Investment Banking › SLIDES • Essential

Due Diligence Hukum & Perizinan

Legal Entity Verification, OSS-RBA Compliance, and Sectoral Land/Property Rights

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai konsep teoritis dan praktis terbaik dalam transaksi investasi di Indonesia.
Mampu memitigasi risiko hukum, pajak, dan regulasi terkait deal approval.

Daftar Isi

BAB 01: Verifikasi Badan Hukum, Akta, dan Persetujuan Pendirian

40 pelajaran
  • 01. Verifikasi Badan Hukum, Akta, dan Persetujuan Pendirian
  • 02. Why: Dampak Incorporation Deed Verification dan Beneficial Ownership Verification pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Incorporation Deed Verification; Legal Entity Approval; Articles of Association; Corporate Registry Reconciliation; Authorized Signatories; Beneficial Ownership Verification
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Legal Entity Approval, Menilai Corporate Registry Reconciliation, dan Menyimpulkan Beneficial Ownership Verification
  • 05. Incorporation Deed Verification: Sumber Data dan Batas Pemeriksaan
  • 06. Incorporation Deed Verification: Pencocokan Pernyataan dengan Bukti Independen
  • 07. Incorporation Deed Verification: Kesenjangan Informasi serta Temuan Material
  • 08. Incorporation Deed Verification: Dampak Temuan pada Harga dan Syarat Transaksi
  • 09. Incorporation Deed Verification: Kecocokan akta dengan perubahan
  • 10. Legal Entity Approval: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 11. Legal Entity Approval: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 12. Legal Entity Approval: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 13. Legal Entity Approval: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 14. Legal Entity Approval: Status hukum pada tanggal
  • 15. Articles of Association: Tujuan Usaha serta Kewenangan Organ Perusahaan
  • 16. Articles of Association: Pembatasan Tindakan Direksi
  • 17. Articles of Association: Persetujuan yang Diperlukan untuk Transaksi
  • 18. Articles of Association: Pencocokan Dokumen dengan Kondisi Aktual
  • 19. Articles of Association: Pembatasan wewenang dalam anggaran
  • 20. Corporate Registry Reconciliation: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 21. Corporate Registry Reconciliation: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 22. Corporate Registry Reconciliation: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 23. Corporate Registry Reconciliation: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 24. Corporate Registry Reconciliation: Perbedaan data publik internal
  • 25. Authorized Signatories: Tujuan Usaha serta Kewenangan Organ Perusahaan
  • 26. Authorized Signatories: Pembatasan Tindakan Direksi
  • 27. Authorized Signatories: Persetujuan yang Diperlukan untuk Transaksi
  • 28. Authorized Signatories: Pencocokan Dokumen dengan Kondisi Aktual
  • 29. Authorized Signatories: Kuasa untuk menandatangani transaksi
  • 30. Beneficial Ownership Verification: Struktur Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung
  • 31. Beneficial Ownership Verification: Hak Ekonomi serta Hak Suara
  • 32. Beneficial Ownership Verification: Pihak Pengendali dan Pemilik Manfaat Akhir
  • 33. Beneficial Ownership Verification: Penelusuran Perubahan Kepemilikan akibat Transaksi
  • 34. Beneficial Ownership Verification: Penelusuran pengendali terakhir
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Articles of Association dengan Data Legal Entity Approval
  • 36. Quote Penting (Editorial): Incorporation Deed Verification - Temuan Due Diligence Harus Ditelusuri ke Bukti dan Konsekuensi Transaksi
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Beneficial Ownership Verification ketika Corporate Registry Reconciliation Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Incorporation Deed Verification, Articles of Association, dan Beneficial Ownership Verification
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Beneficial Ownership Verification beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: JDIH, Registri Korporasi, Dokumen Perizinan, dan Data Room untuk Verifikasi Badan Hukum, Akta, dan Persetujuan Pendirian

BAB 02: Business License (NIB, OSS-RBA Compliance)

40 pelajaran
  • 01. Business License (NIB, OSS-RBA Compliance)
  • 02. Why: Dampak Business Activity Classification dan License Remediation Plan pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Business Activity Classification; Business Identification Number; Risk-Based Licensing Category; Business License Conditions; Operational License Evidence; License Remediation Plan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Business Identification Number, Menilai Business License Conditions, dan Menyimpulkan License Remediation Plan
  • 05. Business Activity Classification: Kegiatan Usaha Aktual dan Kode Klasifikasi
  • 06. Business Activity Classification: Identitas Pelaku Usaha serta Lokasi
  • 07. Business Activity Classification: Keterkaitan Klasifikasi dengan Perizinan
  • 08. Business Activity Classification: Pembaruan Data saat Kegiatan Berubah
  • 09. Business Activity Classification: Kesesuaian kode dengan kegiatan
  • 10. Business Identification Number: Kegiatan Usaha Aktual dan Kode Klasifikasi
  • 11. Business Identification Number: Identitas Pelaku Usaha serta Lokasi
  • 12. Business Identification Number: Keterkaitan Klasifikasi dengan Perizinan
  • 13. Business Identification Number: Pembaruan Data saat Kegiatan Berubah
  • 14. Business Identification Number: Perubahan data identitas usaha
  • 15. Risk-Based Licensing Category: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 16. Risk-Based Licensing Category: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 17. Risk-Based Licensing Category: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 18. Risk-Based Licensing Category: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 19. Risk-Based Licensing Category: Perbedaan tingkat risiko kegiatan
  • 20. Business License Conditions: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 21. Business License Conditions: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 22. Business License Conditions: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 23. Business License Conditions: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 24. Business License Conditions: Komitmen yang belum dipenuhi
  • 25. Operational License Evidence: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 26. Operational License Evidence: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 27. Operational License Evidence: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 28. Operational License Evidence: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 29. Operational License Evidence: Dokumen operasional selain NIB
  • 30. License Remediation Plan: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 31. License Remediation Plan: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 32. License Remediation Plan: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 33. License Remediation Plan: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 34. License Remediation Plan: Prioritas kesenjangan sebelum closing
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Risk-Based Licensing Category dengan Data Business Identification Number
  • 36. Quote Penting (Editorial): Business Activity Classification - Temuan Due Diligence Harus Ditelusuri ke Bukti dan Konsekuensi Transaksi
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan License Remediation Plan ketika Business License Conditions Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Business Activity Classification, Risk-Based Licensing Category, dan License Remediation Plan
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan License Remediation Plan beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: JDIH, Registri Korporasi, Dokumen Perizinan, dan Data Room untuk Business License (NIB, OSS-RBA Compliance)

BAB 03: Persetujuan Lingkungan dan Pemeriksaan Dokumen AMDAL serta UKL-UPL

40 pelajaran
  • 01. Persetujuan Lingkungan dan Pemeriksaan Dokumen AMDAL serta UKL-UPL
  • 02. Why: Dampak Environmental Approval Perimeter dan Environmental Approval Transfer pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Environmental Approval Perimeter; AMDAL Documentation; UKL-UPL Commitments; Environmental Monitoring Records; Environmental Compliance Liability; Environmental Approval Transfer
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis AMDAL Documentation, Menilai Environmental Monitoring Records, dan Menyimpulkan Environmental Approval Transfer
  • 05. Environmental Approval Perimeter: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 06. Environmental Approval Perimeter: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 07. Environmental Approval Perimeter: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 08. Environmental Approval Perimeter: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 09. Environmental Approval Perimeter: Batas kegiatan dalam persetujuan
  • 10. AMDAL Documentation: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 11. AMDAL Documentation: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 12. AMDAL Documentation: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 13. AMDAL Documentation: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 14. AMDAL Documentation: Kesesuaian studi dengan lokasi
  • 15. UKL-UPL Commitments: Penggunaan Lahan dan Sensitivitas Lingkungan
  • 16. UKL-UPL Commitments: Dokumen Dasar serta Batas Wilayah
  • 17. UKL-UPL Commitments: Komitmen Pengelolaan dan Pemantauan
  • 18. UKL-UPL Commitments: Konsekuensi Temuan terhadap Rencana Investasi
  • 19. UKL-UPL Commitments: Pelaksanaan komitmen pemantauan
  • 20. Environmental Monitoring Records: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 21. Environmental Monitoring Records: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 22. Environmental Monitoring Records: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 23. Environmental Monitoring Records: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 24. Environmental Monitoring Records: Perubahan laporan lapangan
  • 25. Environmental Compliance Liability: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
  • 26. Environmental Compliance Liability: Temuan serta Tingkat Materialitas
  • 27. Environmental Compliance Liability: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
  • 28. Environmental Compliance Liability: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
  • 29. Environmental Compliance Liability: Biaya kewajiban historis
  • 30. Environmental Approval Transfer: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 31. Environmental Approval Transfer: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 32. Environmental Approval Transfer: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 33. Environmental Approval Transfer: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 34. Environmental Approval Transfer: Perubahan pemilik dan kegiatan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis UKL-UPL Commitments dengan Data AMDAL Documentation
  • 36. Quote Penting (Editorial): Environmental Approval Perimeter - Temuan Due Diligence Harus Ditelusuri ke Bukti dan Konsekuensi Transaksi
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Environmental Approval Transfer ketika Environmental Monitoring Records Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Environmental Approval Perimeter, UKL-UPL Commitments, dan Environmental Approval Transfer
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Environmental Approval Transfer beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: JDIH, Registri Korporasi, Dokumen Perizinan, dan Data Room untuk Persetujuan Lingkungan dan Pemeriksaan Dokumen AMDAL serta UKL-UPL

BAB 04: Land & Property Rights (HGU, HGB, SHM)

40 pelajaran
  • 01. Land & Property Rights (HGU, HGB, SHM)
  • 02. Why: Dampak Land Title Verification dan Land Rights Renewal Risk pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Land Title Verification; HGU Tenure and Conditions; HGB Tenure and Conditions; Ownership Eligibility for SHM; Land Encumbrance Search; Land Rights Renewal Risk
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis HGU Tenure and Conditions, Menilai Ownership Eligibility for SHM, dan Menyimpulkan Land Rights Renewal Risk
  • 05. Land Title Verification: Sumber Data dan Batas Pemeriksaan
  • 06. Land Title Verification: Pencocokan Pernyataan dengan Bukti Independen
  • 07. Land Title Verification: Kesenjangan Informasi serta Temuan Material
  • 08. Land Title Verification: Dampak Temuan pada Harga dan Syarat Transaksi
  • 09. Land Title Verification: Kesesuaian identitas bidang
  • 10. HGU Tenure and Conditions: Identitas Bidang dan Dokumen Hak
  • 11. HGU Tenure and Conditions: Penggunaan yang Diizinkan serta Batas Waktu
  • 12. HGU Tenure and Conditions: Beban, Tumpang Tindih, dan Klaim Pihak Lain
  • 13. HGU Tenure and Conditions: Dampak Status Hak pada Transaksi serta Pendanaan
  • 14. HGU Tenure and Conditions: Perpanjangan hak sebelum maturitas
  • 15. HGB Tenure and Conditions: Identitas Bidang dan Dokumen Hak
  • 16. HGB Tenure and Conditions: Penggunaan yang Diizinkan serta Batas Waktu
  • 17. HGB Tenure and Conditions: Beban, Tumpang Tindih, dan Klaim Pihak Lain
  • 18. HGB Tenure and Conditions: Dampak Status Hak pada Transaksi serta Pendanaan
  • 19. HGB Tenure and Conditions: Peruntukan yang diizinkan
  • 20. Ownership Eligibility for SHM: Struktur Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung
  • 21. Ownership Eligibility for SHM: Hak Ekonomi serta Hak Suara
  • 22. Ownership Eligibility for SHM: Pihak Pengendali dan Pemilik Manfaat Akhir
  • 23. Ownership Eligibility for SHM: Penelusuran Perubahan Kepemilikan akibat Transaksi
  • 24. Ownership Eligibility for SHM: Kelayakan pemilik menurut hukum
  • 25. Land Encumbrance Search: Identitas Aset, Pemberi, dan Penerima Jaminan
  • 26. Land Encumbrance Search: Kepemilikan Aset serta Beban yang Sudah Ada
  • 27. Land Encumbrance Search: Penyempurnaan Pengikatan dan Bukti Registrasi
  • 28. Land Encumbrance Search: Prioritas, Eksekusi, serta Syarat Pelepasan
  • 29. Land Encumbrance Search: Beban yang mengikuti pengalihan
  • 30. Land Rights Renewal Risk: Sumber Risiko dan Pemicu Kejadian
  • 31. Land Rights Renewal Risk: Pihak yang Menanggung Dampak Keuangan
  • 32. Land Rights Renewal Risk: Pengukuran Besaran serta Ketidakpastian
  • 33. Land Rights Renewal Risk: Alokasi Kontraktual dan Rencana Pengendalian
  • 34. Land Rights Renewal Risk: Kebutuhan persetujuan perpanjangan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis HGB Tenure and Conditions dengan Data HGU Tenure and Conditions
  • 36. Quote Penting (Editorial): Land Title Verification - Temuan Due Diligence Harus Ditelusuri ke Bukti dan Konsekuensi Transaksi
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Land Rights Renewal Risk ketika Ownership Eligibility for SHM Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Land Title Verification, HGB Tenure and Conditions, dan Land Rights Renewal Risk
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Land Rights Renewal Risk beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: JDIH, Registri Korporasi, Dokumen Perizinan, dan Data Room untuk Land & Property Rights (HGU, HGB, SHM)

BAB 05: Intellectual Property (Patent, Trademark, Copyright)

40 pelajaran
  • 01. Intellectual Property (Patent, Trademark, Copyright)
  • 02. Why: Dampak Patent Ownership dan IP Infringement Exposure pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Patent Ownership; Trademark Registration; Copyright Chain of Title; IP License Terms; Employee-Created IP; IP Infringement Exposure
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Trademark Registration, Menilai IP License Terms, dan Menyimpulkan IP Infringement Exposure
  • 05. Patent Ownership: Struktur Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung
  • 06. Patent Ownership: Hak Ekonomi serta Hak Suara
  • 07. Patent Ownership: Pihak Pengendali dan Pemilik Manfaat Akhir
  • 08. Patent Ownership: Penelusuran Perubahan Kepemilikan akibat Transaksi
  • 09. Patent Ownership: Negara serta masa perlindungan
  • 10. Trademark Registration: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 11. Trademark Registration: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 12. Trademark Registration: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 13. Trademark Registration: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 14. Trademark Registration: Kepemilikan merek perusahaan terkait
  • 15. Copyright Chain of Title: Pemilik Hak dan Rantai Pengalihan
  • 16. Copyright Chain of Title: Cakupan Penggunaan serta Wilayah Perlindungan
  • 17. Copyright Chain of Title: Jangka Waktu, Imbalan, dan Pembatasan
  • 18. Copyright Chain of Title: Pelanggaran, Sengketa, serta Dampak pada Transaksi
  • 19. Copyright Chain of Title: Pencipta versus pemegang hak
  • 20. IP License Terms: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 21. IP License Terms: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 22. IP License Terms: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 23. IP License Terms: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 24. IP License Terms: Hak sublisensi dan pengalihan
  • 25. Employee-Created IP: Kelompok yang Terdampak serta Hubungan Hukum
  • 26. Employee-Created IP: Hak, Kewajiban, dan Bukti Pelaksanaannya
  • 27. Employee-Created IP: Biaya Pemenuhan serta Risiko Sengketa
  • 28. Employee-Created IP: Saluran Pengaduan dan Tindakan Perbaikan
  • 29. Employee-Created IP: Persetujuan pengalihan karya karyawan
  • 30. IP Infringement Exposure: Sumber Risiko dan Pemicu Kejadian
  • 31. IP Infringement Exposure: Pihak yang Menanggung Dampak Keuangan
  • 32. IP Infringement Exposure: Pengukuran Besaran serta Ketidakpastian
  • 33. IP Infringement Exposure: Alokasi Kontraktual dan Rencana Pengendalian
  • 34. IP Infringement Exposure: Kerugian akibat klaim pelanggaran
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Copyright Chain of Title dengan Data Trademark Registration
  • 36. Quote Penting (Editorial): Patent Ownership - Temuan Due Diligence Harus Ditelusuri ke Bukti dan Konsekuensi Transaksi
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan IP Infringement Exposure ketika IP License Terms Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Patent Ownership, Copyright Chain of Title, dan IP Infringement Exposure
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan IP Infringement Exposure beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: JDIH, Registri Korporasi, Dokumen Perizinan, dan Data Room untuk Intellectual Property (Patent, Trademark, Copyright)

BAB 06: Labor Law Compliance & Outsourcing

40 pelajaran
  • 01. Labor Law Compliance & Outsourcing
  • 02. Why: Dampak Employment Contract Review dan Labor Dispute Disclosure pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Employment Contract Review; Employee Benefits Liability; Outsourcing Arrangement; Working Time Compliance; Termination Exposure; Labor Dispute Disclosure
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Employee Benefits Liability, Menilai Working Time Compliance, dan Menyimpulkan Labor Dispute Disclosure
  • 05. Employment Contract Review: Hak serta Kewajiban Setiap Pihak
  • 06. Employment Contract Review: Kondisi Pendahuluan dan Kewenangan Persetujuan
  • 07. Employment Contract Review: Pemicu Wanprestasi serta Upaya Perbaikan
  • 08. Employment Contract Review: Dokumen Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa
  • 09. Employment Contract Review: Status pekerja dan dokumen
  • 10. Employee Benefits Liability: Sumber Risiko dan Pemicu Kejadian
  • 11. Employee Benefits Liability: Pihak yang Menanggung Dampak Keuangan
  • 12. Employee Benefits Liability: Pengukuran Besaran serta Ketidakpastian
  • 13. Employee Benefits Liability: Alokasi Kontraktual dan Rencana Pengendalian
  • 14. Employee Benefits Liability: Kewajiban manfaat yang terakumulasi
  • 15. Outsourcing Arrangement: Objek Pekerjaan dan Pihak Penyedia
  • 16. Outsourcing Arrangement: Status Pekerja serta Hubungan Kerja
  • 17. Outsourcing Arrangement: Pembagian Kewajiban antara Pengguna dan Penyedia
  • 18. Outsourcing Arrangement: Risiko Sengketa serta Bukti Pemenuhan Hak
  • 19. Outsourcing Arrangement: Pembagian kewajiban penyedia pengguna
  • 20. Working Time Compliance: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
  • 21. Working Time Compliance: Temuan serta Tingkat Materialitas
  • 22. Working Time Compliance: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
  • 23. Working Time Compliance: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
  • 24. Working Time Compliance: Bukti pencatatan jam kerja
  • 25. Termination Exposure: Sumber Risiko dan Pemicu Kejadian
  • 26. Termination Exposure: Pihak yang Menanggung Dampak Keuangan
  • 27. Termination Exposure: Pengukuran Besaran serta Ketidakpastian
  • 28. Termination Exposure: Alokasi Kontraktual dan Rencana Pengendalian
  • 29. Termination Exposure: Dampak perubahan organisasi
  • 30. Labor Dispute Disclosure: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 31. Labor Dispute Disclosure: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 32. Labor Dispute Disclosure: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 33. Labor Dispute Disclosure: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 34. Labor Dispute Disclosure: Klaim ketenagakerjaan belum selesai
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Outsourcing Arrangement dengan Data Employee Benefits Liability
  • 36. Quote Penting (Editorial): Employment Contract Review - Temuan Due Diligence Harus Ditelusuri ke Bukti dan Konsekuensi Transaksi
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Labor Dispute Disclosure ketika Working Time Compliance Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Employment Contract Review, Outsourcing Arrangement, dan Labor Dispute Disclosure
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Labor Dispute Disclosure beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: JDIH, Registri Korporasi, Dokumen Perizinan, dan Data Room untuk Labor Law Compliance & Outsourcing

BAB 07: Tax Compliance & Historical Tax Risk

40 pelajaran
  • 01. Tax Compliance & Historical Tax Risk
  • 02. Why: Dampak Tax Filing Completeness dan Tax Indemnity Scope pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Tax Filing Completeness; Historical Tax Assessment; Tax Audit Exposure; Tax Loss Carryforward; Uncertain Tax Position; Tax Indemnity Scope
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Historical Tax Assessment, Menilai Tax Loss Carryforward, dan Menyimpulkan Tax Indemnity Scope
  • 05. Tax Filing Completeness: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 06. Tax Filing Completeness: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 07. Tax Filing Completeness: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 08. Tax Filing Completeness: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 09. Tax Filing Completeness: Konsistensi SPT dan pembukuan
  • 10. Historical Tax Assessment: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 11. Historical Tax Assessment: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 12. Historical Tax Assessment: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 13. Historical Tax Assessment: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 14. Historical Tax Assessment: Masa yang telah diperiksa
  • 15. Tax Audit Exposure: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 16. Tax Audit Exposure: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 17. Tax Audit Exposure: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 18. Tax Audit Exposure: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 19. Tax Audit Exposure: Ketetapan serta proses keberatan
  • 20. Tax Loss Carryforward: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 21. Tax Loss Carryforward: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 22. Tax Loss Carryforward: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 23. Tax Loss Carryforward: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 24. Tax Loss Carryforward: Batas penggunaan kerugian fiskal
  • 25. Uncertain Tax Position: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 26. Uncertain Tax Position: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 27. Uncertain Tax Position: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 28. Uncertain Tax Position: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 29. Uncertain Tax Position: Potensi pajak belum pasti
  • 30. Tax Indemnity Scope: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 31. Tax Indemnity Scope: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 32. Tax Indemnity Scope: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 33. Tax Indemnity Scope: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 34. Tax Indemnity Scope: Jangka waktu ganti rugi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Tax Audit Exposure dengan Data Historical Tax Assessment
  • 36. Quote Penting (Editorial): Tax Filing Completeness - Temuan Due Diligence Harus Ditelusuri ke Bukti dan Konsekuensi Transaksi
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Tax Indemnity Scope ketika Tax Loss Carryforward Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Tax Filing Completeness, Tax Audit Exposure, dan Tax Indemnity Scope
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Tax Indemnity Scope beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: JDIH, Registri Korporasi, Dokumen Perizinan, dan Data Room untuk Tax Compliance & Historical Tax Risk

BAB 08: Litigation & Dispute Check

40 pelajaran
  • 01. Litigation & Dispute Check
  • 02. Why: Dampak Litigation Register dan Litigation Disclosure in Sale Agreement pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Litigation Register; Court Record Search; Claim Amount Exposure; Arbitration Agreement; Settlement Obligations; Litigation Disclosure in Sale Agreement
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Court Record Search, Menilai Arbitration Agreement, dan Menyimpulkan Litigation Disclosure in Sale Agreement
  • 05. Litigation Register: Dasar Gugatan dan Posisi Para Pihak
  • 06. Litigation Register: Status Proses serta Bukti Pendukung
  • 07. Litigation Register: Potensi Pembayaran dan Dampak Operasional
  • 08. Litigation Register: Kewajiban Pengungkapan serta Syarat Penyelesaian
  • 09. Litigation Register: Kelengkapan sengketa berjalan
  • 10. Court Record Search: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 11. Court Record Search: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 12. Court Record Search: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 13. Court Record Search: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 14. Court Record Search: Verifikasi status dari sumber
  • 15. Claim Amount Exposure: Sumber Risiko dan Pemicu Kejadian
  • 16. Claim Amount Exposure: Pihak yang Menanggung Dampak Keuangan
  • 17. Claim Amount Exposure: Pengukuran Besaran serta Ketidakpastian
  • 18. Claim Amount Exposure: Alokasi Kontraktual dan Rencana Pengendalian
  • 19. Claim Amount Exposure: Klaim bruto versus estimasi
  • 20. Arbitration Agreement: Hak serta Kewajiban Setiap Pihak
  • 21. Arbitration Agreement: Kondisi Pendahuluan dan Kewenangan Persetujuan
  • 22. Arbitration Agreement: Pemicu Wanprestasi serta Upaya Perbaikan
  • 23. Arbitration Agreement: Dokumen Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa
  • 24. Arbitration Agreement: Forum yang disepakati
  • 25. Settlement Obligations: Dasar Gugatan dan Posisi Para Pihak
  • 26. Settlement Obligations: Status Proses serta Bukti Pendukung
  • 27. Settlement Obligations: Potensi Pembayaran dan Dampak Operasional
  • 28. Settlement Obligations: Kewajiban Pengungkapan serta Syarat Penyelesaian
  • 29. Settlement Obligations: Kewajiban setelah berdamai
  • 30. Litigation Disclosure in Sale Agreement: Dasar Gugatan dan Posisi Para Pihak
  • 31. Litigation Disclosure in Sale Agreement: Status Proses serta Bukti Pendukung
  • 32. Litigation Disclosure in Sale Agreement: Potensi Pembayaran dan Dampak Operasional
  • 33. Litigation Disclosure in Sale Agreement: Kewajiban Pengungkapan serta Syarat Penyelesaian
  • 34. Litigation Disclosure in Sale Agreement: Pernyataan penjual mengenai sengketa
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Claim Amount Exposure dengan Data Court Record Search
  • 36. Quote Penting (Editorial): Litigation Register - Temuan Due Diligence Harus Ditelusuri ke Bukti dan Konsekuensi Transaksi
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Litigation Disclosure in Sale Agreement ketika Arbitration Agreement Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Litigation Register, Claim Amount Exposure, dan Litigation Disclosure in Sale Agreement
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Litigation Disclosure in Sale Agreement beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: JDIH, Registri Korporasi, Dokumen Perizinan, dan Data Room untuk Litigation & Dispute Check

BAB 09: Sectoral Permits (Mining, Banking, Telekom)

40 pelajaran
  • 01. Sectoral Permits (Mining, Banking, Telekom)
  • 02. Why: Dampak Mining License Scope dan Sector License Renewal pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Mining License Scope; Banking License Scope; Telecommunications License Scope; Change-of-Control Consent; Sector License Conditions; Sector License Renewal
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Banking License Scope, Menilai Change-of-Control Consent, dan Menyimpulkan Sector License Renewal
  • 05. Mining License Scope: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 06. Mining License Scope: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 07. Mining License Scope: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 08. Mining License Scope: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 09. Mining License Scope: Kesesuaian komoditas dan wilayah
  • 10. Banking License Scope: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 11. Banking License Scope: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 12. Banking License Scope: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 13. Banking License Scope: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 14. Banking License Scope: Perimeter kegiatan berizin bank
  • 15. Telecommunications License Scope: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 16. Telecommunications License Scope: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 17. Telecommunications License Scope: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 18. Telecommunications License Scope: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 19. Telecommunications License Scope: Hak penggunaan jaringan atau frekuensi
  • 20. Change-of-Control Consent: Jenis Data dan Dasar Pemrosesan
  • 21. Change-of-Control Consent: Hak Pengguna serta Batas Penggunaan
  • 22. Change-of-Control Consent: Pengamanan Penyimpanan dan Pertukaran
  • 23. Change-of-Control Consent: Retensi, Penghapusan, serta Respons Insiden
  • 24. Change-of-Control Consent: Persetujuan perubahan pemegang kendali
  • 25. Sector License Conditions: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 26. Sector License Conditions: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 27. Sector License Conditions: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 28. Sector License Conditions: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 29. Sector License Conditions: Kewajiban khusus belum selesai
  • 30. Sector License Renewal: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 31. Sector License Renewal: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 32. Sector License Renewal: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 33. Sector License Renewal: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 34. Sector License Renewal: Risiko izin saat pembaruan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Telecommunications License Scope dengan Data Banking License Scope
  • 36. Quote Penting (Editorial): Mining License Scope - Temuan Due Diligence Harus Ditelusuri ke Bukti dan Konsekuensi Transaksi
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Sector License Renewal ketika Change-of-Control Consent Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Mining License Scope, Telecommunications License Scope, dan Sector License Renewal
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Sector License Renewal beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: JDIH, Registri Korporasi, Dokumen Perizinan, dan Data Room untuk Sectoral Permits (Mining, Banking, Telekom)

BAB 10: Compliance Gap Analysis & Remediation

40 pelajaran
  • 01. Compliance Gap Analysis & Remediation
  • 02. Why: Dampak Compliance Requirement Register dan Compliance Remediation Verification pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Compliance Requirement Register; Compliance Evidence Gap; Risk-Ranked Remediation; Remediation Owner; Closing Condition versus Post-Closing Action; Compliance Remediation Verification
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Compliance Evidence Gap, Menilai Remediation Owner, dan Menyimpulkan Compliance Remediation Verification
  • 05. Compliance Requirement Register: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
  • 06. Compliance Requirement Register: Temuan serta Tingkat Materialitas
  • 07. Compliance Requirement Register: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
  • 08. Compliance Requirement Register: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
  • 09. Compliance Requirement Register: Pemetaan kewajiban per aktivitas
  • 10. Compliance Evidence Gap: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 11. Compliance Evidence Gap: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 12. Compliance Evidence Gap: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 13. Compliance Evidence Gap: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 14. Compliance Evidence Gap: Informasi yang belum tersedia
  • 15. Risk-Ranked Remediation: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
  • 16. Risk-Ranked Remediation: Temuan serta Tingkat Materialitas
  • 17. Risk-Ranked Remediation: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
  • 18. Risk-Ranked Remediation: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
  • 19. Risk-Ranked Remediation: Prioritas menurut dampak transaksi
  • 20. Remediation Owner: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
  • 21. Remediation Owner: Temuan serta Tingkat Materialitas
  • 22. Remediation Owner: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
  • 23. Remediation Owner: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
  • 24. Remediation Owner: Penetapan pemilik aksi
  • 25. Closing Condition versus Post-Closing Action: Urutan Pekerjaan dan Ketergantungan
  • 26. Closing Condition versus Post-Closing Action: Pemilik Tindakan serta Tanggal Penyelesaian
  • 27. Closing Condition versus Post-Closing Action: Dokumen yang Menjadi Prasyarat Lanjutan
  • 28. Closing Condition versus Post-Closing Action: Eskalasi Hambatan dan Bukti Penyelesaian
  • 29. Closing Condition versus Post-Closing Action: Pemisahan syarat closing undertaking
  • 30. Compliance Remediation Verification: Sumber Data dan Batas Pemeriksaan
  • 31. Compliance Remediation Verification: Pencocokan Pernyataan dengan Bukti Independen
  • 32. Compliance Remediation Verification: Kesenjangan Informasi serta Temuan Material
  • 33. Compliance Remediation Verification: Dampak Temuan pada Harga dan Syarat Transaksi
  • 34. Compliance Remediation Verification: Bukti bahwa gap tertutup
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Risk-Ranked Remediation dengan Data Compliance Evidence Gap
  • 36. Quote Penting (Editorial): Compliance Requirement Register - Temuan Due Diligence Harus Ditelusuri ke Bukti dan Konsekuensi Transaksi
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Compliance Remediation Verification ketika Remediation Owner Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Compliance Requirement Register, Risk-Ranked Remediation, dan Compliance Remediation Verification
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Compliance Remediation Verification beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: JDIH, Registri Korporasi, Dokumen Perizinan, dan Data Room untuk Compliance Gap Analysis & Remediation

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang keuangan korporasi atau hukum bisnis.

Deskripsi

Proses verifikasi legal dan perizinan yang kritis mengingat kompleksitas birokrasi Indonesia.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

IPO & Rights Issue di BEI
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

IPO & Rights Issue di BEI

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Rights Issue & Private Placement
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Rights Issue & Private Placement

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
M&A Lintas Grup Konglomerat
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

M&A Lintas Grup Konglomerat

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000