Corporate Law Firm › SLIDES • Foundation

Geothermal & Renewable Energy Law

Geothermal Licensing, PPA Negotiations, and Renewable Energy Legal Landscape

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai kerangka hukum regulasi Indonesia dan teknik perancangan dokumen transaksi korporat.
Mampu memberikan pertimbangan hukum dan memitigasi risiko hukum transaksi secara komprehensif.

Daftar Isi

BAB 01: Kerangka Hukum Panas Bumi: Wilayah Kerja, Perizinan, dan Hak Pengusahaan

40 pelajaran
  • 01. Kerangka Hukum Panas Bumi: Wilayah Kerja, Perizinan, dan Hak Pengusahaan
  • 02. Isu Pengantar: Wilayah kerja panas bumi dan Dampaknya terhadap Pengawasan konsesi
  • 03. Peta Pembahasan: Wilayah kerja panas bumi • Izin pengusahaan • Akses kawasan • Komitmen eksplorasi • Hak pengembangan • Pengawasan konsesi
  • 04. Sasaran Analisis: Penetapan WKP, Pihak yang Dapat Memasuki Lokasi atau Membuka Data, dan Subjek Usaha yang Menjadi Objek Pengawasan
  • 05. Wilayah kerja panas bumi: Penetapan WKP
  • 06. Wilayah kerja panas bumi: Batas Area
  • 07. Wilayah kerja panas bumi: Data Potensi
  • 08. Wilayah kerja panas bumi: Proses Pemberian Hak
  • 09. Wilayah kerja panas bumi: Kewajiban Pemegang Wilayah
  • 10. Izin pengusahaan: Kegiatan Usaha yang Memerlukan Otorisasi
  • 11. Izin pengusahaan: Otoritas Penerbit dan Batas Kewenangannya
  • 12. Izin pengusahaan: Dokumen Teknis serta Administratif Pemohon
  • 13. Izin pengusahaan: Persyaratan yang Melekat selama Operasi
  • 14. Izin pengusahaan: Perubahan, Perpanjangan, dan Pencabutan Otorisasi
  • 15. Akses kawasan: Pihak yang Dapat Memasuki Lokasi atau Membuka Data
  • 16. Akses kawasan: Tujuan serta Batas Akses yang Diberikan
  • 17. Akses kawasan: Syarat Keamanan sebelum Akses Diaktifkan
  • 18. Akses kawasan: Pencatatan Penggunaan dan Pengawasan
  • 19. Akses kawasan: Penghentian Akses ketika Dasar Hak Berakhir
  • 20. Komitmen eksplorasi: Rencana Survei
  • 21. Komitmen eksplorasi: Target Pengeboran
  • 22. Komitmen eksplorasi: Jadwal Realisasi
  • 23. Komitmen eksplorasi: Pembiayaan Eksplorasi
  • 24. Komitmen eksplorasi: Bukti Penyelesaian
  • 25. Hak pengembangan: Objek dan Ruang Lingkup Hak yang Diakui
  • 26. Hak pengembangan: Pihak Pemegang serta Dasar Perolehannya
  • 27. Hak pengembangan: Batas Penggunaan menurut Dokumen atau Regulasi
  • 28. Hak pengembangan: Pengalihan dan Persetujuan yang Diperlukan
  • 29. Hak pengembangan: Perlindungan ketika Hak Dilanggar
  • 30. Pengawasan konsesi: Subjek Usaha yang Menjadi Objek Pengawasan
  • 31. Pengawasan konsesi: Kewenangan Meminta Informasi serta Memeriksa
  • 32. Pengawasan konsesi: Indikator Kepatuhan dan Risiko
  • 33. Pengawasan konsesi: Tindak Lanjut atas Temuan Operasi
  • 34. Pengawasan konsesi: Upaya Menanggapi Keputusan Pengawas
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kegiatan Usaha yang Memerlukan Otorisasi pada Izin pengusahaan
  • 36. Prinsip Kunci Wilayah kerja panas bumi: Proses Pemberian Hak serta Kewajiban Pemegang Wilayah
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Hak pengembangan: Perselisihan tentang Batas Penggunaan menurut Dokumen atau Regulasi
  • 38. Sintesis Kerangka Hukum Panas Bumi: Wilayah Kerja, Perizinan, dan Hak Pengusahaan: Penetapan WKP • Pihak yang Dapat Memasuki Lokasi atau Membuka Data • Subjek Usaha yang Menjadi Objek Pengawasan
  • 39. Tugas Pengawasan konsesi: Susun Analisis Indikator Kepatuhan dan Risiko dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Kerangka Hukum Panas Bumi: Wilayah Kerja, Perizinan, dan Hak Pengusahaan: JDIH ESDM; dokumen perizinan pembangkit; PPA; kontrak instalasi dan interkoneksi

BAB 02: PLTP Development, Exploration Risk & PPA Negotiation

40 pelajaran
  • 01. PLTP Development, Exploration Risk & PPA Negotiation
  • 02. Isu Pengantar: Geothermal resource risk dan Dampaknya terhadap Risk-sharing eksplorasi
  • 03. Peta Pembahasan: Geothermal resource risk • Drilling obligations • PLTP PPA • Completion conditions • Tarif listrik • Risk-sharing eksplorasi
  • 04. Sasaran Analisis: Ketidakpastian Cadangan dan Produktivitas Reservoir, Kapasitas Kontrak dan Tanggal Operasi Komersial, dan Risiko Sumur Kering
  • 05. Geothermal resource risk: Ketidakpastian Cadangan dan Produktivitas Reservoir
  • 06. Geothermal resource risk: Alokasi Biaya Pengeboran Eksplorasi
  • 07. Geothermal resource risk: Pembuktian Sumber Daya sebelum Pembiayaan
  • 08. Geothermal resource risk: Penyesuaian Jadwal akibat Hasil Sumur
  • 09. Geothermal resource risk: Pengaturan Risiko Eksplorasi antara Pengembang dan Pendana
  • 10. Drilling obligations: Target Sumur
  • 11. Drilling obligations: Jadwal Pengeboran
  • 12. Drilling obligations: Standar Pelaksanaan
  • 13. Drilling obligations: Biaya Kegagalan Sumur
  • 14. Drilling obligations: Pelaporan Hasil
  • 15. PLTP PPA: Kapasitas Kontrak dan Tanggal Operasi Komersial
  • 16. PLTP PPA: Komitmen Ketersediaan Uap serta Pembangkit
  • 17. PLTP PPA: Pengaturan Tarif dan Pembayaran Energi
  • 18. PLTP PPA: Keterlambatan Proyek akibat Reservoir
  • 19. PLTP PPA: Pembagian Risiko Pembatasan Pengambilan Listrik
  • 20. Completion conditions: Kriteria Fasilitas Dinyatakan Selesai
  • 21. Completion conditions: Dokumen Pengujian serta Sertifikat Penerimaan
  • 22. Completion conditions: Daftar Pekerjaan Tersisa
  • 23. Completion conditions: Hubungan Penyelesaian dengan Pembayaran
  • 24. Completion conditions: Risiko jika Operasi Dimulai sebelum Kriteria Terpenuhi
  • 25. Tarif listrik: Komponen Harga dan Dasar Perhitungannya
  • 26. Tarif listrik: Otoritas atau Pihak yang Menetapkan Tarif
  • 27. Tarif listrik: Penyesuaian terhadap Biaya serta Indeks
  • 28. Tarif listrik: Persetujuan atas Perubahan Tarif
  • 29. Tarif listrik: Penyelesaian Selisih Perhitungan Tagihan
  • 30. Risk-sharing eksplorasi: Risiko Sumur Kering
  • 31. Risk-sharing eksplorasi: Pendanaan Awal
  • 32. Risk-sharing eksplorasi: Dukungan Pemerintah
  • 33. Risk-sharing eksplorasi: Pemulihan Biaya
  • 34. Risk-sharing eksplorasi: Keputusan Melanjutkan Pengembangan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Target Sumur pada Drilling obligations
  • 36. Prinsip Kunci Geothermal resource risk: Penyesuaian Jadwal akibat Hasil Sumur serta Pengaturan Risiko Eksplorasi antara Pengembang dan Pendana
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Tarif listrik: Perselisihan tentang Penyesuaian terhadap Biaya serta Indeks
  • 38. Sintesis PLTP Development, Exploration Risk & PPA Negotiation: Ketidakpastian Cadangan dan Produktivitas Reservoir • Kapasitas Kontrak dan Tanggal Operasi Komersial • Risiko Sumur Kering
  • 39. Tugas Risk-sharing eksplorasi: Susun Analisis Dukungan Pemerintah dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan PLTP Development, Exploration Risk & PPA Negotiation: JDIH ESDM; dokumen perizinan pembangkit; PPA; kontrak instalasi dan interkoneksi

BAB 03: Solar PV (PLTS) Regulation, Rooftop & Floating Solar

40 pelajaran
  • 01. Solar PV (PLTS) Regulation, Rooftop & Floating Solar
  • 02. Isu Pengantar: PLTS rooftop dan Dampaknya terhadap Kontrak instalasi
  • 03. Peta Pembahasan: PLTS rooftop • Floating solar permits • Interkoneksi listrik • Hak penggunaan atap • Hak perairan • Kontrak instalasi
  • 04. Sasaran Analisis: Kelayakan Pelanggan untuk Memasang PLTS Atap, Persyaratan Teknis Penyambungan Pembangkit, dan Identitas Para Pihak serta Kewenangan Penandatangan
  • 05. PLTS rooftop: Kelayakan Pelanggan untuk Memasang PLTS Atap
  • 06. PLTS rooftop: Kuota dan Persetujuan Sambungan
  • 07. PLTS rooftop: Hak Akses Penyedia ke Atap Pelanggan
  • 08. PLTS rooftop: Pemisahan Konsumsi Sendiri dan Ekspor Energi
  • 09. PLTS rooftop: Ketentuan Transisi bagi Instalasi yang Sudah Beroperasi
  • 10. Floating solar permits: Hak Pemanfaatan Permukaan Perairan
  • 11. Floating solar permits: Persetujuan Pengelola Waduk atau Perairan
  • 12. Floating solar permits: Kompatibilitas dengan Fungsi Utama Perairan
  • 13. Floating solar permits: Jaminan Mooring dan Ketahanan Instalasi
  • 14. Floating solar permits: Alokasi Tanggung Jawab atas Dampak terhadap Perairan
  • 15. Interkoneksi listrik: Persyaratan Teknis Penyambungan Pembangkit
  • 16. Interkoneksi listrik: Studi Sistem sebelum Sambungan Disetujui
  • 17. Interkoneksi listrik: Biaya serta Kepemilikan Peralatan Sambungan
  • 18. Interkoneksi listrik: Pengujian sebelum Operasi Paralel
  • 19. Interkoneksi listrik: Tanggung Jawab atas Gangguan pada Jaringan
  • 20. Hak penggunaan atap: Objek dan Ruang Lingkup Hak yang Diakui
  • 21. Hak penggunaan atap: Pihak Pemegang serta Dasar Perolehannya
  • 22. Hak penggunaan atap: Batas Penggunaan menurut Dokumen atau Regulasi
  • 23. Hak penggunaan atap: Pengalihan dan Persetujuan yang Diperlukan
  • 24. Hak penggunaan atap: Perlindungan ketika Hak Dilanggar
  • 25. Hak perairan: Objek dan Ruang Lingkup Hak yang Diakui
  • 26. Hak perairan: Pihak Pemegang serta Dasar Perolehannya
  • 27. Hak perairan: Batas Penggunaan menurut Dokumen atau Regulasi
  • 28. Hak perairan: Pengalihan dan Persetujuan yang Diperlukan
  • 29. Hak perairan: Perlindungan ketika Hak Dilanggar
  • 30. Kontrak instalasi: Identitas Para Pihak serta Kewenangan Penandatangan
  • 31. Kontrak instalasi: Ruang Lingkup Prestasi yang Disepakati
  • 32. Kontrak instalasi: Harga, Jadwal, dan Syarat Pembayaran
  • 33. Kontrak instalasi: Pembagian Risiko selama Pelaksanaan
  • 34. Kontrak instalasi: Pengakhiran serta Penyelesaian Perselisihan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Hak Pemanfaatan Permukaan Perairan pada Floating solar permits
  • 36. Prinsip Kunci PLTS rooftop: Pemisahan Konsumsi Sendiri dan Ekspor Energi serta Ketentuan Transisi bagi Instalasi yang Sudah Beroperasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Hak perairan: Perselisihan tentang Batas Penggunaan menurut Dokumen atau Regulasi
  • 38. Sintesis Solar PV (PLTS) Regulation, Rooftop & Floating Solar: Kelayakan Pelanggan untuk Memasang PLTS Atap • Persyaratan Teknis Penyambungan Pembangkit • Identitas Para Pihak serta Kewenangan Penandatangan
  • 39. Tugas Kontrak instalasi: Susun Analisis Harga, Jadwal, dan Syarat Pembayaran dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Solar PV (PLTS) Regulation, Rooftop & Floating Solar: JDIH ESDM; dokumen perizinan pembangkit; PPA; kontrak instalasi dan interkoneksi

BAB 04: Wind, Hydro & Biomass Regulatory Landscape

40 pelajaran
  • 01. Wind, Hydro & Biomass Regulatory Landscape
  • 02. Isu Pengantar: Wind concessions dan Dampaknya terhadap Offtake listrik
  • 03. Peta Pembahasan: Wind concessions • Hydropower rights • Biomass feedstock • Izin pembangkit • Dampak lingkungan • Offtake listrik
  • 04. Sasaran Analisis: Hak Pemanfaatan Lokasi Turbin, Jenis dan Spesifikasi Bahan Baku, dan Volume yang Diperjanjikan untuk Dibeli
  • 05. Wind concessions: Hak Pemanfaatan Lokasi Turbin
  • 06. Wind concessions: Data Sumber Daya dan Batas Pengembangan
  • 07. Wind concessions: Perizinan serta Dampak Lingkungan
  • 08. Wind concessions: Kontrak Turbin dan Jaminan Kinerja
  • 09. Wind concessions: Koneksi Jaringan serta Pembongkaran Fasilitas
  • 10. Hydropower rights: Hak Pemanfaatan Air untuk Pembangkit
  • 11. Hydropower rights: Pengaturan Penggunaan Air bersama Pengguna Lain
  • 12. Hydropower rights: Dampak pada Aliran Sungai dan Masyarakat
  • 13. Hydropower rights: Jaminan Ketersediaan Air dalam Analisis Proyek
  • 14. Hydropower rights: Keselamatan Bendungan dan Pengawasan Operasi
  • 15. Biomass feedstock: Jenis dan Spesifikasi Bahan Baku
  • 16. Biomass feedstock: Kepastian Volume dari Pemasok
  • 17. Biomass feedstock: Harga serta Penyesuaian Kualitas
  • 18. Biomass feedstock: Ketertelusuran Asal Bahan
  • 19. Biomass feedstock: Pengaturan Kekurangan dan Substitusi Pasokan
  • 20. Izin pembangkit: Kegiatan Usaha yang Memerlukan Otorisasi
  • 21. Izin pembangkit: Otoritas Penerbit dan Batas Kewenangannya
  • 22. Izin pembangkit: Dokumen Teknis serta Administratif Pemohon
  • 23. Izin pembangkit: Persyaratan yang Melekat selama Operasi
  • 24. Izin pembangkit: Perubahan, Perpanjangan, dan Pencabutan Otorisasi
  • 25. Dampak lingkungan: Sumber Dampak pada Kegiatan Usaha
  • 26. Dampak lingkungan: Persetujuan serta Standar Pengelolaan
  • 27. Dampak lingkungan: Rencana Pemantauan Kualitas Lingkungan
  • 28. Dampak lingkungan: Pelaporan Hasil dan Penanganan Pelampauan
  • 29. Dampak lingkungan: Pertanggungjawaban atas Pencemaran atau Kerusakan
  • 30. Offtake listrik: Volume yang Diperjanjikan untuk Dibeli
  • 31. Offtake listrik: Kualitas dan Titik Penyerahan Produk
  • 32. Offtake listrik: Harga serta Mekanisme Penyesuaian
  • 33. Offtake listrik: Jaminan Pembayaran dari Pembeli
  • 34. Offtake listrik: Kegagalan Pembeli Mengambil Produk
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Hak Pemanfaatan Air untuk Pembangkit pada Hydropower rights
  • 36. Prinsip Kunci Wind concessions: Kontrak Turbin dan Jaminan Kinerja serta Koneksi Jaringan serta Pembongkaran Fasilitas
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Dampak lingkungan: Perselisihan tentang Rencana Pemantauan Kualitas Lingkungan
  • 38. Sintesis Wind, Hydro & Biomass Regulatory Landscape: Hak Pemanfaatan Lokasi Turbin • Jenis dan Spesifikasi Bahan Baku • Volume yang Diperjanjikan untuk Dibeli
  • 39. Tugas Offtake listrik: Susun Analisis Harga serta Mekanisme Penyesuaian dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Wind, Hydro & Biomass Regulatory Landscape: JDIH ESDM; dokumen perizinan pembangkit; PPA; kontrak instalasi dan interkoneksi

BAB 05: Feed-in Tariff, Ceiling Price & BPP Mechanism

40 pelajaran
  • 01. Feed-in Tariff, Ceiling Price & BPP Mechanism
  • 02. Isu Pengantar: Mekanisme tarif dan Dampaknya terhadap Perubahan rezim harga
  • 03. Peta Pembahasan: Mekanisme tarif • Ceiling price • BPP reference • Tarif kontraktual • Penyesuaian tarif • Perubahan rezim harga
  • 04. Sasaran Analisis: Komponen Harga dan Dasar Perhitungannya, Biaya Pokok Penyediaan sebagai Referensi Harga, dan Ketentuan Harga Lama
  • 05. Mekanisme tarif: Komponen Harga dan Dasar Perhitungannya
  • 06. Mekanisme tarif: Otoritas atau Pihak yang Menetapkan Tarif
  • 07. Mekanisme tarif: Penyesuaian terhadap Biaya serta Indeks
  • 08. Mekanisme tarif: Persetujuan atas Perubahan Tarif
  • 09. Mekanisme tarif: Penyelesaian Selisih Perhitungan Tagihan
  • 10. Ceiling price: Harga Maksimum dan Parameter Penetapannya
  • 11. Ceiling price: Pembedaan Batas Harga dan Tarif yang Disepakati
  • 12. Ceiling price: Ruang Negosiasi di Bawah Harga Maksimum
  • 13. Ceiling price: Persetujuan atas Penyimpangan jika Diperbolehkan
  • 14. Ceiling price: Pengaruh Perubahan Batas Harga pada Proyek Baru
  • 15. BPP reference: Biaya Pokok Penyediaan sebagai Referensi Harga
  • 16. BPP reference: Wilayah dan Periode Data Pembanding
  • 17. BPP reference: Hubungan Referensi BPP dengan Tarif Kontraktual
  • 18. BPP reference: Penyesuaian Perhitungan pada Perubahan Rezim
  • 19. BPP reference: Pemisahan Ketentuan Historis dan Kontrak Berjalan
  • 20. Tarif kontraktual: Komponen Harga dan Dasar Perhitungannya
  • 21. Tarif kontraktual: Otoritas atau Pihak yang Menetapkan Tarif
  • 22. Tarif kontraktual: Penyesuaian terhadap Biaya serta Indeks
  • 23. Tarif kontraktual: Persetujuan atas Perubahan Tarif
  • 24. Tarif kontraktual: Penyelesaian Selisih Perhitungan Tagihan
  • 25. Penyesuaian tarif: Komponen Harga dan Dasar Perhitungannya
  • 26. Penyesuaian tarif: Otoritas atau Pihak yang Menetapkan Tarif
  • 27. Penyesuaian tarif: Penyesuaian terhadap Biaya serta Indeks
  • 28. Penyesuaian tarif: Persetujuan atas Perubahan Tarif
  • 29. Penyesuaian tarif: Penyelesaian Selisih Perhitungan Tagihan
  • 30. Perubahan rezim harga: Ketentuan Harga Lama
  • 31. Perubahan rezim harga: Tanggal Efektif Rezim Baru
  • 32. Perubahan rezim harga: Kontrak yang Dikecualikan
  • 33. Perubahan rezim harga: Penyesuaian Tarif
  • 34. Perubahan rezim harga: Ketentuan Peralihan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Harga Maksimum dan Parameter Penetapannya pada Ceiling price
  • 36. Prinsip Kunci Mekanisme tarif: Persetujuan atas Perubahan Tarif serta Penyelesaian Selisih Perhitungan Tagihan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Penyesuaian tarif: Perselisihan tentang Penyesuaian terhadap Biaya serta Indeks
  • 38. Sintesis Feed-in Tariff, Ceiling Price & BPP Mechanism: Komponen Harga dan Dasar Perhitungannya • Biaya Pokok Penyediaan sebagai Referensi Harga • Ketentuan Harga Lama
  • 39. Tugas Perubahan rezim harga: Susun Analisis Kontrak yang Dikecualikan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Feed-in Tariff, Ceiling Price & BPP Mechanism: JDIH ESDM; dokumen perizinan pembangkit; PPA; kontrak instalasi dan interkoneksi

BAB 06: Renewable Energy Financing & Green Bonds

40 pelajaran
  • 01. Renewable Energy Financing & Green Bonds
  • 02. Isu Pengantar: Renewable project finance dan Dampaknya terhadap Green verification
  • 03. Peta Pembahasan: Renewable project finance • Green bond framework • Eligible expenditure • Security package • Allocation reporting • Green verification
  • 04. Sasaran Analisis: Struktur Modal dan Sumber Pendanaan, Kategori Pengeluaran Hijau, dan Kriteria Proyek Hijau
  • 05. Renewable project finance: Struktur Modal dan Sumber Pendanaan
  • 06. Renewable project finance: Arus Kas sebagai Dasar Pembayaran
  • 07. Renewable project finance: Persyaratan Penarikan Dana
  • 08. Renewable project finance: Jaminan serta Pembatasan terhadap Penerima Dana
  • 09. Renewable project finance: Penanganan Gagal Bayar dan Restrukturisasi
  • 10. Green bond framework: Karakter Utang dan Hak Pemegang Efek
  • 11. Green bond framework: Kupon, Jatuh Tempo, dan Pembayaran Pokok
  • 12. Green bond framework: Covenant serta Peristiwa Default
  • 13. Green bond framework: Wali Amanat dan Keputusan Pemegang Obligasi
  • 14. Green bond framework: Penggunaan Dana serta Pengungkapan Risiko
  • 15. Eligible expenditure: Kategori Pengeluaran Hijau
  • 16. Eligible expenditure: Pemisahan Biaya Tidak Layak
  • 17. Eligible expenditure: Refinancing Lookback
  • 18. Eligible expenditure: Bukti Alokasi Dana
  • 19. Eligible expenditure: Penanganan Dana Belum Terpakai
  • 20. Security package: Pemetaan Aset yang Menjadi Agunan
  • 21. Security package: Jenis Pengikatan untuk Setiap Aset
  • 22. Security package: Pendaftaran serta Penyempurnaan Jaminan
  • 23. Security package: Peringkat antarKreditur
  • 24. Security package: Konsistensi Dokumen Jaminan dan Fasilitas Kredit
  • 25. Allocation reporting: Data yang Menjadi Dasar Pelaporan
  • 26. Allocation reporting: Periode dan Batas Entitas yang Dilaporkan
  • 27. Allocation reporting: Metode Verifikasi Angka serta Narasi
  • 28. Allocation reporting: Persetujuan sebelum Penyampaian
  • 29. Allocation reporting: Koreksi Laporan dan Jejak Perubahan
  • 30. Green verification: Kriteria Proyek Hijau
  • 31. Green verification: Pihak Penilai Independen
  • 32. Green verification: Bukti Manfaat Lingkungan
  • 33. Green verification: Batas Kesimpulan Penilai
  • 34. Green verification: Pembaruan Hasil Penilaian
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Karakter Utang dan Hak Pemegang Efek pada Green bond framework
  • 36. Prinsip Kunci Renewable project finance: Jaminan serta Pembatasan terhadap Penerima Dana serta Penanganan Gagal Bayar dan Restrukturisasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Allocation reporting: Perselisihan tentang Metode Verifikasi Angka serta Narasi
  • 38. Sintesis Renewable Energy Financing & Green Bonds: Struktur Modal dan Sumber Pendanaan • Kategori Pengeluaran Hijau • Kriteria Proyek Hijau
  • 39. Tugas Green verification: Susun Analisis Bukti Manfaat Lingkungan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Renewable Energy Financing & Green Bonds: JDIH ESDM; dokumen perizinan pembangkit; PPA; kontrak instalasi dan interkoneksi

BAB 07: EPC, O&M & Supply Agreements for Renewables

40 pelajaran
  • 01. EPC, O&M & Supply Agreements for Renewables
  • 02. Isu Pengantar: Renewables EPC scope dan Dampaknya terhadap LD pembangkit
  • 03. Peta Pembahasan: Renewables EPC scope • Performance guarantee • O&M availability • Equipment warranties • Supply interfaces • LD pembangkit
  • 04. Sasaran Analisis: Batas Lingkup Engineering, Procurement, dan Construction, Pembagian Pemeliharaan Preventif dan Korektif, dan Jaminan Kapasitas dan Efisiensi Pembangkit
  • 05. Renewables EPC scope: Batas Lingkup Engineering, Procurement, dan Construction
  • 06. Renewables EPC scope: Kontrak Lump Sum dan Pengecualian Harga
  • 07. Renewables EPC scope: Jaminan Penyelesaian serta Performance Security
  • 08. Renewables EPC scope: Tes Kinerja sebelum Serah Terima
  • 09. Renewables EPC scope: Pengaturan Cacat Pekerjaan setelah Pengambilalihan
  • 10. Performance guarantee: Parameter Kinerja yang Dijamin
  • 11. Performance guarantee: Metode Pengujian dan Kondisi Uji
  • 12. Performance guarantee: Batas Toleransi atas Hasil Pengukuran
  • 13. Performance guarantee: Perbaikan atau Kompensasi jika Target Tidak Tercapai
  • 14. Performance guarantee: Penolakan Hasil Pekerjaan bila Kegagalan Material
  • 15. O&M availability: Pembagian Pemeliharaan Preventif dan Korektif
  • 16. O&M availability: Jaminan Ketersediaan Fasilitas
  • 17. O&M availability: Persediaan Suku Cadang serta Tenaga Ahli
  • 18. O&M availability: Kompensasi ketika Target Operasi Tidak Tercapai
  • 19. O&M availability: Serah Terima Operasi setelah Kontrak Berakhir
  • 20. Equipment warranties: Pernyataan Fakta pada Signing dan Closing
  • 21. Equipment warranties: Knowledge Qualifier serta Materiality Threshold
  • 22. Equipment warranties: Pengungkapan yang Membatasi Cakupan Jaminan
  • 23. Equipment warranties: Batas Nilai dan Jangka Waktu Tuntutan
  • 24. Equipment warranties: Pembuktian Pelanggaran serta Kerugian Pembeli
  • 25. Supply interfaces: Batas Paket Pasokan
  • 26. Supply interfaces: Titik Serah Peralatan
  • 27. Supply interfaces: Kompatibilitas Teknis
  • 28. Supply interfaces: Jadwal Vendor
  • 29. Supply interfaces: Alokasi Kegagalan Integrasi
  • 30. LD pembangkit: Jaminan Kapasitas dan Efisiensi Pembangkit
  • 31. LD pembangkit: Performance LD akibat Kinerja di Bawah Jaminan
  • 32. LD pembangkit: Delay LD akibat Keterlambatan Operasi
  • 33. LD pembangkit: Batas Gabungan Nilai Ganti Rugi
  • 34. LD pembangkit: Hubungan LD dengan Penolakan Hasil Uji
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Parameter Kinerja yang Dijamin pada Performance guarantee
  • 36. Prinsip Kunci Renewables EPC scope: Tes Kinerja sebelum Serah Terima serta Pengaturan Cacat Pekerjaan setelah Pengambilalihan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Supply interfaces: Perselisihan tentang Kompatibilitas Teknis
  • 38. Sintesis EPC, O&M & Supply Agreements for Renewables: Batas Lingkup Engineering, Procurement, dan Construction • Pembagian Pemeliharaan Preventif dan Korektif • Jaminan Kapasitas dan Efisiensi Pembangkit
  • 39. Tugas LD pembangkit: Susun Analisis Delay LD akibat Keterlambatan Operasi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan EPC, O&M & Supply Agreements for Renewables: JDIH ESDM; dokumen perizinan pembangkit; PPA; kontrak instalasi dan interkoneksi

BAB 08: Land Acquisition & Spatial Planning for RE Projects

40 pelajaran
  • 01. Land Acquisition & Spatial Planning for RE Projects
  • 02. Isu Pengantar: Pengadaan tanah RE dan Dampaknya terhadap Kompensasi lahan
  • 03. Peta Pembahasan: Pengadaan tanah RE • Kesesuaian ruang • Hak akses • Izin kawasan • Hak masyarakat • Kompensasi lahan
  • 04. Sasaran Analisis: Rencana Kebutuhan dan Kewenangan Persetujuan, Objek dan Ruang Lingkup Hak yang Diakui, dan Peta Bidang serta Bukti Penguasaan
  • 05. Pengadaan tanah RE: Rencana Kebutuhan dan Kewenangan Persetujuan
  • 06. Pengadaan tanah RE: Kriteria Pemilihan Penyedia
  • 07. Pengadaan tanah RE: Penilaian Penawaran serta Konflik Kepentingan
  • 08. Pengadaan tanah RE: Dokumen Kontrak dan Bukti Penyerahan
  • 09. Pengadaan tanah RE: Audit Jejak Keputusan Pengadaan
  • 10. Kesesuaian ruang: Peruntukan Lokasi
  • 11. Kesesuaian ruang: Dokumen Rencana Ruang
  • 12. Kesesuaian ruang: Konfirmasi Pemanfaatan
  • 13. Kesesuaian ruang: Pembatasan Kawasan
  • 14. Kesesuaian ruang: Perubahan Fungsi Lahan
  • 15. Hak akses: Objek dan Ruang Lingkup Hak yang Diakui
  • 16. Hak akses: Pihak Pemegang serta Dasar Perolehannya
  • 17. Hak akses: Batas Penggunaan menurut Dokumen atau Regulasi
  • 18. Hak akses: Pengalihan dan Persetujuan yang Diperlukan
  • 19. Hak akses: Perlindungan ketika Hak Dilanggar
  • 20. Izin kawasan: Kegiatan Usaha yang Memerlukan Otorisasi
  • 21. Izin kawasan: Otoritas Penerbit dan Batas Kewenangannya
  • 22. Izin kawasan: Dokumen Teknis serta Administratif Pemohon
  • 23. Izin kawasan: Persyaratan yang Melekat selama Operasi
  • 24. Izin kawasan: Perubahan, Perpanjangan, dan Pencabutan Otorisasi
  • 25. Hak masyarakat: Kelompok yang Memiliki Hak atau Kepentingan
  • 26. Hak masyarakat: Dasar Penguasaan serta Pemanfaatan Sumber Daya
  • 27. Hak masyarakat: Konsultasi sebelum Keputusan Proyek
  • 28. Hak masyarakat: Kompensasi dan Pembagian Manfaat
  • 29. Hak masyarakat: Penanganan Keluhan serta Sengketa Komunitas
  • 30. Kompensasi lahan: Peta Bidang serta Bukti Penguasaan
  • 31. Kompensasi lahan: Hak Pemilik dan Pengguna Aktual
  • 32. Kompensasi lahan: Kompensasi serta Penyelesaian Tumpang Tindih
  • 33. Kompensasi lahan: Akses dan Pemanfaatan selama Kegiatan
  • 34. Kompensasi lahan: Penyerahan Lokasi setelah Kesepakatan Dipenuhi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Peruntukan Lokasi pada Kesesuaian ruang
  • 36. Prinsip Kunci Pengadaan tanah RE: Dokumen Kontrak dan Bukti Penyerahan serta Audit Jejak Keputusan Pengadaan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Hak masyarakat: Perselisihan tentang Konsultasi sebelum Keputusan Proyek
  • 38. Sintesis Land Acquisition & Spatial Planning for RE Projects: Rencana Kebutuhan dan Kewenangan Persetujuan • Objek dan Ruang Lingkup Hak yang Diakui • Peta Bidang serta Bukti Penguasaan
  • 39. Tugas Kompensasi lahan: Susun Analisis Kompensasi serta Penyelesaian Tumpang Tindih dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Land Acquisition & Spatial Planning for RE Projects: JDIH ESDM; dokumen perizinan pembangkit; PPA; kontrak instalasi dan interkoneksi

BAB 09: Grid Connection, PLN Off-Take & Curtailment Risk

40 pelajaran
  • 01. Grid Connection, PLN Off-Take & Curtailment Risk
  • 02. Isu Pengantar: Grid connection dan Dampaknya terhadap Grid delay
  • 03. Peta Pembahasan: Grid connection • PLN offtake • Curtailment allocation • Dispatch obligations • Deemed energy • Grid delay
  • 04. Sasaran Analisis: Kewenangan Operator Sistem Kelistrikan, Penyebab Pembatasan Produksi oleh Pengelola Jaringan, dan Kewenangan Operator Sistem Kelistrikan
  • 05. Grid connection: Kewenangan Operator Sistem Kelistrikan
  • 06. Grid connection: Syarat Teknis Interkoneksi Pembangkit
  • 07. Grid connection: Pembagian Biaya Infrastruktur Sambungan
  • 08. Grid connection: Instruksi Dispatch dan Penyeimbangan Sistem
  • 09. Grid connection: Penanganan Gangguan atau Keterlambatan Sambungan
  • 10. PLN offtake: Volume yang Diperjanjikan untuk Dibeli
  • 11. PLN offtake: Kualitas dan Titik Penyerahan Produk
  • 12. PLN offtake: Harga serta Mekanisme Penyesuaian
  • 13. PLN offtake: Jaminan Pembayaran dari Pembeli
  • 14. PLN offtake: Kegagalan Pembeli Mengambil Produk
  • 15. Curtailment allocation: Penyebab Pembatasan Produksi oleh Pengelola Jaringan
  • 16. Curtailment allocation: Pembedaan Kendala Sistem dan Kesalahan Pembangkit
  • 17. Curtailment allocation: Rekaman Dispatch sebagai Bukti Pengurangan Energi
  • 18. Curtailment allocation: Kompensasi menurut Ketentuan PPA
  • 19. Curtailment allocation: Batas Tahunan dan Mekanisme Penanganan Pembatasan
  • 20. Dispatch obligations: Pihak Pemberi Instruksi
  • 21. Dispatch obligations: Kesiapan Pembangkit
  • 22. Dispatch obligations: Respons Operator
  • 23. Dispatch obligations: Catatan Dispatch
  • 24. Dispatch obligations: Akibat Gagal Mematuhi
  • 25. Deemed energy: Prasyarat Energi Diperlakukan sebagai Telah Disalurkan
  • 26. Deemed energy: Perhitungan Energi dari Data Kesiapan Pembangkit
  • 27. Deemed energy: Pengecualian akibat Kesalahan Pengembang
  • 28. Deemed energy: Hubungan Klaim dengan Instruksi Dispatch
  • 29. Deemed energy: Verifikasi Tagihan atas Energi yang Tidak Diambil
  • 30. Grid delay: Kewenangan Operator Sistem Kelistrikan
  • 31. Grid delay: Syarat Teknis Interkoneksi Pembangkit
  • 32. Grid delay: Pembagian Biaya Infrastruktur Sambungan
  • 33. Grid delay: Instruksi Dispatch dan Penyeimbangan Sistem
  • 34. Grid delay: Penanganan Gangguan atau Keterlambatan Sambungan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Volume yang Diperjanjikan untuk Dibeli pada PLN offtake
  • 36. Prinsip Kunci Grid connection: Instruksi Dispatch dan Penyeimbangan Sistem serta Penanganan Gangguan atau Keterlambatan Sambungan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Deemed energy: Perselisihan tentang Pengecualian akibat Kesalahan Pengembang
  • 38. Sintesis Grid Connection, PLN Off-Take & Curtailment Risk: Kewenangan Operator Sistem Kelistrikan • Penyebab Pembatasan Produksi oleh Pengelola Jaringan • Kewenangan Operator Sistem Kelistrikan
  • 39. Tugas Grid delay: Susun Analisis Pembagian Biaya Infrastruktur Sambungan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Grid Connection, PLN Off-Take & Curtailment Risk: JDIH ESDM; dokumen perizinan pembangkit; PPA; kontrak instalasi dan interkoneksi

BAB 10: RE Tax Incentives, Tax Holiday & Import Duty Exemption

40 pelajaran
  • 01. RE Tax Incentives, Tax Holiday & Import Duty Exemption
  • 02. Isu Pengantar: Tax holiday RE dan Dampaknya terhadap Clawback incentives
  • 03. Peta Pembahasan: Tax holiday RE • Tax allowance RE • Bea masuk peralatan • Eligibility incentives • Application evidence • Clawback incentives
  • 04. Sasaran Analisis: Kegiatan Usaha yang Memenuhi Syarat, Klasifikasi Peralatan, dan Tujuan Insentif serta Kelompok Penerima
  • 05. Tax holiday RE: Kegiatan Usaha yang Memenuhi Syarat
  • 06. Tax holiday RE: Komitmen Investasi dalam Permohonan
  • 07. Tax holiday RE: Masa Pemanfaatan sesuai Persetujuan
  • 08. Tax holiday RE: Laporan Realisasi serta Kepatuhan
  • 09. Tax holiday RE: Risiko Pencabutan akibat Tidak Memenuhi Komitmen
  • 10. Tax allowance RE: Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak
  • 11. Tax allowance RE: Penetapan Dasar Penghitungan
  • 12. Tax allowance RE: Dokumen Pendukung Perlakuan Fiskal
  • 13. Tax allowance RE: Rekonsiliasi Pembayaran serta Pelaporan
  • 14. Tax allowance RE: Penanganan Koreksi dan Potensi Sengketa
  • 15. Bea masuk peralatan: Klasifikasi Peralatan
  • 16. Bea masuk peralatan: Tarif Pabean
  • 17. Bea masuk peralatan: Fasilitas Pembebasan
  • 18. Bea masuk peralatan: Dokumen Permohonan
  • 19. Bea masuk peralatan: Kewajiban setelah Impor
  • 20. Eligibility incentives: Tujuan Insentif serta Kelompok Penerima
  • 21. Eligibility incentives: Kinerja dan Masa Pengabdian sebagai Syarat
  • 22. Eligibility incentives: Saham atau Imbalan Tunai yang Dialokasikan
  • 23. Eligibility incentives: Dilusi dan Persetujuan Korporasi
  • 24. Eligibility incentives: Perlakuan ketika Penerima Meninggalkan Perusahaan
  • 25. Application evidence: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 26. Application evidence: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 27. Application evidence: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 28. Application evidence: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 29. Application evidence: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 30. Clawback incentives: Tujuan Insentif serta Kelompok Penerima
  • 31. Clawback incentives: Kinerja dan Masa Pengabdian sebagai Syarat
  • 32. Clawback incentives: Saham atau Imbalan Tunai yang Dialokasikan
  • 33. Clawback incentives: Dilusi dan Persetujuan Korporasi
  • 34. Clawback incentives: Perlakuan ketika Penerima Meninggalkan Perusahaan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pemetaan Transaksi dan Status Wajib Pajak pada Tax allowance RE
  • 36. Prinsip Kunci Tax holiday RE: Laporan Realisasi serta Kepatuhan serta Risiko Pencabutan akibat Tidak Memenuhi Komitmen
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Application evidence: Perselisihan tentang Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 38. Sintesis RE Tax Incentives, Tax Holiday & Import Duty Exemption: Kegiatan Usaha yang Memenuhi Syarat • Klasifikasi Peralatan • Tujuan Insentif serta Kelompok Penerima
  • 39. Tugas Clawback incentives: Susun Analisis Saham atau Imbalan Tunai yang Dialokasikan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan RE Tax Incentives, Tax Holiday & Import Duty Exemption: JDIH ESDM; dokumen perizinan pembangkit; PPA; kontrak instalasi dan interkoneksi

BAB 11: Energy Storage, Battery Regulation & BESS

40 pelajaran
  • 01. Energy Storage, Battery Regulation & BESS
  • 02. Isu Pengantar: BESS licensing dan Dampaknya terhadap End-of-life batteries
  • 03. Peta Pembahasan: BESS licensing • Battery safety • Grid services • Battery ownership • Warranty degradation • End-of-life batteries
  • 04. Sasaran Analisis: Klasifikasi Kegiatan Penyimpanan Energi, Kewenangan Operator Sistem Kelistrikan, dan Status Limbah Baterai
  • 05. BESS licensing: Klasifikasi Kegiatan Penyimpanan Energi
  • 06. BESS licensing: Persyaratan Keselamatan Sistem Baterai
  • 07. BESS licensing: Penggunaan untuk Layanan Jaringan dan Beban Puncak
  • 08. BESS licensing: Alokasi Risiko Kapasitas Baterai Menurun
  • 09. BESS licensing: Penanganan Baterai pada Akhir Umur Operasi
  • 10. Battery safety: Kepemilikan Baterai Sepanjang Siklus Pemanfaatan
  • 11. Battery safety: Standar Keselamatan dan Pengujian Produk
  • 12. Battery safety: Jaminan Kapasitas serta Degradasi
  • 13. Battery safety: Pengembalian Baterai Rusak atau Tidak Layak
  • 14. Battery safety: Tanggung Jawab Pengumpulan dan Pengolahan Limbah
  • 15. Grid services: Kewenangan Operator Sistem Kelistrikan
  • 16. Grid services: Syarat Teknis Interkoneksi Pembangkit
  • 17. Grid services: Pembagian Biaya Infrastruktur Sambungan
  • 18. Grid services: Instruksi Dispatch dan Penyeimbangan Sistem
  • 19. Grid services: Penanganan Gangguan atau Keterlambatan Sambungan
  • 20. Battery ownership: Kepemilikan Baterai Sepanjang Siklus Pemanfaatan
  • 21. Battery ownership: Standar Keselamatan dan Pengujian Produk
  • 22. Battery ownership: Jaminan Kapasitas serta Degradasi
  • 23. Battery ownership: Pengembalian Baterai Rusak atau Tidak Layak
  • 24. Battery ownership: Tanggung Jawab Pengumpulan dan Pengolahan Limbah
  • 25. Warranty degradation: Pernyataan Fakta pada Signing dan Closing
  • 26. Warranty degradation: Knowledge Qualifier serta Materiality Threshold
  • 27. Warranty degradation: Pengungkapan yang Membatasi Cakupan Jaminan
  • 28. Warranty degradation: Batas Nilai dan Jangka Waktu Tuntutan
  • 29. Warranty degradation: Pembuktian Pelanggaran serta Kerugian Pembeli
  • 30. End-of-life batteries: Status Limbah Baterai
  • 31. End-of-life batteries: Pengumpulan dari Pengguna
  • 32. End-of-life batteries: Transportasi Aman
  • 33. End-of-life batteries: Daur Ulang Material
  • 34. End-of-life batteries: Tanggung Jawab Produsen
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kepemilikan Baterai Sepanjang Siklus Pemanfaatan pada Battery safety
  • 36. Prinsip Kunci BESS licensing: Alokasi Risiko Kapasitas Baterai Menurun serta Penanganan Baterai pada Akhir Umur Operasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Warranty degradation: Perselisihan tentang Pengungkapan yang Membatasi Cakupan Jaminan
  • 38. Sintesis Energy Storage, Battery Regulation & BESS: Klasifikasi Kegiatan Penyimpanan Energi • Kewenangan Operator Sistem Kelistrikan • Status Limbah Baterai
  • 39. Tugas End-of-life batteries: Susun Analisis Transportasi Aman dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Energy Storage, Battery Regulation & BESS: JDIH ESDM; dokumen perizinan pembangkit; PPA; kontrak instalasi dan interkoneksi

BAB 12: Net Metering, Distributed Generation & Prosumer

40 pelajaran
  • 01. Net Metering, Distributed Generation & Prosumer
  • 02. Isu Pengantar: Distributed generation dan Dampaknya terhadap Perubahan aturan rooftop
  • 03. Peta Pembahasan: Distributed generation • Prosumer eligibility • Metering arrangements • Export compensation • Interconnection terms • Perubahan aturan rooftop
  • 04. Sasaran Analisis: Pembangkit Dekat Beban, Titik Ukur dan Kepemilikan Alat, dan Kelayakan Pelanggan untuk Memasang PLTS Atap
  • 05. Distributed generation: Pembangkit Dekat Beban
  • 06. Distributed generation: Pemakaian Sendiri
  • 07. Distributed generation: Koneksi Jaringan
  • 08. Distributed generation: Penjualan Surplus
  • 09. Distributed generation: Pembagian Tanggung Jawab Sistem
  • 10. Prosumer eligibility: Pembedaan Konsumen dan Produsen Energi
  • 11. Prosumer eligibility: Kelayakan Menjual atau Mengekspor Surplus
  • 12. Prosumer eligibility: Hak Penggunaan Sistem Meter
  • 13. Prosumer eligibility: Hubungan dengan Penyedia Jaringan
  • 14. Prosumer eligibility: Perlakuan terhadap Perubahan Kebijakan Kompensasi
  • 15. Metering arrangements: Titik Ukur dan Kepemilikan Alat
  • 16. Metering arrangements: Standar Akurasi serta Kalibrasi
  • 17. Metering arrangements: Akses Para Pihak terhadap Data
  • 18. Metering arrangements: Penanganan Alat Ukur Gagal
  • 19. Metering arrangements: Koreksi Tagihan akibat Selisih Pengukuran
  • 20. Export compensation: Komponen Pembayaran dan Dasar Perolehannya
  • 21. Export compensation: Pihak yang Berwenang Menyetujui
  • 22. Export compensation: Syarat Vesting atau Pemenuhan Kinerja
  • 23. Export compensation: Pemotongan serta Kewajiban Pajak yang Relevan
  • 24. Export compensation: Keberatan dan Penyelesaian Perbedaan Perhitungan
  • 25. Interconnection terms: Persyaratan Teknis Sambungan
  • 26. Interconnection terms: Biaya Koneksi
  • 27. Interconnection terms: Kepemilikan Peralatan
  • 28. Interconnection terms: Uji Operasi Paralel
  • 29. Interconnection terms: Penanganan Gangguan
  • 30. Perubahan aturan rooftop: Kelayakan Pelanggan untuk Memasang PLTS Atap
  • 31. Perubahan aturan rooftop: Kuota dan Persetujuan Sambungan
  • 32. Perubahan aturan rooftop: Hak Akses Penyedia ke Atap Pelanggan
  • 33. Perubahan aturan rooftop: Pemisahan Konsumsi Sendiri dan Ekspor Energi
  • 34. Perubahan aturan rooftop: Ketentuan Transisi bagi Instalasi yang Sudah Beroperasi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pembedaan Konsumen dan Produsen Energi pada Prosumer eligibility
  • 36. Prinsip Kunci Distributed generation: Penjualan Surplus serta Pembagian Tanggung Jawab Sistem
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Interconnection terms: Perselisihan tentang Kepemilikan Peralatan
  • 38. Sintesis Net Metering, Distributed Generation & Prosumer: Pembangkit Dekat Beban • Titik Ukur dan Kepemilikan Alat • Kelayakan Pelanggan untuk Memasang PLTS Atap
  • 39. Tugas Perubahan aturan rooftop: Susun Analisis Hak Akses Penyedia ke Atap Pelanggan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Net Metering, Distributed Generation & Prosumer: JDIH ESDM; dokumen perizinan pembangkit; PPA; kontrak instalasi dan interkoneksi

BAB 13: Green Hydrogen, Ammonia & Derivative Regulation

40 pelajaran
  • 01. Green Hydrogen, Ammonia & Derivative Regulation
  • 02. Isu Pengantar: Hydrogen production dan Dampaknya terhadap Export standards
  • 03. Peta Pembahasan: Hydrogen production • Ammonia handling • Certification low-carbon • Transport regulation • Hydrogen offtake • Export standards
  • 04. Sasaran Analisis: Asal Energi dan Pembuktian Atribut Produksi, Hak atas Unit atau Hasil Pengurangan Emisi, dan Barang atau Teknologi yang Dibatasi
  • 05. Hydrogen production: Asal Energi dan Pembuktian Atribut Produksi
  • 06. Hydrogen production: Klasifikasi Fasilitas Produksi Hidrogen
  • 07. Hydrogen production: Spesifikasi Kemurnian dan Tekanan Penyerahan
  • 08. Hydrogen production: Pengangkutan serta Penyimpanan Bahan Berbahaya
  • 09. Hydrogen production: Jaminan Pembelian dalam Kontrak Offtake
  • 10. Ammonia handling: Standar Produk dan Tingkat Kemurnian Amonia
  • 11. Ammonia handling: Persyaratan Keselamatan Penyimpanan
  • 12. Ammonia handling: Pembagian Tanggung Jawab saat Pemuatan
  • 13. Ammonia handling: Perizinan Pengangkutan Bahan Berbahaya
  • 14. Ammonia handling: Persyaratan Pasar Tujuan dan Dokumen Ekspor
  • 15. Certification low-carbon: Hak atas Unit atau Hasil Pengurangan Emisi
  • 16. Certification low-carbon: Metode Pengukuran serta Verifikasi
  • 17. Certification low-carbon: Pencatatan Unit pada Registry
  • 18. Certification low-carbon: Transfer, Penggunaan, dan Retirement
  • 19. Certification low-carbon: Pencegahan Penghitungan atau Klaim Ganda
  • 20. Transport regulation: Klasifikasi Muatan
  • 21. Transport regulation: Izin Pengangkut
  • 22. Transport regulation: Standar Kendaraan atau Kapal
  • 23. Transport regulation: Dokumen Pengiriman
  • 24. Transport regulation: Penanganan Insiden
  • 25. Hydrogen offtake: Asal Energi dan Pembuktian Atribut Produksi
  • 26. Hydrogen offtake: Klasifikasi Fasilitas Produksi Hidrogen
  • 27. Hydrogen offtake: Spesifikasi Kemurnian dan Tekanan Penyerahan
  • 28. Hydrogen offtake: Pengangkutan serta Penyimpanan Bahan Berbahaya
  • 29. Hydrogen offtake: Jaminan Pembelian dalam Kontrak Offtake
  • 30. Export standards: Barang atau Teknologi yang Dibatasi
  • 31. Export standards: Negara Tujuan dan Pengguna Akhir
  • 32. Export standards: Dokumen Perizinan serta Klasifikasi
  • 33. Export standards: Kewajiban pada Re-Ekspor
  • 34. Export standards: Pemeriksaan sebelum Pengiriman
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Standar Produk dan Tingkat Kemurnian Amonia pada Ammonia handling
  • 36. Prinsip Kunci Hydrogen production: Pengangkutan serta Penyimpanan Bahan Berbahaya serta Jaminan Pembelian dalam Kontrak Offtake
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Hydrogen offtake: Perselisihan tentang Spesifikasi Kemurnian dan Tekanan Penyerahan
  • 38. Sintesis Green Hydrogen, Ammonia & Derivative Regulation: Asal Energi dan Pembuktian Atribut Produksi • Hak atas Unit atau Hasil Pengurangan Emisi • Barang atau Teknologi yang Dibatasi
  • 39. Tugas Export standards: Susun Analisis Dokumen Perizinan serta Klasifikasi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Green Hydrogen, Ammonia & Derivative Regulation: JDIH ESDM; dokumen perizinan pembangkit; PPA; kontrak instalasi dan interkoneksi

BAB 14: Nuclear Energy Regulatory Framework (SMR)

40 pelajaran
  • 01. Nuclear Energy Regulatory Framework (SMR)
  • 02. Isu Pengantar: Nuclear licensing dan Dampaknya terhadap Regulatory oversight
  • 03. Peta Pembahasan: Nuclear licensing • Nuclear safety • SMR project structure • Nuclear liability • Waste management • Regulatory oversight
  • 04. Sasaran Analisis: Pembagian Peran Pengembang dan Pengawas Ketenaganukliran, Model Kepemilikan Reaktor Modular Kecil, dan Mandat Otoritas
  • 05. Nuclear licensing: Pembagian Peran Pengembang dan Pengawas Ketenaganukliran
  • 06. Nuclear licensing: Tahap Perizinan Tapak hingga Operasi
  • 07. Nuclear licensing: Persyaratan Keselamatan serta Keamanan Fasilitas
  • 08. Nuclear licensing: Alokasi Tanggung Jawab atas Kerugian Nuklir
  • 09. Nuclear licensing: Pengelolaan Limbah dan Rencana Dekomisioning
  • 10. Nuclear safety: Pembagian Peran Pengembang dan Pengawas Ketenaganukliran
  • 11. Nuclear safety: Tahap Perizinan Tapak hingga Operasi
  • 12. Nuclear safety: Persyaratan Keselamatan serta Keamanan Fasilitas
  • 13. Nuclear safety: Alokasi Tanggung Jawab atas Kerugian Nuklir
  • 14. Nuclear safety: Pengelolaan Limbah dan Rencana Dekomisioning
  • 15. SMR project structure: Model Kepemilikan Reaktor Modular Kecil
  • 16. SMR project structure: Perizinan Desain dan Penerapan pada Tapak
  • 17. SMR project structure: Kontrak Pasokan Modul serta Bahan Bakar
  • 18. SMR project structure: Alokasi Risiko Kinerja Reaktor
  • 19. SMR project structure: Kesiapan Infrastruktur Limbah dan Penutupan
  • 20. Nuclear liability: Pembagian Peran Pengembang dan Pengawas Ketenaganukliran
  • 21. Nuclear liability: Tahap Perizinan Tapak hingga Operasi
  • 22. Nuclear liability: Persyaratan Keselamatan serta Keamanan Fasilitas
  • 23. Nuclear liability: Alokasi Tanggung Jawab atas Kerugian Nuklir
  • 24. Nuclear liability: Pengelolaan Limbah dan Rencana Dekomisioning
  • 25. Waste management: Jenis Limbah dan Persyaratan Penanganannya
  • 26. Waste management: Pihak Penghasil, Pengangkut, dan Pengolah
  • 27. Waste management: Perizinan serta Ketertelusuran Aliran Limbah
  • 28. Waste management: Pembiayaan Pengelolaan dan Pemulihan
  • 29. Waste management: Penanganan Residu setelah Pengolahan
  • 30. Regulatory oversight: Mandat Otoritas
  • 31. Regulatory oversight: Hak Pemeriksaan
  • 32. Regulatory oversight: Pelaporan Pemegang Izin
  • 33. Regulatory oversight: Tindakan Korektif
  • 34. Regulatory oversight: Eskalasi Pelanggaran
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pembagian Peran Pengembang dan Pengawas Ketenaganukliran pada Nuclear safety
  • 36. Prinsip Kunci Nuclear licensing: Alokasi Tanggung Jawab atas Kerugian Nuklir serta Pengelolaan Limbah dan Rencana Dekomisioning
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Waste management: Perselisihan tentang Perizinan serta Ketertelusuran Aliran Limbah
  • 38. Sintesis Nuclear Energy Regulatory Framework (SMR): Pembagian Peran Pengembang dan Pengawas Ketenaganukliran • Model Kepemilikan Reaktor Modular Kecil • Mandat Otoritas
  • 39. Tugas Regulatory oversight: Susun Analisis Pelaporan Pemegang Izin dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Nuclear Energy Regulatory Framework (SMR): JDIH ESDM; dokumen perizinan pembangkit; PPA; kontrak instalasi dan interkoneksi

BAB 15: Offshore Wind, Ocean Energy & Tidal Power

40 pelajaran
  • 01. Offshore Wind, Ocean Energy & Tidal Power
  • 02. Isu Pengantar: Offshore wind area dan Dampaknya terhadap Offshore decommissioning
  • 03. Peta Pembahasan: Offshore wind area • Marine spatial rights • Ocean-energy permits • Subsea connections • Marine impacts • Offshore decommissioning
  • 04. Sasaran Analisis: Hak Pemanfaatan Ruang Laut untuk Turbin, Jenis Kegiatan dan Otoritas Pemberi Persetujuan, dan Inventaris Fasilitas yang Akan Dinonaktifkan
  • 05. Offshore wind area: Hak Pemanfaatan Ruang Laut untuk Turbin
  • 06. Offshore wind area: Survei Lokasi dan Kajian Kondisi Dasar Laut
  • 07. Offshore wind area: Persetujuan Navigasi serta Kegiatan Perikanan
  • 08. Offshore wind area: Koneksi Kabel Bawah Laut ke Daratan
  • 09. Offshore wind area: Jaminan Pembongkaran Fasilitas Lepas Pantai
  • 10. Marine spatial rights: Kesesuaian Lokasi dengan Rencana Tata Ruang
  • 11. Marine spatial rights: Pembatasan Fungsi Kawasan
  • 12. Marine spatial rights: Dokumen Konfirmasi atau Persetujuan Pemanfaatan
  • 13. Marine spatial rights: Hubungan Tata Ruang dan Izin Usaha
  • 14. Marine spatial rights: Perubahan Rencana serta Dampaknya pada Proyek
  • 15. Ocean-energy permits: Jenis Kegiatan dan Otoritas Pemberi Persetujuan
  • 16. Ocean-energy permits: Urutan Pengajuan dalam Tahap Pengembangan
  • 17. Ocean-energy permits: Kesesuaian Dokumen Teknis dengan Permohonan
  • 18. Ocean-energy permits: Komitmen yang Wajib Dipenuhi Pemegang Izin
  • 19. Ocean-energy permits: Perubahan Kegiatan yang Memerlukan Persetujuan Baru
  • 20. Subsea connections: Hak Jalur Kabel
  • 21. Subsea connections: Survei Dasar Laut
  • 22. Subsea connections: Persetujuan Pemasangan
  • 23. Subsea connections: Perlindungan Kabel
  • 24. Subsea connections: Perbaikan Kerusakan
  • 25. Marine impacts: Gangguan Habitat
  • 26. Marine impacts: Risiko terhadap Navigasi
  • 27. Marine impacts: Dampak Perikanan
  • 28. Marine impacts: Pengendalian Pencemaran
  • 29. Marine impacts: Pemantauan Ekosistem
  • 30. Offshore decommissioning: Inventaris Fasilitas yang Akan Dinonaktifkan
  • 31. Offshore decommissioning: Persyaratan Teknis Pembongkaran dan Penanganan Limbah
  • 32. Offshore decommissioning: Jaminan Keuangan untuk Biaya Penutupan
  • 33. Offshore decommissioning: Alokasi Kewajiban antara Pemilik Lama dan Baru
  • 34. Offshore decommissioning: Pemantauan Lokasi setelah Pembongkaran
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kesesuaian Lokasi dengan Rencana Tata Ruang pada Marine spatial rights
  • 36. Prinsip Kunci Offshore wind area: Koneksi Kabel Bawah Laut ke Daratan serta Jaminan Pembongkaran Fasilitas Lepas Pantai
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Marine impacts: Perselisihan tentang Dampak Perikanan
  • 38. Sintesis Offshore Wind, Ocean Energy & Tidal Power: Hak Pemanfaatan Ruang Laut untuk Turbin • Jenis Kegiatan dan Otoritas Pemberi Persetujuan • Inventaris Fasilitas yang Akan Dinonaktifkan
  • 39. Tugas Offshore decommissioning: Susun Analisis Jaminan Keuangan untuk Biaya Penutupan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Offshore Wind, Ocean Energy & Tidal Power: JDIH ESDM; dokumen perizinan pembangkit; PPA; kontrak instalasi dan interkoneksi

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang hukum dagang atau hukum bisnis Indonesia.

Deskripsi

Regulasi panas bumi (WKP), negosiasi PPA PLTP dengan PLN, regulasi PLTS atap, pembiayaan obligasi hijau (green bonds), dan insentif pajak.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Oil & Gas Law
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

Oil & Gas Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Mining & Mineral Law
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Mining & Mineral Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Project Finance & Infrastructure
-66%
SLIDES Terlaris Professional

Project Finance & Infrastructure

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000