Ilmu Hukum › SLIDES • Professional

Hukum Internasional

Prinsip Hukum Internasional, Perjanjian Antarnegara, dan Yurisdiksi Hukum Global

Terlaris

5.0

320 peserta terdaftar

Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia

Rp50.000 Rp149.000

Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis

Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai konsep teoritis dan praktis hukum perjanjian internasional.

Mampu menganalisis sengketa internasional dan hukum humaniter.

Daftar Isi

BAB 01: Pengantar Hukum Internasional

20 pelajaran

01. Cover: Bab 1: Pengantar Hukum Internasional
02. Why: Memahami Fondasi Filosofis, Evolusi Historis, dan Karakteristik Desentralistis Sistem Hukum yang Mengatur Masyarakat Internasional
03. Outline: Peta Pembahasan Definisi Hukum Internasional Publik vs Privat, Evolusi Terminologi dari Ius Gentium, Karakter Desentralistis Tanpa Lembaga Legislatif Terpusat, dan Teori Mengikatnya Hukum Internasional
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Membedakan Hubungan HI Publik dan Hukum Perdata Internasional, Menilai Daya Ikat Norma Internasional, dan Menjelaskan Peran Asas Kedaulatan Negara
05. 1.1 Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Internasional
06. 1.1.1 Distingsi antara Hukum Internasional Publik dan Hukum Perdata Internasional
07. 1.1.2 Evolusi Terminologi: Dari Hukum Bangsa-Bangsa menuju Hukum Internasional
08. 1.2 Sejarah Perkembangan Hukum Internasional
09. 1.3 Hakikat dan Sifat Hukum Internasional
10. 1.3.1 Perdebatan Mengenai Status Hukum Internasional
11. 1.3.2 Teori-teori Kekuatan Mengikat Hukum Internasional
12. 1.4 Sejarah Perkembangan Hukum Perdata Internasional
13. 1.5 Teori Kepatuhan dalam Hukum Internasional
14. 1.5.1 Hard Law dan Soft Law dalam Hukum Internasional
15. 1.5.2 Perkembangan Kontemporer Hukum Perdata Internasional
16. Worked Example: Analisis Penerapan Kaidah Hukum Perdata Internasional (Lex Loci Contractus vs Lex Loci Solutionis) dalam Sengketa Kontrak Perdagangan Lintas Batas
17. Quote: Doktrin Oppenheim-Lauterpacht: Hukum Internasional adalah Sekumpulan Aturan Hukum yang Mengatur Hubungan Perilaku Antar-Negara Berdaulat dan Aktor-Aktor Internasional Lainnya
18. Case Study: Studi Kasus Bab 1: Benturan Yurisdiksi Domestik dan Kewajiban Internasional atas Penyitaan Aset BUMN di Luar Negeri Berdasarkan Doktrin Act of State (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
19. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 1: Peta dan Kompas Fondasi Normatif Hukum Internasional Kontemporer
20. Referensi: Statuta Mahkamah Internasional (ICJ Statute), Piagam PBB (UN Charter), Lassa Oppenheim & Hersch Lauterpacht (International Law: A Treatise), Mochtar Kusumaatmadja (Pengantar Hukum Internasional)

BAB 02: Sumber-Sumber Hukum Internasional

19 pelajaran

01. Cover: Bab 2: Sumber-Sumber Hukum Internasional
02. Why: Menelusuri Hierarki, Karakteristik, dan Proses Pembentukan Sumber Hukum Formal yang Menjadi Rujukan Peradilan Global
03. Outline: Peta Pembahasan Pasal 38 ayat (1) Statuta ICJ, Perjanjian Internasional (Treaties), Kebiasaan Internasional (Customary International Law & Opinio Juris), Prinsip Hukum Umum, Yurisprudensi, dan Doktrin Sarjana Terkemuka
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Membuktikan Unsur Material (State Practice) dan Psikologis (Opinio Juris) Kebiasaan Internasional serta Mengidentifikasi Norma Jus Cogens
05. 2.1 Analisis Yuridis Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional
06. 2.2 Perjanjian Internasional (International Conventions)
07. 2.2.1 Law-Making Treaties dan Treaty Contracts
08. 2.3 Kebiasaan Internasional (International Custom)
09. 2.4 Prinsip-prinsip Hukum Umum (General Principles of Law)
10. 2.5 Putusan Yudisial dan Ajaran Ahli sebagai Sumber Tambahan
11. 2.6 Sumber Hukum di Luar Pasal 38 Statuta ICJ
12. 2.7 Jus Cogens (Norma Imperatif): Hierarki Tertinggi Hukum
13. 2.8 Kewajiban Erga Omnes: Tanggung Jawab terhadap Komunitas Internasional
14. 2.9 Prinsip Hukum Tambahan: Equity, Estoppel, dan Clean Hands
15. Worked Example: Analisis Pembuktian Norma Kebiasaan Internasional dan Doktrin Persistent Objector dalam Sengketa Penangkapan Ikan di Laut Bebas (Fisheries Case Paradigm)
16. Quote: Klausul Utama Statuta ICJ Pasal 38 ayat (1): Mahkamah Memutus Berdasarkan Perjanjian Internasional, Kebiasaan Internasional sebagai Bukti Praktik Umum yang Diterima sebagai Hukum, serta Prinsip-Prinsip Hukum Umum yang Diakui Bangsa Beradab
17. Case Study: Studi Kasus Bab 2: Keberlakuan Norma Kebiasaan Internasional Pelarangan Polusi Lintas Batas (Trail Smelter Doctrine) dan Uji Validitas Doktrin Jus Cogens Melawan Perjanjian Bilateral (Uji 10 Pertanyaan Analidis Yuridis)
18. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 2: Arsitektur Normatif dan Sumber Formal Penegakan Keadilan Komunitas Internasional
19. Referensi: Statuta ICJ Pasal 38, Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian (Pasal 53 & 64 tentang Jus Cogens), Ian Brownlie (Principles of Public International Law)

BAB 03: Subjek-Subjek Hukum Internasional

20 pelajaran

01. Cover: Bab 3: Subjek-Subjek Hukum Internasional
02. Why: Membedah Pergeseran Paradigma Subjek Hukum Internasional dari State-Centric Menuju Pengakuan Entitas Non-Negara dan Individu
03. Outline: Peta Pembahasan Kriteria Reparation for Injuries Case 1949, Negara sebagai Subjek Asli & Penuh, Organisasi Internasional Antar-Pemerintah (IGOs), Tahta Suci Vatikan, Palang Merah Internasional (ICRC), Kaum Belligerent, dan Individu
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menguji Personalitas Hukum Internasional (International Legal Personality), Hak Menuntut Kompensasi Internasional, dan Kapasitas Legal Korporasi Multinasional
05. 3.1. Definisi dan Kriteria Subjek Hukum Internasional
06. 3.2. Negara (States) sebagai Subjek Utama dan Asli
07. 3.2.1. Kedaulatan dan Kepribadian Hukum Asli (Original Personality)
08. 3.3. Organisasi Internasional Antar-Pemerintah (IGOs)
10. Studi Kasus: Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflict (1996)
19. 3.4. Komite Internasional Palang Merah (ICRC) sebagai Entitas Sui Generis
20. 3.5. Tahta Suci (The Holy See) dan Kota Vatikan
21. 3.6. Gerakan Pembebasan dan Pihak dalam Konflik Bersenjata
22. 3.7. Individu sebagai Subjek Hukum Internasional Terbatas
23. 3.8. Perusahaan Multinasional (MNCs) dalam Arbitrase Investasi
24. 3.9. Organisasi Non-Pemerintah (NGOs) dan Hak Partisipasi
25. Worked Example: Penerapan Doktrin Implied Powers Berdasarkan Advisory Opinion Kasus Reparation for Injuries 1949 dalam Menilai Tindakan Pasukan Perdamaian PBB
26. Quote: Advisory Opinion ICJ Reparation for Injuries (1949): Subjek Hukum dalam Suatu Sistem Hukum Tidaklah Harus Identik dalam Hakikat Maupun Luas Hak-Haknya; Organisasi Internasional Memiliki Kepribadian Hukum Internasional Mandiri
27. Case Study: Studi Kasus Bab 3: Gugatan Kompensasi Ganti Rugi Internasional oleh Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan Personel PBB atas Serangan Bersenjata di Wilayah Otoritas Pemberontak Terorganisir (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
28. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 3: Pluralisme Subjek Hukum dalam Masyarakat Internasional Modern yang Dinamis dan Inklusif
29. Referensi: ICJ Advisory Opinion on Reparation for Injuries Suffered in the Service of the UN (1949), Konvensi Montevideo 1933, Konvensi Jenewa 1949

BAB 04: Negara dalam Hukum Internasional

23 pelajaran

01. Cover: Bab 4: Negara dalam Hukum Internasional
02. Why: Menelaah Status Negara sebagai Aktor Utama Hubungan Internasional, Syarat Kualifikasi Montevideo, Asas Kedaulatan, dan Akibat Suksesi Negara
03. Outline: Peta Pembahasan Empat Unsur Konvensi Montevideo 1933, Teori Deklaratif vs Konstitutif Pengakuan (Recognition), Hak dan Kewajiban Mendasar Negara, Imunitas Yurisdiksi Negara (State Immunity), dan Suksesi Negara
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menilai Keabsahan Entitas Baru Berdasarkan Kriteria Negara Berdaulat, Membedakan De Jure vs De Facto Recognition, dan Menganalisis Pengalihan Utang dalam Suksesi Negara
05. 4.1. Unsur-unsur Konstitutif Negara
06. 4.2. Kedaulatan Negara
07. 4.2.1. Evolusi Konsep Kedaulatan: Dari Absolut menuju Relatif
08. 4.2.2. Prinsip Non-Intervensi
09. 4.3. Pengakuan dalam Hukum Internasional
10. 4.3.1. Teori Konstitutif vs Teori Deklaratif
11. 4.4. Pengakuan terhadap Negara Baru
12. 4.5. Pengakuan terhadap Pemerintahan Baru
13. 4.5.1. Kualitas Pengakuan: De Jure dan De Facto
14. 4.6. Suksesi Negara
15. 4.6.1. Akibat Hukum Suksesi terhadap Perjanjian, Aset, dan Utang
16. 4.7. Statehood Abad 21: Kosovo, Palestina, dan Dinamika Pengakuan
17. 4.8. Responsibility to Protect (R2P): Tiga Pilar dan Kontroversi
18. 4.9. Suksesi Negara: Yugoslavia, Uni Soviet, dan Timor Leste
19. Worked Example: Analisis Penerapan Teori Imunitas Terbatas (Restrictive Immunity Theory / Jure Gestionis) terhadap Aset Komersial Milik BUMN Asing yang Digugat di Pengadilan Domestik
20. Quote: Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933: Negara sebagai Subjek Hukum Internasional Harus Memiliki Populasi Tetap, Wilayah Tertentu, Pemerintah yang Berdaulat, dan Kemampuan untuk Menjalin Hubungan dengan Negara Lain
21. Case Study: Studi Kasus Bab 4: Deklarasi Kemerdekaan Sepihak Wilayah Separatis dan Sengketa Klaim Penguasaan Cadangan Minyak Serta Kewajiban Utang Luar Negeri Suksesi Negara (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
22. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 4: Kedaulatan Negara sebagai Batu Sendi Hukum Internasional dan Dinamika Pengakuan Global
23. Referensi: Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak dan Kewajiban Negara, Konvensi Wina 1978 & 1983 tentang Suksesi Negara, UN Convention on Jurisdictional Immunities of States and Their Property (2004)

BAB 05: Hukum Perjanjian Internasional

19 pelajaran

01. Cover: Bab 5: Hukum Perjanjian Internasional
02. Why: Mengatur Seluruh Daur Hidup Perjanjian Antar-Bangsa dari Perundingan, Ratifikasi, Reservasi, Interpretasi, hingga Pengakhiran Berdasarkan Konvensi Wina 1969
03. Outline: Peta Pembahasan Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT 1969), Tahapan Pembentukan Traktat, Full Powers, Persyaratan/Reservasi (Pasal 19 VCLT), Kaidah Penafsiran (Pasal 31-32), dan Klausul Pembatalan/Pengakhiran (Rebus Sic Stantibus)
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menilai Validitas Reservasi Traktat Multilateral, Menafsirkan Teks Otentik Berdasarkan Objek dan Tujuan Perjanjian, serta Menguji Pembatalan Akibat Perubahan Keadaan Mendasar
05. 5.1 Definisi dan Klasifikasi Perjanjian Internasional
06. 5.2 Prosedur Pembentukan Perjanjian Internasional
07. 5.2.1 Perundingan (Negotiation) dan Adopsi Naskah
08. 5.2.2 Ratifikasi dan Aksesi
09. 5.3 Reservasi (Reservations) terhadap Traktat Multilateral
10. 5.4 Penafsiran Perjanjian (Interpretation of Treaties)
11. 5.5 Ketidakabsahan Perjanjian (Invalidity of Treaties)
12. 5.6 Pengakhiran dan Penangguhan Traktat
13. 5.7 Norma Jus Cogens dan Hierarki Traktat
14. 5.8 Kasus Gabčíkovo-Nagymaros (1997): Pacta Sunt Servanda vs Rebus Sic Stantibus
15. Worked Example: Penerapan Doktrin Rebus Sic Stantibus (Fundamental Change of Circumstances / Pasal 62 VCLT 1969) dalam Upaya Pengakhiran Perjanjian Pembagian Sumber Daya Air Lintas Batas
16. Quote: Pasal 26 Konvensi Wina 1969: Pacta Sunt Servanda — Setiap Perjanjian Internasional yang Berlaku Mengikat Para Pihak dan Harus Dilaksanakan dengan Itikad Baik
17. Case Study: Studi Kasus Bab 5: Keabsahan Reservasi Sepihak atas Klausul Yurisdiksi Mahkamah Internasional dalam Traktat HAM dan Tuntutan Pembatalan Traktat Akibat Penipuan Diplomatik (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
18. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 5: Rezim Hukum Perjanjian Internasional sebagai Tulang Punggung Komitmen Hubungan Antar-Negara Beradab
19. Referensi: Vienna Convention on the Law of Treaties 1969 (VCLT), UU No. 24/2000 tentang Perjanjian Internasional, Putusan ICJ Kasus Gabcikovo-Nagymaros (1997)

BAB 06: Hukum Diplomatik dan Konsuler

18 pelajaran

01. Cover: Bab 6: Hukum Diplomatik dan Konsuler
02. Why: Menjamin Kelancaran Komunikasi Antar-Negara Berdaulat Melalui Perlindungan Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik serta Konsuler
03. Outline: Peta Pembahasan Konvensi Wina 1961 (Hubungan Diplomatik) dan Konvensi Wina 1963 (Hubungan Konsuler), Asas Inviolability Gedung Kedutaan, Kekebalan Pribadi Diplomat, Persona Non Grata, dan Batas Imunitas
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Membedakan Kekebalan Diplomatik Penuh (Diplomatic Immunity) dari Kekebalan Konsuler Fungsional, dan Menganalisis Batas Suaka Diplomatik
05. 6.1 Perbedaan antara Hubungan Diplomatik dan Konsuler
06. 6.2 Fungsi Perwakilan Diplomatik
07. 6.3 Pengangkatan dan Penerimaan Pejabat Diplomatik
08. 6.4 Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik
09. 6.5 Persona Non Grata
10. 6.6 Fungsi dan Tingkatan Pejabat Konsuler
11. 6.7 Kekebalan dan Keistimewaan Konsuler
12. 6.8 Imunitas Diplomatik vs Hak Asasi Manusia: Kasus Pinochet dan Khashoggi
13. 6.9 Consular Access sebagai Hak Individu: LaGrand dan Avena
14. Worked Example: Analisis Penanganan Pelanggaran Hukum Pidana Berat yang Dilakukan oleh Anggota Keluarga Diplomat Asing dan Mekanisme Waiver of Immunity
15. Quote: Pasal 22 ayat (1) Konvensi Wina 1961: Gedung Misi Diplomatik Tidak Boleh Diganggu Gugat (Inviolable); Pejabat Negara Penerima Tidak Boleh Memasukinya Kecuali dengan Izin Kepala Misi
16. Case Study: Studi Kasus Bab 6: Penyerbuan Gedung Kedutaan Besar Asing oleh Massa Protes dan Penahanan Pejabat Diplomatik atas Tuduhan Spionase Internasional (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
17. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 6: Imunitas dan Hak Istimewa Diplomatik sebagai Fasilitator Esensial Hubungan Internasional yang Damai
18. Referensi: Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961, Vienna Convention on Consular Relations 1963, Putusan ICJ United States Diplomatic and Consular Staff in Tehran (1980), UU No. 1/1982

BAB 07: Wilayah Negara dan Yurisdiksi

23 pelajaran

01. Cover: Bab 7: Wilayah Negara dan Yurisdiksi
02. Why: Menentukan Batas Spasial Berlakunya Kekuasaan Tertinggi Negara dan Menetapkan Dasar Berlakunya Yurisdiksi Hukum Terhadap Orang, Benda, dan Peristiwa
03. Outline: Peta Pembahasan Cara Perolehan Wilayah (Okupasi, Preskripsi, Akresi, Cesi, Penaklukan), Prinsip Uti Possidetis Juris, Prinsip Yurisdiksi Teritorial, Personal (Aktif & Pasif), Protektif, dan Universal
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menilai Bukti Penguasaan Efektif Wilayah (Effectivités), Memetakan Ekstrateritorialitas Yurisdiksi Hukum, dan Menjelaskan Dasar Penuntutan Pidana Universal
05. 7.1 Wilayah Daratan
06. 7.1.1 Perbatasan Negara dan Cara Penentuannya
07. 7.2 Wilayah Lautan
08. 7.3 Wilayah Udara
09. 7.4 Yurisdiksi Negara
10. 7.4.1 Pengertian Yurisdiksi (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif)
11. 7.5 Asas-asas Yurisdiksi Pidana
12. 7.5.1 Asas Teritorial
13. 7.5.2 Asas Nasionalitas (Personal)
14. 7.5.3 Asas Perlindungan
15. 7.5.4 Asas Universal
16. 7.6 Imunitas Negara dari Yurisdiksi Pengadilan Asing
17. 7.7 Universal Jurisdiction: Kasus Pinochet, Habré, dan Pengadilan Jerman untuk Kejahatan Syria
18. 7.8 Imunitas Negara: Absolut vs Restriktif dan Jurisdictional Immunities Case (ICJ 2012)
19. Worked Example: Penerapan Prinsip Universalitas (Universal Jurisdiction) dalam Penangkapan dan Pengadilan Mantan Kepala Negara Asing atas Kejahatan Kemanusiaan
20. Quote: Doktrin Kedaulatan Wilayah Max Huber dalam Kasus Pulau Palmas (1928): Kedaulatan dalam Hubungan Antar-Negara Menandakan Kemerdekaan; Kemerdekaan Berkenaan dengan Sebagian Wilayah Bumi adalah Hak untuk Menjalankan Fungsi Negara Secara Eksklusif
21. Case Study: Studi Kasus Bab 7: Sengketa Kepemilikan Dua Pulau Terluar Berdasarkan Bukti Sejarah Kolonial, Pembangunan Mercusuar, dan Penerapan Asas Uti Possidetis Juris (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
22. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 7: Wilayah dan Yurisdiksi sebagai Manifestasi Spasial Kedaulatan Negara Berdasarkan Ketertiban Internasional
23. Referensi: Putusan Arbitrase Island of Palmas Case (1928), Permanent Court of International Justice SS Lotus Case (1927), Putusan ICJ Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (2002)

BAB 08: Hukum Laut Internasional

23 pelajaran

01. Cover: Bab 8: Hukum Laut Internasional
02. Why: Mengatur Tata Tertib Pemanfaatan Dua Pertiga Permukaan Bumi, Menjamin Kebebasan Pelayaran Internasional, dan Menegakkan Rezim Konservasi Maritim
03. Outline: Peta Pembahasan UNCLOS 1982, Zona Maritim (Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, Laut Teritorial, Zona Tambahan, ZEE, Landas Kontinen, Laut Lepas), Hak Lintas Damai, Hak Lintas Alur Laut Kepulauan (ALKI), dan Penambangan Dasar Laut Internasional (The Area)
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menghitung Batas Maritim 12 Mil, 24 Mil, 200 Mil, dan Landas Kontinen, Membedakan Hak Berdaulat (Sovereign Rights) dari Kedaulatan Penuh (Sovereignty), serta Menguji Legalitas Penegakan Hukum di ZEE
05. 8.1 Sejarah Perkembangan Hukum Laut (Dari Mare Liberum ke UNCLOS)
06. 8.2 Zona-zona Maritim menurut UNCLOS 1982
07. 8.3 Perairan Pedalaman dan Laut Teritorial
08. 8.3.1 Hak Lintas Damai (Innocent Passage)
09. 8.4 Zona Tambahan (Contiguous Zone)
10. 8.5 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)
11. 8.5.1 Hak Berdaulat Negara Pantai atas Sumber Daya Alam
12. 8.6 Landas Kontinen (Continental Shelf)
13. 8.7 Laut Lepas (High Seas) dan Kawasan Dasar Laut Internasional (The Area)
14. 8.7.1 Prinsip Kebebasan di Laut Lepas
15. 8.7.2 Konsep Warisan Bersama Umat Manusia (Common Heritage of Mankind)
16. 8.8 South China Sea Arbitration (PCA 2016) dan Penegakan UNCLOS
17. 8.9 Deep Sea Mining, ISA, dan Masa Depan Common Heritage of Mankind
18. 8.10 Pencemaran Laut: MARPOL, Polusi Plastik, dan Perlindungan Lingkungan Laut
19. Worked Example: Analisis Hak Pengejaran Seketika (Right of Hot Pursuit / Pasal 111 UNCLOS) terhadap Kapal Ikan Asing Ilegal yang Melarikan Diri dari ZEE Menuju Laut Bebas
20. Quote: Prinsip Hukum Laut Kontemporer: Laut Bukan Lagi Sekadar Arena Penaklukan (Mare Liberum vs Mare Clausum), Melainkan Rezim Keseimbangan Kedaulatan Pesisir, Kebebasan Navigasi Global, dan Warisan Bersama Umat Manusia (Common Heritage of Mankind)
21. Case Study: Studi Kasus Bab 8: Penahanan Kapal Riset Ilmiah dan Kapal Survei Minyak Asing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang Tumpang Tindih dengan Klaim Garis Pangkal Kepulauan (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
22. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 8: Konstitusi Maritim Global UNCLOS 1982 dan Kepentingan Strategis Indonesia sebagai Negara Kepulauan Terbesar di Dunia
23. Referensi: United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS), UU No. 17/1985 (Pengesahan UNCLOS), UU No. 6/1996 tentang Perairan Indonesia, Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957

BAB 09: Hukum Udara dan Ruang Angkasa

21 pelajaran

01. Cover: Bab 9: Hukum Udara dan Ruang Angkasa
02. Why: Menjamin Kedaulatan Penuh Negara Atas Ruang Udara di Atas Wilayahnya dan Mengatur Pemanfaatan Ruang Angkasa Demi Kepentingan Seluruh Umat Manusia
03. Outline: Peta Pembahasan Konvensi Chicago 1944 (Complete and Exclusive Sovereignty), 5 Kemerdekaan Udara (Five Freedoms of the Air), Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ), Outer Space Treaty 1967 (Res Communis), dan Tanggung Jawab Kerusakan Benda Antariksa
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menilai Keabsahan Intersepsi Pesawat Udara Asing Tanpa Izin, Menganalisis Tanggung Jawab Hukum Jatuhnya Puing Satelit (Space Liability), dan Menafsirkan Batas Ruang Angkasa (Garis Karman)
05. 9.1. Hukum Udara
06. 9.1.1. Prinsip Kedaulatan Penuh dan Eksklusif di Ruang Udara (Konvensi Paris 1919 & Chicago 1944)
07. 9.1.2. Lima Kebebasan Udara (Five Freedoms of the Air)
08. 9.1.3. Peran International Civil Aviation Organization (ICAO)
09. 9.2. Hukum Ruang Angkasa
10. 9.2.1. Perbedaan antara Ruang Udara dan Ruang Angkasa
11. 9.2.2. Outer Space Treaty 1967
12. 9.2.3. Prinsip-prinsip Dasar: Non-Appropriation, Penggunaan Damai, Tanggung Jawab Negara
13. 9.3. Hukum Terkait Satelit dan Sampah Antariksa
14. 9.4 Artemis Accords (2020) dan Eksploitasi Sumber Daya Ruang Angkasa
15. 9.5 Militerisasi Ruang Angkasa: Space Force, ASAT, dan Space Debris
16. 9.6 Mega-Constellation Satelit dan Tata Kelola Orbit
17. Worked Example: Analisis Klaim Tanggung Jawab Mutlak (Absolute Liability Berdasarkan Space Liability Convention 1972) atas Jatuhnya Roket Luar Angkasa Komersial yang Menimpa Fasilitas Kota
18. Quote: Pasal 1 Konvensi Chicago 1944: Setiap Negara Mempunyai Kedaulatan Lengkap dan Eksklusif (Complete and Exclusive Sovereignty) Atas Ruang Udara di Atas Wilayahnya
19. Case Study: Studi Kasus Bab 9: Pelanggaran Wilayah Ruang Udara Kedaulatan oleh Pesawat Sipil Berjadwal Tanpa Izin Penerbangan Diplomatik (Flight Clearance) dan Penembakan Pesawat Udara Tanpa Awak (Drone) Mata-Mata (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
20. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 9: Rezim Kedaulatan Dirgantara Mutlak dan Kemitraan Damai Eksplorasi Antariksa Umat Manusia
21. Referensi: Convention on International Civil Aviation 1944 (Chicago Convention), Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space 1967 (Outer Space Treaty), UU No. 1/2009 tentang Penerbangan

BAB 10: Tanggung Jawab Negara (State Responsibility)

25 pelajaran

01. Cover: Bab 10: Tanggung Jawab Negara (State Responsibility)
02. Why: Menetapkan Konsekuensi Yuridis dan Kewajiban Pemulihan atas Pelanggaran Kewajiban Hukum Internasional oleh Suatu Negara (State Responsibility)
03. Outline: Peta Pembahasan Draft Articles on State Responsibility (ARSIWA 2001 ILC), Dua Unsur Perbuatan Melawan Hukum Internasional (Attribution & Breach of Obligation), Alasan Penghapus Sifat Melawan Hukum (Circumstances Precluding Wrongfulness), dan Bentuk Pemulihan (Restitusi, Kompensasi, Kepuasan)
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menguji Atribusi Tindakan Pejabat Negara, Pasukan Keamanan, Maupun Aktor Non-Negara Berdasarkan Kontrol Efektif (Effective Control Test), serta Merumuskan Tuntutan Ganti Rugi Internasional
05. Konsep Tanggung Jawab Negara
06. Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dipersalahkan secara Internasional
07. Adanya Perbuatan atau Kelalaian yang Melanggar Kewajiban Internasional
08. Perbuatan tersebut dapat Diatribusikan/Dilekatkan kepada Negara
09. Atribusi Perbuatan kepada Negara
10. Perbuatan Organ Negara, Orang/Entitas yang Menjalankan Wewenang Pemerintah, dll.
11. Keadaan yang Menghapuskan Kesalahan (Circumstances Precluding Wrongfulness)
12. Persetujuan, Bela Diri, Keadaan Memaksa (Force Majeure), Keadaan Sulit (Distress)
13. Akibat Hukum dari Tanggung Jawab Negara
14. Kewajiban untuk Menghentikan Perbuatan dan Memberikan Jaminan Tidak Terulang
15. Kewajiban untuk Memberikan Perbaikan Penuh (Reparation)
16. Bentuk-bentuk Reparasi
17. Restitusi, Kompensasi (Ganti Rugi), dan Pemuasan (Satisfaction)
18. Countermeasures dan Sanksi dalam Praktik
19. Investment Arbitration (ICSID) dan Tanggung Jawab Negara terhadap Investor
20. Due Diligence: Kewajiban Kehati-hatian Negara dalam Hukum Lingkungan dan Siber
21. Worked Example: Penerapan Effective Control Test (Kasus Nicaragua vs US) vs Overall Control Test (Kasus Tadic) dalam Menilai Atribusi Tindakan Milisi Bersenjata kepada Negara Asing
22. Quote: Pasal 1 ILC Draft Articles on State Responsibility: Setiap Perbuatan Melawan Hukum Internasional yang Dilakukan oleh Suatu Negara Menimbulkan Tanggung Jawab Internasional dari Negara Tersebut
23. Case Study: Studi Kasus Bab 10: Kebocoran Limbah B3 Lintas Batas dari Pabrik Pengolahan Nuklir BUMN yang Mencemari Sungai Internasional dan Gugatan Ganti Rugi Kompensasi Ekologis (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
24. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 10: Prinsip Akuntabilitas Internasional dan Pemulihan Hak Korban Pelanggaran Hukum Antar-Bangsa
25. Referensi: ILC Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001 (ARSIWA), Putusan ICJ Kasus Corfu Channel (1949), Putusan ICJ Kasus Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (1986)

BAB 11: Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai

23 pelajaran

01. Cover: Bab 11: Penyelesaian Sengketa Internasional secara Damai
02. Why: Mencegah Konflik Bersenjata Antar-Bangsa Melalui Mekanisme Penyelesaian Sengketa Berbasis Konsensus, Diplomasi, Yudisial, dan Arbitrase
03. Outline: Peta Pembahasan Pasal 33 Piagam PBB, Metode Diplomatik (Negosiasi, Jasa-Jasa Baik, Mediasi, Konsiliasi, Penyelidikan Fakta/Inquiry), Arbitrase Internasional (PCA), dan Peradilan Internasional (Mahkamah Internasional / ICJ)
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menilai Keberlakuan Klausul Kompromis, Memilih Forum Penyelesaian Sengketa Paling Efektif, dan Membedakan Pendapat Hukum Konsultatif (Advisory Opinion) dari Putusan Mengikat
05. 11.1. Kewajiban Menyelesaikan Sengketa secara Damai (Pasal 2(3) Piagam PBB)
06. 11.2. Metode Penyelesaian secara Diplomatik
07. 11.2.1. Negosiasi
08. 11.2.2. Mediasi dan Jasa-jasa Baik (Good Offices)
09. 11.2.3. Pencarian Fakta (Inquiry)
10. 11.2.4. Konsiliasi
11. 11.3. Metode Penyelesaian secara Hukum
12. 11.3.1. Arbitrase Internasional
13. 11.3.2. Penyelesaian Yudisial
14. 11.4. Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ)
15. 11.5. Peran Organisasi Regional dalam Penyelesaian Sengketa
16. 11.6. Critical Perspectives: TWAIL, Compliance Rate, dan Bias Struktural Penyelesaian Sengketa
17. 11.7 South China Sea Arbitration (PCA 2016)
18. 11.8. Investment Arbitration (ICSID/ISDS)
19. Worked Example: Analisis Kekuatan Mengikat dan Eksekusi Putusan Mahkamah Internasional (ICJ) Melalui Mekanisme Dewan Keamanan PBB Berdasarkan Pasal 94 Piagam PBB
20. Quote: Pasal 2 ayat (3) Piagam PBB: Semua Anggota Segenap Tenaga Harus Menyelesaikan Perselisihan Internasional Mereka dengan Jalan Damai Sedemikian Rupa Sehingga Perdamaian dan Keamanan Internasional serta Keadilan Tidak Terancam
21. Case Study: Studi Kasus Bab 11: Penolakan Suatu Negara Mengakui Yurisdiksi Arbitrase UNCLOS dalam Sengketa Garis Batas Maritim dan Strategi Pelaksanaan Putusan Final (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
22. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 11: Komitmen Peradaban Global dalam Menyelesaikan Sengketa Tanpa Kekerasan Berdasarkan Hukum Internasional
23. Referensi: Piagam PBB Pasal 33 & 94, Statuta Mahkamah Internasional, Konvensi Den Haag 1899 & 1907 tentang Penyelesaian Sengketa Secara Damai, Permanent Court of Arbitration (PCA) Rules

BAB 12: Penggunaan Kekerasan dan Keamanan Kolektif

21 pelajaran

01. Cover: Bab 12: Penggunaan Kekerasan dan Keamanan Kolektif
02. Why: Membatasi Secara Ketat Hak Negara Menggunakan Senjata Demi Menjaga Ketertiban Dunia dan Memelihara Sistem Keamanan Bersama PBB
03. Outline: Peta Pembahasan Larangan Penggunaan Kekerasan (Pasal 2 ayat 4 Piagam PBB), Pengecualian Pembelaan Diri yang Sah (Self-Defence / Pasal 51 Piagam PBB), Prinsip Keharusan dan Proporsionalitas (Caroline Case), Sistem Keamanan Kolektif Bab VII Piagam PBB, dan Mandat Dewan Keamanan
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menilai Keabsahan Pembelaan Diri Terhadap Serangan Bersenjata (Armed Attack), Menolak Doktrin Preemptive/Anticipatory Self-Defence yang Tidak Sah, dan Menjelaskan Peran Resolusi DK PBB
05. 12.1 Larangan Umum atas Ancaman atau Penggunaan Kekerasan (Pasal 2(4) Piagam PBB)
06. 12.2 Pengecualian: Hak Bela Diri (Self-Defense)
07. 12.2.1 Hak Bela Diri Individual dan Kolektif (Pasal 51 Piagam PBB)
08. 12.2.2 Syarat-syarat (Adanya Serangan Bersenjata, Proporsionalitas, Nesesitas)
09. 12.3 Pengecualian: Sistem Keamanan Kolektif PBB
10. 12.3.1 Peran Dewan Keamanan PBB
11. 12.3.2 Tindakan di bawah Bab VII Piagam PBB
12. 12.4 Operasi Penjaga Perdamaian PBB (Peacekeeping Operations)
13. 12.5 Doktrin Intervensi Kemanusiaan dan Responsibility to Protect (R2P)
14. 12.6 Self-Defence Kontemporer: Oil Platforms, Cyber Attacks, dan Targeted Killing
15. 12.7 R2P dalam Praktik: Libya 2011 sebagai Humanitarian Intervention atau Regime Change
16. 12.8 Hybrid Warfare: Kombinasi Militer, Siber, dan Koersi Ekonomi
17. Worked Example: Penerapan Kriteria Doktrin Caroline 1837 (Necessity of Self-Defence Instant, Overwhelming, Leaving No Choice of Means, and No Moment for Deliberation) dalam Menguji Operasi Militer Lintas Batas
18. Quote: Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB: Segenap Anggota Harus Menahan Diri dalam Hubungan Internasional Mereka dari Ancaman atau Penggunaan Kekerasan Terhadap Integritas Teritorial atau Kemerdekaan Politik Negara Mana Pun
19. Case Study: Studi Kasus Bab 12: Serangan Militer Lintas Batas Berdalih Pembelaan Diri terhadap Sarang Teroris Non-Negara Tanpa Izin Negara Setempat dan Tanpa Otorisasi Resolusi Bab VII Dewan Keamanan PBB (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
20. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 12: Norma Hukum Pembatas Agresi Bersenjata dan Arsitektur Keamanan Kolektif Internasional
21. Referensi: Piagam PBB Pasal 2(4), Pasal 39–51 (Bab VII), Insiden Caroline 1837, Putusan ICJ Kasus Oil Platforms (2003), Putusan ICJ Kasus Armed Activities on the Territory of the Congo (2005)

BAB 13: Hukum Humaniter Internasional (Hukum Perang)

21 pelajaran

01. Cover: Bab 13: Hukum Humaniter Internasional (Hukum Perang)
02. Why: Membatasi Dampak Kehancuran Konflik Bersenjata, Melindungi Orang yang Tidak Lagi Terlibat Pertempuran, dan Melarang Metode Perang Barbar (Jus in Bello)
03. Outline: Peta Pembahasan Empat Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I & II 1977, Distingsi Kombatan vs Warga Sipil, Larangan Senjata Tertentu, Prinsip Proporsionalitas, Prinsip Kebutuhan Militer (Military Necessity), dan Perlindungan Tawanan Perang
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Mengidentifikasi Pelanggaran Berat Konvensi Jenewa (Grave Breaches), Menganalisis Keabsahan Sasaran Militer (Targeting Law), dan Menjelaskan Imunitas Fasilitas Medis
05. Definisi, Sejarah, dan Prinsip-prinsip Dasar Hukum Humaniter
06. Prinsip Pembedaan, Proporsionalitas, dan Kewaspadaan
07. Ruang Lingkup Penerapan Hukum Humaniter
08. Perlindungan terhadap Korban Perang
09. Perlindungan bagi yang Terluka, Sakit, dan Korban Karam
10. Perlindungan bagi Tawanan Perang
11. Perlindungan bagi Penduduk Sipil dalam Wilayah Pendudukan dan Konflik
12. Pembatasan terhadap Metode dan Alat Perang
13. Penegakan Hukum Humaniter
14. Urban Warfare & Proportionality: Gaza, Ukraina, dan 'Human Shields'
15. Tanggung Jawab Korporasi di Zona Konflik: Risiko bagi Perusahaan Energi dan Tambang
16. Masa Depan Peperangan: Autonomous Weapons (LAWS) dan Kegagalan Regulasi
17. Worked Example: Analisis Legalitas Serangan Udara yang Mengenai Fasilitas Rumah Sakit yang Diduga Disalahgunakan sebagai Tempat Persembunyian Amunisi Perang
18. Quote: Klausul Martens (Martens Clause): Dalam Hal-Hal yang Belum Diatur Secara Khusus, Warga Sipil dan Kombatan Tetap Berada di Bawah Perlindungan Asas-Asas Hukum Bangsa-Bangsa, Hukum Kemanusiaan, dan Hati Nurani Publik
19. Case Study: Studi Kasus Bab 13: Serangan Roket Presisi Terhadap Pembangkit Listrik Kota Berpenduduk Padat yang Mengakibatkan Matinya Sistem Medis dan Penyelidikan Pelanggaran Konvensi Jenewa IV (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
20. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 13: Hukum Humaniter Internasional sebagai Batas Nurani Terakhir Kemanusiaan di Tengah Kecamuk Perang
21. Referensi: Konvensi Jenewa I–IV 1949, Protokol Tambahan I & II 1977, Konvensi Den Haag 1907, Jean Pictet (Development and Principles of International Humanitarian Law)

BAB 14: Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

20 pelajaran

01. Cover: Bab 14: Hukum Hak Asasi Manusia Internasional
02. Why: Menjamin Martabat Hakiki Manusia yang Melekat Tanpa Diskriminasi Melalui Standar Perlindungan Hukum Internasional Universal
03. Outline: Peta Pembahasan Universal Declaration of Human Rights (UDHR 1948), ICCPR 1966, ICESCR 1966, Hak Derogable vs Non-Derogable, Mekanisme Dewan HAM PBB (UPR), dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Regional
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Mengidentifikasi Pelanggaran Hak Mutlak yang Tidak Dapat Dikurangi (Non-Derogable Rights), Menguji Alasan Pembatasan Hak Asasi dalam Keadaan Darurat, dan Memeriksa Kepatuhan Perjanjian HAM
05. 14.1 Sejarah dan Perkembangan Perlindungan HAM Internasional
06. 14.2 International Bill of Human Rights (UDHR, ICCPR, ICESCR)
07. 14.3 Klasifikasi Hak Asasi Manusia
08. 14.3.1 Hak Sipil dan Politik
09. 14.3.2 Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
10. 14.4 Mekanisme Pengawasan HAM PBB
11. 14.4.1 Badan Berbasis Piagam (Charter-based bodies): Dewan HAM
12. 14.4.2 Badan Berbasis Perjanjian (Treaty-based bodies): Komite HAM, dll.
13. 14.5 Mekanisme Perlindungan HAM Regional
14. 14.6 Critical Perspectives: UPR sebagai Teater Politik dan 'ASEAN Way'
15. 14.7 Business & Human Rights: Dari Sukarela ke Mandatory (mHRDD)
16. Worked Example: Analisis Keabsahan Deklarasi Keadaan Darurat Negara (State of Emergency) dan Derogasi Hak Sipil Tertentu Berdasarkan Pasal 4 ICCPR
17. Quote: Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948: Semua Orang Dilahirkan Merdeka dan Mempunyai Martabat dan Hak-Hak yang Sama; Mereka Dikaruniai Akal dan Hati Nurani dan Hendaknya Bergaul Satu Sama Lain dalam Persaudaraan
18. Case Study: Studi Kasus Bab 14: Penangkapan Massal Demonstran Damai, Pemadaman Total Akses Internet Nasional, dan Uji Pelanggaran Hak Kebebasan Berekspresi di Komite HAM PBB (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
19. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 14: Dari Pengakuan Hak Universal Menuju Penegakan Nyata Perlindungan Martabat Kemanusiaan Global
20. Referensi: Universal Declaration of Human Rights 1948 (UDHR), International Covenant on Civil and Political Rights 1966 (ICCPR), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 1966 (ICESCR), UU No. 39/1999 tentang HAM

BAB 15: Hukum Pidana Internasional

16 pelajaran

01. Cover: Bab 15: Hukum Pidana Internasional
02. Why: Mengakhiri Impunitas bagi Para Pelaku Kejahatan Paling Keji yang Mengguncang Nurani Umat Manusia Melalui Penegakan Pidana Internasional
03. Outline: Peta Pembahasan Statuta Roma 1998, Empat Kejahatan Utama (Genosida, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, Kejahatan Agresi), Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Prinsip Komplementaritas (Complementarity), dan Tanggung Jawab Komando (Command Responsibility)
04. Tujuan Pembelajaran: Sasaran Analisis: Menelaah Elemen Mens Rea dan Actus Reus Kejahatan Internasional, Menguji Doktrin Ketidakmampuan/Ketidakmauan Negara Mengadili (Unwilling or Unable), dan Menjelaskan Ketiadaan Imunitas Pejabat Resmi
05. 15.1 Definisi dan Sejarah Hukum Pidana Internasional
06. 15.2 Kejahatan Inti Internasional (Core International Crimes)
07. 15.3 Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC)
08. 15.4 Hukum Lingkungan Internasional
09. 15.5 Hukum Ekonomi Internasional
10. 15.6 Hukum Siber (Cyber Law) dan Perang Siber (Cyber Warfare)
11. 15.7 Neo-Colonialism Critique terhadap ICC & Head of State Immunity
12. Worked Example: Penerapan Doktrin Pertanggungjawaban Komandan Militer (Command Responsibility / Pasal 28 Statuta Roma) atas Kekejaman Massal yang Dilakukan oleh Prajurit Bawahan
13. Quote: Preambul Statuta Roma 1998: Menegaskan Bahwa Kejahatan Paling Serius yang Memprihatinkan Komunitas Internasional Secara Keseluruhan Tidak Boleh Dibiarkan Tanpa Hukuman dan Bahwa Penuntutan yang Efektif Harus Dijamin Melalui Kerja Sama Internasional
14. Case Study: Studi Kasus Bab 15: Penuntutan Komandan Militer Tertinggi di Hadapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas Pemindahan Paksa Populasi Sipil dan Uji Prinsip Komplementaritas Sistem Peradilan Nasional (Uji 10 Pertanyaan Analisis Yuridis)
15. Kesimpulan: Kesimpulan Bab 15: Penegakan Keadilan Pidana Global sebagai Benteng Melawan Kejahatan Luar Biasa Kemanusiaan
16. Referensi: Rome Statute of the International Criminal Court 1998, UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM, Putusan ICTY Prosecutor v. Dusko Tadic (1995), Antonio Cassese (International Criminal Law)

Persyaratan

Memiliki pemahaman dasar tentang hukum umum.

Deskripsi

Materi profesional komprehensif mengenai Hukum Internasional dan hubungan antarnegara.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.