Investment Banking › SLIDES • Professional

Nickel Downstream & Industrial Park Investment

HPAL/RKEF Process Economics, Smelter Captive Power, and DMO Nickel Obligations

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai konsep teoritis dan praktis terbaik dalam transaksi investasi di Indonesia.
Mampu memitigasi risiko hukum, pajak, dan regulasi terkait deal approval.

Daftar Isi

BAB 01: HPAL vs RKEF Process Economics

40 pelajaran
  • 01. HPAL vs RKEF Process Economics
  • 02. Why: Dampak HPAL Acid Consumption dan HPAL-RKEF Cost Sensitivity pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: HPAL Acid Consumption; HPAL Metal Recovery; RKEF Electricity Consumption; RKEF Product Grade; Processing Route CAPEX; HPAL-RKEF Cost Sensitivity
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis HPAL Metal Recovery, Menilai RKEF Product Grade, dan Menyimpulkan HPAL-RKEF Cost Sensitivity
  • 05. HPAL Acid Consumption: Karakteristik Bahan Baku dan Batas Proses
  • 06. HPAL Acid Consumption: Neraca Material serta Perolehan Produk
  • 07. HPAL Acid Consumption: Kebutuhan Energi, Reagen, dan Utilitas
  • 08. HPAL Acid Consumption: Sensitivitas Biaya terhadap Kualitas Bahan Baku
  • 09. HPAL Acid Consumption: Pengaruh mutu terhadap reagen
  • 10. HPAL Metal Recovery: Hak atas Atribut serta Batas Klaim
  • 11. HPAL Metal Recovery: Metodologi dan Bukti Penerbitan
  • 12. HPAL Metal Recovery: Pemindahan, Penggunaan, dan Retirement
  • 13. HPAL Metal Recovery: Pencegahan Klaim Ganda antar-Pihak
  • 14. HPAL Metal Recovery: Kehilangan logam pada tahap
  • 15. RKEF Electricity Consumption: Karakteristik Bahan Baku dan Batas Proses
  • 16. RKEF Electricity Consumption: Neraca Material serta Perolehan Produk
  • 17. RKEF Electricity Consumption: Kebutuhan Energi, Reagen, dan Utilitas
  • 18. RKEF Electricity Consumption: Sensitivitas Biaya terhadap Kualitas Bahan Baku
  • 19. RKEF Electricity Consumption: Perubahan biaya listrik
  • 20. RKEF Product Grade: Karakteristik Bahan Baku dan Batas Proses
  • 21. RKEF Product Grade: Neraca Material serta Perolehan Produk
  • 22. RKEF Product Grade: Kebutuhan Energi, Reagen, dan Utilitas
  • 23. RKEF Product Grade: Sensitivitas Biaya terhadap Kualitas Bahan Baku
  • 24. RKEF Product Grade: Nilai produk sesuai kualitas
  • 25. Processing Route CAPEX: Alur Bahan Baku dan Produk Antara
  • 26. Processing Route CAPEX: Rendemen, Kapasitas, serta Kualitas Produk
  • 27. Processing Route CAPEX: Biaya Konversi dan Harga Jual
  • 28. Processing Route CAPEX: Bottleneck serta Dampak pada Margin Rantai Nilai
  • 29. Processing Route CAPEX: Biaya infrastruktur di luar proses
  • 30. HPAL-RKEF Cost Sensitivity: Asumsi Dasar dan Variabel yang Diubah
  • 31. HPAL-RKEF Cost Sensitivity: Pemilihan Rentang serta Hubungan antar-Variabel
  • 32. HPAL-RKEF Cost Sensitivity: Pengaruh Perubahan terhadap Nilai atau Kas
  • 33. HPAL-RKEF Cost Sensitivity: Batas Toleransi dan Pilihan Mitigasi
  • 34. HPAL-RKEF Cost Sensitivity: Perubahan input pada titik impas
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis RKEF Electricity Consumption dengan Data HPAL Metal Recovery
  • 36. Quote Penting (Editorial): HPAL Acid Consumption - Margin Hilirisasi Harus Memperhitungkan Energi, Limbah, dan Kualitas Produk
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan HPAL-RKEF Cost Sensitivity ketika RKEF Product Grade Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan HPAL Acid Consumption, RKEF Electricity Consumption, dan HPAL-RKEF Cost Sensitivity
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan HPAL-RKEF Cost Sensitivity beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: ESDM, Dokumen Kawasan Industri, dan Laporan Lingkungan untuk HPAL vs RKEF Process Economics

BAB 02: Industrial Park Regulation (Kawasan Industri)

40 pelajaran
  • 01. Industrial Park Regulation (Kawasan Industri)
  • 02. Why: Dampak Industrial Zone Business License dan Industrial Zone Compliance pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Industrial Zone Business License; Industrial Land Use; Industrial Utility Obligation; Tenant Environmental Approval; Industrial Zone Service Agreement; Industrial Zone Compliance
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Industrial Land Use, Menilai Tenant Environmental Approval, dan Menyimpulkan Industrial Zone Compliance
  • 05. Industrial Zone Business License: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 06. Industrial Zone Business License: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 07. Industrial Zone Business License: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 08. Industrial Zone Business License: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 09. Industrial Zone Business License: Izin pengelola dan tenant
  • 10. Industrial Land Use: Identitas Bidang dan Dokumen Hak
  • 11. Industrial Land Use: Penggunaan yang Diizinkan serta Batas Waktu
  • 12. Industrial Land Use: Beban, Tumpang Tindih, dan Klaim Pihak Lain
  • 13. Industrial Land Use: Dampak Status Hak pada Transaksi serta Pendanaan
  • 14. Industrial Land Use: Pembatasan penggunaan lahan
  • 15. Industrial Utility Obligation: Kapasitas Terpasang dan Kebutuhan Pengguna
  • 16. Industrial Utility Obligation: Standar Layanan serta Ketersediaan Utilitas
  • 17. Industrial Utility Obligation: Biaya Investasi dan Operasi
  • 18. Industrial Utility Obligation: Utilisasi Kapasitas serta Kesiapan Ekspansi
  • 19. Industrial Utility Obligation: Kapasitas utilitas wajib
  • 20. Tenant Environmental Approval: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 21. Tenant Environmental Approval: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 22. Tenant Environmental Approval: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 23. Tenant Environmental Approval: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 24. Tenant Environmental Approval: Kewajiban lingkungan pihak berbeda
  • 25. Industrial Zone Service Agreement: Hak serta Kewajiban Setiap Pihak
  • 26. Industrial Zone Service Agreement: Kondisi Pendahuluan dan Kewenangan Persetujuan
  • 27. Industrial Zone Service Agreement: Pemicu Wanprestasi serta Upaya Perbaikan
  • 28. Industrial Zone Service Agreement: Dokumen Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa
  • 29. Industrial Zone Service Agreement: Standar layanan kepada tenant
  • 30. Industrial Zone Compliance: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
  • 31. Industrial Zone Compliance: Temuan serta Tingkat Materialitas
  • 32. Industrial Zone Compliance: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
  • 33. Industrial Zone Compliance: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
  • 34. Industrial Zone Compliance: Pemantauan kewajiban berkala
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Industrial Utility Obligation dengan Data Industrial Land Use
  • 36. Quote Penting (Editorial): Industrial Zone Business License - Margin Hilirisasi Harus Memperhitungkan Energi, Limbah, dan Kualitas Produk
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Industrial Zone Compliance ketika Tenant Environmental Approval Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Industrial Zone Business License, Industrial Utility Obligation, dan Industrial Zone Compliance
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Industrial Zone Compliance beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: ESDM, Dokumen Kawasan Industri, dan Laporan Lingkungan untuk Industrial Park Regulation (Kawasan Industri)

BAB 03: JV Structure with Foreign Investor

40 pelajaran
  • 01. JV Structure with Foreign Investor
  • 02. Why: Dampak Foreign JV Ownership Eligibility dan JV Exit and Transfer Rights pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Foreign JV Ownership Eligibility; JV Equity Funding; JV Shareholder Loan; JV Management Control; JV Technology Contribution; JV Exit and Transfer Rights
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis JV Equity Funding, Menilai JV Management Control, dan Menyimpulkan JV Exit and Transfer Rights
  • 05. Foreign JV Ownership Eligibility: Struktur Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung
  • 06. Foreign JV Ownership Eligibility: Hak Ekonomi serta Hak Suara
  • 07. Foreign JV Ownership Eligibility: Pihak Pengendali dan Pemilik Manfaat Akhir
  • 08. Foreign JV Ownership Eligibility: Penelusuran Perubahan Kepemilikan akibat Transaksi
  • 09. Foreign JV Ownership Eligibility: Kelayakan kepemilikan menurut kegiatan
  • 10. JV Equity Funding: Kontribusi Modal, Aset, dan Keahlian
  • 11. JV Equity Funding: Pembagian Hak Kontrol serta Hasil Usaha
  • 12. JV Equity Funding: Komitmen Kinerja dan Kebutuhan Pendanaan
  • 13. JV Equity Funding: Penyelesaian Kebuntuan serta Pilihan Keluar
  • 14. JV Equity Funding: Waktu setoran masing-masing
  • 15. JV Shareholder Loan: Kebutuhan Dana, Tujuan, dan Sumber Pembayaran
  • 16. JV Shareholder Loan: Kelayakan Debitur serta Bukti Transaksi
  • 17. JV Shareholder Loan: Harga, Tenor, dan Pengamanan Pembiayaan
  • 18. JV Shareholder Loan: Pemantauan Penggunaan Dana serta Pelunasan
  • 19. JV Shareholder Loan: Syarat pinjaman pemegang saham
  • 20. JV Management Control: Kontribusi Modal, Aset, dan Keahlian
  • 21. JV Management Control: Pembagian Hak Kontrol serta Hasil Usaha
  • 22. JV Management Control: Komitmen Kinerja dan Kebutuhan Pendanaan
  • 23. JV Management Control: Penyelesaian Kebuntuan serta Pilihan Keluar
  • 24. JV Management Control: Keputusan yang memerlukan veto
  • 25. JV Technology Contribution: Pendapatan dan Biaya pada Unit yang Sama
  • 26. JV Technology Contribution: Pemisahan Biaya Variabel serta Biaya Tetap
  • 27. JV Technology Contribution: Volume Minimum untuk Menutup Biaya
  • 28. JV Technology Contribution: Sensitivitas Margin terhadap Harga dan Utilisasi
  • 29. JV Technology Contribution: Hak atas teknologi yang dibawa
  • 30. JV Exit and Transfer Rights: Pilihan Pembeli atau Pasar Tujuan
  • 31. JV Exit and Transfer Rights: Prasyarat Transaksi dan Batas Likuiditas
  • 32. JV Exit and Transfer Rights: Dampak Struktur terhadap Nilai yang Diterima
  • 33. JV Exit and Transfer Rights: Perbandingan Hasil Bersih serta Risiko Eksekusi
  • 34. JV Exit and Transfer Rights: Pembatasan saat menjual saham
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis JV Shareholder Loan dengan Data JV Equity Funding
  • 36. Quote Penting (Editorial): Foreign JV Ownership Eligibility - Margin Hilirisasi Harus Memperhitungkan Energi, Limbah, dan Kualitas Produk
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan JV Exit and Transfer Rights ketika JV Management Control Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Foreign JV Ownership Eligibility, JV Shareholder Loan, dan JV Exit and Transfer Rights
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan JV Exit and Transfer Rights beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: ESDM, Dokumen Kawasan Industri, dan Laporan Lingkungan untuk JV Structure with Foreign Investor

BAB 04: Export Ban & Domestic Obligation

40 pelajaran
  • 01. Export Ban & Domestic Obligation
  • 02. Why: Dampak Nickel Product Trade Perimeter dan Policy Change Contract Protection pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Nickel Product Trade Perimeter; Domestic Market Obligation; Export Restriction Exposure; Domestic Buyer Pricing; Trade Policy Compliance; Policy Change Contract Protection
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Domestic Market Obligation, Menilai Domestic Buyer Pricing, dan Menyimpulkan Policy Change Contract Protection
  • 05. Nickel Product Trade Perimeter: Persyaratan Produk dan Negara Tujuan
  • 06. Nickel Product Trade Perimeter: Alur Dokumen Perdagangan serta Kepabeanan
  • 07. Nickel Product Trade Perimeter: Harga Bersih setelah Pungutan dan Logistik
  • 08. Nickel Product Trade Perimeter: Dampak Pembatasan terhadap Akses Pasar
  • 09. Nickel Product Trade Perimeter: Perbedaan produk antar-kode
  • 10. Domestic Market Obligation: Persyaratan Produk dan Negara Tujuan
  • 11. Domestic Market Obligation: Alur Dokumen Perdagangan serta Kepabeanan
  • 12. Domestic Market Obligation: Harga Bersih setelah Pungutan dan Logistik
  • 13. Domestic Market Obligation: Dampak Pembatasan terhadap Akses Pasar
  • 14. Domestic Market Obligation: Kebutuhan penyerapan pasar dalam
  • 15. Export Restriction Exposure: Persyaratan Produk dan Negara Tujuan
  • 16. Export Restriction Exposure: Alur Dokumen Perdagangan serta Kepabeanan
  • 17. Export Restriction Exposure: Harga Bersih setelah Pungutan dan Logistik
  • 18. Export Restriction Exposure: Dampak Pembatasan terhadap Akses Pasar
  • 19. Export Restriction Exposure: Pengaruh pembatasan negara tujuan
  • 20. Domestic Buyer Pricing: Basis Harga dan Tanggal Penetapan
  • 21. Domestic Buyer Pricing: Metrik Pembanding serta Kondisi Pasar
  • 22. Domestic Buyer Pricing: Pengaruh Risiko, Likuiditas, dan Syarat Transaksi
  • 23. Domestic Buyer Pricing: Sensitivitas Harga terhadap Asumsi Utama
  • 24. Domestic Buyer Pricing: Dasar harga pembeli lokal
  • 25. Trade Policy Compliance: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
  • 26. Trade Policy Compliance: Temuan serta Tingkat Materialitas
  • 27. Trade Policy Compliance: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
  • 28. Trade Policy Compliance: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
  • 29. Trade Policy Compliance: Dokumen untuk membuktikan kepatuhan
  • 30. Policy Change Contract Protection: Hak serta Kewajiban Setiap Pihak
  • 31. Policy Change Contract Protection: Kondisi Pendahuluan dan Kewenangan Persetujuan
  • 32. Policy Change Contract Protection: Pemicu Wanprestasi serta Upaya Perbaikan
  • 33. Policy Change Contract Protection: Dokumen Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa
  • 34. Policy Change Contract Protection: Pembagian risiko perubahan kebijakan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Export Restriction Exposure dengan Data Domestic Market Obligation
  • 36. Quote Penting (Editorial): Nickel Product Trade Perimeter - Margin Hilirisasi Harus Memperhitungkan Energi, Limbah, dan Kualitas Produk
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Policy Change Contract Protection ketika Domestic Buyer Pricing Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Nickel Product Trade Perimeter, Export Restriction Exposure, dan Policy Change Contract Protection
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Policy Change Contract Protection beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: ESDM, Dokumen Kawasan Industri, dan Laporan Lingkungan untuk Export Ban & Domestic Obligation

BAB 05: Smelter Construction & EPC

40 pelajaran
  • 01. Smelter Construction & EPC
  • 02. Why: Dampak Smelter EPC Scope dan Smelter Completion Risk pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Smelter EPC Scope; Smelter Equipment Lead Time; Smelter Construction Budget; Smelter Performance Guarantee; Smelter Commissioning Sequence; Smelter Completion Risk
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Smelter Equipment Lead Time, Menilai Smelter Performance Guarantee, dan Menyimpulkan Smelter Completion Risk
  • 05. Smelter EPC Scope: Data Cadangan atau Sumber Daya dan Rencana Operasi
  • 06. Smelter EPC Scope: Belanja Modal serta Kebutuhan Infrastruktur
  • 07. Smelter EPC Scope: Produksi, Biaya Operasi, dan Pendapatan
  • 08. Smelter EPC Scope: Risiko Pengembangan serta Dampaknya pada Valuasi
  • 09. Smelter EPC Scope: Batas paket EPC smelter
  • 10. Smelter Equipment Lead Time: Data Cadangan atau Sumber Daya dan Rencana Operasi
  • 11. Smelter Equipment Lead Time: Belanja Modal serta Kebutuhan Infrastruktur
  • 12. Smelter Equipment Lead Time: Produksi, Biaya Operasi, dan Pendapatan
  • 13. Smelter Equipment Lead Time: Risiko Pengembangan serta Dampaknya pada Valuasi
  • 14. Smelter Equipment Lead Time: Barang kritis untuk commissioning
  • 15. Smelter Construction Budget: Data Cadangan atau Sumber Daya dan Rencana Operasi
  • 16. Smelter Construction Budget: Belanja Modal serta Kebutuhan Infrastruktur
  • 17. Smelter Construction Budget: Produksi, Biaya Operasi, dan Pendapatan
  • 18. Smelter Construction Budget: Risiko Pengembangan serta Dampaknya pada Valuasi
  • 19. Smelter Construction Budget: Cadangan biaya lokasi
  • 20. Smelter Performance Guarantee: Data Cadangan atau Sumber Daya dan Rencana Operasi
  • 21. Smelter Performance Guarantee: Belanja Modal serta Kebutuhan Infrastruktur
  • 22. Smelter Performance Guarantee: Produksi, Biaya Operasi, dan Pendapatan
  • 23. Smelter Performance Guarantee: Risiko Pengembangan serta Dampaknya pada Valuasi
  • 24. Smelter Performance Guarantee: Parameter jaminan produk
  • 25. Smelter Commissioning Sequence: Urutan Kegiatan dan Ketergantungan Persetujuan
  • 26. Smelter Commissioning Sequence: Dokumen Prasyarat pada Setiap Tahap
  • 27. Smelter Commissioning Sequence: Penanggung Jawab serta Target Penyelesaian
  • 28. Smelter Commissioning Sequence: Dampak Keterlambatan dan Opsi Penyesuaian Jadwal
  • 29. Smelter Commissioning Sequence: Keterkaitan utilitas dan startup
  • 30. Smelter Completion Risk: Sumber Risiko dan Pemicu Kejadian
  • 31. Smelter Completion Risk: Pihak yang Menanggung Dampak Keuangan
  • 32. Smelter Completion Risk: Pengukuran Besaran serta Ketidakpastian
  • 33. Smelter Completion Risk: Alokasi Kontraktual dan Rencana Pengendalian
  • 34. Smelter Completion Risk: Konsekuensi terlambat siap operasi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Smelter Construction Budget dengan Data Smelter Equipment Lead Time
  • 36. Quote Penting (Editorial): Smelter EPC Scope - Margin Hilirisasi Harus Memperhitungkan Energi, Limbah, dan Kualitas Produk
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Smelter Completion Risk ketika Smelter Performance Guarantee Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Smelter EPC Scope, Smelter Construction Budget, dan Smelter Completion Risk
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Smelter Completion Risk beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: ESDM, Dokumen Kawasan Industri, dan Laporan Lingkungan untuk Smelter Construction & EPC

BAB 06: Waste Management & Tailings

40 pelajaran
  • 01. Waste Management & Tailings
  • 02. Why: Dampak Tailings Characterization dan Waste Monitoring Obligation pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Tailings Characterization; Tailings Storage Design Basis; Process Waste Classification; Waste Treatment Cost; Tailings Closure Liability; Waste Monitoring Obligation
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Tailings Storage Design Basis, Menilai Waste Treatment Cost, dan Menyimpulkan Waste Monitoring Obligation
  • 05. Tailings Characterization: Sumber Dampak dan Batas Wilayah Kegiatan
  • 06. Tailings Characterization: Standar Pengendalian serta Rencana Pemulihan
  • 07. Tailings Characterization: Kebutuhan Investasi dan Kewajiban Jangka Panjang
  • 08. Tailings Characterization: Bukti Pemantauan serta Penyelesaian Temuan
  • 09. Tailings Characterization: Sifat bahan sebelum penanganan
  • 10. Tailings Storage Design Basis: Profil Kebutuhan serta Kapasitas Sistem
  • 11. Tailings Storage Design Basis: Pasokan Energi dan Batas Operasi
  • 12. Tailings Storage Design Basis: Utilisasi, Efisiensi, serta Biaya Layanan
  • 13. Tailings Storage Design Basis: Gangguan, Degradasi, dan Ketahanan Arus Kas
  • 14. Tailings Storage Design Basis: Asumsi geoteknik tempat penyimpanan
  • 15. Process Waste Classification: Sumber Dampak dan Batas Wilayah Kegiatan
  • 16. Process Waste Classification: Standar Pengendalian serta Rencana Pemulihan
  • 17. Process Waste Classification: Kebutuhan Investasi dan Kewajiban Jangka Panjang
  • 18. Process Waste Classification: Bukti Pemantauan serta Penyelesaian Temuan
  • 19. Process Waste Classification: Kategori bahaya material
  • 20. Waste Treatment Cost: Sumber Dampak dan Batas Wilayah Kegiatan
  • 21. Waste Treatment Cost: Standar Pengendalian serta Rencana Pemulihan
  • 22. Waste Treatment Cost: Kebutuhan Investasi dan Kewajiban Jangka Panjang
  • 23. Waste Treatment Cost: Bukti Pemantauan serta Penyelesaian Temuan
  • 24. Waste Treatment Cost: Biaya pengolahan per produksi
  • 25. Tailings Closure Liability: Sumber Risiko dan Pemicu Kejadian
  • 26. Tailings Closure Liability: Pihak yang Menanggung Dampak Keuangan
  • 27. Tailings Closure Liability: Pengukuran Besaran serta Ketidakpastian
  • 28. Tailings Closure Liability: Alokasi Kontraktual dan Rencana Pengendalian
  • 29. Tailings Closure Liability: Kewajiban setelah operasi selesai
  • 30. Waste Monitoring Obligation: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
  • 31. Waste Monitoring Obligation: Temuan serta Tingkat Materialitas
  • 32. Waste Monitoring Obligation: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
  • 33. Waste Monitoring Obligation: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
  • 34. Waste Monitoring Obligation: Data pemantauan untuk pemilik
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Process Waste Classification dengan Data Tailings Storage Design Basis
  • 36. Quote Penting (Editorial): Tailings Characterization - Margin Hilirisasi Harus Memperhitungkan Energi, Limbah, dan Kualitas Produk
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Waste Monitoring Obligation ketika Waste Treatment Cost Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Tailings Characterization, Process Waste Classification, dan Waste Monitoring Obligation
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Waste Monitoring Obligation beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: ESDM, Dokumen Kawasan Industri, dan Laporan Lingkungan untuk Waste Management & Tailings

BAB 07: Power Plant Integration (PLTU/PLTG)

40 pelajaran
  • 01. Power Plant Integration (PLTU/PLTG)
  • 02. Why: Dampak Captive Power Load dan Integrated Power Cost pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Captive Power Load; Power Plant Fuel Supply; Power Plant Heat Rate; Industrial Power Reliability; Captive Power Emissions; Integrated Power Cost
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Power Plant Fuel Supply, Menilai Industrial Power Reliability, dan Menyimpulkan Integrated Power Cost
  • 05. Captive Power Load: Profil Kebutuhan serta Kapasitas Sistem
  • 06. Captive Power Load: Pasokan Energi dan Batas Operasi
  • 07. Captive Power Load: Utilisasi, Efisiensi, serta Biaya Layanan
  • 08. Captive Power Load: Gangguan, Degradasi, dan Ketahanan Arus Kas
  • 09. Captive Power Load: Profil kebutuhan beban tenant
  • 10. Power Plant Fuel Supply: Profil Kebutuhan serta Kapasitas Sistem
  • 11. Power Plant Fuel Supply: Pasokan Energi dan Batas Operasi
  • 12. Power Plant Fuel Supply: Utilisasi, Efisiensi, serta Biaya Layanan
  • 13. Power Plant Fuel Supply: Gangguan, Degradasi, dan Ketahanan Arus Kas
  • 14. Power Plant Fuel Supply: Ketergantungan pasokan bahan bakar
  • 15. Power Plant Heat Rate: Profil Kebutuhan serta Kapasitas Sistem
  • 16. Power Plant Heat Rate: Pasokan Energi dan Batas Operasi
  • 17. Power Plant Heat Rate: Utilisasi, Efisiensi, serta Biaya Layanan
  • 18. Power Plant Heat Rate: Gangguan, Degradasi, dan Ketahanan Arus Kas
  • 19. Power Plant Heat Rate: Efisiensi pada beban berbeda
  • 20. Industrial Power Reliability: Sumber Risiko dan Pemicu Kejadian
  • 21. Industrial Power Reliability: Pihak yang Menanggung Dampak Keuangan
  • 22. Industrial Power Reliability: Pengukuran Besaran serta Ketidakpastian
  • 23. Industrial Power Reliability: Alokasi Kontraktual dan Rencana Pengendalian
  • 24. Industrial Power Reliability: Cadangan ketika unit berhenti
  • 25. Captive Power Emissions: Batas Inventaris dan Periode Pengukuran
  • 26. Captive Power Emissions: Data Aktivitas serta Faktor Emisi
  • 27. Captive Power Emissions: Metode Penghitungan dan Ketidakpastian
  • 28. Captive Power Emissions: Pencegahan Penghitungan Ganda serta Verifikasi Hasil
  • 29. Captive Power Emissions: Emisi listrik dalam produk
  • 30. Integrated Power Cost: Profil Kebutuhan serta Kapasitas Sistem
  • 31. Integrated Power Cost: Pasokan Energi dan Batas Operasi
  • 32. Integrated Power Cost: Utilisasi, Efisiensi, serta Biaya Layanan
  • 33. Integrated Power Cost: Gangguan, Degradasi, dan Ketahanan Arus Kas
  • 34. Integrated Power Cost: Harga transfer energi internal
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Power Plant Heat Rate dengan Data Power Plant Fuel Supply
  • 36. Quote Penting (Editorial): Captive Power Load - Margin Hilirisasi Harus Memperhitungkan Energi, Limbah, dan Kualitas Produk
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Integrated Power Cost ketika Industrial Power Reliability Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Captive Power Load, Power Plant Heat Rate, dan Integrated Power Cost
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Integrated Power Cost beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: ESDM, Dokumen Kawasan Industri, dan Laporan Lingkungan untuk Power Plant Integration (PLTU/PLTG)

BAB 08: Labor & Expatriate Management

40 pelajaran
  • 01. Labor & Expatriate Management
  • 02. Why: Dampak Industrial Workforce Demand dan Industrial Labor Relations pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Industrial Workforce Demand; Expatriate Role Justification; Work Authorization; Worker Safety Training; Local Skill Transfer; Industrial Labor Relations
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Expatriate Role Justification, Menilai Worker Safety Training, dan Menyimpulkan Industrial Labor Relations
  • 05. Industrial Workforce Demand: Kelompok yang Terdampak serta Hubungan Hukum
  • 06. Industrial Workforce Demand: Hak, Kewajiban, dan Bukti Pelaksanaannya
  • 07. Industrial Workforce Demand: Biaya Pemenuhan serta Risiko Sengketa
  • 08. Industrial Workforce Demand: Saluran Pengaduan dan Tindakan Perbaikan
  • 09. Industrial Workforce Demand: Tahap kebutuhan tenaga konstruksi
  • 10. Expatriate Role Justification: Kelompok yang Terdampak serta Hubungan Hukum
  • 11. Expatriate Role Justification: Hak, Kewajiban, dan Bukti Pelaksanaannya
  • 12. Expatriate Role Justification: Biaya Pemenuhan serta Risiko Sengketa
  • 13. Expatriate Role Justification: Saluran Pengaduan dan Tindakan Perbaikan
  • 14. Expatriate Role Justification: Keterampilan yang belum tersedia
  • 15. Work Authorization: Hak dan Kewajiban Pihak yang Tercakup
  • 16. Work Authorization: Dasar Hukum atau Persetujuan yang Dibutuhkan
  • 17. Work Authorization: Bukti Pelaksanaan serta Pembatasan Kegiatan
  • 18. Work Authorization: Tanggung Jawab atas Ketidaksesuaian
  • 19. Work Authorization: Izin kerja menurut peran
  • 20. Worker Safety Training: Kelompok yang Terdampak serta Hubungan Hukum
  • 21. Worker Safety Training: Hak, Kewajiban, dan Bukti Pelaksanaannya
  • 22. Worker Safety Training: Biaya Pemenuhan serta Risiko Sengketa
  • 23. Worker Safety Training: Saluran Pengaduan dan Tindakan Perbaikan
  • 24. Worker Safety Training: Bukti pelatihan sebelum tugas
  • 25. Local Skill Transfer: Kompetensi Awal dan Peran Tenaga Ahli
  • 26. Local Skill Transfer: Target Alih Pengetahuan serta Jadwal
  • 27. Local Skill Transfer: Demonstrasi Pekerjaan dan Bukti Pelatihan
  • 28. Local Skill Transfer: Pengujian Kemampuan setelah Pendampingan
  • 29. Local Skill Transfer: Target penguasaan tenaga lokal
  • 30. Industrial Labor Relations: Kelompok yang Terdampak serta Hubungan Hukum
  • 31. Industrial Labor Relations: Hak, Kewajiban, dan Bukti Pelaksanaannya
  • 32. Industrial Labor Relations: Biaya Pemenuhan serta Risiko Sengketa
  • 33. Industrial Labor Relations: Saluran Pengaduan dan Tindakan Perbaikan
  • 34. Industrial Labor Relations: Sumber perselisihan tenaga kerja
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Work Authorization dengan Data Expatriate Role Justification
  • 36. Quote Penting (Editorial): Industrial Workforce Demand - Margin Hilirisasi Harus Memperhitungkan Energi, Limbah, dan Kualitas Produk
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Industrial Labor Relations ketika Worker Safety Training Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Industrial Workforce Demand, Work Authorization, dan Industrial Labor Relations
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Industrial Labor Relations beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: ESDM, Dokumen Kawasan Industri, dan Laporan Lingkungan untuk Labor & Expatriate Management

BAB 09: Supply Chain (Nickel Ore to Cathode)

40 pelajaran
  • 01. Supply Chain (Nickel Ore to Cathode)
  • 02. Why: Dampak Nickel Ore Grade dan Nickel Supply Chain Margin pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Nickel Ore Grade; Ore Supply Contract; MHP or Matte Specification; Battery Grade Refining; Cathode Customer Qualification; Nickel Supply Chain Margin
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Ore Supply Contract, Menilai Battery Grade Refining, dan Menyimpulkan Nickel Supply Chain Margin
  • 05. Nickel Ore Grade: Spesifikasi Material dan Persyaratan Pelanggan
  • 06. Nickel Ore Grade: Pasokan Input serta Kebutuhan Proses
  • 07. Nickel Ore Grade: Kapasitas, Rendemen, dan Pengendalian Mutu
  • 08. Nickel Ore Grade: Posisi Biaya serta Risiko Perubahan Teknologi
  • 09. Nickel Ore Grade: Variasi kualitas pasokan bijih
  • 10. Ore Supply Contract: Hak serta Kewajiban Setiap Pihak
  • 11. Ore Supply Contract: Kondisi Pendahuluan dan Kewenangan Persetujuan
  • 12. Ore Supply Contract: Pemicu Wanprestasi serta Upaya Perbaikan
  • 13. Ore Supply Contract: Dokumen Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa
  • 14. Ore Supply Contract: Kuantitas dan harga yang terikat
  • 15. MHP or Matte Specification: Spesifikasi Material dan Persyaratan Pelanggan
  • 16. MHP or Matte Specification: Pasokan Input serta Kebutuhan Proses
  • 17. MHP or Matte Specification: Kapasitas, Rendemen, dan Pengendalian Mutu
  • 18. MHP or Matte Specification: Posisi Biaya serta Risiko Perubahan Teknologi
  • 19. MHP or Matte Specification: Kesesuaian spesifikasi bahan antara
  • 20. Battery Grade Refining: Spesifikasi Material dan Persyaratan Pelanggan
  • 21. Battery Grade Refining: Pasokan Input serta Kebutuhan Proses
  • 22. Battery Grade Refining: Kapasitas, Rendemen, dan Pengendalian Mutu
  • 23. Battery Grade Refining: Posisi Biaya serta Risiko Perubahan Teknologi
  • 24. Battery Grade Refining: Biaya naik ke kualitas baterai
  • 25. Cathode Customer Qualification: Spesifikasi Material dan Persyaratan Pelanggan
  • 26. Cathode Customer Qualification: Pasokan Input serta Kebutuhan Proses
  • 27. Cathode Customer Qualification: Kapasitas, Rendemen, dan Pengendalian Mutu
  • 28. Cathode Customer Qualification: Posisi Biaya serta Risiko Perubahan Teknologi
  • 29. Cathode Customer Qualification: Tahap kualifikasi pelanggan
  • 30. Nickel Supply Chain Margin: Alur Bahan Baku dan Produk Antara
  • 31. Nickel Supply Chain Margin: Rendemen, Kapasitas, serta Kualitas Produk
  • 32. Nickel Supply Chain Margin: Biaya Konversi dan Harga Jual
  • 33. Nickel Supply Chain Margin: Bottleneck serta Dampak pada Margin Rantai Nilai
  • 34. Nickel Supply Chain Margin: Margin bersih setelah kehilangan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis MHP or Matte Specification dengan Data Ore Supply Contract
  • 36. Quote Penting (Editorial): Nickel Ore Grade - Margin Hilirisasi Harus Memperhitungkan Energi, Limbah, dan Kualitas Produk
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Nickel Supply Chain Margin ketika Battery Grade Refining Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Nickel Ore Grade, MHP or Matte Specification, dan Nickel Supply Chain Margin
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Nickel Supply Chain Margin beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: ESDM, Dokumen Kawasan Industri, dan Laporan Lingkungan untuk Supply Chain (Nickel Ore to Cathode)

BAB 10: Sustainability & Carbon Footprint

40 pelajaran
  • 01. Sustainability & Carbon Footprint
  • 02. Why: Dampak Nickel Product Carbon Boundary dan Product Carbon Data Assurance pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Nickel Product Carbon Boundary; Processing Energy Emissions; Electricity Carbon Intensity; Low-Carbon Power Alternatives; Nickel Lifecycle Footprint; Product Carbon Data Assurance
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Processing Energy Emissions, Menilai Low-Carbon Power Alternatives, dan Menyimpulkan Product Carbon Data Assurance
  • 05. Nickel Product Carbon Boundary: Batas Inventaris dan Periode Pengukuran
  • 06. Nickel Product Carbon Boundary: Data Aktivitas serta Faktor Emisi
  • 07. Nickel Product Carbon Boundary: Metode Penghitungan dan Ketidakpastian
  • 08. Nickel Product Carbon Boundary: Pencegahan Penghitungan Ganda serta Verifikasi Hasil
  • 09. Nickel Product Carbon Boundary: Batas produk serta periode
  • 10. Processing Energy Emissions: Batas Inventaris dan Periode Pengukuran
  • 11. Processing Energy Emissions: Data Aktivitas serta Faktor Emisi
  • 12. Processing Energy Emissions: Metode Penghitungan dan Ketidakpastian
  • 13. Processing Energy Emissions: Pencegahan Penghitungan Ganda serta Verifikasi Hasil
  • 14. Processing Energy Emissions: Emisi proses selain listrik
  • 15. Electricity Carbon Intensity: Batas Inventaris dan Periode Pengukuran
  • 16. Electricity Carbon Intensity: Data Aktivitas serta Faktor Emisi
  • 17. Electricity Carbon Intensity: Metode Penghitungan dan Ketidakpastian
  • 18. Electricity Carbon Intensity: Pencegahan Penghitungan Ganda serta Verifikasi Hasil
  • 19. Electricity Carbon Intensity: Sumber listrik menurut waktu
  • 20. Low-Carbon Power Alternatives: Batas Inventaris dan Periode Pengukuran
  • 21. Low-Carbon Power Alternatives: Data Aktivitas serta Faktor Emisi
  • 22. Low-Carbon Power Alternatives: Metode Penghitungan dan Ketidakpastian
  • 23. Low-Carbon Power Alternatives: Pencegahan Penghitungan Ganda serta Verifikasi Hasil
  • 24. Low-Carbon Power Alternatives: Opsi pengurangan sesuai fasilitas
  • 25. Nickel Lifecycle Footprint: Batas Rantai Produksi dan Unit Produk
  • 26. Nickel Lifecycle Footprint: Data Energi serta Emisi Proses
  • 27. Nickel Lifecycle Footprint: Penggabungan Emisi antar-Tahap
  • 28. Nickel Lifecycle Footprint: Perbandingan Produk dengan Basis yang Setara
  • 29. Nickel Lifecycle Footprint: Satuan produk untuk perbandingan
  • 30. Product Carbon Data Assurance: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
  • 31. Product Carbon Data Assurance: Temuan serta Tingkat Materialitas
  • 32. Product Carbon Data Assurance: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
  • 33. Product Carbon Data Assurance: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
  • 34. Product Carbon Data Assurance: Pihak yang memverifikasi jejak
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Electricity Carbon Intensity dengan Data Processing Energy Emissions
  • 36. Quote Penting (Editorial): Nickel Product Carbon Boundary - Margin Hilirisasi Harus Memperhitungkan Energi, Limbah, dan Kualitas Produk
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Product Carbon Data Assurance ketika Low-Carbon Power Alternatives Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Nickel Product Carbon Boundary, Electricity Carbon Intensity, dan Product Carbon Data Assurance
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Product Carbon Data Assurance beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: ESDM, Dokumen Kawasan Industri, dan Laporan Lingkungan untuk Sustainability & Carbon Footprint

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang keuangan korporasi atau hukum bisnis.

Deskripsi

Investasi di pengolahan nikel dan kawasan industri yang menjadi pusat hilirisasi mineral Indonesia.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

IPO & Rights Issue di BEI
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

IPO & Rights Issue di BEI

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Rights Issue & Private Placement
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Rights Issue & Private Placement

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
M&A Lintas Grup Konglomerat
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

M&A Lintas Grup Konglomerat

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000