Fintech Lending & P2P Lending Regulation
POJK 10/2022 Fintech Licensing, Credit Scoring Alternative Data, and NPL Management
Jaminan uang kembali 30 hari
Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!
Apa yang akan Anda pelajari
Daftar Isi
BAB 01: Kerangka Regulasi LPBBTI dan Perubahan Ketentuan Penyelenggaraan
- 01. Kerangka Regulasi LPBBTI dan Perubahan Ketentuan Penyelenggaraan
- 02. Why: Dampak LPBBTI Business Perimeter dan LPBBTI Regulatory Transition pada Keputusan Investasi
- 03. Outline: LPBBTI Business Perimeter; Funding Provider and Borrower Roles; Platform Prohibited Activities; LPBBTI Risk Mitigation; LPBBTI Equity Requirement; LPBBTI Regulatory Transition
- 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Funding Provider and Borrower Roles, Menilai LPBBTI Risk Mitigation, dan Menyimpulkan LPBBTI Regulatory Transition
- 05. LPBBTI Business Perimeter: Hierarki Sumber Hukum dan Ruang Lingkup
- 06. LPBBTI Business Perimeter: Penentuan Kegiatan serta Pihak yang Tercakup
- 07. LPBBTI Business Perimeter: Pembagian Kewenangan dan Persyaratan Proses
- 08. LPBBTI Business Perimeter: Pemeriksaan Perubahan Aturan serta Ketentuan Transisi
- 09. LPBBTI Business Perimeter: Pemisahan platform dan pendana
- 10. Funding Provider and Borrower Roles: Kebutuhan Dana, Tujuan, dan Sumber Pembayaran
- 11. Funding Provider and Borrower Roles: Kelayakan Debitur serta Bukti Transaksi
- 12. Funding Provider and Borrower Roles: Harga, Tenor, dan Pengamanan Pembiayaan
- 13. Funding Provider and Borrower Roles: Pemantauan Penggunaan Dana serta Pelunasan
- 14. Funding Provider and Borrower Roles: Hak terhadap arus pembayaran
- 15. Platform Prohibited Activities: Kegiatan serta Akad yang Menjadi Dasar
- 16. Platform Prohibited Activities: Hak, Kewajiban, dan Alur Dana Para Pihak
- 17. Platform Prohibited Activities: Bukti Pemenuhan Ketentuan Syariah
- 18. Platform Prohibited Activities: Pengawasan serta Penanganan Ketidaksesuaian
- 19. Platform Prohibited Activities: Batas kegiatan penyelenggara
- 20. LPBBTI Risk Mitigation: Sumber Risiko dan Pemicu Kejadian
- 21. LPBBTI Risk Mitigation: Pihak yang Menanggung Dampak Keuangan
- 22. LPBBTI Risk Mitigation: Pengukuran Besaran serta Ketidakpastian
- 23. LPBBTI Risk Mitigation: Alokasi Kontraktual dan Rencana Pengendalian
- 24. LPBBTI Risk Mitigation: Tanggung jawab mitigasi platform
- 25. LPBBTI Equity Requirement: Sumber Modal dan Kesiapan Organisasi
- 26. LPBBTI Equity Requirement: Kompetensi Pengurus serta Pemisahan Fungsi
- 27. LPBBTI Equity Requirement: Kesiapan Sistem dan Pengendalian
- 28. LPBBTI Equity Requirement: Dokumen Pemenuhan serta Tinjauan Pengawasan
- 29. LPBBTI Equity Requirement: Kecukupan modal penyelenggara
- 30. LPBBTI Regulatory Transition: Hierarki Sumber Hukum dan Ruang Lingkup
- 31. LPBBTI Regulatory Transition: Penentuan Kegiatan serta Pihak yang Tercakup
- 32. LPBBTI Regulatory Transition: Pembagian Kewenangan dan Persyaratan Proses
- 33. LPBBTI Regulatory Transition: Pemeriksaan Perubahan Aturan serta Ketentuan Transisi
- 34. LPBBTI Regulatory Transition: Transisi ketentuan ke prosedur
- 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Platform Prohibited Activities dengan Data Funding Provider and Borrower Roles
- 36. Quote Penting (Editorial): LPBBTI Business Perimeter - Pertumbuhan Pendanaan Harus Dibaca Bersama Risiko Kredit dan Pelindungan Pengguna
- 37. Case Study Hipotetis: Keputusan LPBBTI Regulatory Transition ketika LPBBTI Risk Mitigation Belum Memenuhi Kriteria
- 38. Key Takeaways: Keterkaitan LPBBTI Business Perimeter, Platform Prohibited Activities, dan LPBBTI Regulatory Transition
- 39. Closing: Susun Catatan Keputusan LPBBTI Regulatory Transition beserta Bukti dan Asumsinya
- 40. References: OJK, Dokumen LPBBTI, dan Kebijakan Pelindungan Data untuk Kerangka Regulasi LPBBTI dan Perubahan Ketentuan Penyelenggaraan
BAB 02: OJK Licensing for Fintech Lending
- 01. OJK Licensing for Fintech Lending
- 02. Why: Dampak LPBBTI Shareholder Eligibility dan LPBBTI Licensing Conditions pada Keputusan Investasi
- 03. Outline: LPBBTI Shareholder Eligibility; LPBBTI Licensing Documents; LPBBTI Business Plan; LPBBTI Management Fitness; Platform Operational Readiness; LPBBTI Licensing Conditions
- 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis LPBBTI Licensing Documents, Menilai LPBBTI Management Fitness, dan Menyimpulkan LPBBTI Licensing Conditions
- 05. LPBBTI Shareholder Eligibility: Kriteria Kelayakan dan Batas Penggunaan
- 06. LPBBTI Shareholder Eligibility: Data yang Dibutuhkan untuk Seleksi
- 07. LPBBTI Shareholder Eligibility: Pengecualian serta Potensi Salah Klasifikasi
- 08. LPBBTI Shareholder Eligibility: Pencatatan Hasil dan Peninjauan Berkala
- 09. LPBBTI Shareholder Eligibility: Struktur pemilik dan pengendali
- 10. LPBBTI Licensing Documents: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
- 11. LPBBTI Licensing Documents: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
- 12. LPBBTI Licensing Documents: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
- 13. LPBBTI Licensing Documents: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
- 14. LPBBTI Licensing Documents: Konsistensi dokumen pengajuan
- 15. LPBBTI Business Plan: Tujuan Perbaikan dan Kondisi Awal
- 16. LPBBTI Business Plan: Asumsi Operasi serta Kebutuhan Pendanaan
- 17. LPBBTI Business Plan: Rencana Tindakan dan Ukuran Keberhasilan
- 18. LPBBTI Business Plan: Pengujian Kelayakan pada Skenario Penurunan
- 19. LPBBTI Business Plan: Asumsi pertumbuhan rencana usaha
- 20. LPBBTI Management Fitness: Sumber Modal dan Kesiapan Organisasi
- 21. LPBBTI Management Fitness: Kompetensi Pengurus serta Pemisahan Fungsi
- 22. LPBBTI Management Fitness: Kesiapan Sistem dan Pengendalian
- 23. LPBBTI Management Fitness: Dokumen Pemenuhan serta Tinjauan Pengawasan
- 24. LPBBTI Management Fitness: Kompetensi dan integritas pengurus
- 25. Platform Operational Readiness: Sumber Modal dan Kesiapan Organisasi
- 26. Platform Operational Readiness: Kompetensi Pengurus serta Pemisahan Fungsi
- 27. Platform Operational Readiness: Kesiapan Sistem dan Pengendalian
- 28. Platform Operational Readiness: Dokumen Pemenuhan serta Tinjauan Pengawasan
- 29. Platform Operational Readiness: Kesiapan kontrol sebelum beroperasi
- 30. LPBBTI Licensing Conditions: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
- 31. LPBBTI Licensing Conditions: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
- 32. LPBBTI Licensing Conditions: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
- 33. LPBBTI Licensing Conditions: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
- 34. LPBBTI Licensing Conditions: Kewajiban setelah persetujuan diberikan
- 35. Worked Example Hipotetis: Analisis LPBBTI Business Plan dengan Data LPBBTI Licensing Documents
- 36. Quote Penting (Editorial): LPBBTI Shareholder Eligibility - Pertumbuhan Pendanaan Harus Dibaca Bersama Risiko Kredit dan Pelindungan Pengguna
- 37. Case Study Hipotetis: Keputusan LPBBTI Licensing Conditions ketika LPBBTI Management Fitness Belum Memenuhi Kriteria
- 38. Key Takeaways: Keterkaitan LPBBTI Shareholder Eligibility, LPBBTI Business Plan, dan LPBBTI Licensing Conditions
- 39. Closing: Susun Catatan Keputusan LPBBTI Licensing Conditions beserta Bukti dan Asumsinya
- 40. References: OJK, Dokumen LPBBTI, dan Kebijakan Pelindungan Data untuk OJK Licensing for Fintech Lending
BAB 03: Manfaat Ekonomi, Biaya Pendanaan, dan Keterbukaan kepada Pengguna
- 01. Manfaat Ekonomi, Biaya Pendanaan, dan Keterbukaan kepada Pengguna
- 02. Why: Dampak Borrower Total Funding Cost dan Funding Cost Compliance pada Keputusan Investasi
- 03. Outline: Borrower Total Funding Cost; Interest and Fee Disclosure; Effective Borrowing Cost; Fee Revenue Recognition; Late Payment Charges; Funding Cost Compliance
- 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Interest and Fee Disclosure, Menilai Fee Revenue Recognition, dan Menyimpulkan Funding Cost Compliance
- 05. Borrower Total Funding Cost: Kebutuhan Dana, Tujuan, dan Sumber Pembayaran
- 06. Borrower Total Funding Cost: Kelayakan Debitur serta Bukti Transaksi
- 07. Borrower Total Funding Cost: Harga, Tenor, dan Pengamanan Pembiayaan
- 08. Borrower Total Funding Cost: Pemantauan Penggunaan Dana serta Pelunasan
- 09. Borrower Total Funding Cost: Biaya total pada peminjam
- 10. Interest and Fee Disclosure: Daftar Informasi serta Sumber Primer
- 11. Interest and Fee Disclosure: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
- 12. Interest and Fee Disclosure: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
- 13. Interest and Fee Disclosure: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
- 14. Interest and Fee Disclosure: Penjelasan biaya sebelum persetujuan
- 15. Effective Borrowing Cost: Komponen Penerimaan serta Pengeluaran
- 16. Effective Borrowing Cost: Jadwal Kebutuhan Dana dan Asumsi Dasar
- 17. Effective Borrowing Cost: Sumber Pendanaan serta Cadangan Likuiditas
- 18. Effective Borrowing Cost: Rekonsiliasi Proyeksi dengan Realisasi
- 19. Effective Borrowing Cost: Perbandingan nominal dan efektif
- 20. Fee Revenue Recognition: Hak atas Atribut serta Batas Klaim
- 21. Fee Revenue Recognition: Metodologi dan Bukti Penerbitan
- 22. Fee Revenue Recognition: Pemindahan, Penggunaan, dan Retirement
- 23. Fee Revenue Recognition: Pencegahan Klaim Ganda antar-Pihak
- 24. Fee Revenue Recognition: Perlakuan biaya yang ditangguhkan
- 25. Late Payment Charges: Pihak Pembayar, Penerima, dan Rekening Tujuan
- 26. Late Payment Charges: Pemicu Tagihan serta Tanggal Jatuh Tempo
- 27. Late Payment Charges: Potongan, Keterlambatan, dan Biaya Penyelesaian
- 28. Late Payment Charges: Rekonsiliasi Bukti Transaksi dengan Penerimaan Dana
- 29. Late Payment Charges: Batas serta pemicu keterlambatan
- 30. Funding Cost Compliance: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
- 31. Funding Cost Compliance: Temuan serta Tingkat Materialitas
- 32. Funding Cost Compliance: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
- 33. Funding Cost Compliance: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
- 34. Funding Cost Compliance: Konsistensi penawaran dan kontrak
- 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Effective Borrowing Cost dengan Data Interest and Fee Disclosure
- 36. Quote Penting (Editorial): Borrower Total Funding Cost - Pertumbuhan Pendanaan Harus Dibaca Bersama Risiko Kredit dan Pelindungan Pengguna
- 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Funding Cost Compliance ketika Fee Revenue Recognition Belum Memenuhi Kriteria
- 38. Key Takeaways: Keterkaitan Borrower Total Funding Cost, Effective Borrowing Cost, dan Funding Cost Compliance
- 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Funding Cost Compliance beserta Bukti dan Asumsinya
- 40. References: OJK, Dokumen LPBBTI, dan Kebijakan Pelindungan Data untuk Manfaat Ekonomi, Biaya Pendanaan, dan Keterbukaan kepada Pengguna
BAB 04: Escrow Mechanism & Fund Segregation
- 01. Escrow Mechanism & Fund Segregation
- 02. Why: Dampak Escrow Account Ownership dan Escrow Control Evidence pada Keputusan Investasi
- 03. Outline: Escrow Account Ownership; Lender-Borrower Fund Flow; Virtual Account Reconciliation; Client Money Segregation; Payment Settlement Delay; Escrow Control Evidence
- 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Lender-Borrower Fund Flow, Menilai Client Money Segregation, dan Menyimpulkan Escrow Control Evidence
- 05. Escrow Account Ownership: Struktur Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung
- 06. Escrow Account Ownership: Hak Ekonomi serta Hak Suara
- 07. Escrow Account Ownership: Pihak Pengendali dan Pemilik Manfaat Akhir
- 08. Escrow Account Ownership: Penelusuran Perubahan Kepemilikan akibat Transaksi
- 09. Escrow Account Ownership: Rekening dana dan penanggung
- 10. Lender-Borrower Fund Flow: Kebutuhan Dana, Tujuan, dan Sumber Pembayaran
- 11. Lender-Borrower Fund Flow: Kelayakan Debitur serta Bukti Transaksi
- 12. Lender-Borrower Fund Flow: Harga, Tenor, dan Pengamanan Pembiayaan
- 13. Lender-Borrower Fund Flow: Pemantauan Penggunaan Dana serta Pelunasan
- 14. Lender-Borrower Fund Flow: Aliran dana bukan pendapatan
- 15. Virtual Account Reconciliation: Hak atas Atribut serta Batas Klaim
- 16. Virtual Account Reconciliation: Metodologi dan Bukti Penerbitan
- 17. Virtual Account Reconciliation: Pemindahan, Penggunaan, dan Retirement
- 18. Virtual Account Reconciliation: Pencegahan Klaim Ganda antar-Pihak
- 19. Virtual Account Reconciliation: Rekonsiliasi nomor referensi
- 20. Client Money Segregation: Pihak Pembayar, Penerima, dan Rekening Tujuan
- 21. Client Money Segregation: Pemicu Tagihan serta Tanggal Jatuh Tempo
- 22. Client Money Segregation: Potongan, Keterlambatan, dan Biaya Penyelesaian
- 23. Client Money Segregation: Rekonsiliasi Bukti Transaksi dengan Penerimaan Dana
- 24. Client Money Segregation: Pemisahan dana dari operasional
- 25. Payment Settlement Delay: Pihak Pembayar, Penerima, dan Rekening Tujuan
- 26. Payment Settlement Delay: Pemicu Tagihan serta Tanggal Jatuh Tempo
- 27. Payment Settlement Delay: Potongan, Keterlambatan, dan Biaya Penyelesaian
- 28. Payment Settlement Delay: Rekonsiliasi Bukti Transaksi dengan Penerimaan Dana
- 29. Payment Settlement Delay: Penanganan transaksi belum cocok
- 30. Escrow Control Evidence: Daftar Informasi serta Sumber Primer
- 31. Escrow Control Evidence: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
- 32. Escrow Control Evidence: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
- 33. Escrow Control Evidence: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
- 34. Escrow Control Evidence: Bukti akses serta otorisasi
- 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Virtual Account Reconciliation dengan Data Lender-Borrower Fund Flow
- 36. Quote Penting (Editorial): Escrow Account Ownership - Pertumbuhan Pendanaan Harus Dibaca Bersama Risiko Kredit dan Pelindungan Pengguna
- 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Escrow Control Evidence ketika Client Money Segregation Belum Memenuhi Kriteria
- 38. Key Takeaways: Keterkaitan Escrow Account Ownership, Virtual Account Reconciliation, dan Escrow Control Evidence
- 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Escrow Control Evidence beserta Bukti dan Asumsinya
- 40. References: OJK, Dokumen LPBBTI, dan Kebijakan Pelindungan Data untuk Escrow Mechanism & Fund Segregation
BAB 05: Credit Scoring & Alternative Data
- 01. Credit Scoring & Alternative Data
- 02. Why: Dampak Borrower Consent for Data dan Out-of-Time Model Validation pada Keputusan Investasi
- 03. Outline: Borrower Consent for Data; Alternative Data Quality; Credit Model Training; Credit Score Calibration; Credit Model Bias; Out-of-Time Model Validation
- 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Alternative Data Quality, Menilai Credit Score Calibration, dan Menyimpulkan Out-of-Time Model Validation
- 05. Borrower Consent for Data: Jenis Data dan Dasar Pemrosesan
- 06. Borrower Consent for Data: Hak Pengguna serta Batas Penggunaan
- 07. Borrower Consent for Data: Pengamanan Penyimpanan dan Pertukaran
- 08. Borrower Consent for Data: Retensi, Penghapusan, serta Respons Insiden
- 09. Borrower Consent for Data: Cakupan izin pemakaian data
- 10. Alternative Data Quality: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
- 11. Alternative Data Quality: Temuan serta Tingkat Materialitas
- 12. Alternative Data Quality: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
- 13. Alternative Data Quality: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
- 14. Alternative Data Quality: Bias kelengkapan data alternatif
- 15. Credit Model Training: Pengguna Sasaran dan Kebutuhan Pembelajaran
- 16. Credit Model Training: Bukti Kualitas serta Hak atas Materi
- 17. Credit Model Training: Penyampaian, Penilaian, dan Pengukuran Hasil
- 18. Credit Model Training: Biaya Produksi serta Keberlanjutan Pendapatan
- 19. Credit Model Training: Pencegahan kebocoran target
- 20. Credit Score Calibration: Asal Data, Label, dan Izin Penggunaan
- 21. Credit Score Calibration: Pemisahan Data Pelatihan serta Pengujian
- 22. Credit Score Calibration: Kalibrasi Risiko dan Evaluasi Bias
- 23. Credit Score Calibration: Validasi Berkala serta Pengawasan Keputusan
- 24. Credit Score Calibration: Kecocokan probabilitas gagal bayar
- 25. Credit Model Bias: Asal Data, Label, dan Izin Penggunaan
- 26. Credit Model Bias: Pemisahan Data Pelatihan serta Pengujian
- 27. Credit Model Bias: Kalibrasi Risiko dan Evaluasi Bias
- 28. Credit Model Bias: Validasi Berkala serta Pengawasan Keputusan
- 29. Credit Model Bias: Perbedaan hasil antar-kelompok
- 30. Out-of-Time Model Validation: Asal Data, Label, dan Izin Penggunaan
- 31. Out-of-Time Model Validation: Pemisahan Data Pelatihan serta Pengujian
- 32. Out-of-Time Model Validation: Kalibrasi Risiko dan Evaluasi Bias
- 33. Out-of-Time Model Validation: Validasi Berkala serta Pengawasan Keputusan
- 34. Out-of-Time Model Validation: Kinerja pada periode berbeda
- 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Credit Model Training dengan Data Alternative Data Quality
- 36. Quote Penting (Editorial): Borrower Consent for Data - Pertumbuhan Pendanaan Harus Dibaca Bersama Risiko Kredit dan Pelindungan Pengguna
- 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Out-of-Time Model Validation ketika Credit Score Calibration Belum Memenuhi Kriteria
- 38. Key Takeaways: Keterkaitan Borrower Consent for Data, Credit Model Training, dan Out-of-Time Model Validation
- 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Out-of-Time Model Validation beserta Bukti dan Asumsinya
- 40. References: OJK, Dokumen LPBBTI, dan Kebijakan Pelindungan Data untuk Credit Scoring & Alternative Data
BAB 06: NPL Management & Collection
- 01. NPL Management & Collection
- 02. Why: Dampak Delinquency Aging dan Credit Loss Provision pada Keputusan Investasi
- 03. Outline: Delinquency Aging; Loan Roll Rate; Collection Strategy; Collection Conduct; Recovery Rate; Credit Loss Provision
- 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Loan Roll Rate, Menilai Collection Conduct, dan Menyimpulkan Credit Loss Provision
- 05. Delinquency Aging: Definisi Gagal Bayar dan Pengelompokan Umur
- 06. Delinquency Aging: Data Historis serta Perubahan Kualitas Portofolio
- 07. Delinquency Aging: Strategi Pemulihan dan Biaya Penagihan
- 08. Delinquency Aging: Pengaruh Kerugian Kredit terhadap Profitabilitas
- 09. Delinquency Aging: Perbedaan telat dan macet
- 10. Loan Roll Rate: Definisi Gagal Bayar dan Pengelompokan Umur
- 11. Loan Roll Rate: Data Historis serta Perubahan Kualitas Portofolio
- 12. Loan Roll Rate: Strategi Pemulihan dan Biaya Penagihan
- 13. Loan Roll Rate: Pengaruh Kerugian Kredit terhadap Profitabilitas
- 14. Loan Roll Rate: Perpindahan kualitas antar-periode
- 15. Collection Strategy: Definisi Gagal Bayar dan Pengelompokan Umur
- 16. Collection Strategy: Data Historis serta Perubahan Kualitas Portofolio
- 17. Collection Strategy: Strategi Pemulihan dan Biaya Penagihan
- 18. Collection Strategy: Pengaruh Kerugian Kredit terhadap Profitabilitas
- 19. Collection Strategy: Pilihan strategi menurut akun
- 20. Collection Conduct: Definisi Gagal Bayar dan Pengelompokan Umur
- 21. Collection Conduct: Data Historis serta Perubahan Kualitas Portofolio
- 22. Collection Conduct: Strategi Pemulihan dan Biaya Penagihan
- 23. Collection Conduct: Pengaruh Kerugian Kredit terhadap Profitabilitas
- 24. Collection Conduct: Batas perilaku pihak penagih
- 25. Recovery Rate: Hak atas Atribut serta Batas Klaim
- 26. Recovery Rate: Metodologi dan Bukti Penerbitan
- 27. Recovery Rate: Pemindahan, Penggunaan, dan Retirement
- 28. Recovery Rate: Pencegahan Klaim Ganda antar-Pihak
- 29. Recovery Rate: Hasil bersih setelah biaya
- 30. Credit Loss Provision: Definisi Gagal Bayar dan Pengelompokan Umur
- 31. Credit Loss Provision: Data Historis serta Perubahan Kualitas Portofolio
- 32. Credit Loss Provision: Strategi Pemulihan dan Biaya Penagihan
- 33. Credit Loss Provision: Pengaruh Kerugian Kredit terhadap Profitabilitas
- 34. Credit Loss Provision: Asumsi kerugian portofolio
- 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Collection Strategy dengan Data Loan Roll Rate
- 36. Quote Penting (Editorial): Delinquency Aging - Pertumbuhan Pendanaan Harus Dibaca Bersama Risiko Kredit dan Pelindungan Pengguna
- 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Credit Loss Provision ketika Collection Conduct Belum Memenuhi Kriteria
- 38. Key Takeaways: Keterkaitan Delinquency Aging, Collection Strategy, dan Credit Loss Provision
- 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Credit Loss Provision beserta Bukti dan Asumsinya
- 40. References: OJK, Dokumen LPBBTI, dan Kebijakan Pelindungan Data untuk NPL Management & Collection
BAB 07: Struktur Pendanaan Syariah pada LPBBTI
- 01. Struktur Pendanaan Syariah pada LPBBTI
- 02. Why: Dampak Sharia LPBBTI Contract dan Sharia Delinquency Resolution pada Keputusan Investasi
- 03. Outline: Sharia LPBBTI Contract; Sharia Funding Purpose; Sharia Platform Fee; Sharia Fund Flow; DPS Platform Oversight; Sharia Delinquency Resolution
- 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Sharia Funding Purpose, Menilai Sharia Fund Flow, dan Menyimpulkan Sharia Delinquency Resolution
- 05. Sharia LPBBTI Contract: Hak serta Kewajiban Setiap Pihak
- 06. Sharia LPBBTI Contract: Kondisi Pendahuluan dan Kewenangan Persetujuan
- 07. Sharia LPBBTI Contract: Pemicu Wanprestasi serta Upaya Perbaikan
- 08. Sharia LPBBTI Contract: Dokumen Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa
- 09. Sharia LPBBTI Contract: Dasar akad menurut kegiatan
- 10. Sharia Funding Purpose: Kegiatan serta Akad yang Menjadi Dasar
- 11. Sharia Funding Purpose: Hak, Kewajiban, dan Alur Dana Para Pihak
- 12. Sharia Funding Purpose: Bukti Pemenuhan Ketentuan Syariah
- 13. Sharia Funding Purpose: Pengawasan serta Penanganan Ketidaksesuaian
- 14. Sharia Funding Purpose: Kesesuaian penggunaan dana
- 15. Sharia Platform Fee: Kegiatan serta Akad yang Menjadi Dasar
- 16. Sharia Platform Fee: Hak, Kewajiban, dan Alur Dana Para Pihak
- 17. Sharia Platform Fee: Bukti Pemenuhan Ketentuan Syariah
- 18. Sharia Platform Fee: Pengawasan serta Penanganan Ketidaksesuaian
- 19. Sharia Platform Fee: Perbedaan ujrah dan hasil
- 20. Sharia Fund Flow: Kegiatan serta Akad yang Menjadi Dasar
- 21. Sharia Fund Flow: Hak, Kewajiban, dan Alur Dana Para Pihak
- 22. Sharia Fund Flow: Bukti Pemenuhan Ketentuan Syariah
- 23. Sharia Fund Flow: Pengawasan serta Penanganan Ketidaksesuaian
- 24. Sharia Fund Flow: Penelusuran pembayaran antar-pihak
- 25. DPS Platform Oversight: Pembagian Mandat dan Batas Kewenangan
- 26. DPS Platform Oversight: Independensi serta Potensi Konflik Kepentingan
- 27. DPS Platform Oversight: Proses Persetujuan dan Pencatatan Keputusan
- 28. DPS Platform Oversight: Pengawasan Pelaksanaan serta Pelaporan Pertanggungjawaban
- 29. DPS Platform Oversight: Bukti pengawasan produk syariah
- 30. Sharia Delinquency Resolution: Kegiatan serta Akad yang Menjadi Dasar
- 31. Sharia Delinquency Resolution: Hak, Kewajiban, dan Alur Dana Para Pihak
- 32. Sharia Delinquency Resolution: Bukti Pemenuhan Ketentuan Syariah
- 33. Sharia Delinquency Resolution: Pengawasan serta Penanganan Ketidaksesuaian
- 34. Sharia Delinquency Resolution: Penyelesaian tanpa menyalahi akad
- 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Sharia Platform Fee dengan Data Sharia Funding Purpose
- 36. Quote Penting (Editorial): Sharia LPBBTI Contract - Pertumbuhan Pendanaan Harus Dibaca Bersama Risiko Kredit dan Pelindungan Pengguna
- 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Sharia Delinquency Resolution ketika Sharia Fund Flow Belum Memenuhi Kriteria
- 38. Key Takeaways: Keterkaitan Sharia LPBBTI Contract, Sharia Platform Fee, dan Sharia Delinquency Resolution
- 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Sharia Delinquency Resolution beserta Bukti dan Asumsinya
- 40. References: OJK, Dokumen LPBBTI, dan Kebijakan Pelindungan Data untuk Struktur Pendanaan Syariah pada LPBBTI
BAB 08: Data Privacy & PDP Law Compliance
- 01. Data Privacy & PDP Law Compliance
- 02. Why: Dampak Personal Data Inventory dan Data Retention and Deletion pada Keputusan Investasi
- 03. Outline: Personal Data Inventory; Processing Legal Basis; Data Subject Consent; Data Processor Agreement; Data Breach Response; Data Retention and Deletion
- 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Processing Legal Basis, Menilai Data Processor Agreement, dan Menyimpulkan Data Retention and Deletion
- 05. Personal Data Inventory: Jenis Data dan Dasar Pemrosesan
- 06. Personal Data Inventory: Hak Pengguna serta Batas Penggunaan
- 07. Personal Data Inventory: Pengamanan Penyimpanan dan Pertukaran
- 08. Personal Data Inventory: Retensi, Penghapusan, serta Respons Insiden
- 09. Personal Data Inventory: Data yang benar-benar diperlukan
- 10. Processing Legal Basis: Hak dan Kewajiban Pihak yang Tercakup
- 11. Processing Legal Basis: Dasar Hukum atau Persetujuan yang Dibutuhkan
- 12. Processing Legal Basis: Bukti Pelaksanaan serta Pembatasan Kegiatan
- 13. Processing Legal Basis: Tanggung Jawab atas Ketidaksesuaian
- 14. Processing Legal Basis: Dasar hukum selain persetujuan
- 15. Data Subject Consent: Jenis Data dan Dasar Pemrosesan
- 16. Data Subject Consent: Hak Pengguna serta Batas Penggunaan
- 17. Data Subject Consent: Pengamanan Penyimpanan dan Pertukaran
- 18. Data Subject Consent: Retensi, Penghapusan, serta Respons Insiden
- 19. Data Subject Consent: Penarikan izin dan konsekuensi
- 20. Data Processor Agreement: Hak serta Kewajiban Setiap Pihak
- 21. Data Processor Agreement: Kondisi Pendahuluan dan Kewenangan Persetujuan
- 22. Data Processor Agreement: Pemicu Wanprestasi serta Upaya Perbaikan
- 23. Data Processor Agreement: Dokumen Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa
- 24. Data Processor Agreement: Pembagian tanggung jawab pemroses
- 25. Data Breach Response: Jenis Data dan Dasar Pemrosesan
- 26. Data Breach Response: Hak Pengguna serta Batas Penggunaan
- 27. Data Breach Response: Pengamanan Penyimpanan dan Pertukaran
- 28. Data Breach Response: Retensi, Penghapusan, serta Respons Insiden
- 29. Data Breach Response: Koordinasi komunikasi saat insiden
- 30. Data Retention and Deletion: Definisi Kohor serta Titik Awal Pengukuran
- 31. Data Retention and Deletion: Pengguna Aktif dan Peristiwa yang Diukur
- 32. Data Retention and Deletion: Pemisahan Pengguna Baru serta Pengguna Kembali
- 33. Data Retention and Deletion: Hubungan Retensi dengan Pendapatan Pelanggan
- 34. Data Retention and Deletion: Bukti penghapusan sesuai kebijakan
- 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Data Subject Consent dengan Data Processing Legal Basis
- 36. Quote Penting (Editorial): Personal Data Inventory - Pertumbuhan Pendanaan Harus Dibaca Bersama Risiko Kredit dan Pelindungan Pengguna
- 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Data Retention and Deletion ketika Data Processor Agreement Belum Memenuhi Kriteria
- 38. Key Takeaways: Keterkaitan Personal Data Inventory, Data Subject Consent, dan Data Retention and Deletion
- 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Data Retention and Deletion beserta Bukti dan Asumsinya
- 40. References: OJK, Dokumen LPBBTI, dan Kebijakan Pelindungan Data untuk Data Privacy & PDP Law Compliance
BAB 09: Securities Crowdfunding dan Kerangka Pelindungan Investor
- 01. Securities Crowdfunding dan Kerangka Pelindungan Investor
- 02. Why: Dampak Securities Crowdfunding Perimeter dan Crowdfunding Investor Exit pada Keputusan Investasi
- 03. Outline: Securities Crowdfunding Perimeter; Crowdfunding Issuer Eligibility; Investor Eligibility; Crowdfunding Offering Disclosure; Crowdfunding Platform Controls; Crowdfunding Investor Exit
- 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Crowdfunding Issuer Eligibility, Menilai Crowdfunding Offering Disclosure, dan Menyimpulkan Crowdfunding Investor Exit
- 05. Securities Crowdfunding Perimeter: Hak dan Kewajiban Pihak yang Tercakup
- 06. Securities Crowdfunding Perimeter: Dasar Hukum atau Persetujuan yang Dibutuhkan
- 07. Securities Crowdfunding Perimeter: Bukti Pelaksanaan serta Pembatasan Kegiatan
- 08. Securities Crowdfunding Perimeter: Tanggung Jawab atas Ketidaksesuaian
- 09. Securities Crowdfunding Perimeter: Perbedaan saham utang sukuk
- 10. Crowdfunding Issuer Eligibility: Kriteria Kelayakan dan Batas Penggunaan
- 11. Crowdfunding Issuer Eligibility: Data yang Dibutuhkan untuk Seleksi
- 12. Crowdfunding Issuer Eligibility: Pengecualian serta Potensi Salah Klasifikasi
- 13. Crowdfunding Issuer Eligibility: Pencatatan Hasil dan Peninjauan Berkala
- 14. Crowdfunding Issuer Eligibility: Kemampuan penerbit memenuhi kewajiban
- 15. Investor Eligibility: Kriteria Kelayakan dan Batas Penggunaan
- 16. Investor Eligibility: Data yang Dibutuhkan untuk Seleksi
- 17. Investor Eligibility: Pengecualian serta Potensi Salah Klasifikasi
- 18. Investor Eligibility: Pencatatan Hasil dan Peninjauan Berkala
- 19. Investor Eligibility: Pengelompokan batas investor
- 20. Crowdfunding Offering Disclosure: Informasi Material yang Dibutuhkan Investor
- 21. Crowdfunding Offering Disclosure: Konsistensi Pernyataan dengan Data Pendukung
- 22. Crowdfunding Offering Disclosure: Pihak Penyiap, Penelaah, dan Penanggung Jawab
- 23. Crowdfunding Offering Disclosure: Penanganan Perubahan Informasi sebelum Publikasi
- 24. Crowdfunding Offering Disclosure: Pengungkapan risiko gagal usaha
- 25. Crowdfunding Platform Controls: Tujuan Kontrol dan Risiko yang Dicegah
- 26. Crowdfunding Platform Controls: Pemisahan Tugas serta Otorisasi
- 27. Crowdfunding Platform Controls: Bukti Pelaksanaan pada Transaksi Sampel
- 28. Crowdfunding Platform Controls: Penanganan Pengecualian dan Pemeriksaan Ulang
- 29. Crowdfunding Platform Controls: Pemisahan aktivitas platform penerbit
- 30. Crowdfunding Investor Exit: Pilihan Pembeli atau Pasar Tujuan
- 31. Crowdfunding Investor Exit: Prasyarat Transaksi dan Batas Likuiditas
- 32. Crowdfunding Investor Exit: Dampak Struktur terhadap Nilai yang Diterima
- 33. Crowdfunding Investor Exit: Perbandingan Hasil Bersih serta Risiko Eksekusi
- 34. Crowdfunding Investor Exit: Keterbatasan pasar sekunder
- 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Investor Eligibility dengan Data Crowdfunding Issuer Eligibility
- 36. Quote Penting (Editorial): Securities Crowdfunding Perimeter - Pertumbuhan Pendanaan Harus Dibaca Bersama Risiko Kredit dan Pelindungan Pengguna
- 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Crowdfunding Investor Exit ketika Crowdfunding Offering Disclosure Belum Memenuhi Kriteria
- 38. Key Takeaways: Keterkaitan Securities Crowdfunding Perimeter, Investor Eligibility, dan Crowdfunding Investor Exit
- 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Crowdfunding Investor Exit beserta Bukti dan Asumsinya
- 40. References: OJK, Dokumen LPBBTI, dan Kebijakan Pelindungan Data untuk Securities Crowdfunding dan Kerangka Pelindungan Investor
BAB 10: Exit via IPO or Strategic Sale
- 01. Exit via IPO or Strategic Sale
- 02. Why: Dampak Fintech Exit Investor Universe dan Fintech Exit Conditions pada Keputusan Investasi
- 03. Outline: Fintech Exit Investor Universe; Loan Portfolio Due Diligence; Regulatory Change-of-Control; Fintech IPO Readiness; Fintech Valuation Multiples; Fintech Exit Conditions
- 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Loan Portfolio Due Diligence, Menilai Fintech IPO Readiness, dan Menyimpulkan Fintech Exit Conditions
- 05. Fintech Exit Investor Universe: Pilihan Pembeli atau Pasar Tujuan
- 06. Fintech Exit Investor Universe: Prasyarat Transaksi dan Batas Likuiditas
- 07. Fintech Exit Investor Universe: Dampak Struktur terhadap Nilai yang Diterima
- 08. Fintech Exit Investor Universe: Perbandingan Hasil Bersih serta Risiko Eksekusi
- 09. Fintech Exit Investor Universe: Pembeli strategis dibanding finansial
- 10. Loan Portfolio Due Diligence: Sumber Data dan Batas Pemeriksaan
- 11. Loan Portfolio Due Diligence: Pencocokan Pernyataan dengan Bukti Independen
- 12. Loan Portfolio Due Diligence: Kesenjangan Informasi serta Temuan Material
- 13. Loan Portfolio Due Diligence: Dampak Temuan pada Harga dan Syarat Transaksi
- 14. Loan Portfolio Due Diligence: Kualitas pinjaman yang dilaporkan
- 15. Regulatory Change-of-Control: Hierarki Sumber Hukum dan Ruang Lingkup
- 16. Regulatory Change-of-Control: Penentuan Kegiatan serta Pihak yang Tercakup
- 17. Regulatory Change-of-Control: Pembagian Kewenangan dan Persyaratan Proses
- 18. Regulatory Change-of-Control: Pemeriksaan Perubahan Aturan serta Ketentuan Transisi
- 19. Regulatory Change-of-Control: Persetujuan jika kendali berubah
- 20. Fintech IPO Readiness: Kelayakan Emiten dan Struktur Kepemilikan
- 21. Fintech IPO Readiness: Kesiapan Laporan Keuangan serta Tata Kelola
- 22. Fintech IPO Readiness: Kelengkapan Dokumen untuk Penawaran dan Pencatatan
- 23. Fintech IPO Readiness: Kesenjangan Kesiapan serta Rencana Pemenuhannya
- 24. Fintech IPO Readiness: Kesiapan governance menuju penawaran
- 25. Fintech Valuation Multiples: Pemilihan Pembanding dan Kesetaraan Objek
- 26. Fintech Valuation Multiples: Normalisasi Metrik serta Tanggal Pengukuran
- 27. Fintech Valuation Multiples: Penyesuaian Risiko, Pertumbuhan, dan Likuiditas
- 28. Fintech Valuation Multiples: Rentang Nilai serta Keterbatasan Pembanding
- 29. Fintech Valuation Multiples: Pembanding sesuai model pendapatan
- 30. Fintech Exit Conditions: Pilihan Pembeli atau Pasar Tujuan
- 31. Fintech Exit Conditions: Prasyarat Transaksi dan Batas Likuiditas
- 32. Fintech Exit Conditions: Dampak Struktur terhadap Nilai yang Diterima
- 33. Fintech Exit Conditions: Perbandingan Hasil Bersih serta Risiko Eksekusi
- 34. Fintech Exit Conditions: Pemicu penundaan exit
- 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Regulatory Change-of-Control dengan Data Loan Portfolio Due Diligence
- 36. Quote Penting (Editorial): Fintech Exit Investor Universe - Pertumbuhan Pendanaan Harus Dibaca Bersama Risiko Kredit dan Pelindungan Pengguna
- 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Fintech Exit Conditions ketika Fintech IPO Readiness Belum Memenuhi Kriteria
- 38. Key Takeaways: Keterkaitan Fintech Exit Investor Universe, Regulatory Change-of-Control, dan Fintech Exit Conditions
- 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Fintech Exit Conditions beserta Bukti dan Asumsinya
- 40. References: OJK, Dokumen LPBBTI, dan Kebijakan Pelindungan Data untuk Exit via IPO or Strategic Sale
Persyaratan
- Memiliki pemahaman dasar tentang keuangan korporasi atau hukum bisnis.
Deskripsi
Instruktur
Konsuli Team
Instruktur Professional
Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.
Ulasan Pengguna
5.0
Rating Materi
Tidak ada ulasan bintang ini yang ditemukan.
Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai
IPO & Rights Issue di BEI
Konsuli Team
IPO & Rights Issue di BEI
Indonesian IPO Legal Framework, Underwriting, Valuation, and Post-Listing Compliance
- Menguasai konsep teoritis dan praktis terbaik dalam transaksi investasi di Indonesia.
- Mampu memitigasi risiko hukum, pajak, dan regulasi terkait deal approval.
Rights Issue & Private Placement
Konsuli Team
Rights Issue & Private Placement
HMETD Rights Issue, Private Placement to Strategic Investors, and Dilution Analysis
- Menguasai konsep teoritis dan praktis terbaik dalam transaksi investasi di Indonesia.
- Mampu memitigasi risiko hukum, pajak, dan regulasi terkait deal approval.
M&A Lintas Grup Konglomerat
Konsuli Team
M&A Lintas Grup Konglomerat
Conglomerate Holding Structures, Related Party Transactions, and Intra-Group M&A
- Menguasai konsep teoritis dan praktis terbaik dalam transaksi investasi di Indonesia.
- Mampu memitigasi risiko hukum, pajak, dan regulasi terkait deal approval.