Investment Banking › SLIDES • Advanced

Regulatory & Government Relations untuk Deal Approval

OSS-RBA BKPM Approvals, OJK Fit & Proper, and KPPU Merger Control Notifications

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai konsep teoritis dan praktis terbaik dalam transaksi investasi di Indonesia.
Mampu memitigasi risiko hukum, pajak, dan regulasi terkait deal approval.

Daftar Isi

BAB 01: BKPM & OSS Online Single Submission

40 pelajaran
  • 01. BKPM & OSS Online Single Submission
  • 02. Why: Dampak Investment Licensing Authority dan OSS Data Consistency pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Investment Licensing Authority; OSS Business Registration; Risk-Based Permit Workflow; Business Classification Alignment; License Commitment Tracking; OSS Data Consistency
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis OSS Business Registration, Menilai Business Classification Alignment, dan Menyimpulkan OSS Data Consistency
  • 05. Investment Licensing Authority: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 06. Investment Licensing Authority: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 07. Investment Licensing Authority: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 08. Investment Licensing Authority: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 09. Investment Licensing Authority: Pembagian tugas regulator pelaksana
  • 10. OSS Business Registration: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 11. OSS Business Registration: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 12. OSS Business Registration: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 13. OSS Business Registration: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 14. OSS Business Registration: Kesesuaian identitas sebelum pengajuan
  • 15. Risk-Based Permit Workflow: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 16. Risk-Based Permit Workflow: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 17. Risk-Based Permit Workflow: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 18. Risk-Based Permit Workflow: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 19. Risk-Based Permit Workflow: Ketergantungan izin menurut kegiatan
  • 20. Business Classification Alignment: Kegiatan Usaha Aktual dan Kode Klasifikasi
  • 21. Business Classification Alignment: Identitas Pelaku Usaha serta Lokasi
  • 22. Business Classification Alignment: Keterkaitan Klasifikasi dengan Perizinan
  • 23. Business Classification Alignment: Pembaruan Data saat Kegiatan Berubah
  • 24. Business Classification Alignment: Konsistensi klasifikasi dokumen
  • 25. License Commitment Tracking: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 26. License Commitment Tracking: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 27. License Commitment Tracking: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 28. License Commitment Tracking: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 29. License Commitment Tracking: Komitmen yang belum ditutup
  • 30. OSS Data Consistency: Kegiatan Usaha Aktual dan Kode Klasifikasi
  • 31. OSS Data Consistency: Identitas Pelaku Usaha serta Lokasi
  • 32. OSS Data Consistency: Keterkaitan Klasifikasi dengan Perizinan
  • 33. OSS Data Consistency: Pembaruan Data saat Kegiatan Berubah
  • 34. OSS Data Consistency: Perubahan data setelah transaksi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Risk-Based Permit Workflow dengan Data OSS Business Registration
  • 36. Quote Penting (Editorial): Investment Licensing Authority - Persetujuan Transaksi Memerlukan Bukti Pemenuhan serta Komunikasi yang Transparan
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan OSS Data Consistency ketika Business Classification Alignment Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Investment Licensing Authority, Risk-Based Permit Workflow, dan OSS Data Consistency
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan OSS Data Consistency beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: JDIH, OSS, OJK, KPPU, dan Dokumen Permohonan untuk BKPM & OSS Online Single Submission

BAB 02: Kemenkeu & Tax Incentive

40 pelajaran
  • 01. Kemenkeu & Tax Incentive
  • 02. Why: Dampak Tax Incentive Policy Perimeter dan Incentive Realization Monitoring pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Tax Incentive Policy Perimeter; Fiscal Incentive Application; Fiscal Benefit Model; Fiscal Compliance Milestone; Fiscal Approval Documentation; Incentive Realization Monitoring
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Fiscal Incentive Application, Menilai Fiscal Compliance Milestone, dan Menyimpulkan Incentive Realization Monitoring
  • 05. Tax Incentive Policy Perimeter: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 06. Tax Incentive Policy Perimeter: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 07. Tax Incentive Policy Perimeter: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 08. Tax Incentive Policy Perimeter: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 09. Tax Incentive Policy Perimeter: Batas kewenangan fasilitas fiskal
  • 10. Fiscal Incentive Application: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 11. Fiscal Incentive Application: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 12. Fiscal Incentive Application: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 13. Fiscal Incentive Application: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 14. Fiscal Incentive Application: Urutan dokumen sebelum pengajuan
  • 15. Fiscal Benefit Model: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 16. Fiscal Benefit Model: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 17. Fiscal Benefit Model: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 18. Fiscal Benefit Model: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 19. Fiscal Benefit Model: Manfaat setelah memperhitungkan syarat
  • 20. Fiscal Compliance Milestone: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 21. Fiscal Compliance Milestone: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 22. Fiscal Compliance Milestone: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 23. Fiscal Compliance Milestone: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 24. Fiscal Compliance Milestone: Titik pelaporan realisasi
  • 25. Fiscal Approval Documentation: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 26. Fiscal Approval Documentation: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 27. Fiscal Approval Documentation: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 28. Fiscal Approval Documentation: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 29. Fiscal Approval Documentation: Konsistensi fakta permohonan
  • 30. Incentive Realization Monitoring: Biaya atau Kegiatan yang Dapat Diperhitungkan
  • 31. Incentive Realization Monitoring: Tanggal Pengeluaran dan Periode Pengakuan
  • 32. Incentive Realization Monitoring: Dokumen Pendukung serta Batas Manfaat
  • 33. Incentive Realization Monitoring: Rekonsiliasi Nilai yang Diajukan dengan Realisasi
  • 34. Incentive Realization Monitoring: Gap antara persetujuan realisasi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Fiscal Benefit Model dengan Data Fiscal Incentive Application
  • 36. Quote Penting (Editorial): Tax Incentive Policy Perimeter - Persetujuan Transaksi Memerlukan Bukti Pemenuhan serta Komunikasi yang Transparan
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Incentive Realization Monitoring ketika Fiscal Compliance Milestone Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Tax Incentive Policy Perimeter, Fiscal Benefit Model, dan Incentive Realization Monitoring
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Incentive Realization Monitoring beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: JDIH, OSS, OJK, KPPU, dan Dokumen Permohonan untuk Kemenkeu & Tax Incentive

BAB 03: Kemenperin & Industrial Policy

40 pelajaran
  • 01. Kemenperin & Industrial Policy
  • 02. Why: Dampak Industrial Policy Alignment dan Industrial Policy Engagement pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Industrial Policy Alignment; Industrial Business Classification; Industrial Local Content; Industrial Incentive Assessment; Industrial Operating License; Industrial Policy Engagement
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Industrial Business Classification, Menilai Industrial Incentive Assessment, dan Menyimpulkan Industrial Policy Engagement
  • 05. Industrial Policy Alignment: Mandat Kelembagaan dan Pihak Berwenang
  • 06. Industrial Policy Alignment: Tujuan Kebijakan serta Kriteria Penilaian
  • 07. Industrial Policy Alignment: Bukti Permohonan dan Proses Koordinasi
  • 08. Industrial Policy Alignment: Perubahan Kebijakan serta Kewajiban Transparansi
  • 09. Industrial Policy Alignment: Tujuan kebijakan dan investasi
  • 10. Industrial Business Classification: Kegiatan Usaha Aktual dan Kode Klasifikasi
  • 11. Industrial Business Classification: Identitas Pelaku Usaha serta Lokasi
  • 12. Industrial Business Classification: Keterkaitan Klasifikasi dengan Perizinan
  • 13. Industrial Business Classification: Pembaruan Data saat Kegiatan Berubah
  • 14. Industrial Business Classification: Kecocokan kegiatan produksi
  • 15. Industrial Local Content: Pengguna Sasaran dan Kebutuhan Pembelajaran
  • 16. Industrial Local Content: Bukti Kualitas serta Hak atas Materi
  • 17. Industrial Local Content: Penyampaian, Penilaian, dan Pengukuran Hasil
  • 18. Industrial Local Content: Biaya Produksi serta Keberlanjutan Pendapatan
  • 19. Industrial Local Content: Basis perhitungan komponen lokal
  • 20. Industrial Incentive Assessment: Biaya atau Kegiatan yang Dapat Diperhitungkan
  • 21. Industrial Incentive Assessment: Tanggal Pengeluaran dan Periode Pengakuan
  • 22. Industrial Incentive Assessment: Dokumen Pendukung serta Batas Manfaat
  • 23. Industrial Incentive Assessment: Rekonsiliasi Nilai yang Diajukan dengan Realisasi
  • 24. Industrial Incentive Assessment: Biaya memenuhi prasyarat fasilitas
  • 25. Industrial Operating License: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 26. Industrial Operating License: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 27. Industrial Operating License: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 28. Industrial Operating License: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 29. Industrial Operating License: Izin menurut tahap usaha
  • 30. Industrial Policy Engagement: Definisi Kohor serta Titik Awal Pengukuran
  • 31. Industrial Policy Engagement: Pengguna Aktif dan Peristiwa yang Diukur
  • 32. Industrial Policy Engagement: Pemisahan Pengguna Baru serta Pengguna Kembali
  • 33. Industrial Policy Engagement: Hubungan Retensi dengan Pendapatan Pelanggan
  • 34. Industrial Policy Engagement: Komunikasi yang tidak menjanjikan persetujuan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Industrial Local Content dengan Data Industrial Business Classification
  • 36. Quote Penting (Editorial): Industrial Policy Alignment - Persetujuan Transaksi Memerlukan Bukti Pemenuhan serta Komunikasi yang Transparan
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Industrial Policy Engagement ketika Industrial Incentive Assessment Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Industrial Policy Alignment, Industrial Local Content, dan Industrial Policy Engagement
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Industrial Policy Engagement beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: JDIH, OSS, OJK, KPPU, dan Dokumen Permohonan untuk Kemenperin & Industrial Policy

BAB 04: Kementerian ESDM & Energy Permit

40 pelajaran
  • 01. Kementerian ESDM & Energy Permit
  • 02. Why: Dampak Energy Sector Permit Authority dan Energy Permit Renewal pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Energy Sector Permit Authority; Energy Business Activity; Energy Permit Documentation; Energy License Conditions; Energy Permit Transfer; Energy Permit Renewal
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Energy Business Activity, Menilai Energy License Conditions, dan Menyimpulkan Energy Permit Renewal
  • 05. Energy Sector Permit Authority: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 06. Energy Sector Permit Authority: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 07. Energy Sector Permit Authority: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 08. Energy Sector Permit Authority: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 09. Energy Sector Permit Authority: Instansi menurut komoditas kegiatan
  • 10. Energy Business Activity: Kegiatan Usaha Aktual dan Kode Klasifikasi
  • 11. Energy Business Activity: Identitas Pelaku Usaha serta Lokasi
  • 12. Energy Business Activity: Keterkaitan Klasifikasi dengan Perizinan
  • 13. Energy Business Activity: Pembaruan Data saat Kegiatan Berubah
  • 14. Energy Business Activity: Perbedaan usaha dan proyek
  • 15. Energy Permit Documentation: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 16. Energy Permit Documentation: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 17. Energy Permit Documentation: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 18. Energy Permit Documentation: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 19. Energy Permit Documentation: Dokumen dasar teknis lokasi
  • 20. Energy License Conditions: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 21. Energy License Conditions: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 22. Energy License Conditions: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 23. Energy License Conditions: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 24. Energy License Conditions: Kewajiban sebelum operasi berjalan
  • 25. Energy Permit Transfer: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 26. Energy Permit Transfer: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 27. Energy Permit Transfer: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 28. Energy Permit Transfer: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 29. Energy Permit Transfer: Persetujuan akibat pengalihan
  • 30. Energy Permit Renewal: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 31. Energy Permit Renewal: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 32. Energy Permit Renewal: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 33. Energy Permit Renewal: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 34. Energy Permit Renewal: Risiko masa berlaku berakhir
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Energy Permit Documentation dengan Data Energy Business Activity
  • 36. Quote Penting (Editorial): Energy Sector Permit Authority - Persetujuan Transaksi Memerlukan Bukti Pemenuhan serta Komunikasi yang Transparan
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Energy Permit Renewal ketika Energy License Conditions Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Energy Sector Permit Authority, Energy Permit Documentation, dan Energy Permit Renewal
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Energy Permit Renewal beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: JDIH, OSS, OJK, KPPU, dan Dokumen Permohonan untuk Kementerian ESDM & Energy Permit

BAB 05: KPPU & Merger Control

40 pelajaran
  • 01. KPPU & Merger Control
  • 02. Why: Dampak Merger Filing Jurisdiction dan Merger Filing Evidence pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Merger Filing Jurisdiction; Economic Group Aggregation; Merger Notification Threshold Assessment; Competition Market Definition; Competition Remedy; Merger Filing Evidence
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Economic Group Aggregation, Menilai Competition Market Definition, dan Menyimpulkan Merger Filing Evidence
  • 05. Merger Filing Jurisdiction: Hierarki Sumber Hukum dan Ruang Lingkup
  • 06. Merger Filing Jurisdiction: Penentuan Kegiatan serta Pihak yang Tercakup
  • 07. Merger Filing Jurisdiction: Pembagian Kewenangan dan Persyaratan Proses
  • 08. Merger Filing Jurisdiction: Pemeriksaan Perubahan Aturan serta Ketentuan Transisi
  • 09. Merger Filing Jurisdiction: Koneksi ekonomi yang relevan
  • 10. Economic Group Aggregation: Struktur Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung
  • 11. Economic Group Aggregation: Hak Ekonomi serta Hak Suara
  • 12. Economic Group Aggregation: Pihak Pengendali dan Pemilik Manfaat Akhir
  • 13. Economic Group Aggregation: Penelusuran Perubahan Kepemilikan akibat Transaksi
  • 14. Economic Group Aggregation: Transaksi antar-entitas satu grup
  • 15. Merger Notification Threshold Assessment: Batas Grup Ekonomi dan Transaksi Terkait
  • 16. Merger Notification Threshold Assessment: Pasar Produk serta Pasar Geografis
  • 17. Merger Notification Threshold Assessment: Kriteria Penilaian Kewajiban Pemberitahuan
  • 18. Merger Notification Threshold Assessment: Dokumen Analisis dan Koordinasi Pengajuan
  • 19. Merger Notification Threshold Assessment: Parameter penilaian kewajiban notifikasi
  • 20. Competition Market Definition: Batas Grup Ekonomi dan Transaksi Terkait
  • 21. Competition Market Definition: Pasar Produk serta Pasar Geografis
  • 22. Competition Market Definition: Kriteria Penilaian Kewajiban Pemberitahuan
  • 23. Competition Market Definition: Dokumen Analisis dan Koordinasi Pengajuan
  • 24. Competition Market Definition: Batas produk dan wilayah
  • 25. Competition Remedy: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
  • 26. Competition Remedy: Temuan serta Tingkat Materialitas
  • 27. Competition Remedy: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
  • 28. Competition Remedy: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
  • 29. Competition Remedy: Kewajiban perubahan perilaku usaha
  • 30. Merger Filing Evidence: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 31. Merger Filing Evidence: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 32. Merger Filing Evidence: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 33. Merger Filing Evidence: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 34. Merger Filing Evidence: Bukti penyampaian tepat waktu
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Merger Notification Threshold Assessment dengan Data Economic Group Aggregation
  • 36. Quote Penting (Editorial): Merger Filing Jurisdiction - Persetujuan Transaksi Memerlukan Bukti Pemenuhan serta Komunikasi yang Transparan
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Merger Filing Evidence ketika Competition Market Definition Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Merger Filing Jurisdiction, Merger Notification Threshold Assessment, dan Merger Filing Evidence
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Merger Filing Evidence beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: JDIH, OSS, OJK, KPPU, dan Dokumen Permohonan untuk KPPU & Merger Control

BAB 06: OJK & Capital Market Approval

40 pelajaran
  • 01. OJK & Capital Market Approval
  • 02. Why: Dampak Capital Market Approval Perimeter dan Capital Market Closing Conditions pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Capital Market Approval Perimeter; Issuer Corporate Action; OJK Submission Package; Capital Market Disclosure Timing; Regulatory Review Response; Capital Market Closing Conditions
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Issuer Corporate Action, Menilai Capital Market Disclosure Timing, dan Menyimpulkan Capital Market Closing Conditions
  • 05. Capital Market Approval Perimeter: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 06. Capital Market Approval Perimeter: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 07. Capital Market Approval Perimeter: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 08. Capital Market Approval Perimeter: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 09. Capital Market Approval Perimeter: Kegiatan yang memerlukan persetujuan
  • 10. Issuer Corporate Action: Objek Pengalihan dan Pihak Pengendali
  • 11. Issuer Corporate Action: Rangkaian Transaksi serta Nilai Pengalihan
  • 12. Issuer Corporate Action: Dampak pada Pemegang Saham Publik
  • 13. Issuer Corporate Action: Kewajiban Pengungkapan dan Persetujuan
  • 14. Issuer Corporate Action: Dasar kewenangan aksi emiten
  • 15. OJK Submission Package: Informasi Sensitif dan Batas Distribusi
  • 16. OJK Submission Package: Penanggung Jawab Pengungkapan
  • 17. OJK Submission Package: Pencatatan Versi serta Bukti Penyampaian
  • 18. OJK Submission Package: Koordinasi Perubahan sebelum Publikasi
  • 19. OJK Submission Package: Pihak penyiap informasi kunci
  • 20. Capital Market Disclosure Timing: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 21. Capital Market Disclosure Timing: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 22. Capital Market Disclosure Timing: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 23. Capital Market Disclosure Timing: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 24. Capital Market Disclosure Timing: Ketergantungan pengungkapan dan jadwal
  • 25. Regulatory Review Response: Hierarki Sumber Hukum dan Ruang Lingkup
  • 26. Regulatory Review Response: Penentuan Kegiatan serta Pihak yang Tercakup
  • 27. Regulatory Review Response: Pembagian Kewenangan dan Persyaratan Proses
  • 28. Regulatory Review Response: Pemeriksaan Perubahan Aturan serta Ketentuan Transisi
  • 29. Regulatory Review Response: Alur jawaban lintas penasihat
  • 30. Capital Market Closing Conditions: Urutan Pekerjaan dan Ketergantungan
  • 31. Capital Market Closing Conditions: Pemilik Tindakan serta Tanggal Penyelesaian
  • 32. Capital Market Closing Conditions: Dokumen yang Menjadi Prasyarat Lanjutan
  • 33. Capital Market Closing Conditions: Eskalasi Hambatan dan Bukti Penyelesaian
  • 34. Capital Market Closing Conditions: Bukti pemenuhan sebelum closing
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis OJK Submission Package dengan Data Issuer Corporate Action
  • 36. Quote Penting (Editorial): Capital Market Approval Perimeter - Persetujuan Transaksi Memerlukan Bukti Pemenuhan serta Komunikasi yang Transparan
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Capital Market Closing Conditions ketika Capital Market Disclosure Timing Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Capital Market Approval Perimeter, OJK Submission Package, dan Capital Market Closing Conditions
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Capital Market Closing Conditions beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: JDIH, OSS, OJK, KPPU, dan Dokumen Permohonan untuk OJK & Capital Market Approval

BAB 07: Bappenas & Strategic Project

40 pelajaran
  • 01. Bappenas & Strategic Project
  • 02. Why: Dampak National Planning Alignment dan Project Policy Milestones pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: National Planning Alignment; Strategic Project Eligibility; Project Preparation Evidence; Public Agency Coordination; Strategic Project Support; Project Policy Milestones
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Strategic Project Eligibility, Menilai Public Agency Coordination, dan Menyimpulkan Project Policy Milestones
  • 05. National Planning Alignment: Mandat Kelembagaan dan Pihak Berwenang
  • 06. National Planning Alignment: Tujuan Kebijakan serta Kriteria Penilaian
  • 07. National Planning Alignment: Bukti Permohonan dan Proses Koordinasi
  • 08. National Planning Alignment: Perubahan Kebijakan serta Kewajiban Transparansi
  • 09. National Planning Alignment: Kesesuaian tujuan pembangunan nasional
  • 10. Strategic Project Eligibility: Kriteria Kelayakan dan Batas Penggunaan
  • 11. Strategic Project Eligibility: Data yang Dibutuhkan untuk Seleksi
  • 12. Strategic Project Eligibility: Pengecualian serta Potensi Salah Klasifikasi
  • 13. Strategic Project Eligibility: Pencatatan Hasil dan Peninjauan Berkala
  • 14. Strategic Project Eligibility: Syarat penetapan status proyek
  • 15. Project Preparation Evidence: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 16. Project Preparation Evidence: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 17. Project Preparation Evidence: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 18. Project Preparation Evidence: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 19. Project Preparation Evidence: Kualitas studi kesiapan
  • 20. Public Agency Coordination: Mandat Kelembagaan dan Pihak Berwenang
  • 21. Public Agency Coordination: Tujuan Kebijakan serta Kriteria Penilaian
  • 22. Public Agency Coordination: Bukti Permohonan dan Proses Koordinasi
  • 23. Public Agency Coordination: Perubahan Kebijakan serta Kewajiban Transparansi
  • 24. Public Agency Coordination: Peran masing-masing lembaga
  • 25. Strategic Project Support: Mandat Kelembagaan dan Pihak Berwenang
  • 26. Strategic Project Support: Tujuan Kebijakan serta Kriteria Penilaian
  • 27. Strategic Project Support: Bukti Permohonan dan Proses Koordinasi
  • 28. Strategic Project Support: Perubahan Kebijakan serta Kewajiban Transparansi
  • 29. Strategic Project Support: Dukungan berbeda dari jaminan
  • 30. Project Policy Milestones: Urutan Pekerjaan dan Ketergantungan
  • 31. Project Policy Milestones: Pemilik Tindakan serta Tanggal Penyelesaian
  • 32. Project Policy Milestones: Dokumen yang Menjadi Prasyarat Lanjutan
  • 33. Project Policy Milestones: Eskalasi Hambatan dan Bukti Penyelesaian
  • 34. Project Policy Milestones: Waktu keputusan yang memengaruhi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Project Preparation Evidence dengan Data Strategic Project Eligibility
  • 36. Quote Penting (Editorial): National Planning Alignment - Persetujuan Transaksi Memerlukan Bukti Pemenuhan serta Komunikasi yang Transparan
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Project Policy Milestones ketika Public Agency Coordination Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan National Planning Alignment, Project Preparation Evidence, dan Project Policy Milestones
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Project Policy Milestones beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: JDIH, OSS, OJK, KPPU, dan Dokumen Permohonan untuk Bappenas & Strategic Project

BAB 08: Regional Government & Local Permit

40 pelajaran
  • 01. Regional Government & Local Permit
  • 02. Why: Dampak Regional Spatial Conformity dan Regional Approval Evidence pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Regional Spatial Conformity; Local Business Permit; Local Environmental Interface; Regional Community Consultation; Local Permit Calendar; Regional Approval Evidence
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Local Business Permit, Menilai Regional Community Consultation, dan Menyimpulkan Regional Approval Evidence
  • 05. Regional Spatial Conformity: Identitas Bidang dan Dokumen Hak
  • 06. Regional Spatial Conformity: Penggunaan yang Diizinkan serta Batas Waktu
  • 07. Regional Spatial Conformity: Beban, Tumpang Tindih, dan Klaim Pihak Lain
  • 08. Regional Spatial Conformity: Dampak Status Hak pada Transaksi serta Pendanaan
  • 09. Regional Spatial Conformity: Kesesuaian lokasi dan rencana
  • 10. Local Business Permit: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 11. Local Business Permit: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 12. Local Business Permit: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 13. Local Business Permit: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 14. Local Business Permit: Kegiatan yang memerlukan izin
  • 15. Local Environmental Interface: Sumber Dampak dan Batas Wilayah Kegiatan
  • 16. Local Environmental Interface: Standar Pengendalian serta Rencana Pemulihan
  • 17. Local Environmental Interface: Kebutuhan Investasi dan Kewajiban Jangka Panjang
  • 18. Local Environmental Interface: Bukti Pemantauan serta Penyelesaian Temuan
  • 19. Local Environmental Interface: Pembagian kewenangan lingkungan
  • 20. Regional Community Consultation: Kelompok yang Terdampak serta Hubungan Hukum
  • 21. Regional Community Consultation: Hak, Kewajiban, dan Bukti Pelaksanaannya
  • 22. Regional Community Consultation: Biaya Pemenuhan serta Risiko Sengketa
  • 23. Regional Community Consultation: Saluran Pengaduan dan Tindakan Perbaikan
  • 24. Regional Community Consultation: Keterwakilan pihak terdampak
  • 25. Local Permit Calendar: Urutan Kegiatan dan Ketergantungan Persetujuan
  • 26. Local Permit Calendar: Dokumen Prasyarat pada Setiap Tahap
  • 27. Local Permit Calendar: Penanggung Jawab serta Target Penyelesaian
  • 28. Local Permit Calendar: Dampak Keterlambatan dan Opsi Penyesuaian Jadwal
  • 29. Local Permit Calendar: Ketergantungan beberapa persetujuan
  • 30. Regional Approval Evidence: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 31. Regional Approval Evidence: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 32. Regional Approval Evidence: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 33. Regional Approval Evidence: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 34. Regional Approval Evidence: Catatan dasar keputusan daerah
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Local Environmental Interface dengan Data Local Business Permit
  • 36. Quote Penting (Editorial): Regional Spatial Conformity - Persetujuan Transaksi Memerlukan Bukti Pemenuhan serta Komunikasi yang Transparan
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Regional Approval Evidence ketika Regional Community Consultation Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Regional Spatial Conformity, Local Environmental Interface, dan Regional Approval Evidence
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Regional Approval Evidence beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: JDIH, OSS, OJK, KPPU, dan Dokumen Permohonan untuk Regional Government & Local Permit

BAB 09: Parliamentary & Political Risk

40 pelajaran
  • 01. Parliamentary & Political Risk
  • 02. Why: Dampak Political Stakeholder Map dan Political Risk Contract Protection pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Political Stakeholder Map; Policy Change Scenario; Legislative Oversight; Political Engagement Ethics; Political Risk Monitoring; Political Risk Contract Protection
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Policy Change Scenario, Menilai Political Engagement Ethics, dan Menyimpulkan Political Risk Contract Protection
  • 05. Political Stakeholder Map: Pihak Sasaran dan Informasi yang Dibutuhkan
  • 06. Political Stakeholder Map: Pesan yang Didukung Fakta serta Kewenangan Bicara
  • 07. Political Stakeholder Map: Saluran Komunikasi dan Pencatatan Respons
  • 08. Political Stakeholder Map: Eskalasi Masalah serta Pemantauan Tindak Lanjut
  • 09. Political Stakeholder Map: Pihak berpengaruh dan mandat
  • 10. Policy Change Scenario: Asumsi Dasar dan Variabel yang Diubah
  • 11. Policy Change Scenario: Pemilihan Rentang serta Hubungan antar-Variabel
  • 12. Policy Change Scenario: Pengaruh Perubahan terhadap Nilai atau Kas
  • 13. Policy Change Scenario: Batas Toleransi dan Pilihan Mitigasi
  • 14. Policy Change Scenario: Skenario setelah perubahan kepemimpinan
  • 15. Legislative Oversight: Mandat Kelembagaan dan Pihak Berwenang
  • 16. Legislative Oversight: Tujuan Kebijakan serta Kriteria Penilaian
  • 17. Legislative Oversight: Bukti Permohonan dan Proses Koordinasi
  • 18. Legislative Oversight: Perubahan Kebijakan serta Kewajiban Transparansi
  • 19. Legislative Oversight: Perbedaan pengawasan persetujuan
  • 20. Political Engagement Ethics: Pihak Sasaran dan Informasi yang Dibutuhkan
  • 21. Political Engagement Ethics: Pesan yang Didukung Fakta serta Kewenangan Bicara
  • 22. Political Engagement Ethics: Saluran Komunikasi dan Pencatatan Respons
  • 23. Political Engagement Ethics: Eskalasi Masalah serta Pemantauan Tindak Lanjut
  • 24. Political Engagement Ethics: Batas komunikasi dengan pejabat
  • 25. Political Risk Monitoring: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
  • 26. Political Risk Monitoring: Temuan serta Tingkat Materialitas
  • 27. Political Risk Monitoring: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
  • 28. Political Risk Monitoring: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
  • 29. Political Risk Monitoring: Indikator perubahan dukungan
  • 30. Political Risk Contract Protection: Hak serta Kewajiban Setiap Pihak
  • 31. Political Risk Contract Protection: Kondisi Pendahuluan dan Kewenangan Persetujuan
  • 32. Political Risk Contract Protection: Pemicu Wanprestasi serta Upaya Perbaikan
  • 33. Political Risk Contract Protection: Dokumen Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa
  • 34. Political Risk Contract Protection: Alokasi risiko pada kontrak
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Legislative Oversight dengan Data Policy Change Scenario
  • 36. Quote Penting (Editorial): Political Stakeholder Map - Persetujuan Transaksi Memerlukan Bukti Pemenuhan serta Komunikasi yang Transparan
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Political Risk Contract Protection ketika Political Engagement Ethics Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Political Stakeholder Map, Legislative Oversight, dan Political Risk Contract Protection
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Political Risk Contract Protection beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: JDIH, OSS, OJK, KPPU, dan Dokumen Permohonan untuk Parliamentary & Political Risk

BAB 10: Crisis Management & Reputation

40 pelajaran
  • 01. Crisis Management & Reputation
  • 02. Why: Dampak Transaction Crisis Scenario dan Reputation Recovery Monitoring pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Transaction Crisis Scenario; Reputation Stakeholder Map; Verified Public Statement; Regulator Crisis Communication; Media Response Protocol; Reputation Recovery Monitoring
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Reputation Stakeholder Map, Menilai Regulator Crisis Communication, dan Menyimpulkan Reputation Recovery Monitoring
  • 05. Transaction Crisis Scenario: Asumsi Dasar dan Variabel yang Diubah
  • 06. Transaction Crisis Scenario: Pemilihan Rentang serta Hubungan antar-Variabel
  • 07. Transaction Crisis Scenario: Pengaruh Perubahan terhadap Nilai atau Kas
  • 08. Transaction Crisis Scenario: Batas Toleransi dan Pilihan Mitigasi
  • 09. Transaction Crisis Scenario: Peristiwa yang merusak kepercayaan
  • 10. Reputation Stakeholder Map: Pihak Sasaran dan Informasi yang Dibutuhkan
  • 11. Reputation Stakeholder Map: Pesan yang Didukung Fakta serta Kewenangan Bicara
  • 12. Reputation Stakeholder Map: Saluran Komunikasi dan Pencatatan Respons
  • 13. Reputation Stakeholder Map: Eskalasi Masalah serta Pemantauan Tindak Lanjut
  • 14. Reputation Stakeholder Map: Prioritas pihak yang terdampak
  • 15. Verified Public Statement: Pihak Sasaran dan Informasi yang Dibutuhkan
  • 16. Verified Public Statement: Pesan yang Didukung Fakta serta Kewenangan Bicara
  • 17. Verified Public Statement: Saluran Komunikasi dan Pencatatan Respons
  • 18. Verified Public Statement: Eskalasi Masalah serta Pemantauan Tindak Lanjut
  • 19. Verified Public Statement: Verifikasi fakta sebelum pernyataan
  • 20. Regulator Crisis Communication: Pihak Sasaran dan Informasi yang Dibutuhkan
  • 21. Regulator Crisis Communication: Pesan yang Didukung Fakta serta Kewenangan Bicara
  • 22. Regulator Crisis Communication: Saluran Komunikasi dan Pencatatan Respons
  • 23. Regulator Crisis Communication: Eskalasi Masalah serta Pemantauan Tindak Lanjut
  • 24. Regulator Crisis Communication: Informasi yang diperlukan otoritas
  • 25. Media Response Protocol: Pihak Sasaran dan Informasi yang Dibutuhkan
  • 26. Media Response Protocol: Pesan yang Didukung Fakta serta Kewenangan Bicara
  • 27. Media Response Protocol: Saluran Komunikasi dan Pencatatan Respons
  • 28. Media Response Protocol: Eskalasi Masalah serta Pemantauan Tindak Lanjut
  • 29. Media Response Protocol: Wewenang bicara kepada media
  • 30. Reputation Recovery Monitoring: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
  • 31. Reputation Recovery Monitoring: Temuan serta Tingkat Materialitas
  • 32. Reputation Recovery Monitoring: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
  • 33. Reputation Recovery Monitoring: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
  • 34. Reputation Recovery Monitoring: Ukuran pulihnya hubungan pemangku
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Verified Public Statement dengan Data Reputation Stakeholder Map
  • 36. Quote Penting (Editorial): Transaction Crisis Scenario - Persetujuan Transaksi Memerlukan Bukti Pemenuhan serta Komunikasi yang Transparan
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Reputation Recovery Monitoring ketika Regulator Crisis Communication Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Transaction Crisis Scenario, Verified Public Statement, dan Reputation Recovery Monitoring
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Reputation Recovery Monitoring beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: JDIH, OSS, OJK, KPPU, dan Dokumen Permohonan untuk Crisis Management & Reputation

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang keuangan korporasi atau hukum bisnis.

Deskripsi

Navigasi birokrasi pemerintah yang kritis untuk keberhasilan transaksi di Indonesia.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

IPO & Rights Issue di BEI
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

IPO & Rights Issue di BEI

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Rights Issue & Private Placement
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Rights Issue & Private Placement

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
M&A Lintas Grup Konglomerat
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

M&A Lintas Grup Konglomerat

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000