Corporate Law Firm › SLIDES • Foundation

Restructuring & Insolvency

UU PKPU Kepailitan procedures, Debt Restructurings, Cross-Border Insolvencies, and Rescue Funding

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai kerangka hukum regulasi Indonesia dan teknik perancangan dokumen transaksi korporat.
Mampu memberikan pertimbangan hukum dan memitigasi risiko hukum transaksi secara komprehensif.

Daftar Isi

BAB 01: Kepailitan dan PKPU: Persyaratan, Prosedur, serta Kedudukan Kreditur

40 pelajaran
  • 01. Kepailitan dan PKPU: Persyaratan, Prosedur, serta Kedudukan Kreditur
  • 02. Isu Pengantar: Bankruptcy prerequisites dan Dampaknya terhadap Insolvency outcomes
  • 03. Peta Pembahasan: Bankruptcy prerequisites • PKPU application • Court procedure • Creditor classification • Administrator duties • Insolvency outcomes
  • 04. Sasaran Analisis: Jumlah Kreditur sebagai Syarat Permohonan, Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan, dan Kondisi Keuangan dan Dasar Proses Formal
  • 05. Bankruptcy prerequisites: Jumlah Kreditur sebagai Syarat Permohonan
  • 06. Bankruptcy prerequisites: Utang yang Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih
  • 07. Bankruptcy prerequisites: Pembuktian Sederhana atas Syarat Kepailitan
  • 08. Bankruptcy prerequisites: Pemohon dan Pengadilan yang Berwenang
  • 09. Bankruptcy prerequisites: Akibat Putusan terhadap Pengurusan Harta
  • 10. PKPU application: Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan
  • 11. PKPU application: Tahap Sementara dan Tetap
  • 12. PKPU application: Pengurusan Debitur bersama Pengurus
  • 13. PKPU application: Verifikasi Piutang serta Rapat Kreditur
  • 14. PKPU application: Rencana Perdamaian dan Konsekuensi Penolakannya
  • 15. Court procedure: Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan
  • 16. Court procedure: Syarat Pengajuan Permohonan atau Gugatan
  • 17. Court procedure: Pihak yang Harus Dipanggil
  • 18. Court procedure: Dokumen serta Bukti yang Diperiksa
  • 19. Court procedure: Akibat Putusan dan Upaya Hukum
  • 20. Creditor classification: Verifikasi Identitas serta Nilai Tagihan
  • 21. Creditor classification: Klasifikasi Tagihan dan Hak Jaminan
  • 22. Creditor classification: Hak Informasi serta Keikutsertaan dalam Rapat
  • 23. Creditor classification: Voting atas Rencana Penyelesaian
  • 24. Creditor classification: Hak atas Pembagian Hasil Pemulihan
  • 25. Administrator duties: Kewenangan Pengurus
  • 26. Administrator duties: Pengawasan Transaksi Debitur
  • 27. Administrator duties: Verifikasi Tagihan
  • 28. Administrator duties: Pelaporan kepada Hakim
  • 29. Administrator duties: Pertanggungjawaban Tindakan
  • 30. Insolvency outcomes: Kondisi Keuangan dan Dasar Proses Formal
  • 31. Insolvency outcomes: Pihak yang Berwenang Mengurus Debitur
  • 32. Insolvency outcomes: Kedudukan Kreditur serta Aset Terikat
  • 33. Insolvency outcomes: Pilihan Restrukturisasi atau Likuidasi
  • 34. Insolvency outcomes: Dampak Proses terhadap Kontrak dan Eksekusi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan pada PKPU application
  • 36. Prinsip Kunci Bankruptcy prerequisites: Pemohon dan Pengadilan yang Berwenang serta Akibat Putusan terhadap Pengurusan Harta
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Administrator duties: Perselisihan tentang Verifikasi Tagihan
  • 38. Sintesis Kepailitan dan PKPU: Persyaratan, Prosedur, serta Kedudukan Kreditur: Jumlah Kreditur sebagai Syarat Permohonan • Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan • Kondisi Keuangan dan Dasar Proses Formal
  • 39. Tugas Insolvency outcomes: Susun Analisis Kedudukan Kreditur serta Aset Terikat dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Kepailitan dan PKPU: Persyaratan, Prosedur, serta Kedudukan Kreditur: JDIH Mahkamah Agung; dokumen kepailitan dan PKPU; UNCITRAL; hukum restrukturisasi yurisdiksi pembanding

BAB 02: Debt Restructuring, Standstill & Workout Agreements

40 pelajaran
  • 01. Debt Restructuring, Standstill & Workout Agreements
  • 02. Isu Pengantar: Standstill scope dan Dampaknya terhadap Default reservations
  • 03. Peta Pembahasan: Standstill scope • Workout timetable • Debt terms • Information covenants • Creditor consents • Default reservations
  • 04. Sasaran Analisis: Kewajiban yang Ditangguhkan Sementara, Jenis Utang dan Pihak Kreditur, dan Hak yang Tidak Dilepaskan
  • 05. Standstill scope: Kewajiban yang Ditangguhkan Sementara
  • 06. Standstill scope: Kreditur yang Terikat oleh Kesepakatan
  • 07. Standstill scope: Larangan Eksekusi serta Reservasi Hak
  • 08. Standstill scope: Informasi yang Wajib Diberikan Debitur
  • 09. Standstill scope: Akhir Masa Penangguhan dan Peristiwa Pengakhiran
  • 10. Workout timetable: Diagnosis Kondisi Keuangan Debitur
  • 11. Workout timetable: Penentuan Utang yang Dinegosiasikan
  • 12. Workout timetable: Perjanjian Penundaan dan Penyesuaian Pembayaran
  • 13. Workout timetable: Dukungan Kreditur terhadap Rencana Usaha
  • 14. Workout timetable: Trigger Beralih ke Proses Formal
  • 15. Debt terms: Jenis Utang dan Pihak Kreditur
  • 16. Debt terms: Pokok, Bunga, serta Jadwal Pembayaran
  • 17. Debt terms: Peringkat dan Hak Jaminan
  • 18. Debt terms: Persetujuan untuk Perubahan Syarat
  • 19. Debt terms: Pelunasan, Konversi, atau Penukaran Kewajiban
  • 20. Information covenants: Janji Melakukan atau Membatasi Tindakan
  • 21. Information covenants: Pengujian Covenant Finansial secara Berkala
  • 22. Information covenants: Ruang Headroom serta Cure Rights
  • 23. Information covenants: Permohonan Waiver atas Pelanggaran
  • 24. Information covenants: Kaitan Pelanggaran dengan Events of Default
  • 25. Creditor consents: Verifikasi Identitas serta Nilai Tagihan
  • 26. Creditor consents: Klasifikasi Tagihan dan Hak Jaminan
  • 27. Creditor consents: Hak Informasi serta Keikutsertaan dalam Rapat
  • 28. Creditor consents: Voting atas Rencana Penyelesaian
  • 29. Creditor consents: Hak atas Pembagian Hasil Pemulihan
  • 30. Default reservations: Hak yang Tidak Dilepaskan
  • 31. Default reservations: Pengakuan Default
  • 32. Default reservations: Standstill Terbatas
  • 33. Default reservations: Batas Waiver
  • 34. Default reservations: Pemulihan Hak Eksekusi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Diagnosis Kondisi Keuangan Debitur pada Workout timetable
  • 36. Prinsip Kunci Standstill scope: Informasi yang Wajib Diberikan Debitur serta Akhir Masa Penangguhan dan Peristiwa Pengakhiran
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Creditor consents: Perselisihan tentang Hak Informasi serta Keikutsertaan dalam Rapat
  • 38. Sintesis Debt Restructuring, Standstill & Workout Agreements: Kewajiban yang Ditangguhkan Sementara • Jenis Utang dan Pihak Kreditur • Hak yang Tidak Dilepaskan
  • 39. Tugas Default reservations: Susun Analisis Standstill Terbatas dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Debt Restructuring, Standstill & Workout Agreements: JDIH Mahkamah Agung; dokumen kepailitan dan PKPU; UNCITRAL; hukum restrukturisasi yurisdiksi pembanding

BAB 03: Suspension of Payment (PKPU) & Creditor Voting

40 pelajaran
  • 01. Suspension of Payment (PKPU) & Creditor Voting
  • 02. Isu Pengantar: PKPU proposal dan Dampaknya terhadap Plan implementation
  • 03. Peta Pembahasan: PKPU proposal • Creditor claims • Voting classes • Voting thresholds • Court homologation • Plan implementation
  • 04. Sasaran Analisis: Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan, Peserta yang Memiliki Hak Suara, dan Tanggal Efektif Rencana
  • 05. PKPU proposal: Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan
  • 06. PKPU proposal: Tahap Sementara dan Tetap
  • 07. PKPU proposal: Pengurusan Debitur bersama Pengurus
  • 08. PKPU proposal: Verifikasi Piutang serta Rapat Kreditur
  • 09. PKPU proposal: Rencana Perdamaian dan Konsekuensi Penolakannya
  • 10. Creditor claims: Verifikasi Identitas serta Nilai Tagihan
  • 11. Creditor claims: Klasifikasi Tagihan dan Hak Jaminan
  • 12. Creditor claims: Hak Informasi serta Keikutsertaan dalam Rapat
  • 13. Creditor claims: Voting atas Rencana Penyelesaian
  • 14. Creditor claims: Hak atas Pembagian Hasil Pemulihan
  • 15. Voting classes: Peserta yang Memiliki Hak Suara
  • 16. Voting classes: Dasar Perhitungan Kuorum dan Mayoritas
  • 17. Voting classes: Klasifikasi Kelompok yang Memberikan Suara
  • 18. Voting classes: Pencatatan Hasil serta Keberatan
  • 19. Voting classes: Akibat Keputusan bagi Pihak yang Menolak
  • 20. Voting thresholds: Peserta yang Memiliki Hak Suara
  • 21. Voting thresholds: Dasar Perhitungan Kuorum dan Mayoritas
  • 22. Voting thresholds: Klasifikasi Kelompok yang Memberikan Suara
  • 23. Voting thresholds: Pencatatan Hasil serta Keberatan
  • 24. Voting thresholds: Akibat Keputusan bagi Pihak yang Menolak
  • 25. Court homologation: Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan
  • 26. Court homologation: Syarat Pengajuan Permohonan atau Gugatan
  • 27. Court homologation: Pihak yang Harus Dipanggil
  • 28. Court homologation: Dokumen serta Bukti yang Diperiksa
  • 29. Court homologation: Akibat Putusan dan Upaya Hukum
  • 30. Plan implementation: Tanggal Efektif Rencana
  • 31. Plan implementation: Pembayaran kepada Kreditur
  • 32. Plan implementation: Perubahan Jaminan
  • 33. Plan implementation: Pelaporan Realisasi
  • 34. Plan implementation: Akibat Kegagalan Pelaksanaan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Verifikasi Identitas serta Nilai Tagihan pada Creditor claims
  • 36. Prinsip Kunci PKPU proposal: Verifikasi Piutang serta Rapat Kreditur serta Rencana Perdamaian dan Konsekuensi Penolakannya
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Court homologation: Perselisihan tentang Pihak yang Harus Dipanggil
  • 38. Sintesis Suspension of Payment (PKPU) & Creditor Voting: Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan • Peserta yang Memiliki Hak Suara • Tanggal Efektif Rencana
  • 39. Tugas Plan implementation: Susun Analisis Perubahan Jaminan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Suspension of Payment (PKPU) & Creditor Voting: JDIH Mahkamah Agung; dokumen kepailitan dan PKPU; UNCITRAL; hukum restrukturisasi yurisdiksi pembanding

BAB 04: Bankruptcy Declaration, Asset Liquidation & Curator Duties

40 pelajaran
  • 01. Bankruptcy Declaration, Asset Liquidation & Curator Duties
  • 02. Isu Pengantar: Bankruptcy estate dan Dampaknya terhadap Curator accountability
  • 03. Peta Pembahasan: Bankruptcy estate • Curator authority • Asset realization • Secured claims • Distribution priorities • Curator accountability
  • 04. Sasaran Analisis: Aset Debitur yang Masuk Harta Pailit, Penilaian Aset, dan Pengangkatan serta Kewenangan Kurator
  • 05. Bankruptcy estate: Aset Debitur yang Masuk Harta Pailit
  • 06. Bankruptcy estate: Pemisahan Harta Pihak Ketiga
  • 07. Bankruptcy estate: Kedudukan Aset yang Menjadi Jaminan
  • 08. Bankruptcy estate: Inventarisasi dan Pengamanan Boedel
  • 09. Bankruptcy estate: Pemulihan Aset yang Telah Dialihkan
  • 10. Curator authority: Pengangkatan serta Kewenangan Kurator
  • 11. Curator authority: Pengamanan dan Inventarisasi Harta Pailit
  • 12. Curator authority: Pengurusan Kontrak yang Belum Selesai
  • 13. Curator authority: Penjualan Aset serta Pembagian Hasil
  • 14. Curator authority: Pertanggungjawaban kepada Hakim Pengawas
  • 15. Asset realization: Penilaian Aset
  • 16. Asset realization: Metode Penjualan
  • 17. Asset realization: Persetujuan yang Disyaratkan
  • 18. Asset realization: Biaya Realisasi
  • 19. Asset realization: Pembagian Hasil
  • 20. Secured claims: Dasar Hak serta Pihak yang Mengajukan
  • 21. Secured claims: Peristiwa yang Menimbulkan Tuntutan
  • 22. Secured claims: Dokumen Pendukung serta Nilai yang Ditagih
  • 23. Secured claims: Tenggat dan Prosedur Penyampaian
  • 24. Secured claims: Penilaian Keberatan serta Penyelesaian Tuntutan
  • 25. Distribution priorities: Kreditur Separatis
  • 26. Distribution priorities: Tagihan dengan Hak Istimewa
  • 27. Distribution priorities: Kreditur Konkuren
  • 28. Distribution priorities: Biaya Pengurusan
  • 29. Distribution priorities: Daftar Pembagian Hasil
  • 30. Curator accountability: Pengangkatan serta Kewenangan Kurator
  • 31. Curator accountability: Pengamanan dan Inventarisasi Harta Pailit
  • 32. Curator accountability: Pengurusan Kontrak yang Belum Selesai
  • 33. Curator accountability: Penjualan Aset serta Pembagian Hasil
  • 34. Curator accountability: Pertanggungjawaban kepada Hakim Pengawas
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pengangkatan serta Kewenangan Kurator pada Curator authority
  • 36. Prinsip Kunci Bankruptcy estate: Inventarisasi dan Pengamanan Boedel serta Pemulihan Aset yang Telah Dialihkan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Distribution priorities: Perselisihan tentang Kreditur Konkuren
  • 38. Sintesis Bankruptcy Declaration, Asset Liquidation & Curator Duties: Aset Debitur yang Masuk Harta Pailit • Penilaian Aset • Pengangkatan serta Kewenangan Kurator
  • 39. Tugas Curator accountability: Susun Analisis Pengurusan Kontrak yang Belum Selesai dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Bankruptcy Declaration, Asset Liquidation & Curator Duties: JDIH Mahkamah Agung; dokumen kepailitan dan PKPU; UNCITRAL; hukum restrukturisasi yurisdiksi pembanding

BAB 05: Cross-Border Insolvency: UNCITRAL Model Law dan Batas Adopsi Hukum Domestik

40 pelajaran
  • 01. Cross-Border Insolvency: UNCITRAL Model Law dan Batas Adopsi Hukum Domestik
  • 02. Isu Pengantar: Foreign proceedings dan Dampaknya terhadap Cross-border assets
  • 03. Peta Pembahasan: Foreign proceedings • Recognition framework • Model Law comparison • Local implementation • Court cooperation • Cross-border assets
  • 04. Sasaran Analisis: Negara Pembukaan Proses, Tujuan Kerangka Pengakuan Kepailitan Lintas Negara, dan Lokasi Aset Debitur
  • 05. Foreign proceedings: Negara Pembukaan Proses
  • 06. Foreign proceedings: Wakil Debitur
  • 07. Foreign proceedings: Sifat Kolektif Proses
  • 08. Foreign proceedings: Permohonan Pengakuan
  • 09. Foreign proceedings: Koordinasi Lokal
  • 10. Recognition framework: Dasar Pengakuan Asing
  • 11. Recognition framework: Pengadilan Berwenang
  • 12. Recognition framework: Syarat Permohonan
  • 13. Recognition framework: Efek Hukum
  • 14. Recognition framework: Batas Adopsi Lokal
  • 15. Model Law comparison: Tujuan Kerangka Pengakuan Kepailitan Lintas Negara
  • 16. Model Law comparison: Foreign Main dan Non-Main Proceedings
  • 17. Model Law comparison: Akses Wakil Asing ke Pengadilan Lokal
  • 18. Model Law comparison: Kerja Sama serta Koordinasi Proses
  • 19. Model Law comparison: Penerapan Hanya pada Negara yang Mengadopsinya
  • 20. Local implementation: Aturan Domestik
  • 21. Local implementation: Mekanisme yang Diadopsi
  • 22. Local implementation: Kewenangan Pengadilan
  • 23. Local implementation: Batas Pengakuan Asing
  • 24. Local implementation: Kesenjangan dengan Model Law
  • 25. Court cooperation: Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan
  • 26. Court cooperation: Syarat Pengajuan Permohonan atau Gugatan
  • 27. Court cooperation: Pihak yang Harus Dipanggil
  • 28. Court cooperation: Dokumen serta Bukti yang Diperiksa
  • 29. Court cooperation: Akibat Putusan dan Upaya Hukum
  • 30. Cross-border assets: Lokasi Aset Debitur
  • 31. Cross-border assets: Status Kepemilikan
  • 32. Cross-border assets: Kewenangan Pengurus Asing
  • 33. Cross-border assets: Pengakuan Lokal
  • 34. Cross-border assets: Koordinasi Pemulihan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Dasar Pengakuan Asing pada Recognition framework
  • 36. Prinsip Kunci Foreign proceedings: Permohonan Pengakuan serta Koordinasi Lokal
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Court cooperation: Perselisihan tentang Pihak yang Harus Dipanggil
  • 38. Sintesis Cross-Border Insolvency: UNCITRAL Model Law dan Batas Adopsi Hukum Domestik: Negara Pembukaan Proses • Tujuan Kerangka Pengakuan Kepailitan Lintas Negara • Lokasi Aset Debitur
  • 39. Tugas Cross-border assets: Susun Analisis Kewenangan Pengurus Asing dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Cross-Border Insolvency: UNCITRAL Model Law dan Batas Adopsi Hukum Domestik: JDIH Mahkamah Agung; dokumen kepailitan dan PKPU; UNCITRAL; hukum restrukturisasi yurisdiksi pembanding

BAB 06: Distressed Debt Trading, Claims Purchase & Assignment

40 pelajaran
  • 01. Distressed Debt Trading, Claims Purchase & Assignment
  • 02. Isu Pengantar: Claims assignment dan Dampaknya terhadap Distressed pricing
  • 03. Peta Pembahasan: Claims assignment • Claim validity • Transfer restrictions • Debtor notification • Voting rights • Distressed pricing
  • 04. Sasaran Analisis: Piutang yang Dialihkan, Hak yang Dibatasi dalam Pengalihan, dan Tekanan Likuiditas sebagai Konteks Transaksi
  • 05. Claims assignment: Piutang yang Dialihkan
  • 06. Claims assignment: Bukti Tagihan
  • 07. Claims assignment: Hak Jaminan Ikutan
  • 08. Claims assignment: Pemberitahuan Debitur
  • 09. Claims assignment: Hak Voting Kreditur
  • 10. Claim validity: Dasar Hak serta Pihak yang Mengajukan
  • 11. Claim validity: Peristiwa yang Menimbulkan Tuntutan
  • 12. Claim validity: Dokumen Pendukung serta Nilai yang Ditagih
  • 13. Claim validity: Tenggat dan Prosedur Penyampaian
  • 14. Claim validity: Penilaian Keberatan serta Penyelesaian Tuntutan
  • 15. Transfer restrictions: Hak yang Dibatasi dalam Pengalihan
  • 16. Transfer restrictions: Lock-Up serta Transfer yang Diperbolehkan
  • 17. Transfer restrictions: Right of First Refusal atau First Offer
  • 18. Transfer restrictions: Tag-Along dan Persyaratan Pembeli Baru
  • 19. Transfer restrictions: Akibat Transfer tanpa Memenuhi Prosedur
  • 20. Debtor notification: Kondisi yang Mewajibkan Pelaporan
  • 21. Debtor notification: Otoritas atau Pihak Penerima
  • 22. Debtor notification: Informasi dan Lampiran yang Disyaratkan
  • 23. Debtor notification: Tenggat Pengajuan serta Pembaruan Informasi
  • 24. Debtor notification: Akibat Notifikasi Tidak Lengkap atau Terlambat
  • 25. Voting rights: Peserta yang Memiliki Hak Suara
  • 26. Voting rights: Dasar Perhitungan Kuorum dan Mayoritas
  • 27. Voting rights: Klasifikasi Kelompok yang Memberikan Suara
  • 28. Voting rights: Pencatatan Hasil serta Keberatan
  • 29. Voting rights: Akibat Keputusan bagi Pihak yang Menolak
  • 30. Distressed pricing: Tekanan Likuiditas sebagai Konteks Transaksi
  • 31. Distressed pricing: Kewenangan Penjual Mengalihkan Aset
  • 32. Distressed pricing: Beban Jaminan serta Persetujuan Kreditur
  • 33. Distressed pricing: Risiko Gugatan Pembatalan Transaksi
  • 34. Distressed pricing: Proteksi Pembeli terhadap Kewajiban Historis
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Dasar Hak serta Pihak yang Mengajukan pada Claim validity
  • 36. Prinsip Kunci Claims assignment: Pemberitahuan Debitur serta Hak Voting Kreditur
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Voting rights: Perselisihan tentang Klasifikasi Kelompok yang Memberikan Suara
  • 38. Sintesis Distressed Debt Trading, Claims Purchase & Assignment: Piutang yang Dialihkan • Hak yang Dibatasi dalam Pengalihan • Tekanan Likuiditas sebagai Konteks Transaksi
  • 39. Tugas Distressed pricing: Susun Analisis Beban Jaminan serta Persetujuan Kreditur dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Distressed Debt Trading, Claims Purchase & Assignment: JDIH Mahkamah Agung; dokumen kepailitan dan PKPU; UNCITRAL; hukum restrukturisasi yurisdiksi pembanding

BAB 07: Director Liability, Fraudulent Transfer & Clawback

40 pelajaran
  • 01. Director Liability, Fraudulent Transfer & Clawback
  • 02. Isu Pengantar: Director duties in distress dan Dampaknya terhadap Asset recovery
  • 03. Peta Pembahasan: Director duties in distress • Fraudulent transfer • Avoidance grounds • Look-back analysis • Creditor prejudice • Asset recovery
  • 04. Sasaran Analisis: Likuiditas Memburuk, Transaksi yang Dapat Dimohonkan Pembatalannya, dan Aset yang Dialihkan
  • 05. Director duties in distress: Likuiditas Memburuk
  • 06. Director duties in distress: Kepentingan Kreditur
  • 07. Director duties in distress: Pengalihan Aset
  • 08. Director duties in distress: Keputusan Menambah Utang
  • 09. Director duties in distress: Risiko Tanggung Jawab
  • 10. Fraudulent transfer: Pernyataan atau Tindakan Menyesatkan
  • 11. Fraudulent transfer: Pengetahuan dan Maksud Pelaku
  • 12. Fraudulent transfer: Ketergantungan Korban pada Informasi Palsu
  • 13. Fraudulent transfer: Kerugian yang Terhubung dengan Penipuan
  • 14. Fraudulent transfer: Pilihan Tuntutan Perdata dan Proses Pidana
  • 15. Avoidance grounds: Transaksi yang Dapat Dimohonkan Pembatalannya
  • 16. Avoidance grounds: Persyaratan Kerugian bagi Kreditur
  • 17. Avoidance grounds: Periode Peninjauan menurut Hukum Terkait
  • 18. Avoidance grounds: Pembelaan Penerima Aset
  • 19. Avoidance grounds: Pengembalian Aset atau Nilai Transaksi
  • 20. Look-back analysis: Tanggal Pembukaan Proses
  • 21. Look-back analysis: Transaksi Sebelum Insolvensi
  • 22. Look-back analysis: Periode yang Diuji
  • 23. Look-back analysis: Pihak Terafiliasi
  • 24. Look-back analysis: Dugaan Kerugian Kreditur
  • 25. Creditor prejudice: Verifikasi Identitas serta Nilai Tagihan
  • 26. Creditor prejudice: Klasifikasi Tagihan dan Hak Jaminan
  • 27. Creditor prejudice: Hak Informasi serta Keikutsertaan dalam Rapat
  • 28. Creditor prejudice: Voting atas Rencana Penyelesaian
  • 29. Creditor prejudice: Hak atas Pembagian Hasil Pemulihan
  • 30. Asset recovery: Aset yang Dialihkan
  • 31. Asset recovery: Dasar Pembatalan
  • 32. Asset recovery: Penerima Aset
  • 33. Asset recovery: Bukti Kerugian Kreditur
  • 34. Asset recovery: Pengembalian Nilai
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pernyataan atau Tindakan Menyesatkan pada Fraudulent transfer
  • 36. Prinsip Kunci Director duties in distress: Keputusan Menambah Utang serta Risiko Tanggung Jawab
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Creditor prejudice: Perselisihan tentang Hak Informasi serta Keikutsertaan dalam Rapat
  • 38. Sintesis Director Liability, Fraudulent Transfer & Clawback: Likuiditas Memburuk • Transaksi yang Dapat Dimohonkan Pembatalannya • Aset yang Dialihkan
  • 39. Tugas Asset recovery: Susun Analisis Penerima Aset dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Director Liability, Fraudulent Transfer & Clawback: JDIH Mahkamah Agung; dokumen kepailitan dan PKPU; UNCITRAL; hukum restrukturisasi yurisdiksi pembanding

BAB 08: Pre-Packaged Restructuring & Fast-Track Schemes

40 pelajaran
  • 01. Pre-Packaged Restructuring & Fast-Track Schemes
  • 02. Isu Pengantar: Pre-negotiated plan dan Dampaknya terhadap Implementation risks
  • 03. Peta Pembahasan: Pre-negotiated plan • Creditor lock-up • Court approval • Disclosure sufficiency • Fast-track eligibility • Implementation risks
  • 04. Sasaran Analisis: Kesepakatan Awal Kreditur, Kewenangan Memberikan Persetujuan, dan Sumber Dana Tidak Tersedia
  • 05. Pre-negotiated plan: Kesepakatan Awal Kreditur
  • 06. Pre-negotiated plan: Informasi Rencana
  • 07. Pre-negotiated plan: Lock-Up Agreement
  • 08. Pre-negotiated plan: Pengajuan ke Pengadilan
  • 09. Pre-negotiated plan: Perlindungan Kreditur Lain
  • 10. Creditor lock-up: Verifikasi Identitas serta Nilai Tagihan
  • 11. Creditor lock-up: Klasifikasi Tagihan dan Hak Jaminan
  • 12. Creditor lock-up: Hak Informasi serta Keikutsertaan dalam Rapat
  • 13. Creditor lock-up: Voting atas Rencana Penyelesaian
  • 14. Creditor lock-up: Hak atas Pembagian Hasil Pemulihan
  • 15. Court approval: Kewenangan Memberikan Persetujuan
  • 16. Court approval: Ambang atau Peristiwa Pemicu Pengajuan
  • 17. Court approval: Dokumen Pendukung Penilaian
  • 18. Court approval: Persetujuan Bersyarat serta Kewajiban Lanjutan
  • 19. Court approval: Batas Waktu Pemenuhan sebelum Pelaksanaan
  • 20. Disclosure sufficiency: Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 21. Disclosure sufficiency: Penerima dan Waktu Penyampaian
  • 22. Disclosure sufficiency: Ambang Materialitas Informasi
  • 23. Disclosure sufficiency: Verifikasi serta Persetujuan Internal
  • 24. Disclosure sufficiency: Koreksi ketika Pengungkapan Tidak Akurat
  • 25. Fast-track eligibility: Jenis Debitur
  • 26. Fast-track eligibility: Persetujuan Awal
  • 27. Fast-track eligibility: Dokumen Minimum
  • 28. Fast-track eligibility: Prosedur Dipercepat
  • 29. Fast-track eligibility: Batas Penerapan Lokal
  • 30. Implementation risks: Sumber Dana Tidak Tersedia
  • 31. Implementation risks: Persetujuan Tertunda
  • 32. Implementation risks: Aset Tidak Terjual
  • 33. Implementation risks: Kewajiban Baru
  • 34. Implementation risks: Rencana Kontinjensi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Verifikasi Identitas serta Nilai Tagihan pada Creditor lock-up
  • 36. Prinsip Kunci Pre-negotiated plan: Pengajuan ke Pengadilan serta Perlindungan Kreditur Lain
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Fast-track eligibility: Perselisihan tentang Dokumen Minimum
  • 38. Sintesis Pre-Packaged Restructuring & Fast-Track Schemes: Kesepakatan Awal Kreditur • Kewenangan Memberikan Persetujuan • Sumber Dana Tidak Tersedia
  • 39. Tugas Implementation risks: Susun Analisis Aset Tidak Terjual dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Pre-Packaged Restructuring & Fast-Track Schemes: JDIH Mahkamah Agung; dokumen kepailitan dan PKPU; UNCITRAL; hukum restrukturisasi yurisdiksi pembanding

BAB 09: Komite Kreditur dan Intercreditor: Perbandingan Pendanaan Debitur dalam Insolvensi

40 pelajaran
  • 01. Komite Kreditur dan Intercreditor: Perbandingan Pendanaan Debitur dalam Insolvensi
  • 02. Isu Pengantar: Creditor committee dan Dampaknya terhadap Committee oversight
  • 03. Peta Pembahasan: Creditor committee • Intercreditor voting • DIP funding • New-money priority • Court approval • Committee oversight
  • 04. Sasaran Analisis: Verifikasi Identitas serta Nilai Tagihan, Pendanaan Debitur selama Proses Insolvensi, dan Mandat Komite
  • 05. Creditor committee: Verifikasi Identitas serta Nilai Tagihan
  • 06. Creditor committee: Klasifikasi Tagihan dan Hak Jaminan
  • 07. Creditor committee: Hak Informasi serta Keikutsertaan dalam Rapat
  • 08. Creditor committee: Voting atas Rencana Penyelesaian
  • 09. Creditor committee: Hak atas Pembagian Hasil Pemulihan
  • 10. Intercreditor voting: Pembagian Senioritas antarKelompok Kreditur
  • 11. Intercreditor voting: Standstill dan Pembatasan Eksekusi Terpisah
  • 12. Intercreditor voting: Voting atas Perubahan Dokumen Pembiayaan
  • 13. Intercreditor voting: Urutan Pembagian Hasil Eksekusi
  • 14. Intercreditor voting: Pelepasan Jaminan dalam Restrukturisasi
  • 15. DIP funding: Pendanaan Debitur selama Proses Insolvensi
  • 16. DIP funding: Kewenangan Mengambil Pinjaman Baru
  • 17. DIP funding: Prioritas Pembayaran jika Diakui Hukum Lokal
  • 18. DIP funding: Perlindungan Kreditur yang Sudah Memiliki Jaminan
  • 19. DIP funding: Persetujuan Pengadilan dan Pembatasan Penggunaan Dana
  • 20. New-money priority: Klasifikasi Tagihan menurut Peringkat
  • 21. New-money priority: Hak yang Didahulukan oleh Undang-Undang
  • 22. New-money priority: Pengaruh Waktu Pendaftaran Jaminan
  • 23. New-money priority: Subordinasi berdasarkan Kesepakatan
  • 24. New-money priority: Urutan Pembagian Hasil Pemulihan
  • 25. Court approval: Kewenangan Memberikan Persetujuan
  • 26. Court approval: Ambang atau Peristiwa Pemicu Pengajuan
  • 27. Court approval: Dokumen Pendukung Penilaian
  • 28. Court approval: Persetujuan Bersyarat serta Kewajiban Lanjutan
  • 29. Court approval: Batas Waktu Pemenuhan sebelum Pelaksanaan
  • 30. Committee oversight: Mandat Komite
  • 31. Committee oversight: Akses Informasi
  • 32. Committee oversight: Pemantauan Pengurus
  • 33. Committee oversight: Konflik Kepentingan
  • 34. Committee oversight: Laporan kepada Kreditur
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pembagian Senioritas antarKelompok Kreditur pada Intercreditor voting
  • 36. Prinsip Kunci Creditor committee: Voting atas Rencana Penyelesaian serta Hak atas Pembagian Hasil Pemulihan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Court approval: Perselisihan tentang Dokumen Pendukung Penilaian
  • 38. Sintesis Komite Kreditur dan Intercreditor: Perbandingan Pendanaan Debitur dalam Insolvensi: Verifikasi Identitas serta Nilai Tagihan • Pendanaan Debitur selama Proses Insolvensi • Mandat Komite
  • 39. Tugas Committee oversight: Susun Analisis Pemantauan Pengurus dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Komite Kreditur dan Intercreditor: Perbandingan Pendanaan Debitur dalam Insolvensi: JDIH Mahkamah Agung; dokumen kepailitan dan PKPU; UNCITRAL; hukum restrukturisasi yurisdiksi pembanding

BAB 10: Rescue Funding, Debt-for-Equity Swaps & New Money

40 pelajaran
  • 01. Rescue Funding, Debt-for-Equity Swaps & New Money
  • 02. Isu Pengantar: Rescue finance dan Dampaknya terhadap Restructuring approvals
  • 03. Peta Pembahasan: Rescue finance • Debt-equity conversion • Dilution effects • New-money protections • Security ranking • Restructuring approvals
  • 04. Sasaran Analisis: Struktur Modal dan Sumber Pendanaan, Konversi Utang menjadi Saham, dan Pemetaan Utang dan Kemampuan Membayar
  • 05. Rescue finance: Struktur Modal dan Sumber Pendanaan
  • 06. Rescue finance: Arus Kas sebagai Dasar Pembayaran
  • 07. Rescue finance: Persyaratan Penarikan Dana
  • 08. Rescue finance: Jaminan serta Pembatasan terhadap Penerima Dana
  • 09. Rescue finance: Penanganan Gagal Bayar dan Restrukturisasi
  • 10. Debt-equity conversion: Pemicu Perubahan Instrumen menjadi Saham
  • 11. Debt-equity conversion: Harga atau Rasio Konversi
  • 12. Debt-equity conversion: Penyesuaian akibat Penerbitan Saham Baru
  • 13. Debt-equity conversion: Persetujuan serta Dokumen Penerbitan
  • 14. Debt-equity conversion: Distribusi Hak setelah Konversi
  • 15. Dilution effects: Konversi Utang menjadi Saham
  • 16. Dilution effects: Kepemilikan Sebelum Konversi
  • 17. Dilution effects: Hak Pemegang Lama
  • 18. Dilution effects: Rasio Penukaran
  • 19. Dilution effects: Struktur Kendali Baru
  • 20. New-money protections: Penggunaan Dana Baru
  • 21. New-money protections: Jaminan
  • 22. New-money protections: Prioritas jika Diakui
  • 23. New-money protections: Covenant
  • 24. New-money protections: Risiko Pembatalan
  • 25. Security ranking: Objek dan Hak yang Dijaminkan
  • 26. Security ranking: Pembentukan serta Penyempurnaan Pengikatan
  • 27. Security ranking: Peringkat terhadap Hak Pihak Lain
  • 28. Security ranking: Pembatasan Pelepasan atau Pengalihan Objek
  • 29. Security ranking: Pelaksanaan Hak saat Kewajiban Tidak Dipenuhi
  • 30. Restructuring approvals: Pemetaan Utang dan Kemampuan Membayar
  • 31. Restructuring approvals: Perubahan Jatuh Tempo serta Tingkat Bunga
  • 32. Restructuring approvals: Persetujuan Kreditur yang Diperlukan
  • 33. Restructuring approvals: Perlakuan Jaminan dan Covenant
  • 34. Restructuring approvals: Pelaksanaan Rencana serta Pengawasan Kepatuhan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pemicu Perubahan Instrumen menjadi Saham pada Debt-equity conversion
  • 36. Prinsip Kunci Rescue finance: Jaminan serta Pembatasan terhadap Penerima Dana serta Penanganan Gagal Bayar dan Restrukturisasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Security ranking: Perselisihan tentang Peringkat terhadap Hak Pihak Lain
  • 38. Sintesis Rescue Funding, Debt-for-Equity Swaps & New Money: Struktur Modal dan Sumber Pendanaan • Konversi Utang menjadi Saham • Pemetaan Utang dan Kemampuan Membayar
  • 39. Tugas Restructuring approvals: Susun Analisis Persetujuan Kreditur yang Diperlukan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Rescue Funding, Debt-for-Equity Swaps & New Money: JDIH Mahkamah Agung; dokumen kepailitan dan PKPU; UNCITRAL; hukum restrukturisasi yurisdiksi pembanding

BAB 11: Cross-Border Insolvency & COMI

40 pelajaran
  • 01. Cross-Border Insolvency & COMI
  • 02. Isu Pengantar: COMI indicators dan Dampaknya terhadap Court coordination
  • 03. Peta Pembahasan: COMI indicators • Establishment analysis • Foreign main proceedings • Recognition effects • Forum shopping • Court coordination
  • 04. Sasaran Analisis: Tempat Pusat Pengurusan Kepentingan Debitur, Penetapan COMI, dan Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan
  • 05. COMI indicators: Tempat Pusat Pengurusan Kepentingan Debitur
  • 06. COMI indicators: Fakta Operasional yang Dapat Diketahui Kreditur
  • 07. COMI indicators: Pembedaan Kantor Terdaftar dan Pusat Aktual
  • 08. COMI indicators: Waktu Penilaian serta Risiko Perpindahan Forum
  • 09. COMI indicators: Dampak Penentuan COMI pada Pengakuan Asing
  • 10. Establishment analysis: Tempat Kegiatan Nonsementara
  • 11. Establishment analysis: Personel serta Aset
  • 12. Establishment analysis: Bukti Operasi
  • 13. Establishment analysis: Pembedaan dari COMI
  • 14. Establishment analysis: Akibat bagi Pengakuan
  • 15. Foreign main proceedings: Penetapan COMI
  • 16. Foreign main proceedings: Pengadilan Asal
  • 17. Foreign main proceedings: Bukti Pembukaan Proses
  • 18. Foreign main proceedings: Akibat Pengakuan
  • 19. Foreign main proceedings: Koordinasi dengan Non-Main Proceeding
  • 20. Recognition effects: Stay Eksekusi
  • 21. Recognition effects: Kewenangan Wakil Asing
  • 22. Recognition effects: Perlindungan Kreditur Lokal
  • 23. Recognition effects: Pengurusan Aset
  • 24. Recognition effects: Pencabutan Pengakuan
  • 25. Forum shopping: Pembedaan Pengadilan, Arbitrase, dan Forum Khusus
  • 26. Forum shopping: Dasar Kewenangan Masing-masing Forum
  • 27. Forum shopping: Kesesuaian Forum dengan Jenis Tuntutan
  • 28. Forum shopping: Dampak Proses Paralel
  • 29. Forum shopping: Pelaksanaan Hasil Penyelesaian
  • 30. Court coordination: Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan
  • 31. Court coordination: Syarat Pengajuan Permohonan atau Gugatan
  • 32. Court coordination: Pihak yang Harus Dipanggil
  • 33. Court coordination: Dokumen serta Bukti yang Diperiksa
  • 34. Court coordination: Akibat Putusan dan Upaya Hukum
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Tempat Kegiatan Nonsementara pada Establishment analysis
  • 36. Prinsip Kunci COMI indicators: Waktu Penilaian serta Risiko Perpindahan Forum serta Dampak Penentuan COMI pada Pengakuan Asing
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Forum shopping: Perselisihan tentang Kesesuaian Forum dengan Jenis Tuntutan
  • 38. Sintesis Cross-Border Insolvency & COMI: Tempat Pusat Pengurusan Kepentingan Debitur • Penetapan COMI • Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan
  • 39. Tugas Court coordination: Susun Analisis Pihak yang Harus Dipanggil dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Cross-Border Insolvency & COMI: JDIH Mahkamah Agung; dokumen kepailitan dan PKPU; UNCITRAL; hukum restrukturisasi yurisdiksi pembanding

BAB 12: DIP Financing & Super-Priority: Prasyarat serta Batas Penerapan AntarYurisdiksi

40 pelajaran
  • 01. DIP Financing & Super-Priority: Prasyarat serta Batas Penerapan AntarYurisdiksi
  • 02. Isu Pengantar: DIP authority dan Dampaknya terhadap New-money challenge
  • 03. Peta Pembahasan: DIP authority • Super-priority availability • Priming liens • Adequate protection • Funding orders • New-money challenge
  • 04. Sasaran Analisis: Pendanaan Debitur selama Proses Insolvensi, Jaminan Baru di Atas Peringkat Kreditur Lama, dan Dasar Pembiayaan Baru
  • 05. DIP authority: Pendanaan Debitur selama Proses Insolvensi
  • 06. DIP authority: Kewenangan Mengambil Pinjaman Baru
  • 07. DIP authority: Prioritas Pembayaran jika Diakui Hukum Lokal
  • 08. DIP authority: Perlindungan Kreditur yang Sudah Memiliki Jaminan
  • 09. DIP authority: Persetujuan Pengadilan dan Pembatasan Penggunaan Dana
  • 10. Super-priority availability: Dasar Hukum Mendahulukan Kreditur Baru
  • 11. Super-priority availability: Jenis Tagihan yang Dapat Dilangkahi
  • 12. Super-priority availability: Perlindungan bagi Kreditur Terdahulu
  • 13. Super-priority availability: Batas Kewenangan Pengadilan Memberi Prioritas
  • 14. Super-priority availability: Risiko jika Struktur Asing Tidak Diakui Lokal
  • 15. Priming liens: Jaminan Baru di Atas Peringkat Kreditur Lama
  • 16. Priming liens: Syarat Tidak Tersedianya Pembiayaan Alternatif
  • 17. Priming liens: Adequate Protection bagi Kreditur Terdahulu
  • 18. Priming liens: Persetujuan serta Perintah Pengadilan
  • 19. Priming liens: Batas Penggunaan di Luar Yurisdiksi yang Mengaturnya
  • 20. Adequate protection: Nilai Jaminan Lama
  • 21. Adequate protection: Risiko Penurunan Nilai
  • 22. Adequate protection: Pembayaran Perlindungan
  • 23. Adequate protection: Jaminan Pengganti
  • 24. Adequate protection: Persetujuan Pengadilan jika Diperlukan
  • 25. Funding orders: Kewenangan Pengadilan
  • 26. Funding orders: Jumlah Pendanaan
  • 27. Funding orders: Syarat Penggunaan
  • 28. Funding orders: Peringkat Kreditur
  • 29. Funding orders: Hak Mengajukan Keberatan
  • 30. New-money challenge: Dasar Pembiayaan Baru
  • 31. New-money challenge: Keberatan Kreditur Lama
  • 32. New-money challenge: Bukti Kebutuhan Dana
  • 33. New-money challenge: Keabsahan Prioritas
  • 34. New-money challenge: Akibat Pembatalan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Dasar Hukum Mendahulukan Kreditur Baru pada Super-priority availability
  • 36. Prinsip Kunci DIP authority: Perlindungan Kreditur yang Sudah Memiliki Jaminan serta Persetujuan Pengadilan dan Pembatasan Penggunaan Dana
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Funding orders: Perselisihan tentang Syarat Penggunaan
  • 38. Sintesis DIP Financing & Super-Priority: Prasyarat serta Batas Penerapan AntarYurisdiksi: Pendanaan Debitur selama Proses Insolvensi • Jaminan Baru di Atas Peringkat Kreditur Lama • Dasar Pembiayaan Baru
  • 39. Tugas New-money challenge: Susun Analisis Bukti Kebutuhan Dana dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan DIP Financing & Super-Priority: Prasyarat serta Batas Penerapan AntarYurisdiksi: JDIH Mahkamah Agung; dokumen kepailitan dan PKPU; UNCITRAL; hukum restrukturisasi yurisdiksi pembanding

BAB 13: Scheme of Arrangement & UK Restructuring

40 pelajaran
  • 01. Scheme of Arrangement & UK Restructuring
  • 02. Isu Pengantar: Scheme classes dan Dampaknya terhadap Recognition abroad
  • 03. Peta Pembahasan: Scheme classes • Restructuring plan • Class voting • Cross-class cramdown • Jurisdictional connection • Recognition abroad
  • 04. Sasaran Analisis: Kesamaan Hak Kreditur, Kesamaan Persoalan pada Anggota Kelompok, dan Negara Lokasi Aset
  • 05. Scheme classes: Kesamaan Hak Kreditur
  • 06. Scheme classes: Pemisahan Kelas
  • 07. Scheme classes: Hak terhadap Perusahaan
  • 08. Scheme classes: Voting
  • 09. Scheme classes: Keberatan Klasifikasi
  • 10. Restructuring plan: Pemetaan Utang dan Kemampuan Membayar
  • 11. Restructuring plan: Perubahan Jatuh Tempo serta Tingkat Bunga
  • 12. Restructuring plan: Persetujuan Kreditur yang Diperlukan
  • 13. Restructuring plan: Perlakuan Jaminan dan Covenant
  • 14. Restructuring plan: Pelaksanaan Rencana serta Pengawasan Kepatuhan
  • 15. Class voting: Kesamaan Persoalan pada Anggota Kelompok
  • 16. Class voting: Kelayakan Wakil dan Definisi Kelompok
  • 17. Class voting: Pemberitahuan kepada Anggota Kelompok
  • 18. Class voting: Pembuktian Kerugian Kolektif serta Individual
  • 19. Class voting: Persetujuan dan Distribusi Hasil Perdamaian
  • 20. Cross-class cramdown: Kesamaan Persoalan pada Anggota Kelompok
  • 21. Cross-class cramdown: Kelayakan Wakil dan Definisi Kelompok
  • 22. Cross-class cramdown: Pemberitahuan kepada Anggota Kelompok
  • 23. Cross-class cramdown: Pembuktian Kerugian Kolektif serta Individual
  • 24. Cross-class cramdown: Persetujuan dan Distribusi Hasil Perdamaian
  • 25. Jurisdictional connection: Dasar Kewenangan Mengadili Sengketa
  • 26. Jurisdictional connection: Keterkaitan Subjek dan Objek dengan Forum
  • 27. Jurisdictional connection: Pengaruh Klausul Pilihan Forum
  • 28. Jurisdictional connection: Keberatan atas Kewenangan
  • 29. Jurisdictional connection: Koordinasi dengan Proses pada Forum Lain
  • 30. Recognition abroad: Negara Lokasi Aset
  • 31. Recognition abroad: Dasar Pengakuan
  • 32. Recognition abroad: Dokumen Putusan
  • 33. Recognition abroad: Public Policy
  • 34. Recognition abroad: Efek terhadap Kreditur Lokal
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pemetaan Utang dan Kemampuan Membayar pada Restructuring plan
  • 36. Prinsip Kunci Scheme classes: Voting serta Keberatan Klasifikasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Jurisdictional connection: Perselisihan tentang Pengaruh Klausul Pilihan Forum
  • 38. Sintesis Scheme of Arrangement & UK Restructuring: Kesamaan Hak Kreditur • Kesamaan Persoalan pada Anggota Kelompok • Negara Lokasi Aset
  • 39. Tugas Recognition abroad: Susun Analisis Dokumen Putusan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Scheme of Arrangement & UK Restructuring: JDIH Mahkamah Agung; dokumen kepailitan dan PKPU; UNCITRAL; hukum restrukturisasi yurisdiksi pembanding

BAB 14: Sovereign Debt Restructuring

40 pelajaran
  • 01. Sovereign Debt Restructuring
  • 02. Isu Pengantar: Sovereign debt perimeter dan Dampaknya terhadap Official creditor coordination
  • 03. Peta Pembahasan: Sovereign debt perimeter • Collective action clauses • Holdout creditors • Debt exchange • Sovereign immunity • Official creditor coordination
  • 04. Sasaran Analisis: Jenis Utang dan Pihak Kreditur, Verifikasi Identitas serta Nilai Tagihan, dan Verifikasi Identitas serta Nilai Tagihan
  • 05. Sovereign debt perimeter: Jenis Utang dan Pihak Kreditur
  • 06. Sovereign debt perimeter: Pokok, Bunga, serta Jadwal Pembayaran
  • 07. Sovereign debt perimeter: Peringkat dan Hak Jaminan
  • 08. Sovereign debt perimeter: Persetujuan untuk Perubahan Syarat
  • 09. Sovereign debt perimeter: Pelunasan, Konversi, atau Penukaran Kewajiban
  • 10. Collective action clauses: Klausul Perubahan Syarat Obligasi Negara
  • 11. Collective action clauses: Ambang Persetujuan Pemegang Obligasi
  • 12. Collective action clauses: Agregasi Voting lintas Seri
  • 13. Collective action clauses: Pembatasan Strategi Holdout
  • 14. Collective action clauses: Akibat Persetujuan terhadap Pemegang yang Menolak
  • 15. Holdout creditors: Verifikasi Identitas serta Nilai Tagihan
  • 16. Holdout creditors: Klasifikasi Tagihan dan Hak Jaminan
  • 17. Holdout creditors: Hak Informasi serta Keikutsertaan dalam Rapat
  • 18. Holdout creditors: Voting atas Rencana Penyelesaian
  • 19. Holdout creditors: Hak atas Pembagian Hasil Pemulihan
  • 20. Debt exchange: Jenis Utang dan Pihak Kreditur
  • 21. Debt exchange: Pokok, Bunga, serta Jadwal Pembayaran
  • 22. Debt exchange: Peringkat dan Hak Jaminan
  • 23. Debt exchange: Persetujuan untuk Perubahan Syarat
  • 24. Debt exchange: Pelunasan, Konversi, atau Penukaran Kewajiban
  • 25. Sovereign immunity: Pembedaan Kekebalan Yurisdiksi dan Eksekusi
  • 26. Sovereign immunity: Tindakan Negara yang Bersifat Komersial
  • 27. Sovereign immunity: Waiver dalam Dokumen Utang
  • 28. Sovereign immunity: Kategori Aset Negara yang Tetap Dilindungi
  • 29. Sovereign immunity: Pengujian Kekebalan pada Forum Eksekusi
  • 30. Official creditor coordination: Verifikasi Identitas serta Nilai Tagihan
  • 31. Official creditor coordination: Klasifikasi Tagihan dan Hak Jaminan
  • 32. Official creditor coordination: Hak Informasi serta Keikutsertaan dalam Rapat
  • 33. Official creditor coordination: Voting atas Rencana Penyelesaian
  • 34. Official creditor coordination: Hak atas Pembagian Hasil Pemulihan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Klausul Perubahan Syarat Obligasi Negara pada Collective action clauses
  • 36. Prinsip Kunci Sovereign debt perimeter: Persetujuan untuk Perubahan Syarat serta Pelunasan, Konversi, atau Penukaran Kewajiban
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Sovereign immunity: Perselisihan tentang Waiver dalam Dokumen Utang
  • 38. Sintesis Sovereign Debt Restructuring: Jenis Utang dan Pihak Kreditur • Verifikasi Identitas serta Nilai Tagihan • Verifikasi Identitas serta Nilai Tagihan
  • 39. Tugas Official creditor coordination: Susun Analisis Hak Informasi serta Keikutsertaan dalam Rapat dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Sovereign Debt Restructuring: JDIH Mahkamah Agung; dokumen kepailitan dan PKPU; UNCITRAL; hukum restrukturisasi yurisdiksi pembanding

BAB 15: Turnaround Management & Operational Restructuring

40 pelajaran
  • 01. Turnaround Management & Operational Restructuring
  • 02. Isu Pengantar: Turnaround diagnosis dan Dampaknya terhadap Turnaround milestones
  • 03. Peta Pembahasan: Turnaround diagnosis • Cash preservation • Operational restructuring • Stakeholder negotiations • Business plan • Turnaround milestones
  • 04. Sasaran Analisis: Kondisi Likuiditas, Pemetaan Utang dan Kemampuan Membayar, dan Target Arus Kas
  • 05. Turnaround diagnosis: Kondisi Likuiditas
  • 06. Turnaround diagnosis: Penyebab Penurunan Kinerja
  • 07. Turnaround diagnosis: Unit Tidak Menguntungkan
  • 08. Turnaround diagnosis: Kapasitas Pembayaran
  • 09. Turnaround diagnosis: Prioritas Tindakan
  • 10. Cash preservation: Proyeksi Kas Harian
  • 11. Cash preservation: Prioritas Pembayaran
  • 12. Cash preservation: Pembatasan Belanja
  • 13. Cash preservation: Penjualan Aset Noninti
  • 14. Cash preservation: Kontrol Otorisasi
  • 15. Operational restructuring: Pemetaan Utang dan Kemampuan Membayar
  • 16. Operational restructuring: Perubahan Jatuh Tempo serta Tingkat Bunga
  • 17. Operational restructuring: Persetujuan Kreditur yang Diperlukan
  • 18. Operational restructuring: Perlakuan Jaminan dan Covenant
  • 19. Operational restructuring: Pelaksanaan Rencana serta Pengawasan Kepatuhan
  • 20. Stakeholder negotiations: Pemetaan Kepentingan
  • 21. Stakeholder negotiations: Informasi Bersama
  • 22. Stakeholder negotiations: Agenda Perundingan
  • 23. Stakeholder negotiations: Trade-Off
  • 24. Stakeholder negotiations: Dokumentasi Kesepakatan
  • 25. Business plan: Asumsi Pendapatan
  • 26. Business plan: Rencana Biaya
  • 27. Business plan: Kebutuhan Modal
  • 28. Business plan: Skenario Turun
  • 29. Business plan: Indikator Pemulihan
  • 30. Turnaround milestones: Target Arus Kas
  • 31. Turnaround milestones: Penghematan Biaya
  • 32. Turnaround milestones: Penjualan Aset
  • 33. Turnaround milestones: Pemulihan Operasi
  • 34. Turnaround milestones: Evaluasi Kemajuan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Proyeksi Kas Harian pada Cash preservation
  • 36. Prinsip Kunci Turnaround diagnosis: Kapasitas Pembayaran serta Prioritas Tindakan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Business plan: Perselisihan tentang Kebutuhan Modal
  • 38. Sintesis Turnaround Management & Operational Restructuring: Kondisi Likuiditas • Pemetaan Utang dan Kemampuan Membayar • Target Arus Kas
  • 39. Tugas Turnaround milestones: Susun Analisis Penjualan Aset dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Turnaround Management & Operational Restructuring: JDIH Mahkamah Agung; dokumen kepailitan dan PKPU; UNCITRAL; hukum restrukturisasi yurisdiksi pembanding

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang hukum dagang atau hukum bisnis Indonesia.

Deskripsi

Prosedur kepailitan dan PKPU, restrukturisasi utang korporasi, kurasi aset pailit, dan penegakan tanggung jawab direksi.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Oil & Gas Law
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

Oil & Gas Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Mining & Mineral Law
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Mining & Mineral Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Geothermal & Renewable Energy Law
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Geothermal & Renewable Energy Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000