Corporate Law Firm › SLIDES • Advanced

Commercial Litigation

Civil Procedure, Specific Performance Damages, and Insolvency Disputes

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai kerangka hukum regulasi Indonesia dan teknik perancangan dokumen transaksi korporat.
Mampu memberikan pertimbangan hukum dan memitigasi risiko hukum transaksi secara komprehensif.

Daftar Isi

BAB 01: Civil Procedure, Case Strategy & Pre-Trial Tactics

40 pelajaran
  • 01. Civil Procedure, Case Strategy & Pre-Trial Tactics
  • 02. Isu Pengantar: Cause of action dan Dampaknya terhadap Procedural timetable
  • 03. Peta Pembahasan: Cause of action • Party capacity • Court competence • Pleading strategy • Evidence preservation • Procedural timetable
  • 04. Sasaran Analisis: Fakta Material Pembentuk Dasar Gugatan, Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan, dan Tahap Pernyataan Tertulis
  • 05. Cause of action: Fakta Material Pembentuk Dasar Gugatan
  • 06. Cause of action: Pembedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum
  • 07. Cause of action: Hak Penggugat yang Dilanggar
  • 08. Cause of action: Unsur yang Harus Dibuktikan
  • 09. Cause of action: Konsistensi Posita dan Petitum
  • 10. Party capacity: Identitas Pihak Berperkara
  • 11. Party capacity: Kewenangan Wakil
  • 12. Party capacity: Status Badan Hukum
  • 13. Party capacity: Legal Standing
  • 14. Party capacity: Akibat Salah Menentukan Pihak
  • 15. Court competence: Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan
  • 16. Court competence: Syarat Pengajuan Permohonan atau Gugatan
  • 17. Court competence: Pihak yang Harus Dipanggil
  • 18. Court competence: Dokumen serta Bukti yang Diperiksa
  • 19. Court competence: Akibat Putusan dan Upaya Hukum
  • 20. Pleading strategy: Posita yang Didukung Fakta
  • 21. Pleading strategy: Dasar Tuntutan Utama
  • 22. Pleading strategy: Tuntutan Alternatif
  • 23. Pleading strategy: Petitum yang Dapat Dieksekusi
  • 24. Pleading strategy: Antisipasi Eksepsi
  • 25. Evidence preservation: Dokumen serta Rekaman Relevan
  • 26. Evidence preservation: Penghentian Penghapusan
  • 27. Evidence preservation: Kustodian
  • 28. Evidence preservation: Salinan Aman
  • 29. Evidence preservation: Jejak Penguasaan
  • 30. Procedural timetable: Tahap Pernyataan Tertulis
  • 31. Procedural timetable: Produksi Dokumen
  • 32. Procedural timetable: Laporan Ahli
  • 33. Procedural timetable: Jadwal Hearing
  • 34. Procedural timetable: Perubahan Kalender
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Identitas Pihak Berperkara pada Party capacity
  • 36. Prinsip Kunci Cause of action: Unsur yang Harus Dibuktikan serta Konsistensi Posita dan Petitum
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Evidence preservation: Perselisihan tentang Kustodian
  • 38. Sintesis Civil Procedure, Case Strategy & Pre-Trial Tactics: Fakta Material Pembentuk Dasar Gugatan • Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan • Tahap Pernyataan Tertulis
  • 39. Tugas Procedural timetable: Susun Analisis Laporan Ahli dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Civil Procedure, Case Strategy & Pre-Trial Tactics: JDIH Mahkamah Agung; hukum acara dan putusan forum terkait; berkas gugatan serta bukti perkara

BAB 02: Shareholder Derivative Suits & Oppression Remedies

40 pelajaran
  • 01. Shareholder Derivative Suits & Oppression Remedies
  • 02. Isu Pengantar: Derivative standing dan Dampaknya terhadap Litigation authorization
  • 03. Peta Pembahasan: Derivative standing • Corporate injury • Minority oppression • Director duties • Shareholder remedies • Litigation authorization
  • 04. Sasaran Analisis: Kepentingan Hukum sebagai Dasar Kedudukan Penggugat, Hak Informasi Pemegang Saham Minoritas, dan Organ yang Berwenang
  • 05. Derivative standing: Kepentingan Hukum sebagai Dasar Kedudukan Penggugat
  • 06. Derivative standing: Hubungan Penggugat dengan Hak yang Dituntut
  • 07. Derivative standing: Kewenangan Bertindak atas Nama Pihak Lain
  • 08. Derivative standing: Dokumen untuk Membuktikan Kedudukan Hukum
  • 09. Derivative standing: Eksepsi atas Ketiadaan Legal Standing
  • 10. Corporate injury: Kerugian Perseroan
  • 11. Corporate injury: Pembedaan Kerugian Pemegang Saham
  • 12. Corporate injury: Perbuatan Pengurus
  • 13. Corporate injury: Kausalitas
  • 14. Corporate injury: Penerima Pemulihan
  • 15. Minority oppression: Hak Informasi Pemegang Saham Minoritas
  • 16. Minority oppression: Persetujuan untuk Keputusan Tertentu
  • 17. Minority oppression: Perlindungan terhadap Dilusi atau Transaksi Tidak Wajar
  • 18. Minority oppression: Hak Keluar dalam Perubahan Struktur
  • 19. Minority oppression: Tuntutan atas Kerugian Hak Pemegang Saham
  • 20. Director duties: Kepentingan Perseroan
  • 21. Director duties: Kehati-hatian
  • 22. Director duties: Loyalitas
  • 23. Director duties: Konflik Kepentingan
  • 24. Director duties: Pertanggungjawaban
  • 25. Shareholder remedies: Hak Suara serta Hak Ekonomi Pemegang Saham
  • 26. Shareholder remedies: Penyelenggaraan Rapat dan Agenda Keputusan
  • 27. Shareholder remedies: Akses Informasi Perseroan
  • 28. Shareholder remedies: Pembatasan Transfer serta Perjanjian Pemegang Saham
  • 29. Shareholder remedies: Penyelesaian Perselisihan antarPemegang
  • 30. Litigation authorization: Organ yang Berwenang
  • 31. Litigation authorization: Keputusan Mengajukan Gugatan
  • 32. Litigation authorization: Kuasa Khusus
  • 33. Litigation authorization: Konflik Wakil Perseroan
  • 34. Litigation authorization: Dokumen Pendukung Kewenangan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kerugian Perseroan pada Corporate injury
  • 36. Prinsip Kunci Derivative standing: Dokumen untuk Membuktikan Kedudukan Hukum serta Eksepsi atas Ketiadaan Legal Standing
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Shareholder remedies: Perselisihan tentang Akses Informasi Perseroan
  • 38. Sintesis Shareholder Derivative Suits & Oppression Remedies: Kepentingan Hukum sebagai Dasar Kedudukan Penggugat • Hak Informasi Pemegang Saham Minoritas • Organ yang Berwenang
  • 39. Tugas Litigation authorization: Susun Analisis Kuasa Khusus dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Shareholder Derivative Suits & Oppression Remedies: JDIH Mahkamah Agung; hukum acara dan putusan forum terkait; berkas gugatan serta bukti perkara

BAB 03: Breach of Contract, Specific Performance & Damages

40 pelajaran
  • 01. Breach of Contract, Specific Performance & Damages
  • 02. Isu Pengantar: Contractual obligation dan Dampaknya terhadap Mitigation defense
  • 03. Peta Pembahasan: Contractual obligation • Breach evidence • Specific performance • Causation • Damages quantification • Mitigation defense
  • 04. Sasaran Analisis: Prestasi yang Dijanjikan, Prestasi yang Masih Mungkin Dilaksanakan, dan Unsur Tuntutan yang Dapat Dibantah
  • 05. Contractual obligation: Prestasi yang Dijanjikan
  • 06. Contractual obligation: Jatuh Tempo Pemenuhan
  • 07. Contractual obligation: Syarat Pendahuluan
  • 08. Contractual obligation: Standar Pelaksanaan
  • 09. Contractual obligation: Bukti Wanprestasi
  • 10. Breach evidence: Pembedaan Insiden Keamanan dan Pelanggaran Data
  • 11. Breach evidence: Kronologi Deteksi serta Data yang Terdampak
  • 12. Breach evidence: Penilaian Risiko terhadap Subjek Data
  • 13. Breach evidence: Keputusan Notifikasi kepada Otoritas dan Individu
  • 14. Breach evidence: Bukti Penanganan serta Pencegahan Insiden Berulang
  • 15. Specific performance: Prestasi yang Masih Mungkin Dilaksanakan
  • 16. Specific performance: Prasyarat Tuntutan Pemenuhan Kewajiban
  • 17. Specific performance: Batas Pemaksaan Pelaksanaan menurut Hukum
  • 18. Specific performance: Hubungan Pemenuhan Prestasi dengan Ganti Rugi
  • 19. Specific performance: Perumusan Putusan yang Dapat Dieksekusi
  • 20. Causation: Rangkaian Peristiwa dari Perbuatan ke Kerugian
  • 21. Causation: Pembedaan Sebab Faktual dan Pembatasan Hukum
  • 22. Causation: Pengaruh Penyebab Lain terhadap Tanggung Jawab
  • 23. Causation: Beban Pembuktian Hubungan Kausal
  • 24. Causation: Pengujian Konsistensi Kronologi dan Bukti
  • 25. Damages quantification: Jenis Kerugian yang Diminta dalam Gugatan
  • 26. Damages quantification: Metode Penghitungan Kerugian Finansial
  • 27. Damages quantification: Bukti Dokumen untuk Mendukung Nilai Klaim
  • 28. Damages quantification: Pengurangan atas Kerugian yang Dapat Dihindari
  • 29. Damages quantification: Risiko Penghitungan Ganda antarKomponen Klaim
  • 30. Mitigation defense: Unsur Tuntutan yang Dapat Dibantah
  • 31. Mitigation defense: Bukti yang Melemahkan Dalil Lawan
  • 32. Mitigation defense: Pengecualian serta Pembatasan Tanggung Jawab
  • 33. Mitigation defense: Keberatan Prosedural yang Harus Diajukan Dini
  • 34. Mitigation defense: Konsistensi Posisi Pembelaan dengan Dokumen Internal
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pembedaan Insiden Keamanan dan Pelanggaran Data pada Breach evidence
  • 36. Prinsip Kunci Contractual obligation: Standar Pelaksanaan serta Bukti Wanprestasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Damages quantification: Perselisihan tentang Bukti Dokumen untuk Mendukung Nilai Klaim
  • 38. Sintesis Breach of Contract, Specific Performance & Damages: Prestasi yang Dijanjikan • Prestasi yang Masih Mungkin Dilaksanakan • Unsur Tuntutan yang Dapat Dibantah
  • 39. Tugas Mitigation defense: Susun Analisis Pengecualian serta Pembatasan Tanggung Jawab dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Breach of Contract, Specific Performance & Damages: JDIH Mahkamah Agung; hukum acara dan putusan forum terkait; berkas gugatan serta bukti perkara

BAB 04: Fraud, Misrepresentation & Unjust Enrichment

40 pelajaran
  • 01. Fraud, Misrepresentation & Unjust Enrichment
  • 02. Isu Pengantar: Fraud elements dan Dampaknya terhadap Defendant defenses
  • 03. Peta Pembahasan: Fraud elements • Misrepresentation • Reliance evidence • Unjust enrichment • Rescission remedies • Defendant defenses
  • 04. Sasaran Analisis: Pernyataan atau Tindakan Menyesatkan, Fakta yang Perlu Dibuktikan, dan Unsur Tuntutan yang Dapat Dibantah
  • 05. Fraud elements: Pernyataan atau Tindakan Menyesatkan
  • 06. Fraud elements: Pengetahuan dan Maksud Pelaku
  • 07. Fraud elements: Ketergantungan Korban pada Informasi Palsu
  • 08. Fraud elements: Kerugian yang Terhubung dengan Penipuan
  • 09. Fraud elements: Pilihan Tuntutan Perdata dan Proses Pidana
  • 10. Misrepresentation: Pernyataan Fakta Sebelum Kesepakatan
  • 11. Misrepresentation: Pembedaan Pernyataan dan Janji Kontraktual
  • 12. Misrepresentation: Keandalan Informasi serta Reliance Penerima
  • 13. Misrepresentation: Koreksi Informasi Sebelum Penandatanganan
  • 14. Misrepresentation: Pembatalan dan Ganti Rugi sesuai Hukum yang Berlaku
  • 15. Reliance evidence: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 16. Reliance evidence: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 17. Reliance evidence: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 18. Reliance evidence: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 19. Reliance evidence: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 20. Unjust enrichment: Manfaat yang Diterima tanpa Dasar yang Sah
  • 21. Unjust enrichment: Pengurangan Kekayaan Pihak Penuntut
  • 22. Unjust enrichment: Hubungan antara Pengayaan dan Kerugian
  • 23. Unjust enrichment: Pembelaan Penerima Manfaat
  • 24. Unjust enrichment: Restitusi menurut Yurisdiksi yang Relevan
  • 25. Rescission remedies: Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 26. Rescission remedies: Syarat Pemenuhan untuk Setiap Pilihan
  • 27. Rescission remedies: Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial
  • 28. Rescission remedies: Pembatasan Nilai serta Larangan Pemulihan Ganda
  • 29. Rescission remedies: Pelaksanaan Pemulihan yang Disepakati atau Diperintahkan
  • 30. Defendant defenses: Unsur Tuntutan yang Dapat Dibantah
  • 31. Defendant defenses: Bukti yang Melemahkan Dalil Lawan
  • 32. Defendant defenses: Pengecualian serta Pembatasan Tanggung Jawab
  • 33. Defendant defenses: Keberatan Prosedural yang Harus Diajukan Dini
  • 34. Defendant defenses: Konsistensi Posisi Pembelaan dengan Dokumen Internal
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pernyataan Fakta Sebelum Kesepakatan pada Misrepresentation
  • 36. Prinsip Kunci Fraud elements: Kerugian yang Terhubung dengan Penipuan serta Pilihan Tuntutan Perdata dan Proses Pidana
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Rescission remedies: Perselisihan tentang Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial
  • 38. Sintesis Fraud, Misrepresentation & Unjust Enrichment: Pernyataan atau Tindakan Menyesatkan • Fakta yang Perlu Dibuktikan • Unsur Tuntutan yang Dapat Dibantah
  • 39. Tugas Defendant defenses: Susun Analisis Pengecualian serta Pembatasan Tanggung Jawab dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Fraud, Misrepresentation & Unjust Enrichment: JDIH Mahkamah Agung; hukum acara dan putusan forum terkait; berkas gugatan serta bukti perkara

BAB 05: Asset Tracing, Freezing Orders & Prejudgment Remedies

40 pelajaran
  • 01. Asset Tracing, Freezing Orders & Prejudgment Remedies
  • 02. Isu Pengantar: Asset mapping dan Dampaknya terhadap Third-party asset rights
  • 03. Peta Pembahasan: Asset mapping • Ownership tracing • Freezing relief • Attachment conditions • Dissipation evidence • Third-party asset rights
  • 04. Sasaran Analisis: Jenis Aset, Bukti Risiko Aset Dipindahkan, dan Bukti Hak Pihak Ketiga
  • 05. Asset mapping: Jenis Aset
  • 06. Asset mapping: Lokasi
  • 07. Asset mapping: Pemilik Terdaftar
  • 08. Asset mapping: Rantai Transfer
  • 09. Asset mapping: Sumber Informasi
  • 10. Ownership tracing: Pemilik Formal
  • 11. Ownership tracing: Pemilik Manfaat
  • 12. Ownership tracing: Rantai Transfer
  • 13. Ownership tracing: Aset melalui Nominee
  • 14. Ownership tracing: Bukti Kendali
  • 15. Freezing relief: Bukti Risiko Aset Dipindahkan
  • 16. Freezing relief: Dasar Permohonan Pembekuan menurut Yurisdiksi
  • 17. Freezing relief: Aset dan Nilai yang Dimohonkan Dibekukan
  • 18. Freezing relief: Kewajiban Pengungkapan serta Jaminan Pemohon
  • 19. Freezing relief: Keberatan Pihak Ketiga terhadap Pembekuan
  • 20. Attachment conditions: Dasar Permohonan Sita
  • 21. Attachment conditions: Identifikasi Aset
  • 22. Attachment conditions: Risiko Pengalihan
  • 23. Attachment conditions: Hak Pihak Ketiga
  • 24. Attachment conditions: Pelaksanaan Penetapan
  • 25. Dissipation evidence: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 26. Dissipation evidence: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 27. Dissipation evidence: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 28. Dissipation evidence: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 29. Dissipation evidence: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 30. Third-party asset rights: Bukti Hak Pihak Ketiga
  • 31. Third-party asset rights: Prioritas Kepemilikan
  • 32. Third-party asset rights: Keberatan terhadap Sita
  • 33. Third-party asset rights: Forum Penanganan
  • 34. Third-party asset rights: Pelepasan Objek
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pemilik Formal pada Ownership tracing
  • 36. Prinsip Kunci Asset mapping: Rantai Transfer serta Sumber Informasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Dissipation evidence: Perselisihan tentang Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 38. Sintesis Asset Tracing, Freezing Orders & Prejudgment Remedies: Jenis Aset • Bukti Risiko Aset Dipindahkan • Bukti Hak Pihak Ketiga
  • 39. Tugas Third-party asset rights: Susun Analisis Keberatan terhadap Sita dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Asset Tracing, Freezing Orders & Prejudgment Remedies: JDIH Mahkamah Agung; hukum acara dan putusan forum terkait; berkas gugatan serta bukti perkara

BAB 06: Class Action Defense & Mass Tort Management

40 pelajaran
  • 01. Class Action Defense & Mass Tort Management
  • 02. Isu Pengantar: Class certification dan Dampaknya terhadap Settlement approval
  • 03. Peta Pembahasan: Class certification • Common issues • Class notice • Representative standing • Aggregate damages • Settlement approval
  • 04. Sasaran Analisis: Kesamaan Persoalan pada Anggota Kelompok, Kesamaan Persoalan pada Anggota Kelompok, dan Ruang Lingkup Tuntutan yang Diselesaikan
  • 05. Class certification: Kesamaan Persoalan pada Anggota Kelompok
  • 06. Class certification: Kelayakan Wakil dan Definisi Kelompok
  • 07. Class certification: Pemberitahuan kepada Anggota Kelompok
  • 08. Class certification: Pembuktian Kerugian Kolektif serta Individual
  • 09. Class certification: Persetujuan dan Distribusi Hasil Perdamaian
  • 10. Common issues: Kesamaan Dasar Fakta
  • 11. Common issues: Kesamaan Persoalan Hukum
  • 12. Common issues: Perbedaan Kerugian Individual
  • 13. Common issues: Definisi Kelompok
  • 14. Common issues: Kelayakan Proses Kolektif
  • 15. Class notice: Kesamaan Persoalan pada Anggota Kelompok
  • 16. Class notice: Kelayakan Wakil dan Definisi Kelompok
  • 17. Class notice: Pemberitahuan kepada Anggota Kelompok
  • 18. Class notice: Pembuktian Kerugian Kolektif serta Individual
  • 19. Class notice: Persetujuan dan Distribusi Hasil Perdamaian
  • 20. Representative standing: Kepentingan Hukum sebagai Dasar Kedudukan Penggugat
  • 21. Representative standing: Hubungan Penggugat dengan Hak yang Dituntut
  • 22. Representative standing: Kewenangan Bertindak atas Nama Pihak Lain
  • 23. Representative standing: Dokumen untuk Membuktikan Kedudukan Hukum
  • 24. Representative standing: Eksepsi atas Ketiadaan Legal Standing
  • 25. Aggregate damages: Jenis Kerugian yang Diminta dalam Gugatan
  • 26. Aggregate damages: Metode Penghitungan Kerugian Finansial
  • 27. Aggregate damages: Bukti Dokumen untuk Mendukung Nilai Klaim
  • 28. Aggregate damages: Pengurangan atas Kerugian yang Dapat Dihindari
  • 29. Aggregate damages: Risiko Penghitungan Ganda antarKomponen Klaim
  • 30. Settlement approval: Ruang Lingkup Tuntutan yang Diselesaikan
  • 31. Settlement approval: Nilai Pembayaran dan Jadwal Pemenuhan
  • 32. Settlement approval: Release serta Reservasi Hak Tertentu
  • 33. Settlement approval: Kerahasiaan dan Pernyataan kepada Publik
  • 34. Settlement approval: Akibat Wanprestasi atas Kesepakatan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kesamaan Dasar Fakta pada Common issues
  • 36. Prinsip Kunci Class certification: Pembuktian Kerugian Kolektif serta Individual serta Persetujuan dan Distribusi Hasil Perdamaian
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Aggregate damages: Perselisihan tentang Bukti Dokumen untuk Mendukung Nilai Klaim
  • 38. Sintesis Class Action Defense & Mass Tort Management: Kesamaan Persoalan pada Anggota Kelompok • Kesamaan Persoalan pada Anggota Kelompok • Ruang Lingkup Tuntutan yang Diselesaikan
  • 39. Tugas Settlement approval: Susun Analisis Release serta Reservasi Hak Tertentu dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Class Action Defense & Mass Tort Management: JDIH Mahkamah Agung; hukum acara dan putusan forum terkait; berkas gugatan serta bukti perkara

BAB 07: Judicial Review of State Administrative Decisions

40 pelajaran
  • 01. Judicial Review of State Administrative Decisions
  • 02. Isu Pengantar: Administrative decision dan Dampaknya terhadap Court relief
  • 03. Peta Pembahasan: Administrative decision • Standing requirements • Administrative remedies • Review grounds • Interim suspension • Court relief
  • 04. Sasaran Analisis: Penerbit Keputusan, Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak, dan Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan
  • 05. Administrative decision: Penerbit Keputusan
  • 06. Administrative decision: Subjek serta Objek Penetapan
  • 07. Administrative decision: Sifat Final
  • 08. Administrative decision: Akibat Hukum
  • 09. Administrative decision: Dasar Keberatan
  • 10. Standing requirements: Kepentingan Hukum sebagai Dasar Kedudukan Penggugat
  • 11. Standing requirements: Hubungan Penggugat dengan Hak yang Dituntut
  • 12. Standing requirements: Kewenangan Bertindak atas Nama Pihak Lain
  • 13. Standing requirements: Dokumen untuk Membuktikan Kedudukan Hukum
  • 14. Standing requirements: Eksepsi atas Ketiadaan Legal Standing
  • 15. Administrative remedies: Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 16. Administrative remedies: Syarat Pemenuhan untuk Setiap Pilihan
  • 17. Administrative remedies: Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial
  • 18. Administrative remedies: Pembatasan Nilai serta Larangan Pemulihan Ganda
  • 19. Administrative remedies: Pelaksanaan Pemulihan yang Disepakati atau Diperintahkan
  • 20. Review grounds: Cacat Kewenangan
  • 21. Review grounds: Cacat Prosedur
  • 22. Review grounds: Cacat Substansi
  • 23. Review grounds: Penyalahgunaan Wewenang
  • 24. Review grounds: Bukti Pelanggaran
  • 25. Interim suspension: Urgensi Perlindungan sebelum Putusan Akhir
  • 26. Interim suspension: Objek yang Perlu Diamankan
  • 27. Interim suspension: Standar Pembuktian pada Tahap Sementara
  • 28. Interim suspension: Jaminan serta Kewajiban Pemohon
  • 29. Interim suspension: Durasi, Perubahan, dan Pencabutan Perintah
  • 30. Court relief: Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan
  • 31. Court relief: Syarat Pengajuan Permohonan atau Gugatan
  • 32. Court relief: Pihak yang Harus Dipanggil
  • 33. Court relief: Dokumen serta Bukti yang Diperiksa
  • 34. Court relief: Akibat Putusan dan Upaya Hukum
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Kepentingan Hukum sebagai Dasar Kedudukan Penggugat pada Standing requirements
  • 36. Prinsip Kunci Administrative decision: Akibat Hukum serta Dasar Keberatan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Interim suspension: Perselisihan tentang Standar Pembuktian pada Tahap Sementara
  • 38. Sintesis Judicial Review of State Administrative Decisions: Penerbit Keputusan • Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak • Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan
  • 39. Tugas Court relief: Susun Analisis Pihak yang Harus Dipanggil dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Judicial Review of State Administrative Decisions: JDIH Mahkamah Agung; hukum acara dan putusan forum terkait; berkas gugatan serta bukti perkara

BAB 08: Putusan Pengadilan Asing: Pengakuan, Batas Eksekusi Langsung, dan Gugatan Baru

40 pelajaran
  • 01. Putusan Pengadilan Asing: Pengakuan, Batas Eksekusi Langsung, dan Gugatan Baru
  • 02. Isu Pengantar: Foreign judgment status dan Dampaknya terhadap Asset enforcement
  • 03. Peta Pembahasan: Foreign judgment status • Recognition rules • Jurisdiction objections • Public policy • Fresh proceedings • Asset enforcement
  • 04. Sasaran Analisis: Status Final Putusan Negara Asal, Dasar Kewenangan Mengadili Sengketa, dan Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 05. Foreign judgment status: Status Final Putusan Negara Asal
  • 06. Foreign judgment status: Dasar Pengakuan menurut Negara Tujuan
  • 07. Foreign judgment status: Pemeriksaan Kompetensi Pengadilan Asal
  • 08. Foreign judgment status: Keberatan Ketertiban Umum dan Proses yang Adil
  • 09. Foreign judgment status: Pilihan Gugatan Baru jika Eksekusi Langsung Tidak Tersedia
  • 10. Recognition rules: Jenis Putusan
  • 11. Recognition rules: Dasar Hukum Forum
  • 12. Recognition rules: Dokumen Pengakuan
  • 13. Recognition rules: Alasan Penolakan
  • 14. Recognition rules: Efek Pengakuan
  • 15. Jurisdiction objections: Dasar Kewenangan Mengadili Sengketa
  • 16. Jurisdiction objections: Keterkaitan Subjek dan Objek dengan Forum
  • 17. Jurisdiction objections: Pengaruh Klausul Pilihan Forum
  • 18. Jurisdiction objections: Keberatan atas Kewenangan
  • 19. Jurisdiction objections: Koordinasi dengan Proses pada Forum Lain
  • 20. Public policy: Norma Fundamental Forum
  • 21. Public policy: Kepentingan Publik yang Dilindungi
  • 22. Public policy: Batas Otonomi Para Pihak
  • 23. Public policy: Penerapan pada Putusan Asing
  • 24. Public policy: Pencegahan Peninjauan Pokok Terselubung
  • 25. Fresh proceedings: Dasar Gugatan Baru
  • 26. Fresh proceedings: Peran Putusan Asing sebagai Bukti
  • 27. Fresh proceedings: Pemeriksaan Unsur Tuntutan
  • 28. Fresh proceedings: Keberatan Termohon
  • 29. Fresh proceedings: Eksekusi Putusan Lokal
  • 30. Asset enforcement: Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 31. Asset enforcement: Notice dan Kesempatan Memenuhi Kewajiban
  • 32. Asset enforcement: Forum serta Prosedur yang Tersedia
  • 33. Asset enforcement: Hambatan Eksekusi terhadap Aset atau Pihak
  • 34. Asset enforcement: Pencatatan Hasil Pemulihan dan Biaya
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Jenis Putusan pada Recognition rules
  • 36. Prinsip Kunci Foreign judgment status: Keberatan Ketertiban Umum dan Proses yang Adil serta Pilihan Gugatan Baru jika Eksekusi Langsung Tidak Tersedia
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Fresh proceedings: Perselisihan tentang Pemeriksaan Unsur Tuntutan
  • 38. Sintesis Putusan Pengadilan Asing: Pengakuan, Batas Eksekusi Langsung, dan Gugatan Baru: Status Final Putusan Negara Asal • Dasar Kewenangan Mengadili Sengketa • Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 39. Tugas Asset enforcement: Susun Analisis Forum serta Prosedur yang Tersedia dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Putusan Pengadilan Asing: Pengakuan, Batas Eksekusi Langsung, dan Gugatan Baru: JDIH Mahkamah Agung; hukum acara dan putusan forum terkait; berkas gugatan serta bukti perkara

BAB 09: Bankruptcy-Related Litigation (PKPU, Preferential Transfer)

40 pelajaran
  • 01. Bankruptcy-Related Litigation (PKPU, Preferential Transfer)
  • 02. Isu Pengantar: PKPU dispute dan Dampaknya terhadap Curator litigation
  • 03. Peta Pembahasan: PKPU dispute • Creditor verification • Avoidance transactions • Preferential transfers • Insolvency standing • Curator litigation
  • 04. Sasaran Analisis: Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan, Transaksi yang Dapat Dimohonkan Pembatalannya, dan Pengangkatan serta Kewenangan Kurator
  • 05. PKPU dispute: Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan
  • 06. PKPU dispute: Tahap Sementara dan Tetap
  • 07. PKPU dispute: Pengurusan Debitur bersama Pengurus
  • 08. PKPU dispute: Verifikasi Piutang serta Rapat Kreditur
  • 09. PKPU dispute: Rencana Perdamaian dan Konsekuensi Penolakannya
  • 10. Creditor verification: Verifikasi Identitas serta Nilai Tagihan
  • 11. Creditor verification: Klasifikasi Tagihan dan Hak Jaminan
  • 12. Creditor verification: Hak Informasi serta Keikutsertaan dalam Rapat
  • 13. Creditor verification: Voting atas Rencana Penyelesaian
  • 14. Creditor verification: Hak atas Pembagian Hasil Pemulihan
  • 15. Avoidance transactions: Transaksi yang Dapat Dimohonkan Pembatalannya
  • 16. Avoidance transactions: Persyaratan Kerugian bagi Kreditur
  • 17. Avoidance transactions: Periode Peninjauan menurut Hukum Terkait
  • 18. Avoidance transactions: Pembelaan Penerima Aset
  • 19. Avoidance transactions: Pengembalian Aset atau Nilai Transaksi
  • 20. Preferential transfers: Objek Hak atau Aset yang Dialihkan
  • 21. Preferential transfers: Persetujuan Sebelum Pemindahan
  • 22. Preferential transfers: Instrumen Pengalihan dan Tanggal Efektif
  • 23. Preferential transfers: Pemberitahuan kepada Pihak Terkait
  • 24. Preferential transfers: Liabilitas yang Tetap pada Pemegang Lama
  • 25. Insolvency standing: Kepentingan Hukum sebagai Dasar Kedudukan Penggugat
  • 26. Insolvency standing: Hubungan Penggugat dengan Hak yang Dituntut
  • 27. Insolvency standing: Kewenangan Bertindak atas Nama Pihak Lain
  • 28. Insolvency standing: Dokumen untuk Membuktikan Kedudukan Hukum
  • 29. Insolvency standing: Eksepsi atas Ketiadaan Legal Standing
  • 30. Curator litigation: Pengangkatan serta Kewenangan Kurator
  • 31. Curator litigation: Pengamanan dan Inventarisasi Harta Pailit
  • 32. Curator litigation: Pengurusan Kontrak yang Belum Selesai
  • 33. Curator litigation: Penjualan Aset serta Pembagian Hasil
  • 34. Curator litigation: Pertanggungjawaban kepada Hakim Pengawas
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Verifikasi Identitas serta Nilai Tagihan pada Creditor verification
  • 36. Prinsip Kunci PKPU dispute: Verifikasi Piutang serta Rapat Kreditur serta Rencana Perdamaian dan Konsekuensi Penolakannya
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Insolvency standing: Perselisihan tentang Kewenangan Bertindak atas Nama Pihak Lain
  • 38. Sintesis Bankruptcy-Related Litigation (PKPU, Preferential Transfer): Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan • Transaksi yang Dapat Dimohonkan Pembatalannya • Pengangkatan serta Kewenangan Kurator
  • 39. Tugas Curator litigation: Susun Analisis Pengurusan Kontrak yang Belum Selesai dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Bankruptcy-Related Litigation (PKPU, Preferential Transfer): JDIH Mahkamah Agung; hukum acara dan putusan forum terkait; berkas gugatan serta bukti perkara

BAB 10: Appellate Practice, Cassation & PK (Peninjauan Kembali)

40 pelajaran
  • 01. Appellate Practice, Cassation & PK (Peninjauan Kembali)
  • 02. Isu Pengantar: Appealable decisions dan Dampaknya terhadap Execution pending review
  • 03. Peta Pembahasan: Appealable decisions • Appeal record • Cassation grounds • PK grounds • Filing periods • Execution pending review
  • 04. Sasaran Analisis: Jenis Putusan, Putusan yang Dapat Diajukan Kasasi, dan Status Kekuatan Putusan
  • 05. Appealable decisions: Jenis Putusan
  • 06. Appealable decisions: Pihak Pemohon
  • 07. Appealable decisions: Jalur Upaya Hukum
  • 08. Appealable decisions: Tenggat
  • 09. Appealable decisions: Akibat terhadap Eksekusi
  • 10. Appeal record: Jenis Catatan yang Wajib Dipelihara
  • 11. Appeal record: Pihak Pembuat serta Penanggung Jawab Arsip
  • 12. Appeal record: Masa Simpan dan Kontrol Akses
  • 13. Appeal record: Pencegahan Perubahan tanpa Jejak
  • 14. Appeal record: Penyediaan Catatan saat Pemeriksaan
  • 15. Cassation grounds: Putusan yang Dapat Diajukan Kasasi
  • 16. Cassation grounds: Alasan Kesalahan Penerapan Hukum
  • 17. Cassation grounds: Pembedaan Isu Hukum dan Penilaian Fakta
  • 18. Cassation grounds: Dokumen Memori serta Kontramemori
  • 19. Cassation grounds: Akibat Putusan Kasasi terhadap Perkara
  • 20. PK grounds: Alasan Peninjauan Kembali yang Diperbolehkan
  • 21. PK grounds: Novum dan Waktu Penemuannya
  • 22. PK grounds: Pertentangan Putusan atau Kekhilafan Nyata
  • 23. PK grounds: Pembuktian Alasan dalam Permohonan
  • 24. PK grounds: Akibat Peninjauan Kembali terhadap Pelaksanaan Putusan
  • 25. Filing periods: Jenis Pengajuan dan Pihak yang Wajib Mengajukan
  • 26. Filing periods: Kelengkapan Formulir serta Lampiran
  • 27. Filing periods: Tanggal Pemicu dan Kalender Pengajuan
  • 28. Filing periods: Tanggapan atas Permintaan Informasi Tambahan
  • 29. Filing periods: Bukti Penerimaan serta Status Pengajuan
  • 30. Execution pending review: Status Kekuatan Putusan
  • 31. Execution pending review: Permohonan Penundaan
  • 32. Execution pending review: Risiko Pemulihan Aset
  • 33. Execution pending review: Jaminan jika Disyaratkan
  • 34. Execution pending review: Koordinasi Proses Eksekusi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Jenis Catatan yang Wajib Dipelihara pada Appeal record
  • 36. Prinsip Kunci Appealable decisions: Tenggat serta Akibat terhadap Eksekusi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Filing periods: Perselisihan tentang Tanggal Pemicu dan Kalender Pengajuan
  • 38. Sintesis Appellate Practice, Cassation & PK (Peninjauan Kembali): Jenis Putusan • Putusan yang Dapat Diajukan Kasasi • Status Kekuatan Putusan
  • 39. Tugas Execution pending review: Susun Analisis Risiko Pemulihan Aset dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Appellate Practice, Cassation & PK (Peninjauan Kembali): JDIH Mahkamah Agung; hukum acara dan putusan forum terkait; berkas gugatan serta bukti perkara

BAB 11: Intellectual Property Litigation

40 pelajaran
  • 01. Intellectual Property Litigation
  • 02. Isu Pengantar: IP infringement dan Dampaknya terhadap Border enforcement
  • 03. Peta Pembahasan: IP infringement • Title evidence • Validity defenses • Interim injunction • Damages evidence • Border enforcement
  • 04. Sasaran Analisis: Identifikasi Jenis Hak Kekayaan Intelektual, Unsur Tuntutan yang Dapat Dibantah, dan Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 05. IP infringement: Identifikasi Jenis Hak Kekayaan Intelektual
  • 06. IP infringement: Status Pendaftaran serta Pemegang Hak
  • 07. IP infringement: Pembatasan Lisensi dan Pengalihan
  • 08. IP infringement: Beban atau Sengketa atas Hak
  • 09. IP infringement: Dokumen Penyelesaian Temuan dalam Transaksi
  • 10. Title evidence: Fakta yang Perlu Dibuktikan
  • 11. Title evidence: Sumber Dokumen dan Rekaman yang Relevan
  • 12. Title evidence: Keaslian serta Keutuhan Bukti
  • 13. Title evidence: Keterkaitan Bukti dengan Unsur yang Diuji
  • 14. Title evidence: Kesenjangan Pembuktian dan Bukti Tandingan
  • 15. Validity defenses: Unsur Tuntutan yang Dapat Dibantah
  • 16. Validity defenses: Bukti yang Melemahkan Dalil Lawan
  • 17. Validity defenses: Pengecualian serta Pembatasan Tanggung Jawab
  • 18. Validity defenses: Keberatan Prosedural yang Harus Diajukan Dini
  • 19. Validity defenses: Konsistensi Posisi Pembelaan dengan Dokumen Internal
  • 20. Interim injunction: Urgensi Perlindungan sebelum Putusan Akhir
  • 21. Interim injunction: Objek yang Perlu Diamankan
  • 22. Interim injunction: Standar Pembuktian pada Tahap Sementara
  • 23. Interim injunction: Jaminan serta Kewajiban Pemohon
  • 24. Interim injunction: Durasi, Perubahan, dan Pencabutan Perintah
  • 25. Damages evidence: Jenis Kerugian yang Diminta dalam Gugatan
  • 26. Damages evidence: Metode Penghitungan Kerugian Finansial
  • 27. Damages evidence: Bukti Dokumen untuk Mendukung Nilai Klaim
  • 28. Damages evidence: Pengurangan atas Kerugian yang Dapat Dihindari
  • 29. Damages evidence: Risiko Penghitungan Ganda antarKomponen Klaim
  • 30. Border enforcement: Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 31. Border enforcement: Notice dan Kesempatan Memenuhi Kewajiban
  • 32. Border enforcement: Forum serta Prosedur yang Tersedia
  • 33. Border enforcement: Hambatan Eksekusi terhadap Aset atau Pihak
  • 34. Border enforcement: Pencatatan Hasil Pemulihan dan Biaya
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Fakta yang Perlu Dibuktikan pada Title evidence
  • 36. Prinsip Kunci IP infringement: Beban atau Sengketa atas Hak serta Dokumen Penyelesaian Temuan dalam Transaksi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Damages evidence: Perselisihan tentang Bukti Dokumen untuk Mendukung Nilai Klaim
  • 38. Sintesis Intellectual Property Litigation: Identifikasi Jenis Hak Kekayaan Intelektual • Unsur Tuntutan yang Dapat Dibantah • Dasar Hak untuk Memulai Penegakan
  • 39. Tugas Border enforcement: Susun Analisis Forum serta Prosedur yang Tersedia dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Intellectual Property Litigation: JDIH Mahkamah Agung; hukum acara dan putusan forum terkait; berkas gugatan serta bukti perkara

BAB 12: Product Liability & Mass Torts

40 pelajaran
  • 01. Product Liability & Mass Torts
  • 02. Isu Pengantar: Product defect dan Dampaknya terhadap Product recall
  • 03. Peta Pembahasan: Product defect • Causation evidence • Warning duties • Multiple claimants • Expert testing • Product recall
  • 04. Sasaran Analisis: Cacat Desain, Produksi, atau Informasi, Informasi Risiko Produk, dan Sinyal Risiko yang Memicu Penarikan
  • 05. Product defect: Cacat Desain, Produksi, atau Informasi
  • 06. Product defect: Standar Keamanan yang Diharapkan
  • 07. Product defect: Bukti Kondisi Produk saat Diedarkan
  • 08. Product defect: Hubungan Cacat dan Kerugian Pengguna
  • 09. Product defect: Perbaikan, Penarikan, serta Kompensasi
  • 10. Causation evidence: Rangkaian Peristiwa dari Perbuatan ke Kerugian
  • 11. Causation evidence: Pembedaan Sebab Faktual dan Pembatasan Hukum
  • 12. Causation evidence: Pengaruh Penyebab Lain terhadap Tanggung Jawab
  • 13. Causation evidence: Beban Pembuktian Hubungan Kausal
  • 14. Causation evidence: Pengujian Konsistensi Kronologi dan Bukti
  • 15. Warning duties: Informasi Risiko Produk
  • 16. Warning duties: Kelompok Pengguna Sasaran
  • 17. Warning duties: Petunjuk Penggunaan
  • 18. Warning duties: Pembaruan Peringatan
  • 19. Warning duties: Akibat Peringatan Tidak Memadai
  • 20. Multiple claimants: Dasar Hak serta Pihak yang Mengajukan
  • 21. Multiple claimants: Peristiwa yang Menimbulkan Tuntutan
  • 22. Multiple claimants: Dokumen Pendukung serta Nilai yang Ditagih
  • 23. Multiple claimants: Tenggat dan Prosedur Penyampaian
  • 24. Multiple claimants: Penilaian Keberatan serta Penyelesaian Tuntutan
  • 25. Expert testing: Batas Keahlian dan Mandat Ahli
  • 26. Expert testing: Asumsi serta Sumber Data Pendapat Ahli
  • 27. Expert testing: Independensi dan Konflik Kepentingan
  • 28. Expert testing: Pengujian Metode serta Kesimpulan
  • 29. Expert testing: Bobot Pendapat Ahli dalam Pengambilan Keputusan
  • 30. Product recall: Sinyal Risiko yang Memicu Penarikan
  • 31. Product recall: Produk dan Batch yang Terdampak
  • 32. Product recall: Koordinasi dengan Otoritas serta Distributor
  • 33. Product recall: Pemberitahuan kepada Pengguna
  • 34. Product recall: Verifikasi Pengembalian dan Tindakan Korektif
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Rangkaian Peristiwa dari Perbuatan ke Kerugian pada Causation evidence
  • 36. Prinsip Kunci Product defect: Hubungan Cacat dan Kerugian Pengguna serta Perbaikan, Penarikan, serta Kompensasi
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Expert testing: Perselisihan tentang Independensi dan Konflik Kepentingan
  • 38. Sintesis Product Liability & Mass Torts: Cacat Desain, Produksi, atau Informasi • Informasi Risiko Produk • Sinyal Risiko yang Memicu Penarikan
  • 39. Tugas Product recall: Susun Analisis Koordinasi dengan Otoritas serta Distributor dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Product Liability & Mass Torts: JDIH Mahkamah Agung; hukum acara dan putusan forum terkait; berkas gugatan serta bukti perkara

BAB 13: White-Collar Crime & Internal Investigations

40 pelajaran
  • 01. White-Collar Crime & Internal Investigations
  • 02. Isu Pengantar: Investigation mandate dan Dampaknya terhadap Criminal exposure
  • 03. Peta Pembahasan: Investigation mandate • Legal privilege • Witness interviews • Document review • Self-reporting assessment • Criminal exposure
  • 04. Sasaran Analisis: Mandat serta Batas Pemeriksaan Internal, Pemilihan Saksi berdasarkan Pengetahuan Langsung, dan Unsur Delik
  • 05. Investigation mandate: Mandat serta Batas Pemeriksaan Internal
  • 06. Investigation mandate: Pengamanan Dokumen dan Rekaman
  • 07. Investigation mandate: Pemilihan Saksi serta Pelaksanaan Wawancara
  • 08. Investigation mandate: Penilaian Temuan dan Standar Kesimpulan
  • 09. Investigation mandate: Rekomendasi Perbaikan serta Pelaporan kepada Pengawas
  • 10. Legal privilege: Dasar Perlindungan Komunikasi Hukum
  • 11. Legal privilege: Pihak dan Dokumen yang Memenuhi Syarat
  • 12. Legal privilege: Perbedaan Aturan Privilege Antarnegara
  • 13. Legal privilege: Risiko Waiver melalui Pengungkapan Sukarela
  • 14. Legal privilege: Privilege Log dan Pemeriksaan Dokumen
  • 15. Witness interviews: Pemilihan Saksi berdasarkan Pengetahuan Langsung
  • 16. Witness interviews: Penyusunan Kronologi dan Pernyataan Saksi
  • 17. Witness interviews: Pembedaan Ingatan Saksi dan Isi Dokumen
  • 18. Witness interviews: Persiapan Pemeriksaan tanpa Mengarahkan Fakta
  • 19. Witness interviews: Pengujian Konsistensi pada Pemeriksaan Silang
  • 20. Document review: Sumber serta Kustodian
  • 21. Document review: Kata Kunci Pemeriksaan
  • 22. Document review: Penyaringan Privilege
  • 23. Document review: Kategorisasi Temuan
  • 24. Document review: Quality Control Penelaahan
  • 25. Self-reporting assessment: Data yang Menjadi Dasar Pelaporan
  • 26. Self-reporting assessment: Periode dan Batas Entitas yang Dilaporkan
  • 27. Self-reporting assessment: Metode Verifikasi Angka serta Narasi
  • 28. Self-reporting assessment: Persetujuan sebelum Penyampaian
  • 29. Self-reporting assessment: Koreksi Laporan dan Jejak Perubahan
  • 30. Criminal exposure: Unsur Delik
  • 31. Criminal exposure: Peran Individu
  • 32. Criminal exposure: Atribusi kepada Korporasi
  • 33. Criminal exposure: Bukti Pengetahuan atau Maksud
  • 34. Criminal exposure: Pilihan Respons Investigasi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Dasar Perlindungan Komunikasi Hukum pada Legal privilege
  • 36. Prinsip Kunci Investigation mandate: Penilaian Temuan dan Standar Kesimpulan serta Rekomendasi Perbaikan serta Pelaporan kepada Pengawas
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Self-reporting assessment: Perselisihan tentang Metode Verifikasi Angka serta Narasi
  • 38. Sintesis White-Collar Crime & Internal Investigations: Mandat serta Batas Pemeriksaan Internal • Pemilihan Saksi berdasarkan Pengetahuan Langsung • Unsur Delik
  • 39. Tugas Criminal exposure: Susun Analisis Atribusi kepada Korporasi dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan White-Collar Crime & Internal Investigations: JDIH Mahkamah Agung; hukum acara dan putusan forum terkait; berkas gugatan serta bukti perkara

BAB 14: Administrative Law & Judicial Review

40 pelajaran
  • 01. Administrative Law & Judicial Review
  • 02. Isu Pengantar: Agency competence dan Dampaknya terhadap Administrative remedies
  • 03. Peta Pembahasan: Agency competence • Administrative procedure • Legality review • Discretion limits • Procedural fairness • Administrative remedies
  • 04. Sasaran Analisis: Dasar Pembentukan Otoritas, Dasar Hukum Keputusan, dan Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 05. Agency competence: Dasar Pembentukan Otoritas
  • 06. Agency competence: Ruang Kewenangan
  • 07. Agency competence: Delegasi serta Mandat
  • 08. Agency competence: Batas Diskresi
  • 09. Agency competence: Keputusan di Luar Wewenang
  • 10. Administrative procedure: Tahap Penerbitan Keputusan
  • 11. Administrative procedure: Pemberitahuan kepada Pihak
  • 12. Administrative procedure: Hak Memberi Tanggapan
  • 13. Administrative procedure: Alasan Keputusan
  • 14. Administrative procedure: Upaya Administratif
  • 15. Legality review: Dasar Hukum Keputusan
  • 16. Legality review: Kewenangan Penerbit
  • 17. Legality review: Kepatuhan Prosedural
  • 18. Legality review: Kesesuaian Substansi
  • 19. Legality review: Akibat Keputusan Tidak Sah
  • 20. Discretion limits: Tujuan Penggunaan Diskresi
  • 21. Discretion limits: Fakta yang Dipertimbangkan
  • 22. Discretion limits: Asas Proporsionalitas
  • 23. Discretion limits: Larangan Penyalahgunaan
  • 24. Discretion limits: Pengujian oleh Pengadilan
  • 25. Procedural fairness: Kesempatan Menyampaikan Posisi
  • 26. Procedural fairness: Akses Bukti
  • 27. Procedural fairness: Netralitas Pengambil Keputusan
  • 28. Procedural fairness: Perlakuan Setara
  • 29. Procedural fairness: Pencatatan Alasan Keputusan
  • 30. Administrative remedies: Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 31. Administrative remedies: Syarat Pemenuhan untuk Setiap Pilihan
  • 32. Administrative remedies: Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial
  • 33. Administrative remedies: Pembatasan Nilai serta Larangan Pemulihan Ganda
  • 34. Administrative remedies: Pelaksanaan Pemulihan yang Disepakati atau Diperintahkan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Tahap Penerbitan Keputusan pada Administrative procedure
  • 36. Prinsip Kunci Agency competence: Batas Diskresi serta Keputusan di Luar Wewenang
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Procedural fairness: Perselisihan tentang Netralitas Pengambil Keputusan
  • 38. Sintesis Administrative Law & Judicial Review: Dasar Pembentukan Otoritas • Dasar Hukum Keputusan • Pemulihan yang Dapat Diminta menurut Dasar Hak
  • 39. Tugas Administrative remedies: Susun Analisis Hubungan Pemulihan Finansial dan Nonfinansial dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Administrative Law & Judicial Review: JDIH Mahkamah Agung; hukum acara dan putusan forum terkait; berkas gugatan serta bukti perkara

BAB 15: Pelaksanaan Putusan dan Sita Aset: Perlawanan Eksekusi serta Perbandingan Contempt

40 pelajaran
  • 01. Pelaksanaan Putusan dan Sita Aset: Perlawanan Eksekusi serta Perbandingan Contempt
  • 02. Isu Pengantar: Execution title dan Dampaknya terhadap Judgment satisfaction
  • 03. Peta Pembahasan: Execution title • Asset seizure • Third-party objections • Contempt availability • Execution resistance • Judgment satisfaction
  • 04. Sasaran Analisis: Putusan yang Dapat Dieksekusi, Dasar Kepemilikan Pihak Ketiga, dan Jumlah Kewajiban Putusan
  • 05. Execution title: Putusan yang Dapat Dieksekusi
  • 06. Execution title: Dokumen Autentik
  • 07. Execution title: Identitas Pihak
  • 08. Execution title: Amar yang Jelas
  • 09. Execution title: Permohonan Pelaksanaan
  • 10. Asset seizure: Identifikasi Objek Sita
  • 11. Asset seizure: Status Kepemilikan
  • 12. Asset seizure: Penetapan Pengadilan
  • 13. Asset seizure: Pelaksanaan oleh Pejabat
  • 14. Asset seizure: Keberatan Pihak Ketiga
  • 15. Third-party objections: Dasar Kepemilikan Pihak Ketiga
  • 16. Third-party objections: Objek yang Terkena Sita
  • 17. Third-party objections: Forum Perlawanan
  • 18. Third-party objections: Bukti Hak
  • 19. Third-party objections: Akibat terhadap Proses Eksekusi
  • 20. Contempt availability: Pengertian Penghinaan terhadap Pengadilan Antarnegara
  • 21. Contempt availability: Perilaku yang Dapat Menghambat Proses
  • 22. Contempt availability: Dasar Kewenangan Pengadilan Menindak
  • 23. Contempt availability: Pembedaan dengan Perlawanan Eksekusi
  • 24. Contempt availability: Batas Penggunaan Istilah dalam Praktik Indonesia
  • 25. Execution resistance: Bentuk Hambatan Pelaksanaan
  • 26. Execution resistance: Perlawanan Debitur
  • 27. Execution resistance: Peralihan Aset
  • 28. Execution resistance: Bantuan Pengamanan
  • 29. Execution resistance: Langkah Lanjutan Pemohon
  • 30. Judgment satisfaction: Jumlah Kewajiban Putusan
  • 31. Judgment satisfaction: Pembayaran Sukarela
  • 32. Judgment satisfaction: Realisasi Aset
  • 33. Judgment satisfaction: Rekonsiliasi Biaya serta Bunga
  • 34. Judgment satisfaction: Pernyataan Pelunasan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Identifikasi Objek Sita pada Asset seizure
  • 36. Prinsip Kunci Execution title: Amar yang Jelas serta Permohonan Pelaksanaan
  • 37. Studi Kasus Hipotetis — Execution resistance: Perselisihan tentang Peralihan Aset
  • 38. Sintesis Pelaksanaan Putusan dan Sita Aset: Perlawanan Eksekusi serta Perbandingan Contempt: Putusan yang Dapat Dieksekusi • Dasar Kepemilikan Pihak Ketiga • Jumlah Kewajiban Putusan
  • 39. Tugas Judgment satisfaction: Susun Analisis Realisasi Aset dengan Bukti serta Alternatif Keputusan
  • 40. Sumber Pembahasan Pelaksanaan Putusan dan Sita Aset: Perlawanan Eksekusi serta Perbandingan Contempt: JDIH Mahkamah Agung; hukum acara dan putusan forum terkait; berkas gugatan serta bukti perkara

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang hukum dagang atau hukum bisnis Indonesia.

Deskripsi

Prosedur hukum perdata, gugatan pemegang saham minoritas, sita jaminan aset, pengakuan keputusan pengadilan asing, dan pengajuan kasasi.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Oil & Gas Law
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

Oil & Gas Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Mining & Mineral Law
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Mining & Mineral Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Geothermal & Renewable Energy Law
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Geothermal & Renewable Energy Law

Konsuli Team

5.0
(1)
600 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000