Ilmu Hukum › SLIDES • Foundation

Pengantar Hukum Indonesia

Sistem Tata Hukum Nasional, Lembaga Peradilan, dan Pengantar Hukum Positif Indonesia

Terlaris

5.0

320 peserta terdaftar

Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia

Rp1.000 Rp149.000

Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis

Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai dasar-dasar sistem hukum perdata, pidana, tata negara, dan administrasi.

Memahami alur proses peradilan di Indonesia secara menyeluruh.

Daftar Isi

BAB 01: Sistem Hukum Indonesia

24 pelajaran

01. Cover: Bab 1: Sistem Hukum Indonesia
02. Why: Konvergensi Mazhab Hukum Global dan Karakteristik Khusus Pluralisme Hukum Indonesia Berlandaskan Pancasila
03. Outline: Peta Pembahasan Definisi Sistem Hukum, Elemen Friedman (Struktur, Substansi, Kultur), Mazhab Hukum Dunia, dan Tipologi Hukum Nasional
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Mengidentifikasi Komponen Sistem Hukum, Membedakan Karakteristik Civil Law vs Common Law, dan Menganalisis Interaksi Pluralisme Hukum
05. 1.1. Pengertian Sistem dan Elemen Sistem Hukum
06. 1.1.1. Definisi Sistem Hukum
07. 1.1.2. Elemen-elemen Sistem Hukum (Friedman)
08. 1.2. Mazhab-mazhab Sistem Hukum Dunia
09. 1.2.1. Sistem Hukum Eropa Kontinental (Civil Law System)
10. 1.2.2. Sistem Hukum Anglo-Saxon (Common Law System)
11. 1.2.3. Sistem Hukum Adat (Customary Law System)
12. 1.2.4. Sistem Hukum Islam (Islamic Law System)
13. 1.3. Karakteristik Sistem Hukum Eropa Kontinental sebagai Warisan Kolonial
14. 1.4. Karakteristik Sistem Hukum Adat sebagai Hukum Asli Bangsa
15. 1.5. Karakteristik Sistem Hukum Islam sebagai Hukum yang Hidup
16. 1.6. Konvergensi dan Pluralisme dalam Sistem Hukum Indonesia
17. 1.7. Politik Pembangunan Sistem Hukum Nasional Berdasarkan Pancasila
18. 1.7.1. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum
19. 1.7.2. Tujuan Pembangunan Hukum Nasional
20. Worked Example: Analisis Interaksi Tiga Sistem Hukum (Adat, Islam, dan Barat/Eropa Kontinental) dalam Sengketa Harta Bersama Warisan Keluarga
21. Quote: Doktrin Sistem Hukum Lawrence M. Friedman: Hukum Efektif Memerlukan Harmonisasi Struktur Penegak, Kualitas Substansi Norma, dan Kepatuhan Kultur Budaya Hukum
22. Case Study: Studi Kasus Bab 1: Benturan Norma Adat, Hukum Perdata Barat, dan Regulasi Positif dalam Sengketa Kepemilikan Lahan Keluarga (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
23. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 1: Pluralisme Hukum sebagai Jati Diri dan Pilar Pembangunan Hukum Nasional Berlandaskan Nilai Pancasila
24. Referensi: UUD 1945, Ketetapan MPR No. III/MPR/2000, UU No. 12/2011 jo. UU No. 13/2022, Lawrence M. Friedman (The Legal System: A Social Science Perspective)

BAB 02: Tata Hukum Indonesia

19 pelajaran

01. Cover: Bab 2: Tata Hukum Indonesia
02. Why: Menelusuri Arus Sejarah Pembentukan Hukum Nasional, Struktur Hierarki Peraturan, dan Asas Hukum Penguji Validitas Norma
03. Outline: Peta Pembahasan Pengertian Rechtsorde, Periodisasi Sejarah Hukum (Kolonial, Jepang, Orde Baru, Reformasi), Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, dan Asas Pembentukan Hukum
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menelaah Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia (Pasal 7 UU 12/2011), Menerapkan Asas Preferensi Hukum, dan Menilai Cacat Formal/Material Regulasi
05. 2.1. Pengertian Tata Hukum (Rechtsorde)
06. 2.2. Sejarah Tata Hukum Masa Kolonial
07. 2.3. Sejarah Tata Hukum Masa Pendudukan Jepang
08. 2.4. Sejarah Tata Hukum Masa Kemerdekaan Awal
09. 2.5. Sejarah Tata Hukum Masa Orde Lama dan Orde Baru
10. 2.6. Sejarah Tata Hukum Masa Reformasi
11. 2.7. Hierarki Peraturan Perundang-undangan
12. 2.8. Asas-asas dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
13. 2.8.1. Asas-asas Formil
14. 2.8.2. Asas-asas Materiil
15. Worked Example: Penerapan Asas Preferensi Hukum (Lex Superior, Lex Posterior, Lex Specialis) dalam Mengharmonisasikan Peraturan Daerah yang Bertentangan dengan Undang-Undang
16. Quote: Doktrin Stufenbautheorie Hans Kelsen: Validitas Setiap Norma Hukum Bersumber dan Tidak Boleh Bertentangan dengan Norma yang Lebih Tinggi
17. Case Study: Studi Kasus Bab 2: Uji Materiil Peraturan Daerah Retribusi Usaha yang Bertentangan dengan Norma UU Cipta Kerja dan Asas Kepastian Hukum (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
18. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 2: Arsitektur Tata Hukum Indonesia dari Warisan Kolonial Menuju Kodifikasi Nasional yang Terintegrasi
19. Referensi: UU No. 12/2011 jo. UU No. 13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Hans Kelsen (Pure Theory of Law), Jimly Asshiddiqie (Perihal Undang-Undang)

BAB 03: Sistem Peradilan Indonesia

21 pelajaran

01. Cover: Bab 3: Sistem Peradilan Indonesia
02. Why: Menegakkan Prinsip Independensi Kekuasaan Kehakiman (Judicial Independence) dan Menjamin Akses Keadilan yang Tidak Memihak
03. Outline: Peta Pembahasan Asas Peradilan Mandiri, Struktur Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung dan 4 Lingkungan Peradilan, Mahkamah Konstitusi, serta Peran Komisi Yudisial
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Memetakan Yurisdiksi dan Kompetensi Absolut Peradilan, Menilai Independensi Hakim, dan Menjelaskan Jalur Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa
05. 3.1. Asas Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Tidak Memihak
06. 3.2. Struktur dan Kewenangan Mahkamah Agung (MA)
07. 3.2.1. Fungsi Peradilan (Kasasi dan Peninjauan Kembali)
08. 3.2.2. Fungsi Mengatur, Mengawasi, dan Memberi Nasihat
09. 3.3. Lingkungan Peradilan Umum: Kewenangan dan Tingkatan (PN, PT)
10. 3.4. Lingkungan Peradilan Agama: Kewenangan dan Tingkatan (PA, PTA)
11. 3.5. Lingkungan Peradilan Militer: Kewenangan dan Tingkatan (Dilmil, Dilmilti)
12. 3.6. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN, PTTUN)
13. 3.7. Kewenangan dan Fungsi Mahkamah Konstitusi (MK)
14. 3.7.1. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945
15. 3.7.2. Kewenangan Lainnya (SKLN, Sengketa Pemilu, dll.)
16. 3.8. Peran dan Fungsi Komisi Yudisial (KY)
17. Worked Example: Analisis Pengujian Kompetensi Absolut antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Disertai Klaim Kepailitan
18. Quote: Doktrin Independensi Kehakiman: Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan yang Merdeka untuk Menyelenggarakan Peradilan Guna Menegakkan Hukum dan Keadilan (Pasal 24 UUD 1945)
19. Case Study: Studi Kasus Bab 3: Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim (Pedoman Perilaku Hakim) dan Sengketa Kewenangan Pengawasan MA vs Komisi Yudisial (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
20. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 3: Pilar Kekuasaan Kehakiman Indonesia sebagai Benteng Terakhir Perlindungan Hak Asasi dan Keadilan Substantif
21. Referensi: UUD 1945 Pasal 24–25, UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 14/1985 jo. UU No. 3/2009 (Mahkamah Agung), UU No. 18/2011 (Komisi Yudisial)

BAB 04: Hukum Perdata

29 pelajaran

01. Cover: Bab 4: Hukum Perdata
02. Why: Mengatur Hubungan Hukum Keperdataan Antar-Individu, Status Pribadi, Hak Keluarga, Kebendaan, dan Dinamika Hukum Perikatan
03. Outline: Peta Pembahasan Sistematika KUHPerdata (Burgerlijk Wetboek), Hukum Orang (Personenrecht), Hukum Keluarga (Familierecht), Hukum Benda (Zakenrecht), dan Hukum Perikatan (Verbintenissenrecht)
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Membedakan Hak Kebendaan Absolut dari Hak Perorangan Relatif, Menganalisis Syarat Keabsahan Perjanjian, dan Menghitung Pembagian Waris Perdata
05. 4.1. Definisi, Sejarah, dan Sistematika Hukum Perdata (BW)
06. 4.1.1. Sejarah Singkat BW
07. 4.1.2. Sistematika BW (Buku I, II, III, IV)
08. 4.2. Hukum tentang Orang (Personenrecht)
09. 4.2.1. Subjek Hukum dan Kecakapan Bertindak
10. 4.2.2. Domisili dan Catatan Sipil
11. 4.3. Hukum Keluarga (Familierecht)
12. 4.3.1. Perkawinan dan Akibat Hukumnya
13. 4.3.2. Harta Benda dalam Perkawinan
14. 4.3.3. Putusnya Perkawinan
15. 4.4. Hukum Benda (Zakenrecht)
16. 4.4.1. Pengertian Benda dan Macam-macamnya
17. 4.4.2. Hak-hak Kebendaan (Hak Milik, Bezit, Hak Jaminan)
18. 4.5. Hukum Perikatan (Verbintenissenrecht)
19. 4.5.1. Sumber Perikatan (Perjanjian dan Undang-Undang)
20. 4.5.2. Syarat Sahnya Perjanjian
21. 4.5.3. Wanprestasi dan Akibatnya
22. 4.6. Hukum Waris (Erfrecht)
23. 4.6.1. Pewarisan Menurut Undang-Undang (Ab Intestato)
24. 4.6.2. Pewarisan Menurut Wasiat dan Legitieme Portie
25. Worked Example: Analisis Sengketa Perikatan Wanprestasi vs Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dalam Pemutusan Kontrak Sepihak Proyek Pengadaan
26. Quote: Doktrin Asas Kebebasan Berkontrak: Semua Perjanjian yang Dibuat Secara Sah Berlaku sebagai Undang-Undang bagi Mereka yang Membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata)
27. Case Study: Studi Kasus Bab 4: Tuntutan Ganti Kerugian PMH atas Perusakan Properti Bersejarah Melawan Gugatan Rekonvensi Wanprestasi Kontrak Sewa (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
28. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 4: Fondasi Hukum Perdata Indonesia dalam Menjaga Keseimbangan Otonomi Individu dan Ketertiban Hukum Transaksional
29. Referensi: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), UU No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019 tentang Perkawinan, Subekti (Pokok-Pokok Hukum Perdata)

BAB 05: Hukum Dagang

22 pelajaran

01. Cover: Bab 5: Hukum Dagang
02. Why: Mengakomodasi Dinamika Aktivitas Komersial, Badan Usaha Korporasi, Transaksi Niaga, Lembaga Perantara, dan Mitigasi Risiko Kebangkrutan
03. Outline: Peta Pembahasan Hubungan KUHPerdata dan KUHD (Lex Specialis), Bentuk-Bentuk Badan Usaha (PT, CV, Firma), Surat Berharga, Asuransi Komersial, dan Hukum Kepailitan & PKPU
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menilai Status Badan Hukum Korporasi, Menelaah Doktrin Piercing the Corporate Veil, dan Menganalisis Syarat Yuridis Permohonan Pailit
05. 5.1. Hubungan Hukum Dagang dengan Hukum Perdata
06. 5.2. Pengertian Pengusaha dan Perusahaan
07. 5.3. Bentuk Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum (Firma, CV)
08. 5.4. Bentuk Badan Usaha Berbadan Hukum (Perseroan Terbatas - PT)
09. 5.5. Surat Berharga (Negotiable Instruments)
10. 5.6. Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)
11. 5.6.1. Syarat dan Akibat Kepailitan
12. 5.6.2. Proses dan Tujuan PKPU
13. 5.7. Pengantar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
14. 5.7.1. Hak Cipta (Copyright)
15. 5.7.2. Hak Kekayaan Industri (Paten, Merek, Desain Industri)
16. 5.8. Hukum Asuransi
17. 5.9. Hukum Pengangkutan (Darat, Laut, Udara)
18. Worked Example: Penerapan Doktrin Piercing the Corporate Veil terhadap Direksi dan Pemegang Saham Pengendali yang Melakukan Fraud Melalui Perseroan Terbatas
19. Quote: Doktrin Lex Specialis Derogat Legi Generali: Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Mengesampingkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Sepanjang Diatur Khusus (Pasal 1 KUHD)
20. Case Study: Studi Kasus Bab 5: Permohonan Pailit terhadap Perusahaan Distributor atas Utang Jatuh Waktu Dua Kreditur yang Disertai Pembuktian Sederhana (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
21. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 5: Dinamika Hukum Dagang Indonesia dalam Menjawab Kebutuhan Kepastian dan Efisiensi Lalu Lintas Ekonomi Modern
22. Referensi: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel), UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU

BAB 06: Hukum Acara Perdata

25 pelajaran

01. Cover: Bab 6: Hukum Acara Perdata
02. Why: Menjamin Mekanisme Penegakan Hak-Hak Keperdataan Secara Adil, Tertib, Akuntabel, dan Menghindari Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)
03. Outline: Peta Pembahasan Asas Hukum Acara Perdata, Gugatan & Permohonan, Mediasi Wajib (Perma 1/2016), Tahapan Pembuktian, Putusan Pengadilan, dan Pelaksanaan Eksekusi
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menyusun Surat Gugatan yang Memenuhi Syarat Formil, Memeriksa Alat Bukti Sesuai Pasal 1866 KUHPerdata, dan Menganalisis Upaya Eksekusi Putusan BHT
05. 6.1. Pengertian dan Asas-asas Hukum Acara Perdata
06. 6.1.1. Definisi dan Tujuan Hukum Acara Perdata
07. 6.1.2. Asas-asas Pokok Hukum Acara Perdata
08. 6.2. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut dan Relatif)
09. 6.3. Para Pihak dalam Perkara Perdata
10. 6.4. Proses Pengajuan Gugatan dan Surat Kuasa
11. 6.5. Tahap Persidangan (Jawaban, Replik, Duplik, Intervensi)
12. 6.6. Teori dan Alat Bukti dalam Perkara Perdata
13. 6.6.1. Alat Bukti Surat dan Tulisan
14. 6.6.2. Alat Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah
15. 6.7. Putusan Hakim (Jenis dan Sifat Putusan)
16. 6.8. Upaya Hukum Biasa (Banding, Kasasi)
17. 6.9. Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali, Verzet)
18. 6.10. Proses Eksekusi Putusan Perdata
19. 6.10.1. Eksekusi Riil
20. 6.10.2. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang (Lelang)
21. Worked Example: Analisis Eksepsi Kompetensi Relatif dan Gugatan Kabur (Obscuur Libel) dalam Perkara Wanprestasi Kontrak Distribusi Antar-Kota
22. Quote: Doktrin Pembuktian Perdata: Siapa yang Mendalilkan Mempunyai Suatu Hak Harus Membuktikan Hak Tersebut (Actori Incumbit Probatio / Pasal 1865 KUHPerdata)
23. Case Study: Studi Kasus Bab 6: Eksekusi Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap Aset Tanah yang Diklaim sebagai Milik Pihak Ketiga Melalui Gugatan Perlawanan (Derden Verzet) (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
24. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 6: Rangkaian Formalitas Penegakan Hak Sipil yang Mengutamakan Kebenaran Formal dan Keadilan Prosedural
25. Referensi: HIR (Herziene Inlandsch Reglement) / RBg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku IV, Perma No. 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, SEMA No. 1/2017

BAB 07: Hukum Pidana

20 pelajaran

01. Cover: Bab 7: Hukum Pidana
02. Why: Menegakkan Keadilan Retributif dan Korektif, Melindungi Kepentingan Umum, serta Menetapkan Batas Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara
03. Outline: Peta Pembahasan Asas Legalitas (Nullum Delictum), Tindak Pidana (Delik), Unsur Melawan Hukum, Kesalahan & Pertanggungjawaban Pidana, Alasan Penghapus Pidana, dan Pembaharuan KUHP Nasional
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menafsirkan Unsur Objektif dan Subjektif Tindak Pidana, Menilai Keberlakuan Alasan Pembenar/Pemaaf, dan Membandingkan WvS dengan UU No. 1/2023
05. 7.1. Definisi, Fungsi, dan Sifat Hukum Pidana
06. 7.2. Asas Legalitas dan Implikasinya
07. 7.3. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Asas Kulpabilitas)
08. 7.4. Unsur-unsur Tindak Pidana (Strafbaar Feit)
09. 7.4.1. Unsur Melawan Hukum (Wederrechtelijkheid)
10. 7.5. Kesengajaan (Dolus) dan Kelalaian (Culpa)
11. 7.6. Alasan Penghapus Pidana
12. 7.7. Percobaan (Poging), Penyertaan (Deelneming), dan Gabungan (Samenloop)
13. 7.8. Jenis-jenis Delik
14. 7.9. Jenis-jenis Pidana
15. 7.10. Tujuan dan Teori Pemidanaan
16. Worked Example: Analisis Penerapan Alasan Pembenar (Noodweer) vs Alasan Pemaaf (Noodweer Exces) dalam Kasus Pembelaan Diri terhadap Percobaan Perampokan Bersenjata
17. Quote: Asas Fundamental Hukum Pidana: Tiada Suatu Perbuatan Dapat Dipidana Kecuali Berdasarkan Kekuatan Peraturan Perundang-undangan Pidana yang Telah Ada (Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali)
18. Case Study: Studi Kasus Bab 7: Tindak Pidana Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian Massal pada Fasilitas Publik dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
19. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 7: Transformasi Hukum Pidana Indonesia Menuju Keseimbangan Keadilan Retributif, Rehabilitatif, dan Restoratif
20. Referensi: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht), UU No. 1/2023 tentang KUHP Nasional, Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana)

BAB 08: Hukum Acara Pidana

19 pelajaran

01. Cover: Bab 8: Hukum Acara Pidana
02. Why: Melindungi Hak Asasi Manusia Tersangka/Terdakwa dari Kesewenang-wenangan Aparat Penegak Hukum Melalui Prinsip Due Process of Law
03. Outline: Peta Pembahasan Asas Praduga Tak Bersalah, Tahapan Penyelidikan & Penyidikan, Upaya Paksa (Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan), Lembaga Praperadilan, dan Sidang Pembuktian Pidana
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menguji Keabsahan Penetapan Tersangka Melalui Praperadilan (Putusan MK 21/2014), Menganalisis Kekuatan 5 Alat Bukti Sah (Pasal 184 KUHAP), dan Menilai Asas Fair Trial
05. 8.1. Pengertian dan Asas-asas Hukum Acara Pidana (KUHAP)
06. 8.2. Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana
07. 8.3. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan
08. 8.4. Upaya Paksa (Dwangmiddelen)
09. 8.5. Tahap Penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum
10. 8.6. Praperadilan: Objek dan Prosedur
11. 8.7. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan dan Pembuktian
12. 8.8. Hak-hak Tersangka dan Terdakwa
13. 8.9. Upaya Hukum dalam Perkara Pidana
14. 8.10. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)
15. Worked Example: Analisis Gugatan Praperadilan atas Cacat Prosedural Penggeledahan dan Penyitaan Aset Digital Tanpa Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri
16. Quote: Prinsip Due Process of Law: Setiap Orang yang Disangka, Ditangkap, Ditahan, Dituntut, dan/atau Dihadapkan di Muka Sidang Pengadilan Wajib Dianggap Tidak Bersalah Sampai Adanya Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap
17. Case Study: Studi Kasus Bab 8: Praperadilan Pembatalan Status Tersangka Korupsi Akibat Ketiadaan Dua Alat Bukti Permulaan yang Cukup dan Pemeriksaan Calon Tersangka (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
18. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 8: Jaminan Hukum Prosedural Demi Keseimbangan Efektivitas Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Individu
19. Referensi: UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, Perma No. 4/2016

BAB 09: Hukum Tata Negara (HTN)

20 pelajaran

01. Cover: Bab 9: Hukum Tata Negara (HTN)
02. Why: Membedah Konstruksi Kelembagaan Negara, Pembagian Kekuasaan (Checks and Balances), serta Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara
03. Outline: Peta Pembahasan Konsep Negara Hukum (Rechtsstaat), Konstitusionalisme, Sistem Ketatanegaraan Pasca-Amandemen UUD 1945, Hubungan Lembaga Negara, dan Hak Asasi Manusia
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Memetakan Kewenangan Lembaga Negara (Presiden, DPR, DPD, MPR, MK, MA, BPK), Menguji Batas Kekuasaan Eksekutif, dan Mengidentifikasi Pelanggaran Konstitusional
05. 9.1. Definisi dan Ruang Lingkup HTN
06. 9.2. Sumber-sumber Hukum Tata Negara
07. 9.3. Konstitusi: Pengertian, Jenis, dan Perubahan UUD 1945
08. 9.4. Asas-asas Pokok Ketatanegaraan Indonesia
09. 9.5. Struktur dan Kewenangan Lembaga Eksekutif
10. 9.6. Struktur dan Kewenangan Lembaga Legislatif
11. 9.7. Struktur dan Kewenangan Lembaga Yudikatif
12. 9.8. Kewarganegaraan dan Kependudukan
13. 9.8.1. Asas-asas Kewarganegaraan
14. 9.8.2. Cara Memperoleh dan Kehilangan Kewarganegaraan
15. 9.9. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Konstitusi
16. Worked Example: Analisis Pengujian Keabsahan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Ditinjau dari Syarat Kegentingan yang Memaksa
17. Quote: Doktrin Konstitusionalisme: Pembatasan Kekuasaan Negara Menjadi Prasyarat Mutlak untuk Mencegah Tirani dan Melindungi Kebebasan Fundamental Warga Negara
18. Case Study: Studi Kasus Bab 9: Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) antara Lembaga Independen Negara dan Kementerian Teknis Terkait Wewenang Kebijakan Strategis (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
19. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 9: Arsitektur Demokrasi Konstitusional Indonesia yang Menjunjung Tinggi Supremasi Hukum dan Kedaulatan Rakyat
20. Referensi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 (Parameter Kegentingan Memaksa), Jimly Asshiddiqie (Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara)

BAB 10: Hukum Administrasi Negara (HAN)

19 pelajaran

01. Cover: Bab 10: Hukum Administrasi Negara (HAN)
02. Why: Mengatur Batas Wewenang Pejabat Publik dalam Melayani Masyarakat, Menetapkan Keputusan (Beschikking), dan Mencegah Penyalahgunaan Wewenang (Detournement de Pouvoir)
03. Outline: Peta Pembahasan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Tindakan Pemerintahan (Bestuurshandeling), Kewenangan Diskresi Pejabat Publik, dan Instrumen Pengawasan Administratif
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menguji Keabsahan KTUN Berdasarkan Wewenang, Prosedur, dan Substansi, serta Menilai Pelanggaran AUPB
05. 10.1. Definisi dan Ruang Lingkup HAN
06. 10.2. Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara
07. 10.3. Kewenangan Pemerintahan (Atribusi, Delegasi, Mandat)
08. 10.4. Instrumen Yuridis: Peraturan Kebijakan (Beleidsregel)
09. 10.5. Instrumen Yuridis: Keputusan TUN (Beschikking)
10. 10.5.1. Syarat Sahnya KTUN
11. 10.5.2. Jenis-jenis KTUN
12. 10.6. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)
13. 10.7. Perlindungan Hukum bagi Warga Negara
14. 10.8. Sanksi dalam Hukum Administrasi
15. Worked Example: Analisis Keabsahan Penggunaan Wewenang Diskresi Kepala Daerah dalam Pengadaan Darurat Bencana Alam yang Dituduh Melanggar Prosedur Anggaran
16. Quote: Doktrin Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB): Wewenang Pejabat Administrasi Dibatasi oleh Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Ketidakberpihakan, dan Larangan Penyalahgunaan Wewenang (UU No. 30/2014)
17. Case Study: Studi Kasus Bab 10: Dugaan Penyalahgunaan Wewenang (Detournement de Pouvoir) dalam Pencabutan Izin Operasional Rumah Sakit Swasta Tanpa Pemberian Hak Dengar Pendapat (Audi et Alteram Partem) (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
18. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 10: Hukum Administrasi Negara sebagai Instrumen Pelayanan Publik Sekaligus Benteng Pengendali Kekuasaan Birokrasi
19. Referensi: UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Philipus M. Hadjon (Pengantar Hukum Administrasi Indonesia)

BAB 11: Hukum Acara Tata Usaha Negara dan Konstitusi

20 pelajaran

01. Cover: Bab 11: Hukum Acara Tata Usaha Negara dan Konstitusi
02. Why: Menyediakan Sarana Yudisial bagi Warga Negara untuk Menguji Legalitas Tindakan Pemerintah dan Menguji Konstitusionalitas Norma Undang-Undang
03. Outline: Peta Pembahasan Objek Sengketa PTUN (KTUN & Tindakan Faktual), Tenggang Waktu Gugatan 90 Hari, Upaya Administratif Wajib, serta Mekanisme Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menyusun Permohonan Judicial Review UU terhadap UUD 1945 di MK dan Mengajukan Gugatan Pembatalan KTUN Cacat Yuridis di PTUN
05. 11.1. Pengantar Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)
06. 11.2. Objek, Subjek, dan Alasan Gugatan di PTUN
07. 11.3. Proses Berperkara di PTUN
08. 11.4. Upaya Administratif (Keberatan dan Banding Administratif)
09. 11.5. Upaya Hukum Peradilan (Banding dan Kasasi)
10. 11.6. Pengantar Peradilan Konstitusi
11. 11.7. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
12. 11.8. Proses Pengujian Undang-Undang (Judicial Review)
13. 11.8.1. Pengujian Formil dan Materiil
14. 11.8.2. Sifat Putusan MK (Final dan Mengikat)
15. 11.9. Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)
16. Worked Example: Analisis Kepatuhan Prosedur Upaya Administratif (Keberatan dan Banding Administratif) Sebelum Mendaftarkan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara
17. Quote: Doktrin Peradilan Tata Usaha Negara: Menguji Legalitas Tindakan Pemerintah Demi Melindungi Warga Negara dari Tindakan Sewenang-wenang Penguasa (Onrechtmatige Overheidsdaad)
18. Case Study: Studi Kasus Bab 11: Gugatan Pembatalan Keputusan Menteri tentang Izin Kelayakan Lingkungan Hidup Pabrik Kimia di PTUN dan Pengujian Formil UU Terkait di Mahkamah Konstitusi (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
19. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 11: Mahkamah Konstitusi dan PTUN sebagai Pilar Penegakan Konstitusionalitas dan Legalitas Tindakan Penyelenggara Negara
20. Referensi: UU No. 5/1986 jo. UU No. 51/2009 tentang PTUN, UU No. 24/2003 jo. UU No. 7/2020 tentang Mahkamah Konstitusi, Perma No. 6/2018

BAB 12: Hukum Adat

18 pelajaran

01. Cover: Bab 12: Hukum Adat
02. Why: Menggali Nilai Kearifan Tradisional, Norma Tidak Tertulis yang Hidup di Masyarakat (Living Law), dan Pengakuan Konstitusional Masyarakat Hukum Adat
03. Outline: Peta Pembahasan Karakteristik Hukum Adat (Magis-Religius, Komunal, Konkret, Kontan), Struktur Masyarakat Adat (Genealogis & Teritorial), Tanah Ulayat, dan Hukum Kekeluargaan Adat
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menilai Syarat Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Sesuai Pasal 18B UUD 1945, Menganalisis Sanksi Adat, dan Menyelaraskan Hukum Adat dengan Hukum Positif
05. 12.1. Pengertian, Sifat, dan Corak Hukum Adat
06. 12.2. Sumber Pengenal dan Sistem Hukum Adat
07. 12.3. Masyarakat Hukum Adat dan Hak Ulayat
08. 12.4. Kedudukan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional
09. 12.5. Hukum Adat tentang Kekerabatan
10. 12.6. Hukum Adat tentang Perkawinan
11. 12.7. Hukum Adat tentang Waris
12. 12.8. Hukum Adat tentang Tanah
13. 12.9. Penyelesaian Sengketa secara Adat (Peradilan Adat)
14. Worked Example: Penerapan Sanksi Denda Adat (Rechtdelict Adat) dalam Penyelesaian Sengketa Pengrusakan Hutan Lindung Adat Melalui Peradilan Perdamaian Adat
15. Quote: Doktrin Ter Haar tentang Teori Keputusan (Beslissingenleer): Hukum Adat adalah Seluruh Peraturan yang Menjelma dalam Putusan-Putusan Fungsionaris Hukum yang Mempunyai Wibawa dan Pengaruh serta Berlaku Serta Merta
16. Case Study: Studi Kasus Bab 12: Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Komunitas Adat Melawan Izin Konsesi Perkebunan Berdasarkan Peraturan Daerah dan Verifikasi Lapangan (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
17. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 12: Eksistensi dan Vitalitas Hukum Adat sebagai Sumber Utama Pengayaan Nilai Hukum Positif Nasional
18. Referensi: UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), UU No. 5/1960 (UUPA), Putusan MK No. 35/PUU-X/2012, Barent ter Haar (Beginselen en Stelsel van het Adatrecht)

BAB 13: Hukum Islam

20 pelajaran

01. Cover: Bab 13: Hukum Islam
02. Why: Memahami Dimensi Syariah, Fiqh, dan Positivisasi Hukum Islam dalam Sistem Perundang-undangan Nasional Indonesia
03. Outline: Peta Pembahasan Sumber Hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas), Ruang Lingkup Muamalah dan Munakahat, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Regulasi Wakaf serta Zakat
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menjelaskan Proses Legislasi dan Positivisasi Hukum Islam di Indonesia, Menghitung Waris Islam (Faraid), dan Menganalisis Perjanjian Akad Syariah
05. 13.1. Pengertian, Sejarah, dan Karakteristik Hukum Islam
06. 13.2. Sumber-sumber Hukum Islam
07. 13.2.1. Sumber Primer (Al-Qur'an dan Sunnah)
08. 13.2.2. Sumber Sekunder (Ijma, Qiyas, dan Ijtihad lainnya)
09. 13.3. Asas-asas Pokok Hukum Islam
10. 13.4. Ruang Lingkup Hukum Islam (Ibadah dan Muamalah)
11. 13.5. Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional
12. 13.6. Implementasi Hukum Islam di Indonesia
13. 13.7. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
14. 13.7.1. Ruang Lingkup KHI (Perkawinan, Waris, Wakaf)
15. 13.8. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
16. Worked Example: Penerapan Pembagian Waris Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Suami-Istri
17. Quote: Kaidah Asasi Fiqh Muamalah: Pada Dasarnya Segala Sesuatu dalam Muamalah adalah Boleh Dilakukan Kecuali Ada Dalil yang Mengharamkannya (Al-Ashlu fil Mu'amalati al-Ibahah Hatta Yadulla ad-Dalilu 'ala Tahrimiha)
18. Case Study: Studi Kasus Bab 13: Sengketa Pengalihan Harta Benda Wakaf Produktif Menjadi Bangunan Komersial Tanpa Persetujuan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Izin Menteri Agama (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
19. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 13: Positivisasi Hukum Islam dalam Menjawab Kebutuhan Kehidupan Beragama dan Transaksi Syariah Masyarakat Modern
20. Referensi: Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), UU No. 41/2004 tentang Wakaf, UU No. 23/2011 tentang Pengelolaan Zakat, Hazairin (Hukum Kewarisan Bilateral)

BAB 14: Hukum Acara Peradilan Agama

18 pelajaran

01. Cover: Bab 14: Hukum Acara Peradilan Agama
02. Why: Menegakkan Keadilan Khusus bagi Umat Islam dalam Perkara Perdata Tertentu (Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, dan Ekonomi Syariah)
03. Outline: Peta Pembahasan Asas Peradilan Agama, Kompetensi Absolut Pasca-UU 3/2006 (Termasuk Sengketa Ekonomi Syariah), Upaya Islah/Mediasi, Pembuktian Khusus, dan Eksekusi Putusan
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Memetakan Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Gugatan Sengketa Pembiayaan Perbankan Syariah dan Menganalisis Hak Hadhanah Anak
05. 14.1. Sejarah dan Dasar Hukum Peradilan Agama
06. 14.2. Kewenangan Absolut Peradilan Agama
07. 14.2.1. Kewenangan di Bidang Perkawinan
08. 14.2.2. Kewenangan di Bidang Ekonomi Syariah
09. 14.3. Asas-asas Hukum Acara Peradilan Agama
10. 14.4. Proses Berperkara Perkara Perkawinan
11. 14.5. Proses Berperkara Perkara Waris
12. 14.6. Pembuktian dalam Acara Peradilan Agama
13. 14.7. Upaya Hukum dan Eksekusi Putusan
14. Worked Example: Analisis Benturan Klausula Arbitrase Syariah (BASYARNAS) dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama dalam Sengketa Murabahah
15. Quote: Prinsip Peradilan Agama: Peradilan Agama adalah Pengadilan Khusus yang Bertugas Menegakkan Keadilan bagi Pencari Keadilan yang Beragama Islam Mengenai Perkara Perdata Tertentu Berdasarkan Hukum Islam
16. Case Study: Studi Kasus Bab 14: Eksekusi Hak Tanggungan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Melalui Pengadilan Agama Melawan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
17. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 14: Peradilan Agama sebagai Lembaga Peradilan Modern Penegak Hukum Keluarga dan Arsitek Sengketa Bisnis Syariah
18. Referensi: UU No. 7/1989 jo. UU No. 3/2006 jo. UU No. 50/2009 tentang Peradilan Agama, Putusan MK No. 93/PUU-X/2012, Perma No. 14/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

BAB 15: Hukum Internasional

18 pelajaran

01. Cover: Bab 15: Hukum Internasional
02. Why: Menghubungkan Kedaulatan Hukum Nasional dengan Kewajiban Internasional di Era Globalisasi dan Komunitas Antar-Bangsa
03. Outline: Peta Pembahasan Definisi Hukum Internasional, Subjek Hukum Internasional, Sumber Hukum (Pasal 38 Statuta ICJ), Doktrin Monisme vs Dualisme, dan Ratifikasi Perjanjian Internasional
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menganalisis Dampak Ratifikasi Perjanjian Internasional terhadap Hukum Nasional (UU 24/2000) dan Menilai Imunitas Yuridis Diplomatik
05. 15.1. Pengertian, Sifat, dan Sejarah Hukum Internasional
06. 15.2. Subjek-subjek Hukum Internasional
07. 15.3. Sumber-sumber Hukum Internasional
08. 15.4. Hubungan Hukum Internasional dengan Hukum Nasional
09. 15.4.1. Praktik di Indonesia (Ratifikasi)
10. 15.5. Pengakuan dalam Hukum Internasional
11. 15.6. Kedaulatan Negara dan Yurisdiksi
12. 15.7. Tanggung Jawab Negara (State Responsibility)
13. 15.8. Penyelesaian Sengketa Internasional
14. Worked Example: Analisis Kekuatan Mengikat Traktat Bilateral Investasi (BIT) dalam Menghadapi Kebijakan Hilirisasi Minerba Nasional di Forum Arbitrase ICSID
15. Quote: Prinsip Hukum Perjanjian Internasional: Setiap Perjanjian Internasional yang Telah Berlaku Mengikat Para Pihak dan Harus Dilaksanakan dengan Itikad Baik (Pacta Sunt Servanda / Pasal 26 Konvensi Wina 1969)
16. Case Study: Studi Kasus Bab 15: Gugatan Investor Asing di Forum Arbitrase Internasional ICSID atas Klaim Pengambilalihan Tidak Langsung (Indirect Expropriation) Pasca Kebijakan Moratorium Konsesi Hutan (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
17. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 15: Harmonisasi Kedaulatan Negara Hukum Indonesia dalam Kerangka Ketertiban dan Keadilan Komunitas Global
18. Referensi: UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional, Statuta Mahkamah Internasional (ICJ), Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, Mochtar Kusumaatmadja (Pengantar Hukum Internasional)

Persyaratan

Memiliki minat umum pada hukum di Indonesia.

Deskripsi

Materi profesional komprehensif mengenai Pengantar Hukum Indonesia (PHI) dan tata hukum nasional.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.