Ilmu Hukum › SLIDES • Professional

Hukum Investasi dan Pasar Modal

Rezim penanaman modal langsung dan pasar modal Indonesia pasca-UU P2SK No. 4/2023, POJK 2026, emisi IPO, aksi korporasi, pencegahan kejahatan pasar modal, dan transformasi digital.

0.0

100 peserta terdaftar

Dibuat oleh Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak. Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia

Rp50.000 Rp149.000

Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis

Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai kerangka analisis komprehensif dan implementasi praktis.

Daftar Isi

BAB 01: PENGANTAR HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL

19 pelajaran

01. Cover: BAB 1: PENGANTAR HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL
02. Why: Konvergensi Normatif Penanaman Modal Langsung (Direct Investment) dan Transaksi Efek Portofolio Pasca Reformasi UU P2SK
03. Outline: Peta Pembahasan Pengertian Hukum Investasi, Karakteristik Pasar Modal, Alokasi Risiko & Imbal Hasil, Intermediasi Finansial, dan Pasar Perdana vs Sekunder
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Membedakan Rezim Penanaman Modal (UU 25/2007) dari Pasar Modal (UU 8/1995 jo. UU 4/2023), Menilai Kepatuhan Perizinan Berusaha, dan Menguji Hak Investor
05. 1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Investasi dan Pasar Modal
06. 1.2. Konsep Investasi dan Penanaman Modal
07. 1.3. Fungsi Ekonomi dan Keuangan Pasar Modal
08. 1.4. Karakteristik dan Prinsip Dasar Pasar Modal
09. 1.5. Risiko dan Imbal Hasil dalam Investasi
10. 1.6. Investor, Emiten, dan Intermediari
11. 1.7. Pasar Perdana dan Pasar Sekunder
12. 1.8. Pasar Modal sebagai Bagian Sistem Keuangan
13. 1.9. Kepercayaan, Integritas, dan Perlindungan Investor
14. 1.10. Perkembangan Pasar Modal Indonesia
15. Worked Example: Analisis Pengujian Skema Investasi Kolektif Publik Tanpa Izin OJK Menggunakan Parameter Howey Test dan Pasal 4 UU P2SK
16. Quote: Doktrin Keterbukaan Informasi Pasar Modal: Keterbukaan Informasi yang Penuh, Akurat, dan Tepat Waktu (Full and Fair Disclosure) adalah Jiwa Kepercayaan Pasar Keuangan
17. Case Study: Studi Kasus Bab 1: Penghimpunan Dana Investasi Publik Tanpa Pernyataan Pendaftaran & Janji Imbal Hasil Pasti (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
18. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 1: Fondasi Hukum Investasi dan Pasar Modal Indonesia yang Berintegritas
19. Referensi: UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, UU No. 8/1995 jo. UU No. 4/2023 (UU P2SK), PP No. 5/2021 (Perizinan Berbasis Risiko), POJK No. 3/2026

BAB 02: SUMBER DAN LANDASAN HUKUM PASAR MODAL DAN INVESTASI

19 pelajaran

01. Cover: BAB 2: SUMBER DAN LANDASAN HUKUM PASAR MODAL DAN INVESTASI
02. Why: Menavigasi Hierarki Regulasi Sektor Keuangan Pasca Reformasi Omnibus UU P2SK, PP No. 28/2025, dan Kodifikasi POJK 2026
03. Outline: Peta Pembahasan Hierarki Norma Keuangan, Reformasi Substansi UU P2SK, Hubungan Hukum Publik-Perdata Pasar Modal, Self-Regulatory Organization (SRO), dan Harmonisasi Lintas Rezim
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menilai Validitas Peraturan SRO terhadap POJK, Mengharmonisasikan Konflik Norma Kontraktual Rekening Efek, dan Mencegah Pelanggaran Kepatuhan
05. 2.1. Hierarki Peraturan Perundang-undangan
06. 2.2. Undang-Undang Pasar Modal dan Perubahannya
07. 2.3. Undang-Undang Penanaman Modal dan Reformasi Perizinan
08. 2.4. Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan
09. 2.5. Undang-Undang Perseroan Terbatas
10. 2.6. Peraturan OJK sebagai Aturan Pelaksana
11. 2.7. Peraturan Self-Regulatory Organization
12. 2.8. Hukum Perjanjian dalam Pasar Modal
13. 2.9. Hukum Pidana dalam Pasar Modal
14. 2.10. Harmonisasi Hukum Investasi dan Pasar Modal
15. Worked Example: Analisis Benturan Klausula Eksonerasi Perjanjian Pembukaan Rekening Efek dengan Ketentuan Perlindungan Konsumen POJK No. 3/2026
16. Quote: Kaidah Stufenbautheorie Sektor Keuangan: Peraturan Bursa Efek dan Aturan Teknis SRO Memperoleh Delegasi Wewenang Sah dari Undang-Undang Melalui Otoritas Jasa Keuangan
17. Case Study: Studi Kasus Bab 2: Konflik Norma Klausula Kontrak Rekening Efek, Kepatuhan POJK 3/2026, & Perizinan Akuisisi Lintas Sektor (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
18. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 2: Arsitektur Normatif Investasi dan Pasar Modal Menghadapi Kompleksitas Transaksi Modern
19. Referensi: UU No. 4/2023 (UU P2SK), UU No. 12/2011 jo. UU No. 13/2022, PP No. 28/2025, POJK No. 3/2026, Peraturan Pencatatan BEI

BAB 03: KELEMBAGAAN DAN OTORITAS PASAR MODAL

19 pelajaran

01. Cover: BAB 3: KELEMBAGAAN DAN OTORITAS PASAR MODAL
02. Why: Membedah Arsitektur Kelembagaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tiga Pilar SRO (BEI, KPEI, KSEI), dan Peran Intermediari Terlisensi
03. Outline: Peta Pembahasan Wewenang Pengawasan Terintegrasi OJK, Fungsi Pencatatan BEI, Kliring Sentral KPEI, Kustodian Sentral KSEI, Perusahaan Efek (POJK 3/2026), dan Manajer Investasi (POJK 5/2026)
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Memetakan Batas Wewenang Penyelidikan OJK, Menilai Kepatuhan Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD), dan Menganalisis Default Resolution SRO
05. 3.1. Otoritas Jasa Keuangan
06. 3.2. Bursa Efek Indonesia
07. 3.3. Lembaga Kliring dan Penjaminan
08. 3.4. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
09. 3.5. Perusahaan Efek
10. 3.6. Penjamin Emisi Efek
11. 3.7. Perantara Pedagang Efek
12. 3.8. Manajer Investasi
13. 3.9. Profesi dan Lembaga Penunjang
14. 3.10. Koordinasi Antarlembaga dalam Stabilitas Sistem Keuangan
15. Worked Example: Penerapan Tata Kelola Default Management KPEI dan KSEI saat Terjadi Kegagalan Kliring Transaksi Bursa Bernilai Ratusan Miliar Rupiah
16. Quote: Doktrin Pengawasan Terintegrasi OJK: Pengawasan Terpadu Konglomerasi Keuangan Menjamin Stabilitas Sistem Finansial Nasional dan Perlindungan Konsumen
17. Case Study: Studi Kasus Bab 3: Gagal Serah Transaksi Repo Sekuritas, Pelanggaran MKBD POJK 3/2026, & Krisis Likuiditas Reksa Dana (POJK 5/2026) (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
18. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 3: Arsitektur Kelembagaan Pasar Modal yang Menjamin Integritas dan Kelancaran Transaksi
19. Referensi: UU No. 21/2011 tentang OJK jo. UU P2SK, POJK No. 3/2026 (Tata Kelola Perusahaan Efek), POJK No. 5/2026 (Manajer Investasi), Rule Book BEI, KPEI & KSEI

BAB 04: PELAKU DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

19 pelajaran

01. Cover: BAB 4: PELAKU DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
02. Why: Memastikan Kepatuhan Gatekeepers Independen (Konsultan Hukum, Akuntan Publik, Penilai, Notaris, Wali Amanat) Demi Mencegah Fraud Finansial
03. Outline: Peta Pembahasan Emiten vs Perusahaan Publik, Hak Pemodal Institusional vs Ritel, Peran Biro Administrasi Efek (BAE), Bank Kustodian, Wali Amanat Obligasi, dan Tanggung Jawab Profesi Penunjang
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menguji Tanggung Jawab Hukum Konsultan Hukum Pasar Modal atas Legal Audit Cacat, Menilai Independensi Akuntan Publik, dan Menganalisis Kewajiban Fiduciary Wali Amanat
05. 4.1. Emiten
06. 4.2. Perusahaan Publik
07. 4.3. Investor
08. 4.4. Kustodian
09. 4.5. Biro Administrasi Efek
10. 4.6. Wali Amanat
11. 4.7. Akuntan Publik
12. 4.8. Konsultan Hukum Pasar Modal
13. 4.9. Notaris Pasar Modal
14. 4.10. Penilai dan Profesi Penunjang Lainnya
15. Worked Example: Analisis Pertanggungjawaban Perdata dan Administratif Kantor Akuntan Publik atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Emiten yang Mengandung Fraud
16. Quote: Doktrin Gatekeepers Pasar Modal: Profesi Penunjang Memikul Tanggung Jawab Fiduciary Publik; Opini dan Audit Hukum Bukan Sekadar Formalitas Transaksi, Melainkan Tameng Kebenaran
17. Case Study: Studi Kasus Bab 4: Kegagalan Gatekeepers dalam Gagal Bayar Obligasi Korporasi, Konflik Wali Amanat, & Manipulasi Audit (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
18. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 4: Integritas Pelaku dan Gatekeepers Pasar Modal sebagai Benteng Utama Kepercayaan Investor
19. Referensi: UU Pasar Modal Pasal 64–69 jo. UU P2SK, POJK Standar Profesi Penunjang Pasar Modal, Standar Audit SPAP, Kode Etik HKHPM

BAB 05: EFEK DAN INSTRUMEN INVESTASI PASAR MODAL

19 pelajaran

01. Cover: BAB 5: EFEK DAN INSTRUMEN INVESTASI PASAR MODAL
02. Why: Membedah Spektrum Instrumen Efek dari Saham, Obligasi, Sukuk, Kontrak Investasi Kolektif (KIK-EBA, DIRE, DINFRA), hingga Derivatif Kompleks
03. Outline: Peta Pembahasan Definisi Efek (Pasal 1 angka 5 UUPM), Karakteristik Saham Ekuitas, Instrumen Utang Obligasi Korporasi, Prinsip Kepemilikan Sukuk, True Sale Sekuritisasi EBA, dan Kontrak Berjangka
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Membedakan Sifat Kebendaan Efek Portofolio, Menilai Keabsahan True Sale Pengalihan Piutang KIK-EBA dari Risiko Insolvensi, dan Menelaah Risiko Misselling Derivatif
05. 5.1. Pengertian dan Klasifikasi Efek
06. 5.2. Saham
07. 5.3. Obligasi
08. 5.4. Sukuk
09. 5.5. Reksa Dana
10. 5.6. Exchange Traded Fund
11. 5.7. Efek Beragun Aset
12. 5.8. Dana Investasi Real Estat
13. 5.9. Derivatif Efek
14. 5.10. Pemilihan Instrumen dan Kesesuaian Investasi
15. Worked Example: Analisis Pengujian Doktrin True Sale dan Kepailitan Originator dalam Struktur Efek Beragun Aset Kontrak Investasi Kolektif (KIK-EBA)
16. Quote: Prinsip Sekuritisasi Efek: Pemisahan Aset Portofolio (Ring-Fencing) dari Aset Pribadi Originator Menjamin Perlindungan Investor dari Risiko Kepailitan Entitas Sponsor
17. Case Study: Studi Kasus Bab 5: Kepailitan Penerbit Obligasi & Sukuk, Sengketa True Sale KIK-EBA, serta Misselling Derivatif ke Pensiunan (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
18. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 5: Spektrum Instrumen Efek di Pasar Modal Indonesia yang Semakin Inovatif dan Variatif
19. Referensi: UU Pasar Modal jo. UU P2SK, POJK No. 65/POJK.04/2017 (Penerbitan Obligasi & Sukuk), POJK No. 20/POJK.04/2020 (KIK-EBA), Fatwa DSN-MUI tentang Sukuk

BAB 06: PENAWARAN UMUM DAN INITIAL PUBLIC OFFERING

19 pelajaran

01. Cover: BAB 6: PENAWARAN UMUM DAN INITIAL PUBLIC OFFERING
02. Why: Mengatur Seluruh Rangkaian IPO dari Uji Tuntas Yuridis (LDD), Prospektus Penawaran Umum, Pernyataan Pendaftaran OJK, hingga Penjatahan Saham
03. Outline: Peta Pembahasan Definisi Penawaran Umum, Tahap Persiapan Internal & Restrukturisasi, Pernyataan Pendaftaran Efektif OJK, Tanggung Jawab Hukum Prospektus, Penjamin Emisi (Underwriting), dan Sistem e-IPO
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menyusun Laporan Pemeriksaan Hukum (Legal Due Diligence) IPO, Mengidentifikasi Informasi Material Menyesatkan (Misleading Statements), dan Menguji Pelanggaran e-IPO
05. 6.1. Konsep Penawaran Umum
06. 6.2. Initial Public Offering
07. 6.3. Persiapan IPO
08. 6.4. Pernyataan Pendaftaran
09. 6.5. Prospektus
10. 6.6. Due Diligence Penawaran Umum
11. 6.7. Peran Penjamin Emisi
12. 6.8. Penentuan Harga dan Alokasi
13. 6.9. Pencatatan Efek di Bursa
14. 6.10. Tanggung Jawab Hukum dalam Penawaran Umum
15. Worked Example: Analisis Potensi Tanggung Jawab Renteng Direksi dan Penjamin Emisi atas Kelalaian Pengungkapan Gugatan Kepailitan Anak Perusahaan dalam Prospektus IPO
16. Quote: Doktrin Tanggung Jawab Prospektus: Setiap Pihak yang Menandatangani Prospektus Bertanggung Jawab Penuh atas Kebenaran Semua Data, Fakta, dan Pernyataan yang Termuat di Dalamnya
17. Case Study: Studi Kasus Bab 6: Penyembunyian Gugatan Sengketa Lahan dalam Prospektus IPO, Penyelewengan Dana IPO, & Manipulasi Alokasi Nominee (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
18. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 6: Rezim Hukum Penawaran Umum dan IPO yang Mengedepankan Transparansi Total
19. Referensi: UU Pasar Modal Pasal 70–84 jo. UU P2SK, POJK No. 7/POJK.04/2021 (Dokumen Penawaran Umum), POJK No. 41/POJK.04/2020 (e-IPO)

BAB 07: TRANSAKSI DAN PERDAGANGAN EFEK

19 pelajaran

01. Cover: BAB 7: TRANSAKSI DAN PERDAGANGAN EFEK
02. Why: Menjamin Kepastian Hukum Mekanisme Perdagangan Bursa, Pencatatan Rekening Efek, Pemindahbukuan Tanpa Warkat (Scripless), dan Siklus T+2
03. Outline: Peta Pembahasan Mekanisme JATS BEI, Rekening Dana Nasabah (RDN), Penitipan Kolektif KSEI, Penyelesaian Transaksi T+2 oleh KPEI, Transaksi Marjin, dan Larangan Naked Short Selling
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menganalisis Klausul Kontrak Pembukaan Rekening Marjin, Menilai Keabsahan Forced Sell oleh Broker, dan Menangani Sengketa Gagal Serah Efek
05. 7.1. Pasar Perdana
06. 7.2. Pasar Sekunder
07. 7.3. Mekanisme Perdagangan Saham
08. 7.4. Rekening Efek dan Rekening Dana Nasabah
09. 7.5. Penitipan Kolektif
10. 7.6. Penyelesaian Transaksi
11. 7.7. Transaksi Margin
12. 7.8. Short Selling
13. 7.9. Perdagangan Elektronik
14. 7.10. Kegagalan Penyelesaian dan Default Management
15. Worked Example: Analisis Keabsahan Tindakan Likuidasi Paksa (Forced Sell) Portofolio Saham Nasabah Marjin Saat Terjadi Kegagalan Sistem Elektronik Aplikasi Broker
16. Quote: Prinsip Penyelesaian Transaksi Efek: Delivery Versus Payment (DVP) dan Novasi Sentral Menghilangkan Risiko Kredit Bilateral dan Menjamin Integritas Likuiditas Pasar Modal
17. Case Study: Studi Kasus Bab 7: Gugatan Forced Sell Transaksi Margin saat Aplikasi Broker Down, Naked Short Selling, & Eksekusi ACS KPEI (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
18. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 7: Kepastian Hukum Transaksi dan Penyelesaian Efek di Pasar Sekunder Modern
19. Referensi: POJK No. 55/POJK.04/2020 (Pembiayaan Transaksi Efek), POJK No. 3/2026, Peraturan KPEI tentang Kliring dan Penjaminan, Peraturan KSEI tentang Penitipan Kolektif

BAB 08: KETERBUKAAN INFORMASI DAN TATA KELOLA EMITEN

19 pelajaran

01. Cover: BAB 8: KETERBUKAAN INFORMASI DAN TATA KELOLA EMITEN
02. Why: Menegakkan Prinsip Keterbukaan Informasi Berkala dan Insidental Serta Menerapkan Tata Kelola Korporasi yang Baik (Good Corporate Governance / GCG)
03. Outline: Peta Pembahasan Prinsip Full and Fair Disclosure, Pengumuman Fakta Material Segera (POJK 31/2015), Pelaporan Keuangan Berkala, Transaksi Afiliasi & Benturan Kepentingan (POJK 42/2020), Transaksi Material (POJK 17/2020), dan Organ Emiten (Komisaris Independen, Komite Audit, Corporate Secretary)
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menilai Kebutuhan Persetujuan RUPS Independen pada Transaksi Benturan Kepentingan, Menghitung Batas Transaksi Material 20% dan 50%, serta Menangani Keterlambatan Laporan
05. 8.1. Prinsip Full and Fair Disclosure
06. 8.2. Informasi atau Fakta Material
07. 8.3. Keterbukaan Berkala
08. 8.4. Keterbukaan Insidental
09. 8.5. Laporan Keuangan Emiten
10. 8.6. Good Corporate Governance
11. 8.7. Direksi Perusahaan Terbuka
12. 8.8. Dewan Komisaris
13. 8.9. Komite Audit
14. 8.10. Sanksi atas Pelanggaran Keterbukaan
15. Worked Example: Penerapan Uji Transaksi Benturan Kepentingan (Conflict of Interest Test) dalam Transaksi Pembelian Lahan Milik Pemegang Saham Pengendali oleh Emiten
16. Quote: Doktrin Transparansi Korporasi: Informasi Material yang Dapat Mempengaruhi Harga Efek atau Keputusan Investor Harus Disampaikan Seketika kepada Publik; Keterlambatan Adalah Pelanggaran Hukum
17. Case Study: Studi Kasus Bab 8: Manipulasi Laporan Keuangan (Window Dressing), Keterlambatan Pengumuman Gagal Bayar, & Transaksi Benturan Kepentingan Tanpa RUPS Independen (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
18. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 8: Sinergi Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Emiten sebagai Pondasi Fundamental Pasar Sehat
19. Referensi: POJK No. 31/POJK.04/2015 (Keterbukaan Informasi Fakta Material), POJK No. 42/POJK.04/2020 (Transaksi Afiliasi & Benturan Kepentingan), POJK No. 17/POJK.04/2020 (Transaksi Material)

BAB 09: AKSI KORPORASI DAN HAK INVESTOR

19 pelajaran

01. Cover: BAB 9: AKSI KORPORASI DAN HAK INVESTOR
02. Why: Mengatur Implikasi Yuridis Transformasi Kepemilikan dan Modal Korporasi Terhadap Hak-Hak Fundamental Pemegang Saham Publik
03. Outline: Peta Pembahasan RUPS Emiten, Kebijakan Dividen, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD / Rights Issue), Penambahan Modal Tanpa HMETD (Private Placement), Buyback Saham, Penggabungan & Peleburan, Akuisisi Pengendalian, dan Penawaran Tender Wajib (Mandatory Tender Offer / POJK 9/2018)
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menganalisis Rasio Dilusi Saham Pemegang Saham Minoritas, Menilai Kewajiban Penawaran Tender Wajib Pasca-Akuisisi, dan Menguji Hak Penilaian Saham Wajar (Appraisal Rights)
05. 9.1. Rapat Umum Pemegang Saham
06. 9.2. Dividen
07. 9.3. Rights Issue dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
08. 9.4. Private Placement
09. 9.5. Stock Split dan Reverse Stock
10. 9.6. Saham Bonus
11. 9.7. Buyback Saham
12. 9.8. Merger dan Konsolidasi
13. 9.9. Akuisisi dan Perubahan Pengendalian
14. 9.10. Tender Offer dan Perlindungan Pemegang Saham
15. Worked Example: Analisis Kewajiban Mandatory Tender Offer Akibat Terjadinya Perubahan Pengendali Baru Emiten Terbuka Melalui Skema Akuisisi Tidak Langsung (Indirect Acquisition)
16. Quote: Prinsip Perlindungan Hak Pemegang Saham Minoritas: Setiap Perubahan Pengendalian Perusahaan Terbuka Mewajibkan Pengendali Baru Memberikan Kesempatan Keluar yang Adil Bagi Pemegang Saham Publik Melalui Penawaran Tender Wajib
17. Case Study: Studi Kasus Bab 9: Penghindaran Mandatory Tender Offer melalui Acting in Concert, Dilusi Paksa Private Placement, & Sengketa Hak Appraisal Merger (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
18. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 9: Keseimbangan Aksi Korporasi dan Perlindungan Hak Investor Minoritas
19. Referensi: POJK No. 9/POJK.04/2018 (Pengambilalihan Perusahaan Terbuka), POJK No. 32/POJK.04/2015 jo. 14/2019 (Rights Issue), POJK No. 15/POJK.04/2020 (RUPS Emiten)

BAB 10: PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR

19 pelajaran

01. Cover: BAB 10: PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR
02. Why: Membangun Jaring Pengaman Komprehensif Melalui Perlindungan Preventif, Segregasi Dana Nasabah, Ganti Rugi SIPF, dan Forum Penyelesaian Sengketa
03. Outline: Peta Pembahasan Perlindungan Preventif vs Represif, Pemisahan Aset Nasabah dari Aset Broker, Indonesia Securities Investor Protection Fund (SIPF), Mekanisme Pengaduan Nasabah OJK, Mediasi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK), dan Gugatan Perdata Class Action
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Mengajukan Klaim Ganti Rugi Aset Nasabah ke Indonesia SIPF, Memilih Jalur Mediasi/Arbitrase LAPS SJK, dan Mengidentifikasi Pelanggaran Fiduciary Intermediari
05. 10.1. Konsep Perlindungan Investor
06. 10.2. Perlindungan Preventif
07. 10.3. Perlindungan Represif dan Pemulihan
08. 10.4. Hak Investor atas Informasi
09. 10.5. Perlindungan Aset Investor
10. 10.6. Dana Perlindungan Pemodal
11. 10.7. Pengaduan Investor
12. 10.8. Penyelesaian Sengketa
13. 10.9. Gugatan Perdata Investor
14. 10.10. Perlindungan Investor Ritel
15. Worked Example: Analisis Persyaratan dan Batas Maksimal Klaim Ganti Rugi Hilangnya Saham Nasabah Akibat Fraud Perusahaan Efek Melalui Dana Perlindungan Pemodal Indonesia SIPF
16. Quote: Kaidah Perlindungan Investor Pasar Modal: Dana dan Efek Nasabah yang Dikelola Perusahaan Efek Wajib Disegregasikan Secara Mutlak dan Kebal dari Sitaan Kreditur Perusahaan Efek yang Bangkrut
17. Case Study: Studi Kasus Bab 10: Penggelapan Saham Nasabah oleh Oknum Broker yang Dicabut Izinnya, Klaim Indonesia SIPF, & Sengketa Mediasi LAPS SJK (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
18. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 10: Ekosistem Perlindungan Hukum Pemodal yang Tangguh dan Berkeadilan
19. Referensi: POJK No. 61/POJK.04/2020 (LAPS SJK), POJK No. 30/POJK.04/2016 (Dana Perlindungan Pemodal / SIPF), UU No. 4/2023 (UU P2SK Bab Perlindungan Konsumen)

BAB 11: KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DI PASAR MODAL

19 pelajaran

01. Cover: BAB 11: KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DI PASAR MODAL
02. Why: Memberantas Praktik Curang yang Merusak Integritas Mekanisme Pembentukan Harga Wajar Efek dan Merugikan Kepercayaan Publik Pasar Modal
03. Outline: Peta Pembahasan Insider Trading (Informasi Orang Dalam), Tipping & Tippee Liability, Manipulasi Pasar (Pasal 91–93 UUPM), Skema Semu Wash Sale, Pumping and Dumping, Misleading Information & Fraud, serta Praktik Front Running Dealer Sekuritas
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Membuktikan Unsur Orang Dalam dan Fakta Material Non-Publik (Insider Trading), Menganalisis Pola Transaksi Semu Saham Gorengan, dan Menerapkan Sanksi Pidana Pasar Modal
05. 11.1. Konsep Kejahatan Pasar Modal
06. 11.2. Insider Trading
07. 11.3. Tipping dan Tippee Liability
08. 11.4. Manipulasi Pasar
09. 11.5. Cornering the Market
10. 11.6. Wash Sale dan Transaksi Semu
11. 11.7. Pump and Dump
12. 11.8. Misleading Information dan Fraud
13. 11.9. Front Running
14. 11.10. Sanksi Pelanggaran Pasar Modal
15. Worked Example: Analisis Pola Transaksi Semu (Wash Sale) dan Pembentukan Harga Rekayasa Saham Berdasarkan Log Audit Transaksi Bursa Efek
16. Quote: Doktrin Anti-Fraud Pasar Modal: Pasar Modal Harus Berjalan Berdasarkan Kekuatan Permintaan dan Penawaran Murni; Segala Bentuk Manipulasi dan Penyalahgunaan Informasi Orang Dalam Adalah Kejahatan Serius Terhadap Perekonomian Negara
17. Case Study: Studi Kasus Bab 11: Konspirasi Insider Trading Akuisisi Farmasi, Skema Pump and Dump Grup Telegram, & Front Running Dealer Sekuritas (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
18. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 11: Pemberantasan Kejahatan Pasar Modal Demi Integritas dan Kredibilitas Pasar Modal Indonesia
19. Referensi: UU Pasar Modal Pasal 86–99 jo. UU P2SK, Putusan Pengadilan Tipikor terkait Kasus Jiwasraya dan Asabri, Standar Investigasi IOSCO

BAB 12: PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL

19 pelajaran

01. Cover: BAB 12: PENEGAKAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL
02. Why: Menegakkan Kepatuhan Hukum Secara Tegas Melalui Instrumen Pemeriksaan OJK, Gugatan Perdata Ganti Rugi, Disgorgement Fund, dan Penuntutan Pidana
03. Outline: Peta Pembahasan Pengawasan Off-site & On-site OJK, Prosedur Pemeriksaan dan Penyidikan Khusus OJK, Sanksi Administratif & Denda Finansial, Gugatan Ganti Rugi Keperdataan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Disgorgement (Pengembalian Keuntungan Tidak Sah), dan Arbitrase Pasar Modal LAPS SJK
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menghadapi Proses Pemeriksaan Penegak Hukum OJK, Menghitung Nilai Disgorgement Fund, dan Menilai Kekuatan Eksekutorial Putusan Arbitrase LAPS SJK
05. 12.1. Konsep Penegakan Hukum Pasar Modal
06. 12.2. Pengawasan OJK
07. 12.3. Pemeriksaan
08. 12.4. Penyidikan Tindak Pidana
09. 12.5. Sanksi Administratif
10. 12.6. Pertanggungjawaban Perdata
11. 12.7. Pertanggungjawaban Pidana
12. 12.8. Pertanggungjawaban Korporasi
13. 12.9. Alternatif Penyelesaian Sengketa
14. 12.10. Efektivitas Penegakan Hukum
15. Worked Example: Penerapan Perhitungan Sanksi Pemulihan Kerugian Keuntungan Tidak Sah (Disgorgement) dan Dana Kompensasi Korban Pasar Modal Berdasarkan POJK No. 65/POJK.04/2020
16. Quote: Prinsip Disgorgement Pasar Modal: Pelaku Kejahatan Finansial Tidak Boleh Menikmati Satu Rupiah Pun dari Keuntungan Haram yang Diperoleh Melalui Pelanggaran Hukum Pasar Modal
17. Case Study: Studi Kasus Bab 12: Penghancuran Bukti saat Pemeriksaan OJK, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Manajer Investasi, & Eksekusi Putusan Arbitrase LAPS SJK (Uji 10 Pertanyaan Analidis Yuridis)
18. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 12: Kredibilitas Penegakan Hukum Terintegrasi Demi Keadilan dan Efek Jera Pelanggar Pasar Modal
19. Referensi: UU No. 21/2011 jo. UU P2SK Pasal 49 (Kewenangan Penyidikan OJK), POJK No. 65/POJK.04/2020 (Disgorgement Fund), Perma No. 13/2016 (Pidana Korporasi)

BAB 13: HUKUM INVESTASI DAN MANAJEMEN INVESTASI

19 pelajaran

01. Cover: BAB 13: HUKUM INVESTASI DAN MANAJEMEN INVESTASI
02. Why: Menyelaraskan Tata Kelola Investasi Langsung Berbasis Risiko dengan Fiduciary Duty Manajer Investasi Pengelola Kontrak Portofolio Reksa Dana
03. Outline: Peta Pembahasan Penanaman Modal Langsung vs Portofolio, Klasifikasi PMA/PMDN, Positive Investment List (Perpres 10/2021 jo. 49/2021), Kewajiban Fiduciary Manajer Investasi (POJK 5/2026), Larangan Janji Return Pasti, dan Batas Konsentrasi Portofolio 10% (Single Obligor Limit)
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menganalisis Struktur Kepemilikan PMA Sesuai Daftar Positif Investasi, Menguji Kepatuhan Batas Single Obligor Reksa Dana, dan Mencegah Kickback Transaksi
05. 13.1. Konsep Hukum Investasi
06. 13.2. Investasi Langsung dan Investasi Portofolio
07. 13.3. Investor Domestik dan Asing
08. 13.4. Tujuan Investasi
09. 13.5. Hubungan Risiko dan Imbal Hasil
10. 13.6. Diversifikasi Portofolio
11. 13.7. Manajemen Portofolio
12. 13.8. Profil Risiko Investor
13. 13.9. Kewajiban Manajer Investasi
14. 13.10. Etika Investasi
15. Worked Example: Analisis Pelanggaran Fiduciary Duty Manajer Investasi yang Melakukan Pembelian Saham Terafiliasi Berkinerja Buruk Demi Kepentingan Pemilik Modal
16. Quote: Kaidah Fiduciary Duty Manajer Investasi: Manajer Investasi Wajib Mengelola Portofolio Investasi Kolektif Semata-Mata Demi Kepentingan Terbaik Pemodal dengan Standar Keahlian, Ketekunan, dan Kejujuran Tertinggi
17. Case Study: Studi Kasus Bab 13: Reksa Dana Janji Fixed Return, Pelanggaran Batas Single Obligor 10%, Kickback Broker, & Sengketa Perjanjian Nominee PMA (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
18. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 13: Sinergi Hukum Penanaman Modal dan Tata Kelola Profesional Manajemen Investasi
19. Referensi: UU Penanaman Modal No. 25/2007, Perpres No. 10/2021 jo. Perpres No. 49/2021, POJK No. 5/2026 tentang Manajer Investasi, POJK No. 23/POJK.04/2016 (Reksa Dana)

BAB 14: PASAR MODAL SYARIAH DAN INVESTASI BERKELANJUTAN

19 pelajaran

01. Cover: BAB 14: PASAR MODAL SYARIAH DAN INVESTASI BERKELANJUTAN
02. Why: Mengintegrasikan Prinsip Syariah Muamalah Bebas Riba, Gharar, dan Maysir dengan Standar Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) Kontemporer
03. Outline: Peta Pembahasan Prinsip Syariah Pasar Modal, Screening Daftar Efek Syariah (DES - Rasio Utang 45% dan Pendapatan Non-Halal 10%), Saham Syariah, Sukuk Ijarah/Mudharabah, Green Bonds, Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), Keuangan Berkelanjutan (POJK 51/2017), dan Bursa Karbon (POJK 10/2026)
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menguji Kepatuhan Rasio Keuangan DES, Menilai Validitas Akad Syariah Penerbitan Sukuk, Mencegah Greenwashing ESG, dan Menganalisis Legalitas Perdagangan Unit Karbon
05. 14.1. Konsep Pasar Modal Syariah
06. 14.2. Larangan Riba
07. 14.3. Larangan Gharar dan Maysir
08. 14.4. Daftar Efek Syariah
09. 14.5. Saham Syariah
10. 14.6. Sukuk
11. 14.7. Reksa Dana Syariah
12. 14.8. Pengawasan Syariah
13. 14.9. Sustainable Investment
14. 14.10. ESG, Green Investment, dan Bursa Karbon
15. Worked Example: Analisis Cacat Akad Syariah dan Klaim Greenwashing atas Penerbitan Green Sukuk Korporasi yang Mengalokasikan Sebagian Dana ke Pembangkit Listrik Berbasis Fosil
16. Quote: Doktrin Keuangan Berkelanjutan dan Syariah: Pertumbuhan Ekonomi Tidak Boleh Dikejar dengan Mengorbankan Etika Keagamaan, Keadilan Distribusi, dan Kelestarian Lingkungan Hidup Planet Bumi
17. Case Study: Studi Kasus Bab 14: Pelanggaran Rasio Utang DES, Penyelewengan Dana Green Sukuk untuk Batu Bara (Greenwashing), & Sengketa Unit Karbon di Bursa Karbon (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
18. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 14: Konvergensi Pasar Modal Syariah dan Keuangan Berkelanjutan sebagai Masa Depan Investasi Beretika
19. Referensi: POJK No. 35/POJK.04/2017 (Kriteria Penerbitan DES), POJK No. 51/POJK.03/2017 (Keuangan Berkelanjutan), POJK No. 10/2026 (Bursa Karbon), Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011

BAB 15: TRANSFORMASI DIGITAL DAN MASA DEPAN HUKUM PASAR MODAL

19 pelajaran

01. Cover: BAB 15: TRANSFORMASI DIGITAL DAN MASA DEPAN HUKUM PASAR MODAL
02. Why: Menjawab Disrupsi Otomasi Digital, Keamanan Siber Platform Online Trading, Tokenisasi Aset Kripto (POJK 27/2024 jo. 23/2025), dan Perlindungan Data Pribadi Finansial
03. Outline: Peta Pembahasan Digitalisasi Perdagangan Efek, Electronic KYC (e-KYC), Securities Crowdfunding (POJK 57/2020), Pengalihan Pengawasan Aset Keuangan Digital & Aset Kripto ke OJK, Algorithmic Trading & AI, Kepatuhan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP No. 27/2022), dan Ketahanan Siber Sektor Finansial
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menilai Kepatuhan Pengelola Platform e-KYC terhadap UU PDP, Menguji Tanggung Jawab Hukum Kebocoran Akun Trading Online, dan Menganalisis Rezim Regulasi Aset Kripto OJK
05. 15.1. Digitalisasi Pasar Modal
06. 15.2. Online Trading
07. 15.3. Electronic Know Your Customer
08. 15.4. Financial Technology dan Investasi
09. 15.5. Securities Crowdfunding
10. 15.6. Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto
11. 15.7. Artificial Intelligence dalam Investasi
12. 15.8. Perlindungan Data Investor
13. 15.9. Cybercrime di Pasar Modal
14. 15.10. Arah Masa Depan Regulasi Pasar Modal
15. Worked Example: Analisis Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Platform Trading Online atas Serangan Siber Account Takeover yang Menguras Portofolio Saham Investor Publik
16. Quote: Prinsip Transformasi Digital Finansial: Inovasi Teknologi Keuangan Digital Harus Selaras dengan Ketahanan Sistem Siber, Integritas Perlindungan Data Pribadi, dan Kepastian Hukum Bagi Pengguna Jasa
17. Case Study: Studi Kasus Bab 15: Kebocoran Data Biometrik e-KYC, Peretasan Account Takeover Aplikasi Trading, Gagal Bayar SCF, & Penawaran Koin Kripto Ilegal (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
18. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 15: Menavigasi Era Baru Transformasi Digital dan Batas Regulasi Pasar Modal Masa Depan
19. Referensi: UU No. 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), UU P2SK Bab Aset Keuangan Digital & Kripto, POJK No. 27/2024 jo. 23/2025 (Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan), POJK No. 57/POJK.04/2020 (Securities Crowdfunding)

Persyaratan

Memiliki pemahaman dasar terkait bidang studi ini.

Deskripsi

Kajian komprehensif hukum investasi dan pasar modal Indonesia pasca reformasi Omnibus UU P2SK No. 4 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025, serta kodifikasi POJK 2026.

Instruktur

Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak.

S.H., S.Psi., M.M., M.T., MBA., M.A., M.Sc., PMP, IPM, CRP, C.Med., ACPE, PMP

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 54 Ebook Interaktif

Dr. Ir. Bagus Satrio Utomo P., Ak., S.H., S.Psi., M.M., M.T., MBA., M.A., M.Sc., PMP, IPM, CRP, C.Med., ACPE, PMP memberikan solusi: Hukum, Teknik, Data Science, Akuntansi, Keuangan, dan Psikologi. Pengalaman profesional 12 tahun lebih di bidang engineering teknis, kontraktual, dan analis strategis di Pertamina, Jasamarga, Telkom, serta dosen tetap Universitas Muhammadiyah.