Investment Banking › SLIDES • Expertise

HealthTech & Telemedicine

Telemedicine Permenkes Compliance, BPOM Drug Distribution, and EMR Integration

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai konsep teoritis dan praktis terbaik dalam transaksi investasi di Indonesia.
Mampu memitigasi risiko hukum, pajak, dan regulasi terkait deal approval.

Daftar Isi

BAB 01: Perizinan Layanan Telemedisin dan Tanggung Jawab Penyelenggara

40 pelajaran
  • 01. Perizinan Layanan Telemedisin dan Tanggung Jawab Penyelenggara
  • 02. Why: Dampak Telemedicine Service Classification dan Telemedicine License Review pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Telemedicine Service Classification; Provider Professional Credentials; Facility Partnership; Patient Consent; Telemedicine Clinical Responsibility; Telemedicine License Review
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Provider Professional Credentials, Menilai Patient Consent, dan Menyimpulkan Telemedicine License Review
  • 05. Telemedicine Service Classification: Batas Layanan dan Tanggung Jawab Profesional
  • 06. Telemedicine Service Classification: Bukti Izin serta Kelayakan Produk atau Layanan
  • 07. Telemedicine Service Classification: Keamanan Pengguna dan Tata Kelola Data
  • 08. Telemedicine Service Classification: Biaya Penyediaan Layanan serta Model Pembayaran
  • 09. Telemedicine Service Classification: Batas konsultasi dan layanan
  • 10. Provider Professional Credentials: Pengguna Sasaran dan Kebutuhan Pembelajaran
  • 11. Provider Professional Credentials: Bukti Kualitas serta Hak atas Materi
  • 12. Provider Professional Credentials: Penyampaian, Penilaian, dan Pengukuran Hasil
  • 13. Provider Professional Credentials: Biaya Produksi serta Keberlanjutan Pendapatan
  • 14. Provider Professional Credentials: Status tenaga pemberi layanan
  • 15. Facility Partnership: Kontribusi Modal, Aset, dan Keahlian
  • 16. Facility Partnership: Pembagian Hak Kontrol serta Hasil Usaha
  • 17. Facility Partnership: Komitmen Kinerja dan Kebutuhan Pendanaan
  • 18. Facility Partnership: Penyelesaian Kebuntuan serta Pilihan Keluar
  • 19. Facility Partnership: Pembagian tanggung jawab fasilitas
  • 20. Patient Consent: Batas Layanan dan Tanggung Jawab Profesional
  • 21. Patient Consent: Bukti Izin serta Kelayakan Produk atau Layanan
  • 22. Patient Consent: Keamanan Pengguna dan Tata Kelola Data
  • 23. Patient Consent: Biaya Penyediaan Layanan serta Model Pembayaran
  • 24. Patient Consent: Informasi sebelum pasien menyetujui
  • 25. Telemedicine Clinical Responsibility: Batas Layanan dan Tanggung Jawab Profesional
  • 26. Telemedicine Clinical Responsibility: Bukti Izin serta Kelayakan Produk atau Layanan
  • 27. Telemedicine Clinical Responsibility: Keamanan Pengguna dan Tata Kelola Data
  • 28. Telemedicine Clinical Responsibility: Biaya Penyediaan Layanan serta Model Pembayaran
  • 29. Telemedicine Clinical Responsibility: Rujukan ketika layanan tidak memadai
  • 30. Telemedicine License Review: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 31. Telemedicine License Review: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 32. Telemedicine License Review: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 33. Telemedicine License Review: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 34. Telemedicine License Review: Dokumen menurut kegiatan aktual
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Facility Partnership dengan Data Provider Professional Credentials
  • 36. Quote Penting (Editorial): Telemedicine Service Classification - Investasi Kesehatan Memerlukan Bukti Kelayakan, Tanggung Jawab Profesional, dan Tata Kelola Data
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Telemedicine License Review ketika Patient Consent Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Telemedicine Service Classification, Facility Partnership, dan Telemedicine License Review
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Telemedicine License Review beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Kemenkes, BPOM, BPJS Kesehatan, dan Dokumen Layanan untuk Perizinan Layanan Telemedisin dan Tanggung Jawab Penyelenggara

BAB 02: BPOM Registration & Drug Distribution

40 pelajaran
  • 01. BPOM Registration & Drug Distribution
  • 02. Why: Dampak Drug Product Registration dan Pharmaceutical Platform Liability pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Drug Product Registration; Pharmaceutical Distribution License; Drug Supply Traceability; Prescription Drug Sales Controls; Drug Storage Condition; Pharmaceutical Platform Liability
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Pharmaceutical Distribution License, Menilai Prescription Drug Sales Controls, dan Menyimpulkan Pharmaceutical Platform Liability
  • 05. Drug Product Registration: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 06. Drug Product Registration: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 07. Drug Product Registration: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 08. Drug Product Registration: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 09. Drug Product Registration: Status izin produk
  • 10. Pharmaceutical Distribution License: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 11. Pharmaceutical Distribution License: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 12. Pharmaceutical Distribution License: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 13. Pharmaceutical Distribution License: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 14. Pharmaceutical Distribution License: Peran pihak distribusi
  • 15. Drug Supply Traceability: Batas Layanan dan Tanggung Jawab Profesional
  • 16. Drug Supply Traceability: Bukti Izin serta Kelayakan Produk atau Layanan
  • 17. Drug Supply Traceability: Keamanan Pengguna dan Tata Kelola Data
  • 18. Drug Supply Traceability: Biaya Penyediaan Layanan serta Model Pembayaran
  • 19. Drug Supply Traceability: Rantai pasokan sampai pasien
  • 20. Prescription Drug Sales Controls: Batas Layanan dan Tanggung Jawab Profesional
  • 21. Prescription Drug Sales Controls: Bukti Izin serta Kelayakan Produk atau Layanan
  • 22. Prescription Drug Sales Controls: Keamanan Pengguna dan Tata Kelola Data
  • 23. Prescription Drug Sales Controls: Biaya Penyediaan Layanan serta Model Pembayaran
  • 24. Prescription Drug Sales Controls: Pembatasan promosi serta penjualan
  • 25. Drug Storage Condition: Profil Kebutuhan serta Kapasitas Sistem
  • 26. Drug Storage Condition: Pasokan Energi dan Batas Operasi
  • 27. Drug Storage Condition: Utilisasi, Efisiensi, serta Biaya Layanan
  • 28. Drug Storage Condition: Gangguan, Degradasi, dan Ketahanan Arus Kas
  • 29. Drug Storage Condition: Pemantauan kondisi penyimpanan
  • 30. Pharmaceutical Platform Liability: Sumber Risiko dan Pemicu Kejadian
  • 31. Pharmaceutical Platform Liability: Pihak yang Menanggung Dampak Keuangan
  • 32. Pharmaceutical Platform Liability: Pengukuran Besaran serta Ketidakpastian
  • 33. Pharmaceutical Platform Liability: Alokasi Kontraktual dan Rencana Pengendalian
  • 34. Pharmaceutical Platform Liability: Pembagian tanggung jawab pengelola
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Drug Supply Traceability dengan Data Pharmaceutical Distribution License
  • 36. Quote Penting (Editorial): Drug Product Registration - Investasi Kesehatan Memerlukan Bukti Kelayakan, Tanggung Jawab Profesional, dan Tata Kelola Data
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Pharmaceutical Platform Liability ketika Prescription Drug Sales Controls Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Drug Product Registration, Drug Supply Traceability, dan Pharmaceutical Platform Liability
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Pharmaceutical Platform Liability beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Kemenkes, BPOM, BPJS Kesehatan, dan Dokumen Layanan untuk BPOM Registration & Drug Distribution

BAB 03: Hospital Information System Integration

40 pelajaran
  • 01. Hospital Information System Integration
  • 02. Why: Dampak Hospital System Interoperability dan Hospital Software Contract pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Hospital System Interoperability; Patient Identifier Matching; Clinical Data Exchange; Hospital Integration API; Hospital System Implementation; Hospital Software Contract
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Patient Identifier Matching, Menilai Hospital Integration API, dan Menyimpulkan Hospital Software Contract
  • 05. Hospital System Interoperability: Sumber Data dan Alur antar-Komponen
  • 06. Hospital System Interoperability: Spesifikasi Pertukaran serta Kontrol Akses
  • 07. Hospital System Interoperability: Validasi, Rekonsiliasi, dan Penanganan Gangguan
  • 08. Hospital System Interoperability: Pengujian Perubahan serta Pemulihan Layanan
  • 09. Hospital System Interoperability: Cakupan data yang dipertukarkan
  • 10. Patient Identifier Matching: Batas Layanan dan Tanggung Jawab Profesional
  • 11. Patient Identifier Matching: Bukti Izin serta Kelayakan Produk atau Layanan
  • 12. Patient Identifier Matching: Keamanan Pengguna dan Tata Kelola Data
  • 13. Patient Identifier Matching: Biaya Penyediaan Layanan serta Model Pembayaran
  • 14. Patient Identifier Matching: Kesalahan pencocokan pasien
  • 15. Clinical Data Exchange: Batas Layanan dan Tanggung Jawab Profesional
  • 16. Clinical Data Exchange: Bukti Izin serta Kelayakan Produk atau Layanan
  • 17. Clinical Data Exchange: Keamanan Pengguna dan Tata Kelola Data
  • 18. Clinical Data Exchange: Biaya Penyediaan Layanan serta Model Pembayaran
  • 19. Clinical Data Exchange: Perbedaan format data klinis
  • 20. Hospital Integration API: Sumber Data dan Alur antar-Komponen
  • 21. Hospital Integration API: Spesifikasi Pertukaran serta Kontrol Akses
  • 22. Hospital Integration API: Validasi, Rekonsiliasi, dan Penanganan Gangguan
  • 23. Hospital Integration API: Pengujian Perubahan serta Pemulihan Layanan
  • 24. Hospital Integration API: Pengujian koneksi sebelum produksi
  • 25. Hospital System Implementation: Sumber Data dan Alur antar-Komponen
  • 26. Hospital System Implementation: Spesifikasi Pertukaran serta Kontrol Akses
  • 27. Hospital System Implementation: Validasi, Rekonsiliasi, dan Penanganan Gangguan
  • 28. Hospital System Implementation: Pengujian Perubahan serta Pemulihan Layanan
  • 29. Hospital System Implementation: Penyesuaian alur tenaga kesehatan
  • 30. Hospital Software Contract: Hak serta Kewajiban Setiap Pihak
  • 31. Hospital Software Contract: Kondisi Pendahuluan dan Kewenangan Persetujuan
  • 32. Hospital Software Contract: Pemicu Wanprestasi serta Upaya Perbaikan
  • 33. Hospital Software Contract: Dokumen Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa
  • 34. Hospital Software Contract: Pemilik tanggung jawab gangguan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Clinical Data Exchange dengan Data Patient Identifier Matching
  • 36. Quote Penting (Editorial): Hospital System Interoperability - Investasi Kesehatan Memerlukan Bukti Kelayakan, Tanggung Jawab Profesional, dan Tata Kelola Data
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Hospital Software Contract ketika Hospital Integration API Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Hospital System Interoperability, Clinical Data Exchange, dan Hospital Software Contract
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Hospital Software Contract beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Kemenkes, BPOM, BPJS Kesehatan, dan Dokumen Layanan untuk Hospital Information System Integration

BAB 04: Health Insurance & BPJS Integration

40 pelajaran
  • 01. Health Insurance & BPJS Integration
  • 02. Why: Dampak Health Payer Eligibility dan Payer Integration Economics pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Health Payer Eligibility; BPJS Service Cooperation; Insurer Claims Data; Health Claim Coding; Claim Adjudication; Payer Integration Economics
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis BPJS Service Cooperation, Menilai Health Claim Coding, dan Menyimpulkan Payer Integration Economics
  • 05. Health Payer Eligibility: Kriteria Kelayakan dan Batas Penggunaan
  • 06. Health Payer Eligibility: Data yang Dibutuhkan untuk Seleksi
  • 07. Health Payer Eligibility: Pengecualian serta Potensi Salah Klasifikasi
  • 08. Health Payer Eligibility: Pencatatan Hasil dan Peninjauan Berkala
  • 09. Health Payer Eligibility: Kelayakan manfaat untuk peserta
  • 10. BPJS Service Cooperation: Hak Peserta dan Cakupan Manfaat
  • 11. BPJS Service Cooperation: Dokumen Layanan serta Persyaratan Tagihan
  • 12. BPJS Service Cooperation: Pemeriksaan Klaim dan Penyebab Penolakan
  • 13. BPJS Service Cooperation: Rekonsiliasi Klaim, Pembayaran, serta Piutang
  • 14. BPJS Service Cooperation: Ruang kerja sama fasilitas
  • 15. Insurer Claims Data: Pokok Permasalahan dan Bukti Layanan
  • 16. Insurer Claims Data: Kriteria Penelaahan serta Kewenangan Keputusan
  • 17. Insurer Claims Data: Alasan Penolakan dan Jalur Klarifikasi
  • 18. Insurer Claims Data: Pencatatan Penyelesaian serta Dampak pada Pembayaran
  • 19. Insurer Claims Data: Bukti layanan sebelum tagihan
  • 20. Health Claim Coding: Batas Layanan dan Tanggung Jawab Profesional
  • 21. Health Claim Coding: Bukti Izin serta Kelayakan Produk atau Layanan
  • 22. Health Claim Coding: Keamanan Pengguna dan Tata Kelola Data
  • 23. Health Claim Coding: Biaya Penyediaan Layanan serta Model Pembayaran
  • 24. Health Claim Coding: Konsistensi kode dan tindakan
  • 25. Claim Adjudication: Hak Peserta dan Cakupan Manfaat
  • 26. Claim Adjudication: Dokumen Layanan serta Persyaratan Tagihan
  • 27. Claim Adjudication: Pemeriksaan Klaim dan Penyebab Penolakan
  • 28. Claim Adjudication: Rekonsiliasi Klaim, Pembayaran, serta Piutang
  • 29. Claim Adjudication: Sebab klaim dikembalikan
  • 30. Payer Integration Economics: Hak Peserta dan Cakupan Manfaat
  • 31. Payer Integration Economics: Dokumen Layanan serta Persyaratan Tagihan
  • 32. Payer Integration Economics: Pemeriksaan Klaim dan Penyebab Penolakan
  • 33. Payer Integration Economics: Rekonsiliasi Klaim, Pembayaran, serta Piutang
  • 34. Payer Integration Economics: Dampak keterlambatan pembayaran
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Insurer Claims Data dengan Data BPJS Service Cooperation
  • 36. Quote Penting (Editorial): Health Payer Eligibility - Investasi Kesehatan Memerlukan Bukti Kelayakan, Tanggung Jawab Profesional, dan Tata Kelola Data
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Payer Integration Economics ketika Health Claim Coding Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Health Payer Eligibility, Insurer Claims Data, dan Payer Integration Economics
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Payer Integration Economics beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Kemenkes, BPOM, BPJS Kesehatan, dan Dokumen Layanan untuk Health Insurance & BPJS Integration

BAB 05: Medical Device Registration

40 pelajaran
  • 01. Medical Device Registration
  • 02. Why: Dampak Medical Device Classification dan Device Post-Market Obligations pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Medical Device Classification; Device Registration Evidence; Device Manufacturer Authorization; Device Safety Documentation; Device Distribution Controls; Device Post-Market Obligations
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Device Registration Evidence, Menilai Device Safety Documentation, dan Menyimpulkan Device Post-Market Obligations
  • 05. Medical Device Classification: Batas Layanan dan Tanggung Jawab Profesional
  • 06. Medical Device Classification: Bukti Izin serta Kelayakan Produk atau Layanan
  • 07. Medical Device Classification: Keamanan Pengguna dan Tata Kelola Data
  • 08. Medical Device Classification: Biaya Penyediaan Layanan serta Model Pembayaran
  • 09. Medical Device Classification: Kegunaan menentukan kelas perangkat
  • 10. Device Registration Evidence: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 11. Device Registration Evidence: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 12. Device Registration Evidence: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 13. Device Registration Evidence: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 14. Device Registration Evidence: Kesesuaian dokumen produk
  • 15. Device Manufacturer Authorization: Identitas Produk serta Pihak Penanggung Jawab
  • 16. Device Manufacturer Authorization: Bukti Kewenangan dan Dokumentasi Produk
  • 17. Device Manufacturer Authorization: Ketertelusuran Distribusi serta Keluhan Pengguna
  • 18. Device Manufacturer Authorization: Tindak Lanjut Keamanan setelah Pemasaran
  • 19. Device Manufacturer Authorization: Batas kewenangan distributor
  • 20. Device Safety Documentation: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 21. Device Safety Documentation: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 22. Device Safety Documentation: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 23. Device Safety Documentation: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 24. Device Safety Documentation: Bukti keamanan menurut penggunaan
  • 25. Device Distribution Controls: Tujuan Kontrol dan Risiko yang Dicegah
  • 26. Device Distribution Controls: Pemisahan Tugas serta Otorisasi
  • 27. Device Distribution Controls: Bukti Pelaksanaan pada Transaksi Sampel
  • 28. Device Distribution Controls: Penanganan Pengecualian dan Pemeriksaan Ulang
  • 29. Device Distribution Controls: Ketertelusuran unit yang dijual
  • 30. Device Post-Market Obligations: Identitas Produk serta Pihak Penanggung Jawab
  • 31. Device Post-Market Obligations: Bukti Kewenangan dan Dokumentasi Produk
  • 32. Device Post-Market Obligations: Ketertelusuran Distribusi serta Keluhan Pengguna
  • 33. Device Post-Market Obligations: Tindak Lanjut Keamanan setelah Pemasaran
  • 34. Device Post-Market Obligations: Tanggung jawab setelah pemasaran
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Device Manufacturer Authorization dengan Data Device Registration Evidence
  • 36. Quote Penting (Editorial): Medical Device Classification - Investasi Kesehatan Memerlukan Bukti Kelayakan, Tanggung Jawab Profesional, dan Tata Kelola Data
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Device Post-Market Obligations ketika Device Safety Documentation Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Medical Device Classification, Device Manufacturer Authorization, dan Device Post-Market Obligations
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Device Post-Market Obligations beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Kemenkes, BPOM, BPJS Kesehatan, dan Dokumen Layanan untuk Medical Device Registration

BAB 06: Data Privacy & Medical Records

40 pelajaran
  • 01. Data Privacy & Medical Records
  • 02. Why: Dampak Medical Record Custodianship dan Health Data Breach Response pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Medical Record Custodianship; Patient Health Data Access; Health Data Consent; Medical Record Interoperability; Medical Record Retention; Health Data Breach Response
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Patient Health Data Access, Menilai Medical Record Interoperability, dan Menyimpulkan Health Data Breach Response
  • 05. Medical Record Custodianship: Tanggung Jawab Fasilitas atas Penyimpanan Rekam Medis
  • 06. Medical Record Custodianship: Hak Pasien atas Informasi Kesehatan
  • 07. Medical Record Custodianship: Hak Akses Tenaga Kesehatan berdasarkan Peran
  • 08. Medical Record Custodianship: Dokumentasi Pertukaran Data antar-Penyelenggara
  • 09. Medical Record Custodianship: Pemegang tanggung jawab penyimpanan
  • 10. Patient Health Data Access: Batas Layanan dan Tanggung Jawab Profesional
  • 11. Patient Health Data Access: Bukti Izin serta Kelayakan Produk atau Layanan
  • 12. Patient Health Data Access: Keamanan Pengguna dan Tata Kelola Data
  • 13. Patient Health Data Access: Biaya Penyediaan Layanan serta Model Pembayaran
  • 14. Patient Health Data Access: Akses berdasarkan peran perawatan
  • 15. Health Data Consent: Batas Layanan dan Tanggung Jawab Profesional
  • 16. Health Data Consent: Bukti Izin serta Kelayakan Produk atau Layanan
  • 17. Health Data Consent: Keamanan Pengguna dan Tata Kelola Data
  • 18. Health Data Consent: Biaya Penyediaan Layanan serta Model Pembayaran
  • 19. Health Data Consent: Pembedaan consent layanan data
  • 20. Medical Record Interoperability: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 21. Medical Record Interoperability: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 22. Medical Record Interoperability: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 23. Medical Record Interoperability: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 24. Medical Record Interoperability: Konsistensi identitas saat pertukaran
  • 25. Medical Record Retention: Definisi Kohor serta Titik Awal Pengukuran
  • 26. Medical Record Retention: Pengguna Aktif dan Peristiwa yang Diukur
  • 27. Medical Record Retention: Pemisahan Pengguna Baru serta Pengguna Kembali
  • 28. Medical Record Retention: Hubungan Retensi dengan Pendapatan Pelanggan
  • 29. Medical Record Retention: Masa simpan menurut ketentuan
  • 30. Health Data Breach Response: Batas Layanan dan Tanggung Jawab Profesional
  • 31. Health Data Breach Response: Bukti Izin serta Kelayakan Produk atau Layanan
  • 32. Health Data Breach Response: Keamanan Pengguna dan Tata Kelola Data
  • 33. Health Data Breach Response: Biaya Penyediaan Layanan serta Model Pembayaran
  • 34. Health Data Breach Response: Penanganan akses tidak sah
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Health Data Consent dengan Data Patient Health Data Access
  • 36. Quote Penting (Editorial): Medical Record Custodianship - Investasi Kesehatan Memerlukan Bukti Kelayakan, Tanggung Jawab Profesional, dan Tata Kelola Data
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Health Data Breach Response ketika Medical Record Interoperability Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Medical Record Custodianship, Health Data Consent, dan Health Data Breach Response
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Health Data Breach Response beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Kemenkes, BPOM, BPJS Kesehatan, dan Dokumen Layanan untuk Data Privacy & Medical Records

BAB 07: Pharmacy & E-prescription

40 pelajaran
  • 01. Pharmacy & E-prescription
  • 02. Why: Dampak Prescriber Verification dan Pharmacy Platform Revenue pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Prescriber Verification; E-Prescription Authenticity; Pharmacist Review Responsibility; Prescription Dispensing Record; Pharmacy Delivery Controls; Pharmacy Platform Revenue
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis E-Prescription Authenticity, Menilai Prescription Dispensing Record, dan Menyimpulkan Pharmacy Platform Revenue
  • 05. Prescriber Verification: Sumber Data dan Batas Pemeriksaan
  • 06. Prescriber Verification: Pencocokan Pernyataan dengan Bukti Independen
  • 07. Prescriber Verification: Kesenjangan Informasi serta Temuan Material
  • 08. Prescriber Verification: Dampak Temuan pada Harga dan Syarat Transaksi
  • 09. Prescriber Verification: Kewenangan pihak penulis resep
  • 10. E-Prescription Authenticity: Sumber Data dan Batas Pemeriksaan
  • 11. E-Prescription Authenticity: Pencocokan Pernyataan dengan Bukti Independen
  • 12. E-Prescription Authenticity: Kesenjangan Informasi serta Temuan Material
  • 13. E-Prescription Authenticity: Dampak Temuan pada Harga dan Syarat Transaksi
  • 14. E-Prescription Authenticity: Pemeriksaan keutuhan dokumen digital
  • 15. Pharmacist Review Responsibility: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
  • 16. Pharmacist Review Responsibility: Temuan serta Tingkat Materialitas
  • 17. Pharmacist Review Responsibility: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
  • 18. Pharmacist Review Responsibility: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
  • 19. Pharmacist Review Responsibility: Ruang tanggung jawab apoteker
  • 20. Prescription Dispensing Record: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 21. Prescription Dispensing Record: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 22. Prescription Dispensing Record: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 23. Prescription Dispensing Record: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 24. Prescription Dispensing Record: Ketertelusuran sampai penyerahan obat
  • 25. Pharmacy Delivery Controls: Batas Layanan dan Tanggung Jawab Profesional
  • 26. Pharmacy Delivery Controls: Bukti Izin serta Kelayakan Produk atau Layanan
  • 27. Pharmacy Delivery Controls: Keamanan Pengguna dan Tata Kelola Data
  • 28. Pharmacy Delivery Controls: Biaya Penyediaan Layanan serta Model Pembayaran
  • 29. Pharmacy Delivery Controls: Kontrol kondisi pengiriman
  • 30. Pharmacy Platform Revenue: Batas Layanan dan Tanggung Jawab Profesional
  • 31. Pharmacy Platform Revenue: Bukti Izin serta Kelayakan Produk atau Layanan
  • 32. Pharmacy Platform Revenue: Keamanan Pengguna dan Tata Kelola Data
  • 33. Pharmacy Platform Revenue: Biaya Penyediaan Layanan serta Model Pembayaran
  • 34. Pharmacy Platform Revenue: Komponen margin layanan resep
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Pharmacist Review Responsibility dengan Data E-Prescription Authenticity
  • 36. Quote Penting (Editorial): Prescriber Verification - Investasi Kesehatan Memerlukan Bukti Kelayakan, Tanggung Jawab Profesional, dan Tata Kelola Data
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Pharmacy Platform Revenue ketika Prescription Dispensing Record Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Prescriber Verification, Pharmacist Review Responsibility, dan Pharmacy Platform Revenue
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Pharmacy Platform Revenue beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Kemenkes, BPOM, BPJS Kesehatan, dan Dokumen Layanan untuk Pharmacy & E-prescription

BAB 08: Mental Health & Wellness Tech

40 pelajaran
  • 01. Mental Health & Wellness Tech
  • 02. Why: Dampak Mental Health Service Scope dan Wellness Subscription Economics pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Mental Health Service Scope; Professional Care versus Wellness; Practitioner Credentials; Crisis Escalation Pathway; Mental Health Data Confidentiality; Wellness Subscription Economics
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Professional Care versus Wellness, Menilai Crisis Escalation Pathway, dan Menyimpulkan Wellness Subscription Economics
  • 05. Mental Health Service Scope: Batas Layanan dan Tanggung Jawab Profesional
  • 06. Mental Health Service Scope: Bukti Izin serta Kelayakan Produk atau Layanan
  • 07. Mental Health Service Scope: Keamanan Pengguna dan Tata Kelola Data
  • 08. Mental Health Service Scope: Biaya Penyediaan Layanan serta Model Pembayaran
  • 09. Mental Health Service Scope: Batas tujuan produk
  • 10. Professional Care versus Wellness: Batas Layanan dan Tanggung Jawab Profesional
  • 11. Professional Care versus Wellness: Bukti Izin serta Kelayakan Produk atau Layanan
  • 12. Professional Care versus Wellness: Keamanan Pengguna dan Tata Kelola Data
  • 13. Professional Care versus Wellness: Biaya Penyediaan Layanan serta Model Pembayaran
  • 14. Professional Care versus Wellness: Perbedaan layanan klinis kebugaran
  • 15. Practitioner Credentials: Pengguna Sasaran dan Kebutuhan Pembelajaran
  • 16. Practitioner Credentials: Bukti Kualitas serta Hak atas Materi
  • 17. Practitioner Credentials: Penyampaian, Penilaian, dan Pengukuran Hasil
  • 18. Practitioner Credentials: Biaya Produksi serta Keberlanjutan Pendapatan
  • 19. Practitioner Credentials: Bukti kualifikasi profesional
  • 20. Crisis Escalation Pathway: Pihak Sasaran dan Informasi yang Dibutuhkan
  • 21. Crisis Escalation Pathway: Pesan yang Didukung Fakta serta Kewenangan Bicara
  • 22. Crisis Escalation Pathway: Saluran Komunikasi dan Pencatatan Respons
  • 23. Crisis Escalation Pathway: Eskalasi Masalah serta Pemantauan Tindak Lanjut
  • 24. Crisis Escalation Pathway: Pembatasan ketika terjadi krisis
  • 25. Mental Health Data Confidentiality: Batas Layanan dan Tanggung Jawab Profesional
  • 26. Mental Health Data Confidentiality: Bukti Izin serta Kelayakan Produk atau Layanan
  • 27. Mental Health Data Confidentiality: Keamanan Pengguna dan Tata Kelola Data
  • 28. Mental Health Data Confidentiality: Biaya Penyediaan Layanan serta Model Pembayaran
  • 29. Mental Health Data Confidentiality: Data yang tidak diperlukan
  • 30. Wellness Subscription Economics: Pelanggan Pembayar dan Objek Layanan
  • 31. Wellness Subscription Economics: Harga, Volume, serta Frekuensi Pembelian
  • 32. Wellness Subscription Economics: Diskon, Pembatalan, dan Pembaruan Kontrak
  • 33. Wellness Subscription Economics: Rekonsiliasi Tagihan dengan Pendapatan serta Kas
  • 34. Wellness Subscription Economics: Retensi setelah manfaat awal
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Practitioner Credentials dengan Data Professional Care versus Wellness
  • 36. Quote Penting (Editorial): Mental Health Service Scope - Investasi Kesehatan Memerlukan Bukti Kelayakan, Tanggung Jawab Profesional, dan Tata Kelola Data
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Wellness Subscription Economics ketika Crisis Escalation Pathway Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Mental Health Service Scope, Practitioner Credentials, dan Wellness Subscription Economics
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Wellness Subscription Economics beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Kemenkes, BPOM, BPJS Kesehatan, dan Dokumen Layanan untuk Mental Health & Wellness Tech

BAB 09: Diagnostic & Lab Tech

40 pelajaran
  • 01. Diagnostic & Lab Tech
  • 02. Why: Dampak Diagnostic Intended Use dan Diagnostic Reimbursement Economics pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Diagnostic Intended Use; Laboratory Service License; Analytical Performance Evidence; Clinical Validation Evidence; Diagnostic Sample Traceability; Diagnostic Reimbursement Economics
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Laboratory Service License, Menilai Clinical Validation Evidence, dan Menyimpulkan Diagnostic Reimbursement Economics
  • 05. Diagnostic Intended Use: Batas Layanan dan Tanggung Jawab Profesional
  • 06. Diagnostic Intended Use: Bukti Izin serta Kelayakan Produk atau Layanan
  • 07. Diagnostic Intended Use: Keamanan Pengguna dan Tata Kelola Data
  • 08. Diagnostic Intended Use: Biaya Penyediaan Layanan serta Model Pembayaran
  • 09. Diagnostic Intended Use: Tujuan diagnosis yang diklaim
  • 10. Laboratory Service License: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 11. Laboratory Service License: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 12. Laboratory Service License: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 13. Laboratory Service License: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 14. Laboratory Service License: Kegiatan laboratorium yang tercakup
  • 15. Analytical Performance Evidence: Presisi dan Ketepatan Pengukuran
  • 16. Analytical Performance Evidence: Batas Deteksi serta Rentang Pengukuran
  • 17. Analytical Performance Evidence: Interferensi dan Ketertelusuran Kalibrasi
  • 18. Analytical Performance Evidence: Kesesuaian Bukti dengan Intended Use
  • 19. Analytical Performance Evidence: Reprodusibilitas hasil analitik
  • 20. Clinical Validation Evidence: Populasi Sasaran dan Penggunaan Klinis
  • 21. Clinical Validation Evidence: Pembanding atau Standar Rujukan
  • 22. Clinical Validation Evidence: Sensitivitas serta Spesifisitas Diagnostik
  • 23. Clinical Validation Evidence: Batas Generalisasi Hasil Validasi
  • 24. Clinical Validation Evidence: Populasi dalam bukti klinis
  • 25. Diagnostic Sample Traceability: Identitas Pasien serta Label Spesimen
  • 26. Diagnostic Sample Traceability: Waktu Pengambilan dan Kondisi Transportasi
  • 27. Diagnostic Sample Traceability: Penerimaan, Pemrosesan, dan Penyimpanan
  • 28. Diagnostic Sample Traceability: Penelusuran Hasil sampai Spesimen Asal
  • 29. Diagnostic Sample Traceability: Rantai spesimen sampai hasil
  • 30. Diagnostic Reimbursement Economics: Batas Layanan dan Tanggung Jawab Profesional
  • 31. Diagnostic Reimbursement Economics: Bukti Izin serta Kelayakan Produk atau Layanan
  • 32. Diagnostic Reimbursement Economics: Keamanan Pengguna dan Tata Kelola Data
  • 33. Diagnostic Reimbursement Economics: Biaya Penyediaan Layanan serta Model Pembayaran
  • 34. Diagnostic Reimbursement Economics: Pihak yang membayar pemeriksaan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Analytical Performance Evidence dengan Data Laboratory Service License
  • 36. Quote Penting (Editorial): Diagnostic Intended Use - Investasi Kesehatan Memerlukan Bukti Kelayakan, Tanggung Jawab Profesional, dan Tata Kelola Data
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Diagnostic Reimbursement Economics ketika Clinical Validation Evidence Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Diagnostic Intended Use, Analytical Performance Evidence, dan Diagnostic Reimbursement Economics
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Diagnostic Reimbursement Economics beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Kemenkes, BPOM, BPJS Kesehatan, dan Dokumen Layanan untuk Diagnostic & Lab Tech

BAB 10: Reimbursement & Payment Model

40 pelajaran
  • 01. Reimbursement & Payment Model
  • 02. Why: Dampak Fee-for-Service Revenue dan Health Service Contribution Margin pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Fee-for-Service Revenue; Health Subscription Revenue; Employer Health Contract; Payer Reimbursement; Claim Rejection Rate; Health Service Contribution Margin
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Health Subscription Revenue, Menilai Payer Reimbursement, dan Menyimpulkan Health Service Contribution Margin
  • 05. Fee-for-Service Revenue: Layanan yang Menjadi Dasar Pembayaran
  • 06. Fee-for-Service Revenue: Harga, Volume, dan Waktu Penagihan
  • 07. Fee-for-Service Revenue: Pembatalan serta Penyesuaian Tagihan
  • 08. Fee-for-Service Revenue: Margin Layanan dan Rekonsiliasi Penerimaan
  • 09. Fee-for-Service Revenue: Pengakuan setelah layanan selesai
  • 10. Health Subscription Revenue: Pelanggan Pembayar dan Objek Layanan
  • 11. Health Subscription Revenue: Harga, Volume, serta Frekuensi Pembelian
  • 12. Health Subscription Revenue: Diskon, Pembatalan, dan Pembaruan Kontrak
  • 13. Health Subscription Revenue: Rekonsiliasi Tagihan dengan Pendapatan serta Kas
  • 14. Health Subscription Revenue: Batas manfaat berlangganan
  • 15. Employer Health Contract: Hak serta Kewajiban Setiap Pihak
  • 16. Employer Health Contract: Kondisi Pendahuluan dan Kewenangan Persetujuan
  • 17. Employer Health Contract: Pemicu Wanprestasi serta Upaya Perbaikan
  • 18. Employer Health Contract: Dokumen Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa
  • 19. Employer Health Contract: Pembayar berbeda dari pengguna
  • 20. Payer Reimbursement: Hak Peserta dan Cakupan Manfaat
  • 21. Payer Reimbursement: Dokumen Layanan serta Persyaratan Tagihan
  • 22. Payer Reimbursement: Pemeriksaan Klaim dan Penyebab Penolakan
  • 23. Payer Reimbursement: Rekonsiliasi Klaim, Pembayaran, serta Piutang
  • 24. Payer Reimbursement: Tarif yang disetujui penjamin
  • 25. Claim Rejection Rate: Pokok Permasalahan dan Bukti Layanan
  • 26. Claim Rejection Rate: Kriteria Penelaahan serta Kewenangan Keputusan
  • 27. Claim Rejection Rate: Alasan Penolakan dan Jalur Klarifikasi
  • 28. Claim Rejection Rate: Pencatatan Penyelesaian serta Dampak pada Pembayaran
  • 29. Claim Rejection Rate: Sebab penolakan yang dapat diperbaiki
  • 30. Health Service Contribution Margin: Pendapatan dan Biaya pada Unit yang Sama
  • 31. Health Service Contribution Margin: Pemisahan Biaya Variabel serta Biaya Tetap
  • 32. Health Service Contribution Margin: Volume Minimum untuk Menutup Biaya
  • 33. Health Service Contribution Margin: Sensitivitas Margin terhadap Harga dan Utilisasi
  • 34. Health Service Contribution Margin: Margin setelah biaya klinis
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Employer Health Contract dengan Data Health Subscription Revenue
  • 36. Quote Penting (Editorial): Fee-for-Service Revenue - Investasi Kesehatan Memerlukan Bukti Kelayakan, Tanggung Jawab Profesional, dan Tata Kelola Data
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Health Service Contribution Margin ketika Payer Reimbursement Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Fee-for-Service Revenue, Employer Health Contract, dan Health Service Contribution Margin
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Health Service Contribution Margin beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Kemenkes, BPOM, BPJS Kesehatan, dan Dokumen Layanan untuk Reimbursement & Payment Model

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang keuangan korporasi atau hukum bisnis.

Deskripsi

Investasi di kesehatan digital dengan memperhatikan regulasi Kemenkes, BPOM, dan data privacy.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

IPO & Rights Issue di BEI
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

IPO & Rights Issue di BEI

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Rights Issue & Private Placement
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Rights Issue & Private Placement

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
M&A Lintas Grup Konglomerat
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

M&A Lintas Grup Konglomerat

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000