • 29. Enforcement procedures: Pencatatan Hasil Pemulihan dan Biaya
  • 30. Security release: Prasyarat Pelunasan atau Pemenuhan Kewajiban
  • 31. Security release: Pihak yang Berwenang Memberikan Pelepasan
  • 32. Security release: Dokumen Penghapusan Hak atau Beban
  • 33. Security release: Kewajiban yang Tetap Berlaku setelah Pelepasan
  • 34. Security release: Bukti Pencatatan Pelepasan pada Register
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Subjek serta Objek yang Harus Didaftarkan pada Registration requirements
  • 36. Prinsip Kunci Security attachment: Pembatasan Pelepasan atau Pengalihan Objek serta Pelaksanaan Hak saat Kewajiban Tidak Dipenuhi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Enforcement procedures: Perselisihan tentang Forum serta Prosedur yang Tersedia
  • 38. Sintesis Security Creation, Perfection & Enforcement in Indonesia: Objek dan Hak yang Dijaminkan • Klasifikasi Tagihan menurut Peringkat • Prasyarat Pelunasan atau Pemenuhan Kewajiban
  • 39. Tugas Security release: Susun Analisis Dokumen Penghapusan Hak atau Beban dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Security Creation, Perfection & Enforcement in Indonesia: JDIH OJK, Bank Indonesia, dan LPS; facility agreement; dokumen jaminan; standar transaksi terkait

BAB 07: Banking Secrecy, KYC, AML & FATCA/CRS

40 pelajaran
  • 01. Banking Secrecy, KYC, AML & FATCA/CRS
  • 02. Isu Pengantar: Bank secrecy dan Dampaknya terhadap CRS reporting
  • 03. Peta Pembahasan: Bank secrecy • CDD obligations • AML monitoring • Beneficial ownership • FATCA reporting • CRS reporting
  • 04. Sasaran Analisis: Informasi Nasabah yang Dilindungi, Identifikasi serta Verifikasi Nasabah, dan Domisili Pajak Pemegang Rekening
  • 05. Bank secrecy: Informasi Nasabah yang Dilindungi
  • 06. Bank secrecy: Pihak yang Terikat Kewajiban Rahasia
  • 07. Bank secrecy: Pengecualian Berdasarkan Dasar Hukum
  • 08. Bank secrecy: Prosedur Menanggapi Permintaan Otoritas
  • 09. Bank secrecy: Pencatatan Pengungkapan dan Pembatasan Akses
  • 10. CDD obligations: Informasi Identitas yang Wajib Dikumpulkan
  • 11. CDD obligations: Verifikasi Dokumen serta Sumber Independen
  • 12. CDD obligations: Pemahaman Tujuan Hubungan Usaha
  • 13. CDD obligations: Enhanced Due Diligence untuk Risiko Tinggi
  • 14. CDD obligations: Pembaruan Data Nasabah secara Berkala
  • 15. AML monitoring: Identifikasi serta Verifikasi Nasabah
  • 16. AML monitoring: Pemantauan Pola Transaksi
  • 17. AML monitoring: Penelusuran Pemilik Manfaat
  • 18. AML monitoring: Eskalasi Indikasi Transaksi Mencurigakan
  • 19. AML monitoring: Penyimpanan Bukti dan Pelaporan sesuai Kewajiban
  • 20. Beneficial ownership: Pembedaan Pemilik Formal dan Penerima Manfaat
  • 21. Beneficial ownership: Penelusuran Kendali melalui Rantai Kepemilikan
  • 22. Beneficial ownership: Hak Menggunakan dan Menikmati Penghasilan
  • 23. Beneficial ownership: Indikasi Entitas Perantara atau Conduit
  • 24. Beneficial ownership: Dokumen untuk Mendukung Identitas Penerima Manfaat
  • 25. FATCA reporting: Kaitan Pemegang Rekening dengan Status Amerika Serikat
  • 26. FATCA reporting: Identifikasi Rekening yang Wajib Dilaporkan
  • 27. FATCA reporting: Dokumen Self-Certification Pemegang Rekening
  • 28. FATCA reporting: Pertukaran Informasi melalui Jalur yang Berlaku
  • 29. FATCA reporting: Pengendalian Data untuk Pelaporan Akurat
  • 30. CRS reporting: Domisili Pajak Pemegang Rekening
  • 31. CRS reporting: Identifikasi Entitas dan Controlling Persons
  • 32. CRS reporting: Pemeriksaan Kewajaran Self-Certification
  • 33. CRS reporting: Rekening yang Termasuk Pelaporan
  • 34. CRS reporting: Pertukaran Informasi serta Koreksi Data
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Informasi Identitas yang Wajib Dikumpulkan pada CDD obligations
  • 36. Prinsip Kunci Bank secrecy: Prosedur Menanggapi Permintaan Otoritas serta Pencatatan Pengungkapan dan Pembatasan Akses
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — FATCA reporting: Perselisihan tentang Dokumen Self-Certification Pemegang Rekening
  • 38. Sintesis Banking Secrecy, KYC, AML & FATCA/CRS: Informasi Nasabah yang Dilindungi • Identifikasi serta Verifikasi Nasabah • Domisili Pajak Pemegang Rekening
  • 39. Tugas CRS reporting: Susun Analisis Pemeriksaan Kewajaran Self-Certification dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Banking Secrecy, KYC, AML & FATCA/CRS: JDIH OJK, Bank Indonesia, dan LPS; facility agreement; dokumen jaminan; standar transaksi terkait

BAB 08: Fintech Lending, Digital Banking & P2P Regulation

40 pelajaran
  • 01. Fintech Lending, Digital Banking & P2P Regulation
  • 02. Isu Pengantar: Digital bank perimeter dan Dampaknya terhadap Regulatory reporting
  • 03. Peta Pembahasan: Digital bank perimeter • P2P licensing • Lender-borrower terms • Consumer disclosure • Platform risk • Regulatory reporting
  • 04. Sasaran Analisis: Model Layanan Bank, Pembentukan Pinjaman, dan Data yang Menjadi Dasar Pelaporan
  • 05. Digital bank perimeter: Model Layanan Bank
  • 06. Digital bank perimeter: Pemisahan Bank dan Platform
  • 07. Digital bank perimeter: Perizinan serta Modal
  • 08. Digital bank perimeter: Pengendalian Teknologi
  • 09. Digital bank perimeter: Perlindungan Nasabah
  • 10. P2P licensing: Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin
  • 11. P2P licensing: Pemegang Izin dan Kualifikasi yang Disyaratkan
  • 12. P2P licensing: Cakupan Teritorial serta Masa Berlaku
  • 13. P2P licensing: Pembatasan Pengalihan atau Penggunaan oleh Pihak Lain
  • 14. P2P licensing: Pelanggaran Persyaratan dan Pengakhiran Izin
  • 15. Lender-borrower terms: Pembentukan Pinjaman
  • 16. Lender-borrower terms: Pokok serta Imbalan
  • 17. Lender-borrower terms: Jadwal Pembayaran
  • 18. Lender-borrower terms: Hak Informasi
  • 19. Lender-borrower terms: Gagal Bayar
  • 20. Consumer disclosure: Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 21. Consumer disclosure: Penerima dan Waktu Penyampaian
  • 22. Consumer disclosure: Ambang Materialitas Informasi
  • 23. Consumer disclosure: Verifikasi serta Persetujuan Internal
  • 24. Consumer disclosure: Koreksi ketika Pengungkapan Tidak Akurat
  • 25. Platform risk: Peran Platform dan Pelaku Usaha Pengguna
  • 26. Platform risk: Syarat Akses serta Penggunaan Layanan
  • 27. Platform risk: Tanggung Jawab atas Konten atau Transaksi
  • 28. Platform risk: Penanganan Pengaduan dan Pelanggaran
  • 29. Platform risk: Perubahan Ketentuan serta Pengakhiran Akun
  • 30. Regulatory reporting: Data yang Menjadi Dasar Pelaporan
  • 31. Regulatory reporting: Periode dan Batas Entitas yang Dilaporkan
  • 32. Regulatory reporting: Metode Verifikasi Angka serta Narasi
  • 33. Regulatory reporting: Persetujuan sebelum Penyampaian
  • 34. Regulatory reporting: Koreksi Laporan dan Jejak Perubahan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin pada P2P licensing
  • 36. Prinsip Kunci Digital bank perimeter: Pengendalian Teknologi serta Perlindungan Nasabah
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Platform risk: Perselisihan tentang Tanggung Jawab atas Konten atau Transaksi
  • 38. Sintesis Fintech Lending, Digital Banking & P2P Regulation: Model Layanan Bank • Pembentukan Pinjaman • Data yang Menjadi Dasar Pelaporan
  • 39. Tugas Regulatory reporting: Susun Analisis Metode Verifikasi Angka serta Narasi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Fintech Lending, Digital Banking & P2P Regulation: JDIH OJK, Bank Indonesia, dan LPS; facility agreement; dokumen jaminan; standar transaksi terkait

BAB 09: Single Presence Policy, Bank M&A & Consolidation

40 pelajaran
  • 01. Single Presence Policy, Bank M&A & Consolidation
  • 02. Isu Pengantar: Bank ownership policy dan Dampaknya terhadap Prudential conditions
  • 03. Peta Pembahasan: Bank ownership policy • Bank merger approvals • Controlling shareholder • Consolidation structure • Integration requirements • Prudential conditions
  • 04. Sasaran Analisis: Pemegang Saham Pengendali, Hak Suara serta Hak Ekonomi Pemegang Saham, dan Standar Kehati-hatian yang Wajib Dipenuhi
  • 05. Bank ownership policy: Pemegang Saham Pengendali
  • 06. Bank ownership policy: Batas Kepemilikan
  • 07. Bank ownership policy: Hubungan Afiliasi
  • 08. Bank ownership policy: Konsolidasi Kepemilikan
  • 09. Bank ownership policy: Persetujuan Pengawas
  • 10. Bank merger approvals: Kewenangan Memberikan Persetujuan
  • 11. Bank merger approvals: Ambang atau Peristiwa Pemicu Pengajuan
  • 12. Bank merger approvals: Dokumen Pendukung Penilaian
  • 13. Bank merger approvals: Persetujuan Bersyarat serta Kewajiban Lanjutan
  • 14. Bank merger approvals: Batas Waktu Pemenuhan sebelum Pelaksanaan
  • 15. Controlling shareholder: Hak Suara serta Hak Ekonomi Pemegang Saham
  • 16. Controlling shareholder: Penyelenggaraan Rapat dan Agenda Keputusan
  • 17. Controlling shareholder: Akses Informasi Perseroan
  • 18. Controlling shareholder: Pembatasan Transfer serta Perjanjian Pemegang Saham
  • 19. Controlling shareholder: Penyelesaian Perselisihan antarPemegang
  • 20. Consolidation structure: Merger atau Akuisisi Bank
  • 21. Consolidation structure: Entitas Penerima
  • 22. Consolidation structure: Pengalihan Aset-Liabilitas
  • 23. Consolidation structure: Persetujuan Otoritas
  • 24. Consolidation structure: Struktur Pengendali Akhir
  • 25. Integration requirements: Rencana Penyatuan Operasi
  • 26. Integration requirements: Migrasi Sistem
  • 27. Integration requirements: Kontinuitas Layanan
  • 28. Integration requirements: Harmonisasi Kebijakan
  • 29. Integration requirements: Pelaporan Kemajuan
  • 30. Prudential conditions: Standar Kehati-hatian yang Wajib Dipenuhi
  • 31. Prudential conditions: Pemetaan Risiko pada Kegiatan Bank
  • 32. Prudential conditions: Pengawasan Rasio serta Batas Eksposur
  • 33. Prudential conditions: Laporan Pelanggaran dan Rencana Perbaikan
  • 34. Prudential conditions: Intervensi Regulator ketika Risiko Meningkat
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kewenangan Memberikan Persetujuan pada Bank merger approvals
  • 36. Prinsip Kunci Bank ownership policy: Konsolidasi Kepemilikan serta Persetujuan Pengawas
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Integration requirements: Perselisihan tentang Kontinuitas Layanan
  • 38. Sintesis Single Presence Policy, Bank M&A & Consolidation: Pemegang Saham Pengendali • Hak Suara serta Hak Ekonomi Pemegang Saham • Standar Kehati-hatian yang Wajib Dipenuhi
  • 39. Tugas Prudential conditions: Susun Analisis Pengawasan Rasio serta Batas Eksposur dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Single Presence Policy, Bank M&A & Consolidation: JDIH OJK, Bank Indonesia, dan LPS; facility agreement; dokumen jaminan; standar transaksi terkait

BAB 10: NPL Workout, Restructuring & Banking Dispute

40 pelajaran
  • 01. NPL Workout, Restructuring & Banking Dispute
  • 02. Isu Pengantar: NPL classification dan Dampaknya terhadap Settlement documentation
  • 03. Peta Pembahasan: NPL classification • Workout agreements • Collateral recovery • Debt restructuring • Litigation options • Settlement documentation
  • 04. Sasaran Analisis: Kualitas Pembayaran, Penilaian Kepemilikan serta Nilai Agunan, dan Ruang Lingkup Tuntutan yang Diselesaikan
  • 05. NPL classification: Kualitas Pembayaran
  • 06. NPL classification: Kondisi Debitur
  • 07. NPL classification: Prospek Usaha
  • 08. NPL classification: Dokumen Penilaian
  • 09. NPL classification: Dampak pada Pencadangan
  • 10. Workout agreements: Diagnosis Kondisi Keuangan Debitur
  • 11. Workout agreements: Penentuan Utang yang Dinegosiasikan
  • 12. Workout agreements: Perjanjian Penundaan dan Penyesuaian Pembayaran
  • 13. Workout agreements: Dukungan Kreditur terhadap Rencana Usaha
  • 14. Workout agreements: Trigger Beralih ke Proses Formal
  • 15. Collateral recovery: Penilaian Kepemilikan serta Nilai Agunan
  • 16. Collateral recovery: Pembatasan Aset yang Dapat Diikat
  • 17. Collateral recovery: Dokumen Pengikatan dan Bukti Pendaftaran
  • 18. Collateral recovery: Pemeliharaan Nilai serta Perlindungan Asuransi
  • 19. Collateral recovery: Realisasi Agunan pada Saat Default
  • 20. Debt restructuring: Pemetaan Utang dan Kemampuan Membayar
  • 21. Debt restructuring: Perubahan Jatuh Tempo serta Tingkat Bunga
  • 22. Debt restructuring: Persetujuan Kreditur yang Diperlukan
  • 23. Debt restructuring: Perlakuan Jaminan dan Covenant
  • 24. Debt restructuring: Pelaksanaan Rencana serta Pengawasan Kepatuhan
  • 25. Litigation options: Jenis Tuntutan
  • 26. Litigation options: Forum yang Berwenang
  • 27. Litigation options: Kekuatan Bukti
  • 28. Litigation options: Biaya serta Waktu
  • 29. Litigation options: Alternatif Perdamaian
  • 30. Settlement documentation: Ruang Lingkup Tuntutan yang Diselesaikan
  • 31. Settlement documentation: Nilai Pembayaran dan Jadwal Pemenuhan
  • 32. Settlement documentation: Release serta Reservasi Hak Tertentu
  • 33. Settlement documentation: Kerahasiaan dan Pernyataan kepada Publik
  • 34. Settlement documentation: Akibat Wanprestasi atas Kesepakatan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Diagnosis Kondisi Keuangan Debitur pada Workout agreements
  • 36. Prinsip Kunci NPL classification: Dokumen Penilaian serta Dampak pada Pencadangan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Litigation options: Perselisihan tentang Kekuatan Bukti
  • 38. Sintesis NPL Workout, Restructuring & Banking Dispute: Kualitas Pembayaran • Penilaian Kepemilikan serta Nilai Agunan • Ruang Lingkup Tuntutan yang Diselesaikan
  • 39. Tugas Settlement documentation: Susun Analisis Release serta Reservasi Hak Tertentu dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan NPL Workout, Restructuring & Banking Dispute: JDIH OJK, Bank Indonesia, dan LPS; facility agreement; dokumen jaminan; standar transaksi terkait

BAB 11: Sovereign & Sub-Sovereign Lending

40 pelajaran
  • 01. Sovereign & Sub-Sovereign Lending
  • 02. Isu Pengantar: Sovereign borrower capacity dan Dampaknya terhadap Sovereign remedies
  • 03. Peta Pembahasan: Sovereign borrower capacity • Sovereign immunity • Budget authority • Sub-sovereign approvals • Public debt limits • Sovereign remedies
  • 04. Sasaran Analisis: Dasar Kewenangan Berutang, Kewenangan Menetapkan Komitmen Anggaran, dan Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 05. Sovereign borrower capacity: Dasar Kewenangan Berutang
  • 06. Sovereign borrower capacity: Pihak Penandatangan
  • 07. Sovereign borrower capacity: Persetujuan Anggaran
  • 08. Sovereign borrower capacity: Tujuan Penggunaan
  • 09. Sovereign borrower capacity: Batas Komitmen Negara
  • 10. Sovereign immunity: Pembedaan Kekebalan Yurisdiksi dan Eksekusi
  • 11. Sovereign immunity: Tindakan Negara yang Bersifat Komersial
  • 12. Sovereign immunity: Waiver dalam Dokumen Utang
  • 13. Sovereign immunity: Kategori Aset Negara yang Tetap Dilindungi
  • 14. Sovereign immunity: Pengujian Kekebalan pada Forum Eksekusi
  • 15. Budget authority: Kewenangan Menetapkan Komitmen Anggaran
  • 16. Budget authority: Alokasi Pembayaran pada Tahun Berjalan
  • 17. Budget authority: Kewajiban Multiyears dan Persetujuannya
  • 18. Budget authority: Pembatasan Penggunaan Dana Publik
  • 19. Budget authority: Risiko Pembayaran tanpa Otorisasi Anggaran
  • 20. Sub-sovereign approvals: Kewenangan Memberikan Persetujuan
  • 21. Sub-sovereign approvals: Ambang atau Peristiwa Pemicu Pengajuan
  • 22. Sub-sovereign approvals: Dokumen Pendukung Penilaian
  • 23. Sub-sovereign approvals: Persetujuan Bersyarat serta Kewajiban Lanjutan
  • 24. Sub-sovereign approvals: Batas Waktu Pemenuhan sebelum Pelaksanaan
  • 25. Public debt limits: Kapasitas Entitas Publik Mengambil Utang
  • 26. Public debt limits: Batas Nilai serta Persetujuan yang Diperlukan
  • 27. Public debt limits: Sumber Pembayaran yang Sah
  • 28. Public debt limits: Pelaporan Kewajiban kepada Pengawas
  • 29. Public debt limits: Akibat Komitmen Melampaui Wewenang
  • 30. Sovereign remedies: Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 31. Sovereign remedies: Syarat Pemenuhan untuk Setiap Pilihan
  • 32. Sovereign remedies: Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial
  • 33. Sovereign remedies: Pembatasan Nilai serta Larangan Pemulihan Ganda
  • 34. Sovereign remedies: Pelaksanaan Pemulihan yang Disepakati atau Diperintahkan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pembedaan Kekebalan Yurisdiksi dan Eksekusi pada Sovereign immunity
  • 36. Prinsip Kunci Sovereign borrower capacity: Tujuan Penggunaan serta Batas Komitmen Negara
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Public debt limits: Perselisihan tentang Sumber Pembayaran yang Sah
  • 38. Sintesis Sovereign & Sub-Sovereign Lending: Dasar Kewenangan Berutang • Kewenangan Menetapkan Komitmen Anggaran • Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 39. Tugas Sovereign remedies: Susun Analisis Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Sovereign & Sub-Sovereign Lending: JDIH OJK, Bank Indonesia, dan LPS; facility agreement; dokumen jaminan; standar transaksi terkait

BAB 12: Development Finance & Multilateral Agency Loans

40 pelajaran
  • 01. Development Finance & Multilateral Agency Loans
  • 02. Isu Pengantar: Development mandate dan Dampaknya terhadap Multilateral protections
  • 03. Peta Pembahasan: Development mandate • Loan eligibility • Safeguard policies • Procurement conditions • Disbursement requirements • Multilateral protections
  • 04. Sasaran Analisis: Tujuan Pembangunan, Lonjakan Impor sebagai Pemicu Penyelidikan, dan Mandat Pembangunan Lembaga Pendana
  • 05. Development mandate: Tujuan Pembangunan
  • 06. Development mandate: Sektor Prioritas
  • 07. Development mandate: Kelayakan Penerima
  • 08. Development mandate: Ukuran Hasil
  • 09. Development mandate: Batas Penggunaan Dana
  • 10. Loan eligibility: Jumlah Pokok dan Ketersediaan Fasilitas
  • 11. Loan eligibility: Dasar Perhitungan Bunga serta Biaya
  • 12. Loan eligibility: Syarat Penarikan dan Jadwal Pembayaran
  • 13. Loan eligibility: Jaminan serta Covenant Peminjam
  • 14. Loan eligibility: Peristiwa Default dan Hak Percepatan
  • 15. Safeguard policies: Lonjakan Impor sebagai Pemicu Penyelidikan
  • 16. Safeguard policies: Kerugian Serius Industri Domestik
  • 17. Safeguard policies: Pembuktian Hubungan Sebab Akibat
  • 18. Safeguard policies: Bentuk serta Durasi Tindakan Pengamanan
  • 19. Safeguard policies: Evaluasi dan Penyesuaian Tindakan
  • 20. Procurement conditions: Metode Pengadaan yang Disyaratkan
  • 21. Procurement conditions: Kualifikasi Penyedia
  • 22. Procurement conditions: Evaluasi Penawaran
  • 23. Procurement conditions: Larangan Praktik Curang
  • 24. Procurement conditions: Hak Pemeriksaan Pendana
  • 25. Disbursement requirements: Conditions Precedent
  • 26. Disbursement requirements: Permohonan Penarikan
  • 27. Disbursement requirements: Dokumen Penggunaan Dana
  • 28. Disbursement requirements: Kontribusi Dana Pendamping
  • 29. Disbursement requirements: Penolakan Penarikan
  • 30. Multilateral protections: Mandat Pembangunan Lembaga Pendana
  • 31. Multilateral protections: Kelayakan Proyek serta Penerima Dana
  • 32. Multilateral protections: Safeguard dan Ketentuan Pengadaan
  • 33. Multilateral protections: Hak Istimewa yang Perlu Diperiksa
  • 34. Multilateral protections: Koordinasi dengan Pemberi Dana Komersial
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Jumlah Pokok dan Ketersediaan Fasilitas pada Loan eligibility
  • 36. Prinsip Kunci Development mandate: Ukuran Hasil serta Batas Penggunaan Dana
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Disbursement requirements: Perselisihan tentang Dokumen Penggunaan Dana
  • 38. Sintesis Development Finance & Multilateral Agency Loans: Tujuan Pembangunan • Lonjakan Impor sebagai Pemicu Penyelidikan • Mandat Pembangunan Lembaga Pendana
  • 39. Tugas Multilateral protections: Susun Analisis Safeguard dan Ketentuan Pengadaan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Development Finance & Multilateral Agency Loans: JDIH OJK, Bank Indonesia, dan LPS; facility agreement; dokumen jaminan; standar transaksi terkait

BAB 13: Consumer Finance, Digital Lending & OJK Rules

40 pelajaran
  • 01. Consumer Finance, Digital Lending & OJK Rules
  • 02. Isu Pengantar: Consumer credit terms dan Dampaknya terhadap Consumer remedies
  • 03. Peta Pembahasan: Consumer credit terms • Affordability assessment • Digital disclosure • Collection conduct • Complaint handling • Consumer remedies
  • 04. Sasaran Analisis: Informasi Material sebelum Pembelian, Fakta yang Wajib Diungkapkan, dan Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 05. Consumer credit terms: Informasi Material sebelum Pembelian
  • 06. Consumer credit terms: Ketentuan Kontrak yang Dapat Merugikan Pengguna
  • 07. Consumer credit terms: Hak atas Kesesuaian Produk atau Layanan
  • 08. Consumer credit terms: Prosedur Pengaduan dan Pengembalian
  • 09. Consumer credit terms: Pemulihan ketika Hak Konsumen Dilanggar
  • 10. Affordability assessment: Pendapatan Peminjam
  • 11. Affordability assessment: Beban Utang Berjalan
  • 12. Affordability assessment: Biaya Kebutuhan Pokok
  • 13. Affordability assessment: Stress Test Pembayaran
  • 14. Affordability assessment: Dokumentasi Keputusan
  • 15. Digital disclosure: Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 16. Digital disclosure: Penerima dan Waktu Penyampaian
  • 17. Digital disclosure: Ambang Materialitas Informasi
  • 18. Digital disclosure: Verifikasi serta Persetujuan Internal
  • 19. Digital disclosure: Koreksi ketika Pengungkapan Tidak Akurat
  • 20. Collection conduct: Batas Cara Penagihan
  • 21. Collection conduct: Identifikasi Penagih
  • 22. Collection conduct: Kerahasiaan Debitur
  • 23. Collection conduct: Larangan Intimidasi
  • 24. Collection conduct: Penanganan Pengaduan
  • 25. Complaint handling: Kanal Pengaduan
  • 26. Complaint handling: Verifikasi Pemohon
  • 27. Complaint handling: Pemeriksaan Fakta
  • 28. Complaint handling: Tenggat Tanggapan
  • 29. Complaint handling: Eskalasi Sengketa
  • 30. Consumer remedies: Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 31. Consumer remedies: Syarat Pemenuhan untuk Setiap Pilihan
  • 32. Consumer remedies: Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial
  • 33. Consumer remedies: Pembatasan Nilai serta Larangan Pemulihan Ganda
  • 34. Consumer remedies: Pelaksanaan Pemulihan yang Disepakati atau Diperintahkan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pendapatan Peminjam pada Affordability assessment
  • 36. Prinsip Kunci Consumer credit terms: Prosedur Pengaduan dan Pengembalian serta Pemulihan ketika Hak Konsumen Dilanggar
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Complaint handling: Perselisihan tentang Pemeriksaan Fakta
  • 38. Sintesis Consumer Finance, Digital Lending & OJK Rules: Informasi Material sebelum Pembelian • Fakta yang Wajib Diungkapkan • Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 39. Tugas Consumer remedies: Susun Analisis Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Consumer Finance, Digital Lending & OJK Rules: JDIH OJK, Bank Indonesia, dan LPS; facility agreement; dokumen jaminan; standar transaksi terkait

BAB 14: Resolusi Bank & Penjaminan Simpanan: Perbandingan Mekanisme Bail-In AntarYurisdiksi

40 pelajaran
  • 01. Resolusi Bank & Penjaminan Simpanan: Perbandingan Mekanisme Bail-In AntarYurisdiksi
  • 02. Isu Pengantar: Bank distress triggers dan Dampaknya terhadap Resolution safeguards
  • 03. Peta Pembahasan: Bank distress triggers • Resolution powers • Bail-in conditions • Deposit insurance • Creditor hierarchy • Resolution safeguards
  • 04. Sasaran Analisis: Indikator Modal serta Likuiditas Memburuk, Jenis Liabilitas yang Dapat Menyerap Kerugian, dan Lonjakan Impor sebagai Pemicu Penyelidikan
  • 05. Bank distress triggers: Indikator Modal serta Likuiditas Memburuk
  • 06. Bank distress triggers: Tahap Intervensi Pengawas
  • 07. Bank distress triggers: Rencana Pemulihan oleh Manajemen
  • 08. Bank distress triggers: Koordinasi dengan Otoritas Resolusi
  • 09. Bank distress triggers: Kontinuitas Layanan kepada Nasabah
  • 10. Resolution powers: Pemicu Penanganan Bank Bermasalah
  • 11. Resolution powers: Kewenangan Otoritas Resolusi
  • 12. Resolution powers: Pemindahan Aset dan Liabilitas
  • 13. Resolution powers: Perlindungan Simpanan serta Fungsi Kritis
  • 14. Resolution powers: Akuntabilitas Keputusan dan Hak Kreditur
  • 15. Bail-in conditions: Jenis Liabilitas yang Dapat Menyerap Kerugian
  • 16. Bail-in conditions: Kewenangan Otoritas dalam Resolusi
  • 17. Bail-in conditions: Urutan Penanggungan Kerugian
  • 18. Bail-in conditions: Pengecualian terhadap Simpanan yang Dilindungi
  • 19. Bail-in conditions: Penerapan Hanya dalam Rezim yang Mengaturnya
  • 20. Deposit insurance: Jenis Simpanan yang Dicakup
  • 21. Deposit insurance: Kriteria Kelayakan Penjaminan
  • 22. Deposit insurance: Batas Nilai Penjaminan yang Perlu Diperiksa
  • 23. Deposit insurance: Verifikasi Rekening saat Bank Ditangani
  • 24. Deposit insurance: Pembayaran Klaim dan Hak Penjamin
  • 25. Creditor hierarchy: Verifikasi Identitas serta Nilai Tagihan
  • 26. Creditor hierarchy: Klasifikasi Tagihan dan Hak Jaminan
  • 27. Creditor hierarchy: Hak Informasi serta Keikutsertaan dalam Rapat
  • 28. Creditor hierarchy: Voting atas Rencana Penyelesaian
  • 29. Creditor hierarchy: Hak atas Pembagian Hasil Pemulihan
  • 30. Resolution safeguards: Lonjakan Impor sebagai Pemicu Penyelidikan
  • 31. Resolution safeguards: Kerugian Serius Industri Domestik
  • 32. Resolution safeguards: Pembuktian Hubungan Sebab Akibat
  • 33. Resolution safeguards: Bentuk serta Durasi Tindakan Pengamanan
  • 34. Resolution safeguards: Evaluasi dan Penyesuaian Tindakan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pemicu Penanganan Bank Bermasalah pada Resolution powers
  • 36. Prinsip Kunci Bank distress triggers: Koordinasi dengan Otoritas Resolusi serta Kontinuitas Layanan kepada Nasabah
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Creditor hierarchy: Perselisihan tentang Hak Informasi serta Keikutsertaan dalam Rapat
  • 38. Sintesis Resolusi Bank & Penjaminan Simpanan: Perbandingan Mekanisme Bail-In AntarYurisdiksi: Indikator Modal serta Likuiditas Memburuk • Jenis Liabilitas yang Dapat Menyerap Kerugian • Lonjakan Impor sebagai Pemicu Penyelidikan
  • 39. Tugas Resolution safeguards: Susun Analisis Pembuktian Hubungan Sebab Akibat dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Resolusi Bank & Penjaminan Simpanan: Perbandingan Mekanisme Bail-In AntarYurisdiksi: JDIH OJK, Bank Indonesia, dan LPS; facility agreement; dokumen jaminan; standar transaksi terkait

BAB 15: Foreign Exchange, Hedging & Derivatives Regulation

40 pelajaran
  • 01. Foreign Exchange, Hedging & Derivatives Regulation
  • 02. Isu Pengantar: FX transaction rules dan Dampaknya terhadap Regulatory reporting
  • 03. Peta Pembahasan: FX transaction rules • Hedging documentation • Derivative capacity • Close-out netting • Collateral arrangements • Regulatory reporting
  • 04. Sasaran Analisis: Tujuan Transaksi Valuta Asing, Kerugian Perseroan yang Menjadi Objek Gugatan, dan Data yang Menjadi Dasar Pelaporan
  • 05. FX transaction rules: Tujuan Transaksi Valuta Asing
  • 06. FX transaction rules: Dokumen Underlying yang Diperlukan
  • 07. FX transaction rules: Hak Para Pihak dan Batas Transaksi
  • 08. FX transaction rules: Konfirmasi Harga serta Tanggal Penyelesaian
  • 09. FX transaction rules: Pelaporan dan Pengendalian Risiko Nilai Tukar
  • 10. Hedging documentation: Eksposur yang Akan Dilindungi
  • 11. Hedging documentation: Pemilihan Instrumen serta Underlying
  • 12. Hedging documentation: Dokumen Master Agreement dan Confirmation
  • 13. Hedging documentation: Mark-to-Market serta Kebutuhan Agunan
  • 14. Hedging documentation: Pengakhiran Dini dan Penyelesaian Bersih
  • 15. Derivative capacity: Kerugian Perseroan yang Menjadi Objek Gugatan
  • 16. Derivative capacity: Persyaratan Pemegang Saham Mengajukan Gugatan
  • 17. Derivative capacity: Pihak Direksi atau Komisaris yang Digugat
  • 18. Derivative capacity: Pembuktian Kesalahan dan Kerugian Perseroan
  • 19. Derivative capacity: Penerima Manfaat dari Pemulihan Kerugian
  • 20. Close-out netting: Pemicu Pengakhiran Seluruh Transaksi
  • 21. Close-out netting: Penilaian Nilai Penggantian Kontrak
  • 22. Close-out netting: Penggabungan Kewajiban menjadi Nilai Bersih
  • 23. Close-out netting: Hubungan Netting dengan Proses Insolvensi
  • 24. Close-out netting: Legal Opinion tentang Keberlakuan AntarYurisdiksi
  • 25. Collateral arrangements: Penilaian Kepemilikan serta Nilai Agunan
  • 26. Collateral arrangements: Pembatasan Aset yang Dapat Diikat
  • 27. Collateral arrangements: Dokumen Pengikatan dan Bukti Pendaftaran
  • 28. Collateral arrangements: Pemeliharaan Nilai serta Perlindungan Asuransi
  • 29. Collateral arrangements: Realisasi Agunan pada Saat Default
  • 30. Regulatory reporting: Data yang Menjadi Dasar Pelaporan
  • 31. Regulatory reporting: Periode dan Batas Entitas yang Dilaporkan
  • 32. Regulatory reporting: Metode Verifikasi Angka serta Narasi
  • 33. Regulatory reporting: Persetujuan sebelum Penyampaian
  • 34. Regulatory reporting: Koreksi Laporan dan Jejak Perubahan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Eksposur yang Akan Dilindungi pada Hedging documentation
  • 36. Prinsip Kunci FX transaction rules: Konfirmasi Harga serta Tanggal Penyelesaian serta Pelaporan dan Pengendalian Risiko Nilai Tukar
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Collateral arrangements: Perselisihan tentang Dokumen Pengikatan dan Bukti Pendaftaran
  • 38. Sintesis Foreign Exchange, Hedging & Derivatives Regulation: Tujuan Transaksi Valuta Asing • Kerugian Perseroan yang Menjadi Objek Gugatan • Data yang Menjadi Dasar Pelaporan
  • 39. Tugas Regulatory reporting: Susun Analisis Metode Verifikasi Angka serta Narasi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Foreign Exchange, Hedging & Derivatives Regulation: JDIH OJK, Bank Indonesia, dan LPS; facility agreement; dokumen jaminan; standar transaksi terkait

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang hukum dagang atau hukum bisnis Indonesia.

Deskripsi

Kajian regulasi perbankan OJK, dokumentasi kredit sindikasi, regulasi teknologi finansial (fintech), dan penanganan kredit macet.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Oil & Gas Law
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

Oil & Gas Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Mining & Mineral Law
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Mining & Mineral Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Geothermal & Renewable Energy Law
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Geothermal & Renewable Energy Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000