CPNS › SLIDES • Advanced

SKD TKP — Integritas & Anti Korupsi

UUD Tipikor, Penolakan Gratifikasi Suap, Whistleblowing, dan Kode Etik ASN

Terlaris
5.0
0 peserta terdaftar
Dibuat oleh Konsuli Team Terakhir diperbarui: 2 hari yang lalu Bahasa: Indonesia
Rp25.000 Rp149.000
Mulai Belajar Pratinjau Slide Gratis
Beli Sekarang

Jaminan uang kembali 30 hari

Bundel Hemat

Beli 3 materi hukum FIDIC & Kontraktor sekaligus dan hemat hingga 30%!

Rp 199.000

Apa yang akan Anda pelajari

Menguasai trik cepat mengerjakan soal TIU, pilar kebangsaan TWK, dan materi situasional TKP.
Siap menghadapi tes berbasis komputer (CAT) dan wawancara seleksi.

Daftar Isi

BAB 01: Gratifikasi: Konteks Jabatan, Penolakan, dan Pelaporan

25 pelajaran
  • 01. Gratifikasi: Konteks Jabatan, Penolakan, dan Pelaporan
  • 02. Why: Hadiah Bernilai Kecil Dianggap Selalu Boleh Diterima
  • 03. Outline: Pengertian Gratifikasi hingga Penelusuran Dasar Aturan dan Panduan KPK
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menentukan Langkah saat Menerima Paket dari Rekanan
  • 05. Pengertian Gratifikasi
  • 06. Pemberian dalam Hubungan Jabatan
  • 07. Keterkaitan dengan Kewajiban Tugas
  • 08. Gratifikasi versus Hadiah Personal dalam Konteks
  • 09. Pemberian Uang dan Barang
  • 10. Fasilitas dan Potongan Khusus
  • 11. Upaya Menolak Pemberian
  • 12. Pemberian yang Tidak Dapat Ditolak
  • 13. Pencatatan Identitas dan Konteks Pemberi
  • 14. Pelaporan melalui Kanal Resmi
  • 15. Batas Waktu berdasarkan Ketentuan Berlaku
  • 16. Peran Unit Pengendalian Gratifikasi
  • 17. Penetapan Status oleh Pihak Berwenang
  • 18. Larangan Menganggap Semua Hadiah Otomatis Aman
  • 19. Penelusuran Dasar Aturan dan Panduan KPK
  • 20. Worked Example: Menentukan Langkah saat Menerima Paket dari Rekanan
  • 21. Quote Penting: Penelusuran Dasar Aturan dan Panduan KPK
  • 22. Case Study (Simulasi): Hadiah Bernilai Kecil Dianggap Selalu Boleh Diterima
  • 23. Key Takeaways: Pengertian Gratifikasi; Penelusuran Dasar Aturan dan Panduan KPK
  • 24. Closing: Latihan Menentukan Langkah saat Menerima Paket dari Rekanan
  • 25. References: JDIH, Panduan KPK, BKN, dan Pedoman Pengawasan Resmi untuk Gratifikasi: Konteks Jabatan, Penolakan, dan Pelaporan

BAB 02: Suap dan Pungli: Penolakan, Dokumentasi, dan Pelaporan

25 pelajaran
  • 01. Suap dan Pungli: Penolakan, Dokumentasi, dan Pelaporan
  • 02. Why: Penolakan Lisan Tidak Diikuti Pencegahan Pengulangan
  • 03. Outline: Suap dan Tujuan Memengaruhi Keputusan hingga Tindak Lanjut sesuai Kewenangan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menyusun Respons terhadap Tawaran Uang Percepatan
  • 05. Suap dan Tujuan Memengaruhi Keputusan
  • 06. Pungutan di Luar Tarif Resmi
  • 07. Janji Imbalan
  • 08. Permintaan Uang Percepatan
  • 09. Penolakan yang Jelas
  • 10. Komunikasi Tarif Resmi
  • 11. Pencegahan Kesepakatan Terselubung
  • 12. Dokumentasi Fakta
  • 13. Pengamanan Bukti secara Sah
  • 14. Kanal Pelaporan
  • 15. Perlindungan Data Pelapor
  • 16. Tekanan dari Rekan atau Atasan
  • 17. Kelanjutan Layanan tanpa Diskriminasi
  • 18. Pemisahan Dugaan dan Kesimpulan Hukum
  • 19. Tindak Lanjut sesuai Kewenangan
  • 20. Worked Example: Menyusun Respons terhadap Tawaran Uang Percepatan
  • 21. Quote Penting: Tindak Lanjut sesuai Kewenangan
  • 22. Case Study (Simulasi): Penolakan Lisan Tidak Diikuti Pencegahan Pengulangan
  • 23. Key Takeaways: Suap dan Tujuan Memengaruhi Keputusan; Tindak Lanjut sesuai Kewenangan
  • 24. Closing: Latihan Menyusun Respons terhadap Tawaran Uang Percepatan
  • 25. References: JDIH, Panduan KPK, BKN, dan Pedoman Pengawasan Resmi untuk Suap dan Pungli: Penolakan, Dokumentasi, dan Pelaporan

BAB 03: Soal Konflik Kepentingan & Nepotisme

25 pelajaran
  • 01. Soal Konflik Kepentingan & Nepotisme
  • 02. Why: Hubungan Pribadi Disembunyikan karena Merasa Tetap Objektif
  • 03. Outline: Konflik Kepentingan Aktual hingga Konsultasi dan Pengawasan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Mengelola Penilaian terhadap Peserta yang Memiliki Hubungan Pribadi
  • 05. Konflik Kepentingan Aktual
  • 06. Konflik Kepentingan Potensial
  • 07. Persepsi Konflik Kepentingan
  • 08. Hubungan Keluarga
  • 09. Kepemilikan Usaha
  • 10. Pekerjaan Sampingan
  • 11. Akses Informasi Internal
  • 12. Pengaruh pada Seleksi dan Pengadaan
  • 13. Disclosure
  • 14. Recusal atau Pengunduran Diri dari Keputusan
  • 15. Penunjukan Penilai Independen
  • 16. Merit dan Kriteria Objektif
  • 17. Nepotisme dan Keuntungan Tidak Patut
  • 18. Dokumentasi Alasan Keputusan
  • 19. Konsultasi dan Pengawasan
  • 20. Worked Example: Mengelola Penilaian terhadap Peserta yang Memiliki Hubungan Pribadi
  • 21. Quote Penting: Konsultasi dan Pengawasan
  • 22. Case Study (Simulasi): Hubungan Pribadi Disembunyikan karena Merasa Tetap Objektif
  • 23. Key Takeaways: Konflik Kepentingan Aktual; Konsultasi dan Pengawasan
  • 24. Closing: Latihan Mengelola Penilaian terhadap Peserta yang Memiliki Hubungan Pribadi
  • 25. References: JDIH, Panduan KPK, BKN, dan Pedoman Pengawasan Resmi untuk Soal Konflik Kepentingan & Nepotisme

BAB 04: Whistleblowing & Perlindungan Pelapor

25 pelajaran
  • 01. Whistleblowing & Perlindungan Pelapor
  • 02. Why: Pelapor Mengunggah Dokumen Sensitif ke Media Sosial
  • 03. Outline: Tujuan Whistleblowing hingga Pemisahan Pelaporan dan Penyelidikan
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menyusun Laporan Fakta melalui Kanal yang Tepat
  • 05. Tujuan Whistleblowing
  • 06. Pelaporan Internal
  • 07. Pelaporan Eksternal kepada Pihak Berwenang
  • 08. Fakta yang Diketahui Langsung
  • 09. Dugaan dan Batas Pengetahuan
  • 10. Dokumentasi yang Sah
  • 11. Kerahasiaan Identitas
  • 12. Anonimitas dan Keterbatasannya
  • 13. Larangan Menyebarkan Tuduhan Publik tanpa Dasar
  • 14. Risiko Retaliasi
  • 15. Kanal Permohonan Perlindungan
  • 16. Peran LPSK dalam Batas Kewenangannya
  • 17. Tindak Lanjut Laporan
  • 18. Konflik Kepentingan Pengelola Laporan
  • 19. Pemisahan Pelaporan dan Penyelidikan
  • 20. Worked Example: Menyusun Laporan Fakta melalui Kanal yang Tepat
  • 21. Quote Penting: Pemisahan Pelaporan dan Penyelidikan
  • 22. Case Study (Simulasi): Pelapor Mengunggah Dokumen Sensitif ke Media Sosial
  • 23. Key Takeaways: Tujuan Whistleblowing; Pemisahan Pelaporan dan Penyelidikan
  • 24. Closing: Latihan Menyusun Laporan Fakta melalui Kanal yang Tepat
  • 25. References: JDIH, Panduan KPK, BKN, dan Pedoman Pengawasan Resmi untuk Whistleblowing & Perlindungan Pelapor

BAB 05: Antikorupsi dan KPK: Kerangka Hukum dan Verifikasi Ketentuan

25 pelajaran
  • 01. Antikorupsi dan KPK: Kerangka Hukum dan Verifikasi Ketentuan
  • 02. Why: Pelanggaran Administratif Langsung Disimpulkan sebagai Korupsi
  • 03. Outline: Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi hingga Pencegahan Hafalan Pasal tanpa Unsur
  • 04. Tujuan dan Capaian: Memetakan Dugaan Perbuatan ke Jenis Isu Hukum
  • 05. Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi
  • 06. Pembacaan Regulasi pada Tanggal Acuan
  • 07. Unsur Perbuatan dan Pembuktian
  • 08. Kerugian Keuangan Negara dalam Delik Tertentu
  • 09. Suap
  • 10. Gratifikasi dalam Hubungan Jabatan
  • 11. Pemerasan dalam Konteks Jabatan
  • 12. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan
  • 13. Kewenangan KPK
  • 14. Koordinasi Penegakan Hukum
  • 15. Putusan Pengadilan sebagai Rujukan Interpretasi
  • 16. Perubahan Aturan dan Ketentuan Peralihan
  • 17. Pemisahan Etik, Disiplin, dan Pidana
  • 18. Sanksi yang Harus Dibaca dari Naskah Berlaku
  • 19. Pencegahan Hafalan Pasal tanpa Unsur
  • 20. Worked Example: Memetakan Dugaan Perbuatan ke Jenis Isu Hukum
  • 21. Quote Penting: Pencegahan Hafalan Pasal tanpa Unsur
  • 22. Case Study (Simulasi): Pelanggaran Administratif Langsung Disimpulkan sebagai Korupsi
  • 23. Key Takeaways: Ruang Lingkup Tindak Pidana Korupsi; Pencegahan Hafalan Pasal tanpa Unsur
  • 24. Closing: Latihan Memetakan Dugaan Perbuatan ke Jenis Isu Hukum
  • 25. References: JDIH, Panduan KPK, BKN, dan Pedoman Pengawasan Resmi untuk Antikorupsi dan KPK: Kerangka Hukum dan Verifikasi Ketentuan

BAB 06: Etika dan Disiplin ASN: Perilaku, Pemeriksaan, dan Tanggung Jawab

25 pelajaran
  • 01. Etika dan Disiplin ASN: Perilaku, Pemeriksaan, dan Tanggung Jawab
  • 02. Why: Perintah Atasan Dianggap Menghapus Tanggung Jawab Pribadi
  • 03. Outline: Nilai Dasar ASN hingga Sanksi berdasarkan Ketentuan yang Berlaku
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menentukan Respons terhadap Perintah Mengubah Data
  • 05. Nilai Dasar ASN
  • 06. Etika dalam Tugas
  • 07. Perilaku Profesional
  • 08. Netralitas dalam Pelayanan
  • 09. Kejujuran Data
  • 10. Kerahasiaan Informasi
  • 11. Penggunaan Aset Negara
  • 12. Kepatuhan terhadap Perintah yang Sah
  • 13. Pencegahan Penyalahgunaan Wewenang
  • 14. Pelanggaran Etik
  • 15. Pelanggaran Disiplin
  • 16. Dugaan Tindak Pidana
  • 17. Proses Pemeriksaan
  • 18. Hak untuk Memberikan Penjelasan
  • 19. Sanksi berdasarkan Ketentuan yang Berlaku
  • 20. Worked Example: Menentukan Respons terhadap Perintah Mengubah Data
  • 21. Quote Penting: Sanksi berdasarkan Ketentuan yang Berlaku
  • 22. Case Study (Simulasi): Perintah Atasan Dianggap Menghapus Tanggung Jawab Pribadi
  • 23. Key Takeaways: Nilai Dasar ASN; Sanksi berdasarkan Ketentuan yang Berlaku
  • 24. Closing: Latihan Menentukan Respons terhadap Perintah Mengubah Data
  • 25. References: JDIH, Panduan KPK, BKN, dan Pedoman Pengawasan Resmi untuk Etika dan Disiplin ASN: Perilaku, Pemeriksaan, dan Tanggung Jawab

BAB 07: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme: Pembedaan Konsep

25 pelajaran
  • 01. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme: Pembedaan Konsep
  • 02. Why: Semua Hubungan Keluarga Disimpulkan sebagai Nepotisme
  • 03. Outline: Korupsi sebagai Kategori Perbuatan Hukum hingga Analisis Skenario tanpa Melampaui Fakta
  • 04. Tujuan dan Capaian: Mengklasifikasikan Risiko pada Proses Pemilihan Rekanan
  • 05. Korupsi sebagai Kategori Perbuatan Hukum
  • 06. Kolusi sebagai Persekongkolan Tidak Patut
  • 07. Nepotisme sebagai Keberpihakan Tidak Patut
  • 08. Persamaan Risiko Penyalahgunaan Kekuasaan
  • 09. Perbedaan Unsur Perbuatan
  • 10. Keuntungan Pribadi dan Kelompok
  • 11. Persaingan yang Tidak Adil
  • 12. Hubungan Keluarga sebagai Risiko
  • 13. Penyalahgunaan Informasi
  • 14. Manipulasi Seleksi
  • 15. Manipulasi Pengadaan
  • 16. Bukti dan Konteks
  • 17. Pemisahan Istilah Populer dan Kesimpulan Hukum
  • 18. Pencegahan melalui Proses Terbuka
  • 19. Analisis Skenario tanpa Melampaui Fakta
  • 20. Worked Example: Mengklasifikasikan Risiko pada Proses Pemilihan Rekanan
  • 21. Quote Penting: Analisis Skenario tanpa Melampaui Fakta
  • 22. Case Study (Simulasi): Semua Hubungan Keluarga Disimpulkan sebagai Nepotisme
  • 23. Key Takeaways: Korupsi sebagai Kategori Perbuatan Hukum; Analisis Skenario tanpa Melampaui Fakta
  • 24. Closing: Latihan Mengklasifikasikan Risiko pada Proses Pemilihan Rekanan
  • 25. References: JDIH, Panduan KPK, BKN, dan Pedoman Pengawasan Resmi untuk Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme: Pembedaan Konsep

BAB 08: Pengawasan Internal & Eksternal ASN

25 pelajaran
  • 01. Pengawasan Internal & Eksternal ASN
  • 02. Why: Semua Temuan Audit Dianggap Bukti Pidana
  • 03. Outline: Tujuan Pengawasan hingga Pemetaan Kanal sesuai Jenis Masalah
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menentukan Tujuan Pelaporan atas Temuan Administratif
  • 05. Tujuan Pengawasan
  • 06. Pengendalian oleh Atasan
  • 07. APIP
  • 08. Inspektorat
  • 09. BPKP dalam Lingkup Tugasnya
  • 10. BPK
  • 11. Pengawasan Masyarakat
  • 12. Pengaduan Layanan
  • 13. Pengawasan versus Penegakan Hukum
  • 14. Audit dan Reviu
  • 15. Tindak Lanjut Temuan
  • 16. Independensi dan Objektivitas
  • 17. Dokumentasi Pemeriksaan
  • 18. Koordinasi Antarunit
  • 19. Pemetaan Kanal sesuai Jenis Masalah
  • 20. Worked Example: Menentukan Tujuan Pelaporan atas Temuan Administratif
  • 21. Quote Penting: Pemetaan Kanal sesuai Jenis Masalah
  • 22. Case Study (Simulasi): Semua Temuan Audit Dianggap Bukti Pidana
  • 23. Key Takeaways: Tujuan Pengawasan; Pemetaan Kanal sesuai Jenis Masalah
  • 24. Closing: Latihan Menentukan Tujuan Pelaporan atas Temuan Administratif
  • 25. References: JDIH, Panduan KPK, BKN, dan Pedoman Pengawasan Resmi untuk Pengawasan Internal & Eksternal ASN

BAB 09: Integritas dalam Pengambilan Keputusan

25 pelajaran
  • 01. Integritas dalam Pengambilan Keputusan
  • 02. Why: Pencapaian Target Dipakai untuk Membenarkan Manipulasi
  • 03. Outline: Integritas dan Konsistensi Tindakan hingga Evaluasi Keputusan yang Dapat Diaudit
  • 04. Tujuan dan Capaian: Memilih Tindakan saat Target Mendorong Pelaporan Palsu
  • 05. Integritas dan Konsistensi Tindakan
  • 06. Kejujuran pada Situasi Sulit
  • 07. Kriteria Keputusan yang Terbuka
  • 08. Bukti yang Cukup
  • 09. Pemisahan Fakta dan Preferensi
  • 10. Pengelolaan Tekanan Atasan
  • 11. Pengelolaan Tekanan Rekan
  • 12. Konflik Kepentingan
  • 13. Alternatif yang Sah
  • 14. Dampak pada Pengguna Layanan
  • 15. Dokumentasi Alasan
  • 16. Konsultasi saat Kewenangan Tidak Jelas
  • 17. Koreksi Kesalahan Sendiri
  • 18. Penolakan Manipulasi Data
  • 19. Evaluasi Keputusan yang Dapat Diaudit
  • 20. Worked Example: Memilih Tindakan saat Target Mendorong Pelaporan Palsu
  • 21. Quote Penting: Evaluasi Keputusan yang Dapat Diaudit
  • 22. Case Study (Simulasi): Pencapaian Target Dipakai untuk Membenarkan Manipulasi
  • 23. Key Takeaways: Integritas dan Konsistensi Tindakan; Evaluasi Keputusan yang Dapat Diaudit
  • 24. Closing: Latihan Memilih Tindakan saat Target Mendorong Pelaporan Palsu
  • 25. References: JDIH, Panduan KPK, BKN, dan Pedoman Pengawasan Resmi untuk Integritas dalam Pengambilan Keputusan

BAB 10: Reformasi Birokrasi & Zona Integritas

25 pelajaran
  • 01. Reformasi Birokrasi & Zona Integritas
  • 02. Why: Dokumen Zona Integritas Lengkap tetapi Praktik Tidak Berubah
  • 03. Outline: Tujuan Reformasi Birokrasi hingga Predikat versus Praktik Sehari-Hari
  • 04. Tujuan dan Capaian: Menilai Usulan Perbaikan Proses Layanan
  • 05. Tujuan Reformasi Birokrasi
  • 06. Perbaikan Tata Kelola
  • 07. Penyederhanaan Proses
  • 08. Akuntabilitas Kinerja
  • 09. Kualitas Pelayanan
  • 10. Pencegahan Korupsi
  • 11. Zona Integritas
  • 12. WBK sebagai Predikat sesuai Ketentuan
  • 13. WBBM sebagai Predikat sesuai Ketentuan
  • 14. Perubahan Perilaku Organisasi
  • 15. Bukti Perbaikan Layanan
  • 16. Pengukuran Hasil
  • 17. Pengaduan dan Tindak Lanjut
  • 18. Evaluasi Berkelanjutan
  • 19. Predikat versus Praktik Sehari-Hari
  • 20. Worked Example: Menilai Usulan Perbaikan Proses Layanan
  • 21. Quote Penting: Predikat versus Praktik Sehari-Hari
  • 22. Case Study (Simulasi): Dokumen Zona Integritas Lengkap tetapi Praktik Tidak Berubah
  • 23. Key Takeaways: Tujuan Reformasi Birokrasi; Predikat versus Praktik Sehari-Hari
  • 24. Closing: Latihan Menilai Usulan Perbaikan Proses Layanan
  • 25. References: JDIH, Panduan KPK, BKN, dan Pedoman Pengawasan Resmi untuk Reformasi Birokrasi & Zona Integritas

Persyaratan

  • Memiliki niat untuk mendaftar seleksi CPNS Indonesia.

Deskripsi

Memahami konsep integritas tinggi, kepatuhan kode etik ASN, zona integritas, dan mitigasi nepotisme.

Instruktur

Konsuli Team

Instruktur Professional

0 Ulasan 0 Siswa 0 Modul 258 Ebook Interaktif

Tim Instruktur Profesional Konsuli yang berdedikasi untuk memberikan pelatihan berkualitas tinggi di bidang hukum, konstruksi, manajemen proyek, dan standar industri global.

Ulasan Pengguna

5.0

Rating Materi

5 Bintang
100%
4 Bintang
0%
3 Bintang
0%
2 Bintang
0%
1 Bintang
0%

Materi Terkait Yang Mungkin Anda Sukai

SKD TIU — Logika Numerik
-83%
SLIDES Terlaris Essential

SKD TIU — Logika Numerik

Konsuli Team

5.0
(1)
250 Slide • Sertifikat
Rp25.000 Rp149.000
SKD TIU — Logika Verbal
-83%
SLIDES Terlaris Foundation

SKD TIU — Logika Verbal

Konsuli Team

5.0
(1)
250 Slide • Sertifikat
Rp25.000 Rp149.000
SKD TIU — Logika Figural
-83%
SLIDES Terlaris Professional

SKD TIU — Logika Figural

Konsuli Team

5.0
(1)
250 Slide • Sertifikat
Rp25.000 Rp149.000
Harga Rp25.000