Corporate Law Firm › SLIDES • Professional

Energy Transition & Carbon Economy

CCS/CCUS Regulations, Carbon Trading markets, JETP finance, and Climate Litigations

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai kerangka hukum regulasi Indonesia dan teknik perancangan dokumen transaksi korporat.
Mampu memberikan pertimbangan hukum dan memitigasi risiko hukum transaksi secara komprehensif.

Daftar Isi

BAB 01: CCS/CCUS: Perizinan Penyimpanan CO2, Transportasi, dan Tanggung Jawab Jangka Panjang

40 pelajaran
  • 01. CCS/CCUS: Perizinan Penyimpanan CO2, Transportasi, dan Tanggung Jawab Jangka Panjang
  • 02. Isu Pengantar: CCS permits dan Dampaknya terhadap Cross-border CO2
  • 03. Peta Pembahasan: CCS permits • Storage rights • CO2 transport • Injection responsibility • Long-term liability • Cross-border CO2
  • 04. Sasaran Analisis: Klasifikasi Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan CO2, Spesifikasi Aliran Karbon Dioksida, dan Spesifikasi Aliran Karbon Dioksida
  • 05. CCS permits: Klasifikasi Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan CO2
  • 06. CCS permits: Hak Memanfaatkan Formasi Penyimpanan
  • 07. CCS permits: Perizinan Transportasi serta Injeksi
  • 08. CCS permits: Pengukuran Kebocoran dan Pemantauan Reservoir
  • 09. CCS permits: Alokasi Kewajiban setelah Penutupan Penyimpanan
  • 10. Storage rights: Lokasi Fisik dan Penyedia Penyimpanan
  • 11. Storage rights: Batas Akses bagi Personel Penyedia
  • 12. Storage rights: Enkripsi serta Pengelolaan Kunci
  • 13. Storage rights: Penyimpanan Cadangan dan Pemulihan
  • 14. Storage rights: Penghapusan saat Masa Simpan Berakhir
  • 15. CO2 transport: Spesifikasi Aliran Karbon Dioksida
  • 16. CO2 transport: Batas Tanggung Jawab Pengirim dan Penerima
  • 17. CO2 transport: Persetujuan Pengangkutan serta Penerimaan
  • 18. CO2 transport: Pengukuran Volume dan Kebocoran
  • 19. CO2 transport: Penanganan Insiden serta Pemulihan Dampak
  • 20. Injection responsibility: Kualitas CO2
  • 21. Injection responsibility: Kontrol Sumur Injeksi
  • 22. Injection responsibility: Tekanan Operasi
  • 23. Injection responsibility: Monitoring Kebocoran
  • 24. Injection responsibility: Penanganan Insiden
  • 25. Long-term liability: Perbuatan atau Keadaan yang Menimbulkan Tanggung Jawab
  • 26. Long-term liability: Pihak yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban
  • 27. Long-term liability: Hubungan Kesalahan, Kausalitas, dan Kerugian
  • 28. Long-term liability: Batas Tanggung Jawab serta Pengecualiannya
  • 29. Long-term liability: Pembagian Kewajiban ketika Lebih dari Satu Pihak Terlibat
  • 30. Cross-border CO2: Spesifikasi Aliran Karbon Dioksida
  • 31. Cross-border CO2: Batas Tanggung Jawab Pengirim dan Penerima
  • 32. Cross-border CO2: Persetujuan Pengangkutan serta Penerimaan
  • 33. Cross-border CO2: Pengukuran Volume dan Kebocoran
  • 34. Cross-border CO2: Penanganan Insiden serta Pemulihan Dampak
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Lokasi Fisik dan Penyedia Penyimpanan pada Storage rights
  • 36. Prinsip Kunci CCS permits: Pengukuran Kebocoran dan Pemantauan Reservoir serta Alokasi Kewajiban setelah Penutupan Penyimpanan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Long-term liability: Perselisihan tentang Hubungan Kesalahan, Kausalitas, dan Kerugian
  • 38. Sintesis CCS/CCUS: Perizinan Penyimpanan CO2, Transportasi, dan Tanggung Jawab Jangka Panjang: Klasifikasi Kegiatan Penangkapan dan Penyimpanan CO2 • Spesifikasi Aliran Karbon Dioksida • Spesifikasi Aliran Karbon Dioksida
  • 39. Tugas Cross-border CO2: Susun Analisis Persetujuan Pengangkutan serta Penerimaan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan CCS/CCUS: Perizinan Penyimpanan CO2, Transportasi, dan Tanggung Jawab Jangka Panjang: JDIH otoritas energi dan lingkungan; dokumen resmi UNFCCC; registri dan metodologi unit lingkungan

BAB 02: Perdagangan Karbon dan Nilai Ekonomi Karbon: Registri, Otorisasi, serta Perubahan Regulasi

40 pelajaran
  • 01. Perdagangan Karbon dan Nilai Ekonomi Karbon: Registri, Otorisasi, serta Perubahan Regulasi
  • 02. Isu Pengantar: Carbon pricing framework dan Dampaknya terhadap Regulatory transition
  • 03. Peta Pembahasan: Carbon pricing framework • Carbon units • Registry requirements • Trading authorization • Market supervision • Regulatory transition
  • 04. Sasaran Analisis: Hak atas Unit atau Hasil Pengurangan Emisi, Pihak yang Dapat Mendaftar, dan Aturan Lama
  • 05. Carbon pricing framework: Hak atas Unit atau Hasil Pengurangan Emisi
  • 06. Carbon pricing framework: Metode Pengukuran serta Verifikasi
  • 07. Carbon pricing framework: Pencatatan Unit pada Registry
  • 08. Carbon pricing framework: Transfer, Penggunaan, dan Retirement
  • 09. Carbon pricing framework: Pencegahan Penghitungan atau Klaim Ganda
  • 10. Carbon units: Hak atas Unit atau Hasil Pengurangan Emisi
  • 11. Carbon units: Metode Pengukuran serta Verifikasi
  • 12. Carbon units: Pencatatan Unit pada Registry
  • 13. Carbon units: Transfer, Penggunaan, dan Retirement
  • 14. Carbon units: Pencegahan Penghitungan atau Klaim Ganda
  • 15. Registry requirements: Pihak yang Dapat Mendaftar
  • 16. Registry requirements: Identitas Proyek
  • 17. Registry requirements: Bukti Unit
  • 18. Registry requirements: Status Kepemilikan
  • 19. Registry requirements: Riwayat Transaksi
  • 20. Trading authorization: Pelaku yang Memerlukan Persetujuan
  • 21. Trading authorization: Jenis Unit
  • 22. Trading authorization: Ruang Pasar
  • 23. Trading authorization: Syarat Pelaporan
  • 24. Trading authorization: Penangguhan Hak
  • 25. Market supervision: Mandat Pengawas
  • 26. Market supervision: Data Transaksi
  • 27. Market supervision: Pencegahan Manipulasi
  • 28. Market supervision: Pemeriksaan Pelaku
  • 29. Market supervision: Tindakan Korektif
  • 30. Regulatory transition: Aturan Lama
  • 31. Regulatory transition: Rezim Pengganti
  • 32. Regulatory transition: Status Unit Eksisting
  • 33. Regulatory transition: Batas Penyesuaian
  • 34. Regulatory transition: Kewajiban Sementara
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Hak atas Unit atau Hasil Pengurangan Emisi pada Carbon units
  • 36. Prinsip Kunci Carbon pricing framework: Transfer, Penggunaan, dan Retirement serta Pencegahan Penghitungan atau Klaim Ganda
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Market supervision: Perselisihan tentang Pencegahan Manipulasi
  • 38. Sintesis Perdagangan Karbon dan Nilai Ekonomi Karbon: Registri, Otorisasi, serta Perubahan Regulasi: Hak atas Unit atau Hasil Pengurangan Emisi • Pihak yang Dapat Mendaftar • Aturan Lama
  • 39. Tugas Regulatory transition: Susun Analisis Status Unit Eksisting dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Perdagangan Karbon dan Nilai Ekonomi Karbon: Registri, Otorisasi, serta Perubahan Regulasi: JDIH otoritas energi dan lingkungan; dokumen resmi UNFCCC; registri dan metodologi unit lingkungan

BAB 03: Just Energy Transition Partnership (JETP) & Blended Finance

40 pelajaran
  • 01. Just Energy Transition Partnership (JETP) & Blended Finance
  • 02. Isu Pengantar: JETP financing dan Dampaknya terhadap Funding accountability
  • 03. Peta Pembahasan: JETP financing • Blended capital • Public-private risk • Transition conditions • Social safeguards • Funding accountability
  • 04. Sasaran Analisis: Tujuan Pendanaan Transisi Sistem Energi, Risiko Konstruksi, dan Penerima Dana
  • 05. JETP financing: Tujuan Pendanaan Transisi Sistem Energi
  • 06. JETP financing: Pembedaan Komitmen dan Dana yang Terealisasi
  • 07. JETP financing: Instrumen Hibah, Pinjaman, dan Penjaminan
  • 08. JETP financing: Persyaratan Sosial bagi Proyek Transisi
  • 09. JETP financing: Pelaporan Penggunaan Dana dan Hasil Program
  • 10. Blended capital: Lapisan Modal
  • 11. Blended capital: Dana Konsesional
  • 12. Blended capital: Risiko yang Diserap Publik
  • 13. Blended capital: Mobilisasi Dana Swasta
  • 14. Blended capital: Keterbukaan Subsidi
  • 15. Public-private risk: Risiko Konstruksi
  • 16. Public-private risk: Risiko Permintaan
  • 17. Public-private risk: Risiko Kebijakan
  • 18. Public-private risk: Dukungan Pemerintah
  • 19. Public-private risk: Batas Tanggungan Publik
  • 20. Transition conditions: Kelayakan Proyek
  • 21. Transition conditions: Target Transisi
  • 22. Transition conditions: Perlindungan Sosial
  • 23. Transition conditions: Bukti Realisasi
  • 24. Transition conditions: Konsekuensi Ketidakpatuhan
  • 25. Social safeguards: Lonjakan Impor sebagai Pemicu Penyelidikan
  • 26. Social safeguards: Kerugian Serius Industri Domestik
  • 27. Social safeguards: Pembuktian Hubungan Sebab Akibat
  • 28. Social safeguards: Bentuk serta Durasi Tindakan Pengamanan
  • 29. Social safeguards: Evaluasi dan Penyesuaian Tindakan
  • 30. Funding accountability: Penerima Dana
  • 31. Funding accountability: Tujuan Penggunaan
  • 32. Funding accountability: Bukti Pengeluaran
  • 33. Funding accountability: Audit
  • 34. Funding accountability: Pelaporan Hasil
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Lapisan Modal pada Blended capital
  • 36. Prinsip Kunci JETP financing: Persyaratan Sosial bagi Proyek Transisi serta Pelaporan Penggunaan Dana dan Hasil Program
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Social safeguards: Perselisihan tentang Pembuktian Hubungan Sebab Akibat
  • 38. Sintesis Just Energy Transition Partnership (JETP) & Blended Finance: Tujuan Pendanaan Transisi Sistem Energi • Risiko Konstruksi • Penerima Dana
  • 39. Tugas Funding accountability: Susun Analisis Bukti Pengeluaran dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Just Energy Transition Partnership (JETP) & Blended Finance: JDIH otoritas energi dan lingkungan; dokumen resmi UNFCCC; registri dan metodologi unit lingkungan

BAB 04: Green Hydrogen, Ammonia & Derivative Regulation

40 pelajaran
  • 01. Green Hydrogen, Ammonia & Derivative Regulation
  • 02. Isu Pengantar: Green hydrogen certification dan Dampaknya terhadap Export compliance
  • 03. Peta Pembahasan: Green hydrogen certification • Ammonia logistics • Renewable sourcing • Product standards • Offtake terms • Export compliance
  • 04. Sasaran Analisis: Asal Energi dan Pembuktian Atribut Produksi, Sumber Listrik, dan Barang atau Teknologi yang Dibatasi
  • 05. Green hydrogen certification: Asal Energi dan Pembuktian Atribut Produksi
  • 06. Green hydrogen certification: Klasifikasi Fasilitas Produksi Hidrogen
  • 07. Green hydrogen certification: Spesifikasi Kemurnian dan Tekanan Penyerahan
  • 08. Green hydrogen certification: Pengangkutan serta Penyimpanan Bahan Berbahaya
  • 09. Green hydrogen certification: Jaminan Pembelian dalam Kontrak Offtake
  • 10. Ammonia logistics: Standar Produk dan Tingkat Kemurnian Amonia
  • 11. Ammonia logistics: Persyaratan Keselamatan Penyimpanan
  • 12. Ammonia logistics: Pembagian Tanggung Jawab saat Pemuatan
  • 13. Ammonia logistics: Perizinan Pengangkutan Bahan Berbahaya
  • 14. Ammonia logistics: Persyaratan Pasar Tujuan dan Dokumen Ekspor
  • 15. Renewable sourcing: Sumber Listrik
  • 16. Renewable sourcing: PPA Energi Terbarukan
  • 17. Renewable sourcing: Atribut Sertifikat
  • 18. Renewable sourcing: Kesesuaian Waktu-Lokasi
  • 19. Renewable sourcing: Bukti Klaim Produk
  • 20. Product standards: Spesifikasi Produk
  • 21. Product standards: Sertifikasi
  • 22. Product standards: Metode Uji
  • 23. Product standards: Kesesuaian Negara Tujuan
  • 24. Product standards: Ketertelusuran Mutu
  • 25. Offtake terms: Volume yang Diperjanjikan untuk Dibeli
  • 26. Offtake terms: Kualitas dan Titik Penyerahan Produk
  • 27. Offtake terms: Harga serta Mekanisme Penyesuaian
  • 28. Offtake terms: Jaminan Pembayaran dari Pembeli
  • 29. Offtake terms: Kegagalan Pembeli Mengambil Produk
  • 30. Export compliance: Barang atau Teknologi yang Dibatasi
  • 31. Export compliance: Negara Tujuan dan Pengguna Akhir
  • 32. Export compliance: Dokumen Perizinan serta Klasifikasi
  • 33. Export compliance: Kewajiban pada Re-Ekspor
  • 34. Export compliance: Pemeriksaan sebelum Pengiriman
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Standar Produk dan Tingkat Kemurnian Amonia pada Ammonia logistics
  • 36. Prinsip Kunci Green hydrogen certification: Pengangkutan serta Penyimpanan Bahan Berbahaya serta Jaminan Pembelian dalam Kontrak Offtake
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Offtake terms: Perselisihan tentang Harga serta Mekanisme Penyesuaian
  • 38. Sintesis Green Hydrogen, Ammonia & Derivative Regulation: Asal Energi dan Pembuktian Atribut Produksi • Sumber Listrik • Barang atau Teknologi yang Dibatasi
  • 39. Tugas Export compliance: Susun Analisis Dokumen Perizinan serta Klasifikasi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Green Hydrogen, Ammonia & Derivative Regulation: JDIH otoritas energi dan lingkungan; dokumen resmi UNFCCC; registri dan metodologi unit lingkungan

BAB 05: Critical Minerals (Ni, Co, Li) for EV Battery Supply Chain

40 pelajaran
  • 01. Critical Minerals (Ni, Co, Li) for EV Battery Supply Chain
  • 02. Isu Pengantar: Battery mineral sourcing dan Dampaknya terhadap Strategic partnerships
  • 03. Peta Pembahasan: Battery mineral sourcing • Mining rights • Processing requirements • Supply-chain traceability • Battery investment • Strategic partnerships
  • 04. Sasaran Analisis: Kepemilikan Baterai Sepanjang Siklus Pemanfaatan, Tujuan serta Dasar Pemrosesan Data, dan Tujuan Rantai Pasok
  • 05. Battery mineral sourcing: Kepemilikan Baterai Sepanjang Siklus Pemanfaatan
  • 06. Battery mineral sourcing: Standar Keselamatan dan Pengujian Produk
  • 07. Battery mineral sourcing: Jaminan Kapasitas serta Degradasi
  • 08. Battery mineral sourcing: Pengembalian Baterai Rusak atau Tidak Layak
  • 09. Battery mineral sourcing: Tanggung Jawab Pengumpulan dan Pengolahan Limbah
  • 10. Mining rights: Wilayah Komoditas
  • 11. Mining rights: Pemegang Izin
  • 12. Mining rights: Jangka Waktu
  • 13. Mining rights: Pembatasan Transfer
  • 14. Mining rights: Kewajiban Pengusahaan
  • 15. Processing requirements: Tujuan serta Dasar Pemrosesan Data
  • 16. Processing requirements: Jenis Data dan Kelompok Subjek
  • 17. Processing requirements: Kebutuhan serta Proporsionalitas Penggunaan
  • 18. Processing requirements: Batas Akses dan Pengungkapan
  • 19. Processing requirements: Retensi serta Penghapusan setelah Tujuan Berakhir
  • 20. Supply-chain traceability: Identitas Unit atau Batch yang Dilacak
  • 21. Supply-chain traceability: Hubungan Dokumen pada Setiap Tahap Rantai Pasok
  • 22. Supply-chain traceability: Penelusuran Sumber sampai Penerima Akhir
  • 23. Supply-chain traceability: Pengujian Kesenjangan Data
  • 24. Supply-chain traceability: Koreksi serta Penanganan Produk yang Tidak Terlacak
  • 25. Battery investment: Kepemilikan Baterai Sepanjang Siklus Pemanfaatan
  • 26. Battery investment: Standar Keselamatan dan Pengujian Produk
  • 27. Battery investment: Jaminan Kapasitas serta Degradasi
  • 28. Battery investment: Pengembalian Baterai Rusak atau Tidak Layak
  • 29. Battery investment: Tanggung Jawab Pengumpulan dan Pengolahan Limbah
  • 30. Strategic partnerships: Tujuan Rantai Pasok
  • 31. Strategic partnerships: Kontribusi Mitra
  • 32. Strategic partnerships: Hak Pengendalian
  • 33. Strategic partnerships: Eksklusivitas
  • 34. Strategic partnerships: Mekanisme Keluar
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Wilayah Komoditas pada Mining rights
  • 36. Prinsip Kunci Battery mineral sourcing: Pengembalian Baterai Rusak atau Tidak Layak serta Tanggung Jawab Pengumpulan dan Pengolahan Limbah
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Battery investment: Perselisihan tentang Jaminan Kapasitas serta Degradasi
  • 38. Sintesis Critical Minerals (Ni, Co, Li) for EV Battery Supply Chain: Kepemilikan Baterai Sepanjang Siklus Pemanfaatan • Tujuan serta Dasar Pemrosesan Data • Tujuan Rantai Pasok
  • 39. Tugas Strategic partnerships: Susun Analisis Hak Pengendalian dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Critical Minerals (Ni, Co, Li) for EV Battery Supply Chain: JDIH otoritas energi dan lingkungan; dokumen resmi UNFCCC; registri dan metodologi unit lingkungan

BAB 06: Climate Funds, Green Bonds & Sustainability Finance

40 pelajaran
  • 01. Climate Funds, Green Bonds & Sustainability Finance
  • 02. Isu Pengantar: Climate fund eligibility dan Dampaknya terhadap Funding commitments
  • 03. Peta Pembahasan: Climate fund eligibility • Green bond use • Sustainability-linked terms • Financial safeguards • Impact reporting • Funding commitments
  • 04. Sasaran Analisis: Risiko Fisik dan Transisi yang Relevan, KPI Material, dan Nilai Komitmen
  • 05. Climate fund eligibility: Risiko Fisik dan Transisi yang Relevan
  • 06. Climate fund eligibility: Kewajiban Mengidentifikasi Dampak
  • 07. Climate fund eligibility: Rencana Penyesuaian serta Mitigasi
  • 08. Climate fund eligibility: Data untuk Mendukung Pengungkapan
  • 09. Climate fund eligibility: Akuntabilitas atas Komitmen dan Keputusan
  • 10. Green bond use: Karakter Utang dan Hak Pemegang Efek
  • 11. Green bond use: Kupon, Jatuh Tempo, dan Pembayaran Pokok
  • 12. Green bond use: Covenant serta Peristiwa Default
  • 13. Green bond use: Wali Amanat dan Keputusan Pemegang Obligasi
  • 14. Green bond use: Penggunaan Dana serta Pengungkapan Risiko
  • 15. Sustainability-linked terms: KPI Material
  • 16. Sustainability-linked terms: Target Kinerja
  • 17. Sustainability-linked terms: Tanggal Pengujian
  • 18. Sustainability-linked terms: Konsekuensi Harga
  • 19. Sustainability-linked terms: Verifikasi Independen
  • 20. Financial safeguards: Lonjakan Impor sebagai Pemicu Penyelidikan
  • 21. Financial safeguards: Kerugian Serius Industri Domestik
  • 22. Financial safeguards: Pembuktian Hubungan Sebab Akibat
  • 23. Financial safeguards: Bentuk serta Durasi Tindakan Pengamanan
  • 24. Financial safeguards: Evaluasi dan Penyesuaian Tindakan
  • 25. Impact reporting: Data yang Menjadi Dasar Pelaporan
  • 26. Impact reporting: Periode dan Batas Entitas yang Dilaporkan
  • 27. Impact reporting: Metode Verifikasi Angka serta Narasi
  • 28. Impact reporting: Persetujuan sebelum Penyampaian
  • 29. Impact reporting: Koreksi Laporan dan Jejak Perubahan
  • 30. Funding commitments: Nilai Komitmen
  • 31. Funding commitments: Syarat Pencairan
  • 32. Funding commitments: Jadwal Dana
  • 33. Funding commitments: Kewajiban Penerima
  • 34. Funding commitments: Pembatalan Komitmen
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Karakter Utang dan Hak Pemegang Efek pada Green bond use
  • 36. Prinsip Kunci Climate fund eligibility: Data untuk Mendukung Pengungkapan serta Akuntabilitas atas Komitmen dan Keputusan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Impact reporting: Perselisihan tentang Metode Verifikasi Angka serta Narasi
  • 38. Sintesis Climate Funds, Green Bonds & Sustainability Finance: Risiko Fisik dan Transisi yang Relevan • KPI Material • Nilai Komitmen
  • 39. Tugas Funding commitments: Susun Analisis Jadwal Dana dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Climate Funds, Green Bonds & Sustainability Finance: JDIH otoritas energi dan lingkungan; dokumen resmi UNFCCC; registri dan metodologi unit lingkungan

BAB 07: Coal Phase-Out, Early Retirement & Just Transition

40 pelajaran
  • 01. Coal Phase-Out, Early Retirement & Just Transition
  • 02. Isu Pengantar: Coal retirement agreements dan Dampaknya terhadap Retirement verification
  • 03. Peta Pembahasan: Coal retirement agreements • PPA termination • Debt settlement • Worker transition • Community support • Retirement verification
  • 04. Sasaran Analisis: Aset Pembangkit yang Masuk Rencana Pensiun, Ruang Lingkup Tuntutan yang Diselesaikan, dan Aset yang Akan Dikeluarkan dari Operasi
  • 05. Coal retirement agreements: Aset Pembangkit yang Masuk Rencana Pensiun
  • 06. Coal retirement agreements: Penyesuaian atau Pengakhiran PPA
  • 07. Coal retirement agreements: Penyelesaian Utang serta Jaminan Proyek
  • 08. Coal retirement agreements: Perlindungan Pekerja dan Komunitas Terdampak
  • 09. Coal retirement agreements: Verifikasi Penghentian Operasi serta Klaim Emisi
  • 10. PPA termination: Kapasitas Pembangkit dan Energi yang Diperjanjikan
  • 11. PPA termination: Tanggal Operasi Komersial serta Prasyaratnya
  • 12. PPA termination: Tarif, Penagihan, dan Jaminan Pembayaran
  • 13. PPA termination: Dispatch dan Pengaturan Pembatasan Energi
  • 14. PPA termination: Pengakhiran serta Kompensasi menurut Kontrak
  • 15. Debt settlement: Ruang Lingkup Tuntutan yang Diselesaikan
  • 16. Debt settlement: Nilai Pembayaran dan Jadwal Pemenuhan
  • 17. Debt settlement: Release serta Reservasi Hak Tertentu
  • 18. Debt settlement: Kerahasiaan dan Pernyataan kepada Publik
  • 19. Debt settlement: Akibat Wanprestasi atas Kesepakatan
  • 20. Worker transition: Pekerja Terdampak
  • 21. Worker transition: Pelatihan Ulang
  • 22. Worker transition: Penempatan Alternatif
  • 23. Worker transition: Hak Kompensasi
  • 24. Worker transition: Pemantauan Hasil
  • 25. Community support: Identifikasi Komunitas yang Terdampak
  • 26. Community support: Proses Konsultasi serta Pencatatan Masukan
  • 27. Community support: Komitmen Manfaat dan Tanggung Jawab Pelaksana
  • 28. Community support: Saluran Keluhan yang Dapat Diakses
  • 29. Community support: Verifikasi Pemenuhan Kesepakatan bersama Masyarakat
  • 30. Retirement verification: Aset yang Akan Dikeluarkan dari Operasi
  • 31. Retirement verification: Jadwal Penghentian serta Kewajiban Lanjutan
  • 32. Retirement verification: Pembiayaan Penutupan dan Pembongkaran
  • 33. Retirement verification: Penyelesaian Kontrak Operasi yang Terdampak
  • 34. Retirement verification: Verifikasi Fasilitas Tidak Lagi Dioperasikan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kapasitas Pembangkit dan Energi yang Diperjanjikan pada PPA termination
  • 36. Prinsip Kunci Coal retirement agreements: Perlindungan Pekerja dan Komunitas Terdampak serta Verifikasi Penghentian Operasi serta Klaim Emisi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Community support: Perselisihan tentang Komitmen Manfaat dan Tanggung Jawab Pelaksana
  • 38. Sintesis Coal Phase-Out, Early Retirement & Just Transition: Aset Pembangkit yang Masuk Rencana Pensiun • Ruang Lingkup Tuntutan yang Diselesaikan • Aset yang Akan Dikeluarkan dari Operasi
  • 39. Tugas Retirement verification: Susun Analisis Pembiayaan Penutupan dan Pembongkaran dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Coal Phase-Out, Early Retirement & Just Transition: JDIH otoritas energi dan lingkungan; dokumen resmi UNFCCC; registri dan metodologi unit lingkungan

BAB 08: Renewable Energy Certificates (REC) & Guarantee of Origin

40 pelajaran
  • 01. Renewable Energy Certificates (REC) & Guarantee of Origin
  • 02. Isu Pengantar: REC ownership dan Dampaknya terhadap Consumer disclosures
  • 03. Peta Pembahasan: REC ownership • Energy attributes • Registry issuance • Certificate transfer • Double claiming • Consumer disclosures
  • 04. Sasaran Analisis: Satuan Atribut Energi yang Diwakili Sertifikat, Pendaftaran Fasilitas, dan Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 05. REC ownership: Satuan Atribut Energi yang Diwakili Sertifikat
  • 06. REC ownership: Pemisahan Hak atas Listrik dan Atributnya
  • 07. REC ownership: Penerbitan serta Pencatatan pada Registry
  • 08. REC ownership: Transfer dan Retirement Sertifikat
  • 09. REC ownership: Pencegahan Klaim Energi Terbarukan Ganda
  • 10. Energy attributes: Jenis Sumber Energi
  • 11. Energy attributes: Periode Produksi
  • 12. Energy attributes: Hak Pemilik Atribut
  • 13. Energy attributes: Transfer Sertifikat
  • 14. Energy attributes: Batas Klaim Pengguna
  • 15. Registry issuance: Pendaftaran Fasilitas
  • 16. Registry issuance: Data Produksi
  • 17. Registry issuance: Verifikasi Volume
  • 18. Registry issuance: Nomor Unik Sertifikat
  • 19. Registry issuance: Koreksi Penerbitan
  • 20. Certificate transfer: Objek Hak atau Aset yang Dialihkan
  • 21. Certificate transfer: Persetujuan Sebelum Pemindahan
  • 22. Certificate transfer: Instrumen Pengalihan dan Tanggal Efektif
  • 23. Certificate transfer: Pemberitahuan kepada Pihak Terkait
  • 24. Certificate transfer: Liabilitas yang Tetap pada Pemegang Lama
  • 25. Double claiming: Dua Pihak atas Satu Manfaat
  • 26. Double claiming: Kepemilikan Unit
  • 27. Double claiming: Retirement
  • 28. Double claiming: Pengungkapan Klaim
  • 29. Double claiming: Pencegahan Klaim Tumpang Tindih
  • 30. Consumer disclosures: Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 31. Consumer disclosures: Penerima dan Waktu Penyampaian
  • 32. Consumer disclosures: Ambang Materialitas Informasi
  • 33. Consumer disclosures: Verifikasi serta Persetujuan Internal
  • 34. Consumer disclosures: Koreksi ketika Pengungkapan Tidak Akurat
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Jenis Sumber Energi pada Energy attributes
  • 36. Prinsip Kunci REC ownership: Transfer dan Retirement Sertifikat serta Pencegahan Klaim Energi Terbarukan Ganda
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Double claiming: Perselisihan tentang Retirement
  • 38. Sintesis Renewable Energy Certificates (REC) & Guarantee of Origin: Satuan Atribut Energi yang Diwakili Sertifikat • Pendaftaran Fasilitas • Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 39. Tugas Consumer disclosures: Susun Analisis Ambang Materialitas Informasi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Renewable Energy Certificates (REC) & Guarantee of Origin: JDIH otoritas energi dan lingkungan; dokumen resmi UNFCCC; registri dan metodologi unit lingkungan

BAB 09: Nature-Based Solutions, REDD+ & Biodiversity Credits

40 pelajaran
  • 01. Nature-Based Solutions, REDD+ & Biodiversity Credits
  • 02. Isu Pengantar: REDD+ rights dan Dampaknya terhadap Permanence safeguards
  • 03. Peta Pembahasan: REDD+ rights • Land tenure • Carbon title • Biodiversity claims • Benefit sharing • Permanence safeguards
  • 04. Sasaran Analisis: Hak Melaksanakan Kegiatan Pengurangan Deforestasi, Hak atas Unit atau Hasil Pengurangan Emisi, dan Lonjakan Impor sebagai Pemicu Penyelidikan
  • 05. REDD+ rights: Hak Melaksanakan Kegiatan Pengurangan Deforestasi
  • 06. REDD+ rights: Tenurial Lahan dan Persetujuan Masyarakat
  • 07. REDD+ rights: Baseline Emisi serta Pemantauan Hutan
  • 08. REDD+ rights: Pembagian Manfaat dari Penjualan Kredit
  • 09. REDD+ rights: Risiko Kebocoran Emisi dan Pembalikan Karbon
  • 10. Land tenure: Status Hak dan Identitas Pemegang
  • 11. Land tenure: Kesesuaian Bidang dengan Dokumen Pertanahan
  • 12. Land tenure: Beban, Sengketa, dan Pembatasan Penggunaan
  • 13. Land tenure: Persetujuan serta Instrumen Pengalihan
  • 14. Land tenure: Pencatatan Perubahan pada Register Tanah
  • 15. Carbon title: Hak atas Unit atau Hasil Pengurangan Emisi
  • 16. Carbon title: Metode Pengukuran serta Verifikasi
  • 17. Carbon title: Pencatatan Unit pada Registry
  • 18. Carbon title: Transfer, Penggunaan, dan Retirement
  • 19. Carbon title: Pencegahan Penghitungan atau Klaim Ganda
  • 20. Biodiversity claims: Nilai Keanekaragaman Hayati pada Lokasi
  • 21. Biodiversity claims: Kewajiban Menghindari serta Meminimalkan Dampak
  • 22. Biodiversity claims: Pemulihan Habitat dan Pilihan Offset
  • 23. Biodiversity claims: Indikator Keberhasilan Konservasi
  • 24. Biodiversity claims: Pembatasan Klaim atas Hasil Lingkungan
  • 25. Benefit sharing: Pihak yang Memiliki Hak atas Manfaat
  • 26. Benefit sharing: Dasar Perhitungan Nilai yang Dibagikan
  • 27. Benefit sharing: Persetujuan atas Persentase dan Penggunaan Dana
  • 28. Benefit sharing: Mekanisme Distribusi serta Pengawasan
  • 29. Benefit sharing: Penyelesaian Keberatan Penerima Manfaat
  • 30. Permanence safeguards: Lonjakan Impor sebagai Pemicu Penyelidikan
  • 31. Permanence safeguards: Kerugian Serius Industri Domestik
  • 32. Permanence safeguards: Pembuktian Hubungan Sebab Akibat
  • 33. Permanence safeguards: Bentuk serta Durasi Tindakan Pengamanan
  • 34. Permanence safeguards: Evaluasi dan Penyesuaian Tindakan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Status Hak dan Identitas Pemegang pada Land tenure
  • 36. Prinsip Kunci REDD+ rights: Pembagian Manfaat dari Penjualan Kredit serta Risiko Kebocoran Emisi dan Pembalikan Karbon
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Benefit sharing: Perselisihan tentang Persetujuan atas Persentase dan Penggunaan Dana
  • 38. Sintesis Nature-Based Solutions, REDD+ & Biodiversity Credits: Hak Melaksanakan Kegiatan Pengurangan Deforestasi • Hak atas Unit atau Hasil Pengurangan Emisi • Lonjakan Impor sebagai Pemicu Penyelidikan
  • 39. Tugas Permanence safeguards: Susun Analisis Pembuktian Hubungan Sebab Akibat dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Nature-Based Solutions, REDD+ & Biodiversity Credits: JDIH otoritas energi dan lingkungan; dokumen resmi UNFCCC; registri dan metodologi unit lingkungan

BAB 10: Climate Litigation, Adaptation Law & Loss & Damage

40 pelajaran
  • 01. Climate Litigation, Adaptation Law & Loss & Damage
  • 02. Isu Pengantar: Climate claim grounds dan Dampaknya terhadap Jurisdictional barriers
  • 03. Peta Pembahasan: Climate claim grounds • Adaptation duties • Loss-and-damage debate • Causation evidence • Remedy design • Jurisdictional barriers
  • 04. Sasaran Analisis: Dasar Hak serta Pihak yang Mengajukan, Jenis Kerugian Iklim, dan Dasar Kewenangan Mengadili Sengketa
  • 05. Climate claim grounds: Dasar Hak serta Pihak yang Mengajukan
  • 06. Climate claim grounds: Peristiwa yang Menimbulkan Tuntutan
  • 07. Climate claim grounds: Dokumen Pendukung serta Nilai yang Ditagih
  • 08. Climate claim grounds: Tenggat dan Prosedur Penyampaian
  • 09. Climate claim grounds: Penilaian Keberatan serta Penyelesaian Tuntutan
  • 10. Adaptation duties: Risiko Fisik
  • 11. Adaptation duties: Kewajiban Pemilik Aset
  • 12. Adaptation duties: Standar Ketahanan
  • 13. Adaptation duties: Rencana Adaptasi
  • 14. Adaptation duties: Pertanggungjawaban Kelalaian
  • 15. Loss-and-damage debate: Jenis Kerugian Iklim
  • 16. Loss-and-damage debate: Kausalitas
  • 17. Loss-and-damage debate: Pembiayaan Pemulihan
  • 18. Loss-and-damage debate: Klaim Hak Kompensasi
  • 19. Loss-and-damage debate: Batas Kewajiban yang Diakui
  • 20. Causation evidence: Rangkaian Peristiwa dari Perbuatan ke Kerugian
  • 21. Causation evidence: Pembedaan Sebab Faktual dan Pembatasan Hukum
  • 22. Causation evidence: Pengaruh Penyebab Lain terhadap Tanggung Jawab
  • 23. Causation evidence: Beban Pembuktian Hubungan Kausal
  • 24. Causation evidence: Pengujian Konsistensi Kronologi dan Bukti
  • 25. Remedy design: Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 26. Remedy design: Syarat Pemenuhan untuk Setiap Pilihan
  • 27. Remedy design: Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial
  • 28. Remedy design: Pembatasan Nilai serta Larangan Pemulihan Ganda
  • 29. Remedy design: Pelaksanaan Pemulihan yang Disepakati atau Diperintahkan
  • 30. Jurisdictional barriers: Dasar Kewenangan Mengadili Sengketa
  • 31. Jurisdictional barriers: Keterkaitan Subjek dan Objek dengan Forum
  • 32. Jurisdictional barriers: Pengaruh Klausul Pilihan Forum
  • 33. Jurisdictional barriers: Keberatan atas Kewenangan
  • 34. Jurisdictional barriers: Koordinasi dengan Proses pada Forum Lain
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Risiko Fisik pada Adaptation duties
  • 36. Prinsip Kunci Climate claim grounds: Tenggat dan Prosedur Penyampaian serta Penilaian Keberatan serta Penyelesaian Tuntutan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Remedy design: Perselisihan tentang Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial
  • 38. Sintesis Climate Litigation, Adaptation Law & Loss & Damage: Dasar Hak serta Pihak yang Mengajukan • Jenis Kerugian Iklim • Dasar Kewenangan Mengadili Sengketa
  • 39. Tugas Jurisdictional barriers: Susun Analisis Pengaruh Klausul Pilihan Forum dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Climate Litigation, Adaptation Law & Loss & Damage: JDIH otoritas energi dan lingkungan; dokumen resmi UNFCCC; registri dan metodologi unit lingkungan

BAB 11: Offshore Wind & Floating Solar

40 pelajaran
  • 01. Offshore Wind & Floating Solar
  • 02. Isu Pengantar: Offshore wind permits dan Dampaknya terhadap Decommissioning security
  • 03. Peta Pembahasan: Offshore wind permits • Floating solar rights • Marine spatial plans • Grid connection • Environmental impact • Decommissioning security
  • 04. Sasaran Analisis: Hak Pemanfaatan Ruang Laut untuk Turbin, Kesesuaian Lokasi dengan Rencana Tata Ruang, dan Inventaris Fasilitas yang Akan Dinonaktifkan
  • 05. Offshore wind permits: Hak Pemanfaatan Ruang Laut untuk Turbin
  • 06. Offshore wind permits: Survei Lokasi dan Kajian Kondisi Dasar Laut
  • 07. Offshore wind permits: Persetujuan Navigasi serta Kegiatan Perikanan
  • 08. Offshore wind permits: Koneksi Kabel Bawah Laut ke Daratan
  • 09. Offshore wind permits: Jaminan Pembongkaran Fasilitas Lepas Pantai
  • 10. Floating solar rights: Hak Pemanfaatan Permukaan Perairan
  • 11. Floating solar rights: Persetujuan Pengelola Waduk atau Perairan
  • 12. Floating solar rights: Kompatibilitas dengan Fungsi Utama Perairan
  • 13. Floating solar rights: Jaminan Mooring dan Ketahanan Instalasi
  • 14. Floating solar rights: Alokasi Tanggung Jawab atas Dampak terhadap Perairan
  • 15. Marine spatial plans: Kesesuaian Lokasi dengan Rencana Tata Ruang
  • 16. Marine spatial plans: Pembatasan Fungsi Kawasan
  • 17. Marine spatial plans: Dokumen Konfirmasi atau Persetujuan Pemanfaatan
  • 18. Marine spatial plans: Hubungan Tata Ruang dan Izin Usaha
  • 19. Marine spatial plans: Perubahan Rencana serta Dampaknya pada Proyek
  • 20. Grid connection: Kewenangan Operator Sistem Kelistrikan
  • 21. Grid connection: Syarat Teknis Interkoneksi Pembangkit
  • 22. Grid connection: Pembagian Biaya Infrastruktur Sambungan
  • 23. Grid connection: Instruksi Dispatch dan Penyeimbangan Sistem
  • 24. Grid connection: Penanganan Gangguan atau Keterlambatan Sambungan
  • 25. Environmental impact: Dampak Kegiatan terhadap Media Lingkungan
  • 26. Environmental impact: Persyaratan Pengelolaan dan Pemantauan
  • 27. Environmental impact: Bukti Pelaksanaan Komitmen
  • 28. Environmental impact: Tindakan ketika Terjadi Pelampauan Standar
  • 29. Environmental impact: Pertanggungjawaban serta Pemulihan Dampak
  • 30. Decommissioning security: Inventaris Fasilitas yang Akan Dinonaktifkan
  • 31. Decommissioning security: Persyaratan Teknis Pembongkaran dan Penanganan Limbah
  • 32. Decommissioning security: Jaminan Keuangan untuk Biaya Penutupan
  • 33. Decommissioning security: Alokasi Kewajiban antara Pemilik Lama dan Baru
  • 34. Decommissioning security: Pemantauan Lokasi setelah Pembongkaran
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Hak Pemanfaatan Permukaan Perairan pada Floating solar rights
  • 36. Prinsip Kunci Offshore wind permits: Koneksi Kabel Bawah Laut ke Daratan serta Jaminan Pembongkaran Fasilitas Lepas Pantai
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Environmental impact: Perselisihan tentang Bukti Pelaksanaan Komitmen
  • 38. Sintesis Offshore Wind & Floating Solar: Hak Pemanfaatan Ruang Laut untuk Turbin • Kesesuaian Lokasi dengan Rencana Tata Ruang • Inventaris Fasilitas yang Akan Dinonaktifkan
  • 39. Tugas Decommissioning security: Susun Analisis Jaminan Keuangan untuk Biaya Penutupan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Offshore Wind & Floating Solar: JDIH otoritas energi dan lingkungan; dokumen resmi UNFCCC; registri dan metodologi unit lingkungan

BAB 12: Bioenergy, Biogas & Waste-to-Energy

40 pelajaran
  • 01. Bioenergy, Biogas & Waste-to-Energy
  • 02. Isu Pengantar: Bioenergy feedstock dan Dampaknya terhadap Residue management
  • 03. Peta Pembahasan: Bioenergy feedstock • Biogas permits • Waste-to-energy concession • Emissions standards • Energy offtake • Residue management
  • 04. Sasaran Analisis: Jenis dan Spesifikasi Bahan Baku, Jenis Limbah dan Persyaratan Penanganannya, dan Identifikasi Residu
  • 05. Bioenergy feedstock: Jenis dan Spesifikasi Bahan Baku
  • 06. Bioenergy feedstock: Kepastian Volume dari Pemasok
  • 07. Bioenergy feedstock: Harga serta Penyesuaian Kualitas
  • 08. Bioenergy feedstock: Ketertelusuran Asal Bahan
  • 09. Bioenergy feedstock: Pengaturan Kekurangan dan Substitusi Pasokan
  • 10. Biogas permits: Bahan Organik yang Digunakan dalam Produksi
  • 11. Biogas permits: Perizinan Pengolahan serta Pemanfaatan Gas
  • 12. Biogas permits: Standar Keselamatan Penyimpanan
  • 13. Biogas permits: Pemanfaatan Digestate dan Pengelolaan Residu
  • 14. Biogas permits: Kontrak Penyerapan Energi Hasil Produksi
  • 15. Waste-to-energy concession: Jenis Limbah dan Persyaratan Penanganannya
  • 16. Waste-to-energy concession: Pihak Penghasil, Pengangkut, dan Pengolah
  • 17. Waste-to-energy concession: Perizinan serta Ketertelusuran Aliran Limbah
  • 18. Waste-to-energy concession: Pembiayaan Pengelolaan dan Pemulihan
  • 19. Waste-to-energy concession: Penanganan Residu setelah Pengolahan
  • 20. Emissions standards: Jenis Emisi
  • 21. Emissions standards: Batas yang Berlaku
  • 22. Emissions standards: Metode Pengukuran
  • 23. Emissions standards: Pelaporan
  • 24. Emissions standards: Tindakan atas Pelampauan
  • 25. Energy offtake: Volume yang Diperjanjikan untuk Dibeli
  • 26. Energy offtake: Kualitas dan Titik Penyerahan Produk
  • 27. Energy offtake: Harga serta Mekanisme Penyesuaian
  • 28. Energy offtake: Jaminan Pembayaran dari Pembeli
  • 29. Energy offtake: Kegagalan Pembeli Mengambil Produk
  • 30. Residue management: Identifikasi Residu
  • 31. Residue management: Klasifikasi Limbah
  • 32. Residue management: Penyimpanan
  • 33. Residue management: Pengolahan
  • 34. Residue management: Bukti Penyerahan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Bahan Organik yang Digunakan dalam Produksi pada Biogas permits
  • 36. Prinsip Kunci Bioenergy feedstock: Ketertelusuran Asal Bahan serta Pengaturan Kekurangan dan Substitusi Pasokan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Energy offtake: Perselisihan tentang Harga serta Mekanisme Penyesuaian
  • 38. Sintesis Bioenergy, Biogas & Waste-to-Energy: Jenis dan Spesifikasi Bahan Baku • Jenis Limbah dan Persyaratan Penanganannya • Identifikasi Residu
  • 39. Tugas Residue management: Susun Analisis Penyimpanan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Bioenergy, Biogas & Waste-to-Energy: JDIH otoritas energi dan lingkungan; dokumen resmi UNFCCC; registri dan metodologi unit lingkungan

BAB 13: Electric Vehicle Ecosystem & Battery Swapping

40 pelajaran
  • 01. Electric Vehicle Ecosystem & Battery Swapping
  • 02. Isu Pengantar: EV charging rights dan Dampaknya terhadap Interoperability rules
  • 03. Peta Pembahasan: EV charging rights • Battery swapping contracts • Battery ownership • Product safety • End-of-life responsibility • Interoperability rules
  • 04. Sasaran Analisis: Hak Lokasi, Kepemilikan Baterai Sepanjang Siklus Pemanfaatan, dan Standar Antarmuka
  • 05. EV charging rights: Hak Lokasi
  • 06. EV charging rights: Koneksi Listrik
  • 07. EV charging rights: Model Layanan
  • 08. EV charging rights: Tarif Pengisian
  • 09. EV charging rights: Akses Pengguna
  • 10. Battery swapping contracts: Kepemilikan Baterai Sepanjang Siklus Pemanfaatan
  • 11. Battery swapping contracts: Standar Keselamatan dan Pengujian Produk
  • 12. Battery swapping contracts: Jaminan Kapasitas serta Degradasi
  • 13. Battery swapping contracts: Pengembalian Baterai Rusak atau Tidak Layak
  • 14. Battery swapping contracts: Tanggung Jawab Pengumpulan dan Pengolahan Limbah
  • 15. Battery ownership: Kepemilikan Baterai Sepanjang Siklus Pemanfaatan
  • 16. Battery ownership: Standar Keselamatan dan Pengujian Produk
  • 17. Battery ownership: Jaminan Kapasitas serta Degradasi
  • 18. Battery ownership: Pengembalian Baterai Rusak atau Tidak Layak
  • 19. Battery ownership: Tanggung Jawab Pengumpulan dan Pengolahan Limbah
  • 20. Product safety: Bahaya yang Perlu Dikendalikan
  • 21. Product safety: Kewajiban Pelaku Usaha dan Pengawas
  • 22. Product safety: Standar Teknis serta Prosedur Kerja
  • 23. Product safety: Pelaporan dan Pemeriksaan Insiden
  • 24. Product safety: Tindakan Korektif untuk Mencegah Kejadian Berulang
  • 25. End-of-life responsibility: Pihak Penanggung Jawab
  • 26. End-of-life responsibility: Pengumpulan Produk
  • 27. End-of-life responsibility: Pembiayaan Pengolahan
  • 28. End-of-life responsibility: Daur Ulang
  • 29. End-of-life responsibility: Ketertelusuran Limbah
  • 30. Interoperability rules: Standar Antarmuka
  • 31. Interoperability rules: Kompatibilitas Perangkat
  • 32. Interoperability rules: Akses Pihak Ketiga
  • 33. Interoperability rules: Hak atas Protokol
  • 34. Interoperability rules: Pembagian Biaya Integrasi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kepemilikan Baterai Sepanjang Siklus Pemanfaatan pada Battery swapping contracts
  • 36. Prinsip Kunci EV charging rights: Tarif Pengisian serta Akses Pengguna
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — End-of-life responsibility: Perselisihan tentang Pembiayaan Pengolahan
  • 38. Sintesis Electric Vehicle Ecosystem & Battery Swapping: Hak Lokasi • Kepemilikan Baterai Sepanjang Siklus Pemanfaatan • Standar Antarmuka
  • 39. Tugas Interoperability rules: Susun Analisis Akses Pihak Ketiga dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Electric Vehicle Ecosystem & Battery Swapping: JDIH otoritas energi dan lingkungan; dokumen resmi UNFCCC; registri dan metodologi unit lingkungan

BAB 14: Smart Grid, Microgrid & Distributed Energy

40 pelajaran
  • 01. Smart Grid, Microgrid & Distributed Energy
  • 02. Isu Pengantar: Smart grid services dan Dampaknya terhadap Consumer participation
  • 03. Peta Pembahasan: Smart grid services • Microgrid licenses • Distributed generation • Data governance • Grid balancing • Consumer participation
  • 04. Sasaran Analisis: Kewenangan Operator Sistem Kelistrikan, Pembangkit Dekat Beban, dan Informasi Material sebelum Pembelian
  • 05. Smart grid services: Kewenangan Operator Sistem Kelistrikan
  • 06. Smart grid services: Syarat Teknis Interkoneksi Pembangkit
  • 07. Smart grid services: Pembagian Biaya Infrastruktur Sambungan
  • 08. Smart grid services: Instruksi Dispatch dan Penyeimbangan Sistem
  • 09. Smart grid services: Penanganan Gangguan atau Keterlambatan Sambungan
  • 10. Microgrid licenses: Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin
  • 11. Microgrid licenses: Pemegang Izin dan Kualifikasi yang Disyaratkan
  • 12. Microgrid licenses: Cakupan Teritorial serta Masa Berlaku
  • 13. Microgrid licenses: Pembatasan Pengalihan atau Penggunaan oleh Pihak Lain
  • 14. Microgrid licenses: Pelanggaran Persyaratan dan Pengakhiran Izin
  • 15. Distributed generation: Pembangkit Dekat Beban
  • 16. Distributed generation: Pemakaian Sendiri
  • 17. Distributed generation: Koneksi Jaringan
  • 18. Distributed generation: Penjualan Surplus
  • 19. Distributed generation: Pembagian Tanggung Jawab Sistem
  • 20. Data governance: Pemisahan Peran Pengawas dan Pelaksana
  • 21. Data governance: Matriks Kewenangan Pengambilan Keputusan
  • 22. Data governance: Pengelolaan Konflik Kepentingan
  • 23. Data governance: Hak Informasi serta Pelaporan Internal
  • 24. Data governance: Akuntabilitas atas Keputusan dan Pengawasan
  • 25. Grid balancing: Kewenangan Operator Sistem Kelistrikan
  • 26. Grid balancing: Syarat Teknis Interkoneksi Pembangkit
  • 27. Grid balancing: Pembagian Biaya Infrastruktur Sambungan
  • 28. Grid balancing: Instruksi Dispatch dan Penyeimbangan Sistem
  • 29. Grid balancing: Penanganan Gangguan atau Keterlambatan Sambungan
  • 30. Consumer participation: Informasi Material sebelum Pembelian
  • 31. Consumer participation: Ketentuan Kontrak yang Dapat Merugikan Pengguna
  • 32. Consumer participation: Hak atas Kesesuaian Produk atau Layanan
  • 33. Consumer participation: Prosedur Pengaduan dan Pengembalian
  • 34. Consumer participation: Pemulihan ketika Hak Konsumen Dilanggar
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kegiatan atau Hak yang Memerlukan Izin pada Microgrid licenses
  • 36. Prinsip Kunci Smart grid services: Instruksi Dispatch dan Penyeimbangan Sistem serta Penanganan Gangguan atau Keterlambatan Sambungan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Grid balancing: Perselisihan tentang Pembagian Biaya Infrastruktur Sambungan
  • 38. Sintesis Smart Grid, Microgrid & Distributed Energy: Kewenangan Operator Sistem Kelistrikan • Pembangkit Dekat Beban • Informasi Material sebelum Pembelian
  • 39. Tugas Consumer participation: Susun Analisis Hak atas Kesesuaian Produk atau Layanan dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Smart Grid, Microgrid & Distributed Energy: JDIH otoritas energi dan lingkungan; dokumen resmi UNFCCC; registri dan metodologi unit lingkungan

BAB 15: Climate Adaptation, Resilience & Insurance

40 pelajaran
  • 01. Climate Adaptation, Resilience & Insurance
  • 02. Isu Pengantar: Adaptation planning dan Dampaknya terhadap Climate recovery
  • 03. Peta Pembahasan: Adaptation planning • Resilience obligations • Insurance coverage • Physical risk disclosure • Public infrastructure duties • Climate recovery
  • 04. Sasaran Analisis: Peta Bahaya, Risiko yang Dicakup dalam Polis, dan Risiko Fisik dan Transisi yang Relevan
  • 05. Adaptation planning: Peta Bahaya
  • 06. Adaptation planning: Kerentanan Aset
  • 07. Adaptation planning: Prioritas Intervensi
  • 08. Adaptation planning: Kebutuhan Dana
  • 09. Adaptation planning: Jadwal Evaluasi
  • 10. Resilience obligations: Standar Ketahanan
  • 11. Resilience obligations: Pemeliharaan Infrastruktur
  • 12. Resilience obligations: Uji Kesiapan
  • 13. Resilience obligations: Rencana Pemulihan
  • 14. Resilience obligations: Tanggung Jawab Kegagalan
  • 15. Insurance coverage: Risiko yang Dicakup dalam Polis
  • 16. Insurance coverage: Limit, Deductible, dan Pengecualian
  • 17. Insurance coverage: Kewajiban Pengungkapan saat Penutupan Polis
  • 18. Insurance coverage: Notifikasi serta Bukti Kerugian
  • 19. Insurance coverage: Pembayaran Klaim dan Hak Subrogasi
  • 20. Physical risk disclosure: Fakta yang Wajib Diungkapkan
  • 21. Physical risk disclosure: Penerima dan Waktu Penyampaian
  • 22. Physical risk disclosure: Ambang Materialitas Informasi
  • 23. Physical risk disclosure: Verifikasi serta Persetujuan Internal
  • 24. Physical risk disclosure: Koreksi ketika Pengungkapan Tidak Akurat
  • 25. Public infrastructure duties: Mandat Penyelenggara
  • 26. Public infrastructure duties: Standar Pelayanan
  • 27. Public infrastructure duties: Pemeliharaan Aset
  • 28. Public infrastructure duties: Adaptasi Risiko
  • 29. Public infrastructure duties: Akuntabilitas Gangguan
  • 30. Climate recovery: Risiko Fisik dan Transisi yang Relevan
  • 31. Climate recovery: Kewajiban Mengidentifikasi Dampak
  • 32. Climate recovery: Rencana Penyesuaian serta Mitigasi
  • 33. Climate recovery: Data untuk Mendukung Pengungkapan
  • 34. Climate recovery: Akuntabilitas atas Komitmen dan Keputusan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Standar Ketahanan pada Resilience obligations
  • 36. Prinsip Kunci Adaptation planning: Kebutuhan Dana serta Jadwal Evaluasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Public infrastructure duties: Perselisihan tentang Pemeliharaan Aset
  • 38. Sintesis Climate Adaptation, Resilience & Insurance: Peta Bahaya • Risiko yang Dicakup dalam Polis • Risiko Fisik dan Transisi yang Relevan
  • 39. Tugas Climate recovery: Susun Analisis Rencana Penyesuaian serta Mitigasi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Climate Adaptation, Resilience & Insurance: JDIH otoritas energi dan lingkungan; dokumen resmi UNFCCC; registri dan metodologi unit lingkungan

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang hukum dagang atau hukum bisnis Indonesia.

Deskripsi

Regulasi CCS/CCUS terbaru, pasar nilai ekonomi karbon (NEK), pendanaan JETP, dan hukum pensiun dini PLTU.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Oil & Gas Law
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

Oil & Gas Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Mining & Mineral Law
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Mining & Mineral Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Geothermal & Renewable Energy Law
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Geothermal & Renewable Energy Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000