Ilmu Hukum › SLIDES • Advanced

Hukum Kontrak Indonesia

Teori Syarat Sah Kontrak, Penyusunan Klausula, Ganti Rugi, dan Wanprestasi

Terlaris

5.0

320 peserta terdaftar

Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia

Rp50.000 Rp149.000

Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis

Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai teknik penyusunan, analisis, dan negosiasi kontrak komersial.

Mampu mengelola risiko kontrak, wanprestasi, dan force majeure.

Daftar Isi

BAB 01: Pendahuluan Hukum Perjanjian

27 pelajaran

01. Cover: Bab 1: Pendahuluan Hukum Perjanjian
02. Why: Menemukan Titik Temu Kausalitas Hubungan Hukum antara Perikatan (Verbintenis) sebagai Genus dan Perjanjian (Overeenkomst) sebagai Spesies
03. Outline: Peta Pembahasan Definisi Pasal 1313 KUHPerdata, Unsur-Unsur Perjanjian (Esensialia, Naturalia, Aksidentalia), Sistematika Buku III KUHPerdata yang Bersifat Terbuka, dan Klasifikasi Kontrak
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Mengidentifikasi Unsur Esensialia Kontrak, Membedakan Perikatan yang Lahir dari Perjanjian vs Undang-Undang, dan Memilih Format Kontrak yang Tepat
05. 1.1. Pengertian dan Terminologi Fundamental
06. 1.1.1. Analisis Definisi Perjanjian (Overeenkomst) dalam Pasal 1313 KUH Perdata
07. 1.1.2. Hubungan Kausalitas: Perikatan (Verbintenis) sebagai Akibat dari Perjanjian
08. 1.1.3. Pembedaan Istilah: Kontrak, Perjanjian, dan Perikatan
09. 1.2. Sumber-Sumber Hukum Perjanjian
10. 1.2.1. Sumber Hukum Tertulis (Formal)
11. 1.2.2. Sumber Hukum Tidak Tertulis (Materiil)
12. 1.3. Asas-Asas Fundamental dalam Hukum Perjanjian
13. 1.3.1. Asas Kebebasan Berkontrak (Contractvrijheid / Party Autonomy)
14. 1.3.2. Asas Konsensualisme (Consensualism)
15. 1.3.3. Asas Kepastian Hukum (Pacta Sunt Servanda)
16. 1.3.4. Asas Itikad Baik (Goede Trouw / Good Faith)
17. 1.3.5. Asas Kepribadian (Personality)
18. 1.4. Klasifikasi Perjanjian
19. 1.4.1. Berdasarkan Nama (Bernama dan Tidak Bernama)
20. 1.4.2. Berdasarkan Bentuk (Lisan, Tertulis, Formil, Riil)
21. 1.4.3. Berdasarkan Prestasi (Timbal Balik dan Sepihak)
22. 1.4.4. Berdasarkan Sifat (Konsensuil, Riil, dan Formal)
23. Worked Example: Analisis Klasifikasi Klausul Esensialia vs Aksidentalia dalam Kontrak Jual Beli Saham Bersyarat (CSPA) dan Dampaknya terhadap Keabsahan Kontrak
24. Quote: Doktrin Hubungan Perikatan dan Perjanjian: Perjanjian adalah Sumber Utama Perikatan; Tiada Perjanjian Tanpa Melahirkan Hubungan Perikatan yang Mengikat Para Pihak
25. Case Study: Studi Kasus Bab 1: Ketidakjelasan Klausul Objek Utama dan Penentuan Sifat Konsensuil vs Riil dalam Perjanjian Penitipan Dana Modal Usaha Start-up (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
26. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 1: Fondasi Filosofis dan Kerangka Konseptual Hukum Perjanjian Indonesia
27. Referensi: KUHPerdata Buku III (Pasal 1233–1351), Subekti (Hukum Perjanjian), J. Satrio (Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)

BAB 02: Syarat Sahnya Perjanjian

25 pelajaran

01. Cover: Bab 2: Syarat Sahnya Perjanjian
02. Why: Membedah Empat Pilar Keabsahan Kontrak Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan Menilai Konsekuensi Batal Demi Hukum vs Dapat Dibatalkan
03. Outline: Peta Pembahasan Empat Syarat Sah (Sepakat, Cakap, Objek Tertentu, Sebab Halal), Syarat Subjektif vs Syarat Objektif, Lembaga Nietig/Null and Void vs Vernietigbaar/Voidable, dan Doktrin Restitusi
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menguji Pemenuhan Syarat Sah Kontrak, Menentukan Upaya Pembatalan di Pengadilan, dan Memitigasi Risiko Kontrak Cacat Yuridis
05. 2.1 Analisis Detail Pasal 1320 KUH Perdata
06. 2.1.1 Syarat Subjektif (Mengenai Subjek/Orang)
07. 2.1.2 Syarat Objektif (Mengenai Objek Perjanjian)
08. 2.2 Pelanggaran Syarat Subjektif dan Akibatnya
09. 2.2.1 Sifat Pelanggaran: Dapat Dibatalkan (Vernietigbaar / Voidable)
10. 2.2.2 Siapa yang Dapat Meminta Pembatalan
11. 2.2.3 Prosedur dan Batas Waktu Pembatalan (Pasal 1454 KUH Perdata)
12. 2.3 Pelanggaran Syarat Objektif dan Akibatnya
13. 2.3.1 Sifat Pelanggaran: Batal Demi Hukum (Nietig / Null and Void)
14. 2.3.2 Konsekuensi: Perjanjian Dianggap Tidak Pernah Ada Sejak Awal
15. 2.4 Sifat Retroaktif dari Pembatalan
16. 2.4.1 Pengertian dan Implikasi Hukum
17. 2.4.2 Perbedaan dengan Pengakhiran Perjanjian
18. 2.5 Prinsip Restitusi dan Pemulihan Keadaan Semula
19. 2.5.1 Kewajiban Mengembalikan Apa yang Telah Diterima
20. 2.5.2 Pengecualian dan Batasan Restitusi
21. Worked Example: Analisis Konsekuensi Hukum Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan yang Mengandung Objek Terlarang Tanpa Izin Edar dan Gugatan Pembatalan Kontrak
22. Quote: Kaidah Validitas Kontrak Pasal 1320 KUHPerdata: Empat Syarat Esensial untuk Sahnya Suatu Perjanjian adalah Kesepakatan Para Pihak, Kecakapan Berbuat, Suatu Pokok Persoalan Tertentu, dan Suatu Sebab yang Tidak Terlarang
23. Case Study: Studi Kasus Bab 2: Penandatanganan Kontrak Pinjaman Sindikasi oleh Direksi yang Belum Memperoleh Persetujuan Dewan Komisaris dan Gugatan Pembatalan Akta oleh Pemegang Saham Minoritas (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
24. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 2: Empat Pilar Validitas Yuridis Penjamin Kekuatan Mengikat Kontrak
25. Referensi: KUHPerdata Pasal 1320–1337, Putusan Mahkamah Agung No. 1070 K/Pdt/2014, Mariam Darus Badrulzaman (Kompilasi Hukum Perikatan)

BAB 03: Sepakat (Kesepakatan Para Pihak)

26 pelajaran

01. Cover: Bab 3: Sepakat (Kesepakatan Para Pihak)
02. Why: Menganalisis Titik Temu Kehendak Bebas (Consensus), Dinamika Penawaran & Penerimaan, serta Menguji Cacat Kehendak (Wilsgebreken)
03. Outline: Peta Pembahasan Asas Konsensualisme, Mekanisme Penawaran (Offer) & Penerimaan (Acceptance), Teori Terbentuknya Sepakat, dan Tiga Cacat Kehendak Klasik (Kekhilafan/Dwaling, Paksaan/Dwang, Penipuan/Bedrog)
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Membuktikan Terjadinya Cacat Kehendak dalam Negosiasi Kontrak, Membedakan Misrepresentasi dari Fraud, dan Menuntut Pembatalan Kontrak Akibat Cacat Sepakat
05. 3.1 Proses Terbentuknya Kesepakatan: Penawaran dan Penerimaan
06. 3.1.1 Penawaran (Aanbod / Offer)
07. 3.1.2 Penerimaan (Aanvaarding / Acceptance)
08. 3.2 Teori-teori Terbentuknya Kesepakatan
09. 3.2.1 Teori Kehendak (Wilstheorie)
10. 3.2.2 Teori Pernyataan (Verklaringstheorie)
11. 3.2.3 Teori Kepercayaan (Vertrouwenstheorie)
12. 3.3 Cacat Kehendak (Wilsgebreken) sebagai Alasan Pembatalan
13. 3.3.1 Kekhilafan (Dwaling / Mistake)
14. 3.3.2 Paksaan (Dwang / Duress)
15. 3.3.3 Penipuan (Bedrog / Fraud)
16. 3.4 Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden / Undue Influence)
17. 3.4.1 Perkembangan dalam Doktrin dan Yurisprudensi
18. 3.4.2 Unsur-unsur Penyalahgunaan Keadaan
19. 3.5 Peran Diam dalam Terbentuknya Kesepakatan
20. 3.5.1 Prinsip Umum: Diam Bukanlah Tanda Setuju
21. 3.5.2 Pengecualian: Kapan Diam Dianggap sebagai Penerimaan
22. Worked Example: Analisis Cacat Kehendak Penipuan (Bedrog / Pasal 1328 KUHPerdata) atas Penyembunyian Fakta Kerusakan Mesin Pabrik oleh Penjual dalam Akuisisi Aset
23. Quote: Prinsip Konsensualisme: Tiada Suatu Perjanjian Mempunyai Kekuatan Mengikat Apabila Kesepakatan Diberikan Akibat Kekhilafan, Diperoleh dengan Paksaan, atau Didapat dengan Tipu Muslihat (Pasal 1321 KUHPerdata)
24. Case Study: Studi Kasus Bab 3: Pembatalan Perjanjian Perdamaian Utang Akibat Intimidasi Psikis dan Tekanan Ekonomi Berat (Misbruik van Omstandigheden) (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
25. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 3: Kesepakatan Murni sebagai Jiwa dan Roh Berlakunya Hubungan Kontraktual
26. Referensi: KUHPerdata Pasal 1321–1328, Putusan Hoge Raad Kasus Van der Beek v. De Vries (1957), Purwahid Patrik (Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Kontrak)

BAB 04: Kecakapan untuk Membuat Perjanjian

25 pelajaran

01. Cover: Bab 4: Kecakapan untuk Membuat Perjanjian
02. Why: Memverifikasi Otoritas Legal Subjek Hukum untuk Mengikatkan Diri dan Mencegah Risiko Tindakan Ultra Vires atau Ketidakcakapan Legal
03. Outline: Peta Pembahasan Batas Usia Dewasa (KUHPerdata vs UU Perkawinan vs UU Jabatan Notaris), Lembaga Pengampuan (Curatele), Kecakapan Orang Dewasa yang Menikah, dan Kapasitas Legal Badan Hukum (Doktrin Ultra Vires)
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Memeriksa Legalitas Subjek Penandatangan Kontrak, Memverifikasi Anggaran Dasar dan RUPS Perseroan, serta Mengidentifikasi Cacat Formil Subjek
05. 4.1 Prinsip Umum: Setiap Orang Dianggap Cakap Hukum
06. 4.2 Kategori Pihak yang Tidak Cakap Hukum (Onbekwaam)
07. 4.2.1 Orang yang Belum Dewasa (Minderjarig)
08. 4.2.2 Orang yang Ditaruh di Bawah Pengampuan (Curatele)
09. 4.3 Analisis Historis: Status Perempuan Bersuami
10. 4.3.1 Analisis Pasal 110 KUH Perdata (Lama)
11. 4.3.2 Pencabutan melalui SEMA dan UU Perkawinan
12. 4.4 Akibat Hukum Perjanjian oleh Pihak yang Tidak Cakap
13. 4.4.1 Hak untuk Meminta Pembatalan Perjanjian
14. 4.4.2 Pengecualian: Perjanjian yang Tetap Sah
15. 4.5 Perwakilan dalam Pembuatan Perjanjian
16. 4.5.1 Perwakilan Berdasarkan Undang-Undang
17. 4.5.2 Perwakilan Berdasarkan Perjanjian (Pemberian Kuasa)
18. 4.6 Kecakapan Bertindak dari Badan Hukum
19. 4.6.1 Representasi Badan Hukum oleh Pengurus/Direksi
20. 4.6.2 Doktrin Ultra Vires
21. Worked Example: Analisis Keabsahan Pengikatan Jaminan Kebendaan oleh Anak di Bawah Umur Melalui Wali dan Syarat Penetapan Pengadilan Negeri
22. Quote: Kaidah Kecakapan Hukum: Setiap Orang Adalah Cakap untuk Membuat Perikatan-Perikatan, Kecuali Jika oleh Undang-Undang Dinyatakan Tidak Cakap (Pasal 1329 KUHPerdata)
23. Case Study: Studi Kasus Bab 4: Penjualan Tanah Warisan oleh Anak yang Belum Dewasa Tanpa Penetapan Wali Pengawas dan Gugatan Pembatalan Akta Jual Beli oleh Ahli Waris Lain (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
24. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 4: Kelayakan Subjektif sebagai Syarat Mutlak Validitas Komitmen Hukum
25. Referensi: KUHPerdata Pasal 1329–1331, UU No. 1/1974 jo. UU No. 16/2019 tentang Perkawinan, UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

BAB 05: Objek Perjanjian (Prestasi)

25 pelajaran

01. Cover: Bab 5: Objek Perjanjian (Prestasi)
02. Why: Menjamin Kepastian Objek Prestasi Kontrak yang Dapat Ditentukan dan Memenuhi Kriteria Kebendaan yang Sah Menurut Hukum
03. Outline: Peta Pembahasan Wujud Prestasi (Memberikan Sesuatu, Berbuat Sesuatu, Tidak Berbuat Sesuatu), Kriteria Benda yang Dapat Diperdagangkan (In de Handel), Benda Masa Depan, dan Benda yang Dapat Ditentukan Jenis serta Jumlahnya
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Merumuskan Lingkup Pekerjaan (Scope of Work) yang Terukur, Memastikan Legalitas Objek Jaminan, dan Menghindari Klausul Kontrak Samar/Kabur
05. 5.1. Definisi dan Fungsi Objek Perjanjian (Prestasi)
06. 5.1.1. Prestasi untuk Memberikan Sesuatu (Dare)
07. 5.1.2. Prestasi untuk Berbuat Sesuatu (Facere)
08. 5.1.3. Prestasi untuk Tidak Berbuat Sesuatu (Non Facere)
09. 5.2. Syarat-syarat Objek Perjanjian
10. 5.2.1. Dapat Ditentukan Jenisnya (Bepaalbaar)
11. 5.2.2. Dapat Diperdagangkan (Geoorloofd)
12. 5.2.3. Tidak Bertentangan dengan Hukum
13. 5.3. Objek Perjanjian Berupa Barang
14. 5.3.1. Barang yang Sudah Ada (Huidige Zaak)
15. 5.3.2. Barang yang Akan Datang (Toekomstige Zaak)
16. 5.4. Objek Perjanjian Berupa Jasa (Facere)
17. 5.4.1. Standar Pelaksanaan Jasa (Inspanning vs Resultaat)
18. 5.5. Konsekuensi Objek yang Tidak Memenuhi Syarat
19. 5.5.1. Perjanjian Batal Demi Hukum (Nietig)
20. 5.5.2. Kasus Objek yang Tidak Jelas (Onbepaalbaar)
21. Worked Example: Analisis Keabsahan Kontrak Forward Jual Beli Komoditas Panen Masa Depan (Future Goods) Berdasarkan Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata
22. Quote: Kaidah Objek Perikatan: Hanya Barang-Barang yang Dapat Diperdagangkan Saja yang Dapat Menjadi Pokok Suatu Perjanjian dan Harus Dapat Ditentukan Jenisnya (Pasal 1332 & 1333 KUHPerdata)
23. Case Study: Studi Kasus Bab 5: Ketidakpastian Spesifikasi Teknis Perangkat Lunak Custom Enterprise dan Klaim Kontrak Batal Akibat Ketidaktentuan Objek Prestasi (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
24. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 5: Determinabilitas Objek Prestasi sebagai Syarat Material Pelaksanaan Hak dan Kewajiban
25. Referensi: KUHPerdata Pasal 1234–1238, Pasal 1332–1334, J. Satrio (Hukum Perikatan: Tentang Objek Perikatan)

BAB 06: Sebab yang Halal (Causa yang Diperbolehkan)

24 pelajaran

01. Cover: Bab 6: Sebab yang Halal (Causa yang Diperbolehkan)
02. Why: Menegakkan Batas Kepatutan Publik, Mencegah Kontrak Melanggar Norma Undang-Undang, Kesusilaan Baik, dan Ketertiban Umum (Openbare Orde)
03. Outline: Peta Pembahasan Konsep Oorzaak / Causa Yuridis, Pembedaan Motif Subjektif vs Causa Objektif, Perjanjian Tanpa Sebab atau dengan Sebab Palsu, dan Batas Kepatutan Kesusilaan & Ketertiban Umum
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menguji Legalitas Tujuan Akhir Kontrak, Mengidentifikasi Penyelundupan Hukum (Wetsontduiking), dan Menerapkan Sanksi Batal Demi Hukum (Null and Void)
05. 6.1 Pengertian dan Hakikat Causa yang Halal
06. 6.1.1 Perbedaan Mendasar antara Causa dengan Objek Perjanjian
07. 6.1.2 Perbedaan antara Causa (Tujuan Objektif) dengan Motif (Tujuan Subjektif)
08. 6.2 Causa yang Dilarang (Ongeoorloofde Oorzaak)
09. 6.2.1 Bertentangan dengan Undang-Undang (Wettelijke Verboden)
10. 6.2.2 Bertentangan dengan Kesusilaan (Goede Zeden)
11. 6.2.3 Bertentangan dengan Ketertiban Umum (Openbare Orde)
12. 6.3 Pembuktian Causa yang Tidak Halal
13. 6.3.1 Beban Pembuktian pada Pihak yang Mendalilkan
14. 6.4 Akibat Hukum dari Causa yang Tidak Halal
15. 6.4.1 Perjanjian Batal Demi Hukum (Van Rechtswege Nietig)
16. 6.4.2 Prinsip Nemo Auditur Propriam Turpitudinem Allegans dan In Pari Delicto
17. 6.5 Studi Kasus Causa yang Terlarang dalam Yurisprudensi
18. 6.5.1 Perjanjian Jual Beli Jabatan
19. 6.5.2 Perjanjian untuk Melakukan Tindak Pidana
20. Worked Example: Analisis Pembatalan Perjanjian Kerjasama Distribusi Narkotika Medis Tanpa Izin Edar BPOM Akibat Kausa Terlarang Berdasarkan Pasal 1335 jo. 1337 KUHPerdata
21. Quote: Kaidah Causa yang Halal: Suatu Perjanjian Tanpa Sebab, atau Dibuat Berdasarkan Suatu Sebab yang Palsu atau Terlarang, Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Sama Sekali (Pasal 1335 KUHPerdata)
22. Case Study: Studi Kasus Bab 6: Perjanjian Pinjam Nama (Nominee Agreement) Kepemilikan Saham Perusahaan Tambang Asing dan Gugatan Kebatalan Akta Akibat Bertentangan dengan UU Penanaman Modal (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
23. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 6: Sebab yang Halal sebagai Filter Etis dan Moral Tertinggi Sistem Hukum Perjanjian
24. Referensi: KUHPerdata Pasal 1335–1337, UU No. 25/2007 Pasal 33 (Larangan Nominee), Putusan Mahkamah Agung No. 2279 K/Pdt/2012

BAB 07: Momen dan Tempat Lahirnya Perjanjian

22 pelajaran

01. Cover: Bab 7: Momen dan Tempat Lahirnya Perjanjian
02. Why: Menentukan Saat Pasti Lahirnya Ikatan Hak dan Kewajiban Hukum Serta Menetapkan Yurisdiksi Forum Pengadilan yang Berwenang Mengadili
03. Outline: Peta Pembahasan Teori Pernyataan (Uitingstheorie), Teori Pengiriman (Verzendingstheorie), Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie), Teori Penerimaan (Ontvangsttheorie), dan Kontrak Elektronik (UU ITE)
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menetapkan Momen Efektif Kontrak Berdasarkan Teori Penerimaan Modern, Menentukan Choice of Forum, dan Menguji Validitas Kontrak Elektronik
05. Perjanjian Antar Pihak yang Hadir (Inter Praesentes)
06. Detik Lahirnya Perjanjian
07. Perjanjian Antar Pihak yang Tidak Hadir (Inter Absentes)
08. Analisis Teori-teori Lahirnya Perjanjian
09. Perjanjian Melalui Media Elektronik
10. Momen Lahirnya Kontrak via E-mail, Website, dan Aplikasi
11. Pengaturan dalam UU ITE
12. Signifikansi Penentuan Momen Lahirnya Perjanjian
13. Penentuan Dimulainya Jangka Waktu Pelaksanaan
14. Penentuan Peralihan Risiko (Risico-overgang)
15. Signifikansi Penentuan Tempat Lahirnya Perjanjian (Locus Contractus)
16. Penentuan Kompetensi Relatif Pengadilan (Forum Contractus)
17. Penentuan Hukum yang Berlaku (Lex Loci Contractus)
18. Worked Example: Penerapan Teori Penerimaan (Receipt Rule) dan Ketentuan Pasal 20 UU ITE dalam Menentukan Detik Kelahiran Kontrak Transaksi Elektronik Melalui Email Komersial
19. Quote: Doktrin Momen Terbentuknya Kontrak: Kesepakatan Terjadi Seketika Saat Penerimaan Penawaran Sampai ke Dalam Wilayah Penguasaan Pihak yang Menawarkan
20. Case Study: Studi Kasus Bab 7: Penarikan Sepihak Penawaran Proyek EPC Setelah Surat Penerimaan Dikirimkan via Pos Internasional dan Sengketa Tanggal Efektif Kontrak (Uji 10 Pertanyaan Analidis Yuridis)
21. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 7: Kepastian Kronologis dan Spasial dalam Pembentukan Komitmen Kontraktual
22. Referensi: KUHPerdata Pasal 1320 ayat (1), UU No. 11/2008 jo. UU No. 1/2024 tentang ITE, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce

BAB 08: Akibat Hukum Perjanjian

25 pelajaran

01. Cover: Bab 8: Akibat Hukum Perjanjian
02. Why: Memahami Daya Ikat Kontrak yang Menyamai Undang-Undang bagi Para Pihak dan Batas Berlakunya Terhadap Pihak Ketiga (Privity of Contract)
03. Outline: Peta Pembahasan Asas Pacta Sunt Servanda (Pasal 1338 ayat 1), Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Pelaksanaan dengan Itikad Baik (Pasal 1338 ayat 3), Doktrin Privity of Contract (Pasal 1315 & 1340), Janji untuk Pihak Ketiga (Bedang ten Behoeve van een Derde), dan Perjanjian Garansi
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menguji Batas Daya Ikat Kontrak, Menilai Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga, dan Menerapkan Doktrin Itikad Baik dalam Fase Pelaksanaan Kontrak
05. Pendahuluan: Dinamika Akibat Hukum dari Perikatan
06. 8.1 Kekuatan Mengikat Perjanjian: Asas Pacta Sunt Servanda
07. 8.1.1 Analisis Pasal 1338 ayat (1): Perjanjian sebagai Undang-Undang
08. 8.1.2 Batasan Kekuatan Mengikat Perjanjian
09. 8.2 Pelaksanaan dengan Itikad Baik (Goede Trouw)
10. 8.2.1 Analisis Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata
11. 8.2.2 Fungsi Itikad Baik dalam Hukum Kontrak
12. 8.3 Isi Perjanjian: Apa Saja yang Mengikat Para Pihak?
13. 8.3.1 Hal yang Secara Tegas Dinyatakan (Express Terms)
14. 8.3.2 Hal yang Menurut Sifatnya Dituntut (Implied Terms)
15. 8.4 Perjanjian Berlaku bagi Pihak Ketiga
16. 8.4.1 Pengecualian: Janji untuk Pihak Ketiga (Derdenbeding)
17. 8.4.2 Garansi (Porte-fort)
18. 8.5 Hak Kreditur terhadap Pihak Ketiga: Actio Pauliana
19. 8.5.1 Pengertian dan Syarat Actio Pauliana (Pasal 1341)
20. 8.5.2 Tujuan: Mencegah Debiteur Merugikan Kreditur
21. Worked Example: Analisis Gugatan Pihak Ketiga yang Mendapat Manfaat (Third Party Beneficiary) Berdasarkan Klausul Asuransi Konstruksi Proyek Infrastruktur
22. Quote: Kaidah Emas Kontrak Pasal 1338 ayat (1) & (3) KUHPerdata: Semua Perjanjian yang Dibuat Secara Sah Berlaku Sebagai Undang-Undang Bagi Mereka yang Membuatnya, dan Perjanjian Harus Dilaksanakan dengan Itikad Baik
23. Case Study: Studi Kasus Bab 8: Tuntutan Eksekusi Jaminan Perusahaan Induk (Parent Company Guarantee) oleh Kontraktor Asing Melawan Eksepsi Doktrin Privity of Contract (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
24. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 8: Kekuatan Mengikat Kontrak dan Keseimbangan Perlindungan Hak Para Pihak Serta Pihak Ketiga
25. Referensi: KUHPerdata Pasal 1315–1318, Pasal 1338–1341, Ridwan Khairandy (Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak)

BAB 09: Penafsiran Perjanjian

22 pelajaran

01. Cover: Bab 9: Penafsiran Perjanjian
02. Why: Menemukan Kehendak Murni Para Pihak (Intention of the Parties) Apabila Kata-Kata dalam Kontrak Bersifat Ambigu, Kabur, atau Menimbulkan Multi-Tafsir
03. Outline: Peta Pembahasan Kaidah Penafsiran Pasal 1342–1351 KUHPerdata, Doktrin Sens-Clair (Kata-Kata Jelas Tidak Memerlukan Penafsiran), Penafsiran Berdasarkan Kebiasaan Setempat, Klausul yang Saling Menerangkan, dan Kaidah Penafsiran Melawan Pihak Perancang (Contra Proferentem Rule)
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menerapkan Kaidah Interpretasi Gramatikal, Teleologis, dan Sistematik pada Klausul Kontrak Bisnis, Serta Mencegah Ambiguitas Drafting
05. 9.1 Kebutuhan dan Tujuan Penafsiran
06. 9.1.1 Kapan Penafsiran Diperlukan?
07. 9.2 Metode Penafsiran
08. 9.2.1 Penafsiran Subjektif: Mencari Maksud Para Pihak
09. 9.2.2 Penafsiran Objektif: Berdasarkan Teks dan Kepatutan
10. 9.3 Pedoman Penafsiran dalam KUH Perdata
11. 9.3.1 Jika Kata-kata Jelas, Tidak Boleh Menyimpang (Pasal 1342)
12. 9.3.2 Penafsiran yang Mendukung Berlakunya Perjanjian (In Favorem Contractus)
13. 9.3.3 Penafsiran Berdasarkan Kebiasaan Setempat (Pasal 1346)
14. 9.3.4 Klausul yang Ditafsirkan dalam Konteks Keseluruhan (Pasal 1347)
15. 9.3.5 Penafsiran Keraguan yang Menguntungkan Debitur (Pasal 1349)
16. 9.4 Aturan Penafsiran Contra Proferentem
17. 9.5 Peran Hakim dalam Menafsirkan Perjanjian
18. Worked Example: Penerapan Doktrin Contra Proferentem Rule terhadap Klausul Eksonerasi yang Menghilangkan Tanggung Jawab Kerusakan dalam Polis Asuransi Pengangkutan
19. Quote: Kaidah Interpretasi Pasal 1343 KUHPerdata: Jika Kata-Kata Suatu Perjanjian Dapat Diberikan Berbagai Macam Penafsiran, Maka Lebih Baik Diselidiki Maksud Kedua Belah Pihak yang Membuat Perjanjian Daripada Memegang Teguh Arti Kata-Kata Menurut Tata Bahasa
20. Case Study: Studi Kasus Bab 9: Multi-Tafsir Klausul Perhitungan Denda Keterlambatan Harian vs Batas Maksimal Denda Proyek Pembangunan Gedung (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
21. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 9: Penafsiran Kontrak sebagai Seni Menyingkap Keadilan dan Maksud Bersama Para Pihak
22. Referensi: KUHPerdata Pasal 1342–1351, Subekti (Hukum Pembuktian dan Daluwarsa), UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (Bab 4 tentang Penafsiran)

BAB 10: Wanprestasi (Cidera Janji)

30 pelajaran

01. Cover: Bab 10: Wanprestasi (Cidera Janji)
02. Why: Mengidentifikasi Bentuk Cidera Janji, Menentukan Detik Kealpaan Debitur Melalui Somasi (Ingebrekestelling), dan Menetapkan Hak Tuntutan Kreditur
03. Outline: Peta Pembahasan Empat Bentuk Wanprestasi (Tidak Berprestasi, Terlambat, Keliru/Cacat, Melakukan Larangan), Surat Peringatan Somasi (Pasal 1238 KUHPerdata), Kapan Somasi Tidak Diperlukan, dan Hak-Hak Kreditur yang Dirugikan
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menyusun Surat Somasi yang Memenuhi Standar Hukum Pembuktian, Menguji Hubungan Kausalitas Kerugian, dan Merumuskan Petitum Gugatan Wanprestasi
05. 10.1 Pengertian dan Bentuk-bentuk Wanprestasi
06. 10.1.1 Tidak Melaksanakan Prestasi Sama Sekali (Niet Presteren)
07. 10.1.2 Melaksanakan Prestasi tetapi Tidak Sebagaimana Mestinya (Onjuiste Prestatie)
08. 10.1.3 Melaksanakan Prestasi tetapi Terlambat (Te Late Prestatie)
09. 10.1.4 Melakukan Sesuatu yang Menurut Perjanjian Tidak Boleh Dilakukan (Niet-Nakoming van Verbod)
10. 10.2 Pernyataan Lalai (Ingebrekestelling / Somasi)
11. 10.2.1 Fungsi dan Tujuan Somasi
12. 10.2.2 Bentuk dan Cara Membuat Somasi yang Benar
13. 10.2.3 Keadaan Lalai Tanpa Perlu Somasi (Verzuim van Rechtswege)
14. 10.3 Hak-hak Kreditur Akibat Wanprestasi
15. 10.3.1 Menuntut Pemenuhan Prestasi (Vordering tot Nakoming)
16. 10.3.2 Menuntut Ganti Rugi (Schadevergoeding)
17. 10.3.3 Menuntut Pembatalan Perjanjian (Ontbinding)
18. 10.3.4 Kombinasi Tuntutan
19. 10.4 Pembelaan Debitur terhadap Tuntutan Wanprestasi
20. 10.4.1 Mengajukan Adanya Keadaan Memaksa (Overmacht / Force Majeure)
21. 10.4.2 Mengajukan bahwa Kreditur Sendiri Telah Lalai (Exceptio Non Adimpleti Contractus)
22. 10.4.3 Mengajukan bahwa Kreditur Telah Melepaskan Haknya (Rechtsverwerking)
23. 10.5 Beban Pembuktian dalam Kasus Wanprestasi
24. 10.5.1 Kreditur Membuktikan Adanya Perjanjian dan Wanprestasi
25. 10.5.2 Debitur Membuktikan Adanya Alasan Pemaaf
26. Worked Example: Penyusunan Somasi Teguran Hukum Terakhir yang Menetapkan Batas Waktu Definitif Pemenuhan Kewajiban Pengiriman Bahan Baku Sebelum Pemutusan Kontrak
27. Quote: Kaidah Kealpaan Debitur Pasal 1238 KUHPerdata: Si Berutang Adalah Lalai, Apabila Ia dengan Surat Perintah atau dengan Sebuah Akta Sejenis Itu Telah Dinyatakan Lalai, atau Demi Perikatannya Sendiri, Jika Ini Menetapkan Bahwa Si Berutang Harus Dianggap Lalai dengan Lewatnya Waktu yang Ditentukan
28. Case Study: Studi Kasus Bab 10: Gugatan Wanprestasi Pengiriman Turbin Pembangkit Listrik yang Tidak Sesuai Sertifikasi Teknis dan Penolakan Somasi Akibat Cacat Wewenang Kuasa Hukum (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
29. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 10: Konstruksi Yuridis Cidera Janji dan Prosedur Baku Penegakan Tanggung Jawab Kontraktual
30. Referensi: KUHPerdata Pasal 1238, 1243–1252, Putusan Mahkamah Agung No. 1861 K/Pdt/1984, Yahya Harahap (Segi-Segi Hukum Perjanjian)

BAB 11: Keadaan Memaksa (Force Majeure / Overmacht)

25 pelajaran

01. Cover: Bab 11: Keadaan Memaksa (Force Majeure / Overmacht)
02. Why: Membedakan Kegagalan Berprestasi Akibat Kesalahan Debitur dari Hambatan Luar Biasa yang Tidak Terduga dan Tidak Dapat Dicegah (Overmacht)
03. Outline: Peta Pembahasan Konsep Overmacht/Force Majeure (Pasal 1244–1245 KUHPerdata), Tiga Unsur Force Majeure (Di Luar Kuasa, Tidak Terduga, Tidak Ada Itikad Buruk), Force Majeure Absolut vs Relatif, Teori Obyektif vs Subyektif, dan Klausul Alokasi Risiko Kontraktual
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menguji Keabsahan Klaim Force Majeure Bencana Alam atau Regulasi Pemerintah, Merancang Klausul Force Majeure Komprehensif, dan Menilai Kewajiban Mitigasi Kerugian
05. 11.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Force Majeure
06. 11.1.1 Tidak Terpenuhinya Prestasi (Niet-Nakoming)
07. 11.1.2 Adanya Sebab yang Terletak di Luar Kekuasaan Debitur (Buiten Macht)
08. 11.1.3 Sifat Tidak Dapat Diduga dan Tidak Dapat Dihindari (Onvoorzienbaar en Onvermijdelijk)
09. 11.2 Teori dan Jenis Force Majeure
10. 11.2.1 Teori Ketidakmungkinan Absolut (Objektif) dan Relatif (Subjektif)
11. 11.2.2 Force Majeure Permanen dan Temporer
12. 11.3 Akibat Hukum Force Majeure
13. 11.3.1 Gugurnya Kewajiban Prestasi dan Ganti Rugi
14. 11.3.2 Penangguhan Pelaksanaan Prestasi (Opschorting pada Force Majeure Temporer)
15. 11.4 Ajaran tentang Risiko (Risicoleer)
16. 11.4.1 Siapa yang Menanggung Kerugian Akibat Force Majeure?
17. 11.4.2 Risiko pada Perjanjian Sepihak dan Timbal Balik
18. 11.5 Doktrin Perubahan Keadaan (Imprevisie / Hardship)
19. 11.5.1 Perbedaan dengan Force Majeure
20. 11.5.2 Kemungkinan Renegosiasi atau Modifikasi Kontrak oleh Hakim
21. Worked Example: Analisis Klaim Force Majeure atas Kebijakan Larangan Ekspor Mineral Mentah Pemerintah (Factum Principis) terhadap Kontrak Pasokan Jangka Panjang
22. Quote: Kaidah Pembebasan Overmacht Pasal 1245 KUHPerdata: Tidaklah Ada Penggantian Biaya, Kerugian, dan Bunga Bila Karena Keadaan Memaksa atau Karena Kejadian yang Tak Sengaja Si Berutang Berhalangan Memberikan atau Berbuat Sesuatu yang Diwajibkan, atau Melakukan Suatu Perbuatan yang Terlarang Baginya
23. Case Study: Studi Kasus Bab 11: Penolakan Klaim Force Majeure Pandemi Global dalam Perjanjian Sewa Mall Komersial dan Tuntutan Pelaksanaan Doktrin Hardship (Rebus Sic Stantibus) (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
24. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 11: Keseimbangan Doktrin Pacta Sunt Servanda dan Pembebasan Tanggung Jawab Akibat Keadaan Kahar
25. Referensi: KUHPerdata Pasal 1244–1245, Putusan Hoge Raad Kasus Boorzuur (1926), J. Satrio (Hukum Perikatan: Tentang Overmacht)

BAB 12: Ganti Rugi dan Upaya Hukum Lainnya

21 pelajaran

01. Cover: Bab 12: Ganti Rugi dan Upaya Hukum Lainnya
02. Why: Menghitung Ganti Rugi Nyata (Kosten, Schaden, en Interessen) dan Memilih Remedi Hukum Paling Efektif Pasca Terjadinya Cidera Janji
03. Outline: Peta Pembahasan Komponen Ganti Rugi (Biaya/Kosten, Kerugian Nyata/Schaden, Kehilangan Keuntungan/Interessen), Syarat Foresight Kerugian (Pasal 1247), Hubungan Kausalitas Adequat, Pemutusan Perjanjian Timbal Balik (Pasal 1266), dan Denda Kontraktual (Boetebeding)
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menghitung Kerugian Finansial Akibat Wanprestasi Berdasarkan Data Pembukuan, Mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdata Secara Sah, dan Menilai Keabsahan Klausul Likuidasi Kerugian (Liquidated Damages)
05. 12.1 Tuntutan Pemenuhan Perjanjian (Nakoming)
06. 12.2 Tuntutan Ganti Rugi (Schadevergoeding)
07. 12.2.1 Unsur-unsur Ganti Rugi (Pasal 1246 KUH Perdata)
08. 12.2.2 Syarat Ganti Rugi: Dapat Diduga dan Hubungan Kausal
09. 12.3 Tuntutan Pembatalan Perjanjian (Ontbinding)
10. 12.3.1 Syarat Pembatalan Perjanjian Timbal Balik (Pasal 1266 KUH Perdata)
11. 12.3.2 Akibat Pembatalan: Restitutie dan Pemulihan
12. 12.4 Eksepsi Non Adimpleti Contractus
13. 12.4.1 Hak untuk Menangguhkan Pemenuhan Prestasi (Opschortingsrecht)
14. 12.5 Uang Paksa (Dwangsom)
15. 12.5.1 Fungsi dan Penerapan Dwangsom
16. 12.5.2 Hubungan Dwangsom dengan Ganti Rugi
17. Worked Example: Penerapan Pembuktian Biaya Nyata dan Kehilangan Keuntungan Ekspektasi (Loss of Profit) dalam Pemutusan Kontrak Kerjasama Distribusi Eksklusif
18. Quote: Kaidah Ganti Rugi Pasal 1246 KUHPerdata: Penggantian Biaya, Kerugian, dan Bunga yang Boleh Dituntut Kreditur, Terdiri Atas Kerugian yang Telah Dideritanya dan Keuntungan yang Sedianya Harus Dapat Dinikmatinya
19. Case Study: Studi Kasus Bab 12: Tuntutan Ganti Rugi Bunga Moratoir 6% per Tahun dan Pelaksanaan Eksekusi Klausul Liquidated Damages Tanpa Perlu Pembuktian Kerugian Nyata (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
20. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 12: Sistem Remedi Komprehensif Pemulihan Kerugian Hak-Hak Kreditur
21. Referensi: KUHPerdata Pasal 1243–1252, Pasal 1266–1267, Pasal 1304–1312, Putusan Mahkamah Agung No. 580 K/Sip/1975

BAB 13: Hapusnya Perikatan

21 pelajaran

01. Cover: Bab 13: Hapusnya Perikatan
02. Why: Memahami 10 Cara Berakhirnya Hubungan Hukum Perikatan Berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata Demi Menciptakan Kepastian Pelunasan
03. Outline: Peta Pembahasan 10 Cara Hapusnya Perikatan: Pembayaran, Konsinyasi (Penyimpanan), Pembaruan Utang (Novasi), Kompensasi (Perjumpaan Utang), Percampuran Utang (Confusio), Pembebasan Utang, Musnahnya Benda Terutang, Kebatalan/Pembatalan, Syarat Batal, dan Lewatnya Waktu (Daluwarsa)
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menguji Keabsahan Bukti Pembayaran Kuitansi, Menyusun Akta Novasi Utang Subjektif Pasif/Aktif, dan Menghitung Tenggang Waktu Daluwarsa Gugatan
05. 13.1 Hapusnya Perikatan Melalui Voldoening (Pemenuhan Prestasi)
06. 13.1.1 Pembayaran (oleh debiteur atau pihak ketiga)
07. 13.1.2 Subrogasi (Subrogatie)
08. 13.1.3 Consignatie (Penawaran Pembayaran Tunai diikuti Penitipan)
09. 13.2 Hapusnya Perikatan Melalui Overeenkomst (Kesepakatan Para Pihak)
10. 13.2.1 Novatie (Pembaruan Utang)
11. 13.3 Hapusnya Perikatan Karena Operatie van Wet (Operasi Hukum)
12. 13.3.1 Perjumpaan Utang (Compensatie)
13. 13.3.2 Percampuran Utang (Confusio)
14. 13.4 Hapusnya Perikatan Karena Tijd of Uitspraak (Faktor Waktu atau Putusan)
15. 13.4.1 Verjaring (Daluwarsa)
16. 13.4.2 Vernietiging door Rechter (Pembatalan oleh Hakim)
17. Worked Example: Analisis Penggantian Debitur Lama Melalui Akta Novasi Subjektif Pasif Delegasi dan Dampaknya terhadap Pengikatan Jaminan Hipotek/Hak Tanggungan
18. Quote: Kaidah Ekstinsi Perikatan Pasal 1381 KUHPerdata: Perikatan-Perikatan Hapus Karena Pembayaran, Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti Konsinyasi, Pembaruan Utang, Kompensasi, Percampuran Utang, Pembebasan Utang, Musnahnya Barang, Kebatalan, Syarat Batal, dan Lewatnya Waktu
19. Case Study: Studi Kasus Bab 13: Sengketa Perjumpaan Utang (Kompensasi / Pasal 1425 KUHPerdata) Antara Piutang Penjualan Barang Dagang Melawan Klaim Ganti Kerugian Konstruksi Proyek (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
20. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 13: Mekanisme Kepastian Ekstinsi dan Pelepasan Kewajiban Perikatan Hukum Perdata
21. Referensi: KUHPerdata Pasal 1381–1456, Pasal 1967 (Daluwarsa 30 Tahun), Subekti (Hukum Perjanjian)

BAB 14: Jenis-Jenis Perjanjian Khusus (Benoemde Overeenkomsten)

24 pelajaran

01. Cover: Bab 14: Jenis-Jenis Perjanjian Khusus (Benoemde Overeenkomsten)
02. Why: Membedah Rezim Regulasi Khusus Perjanjian Bernama (Benoemde Overeenkomsten) yang Diberi Karakteristik Statuter oleh Pembentuk Undang-Undang
03. Outline: Peta Pembahasan Jual Beli (Koop en Verkoop), Tukar Menukar, Sewa Menyewa (Huur en Verhuur), Pinjam Meminjam, Pemberian Kuasa (Lastgeving), Penitipan Benda, dan Perdamaian (Dading)
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Membedakan Kewajiban Penyerahan Yuridis Benda Bergerak vs Tidak Bergerak dalam Jual Beli, Menguji Batas Kewenangan Kuasa Khusus, dan Menilai Akta Perdamaian
05. 14.1 Perjanjian Pemindahan Eigendom (Overdracht van Eigendom)
06. 14.1.1 Jual Beli (Koop en Verkoop)
07. 14.1.2 Tukar Menukar (Ruil)
08. 14.1.3 Hibah (Schenking)
09. 14.2 Perjanjian Pemanfaatan Zaken atau Diensten (Gebruik zonder Overdracht)
10. 14.2.1 Sewa Menyewa (Huur en Verhuur)
11. 14.2.2 Perjanjian untuk Melakukan Pekerjaan (Aanneming van Werk)
12. 14.3 Perjanjian Pinjam (Uitleening)
13. 14.3.1 Pinjam Pakai (Bruikleen)
14. 14.3.2 Pinjam Meminjam (Verbruikleen / Mutuum)
15. 14.4 Perjanjian Pemberian Diensten dan Zekerheid
16. 14.4.1 Pemberian Kuasa (Lastgeving)
17. 14.4.2 Penanggungan Utang (Borgtocht)
18. 14.5 Perjanjian Penyelesaian Sengketa (Geschillenbeslechting)
19. 14.5.1 Perdamaian (Dading / Transactie)
20. Worked Example: Analisis Tanggung Jawab Penjual atas Cacat Tersembunyi (Verborgen Gebreken / Pasal 1491 KUHPerdata) dalam Jual Beli Mesin Pembangkit Tenaga Uap
21. Quote: Prinsip Perjanjian Jual Beli Pasal 1458 KUHPerdata: Jual Beli Dianggap Telah Terjadi Seketika Setelah Para Pihak Mencapai Kesepakatan Tentang Benda dan Harganya, Meskipun Benda Belum Diserahkan Maupun Harganya Belum Dibayar
22. Case Study: Studi Kasus Bab 14: Pencabutan Sepihak Surat Kuasa Khusus Transaksi Penjualan Saham Korporasi dan Gugatan Sahnya Akta Jual Beli oleh Pembeli Beritikad Baik (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
23. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 14: Karakteristik Khusus dan Ketentuan Mengikat Perjanjian Standar Nomina
24. Referensi: KUHPerdata Buku III Bab V sampai Bab XVIII (Pasal 1457–1864), SEMA No. 7/2012 tentang Akta Perdamaian (Dading)

BAB 15: Perkembangan Modern Hukum Kontrak

26 pelajaran

01. Cover: Bab 15: Perkembangan Modern Hukum Kontrak
02. Why: Menjawab Tantangan Globalisasi Kontrak, Standardisasi Klausul Baku, Transaksi Klausul Arbitrase, Kontrak Digital, dan Smart Contracts
03. Outline: Peta Pembahasan Kontrak Baku (Standard Form Contract) & Perlindungan Konsumen, Choice of Law & Choice of Jurisdiction, Klausul Arbitrase Internasional, Smart Contracts & Blockchain, dan Prinsip UNIDROIT
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Mengidentifikasi Klausul Baku yang Dilarang (Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen), Merancang Klausul Pilihan Hukum Internasional Bebas Cacat, dan Menilai Eksekusi Smart Contracts
05. 15.1 Perjanjian Tidak Bernama (Onbenoemde Overeenkomsten)
06. 15.1.1 Dasar Hukum en Karakteristiek
07. 15.1.2 Contoh: Leasing, Franchise, Factoring, BOT
08. 15.2 Perjanjian Baku (Standaardvorm) dan Clausula Eksonerasi
09. 15.2.1 Problematiek Contractsvrijheid versus Onevenwichtige Onderhandelingspositie
10. 15.2.2 Toetsing van Vrijwaringsclausules
11. 15.3 Aspek Hukum Perjanjian dalam Consumentenbescherming
12. 15.3.1 Clausulae die Verboden zijn
13. 15.3.2 Rechten en Verplichtingen van Ondernemers en Consumenten
14. 15.4 Elektronische Overeenkomst (E-Contract)
15. 15.4.1 Geldigheid van Elektronische Overeenkomsten volgens UU ITE
16. 15.4.2 Bewijskracht van Elektronische Handtekeningen
17. 15.4.3 Rechtsvragen bij Grensoverschrijdende Transacties
18. 15.5 Actuele Rechtsvragen en Toekomst van Contractenrecht
19. 15.5.1 Smart Contracts en Blockchain Technologie
20. 15.5.2 Overeenkomsten in de Gig Economy
21. 15.5.3 Richting van Vernieuwing van Nationaal Contractenrecht
22. Worked Example: Penyusunan Multi-Tiered Dispute Resolution Clause (Mediasi Wajib Diikuti Arbitrase SIAC di Singapura) yang Bebas dari Cacat Klausul Patologis
23. Quote: Doktrin Kontrak Modern: Hukum Kontrak Kontemporer Bergeser dari Kebebasan Individualistik Menuju Perlindungan Keadilan Substantif, Keseimbangan Posisi Tawar, dan Otomasi Transaksi Digital Global
24. Case Study: Studi Kasus Bab 15: Gugatan Pembatalan Klausul Eksonerasi Sepihak dalam Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak Cloud Computing Multinasional Melalui Lembaga Arbitrase Domestik (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
25. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 15: Evolusi Dinamis Hukum Kontrak Menuju Era Ekonomi Digital dan Harmonisasi Komersial Internasional
26. Referensi: UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 30/1999 tentang Arbitrase dan APS, UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 2016

Persyaratan

Memiliki pemahaman dasar tentang hukum perikatan.

Deskripsi

Materi profesional komprehensif mengenai Hukum Kontrak Indonesia berdasarkan KUHPerdata.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.