Investment Banking › SLIDES • Foundation

Cross-Border Investment Indonesia-Singapura-Malaysia

ASEAN ACIA M&A Framework, Withholding Tax Comparison, and Regional IPO Listing

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai konsep teoritis dan praktis terbaik dalam transaksi investasi di Indonesia.
Mampu memitigasi risiko hukum, pajak, dan regulasi terkait deal approval.

Daftar Isi

BAB 01: ASEAN M&A Framework

40 pelajaran
  • 01. ASEAN M&A Framework
  • 02. Why: Dampak Cross-Border Acquisition Perimeter dan ASEAN Deal Closing Sequence pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Cross-Border Acquisition Perimeter; ASEAN Corporate Approval; ASEAN Competition Filing; ASEAN Investment Screening; Cross-Border Sale Agreement; ASEAN Deal Closing Sequence
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis ASEAN Corporate Approval, Menilai ASEAN Investment Screening, dan Menyimpulkan ASEAN Deal Closing Sequence
  • 05. Cross-Border Acquisition Perimeter: Para Pihak, Aset, dan Negara Terkait
  • 06. Cross-Border Acquisition Perimeter: Dasar Kelayakan serta Bentuk Perlindungan
  • 07. Cross-Border Acquisition Perimeter: Persyaratan Substansi dan Pengecualian
  • 08. Cross-Border Acquisition Perimeter: Dokumen Transaksi serta Risiko antar-Yurisdiksi
  • 09. Cross-Border Acquisition Perimeter: Identitas pembeli target lintas negara
  • 10. ASEAN Corporate Approval: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 11. ASEAN Corporate Approval: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 12. ASEAN Corporate Approval: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 13. ASEAN Corporate Approval: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 14. ASEAN Corporate Approval: Urutan persetujuan organ perusahaan
  • 15. ASEAN Competition Filing: Batas Grup Ekonomi dan Transaksi Terkait
  • 16. ASEAN Competition Filing: Pasar Produk serta Pasar Geografis
  • 17. ASEAN Competition Filing: Kriteria Penilaian Kewajiban Pemberitahuan
  • 18. ASEAN Competition Filing: Dokumen Analisis dan Koordinasi Pengajuan
  • 19. ASEAN Competition Filing: Transaksi yang wajib dinotifikasi
  • 20. ASEAN Investment Screening: Kriteria Kelayakan dan Batas Penggunaan
  • 21. ASEAN Investment Screening: Data yang Dibutuhkan untuk Seleksi
  • 22. ASEAN Investment Screening: Pengecualian serta Potensi Salah Klasifikasi
  • 23. ASEAN Investment Screening: Pencatatan Hasil dan Peninjauan Berkala
  • 24. ASEAN Investment Screening: Kegiatan dalam pengawasan investasi
  • 25. Cross-Border Sale Agreement: Hak serta Kewajiban Setiap Pihak
  • 26. Cross-Border Sale Agreement: Kondisi Pendahuluan dan Kewenangan Persetujuan
  • 27. Cross-Border Sale Agreement: Pemicu Wanprestasi serta Upaya Perbaikan
  • 28. Cross-Border Sale Agreement: Dokumen Pelaksanaan dan Penyelesaian Sengketa
  • 29. Cross-Border Sale Agreement: Hukum yang mengatur kontrak
  • 30. ASEAN Deal Closing Sequence: Urutan Kegiatan dan Ketergantungan Persetujuan
  • 31. ASEAN Deal Closing Sequence: Dokumen Prasyarat pada Setiap Tahap
  • 32. ASEAN Deal Closing Sequence: Penanggung Jawab serta Target Penyelesaian
  • 33. ASEAN Deal Closing Sequence: Dampak Keterlambatan dan Opsi Penyesuaian Jadwal
  • 34. ASEAN Deal Closing Sequence: Ketergantungan antar-penutupan transaksi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis ASEAN Competition Filing dengan Data ASEAN Corporate Approval
  • 36. Quote Penting (Editorial): Cross-Border Acquisition Perimeter - Struktur Lintas Negara Memerlukan Analisis Hak serta Kewajiban di Setiap Yurisdiksi
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan ASEAN Deal Closing Sequence ketika ASEAN Investment Screening Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Cross-Border Acquisition Perimeter, ASEAN Competition Filing, dan ASEAN Deal Closing Sequence
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan ASEAN Deal Closing Sequence beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Perjanjian Investasi, P3B, dan Regulator Negara Terkait untuk ASEAN M&A Framework

BAB 02: Indonesia-Singapore Investment Treaty

40 pelajaran
  • 01. Indonesia-Singapore Investment Treaty
  • 02. Why: Dampak Investment Treaty Coverage dan Treaty Eligibility Risk pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Investment Treaty Coverage; Protected Investor Status; Protected Investment; Treaty Substantive Protections; Treaty Dispute Resolution; Treaty Eligibility Risk
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Protected Investor Status, Menilai Treaty Substantive Protections, dan Menyimpulkan Treaty Eligibility Risk
  • 05. Investment Treaty Coverage: Pihak serta Penghasilan yang Dicakup
  • 06. Investment Treaty Coverage: Persyaratan Domisili dan Substansi Kegiatan
  • 07. Investment Treaty Coverage: Pengecualian serta Pembatasan Manfaat
  • 08. Investment Treaty Coverage: Dokumentasi Analisis dan Jalur Penyelesaian
  • 09. Investment Treaty Coverage: Perimeter perlindungan perjanjian
  • 10. Protected Investor Status: Para Pihak, Aset, dan Negara Terkait
  • 11. Protected Investor Status: Dasar Kelayakan serta Bentuk Perlindungan
  • 12. Protected Investor Status: Persyaratan Substansi dan Pengecualian
  • 13. Protected Investor Status: Dokumen Transaksi serta Risiko antar-Yurisdiksi
  • 14. Protected Investor Status: Kriteria investor yang tercakup
  • 15. Protected Investment: Para Pihak, Aset, dan Negara Terkait
  • 16. Protected Investment: Dasar Kelayakan serta Bentuk Perlindungan
  • 17. Protected Investment: Persyaratan Substansi dan Pengecualian
  • 18. Protected Investment: Dokumen Transaksi serta Risiko antar-Yurisdiksi
  • 19. Protected Investment: Jenis investasi yang dilindungi
  • 20. Treaty Substantive Protections: Pihak serta Penghasilan yang Dicakup
  • 21. Treaty Substantive Protections: Persyaratan Domisili dan Substansi Kegiatan
  • 22. Treaty Substantive Protections: Pengecualian serta Pembatasan Manfaat
  • 23. Treaty Substantive Protections: Dokumentasi Analisis dan Jalur Penyelesaian
  • 24. Treaty Substantive Protections: Batas kewajiban negara
  • 25. Treaty Dispute Resolution: Pihak serta Penghasilan yang Dicakup
  • 26. Treaty Dispute Resolution: Persyaratan Domisili dan Substansi Kegiatan
  • 27. Treaty Dispute Resolution: Pengecualian serta Pembatasan Manfaat
  • 28. Treaty Dispute Resolution: Dokumentasi Analisis dan Jalur Penyelesaian
  • 29. Treaty Dispute Resolution: Prasyarat penyelesaian sengketa
  • 30. Treaty Eligibility Risk: Pihak serta Penghasilan yang Dicakup
  • 31. Treaty Eligibility Risk: Persyaratan Domisili dan Substansi Kegiatan
  • 32. Treaty Eligibility Risk: Pengecualian serta Pembatasan Manfaat
  • 33. Treaty Eligibility Risk: Dokumentasi Analisis dan Jalur Penyelesaian
  • 34. Treaty Eligibility Risk: Substansi sebelum restrukturisasi kepemilikan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Protected Investment dengan Data Protected Investor Status
  • 36. Quote Penting (Editorial): Investment Treaty Coverage - Struktur Lintas Negara Memerlukan Analisis Hak serta Kewajiban di Setiap Yurisdiksi
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Treaty Eligibility Risk ketika Treaty Substantive Protections Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Investment Treaty Coverage, Protected Investment, dan Treaty Eligibility Risk
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Treaty Eligibility Risk beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Perjanjian Investasi, P3B, dan Regulator Negara Terkait untuk Indonesia-Singapore Investment Treaty

BAB 03: Tax Treaty Network (P3B)

40 pelajaran
  • 01. Tax Treaty Network (P3B)
  • 02. Why: Dampak Regional Tax Residence dan Regional Tax Leakage pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Regional Tax Residence; Treaty Network Mapping; Cross-Border Dividend Tax; Cross-Border Interest Tax; Treaty Substance Evidence; Regional Tax Leakage
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Treaty Network Mapping, Menilai Cross-Border Interest Tax, dan Menyimpulkan Regional Tax Leakage
  • 05. Regional Tax Residence: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 06. Regional Tax Residence: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 07. Regional Tax Residence: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 08. Regional Tax Residence: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 09. Regional Tax Residence: Entitas dengan domisili ganda
  • 10. Treaty Network Mapping: Pihak serta Penghasilan yang Dicakup
  • 11. Treaty Network Mapping: Persyaratan Domisili dan Substansi Kegiatan
  • 12. Treaty Network Mapping: Pengecualian serta Pembatasan Manfaat
  • 13. Treaty Network Mapping: Dokumentasi Analisis dan Jalur Penyelesaian
  • 14. Treaty Network Mapping: Perjanjian yang relevan per aliran
  • 15. Cross-Border Dividend Tax: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 16. Cross-Border Dividend Tax: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 17. Cross-Border Dividend Tax: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 18. Cross-Border Dividend Tax: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 19. Cross-Border Dividend Tax: Pungutan menurut penerima dividen
  • 20. Cross-Border Interest Tax: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 21. Cross-Border Interest Tax: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 22. Cross-Border Interest Tax: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 23. Cross-Border Interest Tax: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 24. Cross-Border Interest Tax: Penghasilan menurut instrumen utang
  • 25. Treaty Substance Evidence: Pihak serta Penghasilan yang Dicakup
  • 26. Treaty Substance Evidence: Persyaratan Domisili dan Substansi Kegiatan
  • 27. Treaty Substance Evidence: Pengecualian serta Pembatasan Manfaat
  • 28. Treaty Substance Evidence: Dokumentasi Analisis dan Jalur Penyelesaian
  • 29. Treaty Substance Evidence: Bukti penerima manfaat sebenarnya
  • 30. Regional Tax Leakage: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 31. Regional Tax Leakage: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 32. Regional Tax Leakage: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 33. Regional Tax Leakage: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 34. Regional Tax Leakage: Kebocoran pajak beberapa lapisan
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Cross-Border Dividend Tax dengan Data Treaty Network Mapping
  • 36. Quote Penting (Editorial): Regional Tax Residence - Struktur Lintas Negara Memerlukan Analisis Hak serta Kewajiban di Setiap Yurisdiksi
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Regional Tax Leakage ketika Cross-Border Interest Tax Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Regional Tax Residence, Cross-Border Dividend Tax, dan Regional Tax Leakage
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Regional Tax Leakage beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Perjanjian Investasi, P3B, dan Regulator Negara Terkait untuk Tax Treaty Network (P3B)

BAB 04: Perizinan Investasi Asing dan Persyaratan Bidang Usaha

40 pelajaran
  • 01. Perizinan Investasi Asing dan Persyaratan Bidang Usaha
  • 02. Why: Dampak Foreign Investment Business Classification dan Investment Compliance Evidence pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Foreign Investment Business Classification; Investment Licensing System; Sector Investment Conditions; Investment Activity Reporting; Foreign Investment Capital Plan; Investment Compliance Evidence
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Investment Licensing System, Menilai Investment Activity Reporting, dan Menyimpulkan Investment Compliance Evidence
  • 05. Foreign Investment Business Classification: Kegiatan Usaha Aktual dan Kode Klasifikasi
  • 06. Foreign Investment Business Classification: Identitas Pelaku Usaha serta Lokasi
  • 07. Foreign Investment Business Classification: Keterkaitan Klasifikasi dengan Perizinan
  • 08. Foreign Investment Business Classification: Pembaruan Data saat Kegiatan Berubah
  • 09. Foreign Investment Business Classification: Kesesuaian aktivitas dan klasifikasi
  • 10. Investment Licensing System: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 11. Investment Licensing System: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 12. Investment Licensing System: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 13. Investment Licensing System: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 14. Investment Licensing System: Pengajuan berdasarkan risiko kegiatan
  • 15. Sector Investment Conditions: Persyaratan Bidang Usaha dan Klasifikasi Kegiatan
  • 16. Sector Investment Conditions: Batas Kepemilikan serta Komitmen Investasi
  • 17. Sector Investment Conditions: Perizinan dan Bukti Pemenuhan
  • 18. Sector Investment Conditions: Perubahan Struktur serta Kewajiban Pelaporan
  • 19. Sector Investment Conditions: Syarat selain batas saham
  • 20. Investment Activity Reporting: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 21. Investment Activity Reporting: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 22. Investment Activity Reporting: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 23. Investment Activity Reporting: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 24. Investment Activity Reporting: Laporan kegiatan setelah operasi
  • 25. Foreign Investment Capital Plan: Sumber Data dan Alur antar-Komponen
  • 26. Foreign Investment Capital Plan: Spesifikasi Pertukaran serta Kontrol Akses
  • 27. Foreign Investment Capital Plan: Validasi, Rekonsiliasi, dan Penanganan Gangguan
  • 28. Foreign Investment Capital Plan: Pengujian Perubahan serta Pemulihan Layanan
  • 29. Foreign Investment Capital Plan: Komitmen dana serta sumber
  • 30. Investment Compliance Evidence: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 31. Investment Compliance Evidence: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 32. Investment Compliance Evidence: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 33. Investment Compliance Evidence: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 34. Investment Compliance Evidence: Bukti kepatuhan berkelanjutan investasi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Sector Investment Conditions dengan Data Investment Licensing System
  • 36. Quote Penting (Editorial): Foreign Investment Business Classification - Struktur Lintas Negara Memerlukan Analisis Hak serta Kewajiban di Setiap Yurisdiksi
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Investment Compliance Evidence ketika Investment Activity Reporting Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Foreign Investment Business Classification, Sector Investment Conditions, dan Investment Compliance Evidence
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Investment Compliance Evidence beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Perjanjian Investasi, P3B, dan Regulator Negara Terkait untuk Perizinan Investasi Asing dan Persyaratan Bidang Usaha

BAB 05: Foreign Ownership Restriction

40 pelajaran
  • 01. Foreign Ownership Restriction
  • 02. Why: Dampak Sector Foreign Ownership Limit dan Foreign Ownership Closing Condition pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Sector Foreign Ownership Limit; Direct and Indirect Foreign Ownership; Ownership Aggregation; Foreign Ownership Exceptions; Shareholder Structure Compliance; Foreign Ownership Closing Condition
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Direct and Indirect Foreign Ownership, Menilai Foreign Ownership Exceptions, dan Menyimpulkan Foreign Ownership Closing Condition
  • 05. Sector Foreign Ownership Limit: Struktur Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung
  • 06. Sector Foreign Ownership Limit: Hak Ekonomi serta Hak Suara
  • 07. Sector Foreign Ownership Limit: Pihak Pengendali dan Pemilik Manfaat Akhir
  • 08. Sector Foreign Ownership Limit: Penelusuran Perubahan Kepemilikan akibat Transaksi
  • 09. Sector Foreign Ownership Limit: Batas menurut kegiatan aktual
  • 10. Direct and Indirect Foreign Ownership: Struktur Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung
  • 11. Direct and Indirect Foreign Ownership: Hak Ekonomi serta Hak Suara
  • 12. Direct and Indirect Foreign Ownership: Pihak Pengendali dan Pemilik Manfaat Akhir
  • 13. Direct and Indirect Foreign Ownership: Penelusuran Perubahan Kepemilikan akibat Transaksi
  • 14. Direct and Indirect Foreign Ownership: Penelusuran pemilik melalui entitas
  • 15. Ownership Aggregation: Struktur Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung
  • 16. Ownership Aggregation: Hak Ekonomi serta Hak Suara
  • 17. Ownership Aggregation: Pihak Pengendali dan Pemilik Manfaat Akhir
  • 18. Ownership Aggregation: Penelusuran Perubahan Kepemilikan akibat Transaksi
  • 19. Ownership Aggregation: Metode agregasi kepemilikan terkait
  • 20. Foreign Ownership Exceptions: Struktur Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung
  • 21. Foreign Ownership Exceptions: Hak Ekonomi serta Hak Suara
  • 22. Foreign Ownership Exceptions: Pihak Pengendali dan Pemilik Manfaat Akhir
  • 23. Foreign Ownership Exceptions: Penelusuran Perubahan Kepemilikan akibat Transaksi
  • 24. Foreign Ownership Exceptions: Dasar pengecualian yang dipakai
  • 25. Shareholder Structure Compliance: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
  • 26. Shareholder Structure Compliance: Temuan serta Tingkat Materialitas
  • 27. Shareholder Structure Compliance: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
  • 28. Shareholder Structure Compliance: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
  • 29. Shareholder Structure Compliance: Perbedaan legal dan ekonomi
  • 30. Foreign Ownership Closing Condition: Struktur Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung
  • 31. Foreign Ownership Closing Condition: Hak Ekonomi serta Hak Suara
  • 32. Foreign Ownership Closing Condition: Pihak Pengendali dan Pemilik Manfaat Akhir
  • 33. Foreign Ownership Closing Condition: Penelusuran Perubahan Kepemilikan akibat Transaksi
  • 34. Foreign Ownership Closing Condition: Kebutuhan sebelum kepemilikan berubah
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Ownership Aggregation dengan Data Direct and Indirect Foreign Ownership
  • 36. Quote Penting (Editorial): Sector Foreign Ownership Limit - Struktur Lintas Negara Memerlukan Analisis Hak serta Kewajiban di Setiap Yurisdiksi
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Foreign Ownership Closing Condition ketika Foreign Ownership Exceptions Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Sector Foreign Ownership Limit, Ownership Aggregation, dan Foreign Ownership Closing Condition
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Foreign Ownership Closing Condition beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Perjanjian Investasi, P3B, dan Regulator Negara Terkait untuk Foreign Ownership Restriction

BAB 06: Repatriation & Dividend Flow

40 pelajaran
  • 01. Repatriation & Dividend Flow
  • 02. Why: Dampak Distributable Profit dan Dividend Cash Flow pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Distributable Profit; Dividend Approval; Dividend Withholding Tax; Cross-Border Dividend Transfer; Repatriation Documentation; Dividend Cash Flow
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Dividend Approval, Menilai Cross-Border Dividend Transfer, dan Menyimpulkan Dividend Cash Flow
  • 05. Distributable Profit: Laba, Cadangan, dan Ketersediaan Kas
  • 06. Distributable Profit: Kewenangan Penetapan Pembagian
  • 07. Distributable Profit: Hak Penerima serta Pungutan yang Relevan
  • 08. Distributable Profit: Bukti Penyaluran dan Rekonsiliasi Saldo
  • 09. Distributable Profit: Laba ditahan yang tersedia
  • 10. Dividend Approval: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 11. Dividend Approval: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 12. Dividend Approval: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 13. Dividend Approval: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 14. Dividend Approval: Kewenangan mengesahkan distribusi
  • 15. Dividend Withholding Tax: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 16. Dividend Withholding Tax: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 17. Dividend Withholding Tax: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 18. Dividend Withholding Tax: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 19. Dividend Withholding Tax: Potongan sebelum dana diterima
  • 20. Cross-Border Dividend Transfer: Laba, Cadangan, dan Ketersediaan Kas
  • 21. Cross-Border Dividend Transfer: Kewenangan Penetapan Pembagian
  • 22. Cross-Border Dividend Transfer: Hak Penerima serta Pungutan yang Relevan
  • 23. Cross-Border Dividend Transfer: Bukti Penyaluran dan Rekonsiliasi Saldo
  • 24. Cross-Border Dividend Transfer: Dokumen bank untuk pengiriman
  • 25. Repatriation Documentation: Daftar Informasi serta Sumber Primer
  • 26. Repatriation Documentation: Kelengkapan, Konsistensi, dan Tanggal Data
  • 27. Repatriation Documentation: Penanggung Jawab Penyiapan serta Penelaahan
  • 28. Repatriation Documentation: Jejak Revisi dan Penyimpanan Bukti Persetujuan
  • 29. Repatriation Documentation: Bukti sumber serta tujuan
  • 30. Dividend Cash Flow: Komponen Penerimaan serta Pengeluaran
  • 31. Dividend Cash Flow: Jadwal Kebutuhan Dana dan Asumsi Dasar
  • 32. Dividend Cash Flow: Sumber Pendanaan serta Cadangan Likuiditas
  • 33. Dividend Cash Flow: Rekonsiliasi Proyeksi dengan Realisasi
  • 34. Dividend Cash Flow: Kas bersih pada penerima
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Dividend Withholding Tax dengan Data Dividend Approval
  • 36. Quote Penting (Editorial): Distributable Profit - Struktur Lintas Negara Memerlukan Analisis Hak serta Kewajiban di Setiap Yurisdiksi
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Dividend Cash Flow ketika Cross-Border Dividend Transfer Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Distributable Profit, Dividend Withholding Tax, dan Dividend Cash Flow
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Dividend Cash Flow beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Perjanjian Investasi, P3B, dan Regulator Negara Terkait untuk Repatriation & Dividend Flow

BAB 07: Currency Hedging & FX Risk

40 pelajaran
  • 01. Currency Hedging & FX Risk
  • 02. Why: Dampak Transaction Currency Exposure dan FX Hedge Effectiveness pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Transaction Currency Exposure; FX Forward; FX Swap; Currency Option; Natural Hedge; FX Hedge Effectiveness
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis FX Forward, Menilai Currency Option, dan Menyimpulkan FX Hedge Effectiveness
  • 05. Transaction Currency Exposure: Sumber Risiko dan Pemicu Kejadian
  • 06. Transaction Currency Exposure: Pihak yang Menanggung Dampak Keuangan
  • 07. Transaction Currency Exposure: Pengukuran Besaran serta Ketidakpastian
  • 08. Transaction Currency Exposure: Alokasi Kontraktual dan Rencana Pengendalian
  • 09. Transaction Currency Exposure: Mata uang arus kas kontrak
  • 10. FX Forward: Arus Kas serta Eksposur Mata Uang
  • 11. FX Forward: Instrumen, Tenor, dan Nilai Nosional
  • 12. FX Forward: Biaya Lindung Nilai serta Risiko Lawan Transaksi
  • 13. FX Forward: Pencocokan Penyelesaian dengan Kebutuhan Kas
  • 14. FX Forward: Periode serta nominal forward
  • 15. FX Swap: Arus Kas serta Eksposur Mata Uang
  • 16. FX Swap: Instrumen, Tenor, dan Nilai Nosional
  • 17. FX Swap: Biaya Lindung Nilai serta Risiko Lawan Transaksi
  • 18. FX Swap: Pencocokan Penyelesaian dengan Kebutuhan Kas
  • 19. FX Swap: Pertukaran mata uang dan bunga
  • 20. Currency Option: Arus Kas serta Eksposur Mata Uang
  • 21. Currency Option: Instrumen, Tenor, dan Nilai Nosional
  • 22. Currency Option: Biaya Lindung Nilai serta Risiko Lawan Transaksi
  • 23. Currency Option: Pencocokan Penyelesaian dengan Kebutuhan Kas
  • 24. Currency Option: Premi dan hak tanpa kewajiban
  • 25. Natural Hedge: Arus Kas serta Eksposur Mata Uang
  • 26. Natural Hedge: Instrumen, Tenor, dan Nilai Nosional
  • 27. Natural Hedge: Biaya Lindung Nilai serta Risiko Lawan Transaksi
  • 28. Natural Hedge: Pencocokan Penyelesaian dengan Kebutuhan Kas
  • 29. Natural Hedge: Pencocokan pemasukan pengeluaran valuta
  • 30. FX Hedge Effectiveness: Arus Kas serta Eksposur Mata Uang
  • 31. FX Hedge Effectiveness: Instrumen, Tenor, dan Nilai Nosional
  • 32. FX Hedge Effectiveness: Biaya Lindung Nilai serta Risiko Lawan Transaksi
  • 33. FX Hedge Effectiveness: Pencocokan Penyelesaian dengan Kebutuhan Kas
  • 34. FX Hedge Effectiveness: Risiko yang tidak tertutup
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis FX Swap dengan Data FX Forward
  • 36. Quote Penting (Editorial): Transaction Currency Exposure - Struktur Lintas Negara Memerlukan Analisis Hak serta Kewajiban di Setiap Yurisdiksi
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan FX Hedge Effectiveness ketika Currency Option Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Transaction Currency Exposure, FX Swap, dan FX Hedge Effectiveness
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan FX Hedge Effectiveness beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Perjanjian Investasi, P3B, dan Regulator Negara Terkait untuk Currency Hedging & FX Risk

BAB 08: Regional Due Diligence

40 pelajaran
  • 01. Regional Due Diligence
  • 02. Why: Dampak Regional Corporate Due Diligence dan Regional Due Diligence Findings pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Regional Corporate Due Diligence; Regional Tax Due Diligence; Regional Employment Review; Regional License Review; Cross-Border Data Transfer; Regional Due Diligence Findings
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Regional Tax Due Diligence, Menilai Regional License Review, dan Menyimpulkan Regional Due Diligence Findings
  • 05. Regional Corporate Due Diligence: Sumber Data dan Batas Pemeriksaan
  • 06. Regional Corporate Due Diligence: Pencocokan Pernyataan dengan Bukti Independen
  • 07. Regional Corporate Due Diligence: Kesenjangan Informasi serta Temuan Material
  • 08. Regional Corporate Due Diligence: Dampak Temuan pada Harga dan Syarat Transaksi
  • 09. Regional Corporate Due Diligence: Perbedaan dokumen korporasi negara
  • 10. Regional Tax Due Diligence: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 11. Regional Tax Due Diligence: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 12. Regional Tax Due Diligence: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 13. Regional Tax Due Diligence: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 14. Regional Tax Due Diligence: Pembatasan data pajak target
  • 15. Regional Employment Review: Kriteria Pengujian dan Bukti Pelaksanaan
  • 16. Regional Employment Review: Temuan serta Tingkat Materialitas
  • 17. Regional Employment Review: Penanggung Jawab dan Batas Waktu Perbaikan
  • 18. Regional Employment Review: Verifikasi Penyelesaian serta Risiko yang Masih Tersisa
  • 19. Regional Employment Review: Hak pekerja setelah transaksi
  • 20. Regional License Review: Objek Kegiatan serta Kewenangan Penerbit
  • 21. Regional License Review: Persyaratan dan Bukti yang Diperlukan
  • 22. Regional License Review: Tahap Pemeriksaan serta Kondisi Pemenuhan
  • 23. Regional License Review: Masa Berlaku, Perubahan, dan Kewajiban Lanjutan
  • 24. Regional License Review: Izin yang mengikuti entitas
  • 25. Cross-Border Data Transfer: Jenis Data dan Dasar Pemrosesan
  • 26. Cross-Border Data Transfer: Hak Pengguna serta Batas Penggunaan
  • 27. Cross-Border Data Transfer: Pengamanan Penyimpanan dan Pertukaran
  • 28. Cross-Border Data Transfer: Retensi, Penghapusan, serta Respons Insiden
  • 29. Cross-Border Data Transfer: Kewajiban pengiriman data negara
  • 30. Regional Due Diligence Findings: Sumber Data dan Batas Pemeriksaan
  • 31. Regional Due Diligence Findings: Pencocokan Pernyataan dengan Bukti Independen
  • 32. Regional Due Diligence Findings: Kesenjangan Informasi serta Temuan Material
  • 33. Regional Due Diligence Findings: Dampak Temuan pada Harga dan Syarat Transaksi
  • 34. Regional Due Diligence Findings: Prioritas temuan beberapa yurisdiksi
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Regional Employment Review dengan Data Regional Tax Due Diligence
  • 36. Quote Penting (Editorial): Regional Corporate Due Diligence - Struktur Lintas Negara Memerlukan Analisis Hak serta Kewajiban di Setiap Yurisdiksi
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Regional Due Diligence Findings ketika Regional License Review Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Regional Corporate Due Diligence, Regional Employment Review, dan Regional Due Diligence Findings
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Regional Due Diligence Findings beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Perjanjian Investasi, P3B, dan Regulator Negara Terkait untuk Regional Due Diligence

BAB 09: ASEAN PE/VC Fund Structure

40 pelajaran
  • 01. ASEAN PE/VC Fund Structure
  • 02. Why: Dampak Regional Fund Domicile dan Regional Fund Tax Substance pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Regional Fund Domicile; Fund Legal Vehicle; Limited Partner Commitment; Fund Capital Call; Fund Carried Interest; Regional Fund Tax Substance
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Fund Legal Vehicle, Menilai Fund Capital Call, dan Menyimpulkan Regional Fund Tax Substance
  • 05. Regional Fund Domicile: Tujuan Investasi serta Batas Mandat
  • 06. Regional Fund Domicile: Pilihan Aset dan Kebutuhan Likuiditas
  • 07. Regional Fund Domicile: Biaya, Imbal Hasil, dan Pembagian Hasil
  • 08. Regional Fund Domicile: Konsentrasi Risiko serta Penyeimbangan Portofolio
  • 09. Regional Fund Domicile: Hubungan domisili dengan investor
  • 10. Fund Legal Vehicle: Tujuan Investasi serta Batas Mandat
  • 11. Fund Legal Vehicle: Pilihan Aset dan Kebutuhan Likuiditas
  • 12. Fund Legal Vehicle: Biaya, Imbal Hasil, dan Pembagian Hasil
  • 13. Fund Legal Vehicle: Konsentrasi Risiko serta Penyeimbangan Portofolio
  • 14. Fund Legal Vehicle: Perbedaan partnership dan badan
  • 15. Limited Partner Commitment: Tujuan Investasi serta Batas Mandat
  • 16. Limited Partner Commitment: Pilihan Aset dan Kebutuhan Likuiditas
  • 17. Limited Partner Commitment: Biaya, Imbal Hasil, dan Pembagian Hasil
  • 18. Limited Partner Commitment: Konsentrasi Risiko serta Penyeimbangan Portofolio
  • 19. Limited Partner Commitment: Komitmen versus setoran investor
  • 20. Fund Capital Call: Sumber Data dan Alur antar-Komponen
  • 21. Fund Capital Call: Spesifikasi Pertukaran serta Kontrol Akses
  • 22. Fund Capital Call: Validasi, Rekonsiliasi, dan Penanganan Gangguan
  • 23. Fund Capital Call: Pengujian Perubahan serta Pemulihan Layanan
  • 24. Fund Capital Call: Tahapan permintaan dana
  • 25. Fund Carried Interest: Tujuan Investasi serta Batas Mandat
  • 26. Fund Carried Interest: Pilihan Aset dan Kebutuhan Likuiditas
  • 27. Fund Carried Interest: Biaya, Imbal Hasil, dan Pembagian Hasil
  • 28. Fund Carried Interest: Konsentrasi Risiko serta Penyeimbangan Portofolio
  • 29. Fund Carried Interest: Pembagian setelah hurdle terpenuhi
  • 30. Regional Fund Tax Substance: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 31. Regional Fund Tax Substance: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 32. Regional Fund Tax Substance: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 33. Regional Fund Tax Substance: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 34. Regional Fund Tax Substance: Fungsi pengelolaan yang nyata
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Limited Partner Commitment dengan Data Fund Legal Vehicle
  • 36. Quote Penting (Editorial): Regional Fund Domicile - Struktur Lintas Negara Memerlukan Analisis Hak serta Kewajiban di Setiap Yurisdiksi
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Regional Fund Tax Substance ketika Fund Capital Call Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Regional Fund Domicile, Limited Partner Commitment, dan Regional Fund Tax Substance
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Regional Fund Tax Substance beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Perjanjian Investasi, P3B, dan Regulator Negara Terkait untuk ASEAN PE/VC Fund Structure

BAB 10: Exit via Regional IPO or Trade Sale

40 pelajaran
  • 01. Exit via Regional IPO or Trade Sale
  • 02. Why: Dampak Regional Listing Eligibility dan Regional Exit Proceeds pada Keputusan Investasi
  • 03. Outline: Regional Listing Eligibility; Regional IPO Investor Base; Cross-Border Trade Buyer; Exit Currency Exposure; Regional Exit Tax; Regional Exit Proceeds
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Regional IPO Investor Base, Menilai Exit Currency Exposure, dan Menyimpulkan Regional Exit Proceeds
  • 05. Regional Listing Eligibility: Kelayakan Emiten dan Struktur Kepemilikan
  • 06. Regional Listing Eligibility: Kesiapan Laporan Keuangan serta Tata Kelola
  • 07. Regional Listing Eligibility: Kelengkapan Dokumen untuk Penawaran dan Pencatatan
  • 08. Regional Listing Eligibility: Kesenjangan Kesiapan serta Rencana Pemenuhannya
  • 09. Regional Listing Eligibility: Pasar yang sesuai skala
  • 10. Regional IPO Investor Base: Mandat Kelembagaan dan Pihak Berwenang
  • 11. Regional IPO Investor Base: Tujuan Kebijakan serta Kriteria Penilaian
  • 12. Regional IPO Investor Base: Bukti Permohonan dan Proses Koordinasi
  • 13. Regional IPO Investor Base: Perubahan Kebijakan serta Kewajiban Transparansi
  • 14. Regional IPO Investor Base: Kebutuhan investor regional
  • 15. Cross-Border Trade Buyer: Profil Pembeli dan Tujuan Akuisisi
  • 16. Cross-Border Trade Buyer: Pendanaan Pembeli serta Persyaratan Negara Asal
  • 17. Cross-Border Trade Buyer: Persetujuan Transaksi antar-Yurisdiksi
  • 18. Cross-Border Trade Buyer: Penyelesaian Pembayaran serta Alih Kepemilikan
  • 19. Cross-Border Trade Buyer: Kapasitas pembeli di negara
  • 20. Exit Currency Exposure: Pilihan Pembeli atau Pasar Tujuan
  • 21. Exit Currency Exposure: Prasyarat Transaksi dan Batas Likuiditas
  • 22. Exit Currency Exposure: Dampak Struktur terhadap Nilai yang Diterima
  • 23. Exit Currency Exposure: Perbandingan Hasil Bersih serta Risiko Eksekusi
  • 24. Exit Currency Exposure: Mata uang harga serta biaya
  • 25. Regional Exit Tax: Subjek, Objek, dan Yurisdiksi yang Relevan
  • 26. Regional Exit Tax: Dasar Pengenaan serta Bukti Transaksi
  • 27. Regional Exit Tax: Pengecualian atau Fasilitas yang Perlu Diuji
  • 28. Regional Exit Tax: Kewajiban Pembayaran, Pelaporan, dan Rekonsiliasi
  • 29. Regional Exit Tax: Pungutan berdasarkan rute exit
  • 30. Regional Exit Proceeds: Penerimaan Bruto serta Komponen Pengurang
  • 31. Regional Exit Proceeds: Biaya Transaksi dan Kewajiban yang Diselesaikan
  • 32. Regional Exit Proceeds: Pembagian Hasil kepada Para Pemilik Klaim
  • 33. Regional Exit Proceeds: Rekonsiliasi Nilai Transaksi dengan Kas Bersih
  • 34. Regional Exit Proceeds: Nilai akhir di investor
  • 35. Worked Example Hipotetis: Analisis Cross-Border Trade Buyer dengan Data Regional IPO Investor Base
  • 36. Quote Penting (Editorial): Regional Listing Eligibility - Struktur Lintas Negara Memerlukan Analisis Hak serta Kewajiban di Setiap Yurisdiksi
  • 37. Case Study Hipotetis: Keputusan Regional Exit Proceeds ketika Exit Currency Exposure Belum Memenuhi Kriteria
  • 38. Key Takeaways: Keterkaitan Regional Listing Eligibility, Cross-Border Trade Buyer, dan Regional Exit Proceeds
  • 39. Closing: Susun Catatan Keputusan Regional Exit Proceeds beserta Bukti dan Asumsinya
  • 40. References: Perjanjian Investasi, P3B, dan Regulator Negara Terkait untuk Exit via Regional IPO or Trade Sale

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang keuangan korporasi atau hukum bisnis.

Deskripsi

Transaksi investasi lintas batas di koridor ASEAN yang paling aktif bagi Indonesia.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

IPO & Rights Issue di BEI
-66%
SLIDES Terlaris Expertise

IPO & Rights Issue di BEI

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Rights Issue & Private Placement
-66%
SLIDES Terlaris Essential

Rights Issue & Private Placement

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
M&A Lintas Grup Konglomerat
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

M&A Lintas Grup Konglomerat

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000