Management Consultant › SLIDES • Foundation

Public Sector & Government

Public Policy Design, BUMN State-Owned Reform, Public Finance, and Infrastructure PPP Structuring

Terlaris

5.0

0 peserta terdaftar

Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia

Rp50.000 Rp149.000

Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis

Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai kerangka kerja dan metodologi konsultasi manajemen terkait industri ini.

Mampu menerapkan analisis strategis khusus industri secara terstruktur.

Daftar Isi

BAB 01: | Public Policy Design and Implementation

40 pelajaran

01. Public Policy Design and Implementation
02. Why: Program Publik Tidak Memiliki Jalur Hasil yang Jelas
03. Outline: Masalah Publik dan Kelompok Terdampak; Pihak yang Mempengaruhi Keputusan; Pendapatan, Belanja, dan Kewajiban Pemerintah; Kelompok Terdampak serta Kebutuhan Lokal; Scope, Deliverable, dan Acceptance Criteria; Sumber Daya, Aktivitas, Output, dan Outcome Program
04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Masalah Publik dan Kelompok Terdampak; Menilai Risiko Utang dan Kewajiban Kontinjensi; Mengevaluasi Hasil Evaluasi untuk Memperbaiki Desain Program
05. Merumuskan Masalah Publik dan Kelompok Terdampak
06. Membandingkan Instrumen Kebijakan yang Layak
07. Menyusun Theory of Change serta Asumsi Implementasi
08. Menilai Biaya, Manfaat, dan Dampak Distribusional
09. Menetapkan Evaluasi serta Mekanisme Pembelajaran Kebijakan
10. Mengidentifikasi Pihak yang Mempengaruhi Keputusan
11. Memetakan Kepentingan, Pengaruh, dan Ketergantungan
12. Membedakan Dukungan Formal dan Komitmen Nyata
13. Menyusun Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan
14. Menangani Keberatan serta Konflik Sasaran
15. Memetakan Pendapatan, Belanja, dan Kewajiban Pemerintah
16. Menyusun Kerangka Anggaran serta Prioritas Belanja
17. Menilai Risiko Utang dan Kewajiban Kontinjensi
18. Membandingkan Efisiensi serta Efektivitas Program
19. Menyusun Skenario Fiskal dan Ruang Kebijakan
20. Memetakan Kelompok Terdampak serta Kebutuhan Lokal
21. Membedakan Output Program dan Outcome Sosial
22. Menyusun Theory of Change dengan Asumsi Terbuka
23. Menentukan Indikator serta Metode Evaluasi
24. Mengelola Mekanisme Keluhan dan Umpan Balik Komunitas
25. Menetapkan Scope, Deliverable, dan Acceptance Criteria
26. Menyusun Work Breakdown Structure
27. Memetakan Critical Path dan Dependensi Pekerjaan
28. Mengendalikan Perubahan Waktu, Biaya, dan Lingkup
29. Menutup Proyek dengan Serah Terima dan Evaluasi Manfaat
30. Membedakan Sumber Daya, Aktivitas, Output, dan Outcome Program
31. Menentukan Indikator sesuai Tujuan Intervensi
32. Memilih Pembanding untuk Menilai Perubahan Hasil
33. Memisahkan Kontribusi Program dan Faktor Eksternal
34. Menggunakan Hasil Evaluasi untuk Memperbaiki Desain Program
35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Theory of Change serta Asumsi Implementasi dalam Public Policy Design and Implementation
36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Instrumen Kebijakan Harus Sesuai Masalah Publik
37. Case Study (Hipotetis): Program Publik Tidak Memiliki Jalur Hasil yang Jelas
38. Key Takeaways: Masalah Publik dan Kelompok Terdampak; Theory of Change dengan Asumsi Terbuka; Hasil Evaluasi untuk Memperbaiki Desain Program
39. Closing: Rekomendasi untuk Program Publik Tidak Memiliki Jalur Hasil yang Jelas
40. References: Dokumen Kebijakan Publik; Statistik Resmi; Pedoman PPP dan Pengadaan Yurisdiksi

BAB 02: | BUMN Strategy and State-Owned Enterprise Reform

40 pelajaran

01. BUMN Strategy and State-Owned Enterprise Reform
02. Why: BUMN Memikul Mandat Komersial dan Layanan Publik
03. Outline: Mandat Komersial dan Pelayanan Publik BUMN; Peran Pemilik, Dewan, dan Manajemen; Unit Bisnis dan Peran dalam Grup; Baseline Biaya yang Dapat Direkonsiliasi; Belanja Pemeliharaan dan Pertumbuhan; Pihak yang Mempengaruhi Keputusan
04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Mandat Komersial dan Pelayanan Publik BUMN; Menilai Corporate Parenting Advantage dan Batasnya; Mengevaluasi Keberatan serta Konflik Sasaran
05. Memetakan Mandat Komersial dan Pelayanan Publik BUMN
06. Menganalisis Portofolio Aset serta Subsidi yang Relevan
07. Menetapkan Akuntabilitas Pemilik dan Manajemen
08. Membandingkan Opsi Restrukturisasi serta Kemitraan
09. Menilai Kinerja Keuangan bersama Hasil Pelayanan Publik
10. Membedakan Peran Pemilik, Dewan, dan Manajemen
11. Menetapkan Hak Keputusan serta Delegasi
12. Menangani Konflik Kepentingan dalam Keputusan
13. Menyusun Informasi untuk Pengawasan Dewan
14. Menelusuri Keputusan dan Tindak Lanjut melalui Notulen
15. Memetakan Unit Bisnis dan Peran dalam Grup
16. Menilai Daya Tarik Pasar dan Posisi Unit Bisnis
17. Corporate Parenting Advantage dan Batasnya
18. Pilihan Invest, Hold, Harvest, dan Divest
19. Menyeimbangkan Risiko serta Arus Kas Portofolio
20. Membentuk Baseline Biaya yang Dapat Direkonsiliasi
21. Memisahkan Penghematan Struktural dan Sementara
22. Menentukan Cost Driver pada Tingkat Aktivitas
23. Menguji Penghematan Bersih setelah Biaya Implementasi
24. Melacak Penghematan ke Laporan Laba Rugi
25. Membedakan Belanja Pemeliharaan dan Pertumbuhan
26. Membandingkan ROIC dengan Biaya Modal
27. Memprioritaskan Investasi dengan Modal Terbatas
28. Mempertimbangkan Fleksibilitas serta Real Options
29. Menilai Ulang Alokasi Modal setelah Hasil Aktual
30. Mengidentifikasi Pihak yang Mempengaruhi Keputusan
31. Memetakan Kepentingan, Pengaruh, dan Ketergantungan
32. Membedakan Dukungan Formal dan Komitmen Nyata
33. Menyusun Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan
34. Menangani Keberatan serta Konflik Sasaran
35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Akuntabilitas Pemilik dan Manajemen dalam BUMN Strategy and State-Owned Enterprise Reform
36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Mandat Pelayanan dan Kinerja Komersial Perlu Dibedakan
37. Case Study (Hipotetis): BUMN Memikul Mandat Komersial dan Layanan Publik
38. Key Takeaways: Mandat Komersial dan Pelayanan Publik BUMN; Cost Driver pada Tingkat Aktivitas; Keberatan serta Konflik Sasaran
39. Closing: Rekomendasi untuk BUMN Memikul Mandat Komersial dan Layanan Publik
40. References: Dokumen Kebijakan Publik; Statistik Resmi; Pedoman PPP dan Pengadaan Yurisdiksi

BAB 03: | Government Digital Transformation

40 pelajaran

01. Government Digital Transformation
02. Why: Layanan Digital Memindahkan Formulir tanpa Memperbaiki Proses
03. Outline: Kebutuhan Warga dan Proses Layanan Pemerintah; Masalah Publik dan Kelompok Terdampak; Tujuan Pelanggan pada Setiap Tahap; Data Owner dan Data Steward; Pemrosesan Data Pribadi; Scope, Deliverable, dan Acceptance Criteria
04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Kebutuhan Warga dan Proses Layanan Pemerintah; Menilai Menyelaraskan Frontstage dan Backstage Layanan; Mengevaluasi Menutup Proyek dengan Serah Terima dan Evaluasi Manfaat
05. Memetakan Kebutuhan Warga dan Proses Layanan Pemerintah
06. Menyusun Interoperabilitas serta Pertukaran Data Publik
07. Menetapkan Identitas, Aksesibilitas, dan Kanal Bantuan
08. Mengelola Pengadaan serta Ketergantungan Teknologi
09. Mengukur Penyelesaian Layanan dan Manfaat bagi Warga
10. Merumuskan Masalah Publik dan Kelompok Terdampak
11. Membandingkan Instrumen Kebijakan yang Layak
12. Menyusun Theory of Change serta Asumsi Implementasi
13. Menilai Biaya, Manfaat, dan Dampak Distribusional
14. Menetapkan Evaluasi serta Mekanisme Pembelajaran Kebijakan
15. Memetakan Tujuan Pelanggan pada Setiap Tahap
16. Mengidentifikasi Friksi Antar-Kanal
17. Menyelaraskan Frontstage dan Backstage Layanan
18. Memprioritaskan Perbaikan berdasarkan Bukti Pengguna
19. Mengukur Hasil Journey dengan Konversi dan Penyelesaian Tugas
20. Menetapkan Data Owner dan Data Steward
21. Membangun Katalog serta Definisi Data Bersama
22. Memetakan Data Lineage dari Sumber ke Laporan
23. Menguji Completeness, Accuracy, dan Timeliness Data
24. Menangani Isu Kualitas Data melalui Penanggung Jawab
25. Menginventarisasi Pemrosesan Data Pribadi
26. Menentukan Tujuan serta Dasar Pemrosesan yang Berlaku
27. Mengelola Hak Subjek Data dan Retensi
28. Menilai Risiko Transfer serta Akses Pihak Ketiga
29. Menyiapkan Respons Insiden Data Pribadi
30. Menetapkan Scope, Deliverable, dan Acceptance Criteria
31. Menyusun Work Breakdown Structure
32. Memetakan Critical Path dan Dependensi Pekerjaan
33. Mengendalikan Perubahan Waktu, Biaya, dan Lingkup
34. Menutup Proyek dengan Serah Terima dan Evaluasi Manfaat
35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Identitas, Aksesibilitas, dan Kanal Bantuan dalam Government Digital Transformation
36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Digitalisasi Perlu Memperbaiki Penyelesaian Layanan
37. Case Study (Hipotetis): Layanan Digital Memindahkan Formulir tanpa Memperbaiki Proses
38. Key Takeaways: Kebutuhan Warga dan Proses Layanan Pemerintah; Data Lineage dari Sumber ke Laporan; Menutup Proyek dengan Serah Terima dan Evaluasi Manfaat
39. Closing: Rekomendasi untuk Layanan Digital Memindahkan Formulir tanpa Memperbaiki Proses
40. References: Dokumen Kebijakan Publik; Statistik Resmi; Pedoman PPP dan Pengadaan Yurisdiksi

BAB 04: | Public Finance and Fiscal Management

40 pelajaran

01. Public Finance and Fiscal Management
02. Why: Tekanan Belanja Mengurangi Ruang Investasi Publik
03. Outline: Pendapatan, Belanja, dan Kewajiban Pemerintah; Masalah Publik dan Kelompok Terdampak; Belanja Pemeliharaan dan Pertumbuhan; Risiko ke Tujuan Pengendalian; Data Owner dan Data Steward; Tren Teramati dan Ketidakpastian Kritis
04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Pendapatan, Belanja, dan Kewajiban Pemerintah; Menilai Investasi dengan Modal Terbatas; Mengevaluasi Signpost untuk Meninjau Strategi
05. Memetakan Pendapatan, Belanja, dan Kewajiban Pemerintah
06. Menyusun Kerangka Anggaran serta Prioritas Belanja
07. Menilai Risiko Utang dan Kewajiban Kontinjensi
08. Membandingkan Efisiensi serta Efektivitas Program
09. Menyusun Skenario Fiskal dan Ruang Kebijakan
10. Merumuskan Masalah Publik dan Kelompok Terdampak
11. Membandingkan Instrumen Kebijakan yang Layak
12. Menyusun Theory of Change serta Asumsi Implementasi
13. Menilai Biaya, Manfaat, dan Dampak Distribusional
14. Menetapkan Evaluasi serta Mekanisme Pembelajaran Kebijakan
15. Membedakan Belanja Pemeliharaan dan Pertumbuhan
16. Membandingkan ROIC dengan Biaya Modal
17. Memprioritaskan Investasi dengan Modal Terbatas
18. Mempertimbangkan Fleksibilitas serta Real Options
19. Menilai Ulang Alokasi Modal setelah Hasil Aktual
20. Memetakan Risiko ke Tujuan Pengendalian
21. Membedakan Desain dan Efektivitas Operasi Kontrol
22. Menentukan Bukti serta Frekuensi Pengujian
23. Menilai Pengecualian dan Kontrol Kompensasi
24. Menetapkan Pemilik Remediasi serta Pengujian Ulang
25. Menetapkan Data Owner dan Data Steward
26. Membangun Katalog serta Definisi Data Bersama
27. Memetakan Data Lineage dari Sumber ke Laporan
28. Menguji Completeness, Accuracy, dan Timeliness Data
29. Menangani Isu Kualitas Data melalui Penanggung Jawab
30. Memisahkan Tren Teramati dan Ketidakpastian Kritis
31. Menyusun Skenario yang Berbeda tetapi Konsisten
32. Menghubungkan Skenario dengan Dampak Keuangan
33. Menentukan Opsi yang Bertahan pada Beberapa Skenario
34. Menetapkan Signpost untuk Meninjau Strategi
35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Risiko Utang dan Kewajiban Kontinjensi dalam Public Finance and Fiscal Management
36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Prioritas Belanja Memiliki Konsekuensi Fiskal
37. Case Study (Hipotetis): Tekanan Belanja Mengurangi Ruang Investasi Publik
38. Key Takeaways: Pendapatan, Belanja, dan Kewajiban Pemerintah; Bukti serta Frekuensi Pengujian; Signpost untuk Meninjau Strategi
39. Closing: Rekomendasi untuk Tekanan Belanja Mengurangi Ruang Investasi Publik
40. References: Dokumen Kebijakan Publik; Statistik Resmi; Pedoman PPP dan Pengadaan Yurisdiksi

BAB 05: | Infrastructure Project Structuring and PPP

40 pelajaran

01. Infrastructure Project Structuring and PPP
02. Why: PPP Layak secara Teknis tetapi Tidak Terjangkau Fiskal
03. Outline: Kebutuhan Proyek serta Kelayakan Layanan; Sponsor, SPV, Lender, dan Offtaker; Kebutuhan Lahan, Desain, dan Perizinan; Struktur Share Deal dan Asset Deal; Pihak yang Mempengaruhi Keputusan; Tren Teramati dan Ketidakpastian Kritis
04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Kebutuhan Proyek serta Kelayakan Layanan; Menilai Harga Jual, Penyerapan, dan Biaya Konstruksi; Mengevaluasi Signpost untuk Meninjau Strategi
05. Menguji Kebutuhan Proyek serta Kelayakan Layanan
06. Membagi Risiko antara Pemerintah dan Badan Usaha
07. Menganalisis Affordability serta Value for Money
08. Menentukan Mekanisme Pembayaran dan Standar Layanan
09. Menilai Kewajiban Kontinjensi serta Pengawasan Kontrak PPP
10. Memetakan Sponsor, SPV, Lender, dan Offtaker
11. Menyusun Sumber serta Penggunaan Dana Proyek
12. Menghubungkan Risiko Konstruksi dengan Completion Support
13. Menguji DSCR serta Ketahanan Cash Flow terhadap Skenario
14. Menetapkan Covenant, Reserve Account, dan Mekanisme Pembayaran
15. Memetakan Kebutuhan Lahan, Desain, dan Perizinan
16. Menyusun Jadwal Pengembangan serta Cash Flow Proyek
17. Menguji Harga Jual, Penyerapan, dan Biaya Konstruksi
18. Menilai Kebutuhan Pendanaan sebelum Penerimaan
19. Menentukan Go/No-go berdasarkan Skenario Kelayakan
20. Membedakan Struktur Share Deal dan Asset Deal
21. Menetapkan Mekanisme Harga serta Penyesuaian
22. Memetakan Representations, Warranties, dan Indemnities
23. Menelaah Disclosure Schedule serta Pengecualian
24. Menghubungkan Risiko Due Diligence dengan Perlindungan Kontrak
25. Mengidentifikasi Pihak yang Mempengaruhi Keputusan
26. Memetakan Kepentingan, Pengaruh, dan Ketergantungan
27. Membedakan Dukungan Formal dan Komitmen Nyata
28. Menyusun Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan
29. Menangani Keberatan serta Konflik Sasaran
30. Memisahkan Tren Teramati dan Ketidakpastian Kritis
31. Menyusun Skenario yang Berbeda tetapi Konsisten
32. Menghubungkan Skenario dengan Dampak Keuangan
33. Menentukan Opsi yang Bertahan pada Beberapa Skenario
34. Menetapkan Signpost untuk Meninjau Strategi
35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Affordability serta Value for Money dalam Infrastructure Project Structuring and PPP
36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Pemindahan Risiko Memerlukan Pihak yang Mampu Mengelolanya
37. Case Study (Hipotetis): PPP Layak secara Teknis tetapi Tidak Terjangkau Fiskal
38. Key Takeaways: Kebutuhan Proyek serta Kelayakan Layanan; Representations, Warranties, dan Indemnities; Signpost untuk Meninjau Strategi
39. Closing: Rekomendasi untuk PPP Layak secara Teknis tetapi Tidak Terjangkau Fiskal
40. References: Dokumen Kebijakan Publik; Statistik Resmi; Pedoman PPP dan Pengadaan Yurisdiksi

BAB 06: | Defense and National Security Strategy

40 pelajaran

01. Defense and National Security Strategy
02. Why: Program Kapabilitas Berhadapan dengan Batas Anggaran
03. Outline: Sasaran dan Batas Mandat Keamanan Nasional; Masalah Publik dan Kelompok Terdampak; Belanja Pemeliharaan dan Pertumbuhan; Kekritisan Layanan Pihak Ketiga; Aktivitas serta Dependensi Kritis; Peran Pemilik, Dewan, dan Manajemen
04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Sasaran dan Batas Mandat Keamanan Nasional; Menilai Investasi dengan Modal Terbatas; Mengevaluasi Menelusuri Keputusan dan Tindak Lanjut melalui Notulen
05. Menentukan Sasaran dan Batas Mandat Keamanan Nasional
06. Memetakan Kapabilitas serta Kesenjangan Sumber Daya
07. Membandingkan Opsi Investasi dengan Batas Anggaran
08. Menyusun Ketahanan Rantai Pasok serta Kesiapan Organisasi
09. Menetapkan Pengawasan Program dan Ukuran Kesiapan
10. Merumuskan Masalah Publik dan Kelompok Terdampak
11. Membandingkan Instrumen Kebijakan yang Layak
12. Menyusun Theory of Change serta Asumsi Implementasi
13. Menilai Biaya, Manfaat, dan Dampak Distribusional
14. Menetapkan Evaluasi serta Mekanisme Pembelajaran Kebijakan
15. Membedakan Belanja Pemeliharaan dan Pertumbuhan
16. Membandingkan ROIC dengan Biaya Modal
17. Memprioritaskan Investasi dengan Modal Terbatas
18. Mempertimbangkan Fleksibilitas serta Real Options
19. Menilai Ulang Alokasi Modal setelah Hasil Aktual
20. Menentukan Kekritisan Layanan Pihak Ketiga
21. Menguji Kapabilitas dan Kondisi Keuangan Penyedia
22. Menetapkan SLA, Hak Audit, dan Portabilitas Data
23. Memantau Kinerja serta Insiden Penyedia
24. Menyusun Exit Plan dan Alternatif Penyedia
25. Mengidentifikasi Aktivitas serta Dependensi Kritis
26. Menyusun Business Impact Analysis
27. Menentukan Target Waktu serta Titik Pemulihan
28. Menguji Skenario Gangguan dan Jalur Eskalasi
29. Memperbarui Rencana setelah Latihan Pemulihan
30. Membedakan Peran Pemilik, Dewan, dan Manajemen
31. Menetapkan Hak Keputusan serta Delegasi
32. Menangani Konflik Kepentingan dalam Keputusan
33. Menyusun Informasi untuk Pengawasan Dewan
34. Menelusuri Keputusan dan Tindak Lanjut melalui Notulen
35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Opsi Investasi dengan Batas Anggaran dalam Defense and National Security Strategy
36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Investasi Kapabilitas Perlu Sesuai Mandat dan Sumber Daya
37. Case Study (Hipotetis): Program Kapabilitas Berhadapan dengan Batas Anggaran
38. Key Takeaways: Sasaran dan Batas Mandat Keamanan Nasional; SLA, Hak Audit, dan Portabilitas Data; Menelusuri Keputusan dan Tindak Lanjut melalui Notulen
39. Closing: Rekomendasi untuk Program Kapabilitas Berhadapan dengan Batas Anggaran
40. References: Dokumen Kebijakan Publik; Statistik Resmi; Pedoman PPP dan Pengadaan Yurisdiksi

BAB 07: | Social Protection and Welfare Programs

40 pelajaran

01. Social Protection and Welfare Programs
02. Why: Data Penerima Menimbulkan Salah Inklusi dan Eksklusi
03. Outline: Sasaran serta Kriteria Penerima Program; Kelompok Terdampak serta Kebutuhan Lokal; Hambatan Akses Layanan Keuangan; Masalah Publik dan Kelompok Terdampak; Data Owner dan Data Steward; Sumber Daya, Aktivitas, Output, dan Outcome Program
04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Sasaran serta Kriteria Penerima Program; Menilai Biaya Distribusi pada Segmen Underbanked; Mengevaluasi Hasil Evaluasi untuk Memperbaiki Desain Program
05. Menentukan Sasaran serta Kriteria Penerima Program
06. Menilai Inclusion Error dan Exclusion Error
07. Mendesain Kanal Penyaluran serta Verifikasi Penerima
08. Menghubungkan Bantuan dengan Outcome Kesejahteraan
09. Menyiapkan Mekanisme Pengaduan serta Evaluasi Program
10. Memetakan Kelompok Terdampak serta Kebutuhan Lokal
11. Membedakan Output Program dan Outcome Sosial
12. Menyusun Theory of Change dengan Asumsi Terbuka
13. Menentukan Indikator serta Metode Evaluasi
14. Mengelola Mekanisme Keluhan dan Umpan Balik Komunitas
15. Mengidentifikasi Hambatan Akses Layanan Keuangan
16. Mendesain Produk untuk Kebutuhan Arus Kas Nasabah
17. Menilai Biaya Distribusi pada Segmen Underbanked
18. Mengukur Penggunaan Aktif dan Kualitas Layanan
19. Mengelola Risiko Over-indebtedness serta Perlindungan Nasabah
20. Merumuskan Masalah Publik dan Kelompok Terdampak
21. Membandingkan Instrumen Kebijakan yang Layak
22. Menyusun Theory of Change serta Asumsi Implementasi
23. Menilai Biaya, Manfaat, dan Dampak Distribusional
24. Menetapkan Evaluasi serta Mekanisme Pembelajaran Kebijakan
25. Menetapkan Data Owner dan Data Steward
26. Membangun Katalog serta Definisi Data Bersama
27. Memetakan Data Lineage dari Sumber ke Laporan
28. Menguji Completeness, Accuracy, dan Timeliness Data
29. Menangani Isu Kualitas Data melalui Penanggung Jawab
30. Membedakan Sumber Daya, Aktivitas, Output, dan Outcome Program
31. Menentukan Indikator sesuai Tujuan Intervensi
32. Memilih Pembanding untuk Menilai Perubahan Hasil
33. Memisahkan Kontribusi Program dan Faktor Eksternal
34. Menggunakan Hasil Evaluasi untuk Memperbaiki Desain Program
35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Kanal Penyaluran serta Verifikasi Penerima dalam Social Protection and Welfare Programs
36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Ketepatan Sasaran Memerlukan Data Penerima yang Andal
37. Case Study (Hipotetis): Data Penerima Menimbulkan Salah Inklusi dan Eksklusi
38. Key Takeaways: Sasaran serta Kriteria Penerima Program; Theory of Change serta Asumsi Implementasi; Hasil Evaluasi untuk Memperbaiki Desain Program
39. Closing: Rekomendasi untuk Data Penerima Menimbulkan Salah Inklusi dan Eksklusi
40. References: Dokumen Kebijakan Publik; Statistik Resmi; Pedoman PPP dan Pengadaan Yurisdiksi

BAB 08: | Decentralization and Regional Development

40 pelajaran

01. Decentralization and Regional Development
02. Why: Program Daerah Tidak Sesuai Potensi Ekonomi Lokal
03. Outline: Potensi Ekonomi dan Kesenjangan Wilayah; Masalah Publik dan Kelompok Terdampak; Pendapatan, Belanja, dan Kewajiban Pemerintah; Lokasi Permintaan dan Fasilitas; Pihak yang Mempengaruhi Keputusan; Pohon KPI dari Sasaran ke Aktivitas
04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Potensi Ekonomi dan Kesenjangan Wilayah; Menilai Risiko Utang dan Kewajiban Kontinjensi; Mengevaluasi Insentif yang Memperbaiki Angka tetapi Merusak Hasil
05. Memetakan Potensi Ekonomi dan Kesenjangan Wilayah
06. Membedakan Kewenangan Pusat serta Daerah
07. Menilai Konektivitas, Layanan Dasar, dan Kapasitas Daerah
08. Menyusun Portofolio Program Pengembangan Wilayah
09. Memantau Dampak serta Ketimpangan Antarwilayah
10. Merumuskan Masalah Publik dan Kelompok Terdampak
11. Membandingkan Instrumen Kebijakan yang Layak
12. Menyusun Theory of Change serta Asumsi Implementasi
13. Menilai Biaya, Manfaat, dan Dampak Distribusional
14. Menetapkan Evaluasi serta Mekanisme Pembelajaran Kebijakan
15. Memetakan Pendapatan, Belanja, dan Kewajiban Pemerintah
16. Menyusun Kerangka Anggaran serta Prioritas Belanja
17. Menilai Risiko Utang dan Kewajiban Kontinjensi
18. Membandingkan Efisiensi serta Efektivitas Program
19. Menyusun Skenario Fiskal dan Ruang Kebijakan
20. Memetakan Lokasi Permintaan dan Fasilitas
21. Menyusun Biaya Tetap, Transportasi, dan Persediaan
22. Memodelkan Kapasitas serta Batas Tingkat Layanan
23. Membandingkan Sentralisasi dan Desentralisasi Jaringan
24. Menguji Ketahanan Desain terhadap Gangguan
25. Mengidentifikasi Pihak yang Mempengaruhi Keputusan
26. Memetakan Kepentingan, Pengaruh, dan Ketergantungan
27. Membedakan Dukungan Formal dan Komitmen Nyata
28. Menyusun Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan
29. Menangani Keberatan serta Konflik Sasaran
30. Menyusun Pohon KPI dari Sasaran ke Aktivitas
31. Membedakan Leading dan Lagging Indicators
32. Menetapkan Definisi, Penyebut, dan Sumber KPI
33. Membandingkan Target, Realisasi, dan Variasi
34. Menghindari Insentif yang Memperbaiki Angka tetapi Merusak Hasil
35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Konektivitas, Layanan Dasar, dan Kapasitas Daerah dalam Decentralization and Regional Development
36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Program Wilayah Perlu Sesuai Kapasitas Lokal
37. Case Study (Hipotetis): Program Daerah Tidak Sesuai Potensi Ekonomi Lokal
38. Key Takeaways: Potensi Ekonomi dan Kesenjangan Wilayah; Memodelkan Kapasitas serta Batas Tingkat Layanan; Insentif yang Memperbaiki Angka tetapi Merusak Hasil
39. Closing: Rekomendasi untuk Program Daerah Tidak Sesuai Potensi Ekonomi Lokal
40. References: Dokumen Kebijakan Publik; Statistik Resmi; Pedoman PPP dan Pengadaan Yurisdiksi

BAB 09: | Public Service Delivery and Citizen Experience

40 pelajaran

01. Public Service Delivery and Citizen Experience
02. Why: Warga Memakai Banyak Kanal untuk Menyelesaikan Satu Layanan
03. Outline: Tujuan Pelanggan pada Setiap Tahap; Kebutuhan Warga dan Proses Layanan Pemerintah; Permintaan dan Kapasitas Layanan; Memproyeksikan Kebutuhan Tenaga Kerja dari Beban Aktivitas; Sumber Daya, Aktivitas, Output, dan Outcome Program; Masalah Publik dan Kelompok Terdampak
04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Tujuan Pelanggan pada Setiap Tahap; Menilai Service Blueprint dan Titik Handoff; Mengevaluasi Evaluasi serta Mekanisme Pembelajaran Kebijakan
05. Memetakan Tujuan Pelanggan pada Setiap Tahap
06. Mengidentifikasi Friksi Antar-Kanal
07. Menyelaraskan Frontstage dan Backstage Layanan
08. Memprioritaskan Perbaikan berdasarkan Bukti Pengguna
09. Mengukur Hasil Journey dengan Konversi dan Penyelesaian Tugas
10. Memetakan Kebutuhan Warga dan Proses Layanan Pemerintah
11. Menyusun Interoperabilitas serta Pertukaran Data Publik
12. Menetapkan Identitas, Aksesibilitas, dan Kanal Bantuan
13. Mengelola Pengadaan serta Ketergantungan Teknologi
14. Mengukur Penyelesaian Layanan dan Manfaat bagi Warga
15. Memetakan Permintaan dan Kapasitas Layanan
16. Mengukur Waktu Tunggu serta Variasi Kedatangan
17. Menyusun Service Blueprint dan Titik Handoff
18. Menentukan SLA yang Dapat Diukur
19. Menyeimbangkan Kecepatan, Biaya, dan Mutu Layanan
20. Memproyeksikan Kebutuhan Tenaga Kerja dari Beban Aktivitas
21. Memetakan Keterampilan dan Kapasitas Tersedia
22. Menghitung Gap Kapasitas serta Kompetensi
23. Membandingkan Hire, Build, Borrow, dan Automate
24. Menyusun Rencana Tenaga Kerja dengan Skenario Permintaan
25. Membedakan Sumber Daya, Aktivitas, Output, dan Outcome Program
26. Menentukan Indikator sesuai Tujuan Intervensi
27. Memilih Pembanding untuk Menilai Perubahan Hasil
28. Memisahkan Kontribusi Program dan Faktor Eksternal
29. Menggunakan Hasil Evaluasi untuk Memperbaiki Desain Program
30. Merumuskan Masalah Publik dan Kelompok Terdampak
31. Membandingkan Instrumen Kebijakan yang Layak
32. Menyusun Theory of Change serta Asumsi Implementasi
33. Menilai Biaya, Manfaat, dan Dampak Distribusional
34. Menetapkan Evaluasi serta Mekanisme Pembelajaran Kebijakan
35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Menyelaraskan Frontstage dan Backstage Layanan dalam Public Service Delivery and Citizen Experience
36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Pengalaman Pelanggan Melintasi Batas Fungsi
37. Case Study (Hipotetis): Warga Memakai Banyak Kanal untuk Menyelesaikan Satu Layanan
38. Key Takeaways: Tujuan Pelanggan pada Setiap Tahap; Gap Kapasitas serta Kompetensi; Evaluasi serta Mekanisme Pembelajaran Kebijakan
39. Closing: Rekomendasi untuk Warga Memakai Banyak Kanal untuk Menyelesaikan Satu Layanan
40. References: Dokumen Kebijakan Publik; Statistik Resmi; Pedoman PPP dan Pengadaan Yurisdiksi

BAB 10: | Regulatory Reform and Ease of Doing Business

40 pelajaran

01. Regulatory Reform and Ease of Doing Business
02. Why: Penyederhanaan Perizinan Memerlukan Perubahan Proses Antarinstansi
03. Outline: Masalah Publik dan Kelompok Terdampak; Kewajiban berdasarkan Yurisdiksi dan Aktivitas; Pasar Relevan untuk Analisis Persaingan; Pihak yang Mempengaruhi Keputusan; Alternatif yang Layak Dibandingkan; Scope, Deliverable, dan Acceptance Criteria
04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Masalah Publik dan Kelompok Terdampak; Menilai Menelaah Praktik Eksklusivitas serta Pembatasan Akses; Mengevaluasi Menutup Proyek dengan Serah Terima dan Evaluasi Manfaat
05. Merumuskan Masalah Publik dan Kelompok Terdampak
06. Membandingkan Instrumen Kebijakan yang Layak
07. Menyusun Theory of Change serta Asumsi Implementasi
08. Menilai Biaya, Manfaat, dan Dampak Distribusional
09. Menetapkan Evaluasi serta Mekanisme Pembelajaran Kebijakan
10. Menentukan Kewajiban berdasarkan Yurisdiksi dan Aktivitas
11. Membangun Register Kewajiban serta Pemiliknya
12. Memetakan Kewajiban ke Proses dan Pengendalian
13. Menguji Bukti Pemenuhan serta Kesenjangan
14. Mengelola Perubahan Aturan dan Rencana Remediasi
15. Menetapkan Pasar Relevan untuk Analisis Persaingan
16. Mengidentifikasi Indikator Kekuatan Pasar
17. Menelaah Praktik Eksklusivitas serta Pembatasan Akses
18. Memetakan Isu Data dan Interoperabilitas Platform
19. Menyusun Bukti untuk Penelaahan Hukum Persaingan
20. Mengidentifikasi Pihak yang Mempengaruhi Keputusan
21. Memetakan Kepentingan, Pengaruh, dan Ketergantungan
22. Membedakan Dukungan Formal dan Komitmen Nyata
23. Menyusun Rencana Pelibatan Pemangku Kepentingan
24. Menangani Keberatan serta Konflik Sasaran
25. Menentukan Alternatif yang Layak Dibandingkan
26. Menyusun Kriteria Keputusan dan Bobot
27. Membandingkan Dampak, Biaya, dan Kelayakan
28. Menguji Sensitivitas Peringkat Alternatif
29. Mendokumentasikan Alasan Pemilihan Rekomendasi
30. Menetapkan Scope, Deliverable, dan Acceptance Criteria
31. Menyusun Work Breakdown Structure
32. Memetakan Critical Path dan Dependensi Pekerjaan
33. Mengendalikan Perubahan Waktu, Biaya, dan Lingkup
34. Menutup Proyek dengan Serah Terima dan Evaluasi Manfaat
35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Theory of Change serta Asumsi Implementasi dalam Regulatory Reform and Ease of Doing Business
36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Instrumen Kebijakan Harus Sesuai Masalah Publik
37. Case Study (Hipotetis): Penyederhanaan Perizinan Memerlukan Perubahan Proses Antarinstansi
38. Key Takeaways: Masalah Publik dan Kelompok Terdampak; Dukungan Formal dan Komitmen Nyata; Menutup Proyek dengan Serah Terima dan Evaluasi Manfaat
39. Closing: Rekomendasi untuk Penyederhanaan Perizinan Memerlukan Perubahan Proses Antarinstansi
40. References: Dokumen Kebijakan Publik; Statistik Resmi; Pedoman PPP dan Pengadaan Yurisdiksi

BAB 11: | Anti-Corruption and Integrity Systems

40 pelajaran

01. Anti-Corruption and Integrity Systems
02. Why: Pengadaan Memenuhi Dokumen tetapi Mengandung Konflik Kepentingan
03. Outline: Dugaan serta Batas Investigasi; Kebutuhan Layanan ke Spesifikasi Pengadaan; Risiko ke Tujuan Pengendalian; Peran Pemilik, Dewan, dan Manajemen; Nilai yang Dinyatakan dan Perilaku Aktual; Audit Universe dan Prioritas Berbasis Risiko
04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Dugaan serta Batas Investigasi; Menilai Bukti serta Frekuensi Pengujian; Mengevaluasi Tindak Lanjut tanpa Mengambil Alih Peran Manajemen
05. Merumuskan Dugaan serta Batas Investigasi
06. Menjaga Bukti dan Chain of Custody
07. Merekonstruksi Transaksi serta Aliran Dana
08. Menguji Keterangan melalui Koroborasi Independen
09. Membedakan Fakta Terbukti, Inferensi, dan Ketidakpastian
10. Menerjemahkan Kebutuhan Layanan ke Spesifikasi Pengadaan
11. Menyusun Kriteria Evaluasi Penawaran yang Terukur
12. Menetapkan Tata Kelola Seleksi serta Pengendalian Konflik
13. Memantau Deliverable, Pembayaran, dan Perubahan Kontrak
14. Menutup Kontrak dengan Bukti Penerimaan serta Evaluasi Penyedia
15. Memetakan Risiko ke Tujuan Pengendalian
16. Membedakan Desain dan Efektivitas Operasi Kontrol
17. Menentukan Bukti serta Frekuensi Pengujian
18. Menilai Pengecualian dan Kontrol Kompensasi
19. Menetapkan Pemilik Remediasi serta Pengujian Ulang
20. Membedakan Peran Pemilik, Dewan, dan Manajemen
21. Menetapkan Hak Keputusan serta Delegasi
22. Menangani Konflik Kepentingan dalam Keputusan
23. Menyusun Informasi untuk Pengawasan Dewan
24. Menelusuri Keputusan dan Tindak Lanjut melalui Notulen
25. Membedakan Nilai yang Dinyatakan dan Perilaku Aktual
26. Mengumpulkan Bukti Budaya dari Survei serta Observasi
27. Menguji Pengaruh Insentif pada Perilaku
28. Menentukan Perilaku yang Perlu Diperkuat
29. Memantau Perubahan Budaya melalui Indikator yang Terukur
30. Menyusun Audit Universe dan Prioritas Berbasis Risiko
31. Menetapkan Mandat serta Independensi Audit Internal
32. Merancang Prosedur untuk Menguji Tujuan Penugasan
33. Mendokumentasikan Temuan, Penyebab, dan Dampak
34. Memantau Tindak Lanjut tanpa Mengambil Alih Peran Manajemen
35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Merekonstruksi Transaksi serta Aliran Dana dalam Anti-Corruption and Integrity Systems
36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Inferensi Harus Dibedakan dari Fakta yang Terbukti
37. Case Study (Hipotetis): Pengadaan Memenuhi Dokumen tetapi Mengandung Konflik Kepentingan
38. Key Takeaways: Dugaan serta Batas Investigasi; Konflik Kepentingan dalam Keputusan; Tindak Lanjut tanpa Mengambil Alih Peran Manajemen
39. Closing: Rekomendasi untuk Pengadaan Memenuhi Dokumen tetapi Mengandung Konflik Kepentingan
40. References: Dokumen Kebijakan Publik; Statistik Resmi; Pedoman PPP dan Pengadaan Yurisdiksi

BAB 12: | Climate Policy and NDC Implementation

40 pelajaran

01. Climate Policy and NDC Implementation
02. Why: Target Sektor Tidak Selaras dengan Rencana Pendanaan NDC
03. Outline: Sasaran Iklim Nasional ke Sektor; Batas Organisasi dan Operasional Emisi; Baseline dan Profil Sumber Emisi; Risiko Fisik Akut dan Kronis; Pendapatan, Belanja, dan Kewajiban Pemerintah; Aspirasi dengan Sasaran Strategis
04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Sasaran Iklim Nasional ke Sektor; Menilai Marginal Abatement Cost Curve dengan Asumsi Jelas; Mengevaluasi Rencana ketika Asumsi Berubah
05. Memetakan Sasaran Iklim Nasional ke Sektor
06. Menyusun Baseline serta Kebutuhan Data Emisi
07. Mengidentifikasi Instrumen Mitigasi dan Adaptasi
08. Menilai Pembiayaan serta Kapasitas Implementasi NDC
09. Menetapkan Monitoring, Reporting, dan Verification sesuai Mandat
10. Menetapkan Batas Organisasi dan Operasional Emisi
11. Mengklasifikasikan Scope 1, Scope 2, dan Scope 3
12. Menghitung Emisi dari Data Aktivitas serta Faktor Emisi
13. Merekonsiliasi Inventaris dan Mencegah Penghitungan Ganda
14. Mendokumentasikan Asumsi serta Ketidakpastian Inventaris
15. Membentuk Baseline dan Profil Sumber Emisi
16. Membandingkan Efisiensi, Elektrifikasi, dan Substitusi Bahan Bakar
17. Menyusun Marginal Abatement Cost Curve dengan Asumsi Jelas
18. Mengurutkan Investasi Pengurangan Emisi
19. Memisahkan Reduksi Emisi Operasional dan Penggunaan Kredit Karbon
20. Membedakan Risiko Fisik Akut dan Kronis
21. Memetakan Risiko Transisi Kebijakan, Teknologi, dan Pasar
22. Menghubungkan Hazard, Exposure, dan Vulnerability
23. Menguji Dampak Keuangan pada Beberapa Skenario
24. Menghubungkan Rekomendasi TCFD dengan Pengungkapan IFRS S2
25. Memetakan Pendapatan, Belanja, dan Kewajiban Pemerintah
26. Menyusun Kerangka Anggaran serta Prioritas Belanja
27. Menilai Risiko Utang dan Kewajiban Kontinjensi
28. Membandingkan Efisiensi serta Efektivitas Program
29. Menyusun Skenario Fiskal dan Ruang Kebijakan
30. Menghubungkan Aspirasi dengan Sasaran Strategis
31. Menerjemahkan Strategi ke Inisiatif Tahunan
32. Menetapkan Anggaran dan Pemilik Inisiatif
33. Menyusun Siklus Review Strategi dan Kinerja
34. Memperbarui Rencana ketika Asumsi Berubah
35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Instrumen Mitigasi dan Adaptasi dalam Climate Policy and NDC Implementation
36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Target Iklim Memerlukan Pembiayaan dan Mekanisme Pelaksanaan
37. Case Study (Hipotetis): Target Sektor Tidak Selaras dengan Rencana Pendanaan NDC
38. Key Takeaways: Sasaran Iklim Nasional ke Sektor; Hazard, Exposure, dan Vulnerability; Rencana ketika Asumsi Berubah
39. Closing: Rekomendasi untuk Target Sektor Tidak Selaras dengan Rencana Pendanaan NDC
40. References: Dokumen Kebijakan Publik; Statistik Resmi; Pedoman PPP dan Pengadaan Yurisdiksi

BAB 13: | Education and Healthcare Policy

40 pelajaran

01. Education and Healthcare Policy
02. Why: Ekspansi Layanan Tidak Diikuti Peningkatan Mutu
03. Outline: Tujuan Akses, Mutu, dan Pemerataan Pendidikan; Pembayar, Penyedia, dan Pengguna Layanan Kesehatan; Masalah Publik dan Kelompok Terdampak; Pendapatan, Belanja, dan Kewajiban Pemerintah; Sumber Daya, Aktivitas, Output, dan Outcome Program; Kelompok Terdampak serta Kebutuhan Lokal
04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Tujuan Akses, Mutu, dan Pemerataan Pendidikan; Menilai Theory of Change serta Asumsi Implementasi; Mengevaluasi Mekanisme Keluhan dan Umpan Balik Komunitas
05. Memetakan Tujuan Akses, Mutu, dan Pemerataan Pendidikan
06. Menghubungkan Kebijakan dengan Kapasitas Lembaga
07. Menganalisis Kesenjangan Antarkelompok Peserta Didik
08. Membandingkan Instrumen Pendanaan serta Dukungan Belajar
09. Menetapkan Outcome dan Evaluasi Implementasi Pendidikan
10. Memetakan Pembayar, Penyedia, dan Pengguna Layanan Kesehatan
11. Membandingkan Mekanisme Pembiayaan serta Pembayaran Penyedia
12. Mengidentifikasi Kesenjangan Akses dan Kapasitas Layanan
13. Menghubungkan Reformasi dengan Mutu serta Perlindungan Finansial
14. Menetapkan Ukuran Kinerja Sistem Kesehatan
15. Merumuskan Masalah Publik dan Kelompok Terdampak
16. Membandingkan Instrumen Kebijakan yang Layak
17. Menyusun Theory of Change serta Asumsi Implementasi
18. Menilai Biaya, Manfaat, dan Dampak Distribusional
19. Menetapkan Evaluasi serta Mekanisme Pembelajaran Kebijakan
20. Memetakan Pendapatan, Belanja, dan Kewajiban Pemerintah
21. Menyusun Kerangka Anggaran serta Prioritas Belanja
22. Menilai Risiko Utang dan Kewajiban Kontinjensi
23. Membandingkan Efisiensi serta Efektivitas Program
24. Menyusun Skenario Fiskal dan Ruang Kebijakan
25. Membedakan Sumber Daya, Aktivitas, Output, dan Outcome Program
26. Menentukan Indikator sesuai Tujuan Intervensi
27. Memilih Pembanding untuk Menilai Perubahan Hasil
28. Memisahkan Kontribusi Program dan Faktor Eksternal
29. Menggunakan Hasil Evaluasi untuk Memperbaiki Desain Program
30. Memetakan Kelompok Terdampak serta Kebutuhan Lokal
31. Membedakan Output Program dan Outcome Sosial
32. Menyusun Theory of Change dengan Asumsi Terbuka
33. Menentukan Indikator serta Metode Evaluasi
34. Mengelola Mekanisme Keluhan dan Umpan Balik Komunitas
35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Kesenjangan Antarkelompok Peserta Didik dalam Education and Healthcare Policy
36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Akses Pendidikan Perlu Dinilai bersama Hasil Belajar
37. Case Study (Hipotetis): Ekspansi Layanan Tidak Diikuti Peningkatan Mutu
38. Key Takeaways: Tujuan Akses, Mutu, dan Pemerataan Pendidikan; Risiko Utang dan Kewajiban Kontinjensi; Mekanisme Keluhan dan Umpan Balik Komunitas
39. Closing: Rekomendasi untuk Ekspansi Layanan Tidak Diikuti Peningkatan Mutu
40. References: Dokumen Kebijakan Publik; Statistik Resmi; Pedoman PPP dan Pengadaan Yurisdiksi

BAB 14: | Public Procurement and Contract Management

40 pelajaran

01. Public Procurement and Contract Management
02. Why: Perubahan Kontrak Menambah Biaya tanpa Bukti Kebutuhan
03. Outline: Kebutuhan Layanan ke Spesifikasi Pengadaan; Spend Cube dan Segmentasi Kategori; Struktur Share Deal dan Asset Deal; Risiko ke Tujuan Pengendalian; Scope, Deliverable, dan Acceptance Criteria; Kekritisan Layanan Pihak Ketiga
04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Kebutuhan Layanan ke Spesifikasi Pengadaan; Menilai Representations, Warranties, dan Indemnities; Mengevaluasi Exit Plan dan Alternatif Penyedia
05. Menerjemahkan Kebutuhan Layanan ke Spesifikasi Pengadaan
06. Menyusun Kriteria Evaluasi Penawaran yang Terukur
07. Menetapkan Tata Kelola Seleksi serta Pengendalian Konflik
08. Memantau Deliverable, Pembayaran, dan Perubahan Kontrak
09. Menutup Kontrak dengan Bukti Penerimaan serta Evaluasi Penyedia
10. Menyusun Spend Cube dan Segmentasi Kategori
11. Menilai Struktur Pasar Pemasok
12. Membandingkan Harga dengan Total Cost of Ownership
13. Menentukan Strategi Tender serta Negosiasi Kategori
14. Melacak Kepatuhan Kontrak dan Realisasi Penghematan
15. Membedakan Struktur Share Deal dan Asset Deal
16. Menetapkan Mekanisme Harga serta Penyesuaian
17. Memetakan Representations, Warranties, dan Indemnities
18. Menelaah Disclosure Schedule serta Pengecualian
19. Menghubungkan Risiko Due Diligence dengan Perlindungan Kontrak
20. Memetakan Risiko ke Tujuan Pengendalian
21. Membedakan Desain dan Efektivitas Operasi Kontrol
22. Menentukan Bukti serta Frekuensi Pengujian
23. Menilai Pengecualian dan Kontrol Kompensasi
24. Menetapkan Pemilik Remediasi serta Pengujian Ulang
25. Menetapkan Scope, Deliverable, dan Acceptance Criteria
26. Menyusun Work Breakdown Structure
27. Memetakan Critical Path dan Dependensi Pekerjaan
28. Mengendalikan Perubahan Waktu, Biaya, dan Lingkup
29. Menutup Proyek dengan Serah Terima dan Evaluasi Manfaat
30. Menentukan Kekritisan Layanan Pihak Ketiga
31. Menguji Kapabilitas dan Kondisi Keuangan Penyedia
32. Menetapkan SLA, Hak Audit, dan Portabilitas Data
33. Memantau Kinerja serta Insiden Penyedia
34. Menyusun Exit Plan dan Alternatif Penyedia
35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Tata Kelola Seleksi serta Pengendalian Konflik dalam Public Procurement and Contract Management
36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Penerimaan Kontrak Memerlukan Bukti Deliverable
37. Case Study (Hipotetis): Perubahan Kontrak Menambah Biaya tanpa Bukti Kebutuhan
38. Key Takeaways: Kebutuhan Layanan ke Spesifikasi Pengadaan; Bukti serta Frekuensi Pengujian; Exit Plan dan Alternatif Penyedia
39. Closing: Rekomendasi untuk Perubahan Kontrak Menambah Biaya tanpa Bukti Kebutuhan
40. References: Dokumen Kebijakan Publik; Statistik Resmi; Pedoman PPP dan Pengadaan Yurisdiksi

BAB 15: | Capstone: National Development Strategy Project

40 pelajaran

01. Capstone: National Development Strategy Project
02. Why: Memprioritaskan Program Pembangunan dengan Batas Fiskal
03. Outline: Masalah Publik dan Kelompok Terdampak; Potensi Ekonomi dan Kesenjangan Wilayah; Pendapatan, Belanja, dan Kewajiban Pemerintah; Kelompok Terdampak serta Kebutuhan Lokal; Belanja Pemeliharaan dan Pertumbuhan; Aspirasi dengan Sasaran Strategis
04. Tujuan dan Capaian: Menganalisis Masalah Publik dan Kelompok Terdampak; Menilai Risiko Utang dan Kewajiban Kontinjensi; Mengevaluasi Rencana ketika Asumsi Berubah
05. Proyek Integratif: Merumuskan Masalah Publik dan Kelompok Terdampak
06. Proyek Integratif: Membandingkan Instrumen Kebijakan yang Layak
07. Proyek Integratif: Menyusun Theory of Change serta Asumsi Implementasi
08. Proyek Integratif: Menilai Biaya, Manfaat, dan Dampak Distribusional
09. Proyek Integratif: Menetapkan Evaluasi serta Mekanisme Pembelajaran Kebijakan
10. Proyek Integratif: Memetakan Potensi Ekonomi dan Kesenjangan Wilayah
11. Proyek Integratif: Membedakan Kewenangan Pusat serta Daerah
12. Proyek Integratif: Menilai Konektivitas, Layanan Dasar, dan Kapasitas Daerah
13. Proyek Integratif: Menyusun Portofolio Program Pengembangan Wilayah
14. Proyek Integratif: Memantau Dampak serta Ketimpangan Antarwilayah
15. Proyek Integratif: Memetakan Pendapatan, Belanja, dan Kewajiban Pemerintah
16. Proyek Integratif: Menyusun Kerangka Anggaran serta Prioritas Belanja
17. Proyek Integratif: Menilai Risiko Utang dan Kewajiban Kontinjensi
18. Proyek Integratif: Membandingkan Efisiensi serta Efektivitas Program
19. Proyek Integratif: Menyusun Skenario Fiskal dan Ruang Kebijakan
20. Proyek Integratif: Memetakan Kelompok Terdampak serta Kebutuhan Lokal
21. Proyek Integratif: Membedakan Output Program dan Outcome Sosial
22. Proyek Integratif: Menyusun Theory of Change dengan Asumsi Terbuka
23. Proyek Integratif: Menentukan Indikator serta Metode Evaluasi
24. Proyek Integratif: Mengelola Mekanisme Keluhan dan Umpan Balik Komunitas
25. Proyek Integratif: Membedakan Belanja Pemeliharaan dan Pertumbuhan
26. Proyek Integratif: Membandingkan ROIC dengan Biaya Modal
27. Proyek Integratif: Memprioritaskan Investasi dengan Modal Terbatas
28. Proyek Integratif: Mempertimbangkan Fleksibilitas serta Real Options
29. Proyek Integratif: Menilai Ulang Alokasi Modal setelah Hasil Aktual
30. Proyek Integratif: Menghubungkan Aspirasi dengan Sasaran Strategis
31. Proyek Integratif: Menerjemahkan Strategi ke Inisiatif Tahunan
32. Proyek Integratif: Menetapkan Anggaran dan Pemilik Inisiatif
33. Proyek Integratif: Menyusun Siklus Review Strategi dan Kinerja
34. Proyek Integratif: Memperbarui Rencana ketika Asumsi Berubah
35. Worked Example (Hipotetis): Analisis Theory of Change serta Asumsi Implementasi dalam National Development Strategy Project
36. Quote Penting (Rumusan Editorial): Instrumen Kebijakan Harus Sesuai Masalah Publik
37. Case Study (Hipotetis): Memprioritaskan Program Pembangunan dengan Batas Fiskal
38. Key Takeaways: Masalah Publik dan Kelompok Terdampak; Theory of Change dengan Asumsi Terbuka; Rencana ketika Asumsi Berubah
39. Closing: Rekomendasi untuk Memprioritaskan Program Pembangunan dengan Batas Fiskal
40. References: Dokumen Kebijakan Publik; Statistik Resmi; Pedoman PPP dan Pengadaan Yurisdiksi

Persyaratan

Memiliki pemahaman dasar tentang bisnis dan manajemen.

Deskripsi

Perancangan kebijakan publik, transformasi digital instrumen pemerintah, reformasi BUMN, dan tata kelola KPBU.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.