Think Tank › SLIDES • Essential

Legislative & Regulatory Affairs

Regulatory Impact Assessment (RIA), Legislative Drafting, and Red Tape Reductions

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp50.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai metodologi riset kebijakan tingkat lanjut dan strategic foresight.
Mampu memformulasikan analisis dan advokasi kebijakan publik secara komprehensif.

Daftar Isi

BAB 01: Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies

40 pelajaran
  • 01. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies
  • 02. Why: RIA Hanya Menghitung Biaya Opsi yang Sudah Dipilih
  • 03. Outline: Regulatory Impact Assessment; Rumusan Masalah Kebijakan; Penilaian Alternatif Kebijakan; Analisis Biaya dan Manfaat; Dampak Distribusional; Monitoring dan Evaluasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Regulatory Impact Assessment; Perbandingan Penilaian Alternatif Kebijakan; Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
  • 05. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Definisi Masalah serta Baseline
  • 06. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Alternatif Regulasi dan Nonregulasi
  • 07. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Analisis Biaya serta Manfaat
  • 08. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Dampak pada Kelompok Berbeda
  • 09. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Monitoring setelah Aturan Diterapkan
  • 10. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Gejala dan Penyebab Masalah
  • 11. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Populasi serta Wilayah Analisis
  • 12. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Baseline tanpa Intervensi
  • 13. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Tujuan yang Dapat Diuji
  • 14. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Batas Kewenangan Intervensi
  • 15. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Opsi Status Quo
  • 16. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Instrumen Regulasi dan Nonregulasi
  • 17. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Kriteria Efektivitas serta Kelayakan
  • 18. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Trade-Off Antar Tujuan
  • 19. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Alasan Memilih atau Menolak Opsi
  • 20. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Biaya Langsung serta Opportunity Cost
  • 21. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Manfaat yang Dapat Dimonetisasi
  • 22. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Discounting dan Horizon Analisis
  • 23. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Dampak yang Tidak Dimonetisasi
  • 24. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Sensitivity Analysis atas Asumsi
  • 25. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Kelompok Penerima Manfaat
  • 26. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Kelompok Penanggung Biaya
  • 27. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Perbedaan Dampak Antar Wilayah
  • 28. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Efek Jangka Pendek dan Panjang
  • 29. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Pilihan Kompensasi serta Transisi
  • 30. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Theory of Change Program
  • 31. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Indikator Input hingga Outcome
  • 32. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Baseline serta Sumber Data
  • 33. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Rancangan Evaluasi Dampak
  • 34. Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies: Penggunaan Temuan untuk Koreksi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Baseline tanpa Intervensi (Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Pilihan Aturan Memerlukan Perbandingan Alternatif serta Dampaknya (Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies)
  • 37. Case Study (Hipotetis): RIA Hanya Menghitung Biaya Opsi yang Sudah Dipilih
  • 38. Key Takeaways: Regulatory Impact Assessment; Penilaian Alternatif Kebijakan; Monitoring dan Evaluasi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas RIA Hanya Menghitung Biaya Opsi yang Sudah Dipilih
  • 40. References: OECD Regulatory Impact Assessment; teks peraturan; dokumen konsultasi (Regulatory Impact Assessment (RIA) Methodologies)

BAB 02: Legislative Drafting & Statutory Interpretation

40 pelajaran
  • 01. Legislative Drafting & Statutory Interpretation
  • 02. Why: Definisi Antar Pasal Menimbulkan Kewajiban yang Bertentangan
  • 03. Outline: Penyusunan Peraturan; Pemetaan Kerangka Hukum; Hukum Administrasi; Ratifikasi dan Harmonisasi; Konsultasi Publik; Desain Penegakan Aturan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Penyusunan Peraturan; Perbandingan Hukum Administrasi; Evaluasi Desain Penegakan Aturan
  • 05. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Tujuan Norma serta Ruang Lingkup
  • 06. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Definisi Operasional
  • 07. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Hak, Kewajiban, dan Larangan
  • 08. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Konsistensi Antar Pasal
  • 09. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Penafsiran serta Ketentuan Peralihan
  • 10. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Kewenangan serta Hierarki Aturan
  • 11. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Hak dan Kewajiban Pihak Terkait
  • 12. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Tanggal Efektif serta Peralihan
  • 13. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Konflik AntarInstrumen
  • 14. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Forum Peninjauan Keputusan
  • 15. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Dasar Kewenangan Keputusan
  • 16. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Delegasi serta Mandat
  • 17. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Hak Didengar
  • 18. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Alasan Keputusan
  • 19. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Upaya Administratif dan Pengadilan
  • 20. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Kewenangan Penandatanganan
  • 21. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Proses Persetujuan Domestik
  • 22. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Entry into Force
  • 23. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Penyesuaian Aturan Nasional
  • 24. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Monitoring Kewajiban Perjanjian
  • 25. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Pihak Terdampak yang Dilibatkan
  • 26. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Informasi sebelum Konsultasi
  • 27. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Kanal Masukan yang Aksesibel
  • 28. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Penilaian dan Respons atas Masukan
  • 29. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Jejak Perubahan Usulan
  • 30. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Risiko Ketidakpatuhan
  • 31. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Informasi serta Inspeksi
  • 32. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Respons Bertingkat
  • 33. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Proporsionalitas Sanksi
  • 34. Legislative Drafting & Statutory Interpretation: Evaluasi Kepatuhan
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Tanggal Efektif serta Peralihan (Legislative Drafting & Statutory Interpretation)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Pilihan Aturan Memerlukan Perbandingan Alternatif serta Dampaknya (Legislative Drafting & Statutory Interpretation)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Definisi Antar Pasal Menimbulkan Kewajiban yang Bertentangan
  • 38. Key Takeaways: Penyusunan Peraturan; Hukum Administrasi; Desain Penegakan Aturan
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Definisi Antar Pasal Menimbulkan Kewajiban yang Bertentangan
  • 40. References: OECD Regulatory Impact Assessment; teks peraturan; dokumen konsultasi (Legislative Drafting & Statutory Interpretation)

BAB 03: Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms

40 pelajaran
  • 01. Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms
  • 02. Why: Aturan Berakhir sebelum Review Efektivitas Selesai
  • 03. Outline: Review Regulasi; Regulatory Impact Assessment; Analisis Biaya dan Manfaat; Desain Penegakan Aturan; Konsultasi Publik; Monitoring dan Evaluasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Review Regulasi; Perbandingan Analisis Biaya dan Manfaat; Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
  • 05. Review Regulasi: Pemicu Sunset dan Review
  • 06. Review Regulasi: Indikator Efektivitas
  • 07. Review Regulasi: Beban Kepatuhan Aktual
  • 08. Review Regulasi: Pilihan Mempertahankan atau Mengubah
  • 09. Review Regulasi: Prosedur Pengakhiran Aturan
  • 10. Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms: Definisi Masalah serta Baseline
  • 11. Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms: Alternatif Regulasi dan Nonregulasi
  • 12. Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms: Analisis Biaya serta Manfaat
  • 13. Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms: Dampak pada Kelompok Berbeda
  • 14. Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms: Monitoring setelah Aturan Diterapkan
  • 15. Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms: Biaya Langsung serta Opportunity Cost
  • 16. Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms: Manfaat yang Dapat Dimonetisasi
  • 17. Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms: Discounting dan Horizon Analisis
  • 18. Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms: Dampak yang Tidak Dimonetisasi
  • 19. Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms: Sensitivity Analysis atas Asumsi
  • 20. Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms: Risiko Ketidakpatuhan
  • 21. Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms: Informasi serta Inspeksi
  • 22. Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms: Respons Bertingkat
  • 23. Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms: Proporsionalitas Sanksi
  • 24. Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms: Evaluasi Kepatuhan
  • 25. Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms: Pihak Terdampak yang Dilibatkan
  • 26. Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms: Informasi sebelum Konsultasi
  • 27. Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms: Kanal Masukan yang Aksesibel
  • 28. Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms: Penilaian dan Respons atas Masukan
  • 29. Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms: Jejak Perubahan Usulan
  • 30. Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms: Theory of Change Program
  • 31. Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms: Indikator Input hingga Outcome
  • 32. Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms: Baseline serta Sumber Data
  • 33. Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms: Rancangan Evaluasi Dampak
  • 34. Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms: Penggunaan Temuan untuk Koreksi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Biaya serta Manfaat
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Pilihan Aturan Memerlukan Perbandingan Alternatif serta Dampaknya (Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Aturan Berakhir sebelum Review Efektivitas Selesai
  • 38. Key Takeaways: Review Regulasi; Analisis Biaya dan Manfaat; Monitoring dan Evaluasi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Aturan Berakhir sebelum Review Efektivitas Selesai
  • 40. References: OECD Regulatory Impact Assessment; teks peraturan; dokumen konsultasi (Sunset Clauses & Regulatory Review Mechanisms)

BAB 04: Public Consultation & Participatory Rulemaking

40 pelajaran
  • 01. Public Consultation & Participatory Rulemaking
  • 02. Why: Masukan Publik Dikumpulkan tanpa Respons yang Dapat Ditelusuri
  • 03. Outline: Konsultasi Publik; Pemetaan Pemangku Kepentingan; Dampak Distribusional; Kebijakan Aksesibilitas; Penyusunan Peraturan; Monitoring dan Evaluasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Konsultasi Publik; Perbandingan Dampak Distribusional; Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
  • 05. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Pihak Terdampak yang Dilibatkan
  • 06. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Informasi sebelum Konsultasi
  • 07. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Kanal Masukan yang Aksesibel
  • 08. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Penilaian dan Respons atas Masukan
  • 09. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Jejak Perubahan Usulan
  • 10. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Mandat serta Kepentingan Aktor
  • 11. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Pengaruh dalam Pengambilan Keputusan
  • 12. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Konflik Tujuan Antar Lembaga
  • 13. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Kanal Pelibatan dan Umpan Balik
  • 14. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Pembagian Peran serta Akuntabilitas
  • 15. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Kelompok Penerima Manfaat
  • 16. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Kelompok Penanggung Biaya
  • 17. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Perbedaan Dampak Antar Wilayah
  • 18. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Efek Jangka Pendek dan Panjang
  • 19. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Pilihan Kompensasi serta Transisi
  • 20. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Hambatan Fisik dan Digital
  • 21. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Desain Layanan Inklusif
  • 22. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Penyesuaian yang Diperlukan
  • 23. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Pelibatan Pengguna
  • 24. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Pengawasan Akses serta Pengaduan
  • 25. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Tujuan Norma serta Ruang Lingkup
  • 26. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Definisi Operasional
  • 27. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Hak, Kewajiban, dan Larangan
  • 28. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Konsistensi Antar Pasal
  • 29. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Penafsiran serta Ketentuan Peralihan
  • 30. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Theory of Change Program
  • 31. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Indikator Input hingga Outcome
  • 32. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Baseline serta Sumber Data
  • 33. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Rancangan Evaluasi Dampak
  • 34. Public Consultation & Participatory Rulemaking: Penggunaan Temuan untuk Koreksi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Konflik Tujuan Antar Lembaga (Public Consultation & Participatory Rulemaking)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Pilihan Aturan Memerlukan Perbandingan Alternatif serta Dampaknya (Public Consultation & Participatory Rulemaking)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Masukan Publik Dikumpulkan tanpa Respons yang Dapat Ditelusuri
  • 38. Key Takeaways: Konsultasi Publik; Dampak Distribusional; Monitoring dan Evaluasi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Masukan Publik Dikumpulkan tanpa Respons yang Dapat Ditelusuri
  • 40. References: OECD Regulatory Impact Assessment; teks peraturan; dokumen konsultasi (Public Consultation & Participatory Rulemaking)

BAB 05: Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks

40 pelajaran
  • 01. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks
  • 02. Why: Sandbox Berlanjut tanpa Batas Durasi serta Evaluasi
  • 03. Outline: Regulatory Sandbox; Governance Sistem AI; Regulasi Sektoral; Konsumen Keuangan Digital; Analisis Risiko Kebijakan; Monitoring dan Evaluasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Regulatory Sandbox; Perbandingan Regulasi Sektoral; Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
  • 05. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Tujuan serta Batas Uji Coba
  • 06. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Kriteria Peserta dan Kelayakan
  • 07. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Safeguard Pengguna selama Uji
  • 08. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Metrik Keberhasilan Eksperimen
  • 09. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Exit atau Perluasan setelah Evaluasi
  • 10. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Peran Pengembang serta Pengguna
  • 11. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Klasifikasi Risiko menurut Penggunaan
  • 12. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Validasi dan Dokumentasi Sistem
  • 13. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Human Oversight
  • 14. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Monitoring setelah Implementasi
  • 15. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Struktur Pasar serta Bottleneck
  • 16. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Kewajiban Akses
  • 17. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Tarif dan Kualitas Layanan
  • 18. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Mandat Regulator
  • 19. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Koordinasi dengan Otoritas Persaingan
  • 20. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Informasi Produk sebelum Transaksi
  • 21. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Biaya dan Risiko
  • 22. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Penanganan Fraud
  • 23. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Pengaduan serta Ganti Rugi
  • 24. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Pengawasan Perilaku Penyedia
  • 25. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Sumber Bahaya dan Eksposur
  • 26. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Probabilitas serta Besaran Dampak
  • 27. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Ketidakpastian Penilaian
  • 28. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Mitigasi dan Risiko Residual
  • 29. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Pemicu Review serta Eskalasi
  • 30. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Theory of Change Program
  • 31. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Indikator Input hingga Outcome
  • 32. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Baseline serta Sumber Data
  • 33. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Rancangan Evaluasi Dampak
  • 34. Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks: Penggunaan Temuan untuk Koreksi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Validasi dan Dokumentasi Sistem (Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Pilihan Aturan Memerlukan Perbandingan Alternatif serta Dampaknya (Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Sandbox Berlanjut tanpa Batas Durasi serta Evaluasi
  • 38. Key Takeaways: Regulatory Sandbox; Regulasi Sektoral; Monitoring dan Evaluasi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Sandbox Berlanjut tanpa Batas Durasi serta Evaluasi
  • 40. References: OECD Regulatory Impact Assessment; teks peraturan; dokumen konsultasi (Regulatory Sandbox & Innovation-Friendly Frameworks)

BAB 06: Administrative Law & Delegated Legislation Oversight

40 pelajaran
  • 01. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight
  • 02. Why: Aturan Turunan Melampaui Mandat Pemberi Delegasi
  • 03. Outline: Hukum Administrasi; Pemetaan Kerangka Hukum; Penyusunan Peraturan; Administrasi dan Independensi Peradilan; Desain Penegakan Aturan; Konsultasi Publik
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Hukum Administrasi; Perbandingan Penyusunan Peraturan; Evaluasi Konsultasi Publik
  • 05. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Dasar Kewenangan Keputusan
  • 06. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Delegasi serta Mandat
  • 07. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Hak Didengar
  • 08. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Alasan Keputusan
  • 09. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Upaya Administratif dan Pengadilan
  • 10. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Kewenangan serta Hierarki Aturan
  • 11. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Hak dan Kewajiban Pihak Terkait
  • 12. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Tanggal Efektif serta Peralihan
  • 13. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Konflik AntarInstrumen
  • 14. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Forum Peninjauan Keputusan
  • 15. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Tujuan Norma serta Ruang Lingkup
  • 16. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Definisi Operasional
  • 17. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Hak, Kewajiban, dan Larangan
  • 18. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Konsistensi Antar Pasal
  • 19. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Penafsiran serta Ketentuan Peralihan
  • 20. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Pengangkatan serta Penugasan Hakim
  • 21. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Manajemen Perkara
  • 22. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Beban Kerja dan Akses
  • 23. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Transparansi Putusan
  • 24. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Akuntabilitas tanpa Intervensi Putusan
  • 25. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Risiko Ketidakpatuhan
  • 26. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Informasi serta Inspeksi
  • 27. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Respons Bertingkat
  • 28. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Proporsionalitas Sanksi
  • 29. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Evaluasi Kepatuhan
  • 30. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Pihak Terdampak yang Dilibatkan
  • 31. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Informasi sebelum Konsultasi
  • 32. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Kanal Masukan yang Aksesibel
  • 33. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Penilaian dan Respons atas Masukan
  • 34. Administrative Law & Delegated Legislation Oversight: Jejak Perubahan Usulan
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Tanggal Efektif serta Peralihan (Administrative Law & Delegated Legislation Oversight)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Pilihan Aturan Memerlukan Perbandingan Alternatif serta Dampaknya (Administrative Law & Delegated Legislation Oversight)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Aturan Turunan Melampaui Mandat Pemberi Delegasi
  • 38. Key Takeaways: Hukum Administrasi; Penyusunan Peraturan; Konsultasi Publik
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Aturan Turunan Melampaui Mandat Pemberi Delegasi
  • 40. References: OECD Regulatory Impact Assessment; teks peraturan; dokumen konsultasi (Administrative Law & Delegated Legislation Oversight)

BAB 07: Compliance Monitoring & Enforcement Design

40 pelajaran
  • 01. Compliance Monitoring & Enforcement Design
  • 02. Why: Sanksi Seragam Tidak Sesuai dengan Tingkat Risiko
  • 03. Outline: Desain Penegakan Aturan; Analisis Risiko Kebijakan; Standar serta Koordinasi Teknologi; Regulasi Sektoral; Pemetaan Kerangka Hukum; Monitoring dan Evaluasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Desain Penegakan Aturan; Perbandingan Standar serta Koordinasi Teknologi; Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
  • 05. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Risiko Ketidakpatuhan
  • 06. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Informasi serta Inspeksi
  • 07. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Respons Bertingkat
  • 08. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Proporsionalitas Sanksi
  • 09. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Evaluasi Kepatuhan
  • 10. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Sumber Bahaya dan Eksposur
  • 11. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Probabilitas serta Besaran Dampak
  • 12. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Ketidakpastian Penilaian
  • 13. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Mitigasi dan Risiko Residual
  • 14. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Pemicu Review serta Eskalasi
  • 15. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Pembedaan Standar dan Regulasi
  • 16. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Peran Lembaga Standardisasi
  • 17. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Conformity Assessment
  • 18. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Interoperabilitas Lintas Negara
  • 19. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Pilihan Penyelarasan Kebijakan
  • 20. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Struktur Pasar serta Bottleneck
  • 21. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Kewajiban Akses
  • 22. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Tarif dan Kualitas Layanan
  • 23. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Mandat Regulator
  • 24. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Koordinasi dengan Otoritas Persaingan
  • 25. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Kewenangan serta Hierarki Aturan
  • 26. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Hak dan Kewajiban Pihak Terkait
  • 27. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Tanggal Efektif serta Peralihan
  • 28. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Konflik AntarInstrumen
  • 29. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Forum Peninjauan Keputusan
  • 30. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Theory of Change Program
  • 31. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Indikator Input hingga Outcome
  • 32. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Baseline serta Sumber Data
  • 33. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Rancangan Evaluasi Dampak
  • 34. Compliance Monitoring & Enforcement Design: Penggunaan Temuan untuk Koreksi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Ketidakpastian Penilaian (Compliance Monitoring & Enforcement Design)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Pilihan Aturan Memerlukan Perbandingan Alternatif serta Dampaknya (Compliance Monitoring & Enforcement Design)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Sanksi Seragam Tidak Sesuai dengan Tingkat Risiko
  • 38. Key Takeaways: Desain Penegakan Aturan; Standar serta Koordinasi Teknologi; Monitoring dan Evaluasi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Sanksi Seragam Tidak Sesuai dengan Tingkat Risiko
  • 40. References: OECD Regulatory Impact Assessment; teks peraturan; dokumen konsultasi (Compliance Monitoring & Enforcement Design)

BAB 08: International Treaty Ratification & Harmonization

40 pelajaran
  • 01. International Treaty Ratification & Harmonization
  • 02. Why: Ratifikasi Tidak Diikuti Penyesuaian Aturan Pelaksanaan
  • 03. Outline: Ratifikasi dan Harmonisasi; Pemetaan Kerangka Hukum; Penyusunan Peraturan; Pemetaan Pemangku Kepentingan; Pelaksanaan Kebijakan; Monitoring dan Evaluasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Ratifikasi dan Harmonisasi; Perbandingan Penyusunan Peraturan; Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
  • 05. International Treaty Ratification & Harmonization: Kewenangan Penandatanganan
  • 06. International Treaty Ratification & Harmonization: Proses Persetujuan Domestik
  • 07. International Treaty Ratification & Harmonization: Entry into Force
  • 08. International Treaty Ratification & Harmonization: Penyesuaian Aturan Nasional
  • 09. International Treaty Ratification & Harmonization: Monitoring Kewajiban Perjanjian
  • 10. International Treaty Ratification & Harmonization: Kewenangan serta Hierarki Aturan
  • 11. International Treaty Ratification & Harmonization: Hak dan Kewajiban Pihak Terkait
  • 12. International Treaty Ratification & Harmonization: Tanggal Efektif serta Peralihan
  • 13. International Treaty Ratification & Harmonization: Konflik AntarInstrumen
  • 14. International Treaty Ratification & Harmonization: Forum Peninjauan Keputusan
  • 15. International Treaty Ratification & Harmonization: Tujuan Norma serta Ruang Lingkup
  • 16. International Treaty Ratification & Harmonization: Definisi Operasional
  • 17. International Treaty Ratification & Harmonization: Hak, Kewajiban, dan Larangan
  • 18. International Treaty Ratification & Harmonization: Konsistensi Antar Pasal
  • 19. International Treaty Ratification & Harmonization: Penafsiran serta Ketentuan Peralihan
  • 20. International Treaty Ratification & Harmonization: Mandat serta Kepentingan Aktor
  • 21. International Treaty Ratification & Harmonization: Pengaruh dalam Pengambilan Keputusan
  • 22. International Treaty Ratification & Harmonization: Konflik Tujuan Antar Lembaga
  • 23. International Treaty Ratification & Harmonization: Kanal Pelibatan dan Umpan Balik
  • 24. International Treaty Ratification & Harmonization: Pembagian Peran serta Akuntabilitas
  • 25. International Treaty Ratification & Harmonization: Lembaga Penanggung Jawab
  • 26. International Treaty Ratification & Harmonization: Urutan Tindakan dan Ketergantungan
  • 27. International Treaty Ratification & Harmonization: Kebutuhan Anggaran serta Kapasitas
  • 28. International Treaty Ratification & Harmonization: Hambatan Operasional Pelaksana
  • 29. International Treaty Ratification & Harmonization: Pilot serta Kriteria Perluasan
  • 30. International Treaty Ratification & Harmonization: Theory of Change Program
  • 31. International Treaty Ratification & Harmonization: Indikator Input hingga Outcome
  • 32. International Treaty Ratification & Harmonization: Baseline serta Sumber Data
  • 33. International Treaty Ratification & Harmonization: Rancangan Evaluasi Dampak
  • 34. International Treaty Ratification & Harmonization: Penggunaan Temuan untuk Koreksi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Tanggal Efektif serta Peralihan (International Treaty Ratification & Harmonization)
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Pilihan Aturan Memerlukan Perbandingan Alternatif serta Dampaknya (International Treaty Ratification & Harmonization)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Ratifikasi Tidak Diikuti Penyesuaian Aturan Pelaksanaan
  • 38. Key Takeaways: Ratifikasi dan Harmonisasi; Penyusunan Peraturan; Monitoring dan Evaluasi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Ratifikasi Tidak Diikuti Penyesuaian Aturan Pelaksanaan
  • 40. References: OECD Regulatory Impact Assessment; teks peraturan; dokumen konsultasi (International Treaty Ratification & Harmonization)

BAB 09: Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance

40 pelajaran
  • 01. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance
  • 02. Why: Regulator Sektoral dan Persaingan Memiliki Mandat yang Tumpang Tindih
  • 03. Outline: Regulasi Sektoral; Persaingan pada Pasar Digital; Analisis Biaya dan Manfaat; Pemetaan Kerangka Hukum; Standar serta Koordinasi Teknologi; Desain Penegakan Aturan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Regulasi Sektoral; Perbandingan Analisis Biaya dan Manfaat; Evaluasi Desain Penegakan Aturan
  • 05. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Struktur Pasar serta Bottleneck
  • 06. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Kewajiban Akses
  • 07. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Tarif dan Kualitas Layanan
  • 08. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Mandat Regulator
  • 09. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Koordinasi dengan Otoritas Persaingan
  • 10. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Definisi Pasar dan Multi-Sided Platforms
  • 11. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Network Effects serta Switching Costs
  • 12. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Akses Data dan Hambatan Masuk
  • 13. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Self-Preferencing serta Eksklusi
  • 14. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Pilihan Remedi dan Pengawasan
  • 15. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Biaya Langsung serta Opportunity Cost
  • 16. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Manfaat yang Dapat Dimonetisasi
  • 17. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Discounting dan Horizon Analisis
  • 18. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Dampak yang Tidak Dimonetisasi
  • 19. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Sensitivity Analysis atas Asumsi
  • 20. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Kewenangan serta Hierarki Aturan
  • 21. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Hak dan Kewajiban Pihak Terkait
  • 22. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Tanggal Efektif serta Peralihan
  • 23. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Konflik AntarInstrumen
  • 24. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Forum Peninjauan Keputusan
  • 25. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Pembedaan Standar dan Regulasi
  • 26. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Peran Lembaga Standardisasi
  • 27. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Conformity Assessment
  • 28. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Interoperabilitas Lintas Negara
  • 29. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Pilihan Penyelarasan Kebijakan
  • 30. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Risiko Ketidakpatuhan
  • 31. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Informasi serta Inspeksi
  • 32. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Respons Bertingkat
  • 33. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Proporsionalitas Sanksi
  • 34. Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance: Evaluasi Kepatuhan
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Akses Data dan Hambatan Masuk
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Pilihan Aturan Memerlukan Perbandingan Alternatif serta Dampaknya (Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Regulator Sektoral dan Persaingan Memiliki Mandat yang Tumpang Tindih
  • 38. Key Takeaways: Regulasi Sektoral; Analisis Biaya dan Manfaat; Desain Penegakan Aturan
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Regulator Sektoral dan Persaingan Memiliki Mandat yang Tumpang Tindih
  • 40. References: OECD Regulatory Impact Assessment; teks peraturan; dokumen konsultasi (Sectoral Regulation: Telecom, Energy, Finance)

BAB 10: Better Regulation Agenda & Red Tape Reduction

40 pelajaran
  • 01. Better Regulation Agenda & Red Tape Reduction
  • 02. Why: Penyederhanaan Prosedur Menghilangkan Kontrol tanpa Mengurangi Duplikasi
  • 03. Outline: Penyederhanaan Regulasi; Pemetaan Proses Administratif; Regulatory Impact Assessment; Layanan Publik Digital; Analisis Biaya dan Manfaat; Monitoring dan Evaluasi
  • 04. Tujuan dan Capaian: Analisis Penyederhanaan Regulasi; Perbandingan Regulatory Impact Assessment; Evaluasi Monitoring dan Evaluasi
  • 05. Penyederhanaan Regulasi: Inventaris Persyaratan Administratif
  • 06. Penyederhanaan Regulasi: Waktu serta Biaya Kepatuhan
  • 07. Penyederhanaan Regulasi: Duplikasi Permintaan Data
  • 08. Penyederhanaan Regulasi: Pilihan Simplifikasi
  • 09. Penyederhanaan Regulasi: Kontrol Mutu setelah Penyederhanaan
  • 10. Pemetaan Proses Administratif: Urutan Permohonan serta Persetujuan
  • 11. Pemetaan Proses Administratif: Handoff Antar Lembaga
  • 12. Pemetaan Proses Administratif: Data yang Diminta Berulang
  • 13. Pemetaan Proses Administratif: Langkah yang Menambah Waktu
  • 14. Pemetaan Proses Administratif: Pengujian Prosedur yang Disederhanakan
  • 15. Better Regulation Agenda & Red Tape Reduction: Definisi Masalah serta Baseline
  • 16. Better Regulation Agenda & Red Tape Reduction: Alternatif Regulasi dan Nonregulasi
  • 17. Better Regulation Agenda & Red Tape Reduction: Analisis Biaya serta Manfaat
  • 18. Better Regulation Agenda & Red Tape Reduction: Dampak pada Kelompok Berbeda
  • 19. Better Regulation Agenda & Red Tape Reduction: Monitoring setelah Aturan Diterapkan
  • 20. Better Regulation Agenda & Red Tape Reduction: Peta Kebutuhan Pengguna
  • 21. Better Regulation Agenda & Red Tape Reduction: Integrasi Identitas serta Data
  • 22. Better Regulation Agenda & Red Tape Reduction: Pilihan Kanal Nondigital
  • 23. Better Regulation Agenda & Red Tape Reduction: SLA dan Mekanisme Pengaduan
  • 24. Better Regulation Agenda & Red Tape Reduction: Evaluasi Kualitas serta Akses
  • 25. Better Regulation Agenda & Red Tape Reduction: Biaya Langsung serta Opportunity Cost
  • 26. Better Regulation Agenda & Red Tape Reduction: Manfaat yang Dapat Dimonetisasi
  • 27. Better Regulation Agenda & Red Tape Reduction: Discounting dan Horizon Analisis
  • 28. Better Regulation Agenda & Red Tape Reduction: Dampak yang Tidak Dimonetisasi
  • 29. Better Regulation Agenda & Red Tape Reduction: Sensitivity Analysis atas Asumsi
  • 30. Better Regulation Agenda & Red Tape Reduction: Theory of Change Program
  • 31. Better Regulation Agenda & Red Tape Reduction: Indikator Input hingga Outcome
  • 32. Better Regulation Agenda & Red Tape Reduction: Baseline serta Sumber Data
  • 33. Better Regulation Agenda & Red Tape Reduction: Rancangan Evaluasi Dampak
  • 34. Better Regulation Agenda & Red Tape Reduction: Penggunaan Temuan untuk Koreksi
  • 35. Worked Example (Hipotetis): Data yang Diminta Berulang
  • 36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Pilihan Aturan Memerlukan Perbandingan Alternatif serta Dampaknya (Better Regulation Agenda & Red Tape Reduction)
  • 37. Case Study (Hipotetis): Penyederhanaan Prosedur Menghilangkan Kontrol tanpa Mengurangi Duplikasi
  • 38. Key Takeaways: Penyederhanaan Regulasi; Regulatory Impact Assessment; Monitoring dan Evaluasi
  • 39. Closing: Susun Rekomendasi atas Penyederhanaan Prosedur Menghilangkan Kontrol tanpa Mengurangi Duplikasi
  • 40. References: OECD Regulatory Impact Assessment; teks peraturan; dokumen konsultasi (Better Regulation Agenda & Red Tape Reduction)

Persyaratan

  • Memiliki pemahaman dasar tentang kebijakan publik atau riset sosial.

Deskripsi

Metodologi analisis dampak regulasi (RIA), perancangan undang-undang, pengawasan legislasi delegasi, dan pemotongan birokrasi.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

Policy Research & Analytics
-66%
SLIDES Terlaris Foundation

Policy Research & Analytics

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Cybersecurity Policy
-66%
SLIDES Terlaris Professional

Cybersecurity Policy

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Defense & National Security
-66%
SLIDES Terlaris Advanced

Defense & National Security

Konsuli Team

5.0
(1)
400 Slide • Sertifikat
Rp50.000 Rp149.000
Harga Rp50.000