Corporate Law Firm › SLIDES • Essential

Real Estate & Construction Law

Property Law Land Acquisitions, Construction Contracts, Commercial Leases, and REITs DIRE

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai kerangka hukum regulasi Indonesia dan teknik perancangan dokumen transaksi korporat.
Mampu memberikan pertimbangan hukum dan memitigasi risiko hukum transaksi secara komprehensif.

Daftar Isi

BAB 01: Property Law: HGU, HGB, HP & Land Acquisition

40 pelajaran
  • 01. Property Law: HGU, HGB, HP & Land Acquisition
  • 02. Isu Pengantar: HGU title dan Dampaknya terhadap Land title transfer
  • 03. Peta Pembahasan: HGU title • HGB title • Hak pakai • Land acquisition • Encumbrance checks • Land title transfer
  • 04. Sasaran Analisis: Objek dan Pemanfaatan Hak Guna Usaha, Dasar Pemanfaatan Tanah dengan Hak Pakai, dan Status Hak dan Identitas Pemegang
  • 05. HGU title: Objek dan Pemanfaatan Hak Guna Usaha
  • 06. HGU title: Subjek yang Dapat Memegang Hak
  • 07. HGU title: Jangka Waktu serta Persyaratan Perpanjangan
  • 08. HGU title: Kewajiban Penggunaan dan Pengelolaan Tanah
  • 09. HGU title: Pengalihan serta Pembebanan Hak
  • 10. HGB title: Hak Mendirikan Bangunan di Atas Tanah
  • 11. HGB title: Subjek serta Dasar Pemberian Hak
  • 12. HGB title: Jangka Waktu dan Pembaruan Hak
  • 13. HGB title: Penggunaan sebagai Objek Hak Tanggungan
  • 14. HGB title: Pengalihan serta Pengakhiran Hak
  • 15. Hak pakai: Dasar Pemanfaatan Tanah dengan Hak Pakai
  • 16. Hak pakai: Subjek serta Bentuk Pemberian Hak
  • 17. Hak pakai: Hak Pakai Berjangka dan Hak Selama Dipergunakan
  • 18. Hak pakai: Pembatasan Pengalihan atau Pembebanan
  • 19. Hak pakai: Pengembalian Tanah ketika Hak Berakhir
  • 20. Land acquisition: Struktur Pembelian Saham atau Aset
  • 21. Land acquisition: Pendanaan Harga serta Biaya Transaksi
  • 22. Land acquisition: Persetujuan Kreditur dan Regulator
  • 23. Land acquisition: Kondisi sebelum Penutupan Pembelian
  • 24. Land acquisition: Penyelarasan Kewajiban Pembeli serta Pemberi Dana
  • 25. Encumbrance checks: Hak Tanggungan
  • 26. Encumbrance checks: Sita atas Tanah
  • 27. Encumbrance checks: Hak Pihak Ketiga
  • 28. Encumbrance checks: Catatan Register
  • 29. Encumbrance checks: Pelepasan sebelum Transfer
  • 30. Land title transfer: Status Hak dan Identitas Pemegang
  • 31. Land title transfer: Kesesuaian Bidang dengan Dokumen Pertanahan
  • 32. Land title transfer: Beban, Sengketa, dan Pembatasan Penggunaan
  • 33. Land title transfer: Persetujuan serta Instrumen Pengalihan
  • 34. Land title transfer: Pencatatan Perubahan pada Register Tanah
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Hak Mendirikan Bangunan di Atas Tanah pada HGB title
  • 36. Prinsip Kunci HGU title: Kewajiban Penggunaan dan Pengelolaan Tanah serta Pengalihan serta Pembebanan Hak
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Encumbrance checks: Perselisihan tentang Hak Pihak Ketiga
  • 38. Sintesis Property Law: HGU, HGB, HP & Land Acquisition: Objek dan Pemanfaatan Hak Guna Usaha • Dasar Pemanfaatan Tanah dengan Hak Pakai • Status Hak dan Identitas Pemegang
  • 39. Tugas Land title transfer: Susun Analisis Beban, Sengketa, dan Pembatasan Penggunaan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Property Law: HGU, HGB, HP & Land Acquisition: JDIH ATR/BPN dan otoritas bangunan; dokumen pertanahan; kontrak konstruksi serta pengelolaan properti

BAB 02: Construction Contracts: FIDIC Red Book, Yellow Book, dan Persyaratan Hukum Indonesia

40 pelajaran
  • 01. Construction Contracts: FIDIC Red Book, Yellow Book, dan Persyaratan Hukum Indonesia
  • 02. Isu Pengantar: Construction contract form dan Dampaknya terhadap Construction remedies
  • 03. Peta Pembahasan: Construction contract form • Design responsibility • Payment certification • Variations • Defects liability • Construction remedies
  • 04. Sasaran Analisis: Lingkup Pekerjaan serta Batas Tanggung Jawab, Dasar Progres Pekerjaan, dan Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 05. Construction contract form: Lingkup Pekerjaan serta Batas Tanggung Jawab
  • 06. Construction contract form: Harga, Jadwal, dan Tahap Pembayaran
  • 07. Construction contract form: Perubahan Pekerjaan serta Perpanjangan Waktu
  • 08. Construction contract form: Pengujian, Serah Terima, dan Cacat
  • 09. Construction contract form: Klaim serta Forum Penyelesaian Sengketa
  • 10. Design responsibility: Pembedaan Desain dari Pemberi Kerja dan Kontraktor
  • 11. Design responsibility: Standar Kecakapan Profesional serta Fitness for Purpose
  • 12. Design responsibility: Pemeriksaan Desain tanpa Pengalihan Tanggung Jawab
  • 13. Design responsibility: Hak atas Hasil Desain dan Perubahannya
  • 14. Design responsibility: Penanganan Kesalahan Desain yang Ditemukan saat Operasi
  • 15. Payment certification: Dasar Progres Pekerjaan
  • 16. Payment certification: Verifikasi Volume
  • 17. Payment certification: Penerbit Sertifikat
  • 18. Payment certification: Retensi Pembayaran
  • 19. Payment certification: Keberatan atas Nilai
  • 20. Variations: Kewenangan Memerintahkan Perubahan Lingkup
  • 21. Variations: Prosedur Persetujuan Harga dan Waktu Tambahan
  • 22. Variations: Pekerjaan Tambahan tanpa Instruksi Tertulis
  • 23. Variations: Penilaian Variation dengan Harga Satuan
  • 24. Variations: Dampak Kumulatif Perubahan terhadap Jadwal
  • 25. Defects liability: Perbuatan atau Keadaan yang Menimbulkan Tanggung Jawab
  • 26. Defects liability: Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban
  • 27. Defects liability: Hubungan Kesalahan, Kausalitas, dan Kerugian
  • 28. Defects liability: Batas Tanggung Jawab serta Pengecualiannya
  • 29. Defects liability: Pembagian Kewajiban ketika Lebih dari Satu Pihak Terlibat
  • 30. Construction remedies: Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 31. Construction remedies: Syarat Pemenuhan untuk Setiap Pilihan
  • 32. Construction remedies: Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial
  • 33. Construction remedies: Pembatasan Nilai serta Larangan Pemulihan Ganda
  • 34. Construction remedies: Pelaksanaan Pemulihan yang Disepakati atau Diperintahkan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pembedaan Desain dari Pemberi Kerja dan Kontraktor pada Design responsibility
  • 36. Prinsip Kunci Construction contract form: Pengujian, Serah Terima, dan Cacat serta Klaim serta Forum Penyelesaian Sengketa
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Defects liability: Perselisihan tentang Hubungan Kesalahan, Kausalitas, dan Kerugian
  • 38. Sintesis Construction Contracts: FIDIC Red Book, Yellow Book, dan Persyaratan Hukum Indonesia: Lingkup Pekerjaan serta Batas Tanggung Jawab • Dasar Progres Pekerjaan • Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 39. Tugas Construction remedies: Susun Analisis Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Construction Contracts: FIDIC Red Book, Yellow Book, dan Persyaratan Hukum Indonesia: JDIH ATR/BPN dan otoritas bangunan; dokumen pertanahan; kontrak konstruksi serta pengelolaan properti

BAB 03: Real Estate Development, Joint Venture & Strata Title

40 pelajaran
  • 01. Real Estate Development, Joint Venture & Strata Title
  • 02. Isu Pengantar: Development JV dan Dampaknya terhadap Developer obligations
  • 03. Peta Pembahasan: Development JV • Land contributions • Development approvals • Strata title creation • Unit sales • Developer obligations
  • 04. Sasaran Analisis: Tujuan Usaha dan Kontribusi Para Mitra, Kewenangan Memberikan Persetujuan, dan Legalitas Proyek
  • 05. Development JV: Tujuan Usaha dan Kontribusi Para Mitra
  • 06. Development JV: Struktur Kepemilikan serta Organ Pengelola
  • 07. Development JV: Reserved Matters dan Hak Persetujuan
  • 08. Development JV: Pendanaan Tambahan serta Dilusi
  • 09. Development JV: Deadlock dan Mekanisme Keluar
  • 10. Land contributions: Status Hak dan Identitas Pemegang
  • 11. Land contributions: Kesesuaian Bidang dengan Dokumen Pertanahan
  • 12. Land contributions: Beban, Sengketa, dan Pembatasan Penggunaan
  • 13. Land contributions: Persetujuan serta Instrumen Pengalihan
  • 14. Land contributions: Pencatatan Perubahan pada Register Tanah
  • 15. Development approvals: Kewenangan Memberikan Persetujuan
  • 16. Development approvals: Ambang atau Peristiwa Pemicu Pengajuan
  • 17. Development approvals: Dokumen Pendukung Penilaian
  • 18. Development approvals: Persetujuan Bersyarat serta Kewajiban Lanjutan
  • 19. Development approvals: Batas Waktu Pemenuhan sebelum Pelaksanaan
  • 20. Strata title creation: Pemisahan Satuan dan Bagian Bersama
  • 21. Strata title creation: Dasar Hak atas Tanah Bersama
  • 22. Strata title creation: Dokumen Pembentukan serta Batas Satuan
  • 23. Strata title creation: Hak Pemilik atas Fasilitas Bersama
  • 24. Strata title creation: Pengelolaan dan Biaya Pemeliharaan
  • 25. Unit sales: Kelayakan Unit Dijual
  • 26. Unit sales: Dokumen Pemesanan
  • 27. Unit sales: Pembayaran Bertahap
  • 28. Unit sales: Serah Terima
  • 29. Unit sales: Hak Pembeli atas Keterlambatan
  • 30. Developer obligations: Legalitas Proyek
  • 31. Developer obligations: Pembangunan Fasilitas
  • 32. Developer obligations: Jadwal Penyerahan
  • 33. Developer obligations: Mutu Bangunan
  • 34. Developer obligations: Pengelolaan setelah Serah Terima
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Status Hak dan Identitas Pemegang pada Land contributions
  • 36. Prinsip Kunci Development JV: Pendanaan Tambahan serta Dilusi serta Deadlock dan Mekanisme Keluar
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Unit sales: Perselisihan tentang Pembayaran Bertahap
  • 38. Sintesis Real Estate Development, Joint Venture & Strata Title: Tujuan Usaha dan Kontribusi Para Mitra • Kewenangan Memberikan Persetujuan • Legalitas Proyek
  • 39. Tugas Developer obligations: Susun Analisis Jadwal Penyerahan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Real Estate Development, Joint Venture & Strata Title: JDIH ATR/BPN dan otoritas bangunan; dokumen pertanahan; kontrak konstruksi serta pengelolaan properti

BAB 04: Commercial Lease, Retail Lease & Triple Net Lease

40 pelajaran
  • 01. Commercial Lease, Retail Lease & Triple Net Lease
  • 02. Isu Pengantar: Lease premises dan Dampaknya terhadap Lease termination
  • 03. Peta Pembahasan: Lease premises • Rent escalation • Service charges • Repair obligations • Triple-net allocation • Lease termination
  • 04. Sasaran Analisis: Identifikasi Objek dan Kondisi Serah Terima, Komponen Biaya Pengelolaan Properti, dan Identifikasi Objek dan Kondisi Serah Terima
  • 05. Lease premises: Identifikasi Objek dan Kondisi Serah Terima
  • 06. Lease premises: Masa Sewa serta Perpanjangan
  • 07. Lease premises: Sewa, Deposit, dan Biaya Tambahan
  • 08. Lease premises: Pemeliharaan serta Pembatasan Penggunaan
  • 09. Lease premises: Pengakhiran dan Pengembalian Objek
  • 10. Rent escalation: Dasar Tarif Sewa dan Periode Tagihan
  • 11. Rent escalation: Penyesuaian Berkala serta Indeksasi
  • 12. Rent escalation: Rent-Free Period dan Insentif Penyewa
  • 13. Rent escalation: Jaminan Pembayaran serta Denda Keterlambatan
  • 14. Rent escalation: Penyelesaian Selisih Perhitungan Tagihan
  • 15. Service charges: Komponen Biaya Pengelolaan Properti
  • 16. Service charges: Pemisahan Biaya Operasi dan Investasi
  • 17. Service charges: Alokasi Beban kepada Setiap Pengguna
  • 18. Service charges: Hak Memeriksa Anggaran serta Realisasi
  • 19. Service charges: Rekonsiliasi Tagihan pada Akhir Periode
  • 20. Repair obligations: Pembagian Perawatan Rutin
  • 21. Repair obligations: Perbaikan Struktural
  • 22. Repair obligations: Pemberitahuan Kerusakan
  • 23. Repair obligations: Alokasi Biaya
  • 24. Repair obligations: Standar Hasil Perbaikan
  • 25. Triple-net allocation: Sewa Dasar di Luar Biaya Operasional
  • 26. Triple-net allocation: Pembebanan Pajak Properti kepada Penyewa
  • 27. Triple-net allocation: Pembebanan Asuransi serta Pemeliharaan
  • 28. Triple-net allocation: Batas Biaya Struktural yang Tetap Ditanggung Pemilik
  • 29. Triple-net allocation: Rekonsiliasi Tagihan dan Hak Pemeriksaan
  • 30. Lease termination: Identifikasi Objek dan Kondisi Serah Terima
  • 31. Lease termination: Masa Sewa serta Perpanjangan
  • 32. Lease termination: Sewa, Deposit, dan Biaya Tambahan
  • 33. Lease termination: Pemeliharaan serta Pembatasan Penggunaan
  • 34. Lease termination: Pengakhiran dan Pengembalian Objek
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Dasar Tarif Sewa dan Periode Tagihan pada Rent escalation
  • 36. Prinsip Kunci Lease premises: Pemeliharaan serta Pembatasan Penggunaan serta Pengakhiran dan Pengembalian Objek
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Triple-net allocation: Perselisihan tentang Pembebanan Asuransi serta Pemeliharaan
  • 38. Sintesis Commercial Lease, Retail Lease & Triple Net Lease: Identifikasi Objek dan Kondisi Serah Terima • Komponen Biaya Pengelolaan Properti • Identifikasi Objek dan Kondisi Serah Terima
  • 39. Tugas Lease termination: Susun Analisis Sewa, Deposit, dan Biaya Tambahan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Commercial Lease, Retail Lease & Triple Net Lease: JDIH ATR/BPN dan otoritas bangunan; dokumen pertanahan; kontrak konstruksi serta pengelolaan properti

BAB 05: REITs, Property Investment Funds & DIRE

40 pelajaran
  • 01. REITs, Property Investment Funds & DIRE
  • 02. Isu Pengantar: DIRE structure dan Dampaknya terhadap Fund disclosure
  • 03. Peta Pembahasan: DIRE structure • Property ownership • Investment manager • Custodian duties • Distribution policy • Fund disclosure
  • 04. Sasaran Analisis: Aset Properti dalam Portofolio Investasi, Mandat Pengelolaan, dan Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 05. DIRE structure: Aset Properti dalam Portofolio Investasi
  • 06. DIRE structure: Hubungan Manajer Investasi dan Bank Kustodian
  • 07. DIRE structure: Penilaian Properti secara Berkala
  • 08. DIRE structure: Sumber Pendapatan serta Distribusi kepada Investor
  • 09. DIRE structure: Batas Likuiditas dan Risiko Penjualan Aset
  • 10. Property ownership: Bukti Kepemilikan
  • 11. Property ownership: Batas Hak
  • 12. Property ownership: Pemanfaatan oleh Penyewa
  • 13. Property ownership: Beban atas Properti
  • 14. Property ownership: Pengalihan dalam Transaksi
  • 15. Investment manager: Mandat Pengelolaan
  • 16. Investment manager: Batas Investasi
  • 17. Investment manager: Konflik Kepentingan
  • 18. Investment manager: Pelaporan kepada Investor
  • 19. Investment manager: Penggantian Pengelola
  • 20. Custodian duties: Penitipan Aset tanpa Peralihan Kepemilikan Manfaat
  • 21. Custodian duties: Pemisahan Aset Nasabah dari Aset Penyedia
  • 22. Custodian duties: Instruksi Transaksi dan Pembatasan Akses
  • 23. Custodian duties: Pencatatan serta Rekonsiliasi Kepemilikan
  • 24. Custodian duties: Pemulihan Aset jika Penyedia Gagal
  • 25. Distribution policy: Sumber Pendapatan
  • 26. Distribution policy: Cadangan Biaya
  • 27. Distribution policy: Waktu Distribusi
  • 28. Distribution policy: Persetujuan Pengelola
  • 29. Distribution policy: Informasi kepada Investor
  • 30. Fund disclosure: Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 31. Fund disclosure: Penerima dan Waktu Penyampaian
  • 32. Fund disclosure: Ambang Materialitas Informasi
  • 33. Fund disclosure: Verifikasi serta Persetujuan Internal
  • 34. Fund disclosure: Koreksi ketika Pengungkapan Tidak Akurat
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Bukti Kepemilikan pada Property ownership
  • 36. Prinsip Kunci DIRE structure: Sumber Pendapatan serta Distribusi kepada Investor serta Batas Likuiditas dan Risiko Penjualan Aset
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Distribution policy: Perselisihan tentang Waktu Distribusi
  • 38. Sintesis REITs, Property Investment Funds & DIRE: Aset Properti dalam Portofolio Investasi • Mandat Pengelolaan • Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 39. Tugas Fund disclosure: Susun Analisis Ambang Materialitas Informasi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan REITs, Property Investment Funds & DIRE: JDIH ATR/BPN dan otoritas bangunan; dokumen pertanahan; kontrak konstruksi serta pengelolaan properti

BAB 06: Tata Ruang dan Bangunan Gedung: PBG, SLF, serta Status IMB yang Telah Terbit

40 pelajaran
  • 01. Tata Ruang dan Bangunan Gedung: PBG, SLF, serta Status IMB yang Telah Terbit
  • 02. Isu Pengantar: Spatial conformity dan Dampaknya terhadap Permit transition
  • 03. Peta Pembahasan: Spatial conformity • Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) • Legacy IMB • SLF requirements • Building use • Permit transition
  • 04. Sasaran Analisis: Kesesuaian Lokasi dengan Rencana Tata Ruang, Dokumen Izin Mendirikan Bangunan yang Telah Terbit, dan Jenis Kegiatan dan Otoritas Pemberi Persetujuan
  • 05. Spatial conformity: Kesesuaian Lokasi dengan Rencana Tata Ruang
  • 06. Spatial conformity: Pembatasan Fungsi Kawasan
  • 07. Spatial conformity: Dokumen Konfirmasi atau Persetujuan Pemanfaatan
  • 08. Spatial conformity: Hubungan Tata Ruang dan Izin Usaha
  • 09. Spatial conformity: Perubahan Rencana serta Dampaknya pada Proyek
  • 10. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG): PBG sebagai Persetujuan Bangunan
  • 11. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG): Dokumen Rencana Teknis
  • 12. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG): Kesesuaian Fungsi Bangunan
  • 13. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG): Perubahan Rencana
  • 14. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG): Hubungan PBG dan SLF
  • 15. Legacy IMB: Dokumen Izin Mendirikan Bangunan yang Telah Terbit
  • 16. Legacy IMB: Pemeriksaan Fungsi Bangunan dalam Izin Lama
  • 17. Legacy IMB: Kesesuaian Kondisi Terbangun dengan Dokumen
  • 18. Legacy IMB: Perubahan Bangunan yang Memerlukan Persetujuan Baru
  • 19. Legacy IMB: Hubungan IMB Historis dengan Persyaratan Operasi
  • 20. SLF requirements: Kelaikan Fungsi sebagai Syarat Penggunaan Bangunan
  • 21. SLF requirements: Pemeriksaan Struktur, Utilitas, dan Keselamatan
  • 22. SLF requirements: Dokumen Hasil Pemeriksaan Teknis
  • 23. SLF requirements: Masa Berlaku serta Perpanjangan Sertifikat
  • 24. SLF requirements: Penanganan Temuan Ketidaklaikan
  • 25. Building use: Fungsi Bangunan Disetujui
  • 26. Building use: Penggunaan Aktual
  • 27. Building use: Perubahan Fungsi
  • 28. Building use: Standar Keselamatan
  • 29. Building use: Akibat Ketidaksesuaian
  • 30. Permit transition: Jenis Kegiatan dan Otoritas Pemberi Persetujuan
  • 31. Permit transition: Urutan Pengajuan dalam Tahap Pengembangan
  • 32. Permit transition: Kesesuaian Dokumen Teknis dengan Permohonan
  • 33. Permit transition: Komitmen yang Wajib Dipenuhi Pemegang Izin
  • 34. Permit transition: Perubahan Kegiatan yang Memerlukan Persetujuan Baru
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis PBG sebagai Persetujuan Bangunan pada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
  • 36. Prinsip Kunci Spatial conformity: Hubungan Tata Ruang dan Izin Usaha serta Perubahan Rencana serta Dampaknya pada Proyek
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Building use: Perselisihan tentang Perubahan Fungsi
  • 38. Sintesis Tata Ruang dan Bangunan Gedung: PBG, SLF, serta Status IMB yang Telah Terbit: Kesesuaian Lokasi dengan Rencana Tata Ruang • Dokumen Izin Mendirikan Bangunan yang Telah Terbit • Jenis Kegiatan dan Otoritas Pemberi Persetujuan
  • 39. Tugas Permit transition: Susun Analisis Kesesuaian Dokumen Teknis dengan Permohonan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Tata Ruang dan Bangunan Gedung: PBG, SLF, serta Status IMB yang Telah Terbit: JDIH ATR/BPN dan otoritas bangunan; dokumen pertanahan; kontrak konstruksi serta pengelolaan properti

BAB 07: Real Estate Finance, Collateral & Foreclosure

40 pelajaran
  • 01. Real Estate Finance, Collateral & Foreclosure
  • 02. Isu Pengantar: Property collateral dan Dampaknya terhadap Foreclosure proceeds
  • 03. Peta Pembahasan: Property collateral • Loan conditions • Valuation reliance • Mortgage perfection • Enforcement route • Foreclosure proceeds
  • 04. Sasaran Analisis: Penilaian Kepemilikan serta Nilai Agunan, Tujuan Penilaian dan Tanggal Acuan, dan Harga Penjualan
  • 05. Property collateral: Penilaian Kepemilikan serta Nilai Agunan
  • 06. Property collateral: Pembatasan Aset yang Dapat Diikat
  • 07. Property collateral: Dokumen Pengikatan dan Bukti Pendaftaran
  • 08. Property collateral: Pemeliharaan Nilai serta Perlindungan Asuransi
  • 09. Property collateral: Realisasi Agunan pada Saat Default
  • 10. Loan conditions: Jumlah Pokok dan Ketersediaan Fasilitas
  • 11. Loan conditions: Dasar Perhitungan Bunga serta Biaya
  • 12. Loan conditions: Syarat Penarikan dan Jadwal Pembayaran
  • 13. Loan conditions: Jaminan serta Covenant Peminjam
  • 14. Loan conditions: Peristiwa Default dan Hak Percepatan
  • 15. Valuation reliance: Tujuan Penilaian dan Tanggal Acuan
  • 16. Valuation reliance: Data Keuangan serta Asumsi Utama
  • 17. Valuation reliance: Metode Pembanding dan Arus Kas
  • 18. Valuation reliance: Penyesuaian atas Risiko Hukum
  • 19. Valuation reliance: Batas Penggunaan Hasil Penilaian
  • 20. Mortgage perfection: Objek Terdaftar yang Dapat Dibebani
  • 21. Mortgage perfection: Akta Pembentukan serta Pencatatan
  • 22. Mortgage perfection: Peringkat dan Hak Pemegang Jaminan
  • 23. Mortgage perfection: Pembatasan Pengalihan Aset yang Dibebani
  • 24. Mortgage perfection: Penghapusan Beban setelah Kewajiban Lunas
  • 25. Enforcement route: Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 26. Enforcement route: Notice dan Kesempatan Memenuhi Kewajiban
  • 27. Enforcement route: Forum serta Prosedur yang Tersedia
  • 28. Enforcement route: Hambatan Eksekusi terhadap Aset atau Pihak
  • 29. Enforcement route: Pencatatan Hasil Pemulihan dan Biaya
  • 30. Foreclosure proceeds: Harga Penjualan
  • 31. Foreclosure proceeds: Biaya Eksekusi
  • 32. Foreclosure proceeds: Tagihan Berperingkat
  • 33. Foreclosure proceeds: Sisa Kewajiban
  • 34. Foreclosure proceeds: Saldo untuk Pemilik
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Jumlah Pokok dan Ketersediaan Fasilitas pada Loan conditions
  • 36. Prinsip Kunci Property collateral: Pemeliharaan Nilai serta Perlindungan Asuransi serta Realisasi Agunan pada Saat Default
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Enforcement route: Perselisihan tentang Forum serta Prosedur yang Tersedia
  • 38. Sintesis Real Estate Finance, Collateral & Foreclosure: Penilaian Kepemilikan serta Nilai Agunan • Tujuan Penilaian dan Tanggal Acuan • Harga Penjualan
  • 39. Tugas Foreclosure proceeds: Susun Analisis Tagihan Berperingkat dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Real Estate Finance, Collateral & Foreclosure: JDIH ATR/BPN dan otoritas bangunan; dokumen pertanahan; kontrak konstruksi serta pengelolaan properti

BAB 08: Condominium, Strata Management & Common Areas

40 pelajaran
  • 01. Condominium, Strata Management & Common Areas
  • 02. Isu Pengantar: Common property dan Dampaknya terhadap Strata disputes
  • 03. Peta Pembahasan: Common property • Owners association • Service charges • Management rights • Maintenance duties • Strata disputes
  • 04. Sasaran Analisis: Bagian Bersama, Komponen Biaya Pengelolaan Properti, dan Pemisahan Satuan dan Bagian Bersama
  • 05. Common property: Bagian Bersama
  • 06. Common property: Benda Bersama
  • 07. Common property: Tanah Bersama
  • 08. Common property: Hak Setiap Pemilik
  • 09. Common property: Pembatasan Pengalihan
  • 10. Owners association: Keanggotaan Pemilik
  • 11. Owners association: Pembentukan Organ
  • 12. Owners association: Hak Suara
  • 13. Owners association: Penunjukan Pengelola
  • 14. Owners association: Pertanggungjawaban Keuangan
  • 15. Service charges: Komponen Biaya Pengelolaan Properti
  • 16. Service charges: Pemisahan Biaya Operasi dan Investasi
  • 17. Service charges: Alokasi Beban kepada Setiap Pengguna
  • 18. Service charges: Hak Memeriksa Anggaran serta Realisasi
  • 19. Service charges: Rekonsiliasi Tagihan pada Akhir Periode
  • 20. Management rights: Mandat Pengelolaan
  • 21. Management rights: Kewenangan Membelanjakan Dana
  • 22. Management rights: Akses ke Unit
  • 23. Management rights: Pelaporan
  • 24. Management rights: Pengakhiran Mandat
  • 25. Maintenance duties: Komponen yang Dipelihara
  • 26. Maintenance duties: Jadwal Perawatan
  • 27. Maintenance duties: Pembiayaan
  • 28. Maintenance duties: Kontraktor Pemeliharaan
  • 29. Maintenance duties: Tanggung Jawab Kelalaian
  • 30. Strata disputes: Pemisahan Satuan dan Bagian Bersama
  • 31. Strata disputes: Dasar Hak atas Tanah Bersama
  • 32. Strata disputes: Dokumen Pembentukan serta Batas Satuan
  • 33. Strata disputes: Hak Pemilik atas Fasilitas Bersama
  • 34. Strata disputes: Pengelolaan dan Biaya Pemeliharaan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Keanggotaan Pemilik pada Owners association
  • 36. Prinsip Kunci Common property: Hak Setiap Pemilik serta Pembatasan Pengalihan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Maintenance duties: Perselisihan tentang Pembiayaan
  • 38. Sintesis Condominium, Strata Management & Common Areas: Bagian Bersama • Komponen Biaya Pengelolaan Properti • Pemisahan Satuan dan Bagian Bersama
  • 39. Tugas Strata disputes: Susun Analisis Dokumen Pembentukan serta Batas Satuan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Condominium, Strata Management & Common Areas: JDIH ATR/BPN dan otoritas bangunan; dokumen pertanahan; kontrak konstruksi serta pengelolaan properti

BAB 09: Construction Disputes, EOT Claims & Liquidated Damages

40 pelajaran
  • 01. Construction Disputes, EOT Claims & Liquidated Damages
  • 02. Isu Pengantar: EOT entitlement dan Dampaknya terhadap Dispute forum
  • 03. Peta Pembahasan: EOT entitlement • Delay evidence • Liquidated damages • Concurrent delay • Construction quantum • Dispute forum
  • 04. Sasaran Analisis: Peristiwa yang Memberi Hak atas Perpanjangan Waktu, Peristiwa yang Memicu Ganti Rugi yang Diperjanjikan, dan Pembedaan Pengadilan, Arbitrase, dan Forum Khusus
  • 05. EOT entitlement: Peristiwa yang Memberi Hak atas Perpanjangan Waktu
  • 06. EOT entitlement: Critical Path dan Dampak Keterlambatan
  • 07. EOT entitlement: Notice serta Catatan Pendukung Klaim
  • 08. EOT entitlement: Penilaian Concurrent Delay
  • 09. EOT entitlement: Keputusan atas Tambahan Waktu dan Biaya
  • 10. Delay evidence: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 11. Delay evidence: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 12. Delay evidence: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 13. Delay evidence: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 14. Delay evidence: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 15. Liquidated damages: Peristiwa yang Memicu Ganti Rugi yang Diperjanjikan
  • 16. Liquidated damages: Dasar Perhitungan dan Batas Maksimum
  • 17. Liquidated damages: Hubungan LD dengan Perpanjangan Waktu
  • 18. Liquidated damages: Pembatasan Klaim Ganda atas Kerugian yang Sama
  • 19. Liquidated damages: Keberlakuan Klausul menurut Hukum Kontrak
  • 20. Concurrent delay: Penyebab oleh Kontraktor
  • 21. Concurrent delay: Penyebab oleh Pemberi Kerja
  • 22. Concurrent delay: Overlapping Period
  • 23. Concurrent delay: Dampak Critical Path
  • 24. Concurrent delay: Perlakuan Waktu serta Biaya
  • 25. Construction quantum: Tujuan Pengadaan Teknologi Komputasi Kuantum
  • 26. Construction quantum: Kriteria Penerimaan Kinerja Perangkat
  • 27. Construction quantum: Hak atas Pengembangan Algoritma
  • 28. Construction quantum: Batas Ekspor Teknologi serta Informasi
  • 29. Construction quantum: Jaminan Vendor yang Dapat Dibuktikan
  • 30. Dispute forum: Pembedaan Pengadilan, Arbitrase, dan Forum Khusus
  • 31. Dispute forum: Dasar Kewenangan Masing-masing Forum
  • 32. Dispute forum: Kesesuaian Forum dengan Jenis Tuntutan
  • 33. Dispute forum: Dampak Proses Paralel
  • 34. Dispute forum: Pelaksanaan Hasil Penyelesaian
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Fakta yang Perlu Dibuktikan pada Delay evidence
  • 36. Prinsip Kunci EOT entitlement: Penilaian Concurrent Delay serta Keputusan atas Tambahan Waktu dan Biaya
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Construction quantum: Perselisihan tentang Hak atas Pengembangan Algoritma
  • 38. Sintesis Construction Disputes, EOT Claims & Liquidated Damages: Peristiwa yang Memberi Hak atas Perpanjangan Waktu • Peristiwa yang Memicu Ganti Rugi yang Diperjanjikan • Pembedaan Pengadilan, Arbitrase, dan Forum Khusus
  • 39. Tugas Dispute forum: Susun Analisis Kesesuaian Forum dengan Jenis Tuntutan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Construction Disputes, EOT Claims & Liquidated Damages: JDIH ATR/BPN dan otoritas bangunan; dokumen pertanahan; kontrak konstruksi serta pengelolaan properti

BAB 10: Eminent Domain, Land Compensation & Agrarian Reform

40 pelajaran
  • 01. Eminent Domain, Land Compensation & Agrarian Reform
  • 02. Isu Pengantar: Public-purpose acquisition dan Dampaknya terhadap Agrarian constraints
  • 03. Peta Pembahasan: Public-purpose acquisition • Landowner identification • Valuation compensation • Consultation process • Compensation objections • Agrarian constraints
  • 04. Sasaran Analisis: Struktur Pembelian Saham atau Aset, Tujuan Penilaian dan Tanggal Acuan, dan Status serta Jenis Tanah
  • 05. Public-purpose acquisition: Struktur Pembelian Saham atau Aset
  • 06. Public-purpose acquisition: Pendanaan Harga serta Biaya Transaksi
  • 07. Public-purpose acquisition: Persetujuan Kreditur dan Regulator
  • 08. Public-purpose acquisition: Kondisi sebelum Penutupan Pembelian
  • 09. Public-purpose acquisition: Penyelarasan Kewajiban Pembeli serta Pemberi Dana
  • 10. Landowner identification: Status Hak dan Identitas Pemegang
  • 11. Landowner identification: Kesesuaian Bidang dengan Dokumen Pertanahan
  • 12. Landowner identification: Beban, Sengketa, dan Pembatasan Penggunaan
  • 13. Landowner identification: Persetujuan serta Instrumen Pengalihan
  • 14. Landowner identification: Pencatatan Perubahan pada Register Tanah
  • 15. Valuation compensation: Tujuan Penilaian dan Tanggal Acuan
  • 16. Valuation compensation: Data Keuangan serta Asumsi Utama
  • 17. Valuation compensation: Metode Pembanding dan Arus Kas
  • 18. Valuation compensation: Penyesuaian atas Risiko Hukum
  • 19. Valuation compensation: Batas Penggunaan Hasil Penilaian
  • 20. Consultation process: Pihak yang Diundang
  • 21. Consultation process: Informasi Rencana
  • 22. Consultation process: Penerimaan Keberatan
  • 23. Consultation process: Dokumentasi Musyawarah
  • 24. Consultation process: Tindak Lanjut Hasil
  • 25. Compensation objections: Komponen Pembayaran dan Dasar Perolehannya
  • 26. Compensation objections: Pihak yang Berwenang Menyetujui
  • 27. Compensation objections: Syarat Vesting atau Pemenuhan Kinerja
  • 28. Compensation objections: Pemotongan serta Kewajiban Pajak yang Relevan
  • 29. Compensation objections: Keberatan dan Penyelesaian Perbedaan Perhitungan
  • 30. Agrarian constraints: Status serta Jenis Tanah
  • 31. Agrarian constraints: Batas Penguasaan
  • 32. Agrarian constraints: Hak Masyarakat
  • 33. Agrarian constraints: Pembatasan Pemanfaatan
  • 34. Agrarian constraints: Pilihan Struktur Pengembangan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Status Hak dan Identitas Pemegang pada Landowner identification
  • 36. Prinsip Kunci Public-purpose acquisition: Kondisi sebelum Penutupan Pembelian serta Penyelarasan Kewajiban Pembeli serta Pemberi Dana
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Compensation objections: Perselisihan tentang Syarat Vesting atau Pemenuhan Kinerja
  • 38. Sintesis Eminent Domain, Land Compensation & Agrarian Reform: Struktur Pembelian Saham atau Aset • Tujuan Penilaian dan Tanggal Acuan • Status serta Jenis Tanah
  • 39. Tugas Agrarian constraints: Susun Analisis Hak Masyarakat dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Eminent Domain, Land Compensation & Agrarian Reform: JDIH ATR/BPN dan otoritas bangunan; dokumen pertanahan; kontrak konstruksi serta pengelolaan properti

BAB 11: Mixed-Use Development & Strata Title

40 pelajaran
  • 01. Mixed-Use Development & Strata Title
  • 02. Isu Pengantar: Mixed-use rights dan Dampaknya terhadap Mixed-use approvals
  • 03. Peta Pembahasan: Mixed-use rights • Vertical subdivision • Shared facilities • Strata boundaries • Management arrangements • Mixed-use approvals
  • 04. Sasaran Analisis: Fungsi Hunian dan Komersial, Identifikasi Fasilitas, dan Kewenangan Memberikan Persetujuan
  • 05. Mixed-use rights: Fungsi Hunian dan Komersial
  • 06. Mixed-use rights: Batas Setiap Bagian
  • 07. Mixed-use rights: Akses Bersama
  • 08. Mixed-use rights: Pembebanan Biaya
  • 09. Mixed-use rights: Penggunaan Fasilitas
  • 10. Vertical subdivision: Batas Satuan Vertikal
  • 11. Vertical subdivision: Gambar Pertelaan
  • 12. Vertical subdivision: Kepemilikan Bagian Bersama
  • 13. Vertical subdivision: Register Hak
  • 14. Vertical subdivision: Perubahan Pembagian
  • 15. Shared facilities: Identifikasi Fasilitas
  • 16. Shared facilities: Hak Akses
  • 17. Shared facilities: Kapasitas Penggunaan
  • 18. Shared facilities: Pembagian Biaya
  • 19. Shared facilities: Penyelesaian Konflik
  • 20. Strata boundaries: Pemisahan Satuan dan Bagian Bersama
  • 21. Strata boundaries: Dasar Hak atas Tanah Bersama
  • 22. Strata boundaries: Dokumen Pembentukan serta Batas Satuan
  • 23. Strata boundaries: Hak Pemilik atas Fasilitas Bersama
  • 24. Strata boundaries: Pengelolaan dan Biaya Pemeliharaan
  • 25. Management arrangements: Struktur Pengelola
  • 26. Management arrangements: Mandat Operasional
  • 27. Management arrangements: Sumber Dana
  • 28. Management arrangements: Standar Layanan
  • 29. Management arrangements: Evaluasi serta Penggantian
  • 30. Mixed-use approvals: Kewenangan Memberikan Persetujuan
  • 31. Mixed-use approvals: Ambang atau Peristiwa Pemicu Pengajuan
  • 32. Mixed-use approvals: Dokumen Pendukung Penilaian
  • 33. Mixed-use approvals: Persetujuan Bersyarat serta Kewajiban Lanjutan
  • 34. Mixed-use approvals: Batas Waktu Pemenuhan sebelum Pelaksanaan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Batas Satuan Vertikal pada Vertical subdivision
  • 36. Prinsip Kunci Mixed-use rights: Pembebanan Biaya serta Penggunaan Fasilitas
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Management arrangements: Perselisihan tentang Sumber Dana
  • 38. Sintesis Mixed-Use Development & Strata Title: Fungsi Hunian dan Komersial • Identifikasi Fasilitas • Kewenangan Memberikan Persetujuan
  • 39. Tugas Mixed-use approvals: Susun Analisis Dokumen Pendukung Penilaian dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Mixed-Use Development & Strata Title: JDIH ATR/BPN dan otoritas bangunan; dokumen pertanahan; kontrak konstruksi serta pengelolaan properti

BAB 12: Hospitality, Hotel & Resort Management

40 pelajaran
  • 01. Hospitality, Hotel & Resort Management
  • 02. Isu Pengantar: Hotel management fees dan Dampaknya terhadap Resort permits
  • 03. Peta Pembahasan: Hotel management fees • Operator performance • Brand standards • Owner approvals • Termination tests • Resort permits
  • 04. Sasaran Analisis: Base Management Fee, Hak Menggunakan Nama serta Identitas Merek, dan Jenis Kegiatan dan Otoritas Pemberi Persetujuan
  • 05. Hotel management fees: Base Management Fee
  • 06. Hotel management fees: Incentive Fee
  • 07. Hotel management fees: Definisi Pendapatan
  • 08. Hotel management fees: Biaya yang Dapat Dibebankan
  • 09. Hotel management fees: Audit Perhitungan
  • 10. Operator performance: Target Operasi
  • 11. Operator performance: Benchmark Kinerja
  • 12. Operator performance: Periode Pengujian
  • 13. Operator performance: Kesempatan Memperbaiki
  • 14. Operator performance: Hak Mengakhiri karena Kegagalan
  • 15. Brand standards: Hak Menggunakan Nama serta Identitas Merek
  • 16. Brand standards: Standar Mutu bagi Penerima Lisensi
  • 17. Brand standards: Persetujuan Materi Promosi
  • 18. Brand standards: Penanganan Penggunaan yang Merusak Reputasi
  • 19. Brand standards: Penghentian Penggunaan setelah Hubungan Berakhir
  • 20. Owner approvals: Kewenangan Memberikan Persetujuan
  • 21. Owner approvals: Ambang atau Peristiwa Pemicu Pengajuan
  • 22. Owner approvals: Dokumen Pendukung Penilaian
  • 23. Owner approvals: Persetujuan Bersyarat serta Kewajiban Lanjutan
  • 24. Owner approvals: Batas Waktu Pemenuhan sebelum Pelaksanaan
  • 25. Termination tests: Peristiwa Pemicu Pengakhiran
  • 26. Termination tests: Pemberitahuan dan Cure Period
  • 27. Termination tests: Perbedaan Termination for Cause dan Convenience
  • 28. Termination tests: Pembayaran serta Penyerahan setelah Pengakhiran
  • 29. Termination tests: Klausul yang Tetap Berlaku
  • 30. Resort permits: Jenis Kegiatan dan Otoritas Pemberi Persetujuan
  • 31. Resort permits: Urutan Pengajuan dalam Tahap Pengembangan
  • 32. Resort permits: Kesesuaian Dokumen Teknis dengan Permohonan
  • 33. Resort permits: Komitmen yang Wajib Dipenuhi Pemegang Izin
  • 34. Resort permits: Perubahan Kegiatan yang Memerlukan Persetujuan Baru
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Target Operasi pada Operator performance
  • 36. Prinsip Kunci Hotel management fees: Biaya yang Dapat Dibebankan serta Audit Perhitungan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Termination tests: Perselisihan tentang Perbedaan Termination for Cause dan Convenience
  • 38. Sintesis Hospitality, Hotel & Resort Management: Base Management Fee • Hak Menggunakan Nama serta Identitas Merek • Jenis Kegiatan dan Otoritas Pemberi Persetujuan
  • 39. Tugas Resort permits: Susun Analisis Kesesuaian Dokumen Teknis dengan Permohonan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Hospitality, Hotel & Resort Management: JDIH ATR/BPN dan otoritas bangunan; dokumen pertanahan; kontrak konstruksi serta pengelolaan properti

BAB 13: Industrial Parks, Warehousing & Logistics

40 pelajaran
  • 01. Industrial Parks, Warehousing & Logistics
  • 02. Isu Pengantar: Industrial park license dan Dampaknya terhadap Environmental duties
  • 03. Peta Pembahasan: Industrial park license • Warehouse use • Tenant infrastructure • Utility services • Logistics access • Environmental duties
  • 04. Sasaran Analisis: Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin, Jaringan Utilitas Tenant, dan Dampak Kegiatan terhadap Media Lingkungan
  • 05. Industrial park license: Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin
  • 06. Industrial park license: Pemegang Izin dan Kualifikasi yang Disyaratkan
  • 07. Industrial park license: Cakupan Teritorial serta Masa Berlaku
  • 08. Industrial park license: Pembatasan Pengalihan atau Penggunaan oleh Pihak Lain
  • 09. Industrial park license: Pelanggaran Persyaratan dan Pengakhiran Izin
  • 10. Warehouse use: Fungsi Penyimpanan
  • 11. Warehouse use: Jenis Barang
  • 12. Warehouse use: Standar Keselamatan
  • 13. Warehouse use: Akses serta Bongkar Muat
  • 14. Warehouse use: Larangan Penggunaan
  • 15. Tenant infrastructure: Jaringan Utilitas Tenant
  • 16. Tenant infrastructure: Akses Fasilitas Kawasan
  • 17. Tenant infrastructure: Biaya Sambungan
  • 18. Tenant infrastructure: Pemeliharaan Infrastruktur
  • 19. Tenant infrastructure: Perubahan Kebutuhan Kapasitas
  • 20. Utility services: Jenis Utilitas
  • 21. Utility services: Kapasitas Tersedia
  • 22. Utility services: Tarif Layanan
  • 23. Utility services: Gangguan Pasokan
  • 24. Utility services: Tanggung Jawab Perbaikan
  • 25. Logistics access: Hak Jalan Masuk
  • 26. Logistics access: Batas Kendaraan
  • 27. Logistics access: Jam Operasi
  • 28. Logistics access: Biaya Penggunaan
  • 29. Logistics access: Penanganan Gangguan Akses
  • 30. Environmental duties: Dampak Kegiatan terhadap Media Lingkungan
  • 31. Environmental duties: Persyaratan Pengelolaan dan Pemantauan
  • 32. Environmental duties: Bukti Pelaksanaan Komitmen
  • 33. Environmental duties: Tindakan ketika Terjadi Pelampauan Standar
  • 34. Environmental duties: Pertanggungjawaban serta Pemulihan Dampak
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Fungsi Penyimpanan pada Warehouse use
  • 36. Prinsip Kunci Industrial park license: Pembatasan Pengalihan atau Penggunaan oleh Pihak Lain serta Pelanggaran Persyaratan dan Pengakhiran Izin
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Logistics access: Perselisihan tentang Jam Operasi
  • 38. Sintesis Industrial Parks, Warehousing & Logistics: Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin • Jaringan Utilitas Tenant • Dampak Kegiatan terhadap Media Lingkungan
  • 39. Tugas Environmental duties: Susun Analisis Bukti Pelaksanaan Komitmen dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Industrial Parks, Warehousing & Logistics: JDIH ATR/BPN dan otoritas bangunan; dokumen pertanahan; kontrak konstruksi serta pengelolaan properti

BAB 14: PropTech, Smart Cities & Digital Twins

40 pelajaran
  • 01. PropTech, Smart Cities & Digital Twins
  • 02. Isu Pengantar: PropTech contracts dan Dampaknya terhadap Platform terms
  • 03. Peta Pembahasan: PropTech contracts • Smart-building data • Digital twin ownership • Sensor privacy • Technology liability • Platform terms
  • 04. Sasaran Analisis: Lingkup Teknologi Properti, Model Digital Aset, dan Peran Platform dan Pelaku Usaha Pengguna
  • 05. PropTech contracts: Lingkup Teknologi Properti
  • 06. PropTech contracts: Hak Data
  • 07. PropTech contracts: Service Level
  • 08. PropTech contracts: Integrasi Bangunan
  • 09. PropTech contracts: Tanggung Jawab Vendor
  • 10. Smart-building data: Data Sensor
  • 11. Smart-building data: Tujuan Analitik
  • 12. Smart-building data: Pemilik dan Pengguna Data
  • 13. Smart-building data: Keamanan Sistem
  • 14. Smart-building data: Retensi Informasi
  • 15. Digital twin ownership: Model Digital Aset
  • 16. Digital twin ownership: Data Masukan
  • 17. Digital twin ownership: Hak Pengembangan
  • 18. Digital twin ownership: Lisensi Pengguna
  • 19. Digital twin ownership: Pengalihan saat Aset Dijual
  • 20. Sensor privacy: Jenis Data yang Ditangkap
  • 21. Sensor privacy: Identifikasi Individu
  • 22. Sensor privacy: Pemberitahuan Pengguna
  • 23. Sensor privacy: Pembatasan Pemantauan
  • 24. Sensor privacy: Penghapusan Data
  • 25. Technology liability: Perbuatan atau Keadaan yang Menimbulkan Tanggung Jawab
  • 26. Technology liability: Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban
  • 27. Technology liability: Hubungan Kesalahan, Kausalitas, dan Kerugian
  • 28. Technology liability: Batas Tanggung Jawab serta Pengecualiannya
  • 29. Technology liability: Pembagian Kewajiban ketika Lebih dari Satu Pihak Terlibat
  • 30. Platform terms: Peran Platform dan Pelaku Usaha Pengguna
  • 31. Platform terms: Syarat Akses serta Penggunaan Layanan
  • 32. Platform terms: Tanggung Jawab atas Konten atau Transaksi
  • 33. Platform terms: Penanganan Pengaduan dan Pelanggaran
  • 34. Platform terms: Perubahan Ketentuan serta Pengakhiran Akun
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Data Sensor pada Smart-building data
  • 36. Prinsip Kunci PropTech contracts: Integrasi Bangunan serta Tanggung Jawab Vendor
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Technology liability: Perselisihan tentang Hubungan Kesalahan, Kausalitas, dan Kerugian
  • 38. Sintesis PropTech, Smart Cities & Digital Twins: Lingkup Teknologi Properti • Model Digital Aset • Peran Platform dan Pelaku Usaha Pengguna
  • 39. Tugas Platform terms: Susun Analisis Tanggung Jawab atas Konten atau Transaksi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan PropTech, Smart Cities & Digital Twins: JDIH ATR/BPN dan otoritas bangunan; dokumen pertanahan; kontrak konstruksi serta pengelolaan properti

BAB 15: Real Estate Investment Trusts (DIRE) & Funds

40 pelajaran
  • 01. Real Estate Investment Trusts (DIRE) & Funds
  • 02. Isu Pengantar: DIRE assets dan Dampaknya terhadap Fund restructuring
  • 03. Peta Pembahasan: DIRE assets • Fund governance • Property valuation • Investor liquidity • Distribution obligations • Fund restructuring
  • 04. Sasaran Analisis: Aset Properti dalam Portofolio Investasi, Tujuan Penilaian dan Tanggal Acuan, dan Pemetaan Utang dan Kemampuan Membayar
  • 05. DIRE assets: Aset Properti dalam Portofolio Investasi
  • 06. DIRE assets: Hubungan Manajer Investasi dan Bank Kustodian
  • 07. DIRE assets: Penilaian Properti secara Berkala
  • 08. DIRE assets: Sumber Pendapatan serta Distribusi kepada Investor
  • 09. DIRE assets: Batas Likuiditas dan Risiko Penjualan Aset
  • 10. Fund governance: Pemisahan Peran Pengawas dan Pelaksana
  • 11. Fund governance: Matriks Kewenangan Pengambilan Keputusan
  • 12. Fund governance: Pengelolaan Konflik Kepentingan
  • 13. Fund governance: Hak Informasi serta Pelaporan Internal
  • 14. Fund governance: Akuntabilitas atas Keputusan dan Pengawasan
  • 15. Property valuation: Tujuan Penilaian dan Tanggal Acuan
  • 16. Property valuation: Data Keuangan serta Asumsi Utama
  • 17. Property valuation: Metode Pembanding dan Arus Kas
  • 18. Property valuation: Penyesuaian atas Risiko Hukum
  • 19. Property valuation: Batas Penggunaan Hasil Penilaian
  • 20. Investor liquidity: Ketersediaan Dana untuk Kewajiban Jangka Pendek
  • 21. Investor liquidity: Profil Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas
  • 22. Investor liquidity: Aset Likuid serta Sumber Pendanaan
  • 23. Investor liquidity: Stress Testing atas Penarikan Dana
  • 24. Investor liquidity: Rencana Pendanaan dalam Kondisi Darurat
  • 25. Distribution obligations: Pemicu Distribusi Produk
  • 26. Distribution obligations: Notice serta Atribusi
  • 27. Distribution obligations: Dokumen Lisensi
  • 28. Distribution obligations: Penyediaan Kode jika Disyaratkan
  • 29. Distribution obligations: Bukti Pemenuhan
  • 30. Fund restructuring: Pemetaan Utang dan Kemampuan Membayar
  • 31. Fund restructuring: Perubahan Jatuh Tempo serta Tingkat Bunga
  • 32. Fund restructuring: Persetujuan Kreditur yang Diperlukan
  • 33. Fund restructuring: Perlakuan Jaminan dan Covenant
  • 34. Fund restructuring: Pelaksanaan Rencana serta Pengawasan Kepatuhan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pemisahan Peran Pengawas dan Pelaksana pada Fund governance
  • 36. Prinsip Kunci DIRE assets: Sumber Pendapatan serta Distribusi kepada Investor serta Batas Likuiditas dan Risiko Penjualan Aset
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Distribution obligations: Perselisihan tentang Dokumen Lisensi
  • 38. Sintesis Real Estate Investment Trusts (DIRE) & Funds: Aset Properti dalam Portofolio Investasi • Tujuan Penilaian dan Tanggal Acuan • Pemetaan Utang dan Kemampuan Membayar
  • 39. Tugas Fund restructuring: Susun Analisis Persetujuan Kreditur yang Diperlukan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Real Estate Investment Trusts (DIRE) & Funds: JDIH ATR/BPN dan otoritas bangunan; dokumen pertanahan; kontrak konstruksi serta pengelolaan properti

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang hukum dagang atau hukum bisnis Indonesia.

Deskripsi

Pengurusan hak atas tanah (HGB/HGU), kontrak konstruksi infrastruktur, skema sewa komersial, dan regulasi tata ruang wilayah.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Oil & Gas Law
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

Oil & Gas Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Mining & Mineral Law
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Mining & Mineral Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Geothermal & Renewable Energy Law
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Geothermal & Renewable Energy Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000