Corporate Law Firm › SLIDES • Foundation

Corporate Governance & Compliance

Board Structures Fiduciary Duties, Whistleblower investigation, Anti-Bribery, and ISO 37001

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai kerangka hukum regulasi Indonesia dan teknik perancangan dokumen transaksi korporat.
Mampu memberikan pertimbangan hukum dan memitigasi risiko hukum transaksi secara komprehensif.

Daftar Isi

BAB 01: Board Structure, Fiduciary Duties & Business Judgment Rule

40 pelajaran
  • 01. Board Structure, Fiduciary Duties & Business Judgment Rule
  • 02. Isu Pengantar: Board authority dan Dampaknya terhadap Director liability
  • 03. Peta Pembahasan: Board authority • Fiduciary duties • Duty of care • Duty of loyalty • Business judgment rule • Director liability
  • 04. Sasaran Analisis: Pembagian Tugas Direksi dan Pengawas, Informasi yang Memadai, dan Perbuatan atau Keadaan yang Menimbulkan Tanggung Jawab
  • 05. Board authority: Pembagian Tugas Direksi dan Pengawas
  • 06. Board authority: Kriteria Kompetensi serta Independensi
  • 07. Board authority: Informasi yang Harus Diterima Dewan
  • 08. Board authority: Proses Rapat serta Pengambilan Keputusan
  • 09. Board authority: Pencatatan Pengawasan dan Evaluasi Anggota
  • 10. Fiduciary duties: Objek Benda yang Dibebani Jaminan Fidusia
  • 11. Fiduciary duties: Akta dan Pendaftaran Jaminan
  • 12. Fiduciary duties: Kedudukan Kreditur terhadap Hasil Penjualan Objek
  • 13. Fiduciary duties: Penggantian atau Pengalihan Benda Jaminan
  • 14. Fiduciary duties: Syarat Pelaksanaan Eksekusi menurut Hukum yang Berlaku
  • 15. Duty of care: Informasi yang Memadai
  • 16. Duty of care: Proses Pengambilan Keputusan
  • 17. Duty of care: Nasihat Ahli
  • 18. Duty of care: Dokumentasi Pertimbangan
  • 19. Duty of care: Pengawasan Pelaksanaan
  • 20. Duty of loyalty: Kepentingan Perseroan
  • 21. Duty of loyalty: Konflik Pribadi
  • 22. Duty of loyalty: Corporate Opportunity
  • 23. Duty of loyalty: Larangan Keuntungan Tersembunyi
  • 24. Duty of loyalty: Pencatatan Pengungkapan
  • 25. Business judgment rule: Keputusan Direksi dalam Ruang Kewenangan
  • 26. Business judgment rule: Itikad Baik dan Kehati-hatian dalam Proses
  • 27. Business judgment rule: Informasi yang Menjadi Dasar Keputusan
  • 28. Business judgment rule: Pencegahan Konflik Kepentingan
  • 29. Business judgment rule: Batas Perlindungan terhadap Tanggung Jawab Direksi
  • 30. Director liability: Perbuatan atau Keadaan yang Menimbulkan Tanggung Jawab
  • 31. Director liability: Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban
  • 32. Director liability: Hubungan Kesalahan, Kausalitas, dan Kerugian
  • 33. Director liability: Batas Tanggung Jawab serta Pengecualiannya
  • 34. Director liability: Pembagian Kewajiban ketika Lebih dari Satu Pihak Terlibat
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Objek Benda yang Dibebani Jaminan Fidusia pada Fiduciary duties
  • 36. Prinsip Kunci Board authority: Proses Rapat serta Pengambilan Keputusan serta Pencatatan Pengawasan dan Evaluasi Anggota
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Business judgment rule: Perselisihan tentang Informasi yang Menjadi Dasar Keputusan
  • 38. Sintesis Board Structure, Fiduciary Duties & Business Judgment Rule: Pembagian Tugas Direksi dan Pengawas • Informasi yang Memadai • Perbuatan atau Keadaan yang Menimbulkan Tanggung Jawab
  • 39. Tugas Director liability: Susun Analisis Hubungan Kesalahan, Kausalitas, dan Kerugian dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Board Structure, Fiduciary Duties & Business Judgment Rule: hukum perseroan dan putusan terkait; DOJ dan SFO untuk perbandingan; standar resmi ISO; kebijakan korporasi

BAB 02: Internal Investigations, Whistleblower & Hotlines

40 pelajaran
  • 01. Internal Investigations, Whistleblower & Hotlines
  • 02. Isu Pengantar: Investigation charter dan Dampaknya terhadap Investigation conclusions
  • 03. Peta Pembahasan: Investigation charter • Hotline intake • Privilege controls • Evidence review • Witness handling • Investigation conclusions
  • 04. Sasaran Analisis: Mandat serta Batas Pemeriksaan Internal, Dasar Perlindungan Komunikasi Hukum, dan Mandat serta Batas Pemeriksaan Internal
  • 05. Investigation charter: Mandat serta Batas Pemeriksaan Internal
  • 06. Investigation charter: Pengamanan Dokumen dan Rekaman
  • 07. Investigation charter: Pemilihan Saksi serta Pelaksanaan Wawancara
  • 08. Investigation charter: Penilaian Temuan dan Standar Kesimpulan
  • 09. Investigation charter: Rekomendasi Perbaikan serta Pelaporan kepada Pengawas
  • 10. Hotline intake: Kanal Penerimaan Laporan yang Dapat Diakses
  • 11. Hotline intake: Pilihan Pelaporan Anonim
  • 12. Hotline intake: Penapisan serta Prioritas Tindak Lanjut
  • 13. Hotline intake: Pengendalian Akses terhadap Isi Laporan
  • 14. Hotline intake: Pelaporan Statistik tanpa Membuka Identitas
  • 15. Privilege controls: Dasar Perlindungan Komunikasi Hukum
  • 16. Privilege controls: Pihak dan Dokumen yang Memenuhi Syarat
  • 17. Privilege controls: Perbedaan Aturan Privilege Antarnegara
  • 18. Privilege controls: Risiko Waiver melalui Pengungkapan Sukarela
  • 19. Privilege controls: Privilege Log dan Pemeriksaan Dokumen
  • 20. Evidence review: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 21. Evidence review: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 22. Evidence review: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 23. Evidence review: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 24. Evidence review: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 25. Witness handling: Pemilihan Saksi berdasarkan Pengetahuan Langsung
  • 26. Witness handling: Penyusunan Kronologi dan Pernyataan Saksi
  • 27. Witness handling: Pembedaan Ingatan Saksi dan Isi Dokumen
  • 28. Witness handling: Persiapan Pemeriksaan tanpa Mengarahkan Fakta
  • 29. Witness handling: Pengujian Konsistensi pada Pemeriksaan Silang
  • 30. Investigation conclusions: Mandat serta Batas Pemeriksaan Internal
  • 31. Investigation conclusions: Pengamanan Dokumen dan Rekaman
  • 32. Investigation conclusions: Pemilihan Saksi serta Pelaksanaan Wawancara
  • 33. Investigation conclusions: Penilaian Temuan dan Standar Kesimpulan
  • 34. Investigation conclusions: Rekomendasi Perbaikan serta Pelaporan kepada Pengawas
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kanal Penerimaan Laporan yang Dapat Diakses pada Hotline intake
  • 36. Prinsip Kunci Investigation charter: Penilaian Temuan dan Standar Kesimpulan serta Rekomendasi Perbaikan serta Pelaporan kepada Pengawas
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Witness handling: Perselisihan tentang Pembedaan Ingatan Saksi dan Isi Dokumen
  • 38. Sintesis Internal Investigations, Whistleblower & Hotlines: Mandat serta Batas Pemeriksaan Internal • Dasar Perlindungan Komunikasi Hukum • Mandat serta Batas Pemeriksaan Internal
  • 39. Tugas Investigation conclusions: Susun Analisis Pemilihan Saksi serta Pelaksanaan Wawancara dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Internal Investigations, Whistleblower & Hotlines: hukum perseroan dan putusan terkait; DOJ dan SFO untuk perbandingan; standar resmi ISO; kebijakan korporasi

BAB 03: Anti-Bribery: FCPA, UK Bribery Act & UU Tipikor

40 pelajaran
  • 01. Anti-Bribery: FCPA, UK Bribery Act & UU Tipikor
  • 02. Isu Pengantar: FCPA scope dan Dampaknya terhadap Anti-bribery defenses
  • 03. Peta Pembahasan: FCPA scope • UK Bribery Act scope • UU Tipikor nexus • Intermediary risk • Books and records • Anti-bribery defenses
  • 04. Sasaran Analisis: Kaitan Yurisdiksi terhadap Perusahaan dan Individu, Subjek dan Unsur Delik yang Relevan, dan Unsur Tuntutan yang Dapat Dibantah
  • 05. FCPA scope: Kaitan Yurisdiksi terhadap Perusahaan dan Individu
  • 06. FCPA scope: Larangan Suap kepada Pejabat Publik Asing
  • 07. FCPA scope: Tanggung Jawab atas Perantara
  • 08. FCPA scope: Books and Records serta Internal Controls
  • 09. FCPA scope: Dokumentasi Penilaian Risiko dan Remediasi
  • 10. UK Bribery Act scope: Suap Aktif dan Pasif dalam Kerangka Inggris
  • 11. UK Bribery Act scope: Penyuapan Pejabat Publik Asing
  • 12. UK Bribery Act scope: Keterkaitan Organisasi dengan Yurisdiksi
  • 13. UK Bribery Act scope: Failure to Prevent Bribery
  • 14. UK Bribery Act scope: Adequate Procedures sebagai Dasar Pembelaan
  • 15. UU Tipikor nexus: Subjek dan Unsur Delik yang Relevan
  • 16. UU Tipikor nexus: Keterkaitan dengan Pejabat atau Keuangan Negara
  • 17. UU Tipikor nexus: Pembedaan Suap, Gratifikasi, dan Konflik Kepentingan
  • 18. UU Tipikor nexus: Pertanggungjawaban Orang serta Korporasi
  • 19. UU Tipikor nexus: Pengumpulan Bukti dan Respons atas Dugaan Pelanggaran
  • 20. Intermediary risk: Fungsi Perantara dalam Transaksi Digital
  • 21. Intermediary risk: Batas Kendali atas Konten Pihak Ketiga
  • 22. Intermediary risk: Prasyarat Perlindungan atau Pembatasan Tanggung Jawab
  • 23. Intermediary risk: Respons atas Pemberitahuan Pelanggaran
  • 24. Intermediary risk: Dokumentasi Keputusan Moderasi
  • 25. Books and records: Jenis Catatan yang Wajib Dipelihara
  • 26. Books and records: Pihak Pembuat serta Penanggung Jawab Arsip
  • 27. Books and records: Masa Simpan dan Kontrol Akses
  • 28. Books and records: Pencegahan Perubahan tanpa Jejak
  • 29. Books and records: Penyediaan Catatan saat Pemeriksaan
  • 30. Anti-bribery defenses: Unsur Tuntutan yang Dapat Dibantah
  • 31. Anti-bribery defenses: Bukti yang Melemahkan Dalil Lawan
  • 32. Anti-bribery defenses: Pengecualian serta Pembatasan Tanggung Jawab
  • 33. Anti-bribery defenses: Keberatan Prosedural yang Harus Diajukan Dini
  • 34. Anti-bribery defenses: Konsistensi Posisi Pembelaan dengan Dokumen Internal
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Suap Aktif dan Pasif dalam Kerangka Inggris pada UK Bribery Act scope
  • 36. Prinsip Kunci FCPA scope: Books and Records serta Internal Controls serta Dokumentasi Penilaian Risiko dan Remediasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Books and records: Perselisihan tentang Masa Simpan dan Kontrol Akses
  • 38. Sintesis Anti-Bribery: FCPA, UK Bribery Act & UU Tipikor: Kaitan Yurisdiksi terhadap Perusahaan dan Individu • Subjek dan Unsur Delik yang Relevan • Unsur Tuntutan yang Dapat Dibantah
  • 39. Tugas Anti-bribery defenses: Susun Analisis Pengecualian serta Pembatasan Tanggung Jawab dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Anti-Bribery: FCPA, UK Bribery Act & UU Tipikor: hukum perseroan dan putusan terkait; DOJ dan SFO untuk perbandingan; standar resmi ISO; kebijakan korporasi

BAB 04: Corporate Compliance Programs, ISO 37001 & Audits

40 pelajaran
  • 01. Corporate Compliance Programs, ISO 37001 & Audits
  • 02. Isu Pengantar: Compliance governance dan Dampaknya terhadap Improvement actions
  • 03. Peta Pembahasan: Compliance governance • ISO 37001 framework • Bribery risk assessment • Control testing • Compliance audit • Improvement actions
  • 04. Sasaran Analisis: Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi, Interaksi Pejabat, dan Akar Temuan
  • 05. Compliance governance: Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi
  • 06. Compliance governance: Penanggung Jawab pada Setiap Fungsi
  • 07. Compliance governance: Kontrol Pencegahan serta Deteksi
  • 08. Compliance governance: Bukti Pelaksanaan dan Pengujian Efektivitas
  • 09. Compliance governance: Eskalasi Pelanggaran serta Tindakan Korektif
  • 10. ISO 37001 framework: Sistem Manajemen Antipenyuapan
  • 11. ISO 37001 framework: Komitmen Pimpinan serta Fungsi Kepatuhan
  • 12. ISO 37001 framework: Penilaian Risiko dan Due Diligence
  • 13. ISO 37001 framework: Kontrol Keuangan serta Nonkeuangan
  • 14. ISO 37001 framework: Audit dan Perbaikan Sistem tanpa Menjamin Bebas Pelanggaran
  • 15. Bribery risk assessment: Interaksi Pejabat
  • 16. Bribery risk assessment: Perantara
  • 17. Bribery risk assessment: Hadiah serta Jamuan
  • 18. Bribery risk assessment: Risiko Wilayah
  • 19. Bribery risk assessment: Prioritas Kontrol
  • 20. Control testing: Hak yang Menentukan Pengambilan Keputusan
  • 21. Control testing: Kepemilikan Saham dan Hak Suara
  • 22. Control testing: Pengendalian melalui Perjanjian
  • 23. Control testing: Perubahan Kendali Tanpa Transfer Mayoritas
  • 24. Control testing: Bukti untuk Menentukan Pihak Pengendali
  • 25. Compliance audit: Mandat Pemeriksaan dan Ruang Lingkup
  • 26. Compliance audit: Kriteria serta Dokumen Pembanding
  • 27. Compliance audit: Pemilihan Sampel dan Penelusuran Bukti
  • 28. Compliance audit: Pembahasan Temuan dengan Pihak yang Diperiksa
  • 29. Compliance audit: Tindakan Korektif serta Verifikasi Penyelesaian
  • 30. Improvement actions: Akar Temuan
  • 31. Improvement actions: Rencana Perbaikan
  • 32. Improvement actions: Pemilik Tindakan
  • 33. Improvement actions: Tenggat
  • 34. Improvement actions: Uji Efektivitas
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Sistem Manajemen Antipenyuapan pada ISO 37001 framework
  • 36. Prinsip Kunci Compliance governance: Bukti Pelaksanaan dan Pengujian Efektivitas serta Eskalasi Pelanggaran serta Tindakan Korektif
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Compliance audit: Perselisihan tentang Pemilihan Sampel dan Penelusuran Bukti
  • 38. Sintesis Corporate Compliance Programs, ISO 37001 & Audits: Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi • Interaksi Pejabat • Akar Temuan
  • 39. Tugas Improvement actions: Susun Analisis Pemilik Tindakan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Corporate Compliance Programs, ISO 37001 & Audits: hukum perseroan dan putusan terkait; DOJ dan SFO untuk perbandingan; standar resmi ISO; kebijakan korporasi

BAB 05: Related Party Transactions, Conflict of Interest & Disclosure

40 pelajaran
  • 01. Related Party Transactions, Conflict of Interest & Disclosure
  • 02. Isu Pengantar: Related-party identification dan Dampaknya terhadap Transaction records
  • 03. Peta Pembahasan: Related-party identification • Conflict declarations • Approval process • Fairness assessment • Disclosure duties • Transaction records
  • 04. Sasaran Analisis: Pemetaan Pihak Terafiliasi dan Relasi Pengendalian, Kewenangan Memberikan Persetujuan, dan Jenis Catatan yang Wajib Dipelihara
  • 05. Related-party identification: Pemetaan Pihak Terafiliasi dan Relasi Pengendalian
  • 06. Related-party identification: Identifikasi Transaksi yang Memerlukan Prosedur Khusus
  • 07. Related-party identification: Penilaian Kewajaran serta Kepentingan Perseroan
  • 08. Related-party identification: Persetujuan dan Keterbukaan yang Diperlukan
  • 09. Related-party identification: Penyimpanan Dasar Keputusan serta Bukti Transaksi
  • 10. Conflict declarations: Identifikasi Kepentingan Pribadi atau Afiliasi
  • 11. Conflict declarations: Pengungkapan sebelum Keputusan Diambil
  • 12. Conflict declarations: Recusal dan Penunjukan Pengambil Keputusan Independen
  • 13. Conflict declarations: Pencatatan Alasan serta Proses Persetujuan
  • 14. Conflict declarations: Penanganan Transaksi yang Terlanjur Dilaksanakan
  • 15. Approval process: Kewenangan Memberikan Persetujuan
  • 16. Approval process: Ambang atau Peristiwa Pemicu Pengajuan
  • 17. Approval process: Dokumen Pendukung Penilaian
  • 18. Approval process: Persetujuan Bersyarat serta Kewajiban Lanjutan
  • 19. Approval process: Batas Waktu Pemenuhan sebelum Pelaksanaan
  • 20. Fairness assessment: Kepentingan Perseroan
  • 21. Fairness assessment: Harga Pembanding
  • 22. Fairness assessment: Pendapat Independen
  • 23. Fairness assessment: Alternatif Transaksi
  • 24. Fairness assessment: Dokumentasi Dasar Keputusan
  • 25. Disclosure duties: Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 26. Disclosure duties: Penerima dan Waktu Penyampaian
  • 27. Disclosure duties: Ambang Materialitas Informasi
  • 28. Disclosure duties: Verifikasi serta Persetujuan Internal
  • 29. Disclosure duties: Koreksi ketika Pengungkapan Tidak Akurat
  • 30. Transaction records: Jenis Catatan yang Wajib Dipelihara
  • 31. Transaction records: Pihak Pembuat serta Penanggung Jawab Arsip
  • 32. Transaction records: Masa Simpan dan Kontrol Akses
  • 33. Transaction records: Pencegahan Perubahan tanpa Jejak
  • 34. Transaction records: Penyediaan Catatan saat Pemeriksaan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Identifikasi Kepentingan Pribadi atau Afiliasi pada Conflict declarations
  • 36. Prinsip Kunci Related-party identification: Persetujuan dan Keterbukaan yang Diperlukan serta Penyimpanan Dasar Keputusan serta Bukti Transaksi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Disclosure duties: Perselisihan tentang Ambang Materialitas Informasi
  • 38. Sintesis Related Party Transactions, Conflict of Interest & Disclosure: Pemetaan Pihak Terafiliasi dan Relasi Pengendalian • Kewenangan Memberikan Persetujuan • Jenis Catatan yang Wajib Dipelihara
  • 39. Tugas Transaction records: Susun Analisis Masa Simpan dan Kontrol Akses dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Related Party Transactions, Conflict of Interest & Disclosure: hukum perseroan dan putusan terkait; DOJ dan SFO untuk perbandingan; standar resmi ISO; kebijakan korporasi

BAB 06: Shareholder Activism, Proxy Contests & Poison Pills

40 pelajaran
  • 01. Shareholder Activism, Proxy Contests & Poison Pills
  • 02. Isu Pengantar: Activist demands dan Dampaknya terhadap Board response
  • 03. Peta Pembahasan: Activist demands • Proxy solicitation • Shareholder meetings • Defensive measures • Poison-pill availability • Board response
  • 04. Sasaran Analisis: Tujuan Aktivis, Hak Suara serta Hak Ekonomi Pemegang Saham, dan Pembagian Tugas Direksi dan Pengawas
  • 05. Activist demands: Tujuan Aktivis
  • 06. Activist demands: Kepemilikan Saham
  • 07. Activist demands: Tuntutan Perubahan Strategi
  • 08. Activist demands: Tuntutan Dewan
  • 09. Activist demands: Respons Perseroan
  • 10. Proxy solicitation: Hak Memberi Kuasa
  • 11. Proxy solicitation: Materi Permintaan Kuasa
  • 12. Proxy solicitation: Identitas Pengusul
  • 13. Proxy solicitation: Voting Rapat
  • 14. Proxy solicitation: Batas Kampanye
  • 15. Shareholder meetings: Hak Suara serta Hak Ekonomi Pemegang Saham
  • 16. Shareholder meetings: Penyelenggaraan Rapat dan Agenda Keputusan
  • 17. Shareholder meetings: Akses Informasi Perseroan
  • 18. Shareholder meetings: Pembatasan Transfer serta Perjanjian Pemegang Saham
  • 19. Shareholder meetings: Penyelesaian Perselisihan antarPemegang
  • 20. Defensive measures: Hak Pemegang Saham
  • 21. Defensive measures: Kewenangan Dewan
  • 22. Defensive measures: Risiko Dilusi
  • 23. Defensive measures: Persetujuan
  • 24. Defensive measures: Pengujian Kepatutan
  • 25. Poison-pill availability: Struktur Hak Pemegang Saham untuk Menghadapi Takeover
  • 26. Poison-pill availability: Pemicu Dilusi terhadap Pengakuisisi
  • 27. Poison-pill availability: Kewenangan Direksi dan Persetujuan Pemegang Saham
  • 28. Poison-pill availability: Perlindungan Minoritas dalam Penggunaan Taktik Defensif
  • 29. Poison-pill availability: Keterbatasan Adopsi menurut Hukum Perseroan Lokal
  • 30. Board response: Pembagian Tugas Direksi dan Pengawas
  • 31. Board response: Kriteria Kompetensi serta Independensi
  • 32. Board response: Informasi yang Harus Diterima Dewan
  • 33. Board response: Proses Rapat serta Pengambilan Keputusan
  • 34. Board response: Pencatatan Pengawasan dan Evaluasi Anggota
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Hak Memberi Kuasa pada Proxy solicitation
  • 36. Prinsip Kunci Activist demands: Tuntutan Dewan serta Respons Perseroan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Poison-pill availability: Perselisihan tentang Kewenangan Direksi dan Persetujuan Pemegang Saham
  • 38. Sintesis Shareholder Activism, Proxy Contests & Poison Pills: Tujuan Aktivis • Hak Suara serta Hak Ekonomi Pemegang Saham • Pembagian Tugas Direksi dan Pengawas
  • 39. Tugas Board response: Susun Analisis Informasi yang Harus Diterima Dewan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Shareholder Activism, Proxy Contests & Poison Pills: hukum perseroan dan putusan terkait; DOJ dan SFO untuk perbandingan; standar resmi ISO; kebijakan korporasi

BAB 07: Sustainability Governance, Board Diversity & Nomination

40 pelajaran
  • 01. Sustainability Governance, Board Diversity & Nomination
  • 02. Isu Pengantar: ESG board mandate dan Dampaknya terhadap Governance disclosures
  • 03. Peta Pembahasan: ESG board mandate • Diversity criteria • Nomination process • Sustainability oversight • Director skills • Governance disclosures
  • 04. Sasaran Analisis: Pembagian Tugas Direksi dan Pengawas, Kebutuhan Kompetensi pada Organ Perseroan, dan Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 05. ESG board mandate: Pembagian Tugas Direksi dan Pengawas
  • 06. ESG board mandate: Kriteria Kompetensi serta Independensi
  • 07. ESG board mandate: Informasi yang Harus Diterima Dewan
  • 08. ESG board mandate: Proses Rapat serta Pengambilan Keputusan
  • 09. ESG board mandate: Pencatatan Pengawasan dan Evaluasi Anggota
  • 10. Diversity criteria: Dimensi Keberagaman yang Relevan
  • 11. Diversity criteria: Pemetaan Kondisi serta Kesenjangan
  • 12. Diversity criteria: Kriteria Pemilihan Berbasis Kompetensi
  • 13. Diversity criteria: Target dan Indikator Kemajuan
  • 14. Diversity criteria: Pengungkapan Hasil tanpa Klaim yang Tidak Terbukti
  • 15. Nomination process: Kebutuhan Kompetensi pada Organ Perseroan
  • 16. Nomination process: Kriteria dan Sumber Kandidat
  • 17. Nomination process: Penilaian Independensi serta Konflik
  • 18. Nomination process: Prosedur Rekomendasi dan Persetujuan
  • 19. Nomination process: Dokumentasi Pemilihan serta Evaluasi Berkala
  • 20. Sustainability oversight: Mandat Dewan
  • 21. Sustainability oversight: Informasi Risiko ESG
  • 22. Sustainability oversight: Target Kinerja
  • 23. Sustainability oversight: Kontrol Pengungkapan
  • 24. Sustainability oversight: Evaluasi Kemajuan
  • 25. Director skills: Kebutuhan Strategis
  • 26. Director skills: Kompetensi Teknis
  • 27. Director skills: Pengalaman Sektoral
  • 28. Director skills: Kesenjangan Dewan
  • 29. Director skills: Rencana Pengembangan
  • 30. Governance disclosures: Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 31. Governance disclosures: Penerima dan Waktu Penyampaian
  • 32. Governance disclosures: Ambang Materialitas Informasi
  • 33. Governance disclosures: Verifikasi serta Persetujuan Internal
  • 34. Governance disclosures: Koreksi ketika Pengungkapan Tidak Akurat
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Dimensi Keberagaman yang Relevan pada Diversity criteria
  • 36. Prinsip Kunci ESG board mandate: Proses Rapat serta Pengambilan Keputusan serta Pencatatan Pengawasan dan Evaluasi Anggota
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Director skills: Perselisihan tentang Pengalaman Sektoral
  • 38. Sintesis Sustainability Governance, Board Diversity & Nomination: Pembagian Tugas Direksi dan Pengawas • Kebutuhan Kompetensi pada Organ Perseroan • Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 39. Tugas Governance disclosures: Susun Analisis Ambang Materialitas Informasi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Sustainability Governance, Board Diversity & Nomination: hukum perseroan dan putusan terkait; DOJ dan SFO untuk perbandingan; standar resmi ISO; kebijakan korporasi

BAB 08: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Perbandingan DPA dan NPA AntarYurisdiksi

40 pelajaran
  • 01. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Perbandingan DPA dan NPA AntarYurisdiksi
  • 02. Isu Pengantar: Corporate attribution dan Dampaknya terhadap Remediation commitments
  • 03. Peta Pembahasan: Corporate attribution • Criminal compliance • DPA availability • NPA availability • Cooperation evidence • Remediation commitments
  • 04. Sasaran Analisis: Tindakan Pengurus, Dasar Hukum Deferred Prosecution Agreement, dan Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 05. Corporate attribution: Tindakan Pengurus
  • 06. Corporate attribution: Lingkup Penugasan
  • 07. Corporate attribution: Manfaat bagi Korporasi
  • 08. Corporate attribution: Kebijakan atau Pembiaran
  • 09. Corporate attribution: Bukti Keterlibatan Organisasi
  • 10. Criminal compliance: Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi
  • 11. Criminal compliance: Penanggung Jawab pada Setiap Fungsi
  • 12. Criminal compliance: Kontrol Pencegahan serta Deteksi
  • 13. Criminal compliance: Bukti Pelaksanaan dan Pengujian Efektivitas
  • 14. Criminal compliance: Eskalasi Pelanggaran serta Tindakan Korektif
  • 15. DPA availability: Dasar Hukum Deferred Prosecution Agreement
  • 16. DPA availability: Kewenangan Penuntut dalam Negosiasi
  • 17. DPA availability: Pengakuan Fakta dan Komitmen Perbaikan
  • 18. DPA availability: Pengawasan Pemenuhan Persyaratan
  • 19. DPA availability: Batas Ketersediaan Mekanisme AntarYurisdiksi
  • 20. NPA availability: Kesepakatan Tidak Menuntut pada Yurisdiksi Tertentu
  • 21. NPA availability: Syarat Kerja Sama dan Pengungkapan
  • 22. NPA availability: Kewajiban Remediasi serta Pembayaran
  • 23. NPA availability: Akibat Tidak Memenuhi Komitmen
  • 24. NPA availability: Pembedaan NPA dan DPA
  • 25. Cooperation evidence: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 26. Cooperation evidence: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 27. Cooperation evidence: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 28. Cooperation evidence: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 29. Cooperation evidence: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 30. Remediation commitments: Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 31. Remediation commitments: Syarat Pemenuhan untuk Setiap Pilihan
  • 32. Remediation commitments: Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial
  • 33. Remediation commitments: Pembatasan Nilai serta Larangan Pemulihan Ganda
  • 34. Remediation commitments: Pelaksanaan Pemulihan yang Disepakati atau Diperintahkan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Daftar Kewajiban yang Harus Dipenuhi pada Criminal compliance
  • 36. Prinsip Kunci Corporate attribution: Kebijakan atau Pembiaran serta Bukti Keterlibatan Organisasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Cooperation evidence: Perselisihan tentang Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 38. Sintesis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Perbandingan DPA dan NPA AntarYurisdiksi: Tindakan Pengurus • Dasar Hukum Deferred Prosecution Agreement • Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 39. Tugas Remediation commitments: Susun Analisis Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Perbandingan DPA dan NPA AntarYurisdiksi: hukum perseroan dan putusan terkait; DOJ dan SFO untuk perbandingan; standar resmi ISO; kebijakan korporasi

BAB 09: Regulatory Engagement, Government Relations & Lobbying

40 pelajaran
  • 01. Regulatory Engagement, Government Relations & Lobbying
  • 02. Isu Pengantar: Regulatory engagement dan Dampaknya terhadap Engagement records
  • 03. Peta Pembahasan: Regulatory engagement • Government contacts • Lobbying transparency • Political contributions • Conflict safeguards • Engagement records
  • 04. Sasaran Analisis: Tujuan Konsultasi, Kegiatan Advokasi yang Diperbolehkan, dan Jenis Catatan yang Wajib Dipelihara
  • 05. Regulatory engagement: Tujuan Konsultasi
  • 06. Regulatory engagement: Otoritas Terkait
  • 07. Regulatory engagement: Fakta yang Disampaikan
  • 08. Regulatory engagement: Dokumentasi Komunikasi
  • 09. Regulatory engagement: Tindak Lanjut Kesepakatan
  • 10. Government contacts: Pihak Pemerintah
  • 11. Government contacts: Tujuan Pertemuan
  • 12. Government contacts: Konflik Kepentingan
  • 13. Government contacts: Batas Hadiah
  • 14. Government contacts: Catatan Interaksi
  • 15. Lobbying transparency: Kegiatan Advokasi yang Diperbolehkan
  • 16. Lobbying transparency: Pihak Pemerintah yang Dihubungi
  • 17. Lobbying transparency: Pengungkapan Kepentingan yang Diwakili
  • 18. Lobbying transparency: Larangan Imbalan untuk Pengaruh Tidak Sah
  • 19. Lobbying transparency: Pencatatan Pertemuan dan Biaya Kegiatan
  • 20. Political contributions: Pemetaan Perubahan Kebijakan yang Material
  • 21. Political contributions: Ketergantungan terhadap Keputusan Pemerintah
  • 22. Political contributions: Risiko Perlakuan Diskriminatif
  • 23. Political contributions: Pilihan Mitigasi Kontraktual dan Asuransi
  • 24. Political contributions: Pemantauan serta Respons terhadap Perubahan Politik
  • 25. Conflict safeguards: Lonjakan Impor sebagai Pemicu Penyelidikan
  • 26. Conflict safeguards: Kerugian Serius Industri Domestik
  • 27. Conflict safeguards: Pembuktian Hubungan Sebab Akibat
  • 28. Conflict safeguards: Bentuk serta Durasi Tindakan Pengamanan
  • 29. Conflict safeguards: Evaluasi dan Penyesuaian Tindakan
  • 30. Engagement records: Jenis Catatan yang Wajib Dipelihara
  • 31. Engagement records: Pihak Pembuat serta Penanggung Jawab Arsip
  • 32. Engagement records: Masa Simpan dan Kontrol Akses
  • 33. Engagement records: Pencegahan Perubahan tanpa Jejak
  • 34. Engagement records: Penyediaan Catatan saat Pemeriksaan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pihak Pemerintah pada Government contacts
  • 36. Prinsip Kunci Regulatory engagement: Dokumentasi Komunikasi serta Tindak Lanjut Kesepakatan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Conflict safeguards: Perselisihan tentang Pembuktian Hubungan Sebab Akibat
  • 38. Sintesis Regulatory Engagement, Government Relations & Lobbying: Tujuan Konsultasi • Kegiatan Advokasi yang Diperbolehkan • Jenis Catatan yang Wajib Dipelihara
  • 39. Tugas Engagement records: Susun Analisis Masa Simpan dan Kontrol Akses dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Regulatory Engagement, Government Relations & Lobbying: hukum perseroan dan putusan terkait; DOJ dan SFO untuk perbandingan; standar resmi ISO; kebijakan korporasi

BAB 10: Crisis Management, Reputational Risk & Media Strategy

40 pelajaran
  • 01. Crisis Management, Reputational Risk & Media Strategy
  • 02. Isu Pengantar: Crisis governance dan Dampaknya terhadap Stakeholder recovery
  • 03. Peta Pembahasan: Crisis governance • Reputational exposure • Verified messaging • Legal holds • Media response • Stakeholder recovery
  • 04. Sasaran Analisis: Pemisahan Peran Pengawas dan Pelaksana, Sumber Fakta, dan Pihak yang Terdampak Krisis
  • 05. Crisis governance: Pemisahan Peran Pengawas dan Pelaksana
  • 06. Crisis governance: Matriks Kewenangan Pengambilan Keputusan
  • 07. Crisis governance: Pengelolaan Konflik Kepentingan
  • 08. Crisis governance: Hak Informasi serta Pelaporan Internal
  • 09. Crisis governance: Akuntabilitas atas Keputusan dan Pengawasan
  • 10. Reputational exposure: Isu yang Terbuka ke Publik
  • 11. Reputational exposure: Pemangku Kepentingan
  • 12. Reputational exposure: Fakta Material
  • 13. Reputational exposure: Dampak Bisnis
  • 14. Reputational exposure: Pilihan Respons
  • 15. Verified messaging: Sumber Fakta
  • 16. Verified messaging: Persetujuan Hukum
  • 17. Verified messaging: Pemeriksaan Konsistensi
  • 18. Verified messaging: Pernyataan Ketidakpastian
  • 19. Verified messaging: Koreksi Publik
  • 20. Legal holds: Pemicu Preservasi
  • 21. Legal holds: Kustodian Data
  • 22. Legal holds: Penghentian Penghapusan
  • 23. Legal holds: Pemantauan Kepatuhan
  • 24. Legal holds: Pelepasan Hold
  • 25. Media response: Fakta yang Sudah Dapat Dikonfirmasi
  • 26. Media response: Kewenangan Memberikan Pernyataan Publik
  • 27. Media response: Keselarasan Pesan dengan Posisi Hukum
  • 28. Media response: Perlindungan Informasi Rahasia dan Data Pribadi
  • 29. Media response: Koreksi Informasi yang Tidak Tepat
  • 30. Stakeholder recovery: Pihak yang Terdampak Krisis
  • 31. Stakeholder recovery: Komitmen Pemulihan
  • 32. Stakeholder recovery: Pembayaran atau Perbaikan
  • 33. Stakeholder recovery: Komunikasi Kemajuan
  • 34. Stakeholder recovery: Evaluasi Kepercayaan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Isu yang Terbuka ke Publik pada Reputational exposure
  • 36. Prinsip Kunci Crisis governance: Hak Informasi serta Pelaporan Internal serta Akuntabilitas atas Keputusan dan Pengawasan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Media response: Perselisihan tentang Keselarasan Pesan dengan Posisi Hukum
  • 38. Sintesis Crisis Management, Reputational Risk & Media Strategy: Pemisahan Peran Pengawas dan Pelaksana • Sumber Fakta • Pihak yang Terdampak Krisis
  • 39. Tugas Stakeholder recovery: Susun Analisis Pembayaran atau Perbaikan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Crisis Management, Reputational Risk & Media Strategy: hukum perseroan dan putusan terkait; DOJ dan SFO untuk perbandingan; standar resmi ISO; kebijakan korporasi

BAB 11: Board Diversity, Nomination & Succession

40 pelajaran
  • 01. Board Diversity, Nomination & Succession
  • 02. Isu Pengantar: Board skills dan Dampaknya terhadap Board renewal
  • 03. Peta Pembahasan: Board skills • Diversity objectives • Nomination criteria • Succession process • Director assessment • Board renewal
  • 04. Sasaran Analisis: Pembagian Tugas Direksi dan Pengawas, Kebutuhan Kompetensi pada Organ Perseroan, dan Pembagian Tugas Direksi dan Pengawas
  • 05. Board skills: Pembagian Tugas Direksi dan Pengawas
  • 06. Board skills: Kriteria Kompetensi serta Independensi
  • 07. Board skills: Informasi yang Harus Diterima Dewan
  • 08. Board skills: Proses Rapat serta Pengambilan Keputusan
  • 09. Board skills: Pencatatan Pengawasan dan Evaluasi Anggota
  • 10. Diversity objectives: Dimensi Keberagaman yang Relevan
  • 11. Diversity objectives: Pemetaan Kondisi serta Kesenjangan
  • 12. Diversity objectives: Kriteria Pemilihan Berbasis Kompetensi
  • 13. Diversity objectives: Target dan Indikator Kemajuan
  • 14. Diversity objectives: Pengungkapan Hasil tanpa Klaim yang Tidak Terbukti
  • 15. Nomination criteria: Kebutuhan Kompetensi pada Organ Perseroan
  • 16. Nomination criteria: Kriteria dan Sumber Kandidat
  • 17. Nomination criteria: Penilaian Independensi serta Konflik
  • 18. Nomination criteria: Prosedur Rekomendasi dan Persetujuan
  • 19. Nomination criteria: Dokumentasi Pemilihan serta Evaluasi Berkala
  • 20. Succession process: Jabatan Kritis yang Memerlukan Rencana Pengganti
  • 21. Succession process: Kriteria Kesiapan Calon Pengganti
  • 22. Succession process: Transfer Pengetahuan dan Kewenangan
  • 23. Succession process: Rencana Suksesi Darurat
  • 24. Succession process: Peninjauan Rencana saat Struktur Berubah
  • 25. Director assessment: Kriteria Evaluasi
  • 26. Director assessment: Kontribusi Rapat
  • 27. Director assessment: Pengawasan Risiko
  • 28. Director assessment: Independensi
  • 29. Director assessment: Rekomendasi Pengembangan
  • 30. Board renewal: Pembagian Tugas Direksi dan Pengawas
  • 31. Board renewal: Kriteria Kompetensi serta Independensi
  • 32. Board renewal: Informasi yang Harus Diterima Dewan
  • 33. Board renewal: Proses Rapat serta Pengambilan Keputusan
  • 34. Board renewal: Pencatatan Pengawasan dan Evaluasi Anggota
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Dimensi Keberagaman yang Relevan pada Diversity objectives
  • 36. Prinsip Kunci Board skills: Proses Rapat serta Pengambilan Keputusan serta Pencatatan Pengawasan dan Evaluasi Anggota
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Director assessment: Perselisihan tentang Pengawasan Risiko
  • 38. Sintesis Board Diversity, Nomination & Succession: Pembagian Tugas Direksi dan Pengawas • Kebutuhan Kompetensi pada Organ Perseroan • Pembagian Tugas Direksi dan Pengawas
  • 39. Tugas Board renewal: Susun Analisis Informasi yang Harus Diterima Dewan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Board Diversity, Nomination & Succession: hukum perseroan dan putusan terkait; DOJ dan SFO untuk perbandingan; standar resmi ISO; kebijakan korporasi

BAB 12: Related Party Transactions & Conflict Management

40 pelajaran
  • 01. Related Party Transactions & Conflict Management
  • 02. Isu Pengantar: Connected transactions dan Dampaknya terhadap Disclosure evidence
  • 03. Peta Pembahasan: Connected transactions • Conflict register • Recusal mechanism • Independent approval • Transaction fairness • Disclosure evidence
  • 04. Sasaran Analisis: Hubungan yang Menimbulkan Status Pihak Terkait, Pemicu Konflik, dan Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 05. Connected transactions: Hubungan yang Menimbulkan Status Pihak Terkait
  • 06. Connected transactions: Ambang Nilai dan Pengecualian yang Relevan
  • 07. Connected transactions: Prosedur Persetujuan Independen
  • 08. Connected transactions: Kewajaran Harga serta Syarat Komersial
  • 09. Connected transactions: Pengungkapan serta Catatan Transaksi
  • 10. Conflict register: Identifikasi Kepentingan Pribadi atau Afiliasi
  • 11. Conflict register: Pengungkapan sebelum Keputusan Diambil
  • 12. Conflict register: Recusal dan Penunjukan Pengambil Keputusan Independen
  • 13. Conflict register: Pencatatan Alasan serta Proses Persetujuan
  • 14. Conflict register: Penanganan Transaksi yang Terlanjur Dilaksanakan
  • 15. Recusal mechanism: Pemicu Konflik
  • 16. Recusal mechanism: Pengungkapan Kepentingan
  • 17. Recusal mechanism: Tidak Mengikuti Pembahasan
  • 18. Recusal mechanism: Kuorum Independen
  • 19. Recusal mechanism: Pencatatan Keputusan
  • 20. Independent approval: Kewenangan Memberikan Persetujuan
  • 21. Independent approval: Ambang atau Peristiwa Pemicu Pengajuan
  • 22. Independent approval: Dokumen Pendukung Penilaian
  • 23. Independent approval: Persetujuan Bersyarat serta Kewajiban Lanjutan
  • 24. Independent approval: Batas Waktu Pemenuhan sebelum Pelaksanaan
  • 25. Transaction fairness: Kepentingan Para Pihak
  • 26. Transaction fairness: Harga serta Syarat
  • 27. Transaction fairness: Proses Independen
  • 28. Transaction fairness: Alternatif yang Tersedia
  • 29. Transaction fairness: Alasan Persetujuan
  • 30. Disclosure evidence: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 31. Disclosure evidence: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 32. Disclosure evidence: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 33. Disclosure evidence: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 34. Disclosure evidence: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Identifikasi Kepentingan Pribadi atau Afiliasi pada Conflict register
  • 36. Prinsip Kunci Connected transactions: Kewajaran Harga serta Syarat Komersial serta Pengungkapan serta Catatan Transaksi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Transaction fairness: Perselisihan tentang Proses Independen
  • 38. Sintesis Related Party Transactions & Conflict Management: Hubungan yang Menimbulkan Status Pihak Terkait • Pemicu Konflik • Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 39. Tugas Disclosure evidence: Susun Analisis Keaslian serta Keutuhan Bukti dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Related Party Transactions & Conflict Management: hukum perseroan dan putusan terkait; DOJ dan SFO untuk perbandingan; standar resmi ISO; kebijakan korporasi

BAB 13: Corporate Criminal Liability: Unsur, Peran Manajemen, dan Perbandingan Penyelesaian Negosiasi

40 pelajaran
  • 01. Corporate Criminal Liability: Unsur, Peran Manajemen, dan Perbandingan Penyelesaian Negosiasi
  • 02. Isu Pengantar: Corporate criminal elements dan Dampaknya terhadap Post-resolution monitoring
  • 03. Peta Pembahasan: Corporate criminal elements • Management involvement • Compliance defenses • Negotiated resolution • Jurisdictional limits • Post-resolution monitoring
  • 04. Sasaran Analisis: Perbuatan Terlarang, Unsur Tuntutan yang Dapat Dibantah, dan Objek dan Tujuan Pemantauan
  • 05. Corporate criminal elements: Perbuatan Terlarang
  • 06. Corporate criminal elements: Kesalahan yang Disyaratkan
  • 07. Corporate criminal elements: Kaitan dengan Korporasi
  • 08. Corporate criminal elements: Manfaat Organisasi
  • 09. Corporate criminal elements: Bukti Pertanggungjawaban
  • 10. Management involvement: Keputusan Pimpinan
  • 11. Management involvement: Instruksi kepada Pelaksana
  • 12. Management involvement: Pengetahuan atas Perbuatan
  • 13. Management involvement: Kegagalan Pengawasan
  • 14. Management involvement: Dokumen Komunikasi
  • 15. Compliance defenses: Unsur Tuntutan yang Dapat Dibantah
  • 16. Compliance defenses: Bukti yang Melemahkan Dalil Lawan
  • 17. Compliance defenses: Pengecualian serta Pembatasan Tanggung Jawab
  • 18. Compliance defenses: Keberatan Prosedural yang Harus Diajukan Dini
  • 19. Compliance defenses: Konsistensi Posisi Pembelaan dengan Dokumen Internal
  • 20. Negotiated resolution: Ketersediaan Mekanisme
  • 21. Negotiated resolution: Kewenangan Otoritas
  • 22. Negotiated resolution: Fakta yang Disepakati
  • 23. Negotiated resolution: Komitmen Remediasi
  • 24. Negotiated resolution: Akibat Pelanggaran Kesepakatan
  • 25. Jurisdictional limits: Dasar Kewenangan Mengadili Sengketa
  • 26. Jurisdictional limits: Keterkaitan Subjek dan Objek dengan Forum
  • 27. Jurisdictional limits: Pengaruh Klausul Pilihan Forum
  • 28. Jurisdictional limits: Keberatan atas Kewenangan
  • 29. Jurisdictional limits: Koordinasi dengan Proses pada Forum Lain
  • 30. Post-resolution monitoring: Objek dan Tujuan Pemantauan
  • 31. Post-resolution monitoring: Parameter serta Frekuensi Pengukuran
  • 32. Post-resolution monitoring: Kewenangan Mengakses Data Pemantauan
  • 33. Post-resolution monitoring: Ambang Temuan yang Memerlukan Tindakan
  • 34. Post-resolution monitoring: Pelaporan Hasil serta Penutupan Temuan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Keputusan Pimpinan pada Management involvement
  • 36. Prinsip Kunci Corporate criminal elements: Manfaat Organisasi serta Bukti Pertanggungjawaban
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Jurisdictional limits: Perselisihan tentang Pengaruh Klausul Pilihan Forum
  • 38. Sintesis Corporate Criminal Liability: Unsur, Peran Manajemen, dan Perbandingan Penyelesaian Negosiasi: Perbuatan Terlarang • Unsur Tuntutan yang Dapat Dibantah • Objek dan Tujuan Pemantauan
  • 39. Tugas Post-resolution monitoring: Susun Analisis Kewenangan Mengakses Data Pemantauan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Corporate Criminal Liability: Unsur, Peran Manajemen, dan Perbandingan Penyelesaian Negosiasi: hukum perseroan dan putusan terkait; DOJ dan SFO untuk perbandingan; standar resmi ISO; kebijakan korporasi

BAB 14: Political Risk, Lobbying & Government Relations

40 pelajaran
  • 01. Political Risk, Lobbying & Government Relations
  • 02. Isu Pengantar: Political risk mapping dan Dampaknya terhadap Political change response
  • 03. Peta Pembahasan: Political risk mapping • Lobbying boundaries • Government liaison • Public-sector counterparties • Improper influence • Political change response
  • 04. Sasaran Analisis: Negara Operasi, Mandat Penghubung, dan Pemetaan Perubahan Kebijakan yang Material
  • 05. Political risk mapping: Negara Operasi
  • 06. Political risk mapping: Pemangku Kepentingan
  • 07. Political risk mapping: Perubahan Kebijakan
  • 08. Political risk mapping: Tingkat Eksposur
  • 09. Political risk mapping: Pilihan Mitigasi
  • 10. Lobbying boundaries: Kegiatan Advokasi yang Diperbolehkan
  • 11. Lobbying boundaries: Pihak Pemerintah yang Dihubungi
  • 12. Lobbying boundaries: Pengungkapan Kepentingan yang Diwakili
  • 13. Lobbying boundaries: Larangan Imbalan untuk Pengaruh Tidak Sah
  • 14. Lobbying boundaries: Pencatatan Pertemuan dan Biaya Kegiatan
  • 15. Government liaison: Mandat Penghubung
  • 16. Government liaison: Batas Perwakilan
  • 17. Government liaison: Informasi yang Dapat Dibagi
  • 18. Government liaison: Pencatatan Pertemuan
  • 19. Government liaison: Larangan Pengaruh Tidak Sah
  • 20. Public-sector counterparties: Status Badan Publik
  • 21. Public-sector counterparties: Kewenangan Berkontrak
  • 22. Public-sector counterparties: Pengadaan
  • 23. Public-sector counterparties: Konflik Kepentingan
  • 24. Public-sector counterparties: Risiko Antipenyuapan
  • 25. Improper influence: Permintaan Keuntungan
  • 26. Improper influence: Peran Perantara
  • 27. Improper influence: Sumbangan Terkait Keputusan
  • 28. Improper influence: Indikator Konflik
  • 29. Improper influence: Penolakan serta Eskalasi
  • 30. Political change response: Pemetaan Perubahan Kebijakan yang Material
  • 31. Political change response: Ketergantungan terhadap Keputusan Pemerintah
  • 32. Political change response: Risiko Perlakuan Diskriminatif
  • 33. Political change response: Pilihan Mitigasi Kontraktual dan Asuransi
  • 34. Political change response: Pemantauan serta Respons terhadap Perubahan Politik
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kegiatan Advokasi yang Diperbolehkan pada Lobbying boundaries
  • 36. Prinsip Kunci Political risk mapping: Tingkat Eksposur serta Pilihan Mitigasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Improper influence: Perselisihan tentang Sumbangan Terkait Keputusan
  • 38. Sintesis Political Risk, Lobbying & Government Relations: Negara Operasi • Mandat Penghubung • Pemetaan Perubahan Kebijakan yang Material
  • 39. Tugas Political change response: Susun Analisis Risiko Perlakuan Diskriminatif dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Political Risk, Lobbying & Government Relations: hukum perseroan dan putusan terkait; DOJ dan SFO untuk perbandingan; standar resmi ISO; kebijakan korporasi

BAB 15: Crisis Communications & Reputational Management

40 pelajaran
  • 01. Crisis Communications & Reputational Management
  • 02. Isu Pengantar: Crisis message approval dan Dampaknya terhadap Reputational recovery
  • 03. Peta Pembahasan: Crisis message approval • Spokesperson roles • Fact verification • Media monitoring • Stakeholder communication • Reputational recovery
  • 04. Sasaran Analisis: Kewenangan Memberikan Persetujuan, Sumber Primer, dan Perbaikan Sumber Krisis
  • 05. Crisis message approval: Kewenangan Memberikan Persetujuan
  • 06. Crisis message approval: Ambang atau Peristiwa Pemicu Pengajuan
  • 07. Crisis message approval: Dokumen Pendukung Penilaian
  • 08. Crisis message approval: Persetujuan Bersyarat serta Kewajiban Lanjutan
  • 09. Crisis message approval: Batas Waktu Pemenuhan sebelum Pelaksanaan
  • 10. Spokesperson roles: Kewenangan Berbicara
  • 11. Spokesperson roles: Materi yang Disetujui
  • 12. Spokesperson roles: Koordinasi dengan Tim Hukum
  • 13. Spokesperson roles: Penanganan Pertanyaan
  • 14. Spokesperson roles: Koreksi Pernyataan
  • 15. Fact verification: Sumber Primer
  • 16. Fact verification: Konfirmasi Saksi
  • 17. Fact verification: Konsistensi Dokumen
  • 18. Fact verification: Fakta Belum Pasti
  • 19. Fact verification: Persetujuan Publikasi
  • 20. Media monitoring: Objek dan Tujuan Pemantauan
  • 21. Media monitoring: Parameter serta Frekuensi Pengukuran
  • 22. Media monitoring: Kewenangan Mengakses Data Pemantauan
  • 23. Media monitoring: Ambang Temuan yang Memerlukan Tindakan
  • 24. Media monitoring: Pelaporan Hasil serta Penutupan Temuan
  • 25. Stakeholder communication: Kelompok Penerima
  • 26. Stakeholder communication: Kebutuhan Informasi
  • 27. Stakeholder communication: Urutan Penyampaian
  • 28. Stakeholder communication: Kanal Komunikasi
  • 29. Stakeholder communication: Umpan Balik
  • 30. Reputational recovery: Perbaikan Sumber Krisis
  • 31. Reputational recovery: Bukti Tindakan
  • 32. Reputational recovery: Komunikasi Terverifikasi
  • 33. Reputational recovery: Pemantauan Persepsi
  • 34. Reputational recovery: Evaluasi Jangka Panjang
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kewenangan Berbicara pada Spokesperson roles
  • 36. Prinsip Kunci Crisis message approval: Persetujuan Bersyarat serta Kewajiban Lanjutan serta Batas Waktu Pemenuhan sebelum Pelaksanaan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Stakeholder communication: Perselisihan tentang Urutan Penyampaian
  • 38. Sintesis Crisis Communications & Reputational Management: Kewenangan Memberikan Persetujuan • Sumber Primer • Perbaikan Sumber Krisis
  • 39. Tugas Reputational recovery: Susun Analisis Komunikasi Terverifikasi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Crisis Communications & Reputational Management: hukum perseroan dan putusan terkait; DOJ dan SFO untuk perbandingan; standar resmi ISO; kebijakan korporasi

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang hukum dagang atau hukum bisnis Indonesia.

Deskripsi

Tata kelola direksi (fiduciary duties), kepatuhan antisuap (FCPA/Tipikor), sertifikasi ISO 37001, dan penanganan krisis korporasi.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Oil & Gas Law
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

Oil & Gas Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Mining & Mineral Law
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Mining & Mineral Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Geothermal & Renewable Energy Law
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Geothermal & Renewable Energy Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000